Edisi 92 hal 2 - 15

LAPORAN KHUSUS

EDISI 9204

2

Inspektorat Jenderal Kemenpera RI dan SKPD Audit Program Reguler BSPS dan Peluncuran Peningkatan Kwalitas RTLH

BERITA INVESTIGASI NASIONAL

“Kemenpera terus berusaha meningkatkan kemampuan masyarakat miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah untuk dapat membangun dan meningkatkan kualitas rumahnya secara swadaya dengan pendampingan. Dalam penyaluran program BSPS Kemenpera bekerjasama dengan BRI untuk menyalurkan dana bantuan tersebut”

Di terbitkan Berdasarkan Undang-undang Pers No 40 Tahun 1999 CV. SANJAYA PUTRA PERKASA NPWP : 027.991.819.508.000 SIUP : 517/227/11.01/PK/I/2012 PERHIMPUNAN BINA INSAN PERS PENDIRI

Moch. Jam’u

ARIE CHANDRA AZIZ, SH. DEWAN KEHORMATAN

Komjen Pol. (Purn.) Drs Fajar Prihantoro, Irjen Pol. Anton Bahrulalam Brigjen Pol. Setiawan, AKBP. Sitty Rafda Lubis, SH, MH. SH. S.sos, Kolonel (Chk) DA Suryana SH, Letkol (Kav.) Mushadi SH, AKBP. HA Daros SH, AKBP. Martohap Marpaung SH MH, AKBP. Sugih Djarwanto, SH., Kompol Sujoto, Kompol H.Kusnadi, AKP Tatang Efendy, H Adang Sujana Spd MM, S Joko Pramono SH MH, Drs Moel­yadi Asmayadi

DEWAN PENASEHAT Drs Asep Muhammad Nuh Rosid Mpd, M Ukas, Drs Darmansyah MM, AA Rachman, SH, Drs. R Wawan, Mustami, H.Zaenal Aripin, Aang AB, Ust. Ayi, Ayi Endan, Didi D Mihardja S.Pd, Ahmad Samran KOMISARIS HM SOEBANDI PIMPINAN UMUM ARIE CHANDRA AZIZ ,SH PIMPINAN REDAKSI Muhamad Jam’u, S.Ag PIMPINAN PERUSAHAAN Ir. Budi Hartono TEAM WRC Ketua Drs. Cecep Suhud, Sekjen Henri Siswanto D. Firman (Ka.Lidik) Deden Beny. H, Junjun H, Sp, Iwan Mugiawan, Didin Kamaludin, A. Purwanto, S. Julius, Asep Gusmawan, Agus Aji

Marianto, Edi Rustiana, Rianto Simamora, Hasdiansyah, Suherlan, Agus Rahmat KETUA LITBANG Lukman NulHakim, S.Pd EDITOR / LAYOUT

Iim Achdiat / Abdul Aziz STAFF REDAKSI Debi Cintya. E Abu Nibal Budi YB Dg Matjora A. Sugianto

BIRO HUKUM Fredy B SH,MH Abas Gayo SH,MH Budi Ramadanus SH Tubagus Denny SH

ALAMAT REDAKSI : Komplek Bumi Pesona Asri Blok B No. 33 Kec. Rancaekek Kabupaten Bandung - Jawa Barat Kode Pos : 40394 Telp : (022) 7797030 No HP 081398183009 - 081946925444 Email : redaksi_bin1@yahoo.co.id online : www.binpers.wordpress.com Bank BCA No Rekening : 7740228778 A/N – ARIE CHANDRA, SH Bank Mandiri : 1310011381250 A/N IIM ACHDIAT

DAFTAR IKLAN TABLOID BIN HARGA IKLAN FULL COLOR/WARNA 1 1 1/2 1/4 Iklan Iklan

1 1/2 1/4 1/8

1 1/2 1/4

Halaman Cover Belakang Luar Halaman Tengah Halaman Cover Belakang Luar Halaman Cover Belakang Luar Banner Cover Depan Banner Cover Belakang

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

6.000.000,5.000.000,3.000.000,3.000.000,1.250.000,1.000.000,-

HARGA IKLAN BLACK WHITE / HITAM PUTIH Halaman Rp. 3.000.000,Halaman Rp 2.000.000,Halaman Rp. 1.500.000,Halaman Rp. 1.000.000,-

Halaman Halaman Halaman

ADVERTORIAL

Bandung, (BIN).- Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) melalui Deputi Bidang Perumahan Swadaya menyalurkan dana BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya). BSPS yang dimaksudkan untuk pengentasan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang saat ini masih banyak dihuni kelompok masyarakat miskin di Indonesia, yang kemudian disalurkan melalui peluncuran program RTLH tahun 2012 dan program regular BSPS Kemenpera RI Tahun Anggaran 2013, kemudian dicairkan melalui tabungan Bank BRI, masing-masing memperoleh bantuan sebesar Rp 7.500.000,- per unit RTLH. Sehubungan penindakan atas indikasi dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan dilapangan ini Asisten Deputi Evaluasi Perumahan Swadaya, Kementerian Perumahan Rakyat RI Dr. Eko D Heripoerwanto, saat diwawancarai kepada wartawan Media Investigasi Nasional mengemukakan, “laporkan apabila ada oknumoknum yang tidak bertanggung jawab yang ingin memotong dana BSPS Kemenpera ini. Sebab dalam pelaksanaan BSPS tidak boleh ada potongan atau pungutan liar,” ujarnya Lebih lanjut Eko menjelaskan program BSPS yang dilaksanakan oleh Kemenpera merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat miskin agar dapat membangun serta me-

Rp. 3.000.000,Rp. 2.000.000,Rp. 1.000.000,-

ningkatkan kualitas rumahnya secara berkelompok sehingga lebih layak huni. “Kemenpera terus berusaha meningkatkan kemampuan masyarakat miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah untuk dapat membangun dan meningkatkan kualitas rumahnya secara swadaya dengan pendampingan. Dalam penyaluran program BSPS Kemenpera bekerjasama dengan BRI untuk menyalurkan dana bantuan tersebut,” ujarnya.

Pelaksanaan program BSPS Kemenpera RI ini didampingi TPM (Tim Pelaksana Monitoring) yang dibetuk melalui SKPD Bidang Pembangunan Perumahan Dinas Perumahan dan Tata Ruang. Program bantuan dana BSPS dialokasikan khusus untuk membiayayi kegiatan peningkatan kualitas RTLH. Kendatipun problema program BSPS ini diakui oleh tim Pelaksana Monitoring (TPM) dalam pelaksanannya memang rentan terjadi penyimpangan dan Penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan pribadi seperti adanya Mark-Up harga satuan bahan bangunan, menipulasi data penerima, pengurangan distribusi matrial dan/atau dimungkinkan adanya pemotongan anggaran.

Dalam hal ini pihak SKPD (Satuan Kerja Pelaksana Daerah) Kabupaten Bandung melalui TPM Deden Mulyana saat ditemui Media Berita Investigasi Nasional (BIN) untuk klarifikasi dia mengatakan sedang melakukan auidit atas permasalahan yang ditemukan melalui pengawasan dan evaluasi internal yang kini sedang dilakukan pihak Inspektorat jenderal Kemenpera RI maupun Inspektorat wilayah Kabupaten Bandung, dan BPK RI Wilayah Jawa Barat.

Sehubungan pelaksanaan program regular BSPS dan peluncuran program peningkatan kwalitas RTLH yang di wilayah Kabupaten Bandung, berdasarkan monitoring dan keterangan narasumber yang diperoleh pihak Media BIN sejak tahapan sosialisasi untuk perivikasi pendataan calon penerima bantuan pembiayaan peningkatan kwalitas RTLH baik melalui peluncuran program bedah rumah RTLH tahun 2012 yang terealisasi di Tahun Anggaran 2013 maupun program regular BSPS Kemenpera RI di wilayah Kabupaten Bandung, dalam wacananya dialokasikan sebayak 2000 penerima bantuan RTLH. Penyaluran bantuan 2000 unit RTLH sebelumnya diarahkan kepada kelompok warga yang berpenghasilan rendah khusus yang tinggal di wilayah Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung,

karena berdasarkan tim survey Satker BSPS kondisi IPM daerah kecamatan dinilai memenuhi kelayakan untuk menerima subsidi “program tuntas desa—Tuntas kecamatan” dalam arti kata kuota peluncuran BSPS ini semula akan disentralkan pelkasanaannya bagi warga yang menempati rumah tidak layak huni di Kecamatan pacet. .

Tetapi dalam pelaksanaannya peluncuran BSPS tersebut dipecah untuk beberapa kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bandung, dan anehnya lagi dikabarkan sebagian program BSPS jatah untuk Kabupaten Bandung ada yang dilarikan ke Kabupaten Bandung Barat. Persolannya bagai mana bisa alokasi dana untuk Kabupaten Bandung, kemudian sebagian dilarikan ke daerah lain.

Padahal warga Kabupaten Bandung berpenghasilan rendah yang menempati di RTLH masih ngantri menunggu santunan pembiayaan BSPS ini.

Lebih lanjut narasumber saat dimintai keterangan kepada Media Berita Investigasi Nasional menyebutkan desa-desa penerima program regular BSPS dan program peluncuran RTLH tahun 2012 yang cairkan pada tahun anggaran 2013 yaitu: Desa Girimekar, Kecamatan Cilengkrang, Malasari Kec. Cimaung, Desa Dayeuhkolot, Kec. Dayeuhkolot, Desa Cibodas, Kec. Kutawaringin Desa Tanjungwangi, Desa Maruyung, dan Desa Pangauban, Desa Mandalahaji, Desa Sukarame dan Desa Mekarsari Kecamatan Pacet, Desa Babakan, Desa Mekarsari Kecamatan Ciaparay, Desa Ciwidey, Desa Panundaan, Desa Nengkelan, Desa Rawabogo Kecamatan Ciwidey dan selebihnya kabarnya dilarikan untuk KPB di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Membuat RPD Memperhatikan Surat Edaran Nomor. 01/SE/DPS/2013 Deputi Bidang Perumahan Swadaya Kemenpera RI pada 18 Maret 2013 Tentang Pedoman pembuatan gambar kerja (GK) dan rencana Penggunaan Dana (RPD). Sebelum dilakukan pencairan tahap I dan tahap II Kelompok penerima bantuan (KPB) harus memuat informasi rencana penggunaan dana seperti: jenis pekerjaan; bahan bangunan; volume perjenis bahan bangunan; harga satuan dan jumlah biaya perjenis bahan bangunan; total biaya membangun; sumber dana yang berasal dari BSPS dan swadaya penerima bantuan dan disaratkan penggunaan Jenis bahan bangunan harus sama dengan jenis bahan bangunan yang tertuang dalam Gambar Kerja (GK).

Harga satuan perjenis bahan bangunan yang digunakan adalah harga satuan pasar terrendah rata-rata dari paling sedikit 3 (tiga) took/perusahaan/grosir resmi yang memiliki izin usaha dan tempat usaha dengan alamat yang jelas dan diketahui oleh masyarakat umum.

Gambar Kerja dan rencana penggunaan bantuan harus ditandatangani oleh penerima bantuan dan ketua kelompok penerima bantuan , kemudian disahkan oleh satuan kerja pelaksana daerah (SKPD) yang membidangi perumahan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diserahkan oleh ketua KBP atau pihak ketiga.

Kualitas dan kesehatan bangunan rumah terbangun, kecukupan minimal luas bangunan yaitu 36 M2. Dana BSPS hanya dapat digunakan untuk pembangunan atau peningkatan kualitas dinding sisi luar bangunan atap dan lantai.

Kecukupan minimal kualitas bangunan dan kesehatan bangunan ialah: lantai terbangun dari rambat beton bertekstur halus; dinding terbangun dari batu bata atau batako terpasang rapi tanpa pelester atau papan kelas tinggi ‘terserut’ dan pakai lidah penyambung, atap dari bahan seng gelombang, atau asbes gelombang,atau genteng lama dapat digunakan sepanjang biaya perbaikan tidak melebihi biaya menggunakan seng atau asbes gelombang, tapi dalam pelaksanaannya banyak tidak ditemukan ktidaksesuaian (WRC)

KOORDINATOR JABOTABEK : Topan, Ramsen, Angga BOGOR RAYA: Rudi Hermawan, Ramdani LIPUTAN LINTAS JAWA BARAT - BAN­TEN : S. Mubarak, Rahmat. T, Risnandar SUKABUMI: Pepen Supendi BAN­DUNG KOTA & KABUPATEN: AbduRoji, Budi, Rian Sofyan BAN­DUNG BARAT: Achmad Sodikin SUMEDANG : Danu Kusuma, SE., Sri Rusmiati GARUT : Asep Darojat, Ai Nurlela PANGANDARAN: Ade Jaenal Mutaqin (Korwil 3), Darwin (Biro) JAWA TENGAH : Triyono (Korwil) KENDAL & BATANG: Eko Purwanto (Ka.Biro) JEPARA & PATI: Indro KALIMANTAN BARAT : Fadli (Korlap), Budi Gautama (Ka.Biro Kota/Kab.), Apriadi, Prayetno Jasmo KAPUAS HULU: Yasir Khan KALIMANTAN TIMUR : Wawan Hermawan, Hendrika SULAWESI SELATAN: Lukman. H, SH (Korwil), Irwan (Korlap) SULAWESI BARAT: Muh.Husain Samar (Korwil), Suyudi (Korlap), M. Yahya SULAWESI TENGAH :­Agus Cokrowiharjo (Korwil) BANGKA BELITUNG: Drs Laode Jaya (Korwil), Hadison Siregar (Korlap), Laode Amrin A (Korlip), H. Soehadie Hasan (Biro) BATAM , TANJUNG PINANG & KEPRI : A. Rianto (Korwil), Rahmat Pane JAMBI : JH Pardede (Korwil), Herlas (Korlip), Ranto Siburian (Muaro Jambi) BANDA ACEH : Hasbi Ibrahim (Ka. Biro Pidie) PEKAN BARU: H. Mashadi INDRAGIRI HILIR : Sastro Suyono (Ka. Biro), Muhtar SUMATERA UTARA : Drs. Adi Adenin (Korwil) JAWA TIMUR : H.Abdul Mughni, SH.(Korwil), Drs. R. Yulianto (Korlap) BALI : Bernard MANADO : Michael, Roy Danista, Vina Nurmala

Wartawan BIN dalam tugasnya dibekali ID Card, surat tugas dan namanya tercantum dalam BOX REDAKSI

3 Bawaslu Berdiam Diri Dibalik Permasalahan Panwaslu Kab. Bandung LINTAS JAWA

Bandung, (BIN).- Badan Penga­ was Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat sementara hanya bersembunyi dibalik persoalan legalitas ketua Komisioner Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bandung Husen Hermawan, S.Ag, M.Pd ditemukan adanya identitas ganda berdomisili sebagai penduduk Kota Bandung dan Penduduk Kabupaten Bandung. Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam hal adalah sebagai pihak bertanggungjawab untuk memeriksa dan penetapkan sangksi atas permasalahan yang ditemukan ditubuh Panwaslu Kabupaten Bandung.

Dalam rangka menyukseskan penyelenggarakan demokrasi pemilihan umum Calon Anggota Legislativ DPRD, DPD, DPR-RI tahun yang akan dilaksanakan pada 9 April 2014 ini sejumlah elemen masyarakat melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Ormas, Parpol dan para tokoh masyarakat meminta kepada pihak Bawaslu dapat menindak lanjuti sehubungan ditemukan adanya permasalahan identitas domisili ganda atas nama Husen Hermawan yang kini menjabat selaku Ketua Komisioner Panwaslu Kabupaten Bandung, ditangani sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Perlu disampaikan pula bahwa, Media BIN sebelumnya telah menyampaikan klarifikasi tertulis yang ditujukan kepada Camat Cileunyi, Kabupaten Bandung, serta tembusannya yang disampaikan kepada in-

Sejumlah elemen masyarakat melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Ormas, Parpol dan para tokoh masyarakat meminta kepada pihak Bawaslu dapat menindak lanjuti sehubungan ditemukan adanya permasalahan identitas domisili ganda Identitas ganda atas nama Husen Hermawan ini merupakan kategori pelanggaran administrasi, kode etik dan pidana karena terindikasi melakukan menipulasi data administrasi kependudukan

stansi terkait, berdasarkan surat Nomor. 025/RED/BIN/III/2014 pada 18 Maret 2014, tetapi sampai berita ini naik pemerintah Kecamatan Cilenyi belum bersedia memberikan keterangan sehubungan penerbitan KTP a/n Husen Hermawan tersebut.

Berbeda halnya dengan respon masyarakat luas dengan ditemukan identias ganda tempat domisili ketua

Komisioner Panwaslu Kabupaten Bandung Husen Hermawan, S.Ag, M.Pd berupa KK dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) sebagaimana telah diperoleh Media Berita Investigasi Nasional, bahwa data administrasi identitas domisili yang bersangkutan yaitu tercatat sebagai penduduk RW 12 Kelurahan Palasari Kecamatan, Cibiru Kota Bandung dan penduduk

EDISI 9204

RT.003/RW007 Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

Identitas ganda atas nama Husen Hermawan ini merupakan kategori pelanggaran administrasi, kode etik dan pidana karena terindikasi melakukan menipulasi data administrasi kependudukan yang diduga telah dipergunakan oleh yang bersangkutan untuk memenuhi persyaratan mendudukui jabatan Ketua Komisioner Panwaslu Kabupaten Bandung.

Pertanyaan sekarang mengapa Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) berdiam diri? Kendatipun kasus ini telah mendapat tanggapan miring dari berbagai komponen masyarakat baik Ormas, Parpol LSM, praktisi dan tokoh masyarakat pada umumnya tapi sayangnya Bawaslu Provinsi Jawa Barat apriori dan tidak bertindak atas permasalahan tersebut. padahal ini menyangkut keabsahan administrasi penyelenggara Negara. Atas pemberitaan kasus tersebut masyarakat melalui Media BIN meminta kepada pihak yang berwenang dalam hal ini Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan apabila permasalahannya tidak diselesaikan didaaerah maka permasalahan ini dikawal sampai ditingkat Bawaslu Republik Indonesia.

Oknum Bocorkan Rahasia Panwaslu Menanggapi pemberitaan Media BIN sebelumnya sehubungan adanya pelanggaran kode etik dan disiplin yang dilakukan oleh oknum anggota komisioner Panwaslu bidang Pengawasan dan Penindakan Kabupaten Bandung pada Pemilu 2014 untuk pemilihan DPRD, DPD dan DPR-RI. Anggota Komisioner Panwaslu Kabupaten Bandung Bidang Pengawasan, Arie Haryanto dalam klarifikasinya kepada Media BIN menyatakan rasa keberatan atas pemberitaan yang telah di muat di Media BIN. “Saya keberatan dengan judul berita “Kenakalan Oknum Komisioner Panwaslu Bidang Pengawasan” pada edisi sebelumnya yang dirasakan sangat menyudutkan, karena itu saya meminta bertemu untuk klarifikasi terkait pemberitaan tersebut,” ungkap Arie kepada Media BIN. Isi pemberitaan itu sehubungan keterlibatan Ari Haryanto atas laporan masyarakat tentang indikasi kegiatan kampanye terselubung salah satu Caleg DPR-RI Drs. H. Ikang Fawzi, MBA yang difasilitasi oleh oknum Anggota Komisioner Panwaslu Bidang Pengawasan dan Penindakan Pemilihan DPRD, DPD dan DPR-RI ketika itu Ikang Fawzi disuruhnya tampil diatas panggung pada acara hajatan di Desa Ciapus, Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.

(MJ/TIM WRC)

Desa Resmitinggal Baru Tumbuh Prestasi Korupsi Nomor “Wahid” Bandung, (BIN).- Klarifikasi melalui surat dari Medi Berita Investigasi Nasional pada 21 Maret 2014 yang ditujukan ke Camat Kertasari Kabupaten Bandung sehubungan masalah pengelolaan anggaran Pembangunan Desa Resmitinggal seperti (ADPD), P4D, dana Bangub dan Aspirasi dan sumbangan swadaya masyarakat yang diarahkan untuk pembangunan Sarana kantor Pemerintah Desa Resmitinggal, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2013, hanya Media BIN sampai relace berita ini naik cetak tidak memperolehkonfirmasi dari yang bersangkutan.

Hampir setiap saat pertanyaan dari sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama seakan tiada hentinya terkait masalah pengelolaan dan penggunaan anggaran pelayanan pembangunan yang telah diperoleh Pemerintah Desa Resmitinggal, tahun anggaran 2013, diantaranya; Dana Bangub Rp.100 juta; ADD Rp.268 juta; P4D Rp.190 juta; Aspirasi dewan; dan bantuan dana swadaya masyarakat yang dialokasikan untuk biaya pembangunan Kantor Desa Resmitingga.

Swadaya masayarakat dihimpun melalui Rukun Warga (RW) dari 11 RW yang berada di Desa tersebut masing-masing dipungut dana partisipasinya sebesar Rp.5,5 juta, adapun jumlah nominal bantuan dana swadaya dari masyarakat terhitung kurang lebih sebesar Rp.60,5 juta ditambah lagi dari sumber PAD Des (pendapatan anggaran dan belanja Desa) tahun anggaran 2013 yang dikabarkan memperoleh sebesar Rp.45 juta.

Keterangan yang diperoleh Media BIN dari narasumber yang dipercaya bahwa pengelolaan dan penggunaan anggaran desa Resmitinggal periode PJS Kepala Desa Resminitinggal H. Asep Tatang beserta bendahara Siti Maesaroh dan Kaur Keuangan Risna

Rahmawati, termasuk Ketua BPD H. Sulaeman dan lain-lain.

Adapun permasalahan yang ditemukan diantaranya sehubungan pembangunan Kantor Pemerintah Desa Resmitinggal yang dikerjakan hampir selama setahun meski telah menghabiskan anggaran yang cukup besar namun sampai sekarang terkatung-katung belum juga terselesaiakan; Proyeksi pelayanan pembangunan Infrastruktur dan sarana fasilitas umum tahun anggara 2013 tidak

merata, bahkan menurut keterangan dari masyarakat penggunaan dana pembangunan dinilai tumpang tindih hanya pada satu titik pembiayaan yaitu berlokasi di Kp. Punclut sementara untuk dusun yang lainnya diabaikan.

Lalu dikemanakan penggunaan alokasi agaran yang lainnya?

Pengeluaran penggunaan anggaran desa Resmitinggal dilakukan tanpa melalui prosedur yang benar, hal ini berdalil pada pengakuan bendahara Siti Maesaroh sendiri yaitu ketika diklarifikasi kepada Wartawan Me-

dia BIN, dia mengakui bahwa setiap pengeluaran belanja tanpa dilengkapi bukti kwitansi pengeluaran.

Penyusunan laporan SPJ diduga sarat dengan unsur kepaslsuan dan ditutup-tutupi, karena tidak ada keterbukaan SPJ tersebut dikata oleh kepala Desa Resmitinggal Ajang menjadi hambatan untuk proses pengajuan penganggaran pada tahun berikutnya. Pasalnya pelaporan SPJ telah menajdi prasarat untuk pengangaran tahun 2014 ini.

Oknum-oknum yang diduga kuat

terlibat dalam masalah pengelolaan anggaran pembangunan Desa tersebut setiap dikejar oleh wartawan untuk diminta konfirmasinya mereka selalu saja menghindar dan sering mangkir dari tempat kerjanya.

Dengan adanya ditemukan permasalahan yang mengemuka dilapangan selanjutnya warga meminta kepada pihak yang berwenang kiranya dapat member informasi yang sebenarbenarnya sesuai prinsip undang-undang tentang transparansi Informasi Publik. (Tim WRC)

Ketua Yayasan Selesaikan Tugas

Pembangunan RKB MA Latansa Bandung, BIN.- Terkait dengan adanya pemberitaan Media BIN Edisi-91 : “Ketua Yayasan Ma. Latansa Gebrak Meja”, MA latansa kini telah menjalankan program RKB sesuai peraturan yang sudah di tentukan, yang tadinya dibangun dengan asal-asalan dan terkesan asal jadi kini telah sesuai bestek, salah satu contohnya tiang yang awalnya hanya memakai tiang 5 pilar kini diganti 7 pilar sesuai aturan dan bahan untuk kayupun menggunakan bahan berkualitas yaitu kayu borneo kelas satu , mungkin inilah yang disebut hikmah dari kesalahan yang sudah dilakukan oleh ketua yayasannya yaitu Dudung Fahmi.

Dudung Fahmi berjanji

akan bertanggung jawab tentang pembangunan RKB yang sampai saat ini tinggal be-

berapa persen lagi selesai, dan siap untuk membangun MA latansa agar lebih baik, men-

jadikan sekolah yang bermartabat yang bisa membimbing agar menjadi siswa yang mandiri, kreatif dan bermoral baik yang bisa membanggakan nama sekolah dan bangsa.

Dudung Fahmi pun berjanji akan selalu berupaya untuk koperatif dan transparan kalau ada bantuan yang turun ke sekolah dan tidak mau mengambil keputusan kalau belum ada kesepakatan dari beberapa jajaran kepengurusan sekolah di antaranya ketua Komite, kepala sekolah, dan para guru di dalam hal yang menyangkut program sekolah, hal ini seyogyanya telah menciptakan hubungan yang harmonis di seluruh keluarga besar MA Latansa. (Deby. SE / DF)

LINTAS JAWA

EDISI 9204

Asal Usul Kepemilikan Sebidang Tanah Milik H. Abdul Majid Yang Dikuasai Oleh Pihak Lain

H. Abdul Majid Warga Kp. Cibisoro Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung menuntut pengembalian kepemilikan atas sebidang tanah kurang lebih seluas 8 (delapan) bahu yang terletak di Blok Cibisoro-Kebon Kelapa, Desa Bojongsari yang sejak lama terhitung sekitar tahun 1980 telah dikuasai oleh keluarga Eje (dulu sebelum naik haji) berganti nama menjadi H. Yusup (sekarang setelah naik haji).

Permasalahan berawal adanya rencana transaksi jual-beli sebidang tanah sekitar tahun 1980 antara pemilik tanah H. Abdul Majid dengan calon pembeli bernama Eje alias H. Yusup. Rencana transaksi jual-beli tanah tersebut kemudian ditindak lanjut dengan pengikatan jual beli sebesar Rp. 4.000.000,(empat juta) dari Eje (calon pembeli) diserahkan langsung ke H. Abdul Majid (pihak penjual), sedangkan objek tanah yang mau dijual saat itu kurang lebih 7 (tujuh) bahu dengan harga satuan senilai Rp. 7000 (tujuh ribu) per tumbak jumlah nominal transaksi jual-beli yang seharusnya dibayar saat itu sebesar Rp. Rp.24.500.000,- (dua puluh empat juta limaratus ribu rupiah).

Kendatipun belum ada pelunasan kepada H. Majid, namun tanah yang berada dilokasi terse-

but dikuasai oleh Eje dengan cara disewakan lagi kepada salah seorang bernama H. Sobana (alm), sepeninggalan H. Sobana kemudian diteruskan oleh Enan (anak kandung dari H. Sobana) Sementara itu Eje alias H. Yusup menghilang tidak pernah lagi datang menemui H. Abdul Majid apa lagi membayar pelunasan tunggakan pengikatan jual-beli tanah. Alhasil semenjak saat itulah pihak penjual kehilangan jejak tentang keberadaan Eje alias H. Yusup meski beberapa kali H. Majid mencari nama Eje tapi tidak ada seorang pun yang tahu bahkan sempat dikabarkan telah meninggal.

Selama kurang lebih 32 tahun tepatnya tahun 2012 H. Abdul Majid mendapat kabar bahwa Eje telah berganti nama menjadi H. Yusup. Setelah diketahui mengenai identitas tempat domisili dan keberadaannya kemudian H. Abdul Majid berusaha mencari untuk menemui Eje alias H. Yusup dengan maksud meminta pertanggungjawaban soal jual-beli sebidang tanah di cibisoro yang sampai sekarang belum terselesaikan.

Pendek cerita H. Abdul Majid berhasil menemui Eje alias H. Yusup tetapi dari pertemuan-pertemuan yang pernah dilakukan itu tidak membuahkan hasil apapun melainkan H. Abdul Majid merasa dipermainkan dengan cara ‘diping­

Perdebatan Transaksi Pembayaran Jual-beli Bandung, (BIN).- Sebelumnya Eje alias H. Yusup saat diklarifikasi pada forum musyawarah menjelaskan bahwa kesepakatan harga jual tanah sebesar Rp.7.000,00.- (Tujuh Juta Rupiah) per tumbak untuk lahan yang mau dibeli seluas 8 bahu atau 4000 tumbak. Maka jumlah pembayaran tanah terhitung sebesar Rp.27.500.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Lebih lanjut H.Yusup menyatakan telah membayar lunas, yaitu pertama kali Rp. 4.000.000, + Rp.17.000.000,- dan terakhir Rp.7.000.000,- jumlah seluruhnya Rp.28.000.000,- berikut penjelasannya: Pertama; Eje alias H. Yusuf menyatakan telah membayar uang pengikatan jual beli (pangjadi) sebesar Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah), katanya diserahkan langsung kepada H. Majid, saat menyerahkan uang kepada H. Majid ada saksi bernama Indi dan Uri (alm) keduanya warga Kp. Cibisoro.

Kedua; Eje alias H. Yusup mengaku telah membayar lagi kepada H. Majid, uang sebesar Rp.17.000,000,00.- (tujuh belas juta rupiah). Sewaktu transaksi kata H Yusup ada saksi bernama Indi dan Uri (alm).

Ketiga: H. Yusup menyatakan telah membayar pula uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) diserahkan melalui Eutik.

Dengan demikian jumlah nominal yang telah dibayarkan untuk pelunasan tanah kepada H. Majid, menurut pengakuan H. Yusuf seluruhnya terhitung sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

Tidak ada Pelunasan

H. Majid menegaskan bahwa selain pembayaran yang pernah diterima Rp. 4.000.000,00.- dari Eje alias H. Yusup, yaitu sewaktu malam harinya ada peristiwa kemalingan di rumah H. Majid, sekitar pukul 20.30 WIB. Selanjutnya ia tidak pernah menerima pembayaran uang sebesar Rp.17.000.000,00 dan Rp.7.000.000,00.- dari pihak Eje alias H. Yusup maupun dari Eutik.

Karena merasa tidak pernah menerima uang tersebut, selanjutnya H. Majid menghujat dengan meminta kwitansi bukti pembayaran tanah, “Kalau memang H. Yusup dan Eutik yakin sudah membayar kepada saya untuk pelunasan tanah, mana kwitansinya, masa untuk pembelian tanah seluas hektaran tidak ada kwitansi” kata H. Majid. (WRC)

pong’ kesaudaranya bernama Ny. Anah (Hj. Anah). Karena kehabisan cara yang akhirnya H. Abdul Majid menyampaikan permasalahan kepada Media Berita Investigasi Nasional atas persoalan kepemilikan sebidang tanah yang sejak lama dikuasai oleh keluarga Eje Alias H. Yusup.

Untuk itu Media BIN kemudian menemuai Kepala Desa Bojongsari Jajang Ruhiyat dan Camat Bojongsoang Drs. Yiyin Sodikin, M.Si selaku PPAT wilayah Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Menanggapi permasalahan tersebut lebih lanjut pemerintah Kecamatan Bojongsoang beberapa kali mengundang untuk musyawarah kepada para pihak terkait masalah kepemilikan sebidang tanah Persil No. 72.S.IV / C. No. 27/118 atas nama H. Abdul Majid, yang terletak di Blok Cibisoro (Kebon Kelapa) Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, pertemuan tersebut dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah secara mufakat.

Pada acara pertemuan tersebut

terungkap mulai terungkap ada AJB dan sertifikat kepemilikan tanah masing-masing atas nama Ny. Uning alias Hj. Sukaesih, Hj. Anah, Ny. Eneh alias Hj. Rokayah, Meme kesemuanya adalah merupakan saudara kandung dari pihak isteri Eje alias H. Yusup padahal dalam kaitan penerbitan AJB dan/ atau sertifikat kepemilikan tanah tersebut menurut H. Abdul Majid sendiri saat dihadirkan di forum musyawarah menyatakan berani diangkat sumpah didepan hukum bahwa tidak pernah ada hubungan transaksi jual- beli tanah dengan nama-nama diatas selain rencana transaksi jual-beli dulu dengan Eje alias H. Yusup itu.

Kesaksian Mantan Kades Kesaksian dari Matan Pejabat Kepala Desa Bojongsari Usep Ruhiyat ketika dihadirkan pada forum musyawarah dia mengakui turut menanda tangani beberapa AJB kapasitas sebagai saksi masing-masing yaitu atas nama Eje, Ny. Anah, Ny. Uning, Ny. Eneh dan Meme kesemuanya merupakan keluarga Eje (H. Yusup, setelah naik haji).

4

Menurut Usep Ruhyat, bahwa pembuatan AJB tahun 1980 kepemilikan sebidang tanah Persil No. 72.S.IV / C. No. 27/118 atas nama H. Abdul Majid, melalui PPAT Wilayah Bojongsoang dahulu Kecamatan Buah Batu saat itu diakui tidak menghadirkan para pihak dalam hal ini pemilik tanah H. Abdul Majid selaku penjual dan kelima orang sebagai pihak pembeli.

Ditemukan indikasi keganjilan pada proses pembuatan AJB untuk beberapa bidang asal kepemilikan H. Abdul Majid seharusnya pihak PPAT menjalankan tugasnya sesuai prosedur yang berlaku yaitu menghadirkan kedua pihak dari penjual dan pembeli apa lagi sekarang terbukti dalam persoalan ini muncul ada pihak yang dirugikan yaitu H. Abdul Majid maka bila proses pembuatan AJB tidak terpenuhi unsur-unsur ketentuan normatif secara prosedur, konsekwensinya tanggung sendiri AJB-AJB tersebut menjadi tidak sah dan batal demi hukum dan permasalahannya kembali pada masing-masing pihak. (Tim WRC)

Kualitas Bangunan Yang Rendah

RKB SMAN 1 Kertasari Selesai Dibangun Kembali Ambruk Bandung, (BIN).- Kasus proyek pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN I Kertasari yang baru saja selesai dibangun kembali mengalami roboh menambah catatan buruk pelaksanaan proyek pembangunan yang semestinya ditindak lanjuti aparat berwajib untuk menyelidiki dan mengusut tuntas permasalahan ini karena patut diduga adanya penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran alokasi pembangunan RKB tersebut yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingan sendiri.

Pada beberapa edisi yang lalu Media Berita Investigasi Nasional telah menaikan berita terkait kasus pembangunan RKB Mandrasah Aliyah Negeri (MAN) Ciparay, Kabupaten Bandung yang ditemukan ambruk sewaktu pembangunan RKB masih dikerjakan yang hingga kini fasilitas RKB MAN Ciparay belum terselesaikan dan belum dapat dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar, begitu juga kasus yang sama terjadi pada SMAN 1 Kertasari TKP tepatnya di Desa Resmitinggal, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Menurut sejumlah warga masyarakat sekitar menerangkan waktu kejadian pada (8/3) sekitar pukul 6. 30 WIB, dimana bangunan RKB yang baru saja selesai dibangun ditemukan kembali roboh untung saja saat kejadian tidak memakan korban jiwa.

Dengan adanya kejadian tersebut mengundang perhatian warga masyarakat setempat pasalnya bangunan RKB SMAN I Kertasari yang baru selesai dibangun mencapai 100% kembali mengalami ambruk sehingga menimbulkan kerugian materil hingga ratusan juta rupiah.

Kepala sekolah SMAN 1 Kertasari Dudi ketika diminta kompirmasinya saat dihubungi pada waktu kejadian kepada Media BIN mengatakan tidak tahu apa-apa, “Saya sebagai pihak sekolah tidak tau apa apa mengenai pembangunan tersebut, karena dari awal sampai akhir pelaksanaan pembangunan

RKB tersebut pihak pemborong tidak member tahu nama dan alamat pemborongnya siapa tidak tahu,” kata Dudi Sementara ini tambah Dudi pula, “Meski pembangunan sdh selesai, sementara ini belum ada serah terima pada pihak sekolah, dalam hal ini saya bingung, bagai mana yah susah untuk menjawab dan menerangkannya,” jawab kepala sekolah terlihat benar-benar seperti yang sangat kebingungan.

Perkara ini tentunya perlu diselidiki asal-usul terjadinya bangunan RKB yang roboh ini, bila kemudian ditemukan dan terbukti ada pihak pihak yang terlibat menyalahgunakan wewenang dalam pembangunan sekolah tersebut, atas nama masyarakat kami meminta aparat hukum mengusut tuntas karena telah merugikan keuangan Negara, demikian dikatakan Pimpinan Harian LSM GEMPAR Harus Alrasid kepada Media BIN saat melakukan penelusuran di TKP. Ketika itu Harun Alrasid meminta pelaksana proyek bertanggung jawab atas kejadian robohnya

bangunan RKB yang terindikasi akibat lemahnya pengawasan dari pihak SKPD, konsultan , maupun dari pihak sekolah sendiri bahka diduga kuat persekutuan adanya kong-kalingkong satu sama yang lain untuk kepentingan ekonomi.

Dengan adanya kasus tersebut tentunya memunculkan tanggapan spekulasi dari masyarakat, bahwa fasilitas RKB yang roboh baru selesai dibangun tersebut disinyalir akibat konstruksi bangunan tidak stabil karena menyalahi bistek RAB (Rencana Anggaran Belanja). Anggaran pembangunan RKB dialokasikan sebesar Rp. 220.350.00, untuk 2 (dua) ruang kelas baru yang direalisasikan sekitar Nopember pada tahun anggaran 2013, dilaksanakan melalui rekanan CV Jaya Santosa dikerjakan selama 75 hari.

Ambruknya bangunan RKB tersebut terindikasi adanya dugaan pengurangan penggunaan matrial bahan bangunan, sehingga mengundang kecurigaan bagi masyarakat, LSM dan wartawan yang berfungsi sebagai sosial kontrol. Selanjutnya Harun Alrasyid menambahkan, “Diakui atau tidak, pembangunan fasilitas RKB SMAN 1 Kertasari yang dikerjakan oleh rekanan pemborong dilaksanakan asal jadi tanpa memperhatikan kwalitas bangunan yang member jaminan kenyamanan, kemanan dan keselamatan jiwa khususnya dalam aktifitas belajar mengajar kedepan,” ungkapnya [Tim WRC)

LINTAS JAWA

EDISI 9204

5

Program Lembaga-KPK

Dorong Pemberdayaan Potensi Desa Produktif Sukabumi,(BIN).- Bahu-membahu dalam rangka membangun masyarakat desa produktif dan mandiri sedang dilakukan oleh kedua Kepala Desa yang secara geografis berdekatan yaitu Desa Cisaat dan Desa Pasawahan, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.

Kades Nanak Kenalkan Desa Cisaat Nanak Sukron baru saja menjabat sebagai Kepala Desa Cisaat kecamatan Cicurug, berapa bulan ini baru di lantik untuk menjadi orang nomor satu di Desa Cisaat, namun sudah menunjukan kinerja yang serius dan aspiratif pada kepentingan masyarakat.

Warga berharap memiliki pemimpin yang jujur, disiplin dan berdedikasi yang tinggi baik terhadap aparatur pemerintah desa beserta jajaran pengurus RT dan RW maupun terhadap warga masyarakat desa Cisaat dan menjalin kemitraan yang baik dengan semua kalangan sosial control yang dimaksudkan untuk memajukan pelayanan pembangunan demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Desa Cisaat khususnya.

Masyarakat Desa Cisaat melalui Media Berita Investigasi Nasional menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pula terhadap Burhan yang dikenal selaku tokoh pemuda yang sangat peduli sehingga Desa Cisaat saat ini banyak mengalami perubahan yang lebih baik.

Apalagi dengan kehadiran program kunjungan dari Lembaga Kordinasi Pemberantasan Korupsi (L-KPK) menambah keseriusan kepala Desa Cisaat Nanak Sukron untuk lebih hati-hati dan bertindak sesuai tanggungjawabnya dalam pemanfaatan penganggaran dan asset kepemilikan pemerintah desa Cisaat.

Semua aset-aset tanah yang ada hampir seluruhnya telah di inventarisir dan hampir sudah tidak masalah termasuk semua wajib pajak pemilik tanah di kawasan Desa Cisaat sekarang tidak ada yang nunggak berkat kerja sama yang bagus.

Kendatipun masih ada beberapa pemilik tanah yang masih nunggak PBB karena memang ada sebagian objek tanah milik orangorang kota yang hanya datang satu bulan sekali untuk menengok ke villa atau lokasi tanah miliknya.

Desa Cisaat terdapat sumber PAD desa dari objek galian C tambang pasir dan batu salah satunya milik putra daerah yaitu Burhan yang dirasakan telah banyak berjasa untuk masyarakat, misalnya membantu pembangunan fasilitas jalan yang berada di

Maraknya Pembangunan Gelap

Tanpa Pengawasan kawasan Desa Cisaat dan sekitarnya.

Kades Dahlan Kedua Kalinya Pimpin Desa Pasawahan Kekayaan Desa Cisaat memiliki beberapa aset Negara yang berpotensial dan sangat produktif yaitu tanah bengkok (sawah desa ), termasuk diuntungkan pula dengan adanya asset tanah desa tetangga yakni Desa Pasawahan yang sekarang dijabat oleh Dahlan yang baru terpilih dan di lantik pada beberapa bulan lalu untuk masa jabatan kepala desa yang kedua kalinya.

Kades Dahlan ini termasuk figur pemimpin yang dihormati dan bertanggungjawab sebab selain dia memiliki reputasi kepemimpinan yang sangat baik juga kooperatif dan terlihat akrab dengan masyarakat. Hal ini terungkap ketika media BIN mendampingi program kunjungan desa oleh Lembaga KPK. Saat ditemui Dahlan kepada Media BIN menceritakan pengalamannya Selama menjabat Kepala Desa Pasawahan selama enam tahun ke belakang, diakuinya tidak ada kendala yang terlalu berat itu semua karena dukungan seluruh komponen masyarakat desa Pasawahan, Kecamatan Cicurug, dan tak lupa beliau mengucapkan terima kasih kepada masyarakat atas kepercayaannya untuk kembali memimpin Desa Pasawahan masa bakti 2014-2020 kedepan.

“Saya mengucapkan terimakasih kepada masyarakat Desa Pasawahan, semua prangkat Desa, jajaran Muspika tingkat kecamatan Cicurug, maupun Pemkab. Sukabumi yang telah banyak mendukung pembangunan di Desa Pasawahan untuk yang kedua kalinya,” Ucap Dahlan saat itu.

Lebih lanjut Dahlan juga berharap, “Kepada semua intansi pemerintahan terkait, agar lebih memperhatikan pelayanan pembangunan infrastruktur dan suprastruktur Desa Pasawahan agar kedepannya menjadi pemerintah desa yang lebih maju dan mensejahterakan masyarakat,” paparnya pula.

(Pepen)

Bandung, [BIN].- Maraknya pembangunan gelap khusnya yang berada di wilayah Kabupaten Bandung, pasalnya banyak ditemukan kegiatan proyek pembangunan infrastruktur sejak dimulai sampai dengan selesainya kegiatan pembangunan kebanyakan ditemukan dilapangan tanpa dipasang papan proyek. Hal ini menunjukan pembangkangan pada aturan khusnya Keputusan Presiden (Kepres) No. 80 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang menegaskan suatu kewajiban bagi para pelaksana proyek untuk memasang papan proyek Ironis memang, sejumlah proyek pembagunan yang ditemukan di Kabupaten Bandung, baik proyek pembangunan infrastruktur bangunan sekolah, fasilitas infrastruktur jalan dan jembatan, proyek TPT dan Kirmir bangunan-bangunan kantor Pemerintah desa, gedung serbaguna dan sebaginya dalam akses keterbukaan informasi publik terkait pelaksanaan pembangunan tersebut terkesan sangat ditutup tutupi.

Contoh kasus proyek tembok penahan tanah (TPT) kirmir jalan Amir Mahmud yang terletak di Desa Ciparay Kecamatan Ciparay, volume sekitar 350 meter dalam penerapannya tergolong asal – asalan, misalnya spesipikasi pada galian pondasi yang seharusnya sekitar 50 cm dilaksanakan hanya sekitar 10 cm sampai 15 cm saja, matrial pasir seharusnya pasir pasang sedangkan yang digunakan jenis pasir hampo, semen seharusnya merek terkenal ‘Tiga Roda” yang digunakan merk ‘padang Cement’ begitupun kadar pemakaian campuran semen adukan tidak menggunakan takaran melainkan sekedar ditabur pakai sendok tembok, papan proyek tidak ada.

Lebih lanjut ketika wartawan Media Berita Investigasi Nasional (BIN) mengorek ke­

RSUD Cicalengka Tolak Pasien Miskin Secarik MEMO Selamatkan Noneng

Bandung, (BIN).- Rumah sakit Umum Daerah Cicalengka, Kabupaten Bandung berisikeras menolak Noneng pasien bersalin warga Desa Babakan Peteuy, Kecamatan Cicalengka, mengadukan karena sebelumnya tidak mendapatkan pelayanan dari pihak petugas rumah sakit.

Menurut pihak keluarga juga yang mengantar petugas rumah sakit mengatakan

bahwa semua ruangan untuk bersalin penuh.

Sehingga pasen yang bernama Noneng itu sempat terabaikan, kejadian tersebut membuat keluarga pasien sempat emosi bahkan kehadiran pengurus Rw pun tidak bisa merubah keadaan.

Salah satu Tokoh pemuda Dedi Suhendi yang tidak tega melihat keadaan pasien sempat bernegosiasi dengan petugas medis tersebut tapi tetap tidak berhasil bahkan pihak rumah sakit tersebut menyarankan untuk membawa surat rekomendasi.

Dedi Suhendi pun sepontan meminta bantuan Hj. Enok Aisah, untung saja yang bersangklutan bersedia membantu melalui MEMO untuk di sampaikan kepada petugas RSUD bahkan petugas rumah sakit itupun sempat kaget saat Dedi Suhendi memberikan sebuah amplop yang berisi memo tersebut

hingga akhirnya pasien yang bernama Noneng pun ditangani oleh pihak Rumah Sakit.

Kendatipun sebelumnya RSUD sempat menterlantarkan paisen tersebut.

Sehari setelah kejadian itu Hj. Enok Aisah dan Dedi Suhendi mendatangi rumah sakit untuk berkordinasi dengan pimpinan RSUD . Tak lama mereka pun keluar menuju ruang rawat inap untuk menjenguk para pasien dan ibu Hj. Enok Aisah yang di dampingi Pimpinan Rumah Sakit memberikan semangat kepada para pasien untuk tetap bersabar dan mendoakan agar mereka semua cepat sembuh.

Atas kejadian itu kemudian ada salah seorang keluarga pasien bertanya-tanya bagaiamana kalau tidak ada Hj. Enok? Boleh jadi pasien-pasien itu terlantar untuk selamanya. (AG)

terangan melalui salah seorang pekerja yang dipercaya saat itu dia mengatakan , “ Mengenai CV / PT dan siapa nama pemborongnya saya tidak tau yang saya tau suka ngontrol kesini kalau tidak salah namanya ‘Usin’ dia pelaksana proyek ini,” paparnya Selanjutnya sumber menambahkan, soal pengerjaan galian pondasi, takaran untuk campuran bahan adukan maupun bahan matrial kami laksanakan sesuai petunjuk dari ‘Pa Usin‘ itu yang mengatur, saya disini sebatas bekerja sebatas pelaksana saja,” Ujar sumber. Kepada Media BIN. Memang benar, penulisan papan proyek sebagaimana dimaksud pada Kepres No. 80 Tahun 2013 tersebut mewajibkan untuk mencantumkan spesipikasi proyek seperti; besaran anggaran, sumber pembiayaan, volume proyek, waktu dan tempat kegiatan proyek dan mencantumkan nama serta identitas perusahaan kontraktor yang melaksanakan proyek hal ini dimaksudkan sebagai pelayanan informasi public atas pelaksanaan satuan kegiatan pembangunan infrastruktur.

Keberatan pemasangan papan proyek ini mengindikasikan suatu kelalian dan kurangnya disiplin Satuan Kerja Pelaksana Daerah (SKPD) didalam melaksakan pengawasan internal. Kemudian para kontraktor sendiri sebagai rekanan pelaksana proyek bersikap semaunya tanpa pengawasan secara internal maupun dari pihak eksternal. Fenomena ini mengesankan adanya unsur kesengajaan agar masyarakat sebagai control social tertutup untuk memperoleh informasi.

Pembangunan tanpa papan proyek ini banyak sekali dijumpai pelaksanaan ditingkat daerah, kecamatan maupun kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di pedesaan, tentu saja hal ini mengundang banyak pertanyaan bagi kalangan masyarakat yang ingin tahu informasi apakah pemenangannya sistem tender atau penunjukan langsung (PL), apakah anggaran bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Daerah, P4D, PNPM, PPIP Aspirasi atau apa? Untuk sekedar ingin mengetahui sumber anggaran saja cukup sulit, ini menunjukan masih mahalnya menjalankan prindip transparansi.

Sementara itu pengawasan internal maupun dari kalangan media social control kurang terjalin akses informasi yang berkesinambungan, bahkan terkesan sangat tertutup rapat kendatipun fakta yang ada secara kasat mata proyek pembangunan yang dilaksanakan tidak sesuai spesifikasi rencana anggaran proyek.

Karena itu hasilnya tidak heran lagi jika target yang dikejar rekanan pelaksana proyek tersebut sekedar hitungan kwantitas alias asal jadi meski megurangi spek dan penggunaan bahan matrial tanpa memperhatikan kwalitas. Pantas saja jika kemudian ditemukan kasus-kasus proyek pembangunan yang hanya dalam tempo hitungan bulan setelah selesai kembali mengalami keruksakan bahkan ada yang sampai ambruk lagi.

(Tim WRC)

LINTAS JAWA

EDISI 9204

Kementrian Kelautan dan Perikanan Dukung Program Peningkatan Usaha Garam Rakyat Jawa Tengah

Pati, (BIN).- Kementrian Kelautan dan perikanan (KKP), Sharif C. Sutardjo berkomitmen mendukung program swasembada garam tingkat nasional terus ditingkatkan. Melalui Program Peningkatan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), KKP gelontorkan dana batuan Rp. 8,7 Milyar untuk peningkatan produksi garam di Jawa Tengah.

Dalam acara penyerahan bantuan program KKP di Pelabuhan Bajomulyo Kecamatan Juwana

Kabupaten belum lama ini, Sharif menjelaskan terkait programnya, beberapa kabupaten di Jateng berpotensi menjadi swasembada garam. "Sentra produksi garam di Kabupaten Pati, Rembang, Jepara dan Brebes mampu mendukung swasembada garam di Jawa Tengah." Ujar Sharif.

Menurut Sharif, dari tujuh lokasi yang yang ditetapkan sebagai PUGAR, Kabupaten Pati merupakan salah satu wilayah yang

berpotensi. Selain itu, KKP telah menetapkan 33 kabupaten untuk unit penyangga PUGAR. Dalam pelaksanaan PUGAR menggunakan prinsip bottomup dengan arti masyarakat yang mengelola sesuai ketentuan mekanisme.

"Bottom-up artinya masyarakat sendiri yang merencanakan, melaksanakan, melakukan monitoring dan evaluasi sesuai mekanisme yang ditentukan, serta mempertimbangkan pengarusutamaan gender. Ujarnya.

Ditegaskan oleh Sharif kebutuhan garam konsumsi nasional mencapai 1,5 juta ton pertahunnya, sedangkam garam industri sebesar 2 juta ton. Dan untuk memenuhi kebutuhan itu, mulai 2011, KKP melakukan program PUGAR di 40 kabupaten dan kini pada 2014 menjadi 43 kabupaten.

Dari hasil PUGAR ini, telah meningkatkan produksi garam nasional secara signifikan dan dapat memenuhi garam konsumsi. Ditahun 2013 pesediaan garam surplus 605.400 ton. Dan target di tahun 2014 ini sebesar 3,3 juta ton dengan luas lahan 26,700 hektar. "Me-

6

laui revitalisasi dan intensivikasi PUGAR, KKP berupaya meningkatkan produksi garam nasional dan swasembada garam secara terus-menerus, sehingga impor garam dapat dikurangi dan bahkan dihentikan" ujar Sharif.

Jawa Tengah menjadi nomor 2 dalam emnyalurkan kontribusi garam sebanyak 30 persen setelah Jawa Timur dengan angka 47 persen dan urutan ketiga yakni Jawa Barat dengan jumlah 10 persen dan dilengkapi kabupaten lainnya. Direncanakan, produksi garam nasional bisa meningkat karena mengingat kondisi Indonesia yang terdapat potensi alamiah, antara lain 104 ribu kilometer garis pantai dan 5,8 juta kilometer persegi laut. Termasuk tekstur tanah di sejmlah wilayah dapat di dayagunakan sebagai tambak garam.

Perihal kebutuhan BBM, Sharif mengungkapkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan masih menghadapi banyak tantangan secara kondisi global seperti krisis finansial dan perdagangan bebas, maupan kendala dalam negeri spserti permodalan, infra-

struktur, listrik dan BBM. Untuk kendala BBM bagi nelayan, KKP akan memperkuat infrastruktur di hulu yaitu salah satunya dengan membangun Stasiun Pengisian BBM solar untuk nelayan (SPBN) diwilayah pesisir seperti pelabuhan pelelangan ikan Bajomulyo.

Dimana kebutuhan BBM solar untuk mendukung seluruh armada kapal ikan pada tahun 2014 diperkirakan mencapai 2.500.000 kiloliter.

KKP juga mengembangkan kemitraan dengan perusahaan minyak swasta yang dapat lisensi dari pemerintah untuk menyalurkan BBM solar bersunsidi. Selanjutnya KKP telah memfasilitasi pembangunan 291 unit SPDN di seluruh Indonesia. Untuk anggaran 2012/2013 yang lalu, KKP telah merampungkan pembangunan 48 unit SPDN guna meningkatkan ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi bagi nelayan. "SPBN PPI Bajomulyo yang akan diresmikan hari ini, merupakan salah satu kerjasam KKP dengan AKR dari 11 unit yang telah dibangun dalam dua tahun terakhir ini. (Indro)

Ident Satlantas, IPTU Eko Pujiyono mendapat tugas baru sebagai Kepala Satlantas Polres Blora.

Atas terpilihnya AKP Fiki Novian Ardiyansah, SH., SIK menjadi penyidik KPK, Kapolres menegaskan hal itu sebagai bentuk komitmen dan loyalitas Polri kepada lembaga-lembaga negara seperti KPK, BPK dan lem-

baga lainnya. “Sebagai duta-duta Polri yang ditempatkan pada Stakeholder lain, adalah yang terbaik� tegas Kapolres. Khusus kepada para purnawirawan, Kapolres meminta agar tetap menjaga nama baik Polri di tengahtengah masyarakat dan dapat menjadi suri tauladan di lingkungan masingmasing. Selamat ! (bin-Indro-Jateng)

yang ada telah mengatur bahwa mereka itu harus bersikap netral tapi teguran tersebut nyatanya tidak juga di indahkan.

Diketahui bahwa teguran yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Cepiring, selain kepatuhan pada peraturan dan perundang-undangan terkait pemilu juga dimaksudkan pula untuk menjaga kemanan, ketertiban dan stabilitas situasi politik menjelang pelaksanaan pemilu legislativ pada 9 April 2014, keterlibatan langsung seorang kepala desa merangkap menjadi tim sukses merupakan pelanggaran peyalahgunaan jabatan dan disiplin serta melanggar kewa-

jiban untuk mengawal pelaksanaan demokrasi yang sehat.

Keterlibatan didalam tim pemenangan bagi salah satu calon pada pemilu ini, sangat berpotensi menimbulkan situasi konflik horizontal di masyarakat, karena itu sejumlah masyarakat saat berbincang melalui Media BIN menyampaikan dukungannya atas langkah positif yang dilakukan oleh pihak Panwaslu Kecamatan Cepiring yang mana sesuai dengan kewenangannya telah memberi teguran kepada Kepala Desa Podosari H. Agus Ali Mansur beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut mereka menegaskan bila setelah diingatkan oleh pihak Panwaslu namun kades Podosari ini tidak mau netral apalagi tetap dengan pendiriannya tetap maunya neko-neko berperan sebagai tim sukses di salah satu calon legislativ, konsekwensinya Panwaslu didesak oleh warga agar berani bertindak tegas member sanksi kepada Kades yang sesuai dengan klasifikasi dan tingkat pelanggarannya. (bin-Eko-Jateng)

Sertijab Kasatlantas Polres Pati Kasatlantas AKP M. Ifan Hariyat T, SH., SIK Digantikan Oleh AKP Dax Emmanuelle Samson Manuputy, SIK Pati, (BIN).- Bertempat di halaman Mapolres Pati pada Sabtu (23/3) diselenggarakan Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Kesatuan Lalu Lintas (Kasatlantas) yang dipimpin langsung oleh Kapolres AKBP Dr. Bakharuddin MS., M.Si dihadiri oeh Pejabat Utama Polres Pati dan seluruh anggota serta Bhayangkari.

Kasatlantas lama AKP M. Ifan Hariyat T, SH., SIK digantikan oleh AKP Dax Emmanuelle Samson Manuputy, SIK yang sebelumnya menjabat Kasatlantas Polres Batang. Selanjutnya

AKP M. Ifan Hariyat T, SIK menduduki jabatan Kapolsek Gombong Polres Kebumen. Dalam upacara tersebut dilakukan pula pengambilan sumpah jabatan dan dilanjutkan penandatanganan Berita Acara Sertijab dan Pakta Integritas dengan disaksikan pula oleh eksternal kepolisian.

Kapolres Pati dalam amanatnya mengatakan bahwa mutasi adalah hal yang biasa di tubuh Polri, sebagai bentuk penyegaran kepada para pejabat yang bersangkutan. Selanjutnya Kapolres juga menyampaikan terima

kasih kepada pejabat lama yang telah melaksanakan tugas dengan baik di Polres Pati dan selamat bertugas di tempat yang baru dengan kinerja yang lebih baik. Kepada pejabat baru, Kapolres mengucapkan selamat bergabung di Polres Pati dan agar segera menyesuaikan diri dengan karakteristik lingkungan yang baru.

Selain Upacara Sertijab tersebut, pada hari yang sama juga diselenggarakan acara pisah sambut pejabat dan pelepasan anggota Polres Pati yang purna tugas. Kasat Reskrim AKP. Fiki Novian Ardiyansah, SH., SIK mendapat tugas baru sebagai Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Dan Kanit Reg

Rangkap Jadi Tim Sukses Caleg DPR-RI Kepala Desa Podosari Sepelekan Teguran Panwaslu Kecamatan Cepiring

Kendal, (BIN).Memasuki masa kampanye suhu politik kian menghangat, tebar pesona para caleg saling berlomba menarik simpati konstituen dalam kampanye tatap muka dan menyelenggarakan kegiatan pasar murah seperti yang dilakukan Partai Hanura saat berkampanye di Desa Podosari belum alama ini yang di hadiri caleg Anik Sopiyah Dapil VI meliputi Kecamatan Cepiring, Kecamatan Kangkung.

dan Kecamatan Rowosari sedangngkan Caleg untuk DPR RI Mukamifit Busyaeri, S.Kom dari Dapil 1 Kabupaten Kendal ,Semarang Kota, Kabupaten Semarang dan Kabupaten Salatiga.

Sorotan Pawaslu Kecamatan Cepirig yang mana patut di duga Kepala Desa Podosari Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal H.Agus Ali Mansyur S.Ag. hadir sebagai tim sukses sekaligus menajdi petugas kampanye yang mana kades Podosari berkendaraan plat merah dan membagi-bagi kartu atau kupon pada masyarakat untuk di tukarkan dengan sembakao dan membayar Rp 5000 rupiyah.

Hal ini disuga telah melanggar pasal UU pemilu nomor 8 pasal 278 U 86 ayat 3 yang berbunyi se-

tiap pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional indonesia, koplisian negara republik indonesia, kepala desa perangkat desa. yang melanggar larangan sebagai di maksud pasal 86 ayat 3 di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 ( satu ) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta rupiyah. secara prefentif panwaslu kecamatan Cepiring sudah mengingatkan yang mana acara semula akan di tempatkan di rumah kepala desa sendiri kemudian saran dari Panwaslu kegiatannya untuk di pindah ditempat lain, mengingat peraturan yang ada melarang bagi siapapun yang sedang menjabat sebagai apapratur pemerintah seperti Kepala desa, Camat, PNS dan pejabat struktural pemerintahan dilarang secara teknis menjadi timsukses untuk pemenangan bagi salah satu calon legislative atau partai politik pada pelaksanaan kampanye pemilihan umum calon legislative DPRD, DPD dan DPRRI. Sebab perundang-undangan

LINTAS JAWA Sukabumi (BIN ), Kemacetan di wilayah jalur utama Bogor – Sukabumi setiap harinya sudah menjadi pemandangan yang sangat suram terutama untuk kawasan Cicurug mulai perbatasan Bogor – Sukabumi yaitu pajangan benda terutama di sore hari di saat jam pulang para karyawan beberapa pabrik garmen, kemacetan lalu lintas di hari kerja setiap sore harinya bisa mencapai kiloan meter dan diperparah oleh para supir angkot yang berjejer di ruas jalan menunggu penumpang yang kebanyakan para karyawan yang ada di jalur perbatasan jalur jalur Bogor Sukabumi, apalagi jika menjelang hari libur kemacetan tersebut sudah menjadi hal yang biasa untuk kota Cicurug yang menjadi jalur utama dari arah Bogor menuju arah ke Sukabumi.

Pantauan dari media BIN terlihat banyak angkot yang mengambil para penumpang di jalur yang padat ditambah lagi yang berbelok arah bukan pada tempatnya membikin para petugas polisi lalulintas dan petugas DISHUB bekerja ekstra keras menjalankan tugasnya setiap hari walau dibawah terik matahari yang sangat panas namun tidak menyurutkan mereka tetap mengatur arus lalu lintas di tengah antrean kendaraan yang

padat dari dua arah yang berbeda.

Dan disaat media BIN Sukabumi mengadakan investigasi dengan beberapa tokoh masyarakat disekitar Cicurug, kemacetan di wilayah tersebut sudah sangat sulit untuk di antisipasi dan membuat pusing para petugas dan menurutnya faktor utama penyebab kemacetan kendaraan di jalan raya Cicurug itu dengan banyaknya jalan yang rusak berat di bahu jalan sebelah kiri ke arah Bogor sehinggga truk-truk angkutan berat seperti pengangkut pasir dan truk pengangkutan air mineral seperti Aqua berjalan merayap dikarenakan banyak lubang-lubang besar di sepanjang jalan raya terutama didepan pasar Cicurug yang sudah sangat mengkhawatirkan dan mengancam keselamatan berlalulintas , tak jarang di jalur jalan raya Cicurug tepatnya di depan pasar Cicurug di manfaatkan oleh para penjual jasa yang punya rasa peduli atas kelancaran berlalulintas walau dengan bahan seadanya seperti puing-puing bekas bangunan yang bisa di manpaatkan untuk mengurug lubang jalan yang keadaannya cukup parah tersebut.

Selain faktor jalan rusak, kemacetan di Cicurug terjadi akibat adanya pasar tumpah di bahu jalan raya dan di trotoar jalan di depan

EDISI 9204

Kondisi Makin Parah

7

Jalur Bogor-Cicurug-Sukabumi Truk-truk angkutan berat seperti pengangkut pasir dan truk angkutan berjalan merayap dikarenakan banyak lubang-lubang besar di sepanjang jalan raya emperan toko-toko yang rutin setiap hari buka jam dua dini hari sampai jam tujuh pagi hari.

Masyarakat Cicurug pun berharap dan memohon kepada semua intansi terkait di atas, agar secepatnya mengkaji dan meninjau serta menindaklanjuti agar supaya secepatnya berupaya menjadikan kota Cicurug menjadi berbuah kota yang nyaman dan bebas dari kemacetan berlalu lintas juga bisa mentertibkan para pedagang yang ada di sekitar wilayah pasar Cicurug, dan memperhatikan jalan raya yang kondisinya rusak parah dan sangat memprihatinkan karena tak jarang terjadi ke-

celakaan di jalan raya terutama di malam hari dan kami mohon khususnya untuk jalur lintas kereta api di pintu depan Pabrik AQUA agar di perbaiki karena bila dalam ke-

adaan hujan banyak pengendara roda dua yang terpeleset dan jatuh akibat roda depan menginjak rel yang licin sudah tak sejajar dengan bahu jalan raya. ( UA PEPEN )

Maraknya Pungli di Sekolah Dana BOS Kemana?

Sekolah Rame-Rame Mainkan Dana BSM Bandung, (BIN).- Kendatipun bantuan dana program wajib pendidikan dasar secara berkesinambungan terus bergulir ke sekolah, tapi tidak menyrutkan pemungutan dari pihak murid, banyak ditemukan kasus pungli pada orangtua murid yang dilakukan oleh oknum di lingkungan sekolah melalui peranan komite sekolah. Pungutan biaya tambahan ini tentu saja dikemas melalui program pada rencana pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) yang kemudian dijadikan dalih kekuarangan anggaran yang sesungguhnya pembiayaan dapat tercukupi melalui dana operasional sekolah (BOS).

Selain itu pemerintah meluncurkan kebijakan program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang dialokasikan untuk membantu berbagai keperluan sekolah khususnya bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Adapun pengelolaannan dana BSM sebagaimana diuraikan di dalam panduan pelaksanaan pengelolaan BSM tahun 2013, Bab I huruf (g) tentang pemanfaatan dana BSM, Direktorat Jenderal Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Kemenpera RI) mengatur peruntukan dana BSM yaitu; dialokasikan untuk pembelian buku dan alat tulis, pembelian pakaian dan perlengkapan sekolah, seperti sepatu, tas, pakaian dan lain-lain, biaya transportasi ke sekolah. uang saku siswa ke sekolah dan Biaya kursus/les biaya tambahan kegiatan diluar lingkungan sekolah.

Lebih lanjut pada Bab V, huruf (d) tentang sekolah, secara tegas melarang pihak sekolah manipulasi jumlah siswa penerima BSM dengan maksud untuk memperoleh bantuan lebih besar; lebih tegas lagi bahwa, tidak dibenarkan melakukan pungutan dan pemotongan dalam betuk apapun dan alasan apapun juga, dan pi-

Dra. Hj.Sulfah Kepala Sekolah SMP Mandalasari

hak madrasah/sekolah mengumumkan daftar penerima BSM. Fakta dilapangan banyak dijumpai sekolah tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA yang diduga telah melakukan penyimpangan dan menyalahgunakan dana BSM dengan mencari-cari alasan untuk menutupi kekuarangan RAPBS tanpa memperhatikan petunjuk pengelolaan dan peruntukan BSM khusnya bagi siwa kelas III yang kemudian anggarannya dilihkan untuk biaya les pemantapan Ujian Negara (UN), perpisahan diluar sekolah dan menutupi devisit anggaran sekolah lainnya.

Kadisdik Kab. Ang­kat Bicara

Bandung

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Drs. H. Agus Firman Zaini M.Pd. M.Si, ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya menjelaskan,”Tidak di benarkan kan untuk sekolah swasta dan Negri yang memungut biaya ujian.

Pasalnya semua pembiayaan ujian sudah mendapat subsidi dari pemerintah daerah dan pusat,” ujar Kadisdik.

Masih kata Agus Firman, “Dalam hal ini pemerintah mengancam akan menindak tegas sekolah sekolah baik swasta maupun negeri mulai tingkat SD/ MI,SLTP/MTS.SMK/MA.yang kedapatan memungut biaya ujian akhir bagi siswa,” tandasnya Bahkan biaya oprasional seko-

lah, tambah Kadisdik Kabupaten Bandung, mengatakan, “biaya pelaksanaan ujian ahir bagi siswa tingkat SD/MI,SLTP/MTS.SMU/ MA, telah disubsidi oleh pemerintah termasuk honor pengawasan ujian jumlahnya sangat besar di pastikan mencukupi, sehingga pihak sekolah tidak di benarkan lagi memungut biaya apa pun selama berkaitan dengan pelaksanaan ujian dan perpisahan,” Ditambahkan pula , meski pihak sekolah berdalih sudah melakukan rapat dengan orang tua siswa tapi itu tidak di benarkan apalagi dengan tidak adanya berita acara di waktu rapat, melain kan dengan daptar hadir saja yang terkesan d paksakan,Tandas Kadisdik kepada Media BIN Pengawasan pengelolaan dana BSM ini semestinya dilakukan secara berkesinambungan dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan anggaran BSM sehingga benar-benar dapat membantu untuk keperluan pemerataan akses pelayanan pendidikan ksusnya bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

Pungli SMP Mandalasari

Berdasarkan keluhan dari sejumlah orangtua murid siswa di kelas III SMP Mandalasari-Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung yang merasa keberatan atas pungutan biaya program pemantapan UN dan acara perpisahan sebesar Rp. 400 ribu per siswa, hal ini dirasakan cukup

memberatkan bagi para orangtua murid, sementara keputusan sebelah pihak sifatnya dipaksakan, karena tidak ada berita acara kesepakatan sewaktu diadakan rapat di sekolah.

Menanggapi hal tersebut Kepala Sekolah SMP Mandalasari Dra. Hj. Sulfah saat diminta konfirmasi mengakui tentang adanya pungutan tersebut, dengan alasan biaya untuk ujian tidak cukup, apa lagi dengan adanya permintaan dari beberapa orang tua siswa yang ingin melaksanakan perpisahan di dalam dan di luar sekolah.

“Ya benar, pihak sekolah memungut tambahan biaya tambahan melalui bantuan dari para orang siswa sebesar Rp 400.000.

Rincian biaya tambahan tersebut dialokasikan untuk insentif bayar guru ujian praktek, bayar honor guru pengawas ujian sekolah, bayar guru pemantapan, dan pembiayaan kegiatan perpisahan di dalam dan di luar sekolah,” paparnya Lebih lanjut Hj. Sulffah menambahkan, “Kalau di sekolah swasta itu di bolehkan memungut biaya tambahan, saya merasa tidak keluar dari juknis dan prosedur, “ ungkap kepala sekolah kepada Media Berita Investigasi Nasional saat ditemui diruang kerjanya, belum lama ini.

BSM MTs Kwatul Iman-Pacet

Kausu lainnya ditemukan di sekolah Madrasah Tsanawiyah Kwatul Iman yang beroperasi diwilayah Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Disini perlu dijelaskan bahwa secara kelembagaan sekolah MTs ini bernaung dibawah kewenangan institusi Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bandung, menyusul surat klarifikasi Media BIN yang disampaikan ke sekolah tersebut pada 14 Maret 2014, khusnya terkait dugaan penyimpangan pengelolaan dana BSM Tahun Ang-

garan 2013/2014.

Berdasar temuan dan keterangan narasumber yang dihimpun Media BIN menyebutkan adanya indikasi penyalahgunaan dan Penyimpangan dana BSM (Bantuan Siswa Miskin) Tahun Anggaran 2013/2014, yang seharusnya diberikan untuk siswa penerima bantuan, tetapi menurut keterangan dari sejumlah orangtua murid bahwa dana BSM tersebut tidak diberikan untuk keperluan siswa penerima BSM, melainkan habis untuk belanja hal-hal lain oleh pihak oknum sekolah yang bersangkutan. Namun disayangkan kendatipun surat klarifikasi telah disampaikan namun pihak sekolah MTs Kwatul Iman tidak bersedia memberikan konfirmasinya.

BSM MTs dan MA Al-Ikhlas

Kasus serupa dikeluhkan pula oleh sejumlah orangtua murid MTs dan MA Al-Ikhlas di wilayah Desa Mekarjaya Kecamatan Pacet Kepala sekolah MA Aliklas Ahmad Sopiyan kepada Media BIN menjelaskan, “Penarikan dana BSM tersebut sifatnya sukarela sumbangan atas dasar persetujuan dari semua orangtua murid yaitu bantuan kekuarang biaya untuk kegiatan para Ujian Negara (UN) seperti; biaya pemantapan ujian, kegiatan ekstrakurikuler dan pembiayaan acara perpisahan siswa di kelas III,” papar Ahmad Sopyan.

Namun hal itu berbeda dengan keterangan dari orangtua murid yang prinsipnya mempertanyakan dana BSM yang seharusnya dipergunakan untuk membantu keperluan siswa penerima BSM namun sebaliknya dipergunakan untuk pembiayaan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dan penggunaan anggaran program BSM sendiri. (D. Firman/TIM)

BANDA ACEH & RIAU

EDISI 9204

Pembangunan Tangse Terlalu Lambat

8

TOPAN-RI Angkat Bicara

Pidie (BIN) - Waktu yang terus berjalan hari demi hari, bulan demi bulan bahkan tahun sudah berganti, kesedihan dan kelukaan masih sangat terasa, bencana yang silih berganti menerjang Aceh. 368 rumah warga serta puluhan rumah ibadah ikut hancur, sementara pembangunan ulang yang begitu lamban seakan pemerintah menutup mata tatkala masyarakat dirundung kesedihan, bahkan sudah beberapa kali warga tangse mendatangi Badan Penanggulanan Bencana Daerah (BPBD) Pidie namun sampai sekarang pembangunan belum juga terealisasi, Neubok Baduek, Pulo Kawa, Pulo Seunong bahkan sampai ke kecamatan geumpang dan mane ikut

merasakan dampaknya.

Hari-hari pun terus dilalui oleh warga yang tertimpa musibah, mereka sudah pasrah dan sudah menerima dengan ikhlas. “mungkin sudah kehendak dari Allah,” kata Keucik Neubok Badeuk Bahrul Jamil Jakob Dengan nada penuh berharap saat di hubungi oleh wartawan BIN minggu pekan lalu, dia sendiri sudah puluhan kali menghubungi BPBD untuk meminta segera terealisasi keinginan masyarakatnya.

1. Menurut ketua TOPAN-RI (Team Operasional Penyelamatan Asset Negara) PD PIDIE Armia Karim melalui dirsus HUMMEINTELTRAN Hasbi Ibrahim “masih banyak masyarakat

yang belum mendapat haknya sebagai warga negara yang berpedoman pada undang-undang dasar 1945 Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat (2).

2. Hak ekonomi atau hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial (Pasal 33 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) UUD 1945)).

Merajut dari kenyataan dilapangan maka team TOPAN-RI meminta kepada pemerintah daerah Pidie untuk membantu warga yang sedang dalam kesusahan dan kesedihan yang sudah begitu lama di rasakan, karena mereka semua punya hak yang sama dengan warga yang lain.(Hasbi)

Renovasi Masjid Abu Daud Beureueh

Terindikasi Mark Up

National Corupton Wach (NCW) Kabupaten Pidie pada Jumat 14 Februari 2014 lalu.

Saat ini, masjid tersebut telah direnovasi. Namun, ada berbagai dugaan yang timbul dari anggaran Rp10 miliar yang dialokasikan untuk renovasi masjid melalui Dinas PU Provinsi Aceh. Di lapangan, TOPAN-RI dan NCW menduga ada indikasi mark-up dalam pembangunan Masjid Abu Daud Beureueh miliaran rupiah.

“Dana yang dianggarkan Rp10 miliar, dari anggaran APBA dengan sistem swakelola. Berdasarkan pantauan di lapangan yang dibangun hanya pagar stenlist, relief tembok pagar, paving blok halaman, pembangunan gedung dua lanBeureun, Aceh (BIN)- Masjid Abu yang merupakan bangunan suci berdiri pada 1950-an prakarsa Teungku Muhammad Daud Beureueh letaknya di Kota Beureuneun, Gampong Jaman Barat, Kecamatan Mutiara, Pidie seluas 1.350 meter persegi dibangun berkat kerja keras Abu Beureueh bersama masyarakat.

Semua masyarakat bahu-membahu membangun masjid dari awal, mulai tahap pembangunan pondasi, penimbunan, pengadaan kerikil, batu, dan air.

Bahkan, untuk biaya membeli material pembangunan masjid berasal dari segenggam beras sumbangan masyarakat, baik yang tinggal di Aceh maupun luar Aceh.

tai ukuran dua ruangan, pembangunan gudang gengset 1 paket lengkap, pemasangan AC 6 unit, pemasangan granit 100 pc/1 juta/pc,” kata Nazli, Ketua NCW Pidie Jaya.

Berdasarkan hasil temuan tersebut maka kedua team tersebut mencoba untuk mengkonfirmasi dengan kepala dinas PU Propinsi Aceh, untuk meminta data guna mengklarifikasi keabsahan pembangunan tersebut, tetapi pihak dinas menolak memberikan data pembangunan mesjid dengan berbagai alasan.

“Kita akan menempuh jalur hukum karena telah merugikan negara serta menyurati dinas secara tertulis serta mengirim data ke KPK pusat sebagai mitra kerja guna tindak lanjut,” pungkasnya.(hsb)

Sekilas Masjid Abu terlihat biasa saja seperti masjid lain di Aceh. Namun, bagi masyarakat Aceh, khususnya warga Pidie, masjid ini bernilai sejarah. Di sinilah tempat peristirahatan terakhir tokoh Aceh Teungku Daud Beureueh yang dikenal kritis oleh Pemerintah Indonesia.

Abu Beureueh disemayamkan di masjid itu saat menutup usianya pada 10 Juni 1987. Makam mantan Gubernur Militer Aceh pada masa kemerdekaan itu berada tepat di belakang masjid, dipagar teralis putih ukuran segi empat. Namun Apa yang terjadi saat ini ketika Team Operasional penyelamatan Asset Negara Republik Indonesia (TOPAN-RI) melakukan investigasi bersama–sama dengan

Panwascam Keritang

Tindak Tegas PNS Pendukung Caleg

Tembilahan-Riau (BIN), Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Keritang menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun pegawai honorer yang terlibat mendukung salah satu anggota calon legislatif, DPR, DPRD maupun DPD. "PNS dan pegawai honorer tidak dibenarkan terlibat mendukung caleg, apabila diketahui mendukung salah satu caleg, maka Panwaslu Kecamatan Keritang akan menindak tegas,"

sebut Beni Yusandra, divisi pengawasan Panwaslu Kecamatan Keritang.

Menurutnya, Panwaslu Kecamatan Keritang akan menindaklanjuti hal tersebut jika ada laporan tertulis. Pihak Panwaslu Kecamatan akan meneruskan laporan tersebut nantinya ke Panwaslu Kabupaten Indragiri Hilir. Sebagaimana instruksi dari Panwaslu Kabupaten Indragiri Hilir untuk menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran yang ada, “kita akan konsisten untuk

menindak tegas,” ujarnya. (Tim Tembilahan)

KEPRI & BATAM

EDISI 9204

9

Penyamun-Penyamun Dibalik Proyek Kementerian Kesehatan RI

Batam, (BIN).- Proyek Kementerian Republik Indonesia melalui LKPP ( Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa ) senilai 2,1 Milyar dan Pengadaan Kendaraan 4 Ratus Juta dari Anggaran APBN Tahun 2013 yang di kucurkan melalui Bapelkes Kota Batam.

Dalam pengerjaan Kontruksi Fisik penimbunan dan pemagaran kantor yang di temui Media BIN di lokasi dengan papan nama tidak di tulis harga pengerjaan / pagu dengan pemenang tender CV. TUAH SIAK KECIL dengan Nomor Kontrak; BN.01.02/X/01/1201.1/2013 . Tanggal 1 November 2013, Nilai Kontrak kosong.

Kepala Bapelkes yang di Komfirmasi dan Klarifikasi Data Media BIN tanggal 24 Maret 2014 dengan Nomor 012/ Korwil-BIN/III/2014 sehubungan Proyek Fisik Kementerian RI dari situ diperoleh

jawaban melalui surat Nomor TU.02.01/ III/265.1/2014 yaitu sehubungan spekfikasi Proyek Kontruksi Fisik berupa pekerjaan pengadaan konstruksi TA 2013 yaitu pematangan, pengurugan, dan pemagaran lahan Bapelkes Kota Batam yang dilaksanakan melalui LPSE Kementerian Kesehatan.

Adapun pagu anggaran ditetapkan sebesar Rp. 1.843.980.000,- lebihlanjut bahwa pengadaan konstruksi telah sesuai PP No.70 Tahun 2007 yang pada prinsipnya transparan, terbuka, bersaing, tidak dis-

kriminatif, akontibel, efisien dan efektif.

Lalu berkaitan dengan pengadaan kendaraan bermotor pelaksanaannya dikelola oleh Sekretariat Jendral Kementerian Kesehatan. Pada surat tersebut selanjutnya menyebutkan bahwa Pejabat Pembuat

Ditemukan Sejumlah Proyek Infrastruktur Kualitas Amburadul Asal Jadi dan Sarat Korupsi Apakah sejumlah pemenang tender yang masuk dalam daftar buku hitam menghapuskan dakwaan Tindak Pidana Korupsi ? Aneh memang, apabila serangkaian tindak Pidana korupsi semestinya dilaporkan dan diusut dimuka pengadilan. ( Arianto).

Komitmen adalah Wawan Wahyudin, S.Si, Apt,MM. disampaikan pula bahwa proses pengadaan konstruksi fisik mendapatkan pengawasan dan audit dari Inspektorat Jendral Kementerian Kesehatan RI. Tentu saja jawaban yang disampaikan kepada Media BIN melalui surat dari Kepala Bapelkes Kota Batam tersebut hanya bersifat normatif belum memberikan jawaban yang substansial atas realitas permasaalahan yang ditemukan sebagaimana relace berita yang telah dibmuatkan sebelumnya. Sebab pengerjaan proyek Fisik dari Kementerian RI dengan Penguna Anggaran Bapelkes Kota Batam terindikasi adanya KKN dan tidak menyebutkan harga perkiraan sementara /HPS sebagaimana dituangkan pada Perpres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan. ( A.Rianto/TIM)

Proyek Pengadaan Aset Kendaraan Berbau KKN Batam, (BIN).- Ditemukan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur fasilitas jalan dan infrastruktur konstruksi bangunan yang dilaksanakan di Kota Batam kwalitasnya tidak sesuai dengan spek RAB terbukti dari hasil yang kwalitasnya amburadul atau asal jadi saja.

Beberapa ruas jalan yang berada di Kota Batam yang telah perbaiki melalui alokasi dana sumber APBN, APBD Pemrov dan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2013 hasilnya tidak berkwalitas terbukti dengan banyaknya ditemukan fasilitas jalan yang telah diperbaiki pada tahun sebelumnya kini terilihat sudah kembali Rusak lagi.

Contoh yang ditemukan ruas jalan yang kondisi rusak padahal usianya belum genap setahun, seperti jalan baru di simpang lampu merah sungai harapan Kecamatan sekupang, jalan lama jembatan menuju punggur kecamatan Nongsa dan ruas jalan lama jembatan simpang lampu merah Kalista perbaikan melalui sumber anggaran APBD bulan 7 Tahun Anggaran 2013 berdasarkan kontrak 5127.001.016.2/D.01.01.19/PPK-APBN, Nilai HPS 1.918.030.297 yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yaitu CV. Bintang Karya Alami (BKA) dengan pemilik Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, dikerjakan selama 120 hari Kelender.

Infrastruktur fasilitas jalan yang dikerjakan itu terhitung belum setengah tahun lamanya, namun kini ditemukan sudah kembali rusak. Hal ini mengindikasikan

ada yang tidak beres dalam pengerjaan alias tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja proyek sehingga hasilnya tidak berkwalitas akibatnya fasilitas jalan mudah mengalami kerusakan.

Pembangunan RKB Begitupun dalam hal pelaksanaan pembangunan inprastruktur pembangunan fisik seperti pembangunan Ruang Kelas Baru ( RKB) Sekolah SD Negeri 009 Batam Kota Tahun Anggaran 2009 sejumlah Plapon Runtuh hampir 80 Persen. Tetapi yang amat sangat disayangkan sampai sekarang Penegakan Hukum atas terhadap pengerjaan tersebut.

Bahwa dalam Perpres Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 yang di tanda tangan oleh Presiden RI Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 6 Agustus 2010 menimbang pada huruf (a) yaitu bahwa Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan yang efisen, terbuka dan kompetitif sangat di perlukan bagi ketersedian Barang /Jasa yang terjangkau dan berkualitas , sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik.

Pekerjaan Konstruksi telah di camtumkan dan juga syarat Pemenang Tender tanpa swakelolah masyarakat harus mempunyai Sejumlah Nilai yang di deposit sedangkan Pengadaan Barang/Jasa Kontruksi Swakelolah tidak harus mengunakan dana deposit atau dana talangan untuk sewaktu-waktu dana tersebut digunakan untuk keadaan ganti rugi atau denda apabila pelaksanaan telah melawati waktu dalam kontrak kerja.

Batam, (BIN).- Berkenaan menjelang pelaksanaan Musyabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Nasional tahun 2014 yang akan berlangsung di Kota Batam waktunya hanya tinggal beberap bulan lagi, karena itu Pemerintah Kota Batam memproyeksikan sebagian anggaran belanja untuk pengadaan kendaraan untuk beberapa Jenis dan merek kendaraan seperti, Fortuner, Camrry, Min bus.

Proyek Pengadaan Barang dan Jasa Kendaraan Aset Pemko Batam salah satunya akan dipergunakan untuk pelayanan bagi tamu-tamu kehormatan Negara yang akan diundang untuk menghadiri acara MTQ Nasional tersebut. Pembelian kendaraan bermotor ini bersumber dari anggaran APBD Pemko Batam, berdasarkan Harga Perhitungan Sementara (HPS).

Selain pengadaan kendaraan berkelas eksekutif, Pemko Batam mengalokasikan pula anggaran belanja kendaraan R2 dan R4 rencananya akan diberikan untuk fasilitas Dinas Kebersihan, Dinas Pertamanan, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dan Seketariat Pemerintahan Kota Batam.

Sebelumnya pada Tahun 2006 pengadaan Barang dan Jasa Kendaraan

Roda 4 dan 2 yang menjadi Aset Pemerintahan Seketariat Pemko Batam terjadi penyimpangan anggaran yang merupakan tindak Pidana Korporasi dengan Tersangka Drs. Abu Hanifah yang memenangkan permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum Negeri Batam dan membatalkan Putusan Pengadilan Kota Batam yang telah keliru menerapkan hukum terhadap Terdakwa Drs. Abu Hanifah.

Pengadaan Barang dan Jasa Aset Kendaran Dinas Pemerintahan Kota Batam Pejabat yang di angkat Walikota Batam Nomor : KPTS.09/HK/I/2006 Tanggal 4 Januari 2006. antara lain : Raja Hamzah, SE, Ir. Rusdi Ruslan, MT, Raja Azmansyah, S. Sos, MT, Herman Rozie, SSTP, M.Si, Agung Fithrianto, ST dan Penguna Anggaran ( PA ) Drs. Zulkifli, Msi dengan saksi-saksi Erwinta Marius selaku Kasubag Verifikasi dan SPJ di Bagian keuangan. Sedangkan Raja Muchsin, SE sebagai BUD ( Bendahara Umum Daerah ). Peranan Sekda yang memerintahkan Raja Abdul Haris. SE mengembalikan uang ke Kas Daerah. Sementara itu banyak di temukan Aperatur Negara Pemkot Batam yang mengantikan plat warna merah di ganti menjadi kendaraan plat hitam (Arianto).

KALIMANTAN

EDISI 9204

10

Penyimpangan Pagu Anggaran Rp. 4 Miliar Proyek Dermaga Empaik

Dibangun selama 3 Tahun, Kini Fisiknya Lenyap Terjungkir

Kapuas Hulu, (BIN).– Baru saja terlihat berdiri tiba-tiba dermaga di Dusun Empaik Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu suatu pagi menghilang. Setelah didekati ternyata Dermaga tersebut nungging jatuh ke dalam danau. Disimpulkan kejadian itu karena timbunan tanah bagian depan tempat dermaga itu didirikan longsor, sehingga bangunan dermaga tersebut terbalik hanyut kedasar danau rupanya disebabkan tembok penahan tanah bagian depan tidak stabil “Belum juga naik satu karung pupuk ke dermaga itu, sudah roboh,” komentar salah seorang penduduk asal Pulau Majang yang terbiasa melintas lewat Dusun Empaik jika hendak ke Badau.

Sewaktu dimulai Pekerjaan Pembangunan Dermaga tersebut masyarakat Dusun Empaik dan sekitarnya sudah bertanya-tanya mengapa dermaga itu lokasinya di bagian danau yang dangkal mudah kering jika air surut? Tentu nantinya beberapa hari saja tidak turun hujan dermaga tersebut dipastikan sudah tak bisa digunakan lantaran kapal tradisional/perahu tak bisa merapat. “Bukankah tidak jauh dari tempat dermaga diba­ ngun ada tempat yang lebih cocok yaitu tempat dimana biasanya masyarakat sekitar selalu naik tu-

run?” Tambah masyarakat yang enggan disebutkan nama.

Semua pertanyaan tersebut tak pernah terjawab selain karena merasa sungkan untuk menanyakan, papan proyek tentang spesifikasi kegiatan seperti jumlah pagu anggaran, pengguna dan penyedia barang dan jasa termasuk pelaksana proyek pembangunan pun tidak ada, ditambah lagi soal pekerja bangunan semuanya menggunakan tenaga tukang dari luar yang sama sekali tidak melibatkan penduduk setempat.

Sewaktu Tim Investigasi turun langsung ke Dusun Empaik pada Maret 2014 dengan menghabiskan waktu diperjalanan menuju lokasi sekitar 6 jam dari Kota Putussibau dan setelah mengamati lokasi yang dibangun dermaga, tapi yang terlihat rata akibat bagian bawah terbalik ke atas. Karena ingin memperoleh penjelasan dari saksi mata atau warga setempat yang mengetahui keberadaan sebelumnya, kemudian bertanya kepada masyarakat yang kebetulan berada disekitar lokasi sehubungan ihwal dermaga tersebut. Diketahui bahwa pembangunan Dermaga itu terlihat dilaksanakan dalam waktu sekitar 3 (tiga) tahun kebelakang dan ketika sudah rampung pada akhir tahun 2013 lalu, sekarang dermaga itu sudah lenyap dari

pandangan mata ditelan dasar danau hal itu disebabkan ambruk terjungkal oleh landasan penahan tanah yang tidak stabil. Kejadian tepatnya sekitar tanggal 16-17 Februari 2011.

Karena tidak ada petunjuk yang bisa menerangkan lebih jauh tentang pembangunan dermaga itu, Tim Investigasi setelah beberapa kali salah sasaran akhirnya menge­tahui bahwa pembangunan dermaga itu merupakan proyek bantuan dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat. De­ ngan mendatangi langsung Dinas

BPK Wajib Periksa Kepatuhan Perpajakan Aparatur Pemerintah Daerah Pontianak, (BIN).- Sudah berbagai macam cara dan kegiatan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Iklan di media masa, penyuluhan-penyuluhan maupun sosialisasi pajak, kegiatan pekan panutan, tax goes to school, tax go to campus, pojok pajak, kelas pajak bahkan dengan program terbaru “eFiling” dengan satu tujuan tentunya yaitu tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Bagaimana hasil yang diperoleh selama ini? Tingkat kepatuhan masih belum terlihat beranjak naik secara signifikan bahkan cenderung turun karena “popularitas’ berita-berita di media masa terutama berita tentang korupsi. Apalagi ditambah dengan pemberitaan pegawai pajak yang ditangkap KPK membuat masyarakat semakin apatis dengan kata yang berbau “pajak”.

Menurut seorang pakar perpajakan Kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengertian bahwa suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Dalam beberapa penelitian, ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak antara lain ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, bisa juga karena pembangunan infrastruktur yang tidak merata. Bisa juga karena merasa pajak yang telah dibayar juga tidak sebanding dengan manfaat yang dirasakan masyarakat.

“Rendahnya pengawasan dan sanksi atau denda yang dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak patuh juga bisa menjadi salah-satu faktor yang perlu mendapatperhatian,” ungkap Dedi Burhanuddin,

SE CH CHt MHt di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

Menurut Dedi Burhanuddin, Ketua Umum LSM AKAR yang juga merupakan dosen perpajakan pada salah satu Perguruan Tinggi swasta di Pontianak mengungkapkan bahwa selain pemeriksaan di Institusi Ditjen Pajak jika ada temuan, Pemeriksaan oleh institusi pemerintah yaitu BPK, BPKP, Inspektorat, maupun kejaksaan perlu juga dilakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan perpajakan. Jangan hanya pada administrasi keuangannya saja karena di instansi pemerintah ada bendahara yang bertindak sebagai pemotong pajak. Jadi masalah penyetoran dan pelaporan sangat rentan terhadap kemungkinan penyimpangan.

Menurut Dedi, Pemberian Status kepada Pemerintah Daerah terutama satus WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah perlu dipertanyakan karena pemeriksaan oleh BPK apakah sudah menyentuh sampai penyetoran dan pelaporan perpajakan? Apa lagi Ketua BPK sekarang Bapak Hadi Purnomo adalah mantan Dirjen Pajak.

Selain itu juga Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara seperti Gubernur, Walikota/ Bupati dan Anggota DPR/DPRD, perlu juga di lihat kepatuhan perpajakannya. Jangan Kegiatan Pekan Panutan hanya jadi kegiatan seremonial saja dengan mengundang aparat terkait seperti Gubernur, Walikota/Bupati dan Pejabat negara lainnya tetapi tidak dibarengi dengan Kepatuhan pembayaran dan pelaporan perpajakannya.

Hal ini sangat penting jangan sampai seperti pepatah mengatakan ‘jeruk makan jeruk’ karena gaji PNS dan Pejabat Negara seperti Gubernur, Walikota/Bupati dan Anggota DPR/DPRD diambil dari pajak. “Saya menghimbau agar PNS dan Pejabat Negara yang penyetoran dan pelaporan pajaknya sudah baik dapat dijadikan contoh sebagai pembayar dan pelapor pajak yang patuh dan diberikan Penghargaan dan Reward” saran Dedi mengakhiri komentarnya. (BG)

Perhubungan Provinsi tersebut dengan maksud menemui Kepala Dinas ternyata pada hari yang sama beliau sedang cuti, dan akhir­nya diterima oleh Kepala Bidang Pelabuhan yang (mengaku) baru menjabat pada posisi tersebut sejak tahun 2012 lalu.

Dengan didampingi Kasinya, Kabid menerangkan sepengetahuannya bahwa proyek itu mulai masuk tahap perencanaan yaitu Tahun 2007/2008, mulai pertama kali dilaksanakan Tahun 2009, dan dengan yakin Kabid mengatakan Tahun 2010 tidak ada luncuran,

dan baru dilanjutkan pada Tahap II pada Tahun 2011, Tahap III pada Tahun 2012, dan Tahap IV pada Tahun 2013. Kabid kurang mengetahui nama pelaksana kegiatan tersebut serta berapa jumlah pasti pagu dananya. Tetapi menurut Kasi beliau tidak lebih dari 3 – 4 Milyar total keseluruhan. Dan sewaktu Tim Investigasi ingin melihat Kontrak Pekerjaan Kabid meminta waktu untuk mencari keberadaan kontrak itu, dan Jumlah Pagu Dananya pun tertulis di APBD yang kebetulan pemegang kunci kamar berkas tersebut sudah pulang. Perlu dijelaskan bahwa Kabid hanya menerima tamu di Pukul 14.00 – 16.00 WIB. Akhirnya Kabid menjelaskan bahwa bagaimana pun Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Empaik tersebut masih dalam masa 6 bulan pemeliharaan. Dan Pelaksana kegiatan masih bertanggung jawab sepenuhnya terhadap proyek tersebut. Untung saja kejadian tersebut masih di dalam 6 bulan masa pemeliharaan, jika tidak mungkin selamanya tidak pernah lagi ada (over lapping) pembangunan dermaga untuk masyarakat sekitar yang kehidupannya berada pada daerah danau. Semoga walau pun jauh di Pedalaman tetapi 2.000 – 3.000 masyarakat sekitar tetap bisa hidup lebih baik. (Fadli)

Penganiayaan Berencana 2 orang kritis SAMPIT-KALTENG-BIN, Dua orang pemuda Supiansyah Als Ian (22) dan Pangky Suwito (31) terpaksa dilarikan ke RSUD Dr.Murjani Sampit untuk mendapatkan perawatan secara Intensif, karena luka parah akibat diserang sekelompok orang dengan menggunakan senjata tajam berupa Samurai dan pisau sebelum dibacok korbannya ditembak dulu dengan menggunakan Senapan Angin , peristiwa tersebut terjadi sekitar jam 12.30 Wib Minggu 30/3 dinihari di Jalan Pelantaran – Parenggean Km 12 (Simpang Waru), Kec.Cempaga Hulu Kab Kotim Kalimantan Tengah.

Berdasarkan Informasi dari keluarga Korban bahwa kedua Korban saat pulang dari menghadiri Acara perkawinan Keluarga di Desa Pelantaran dengan menggunakan Sepeda Motor jenis Yamaha Vixan, kurang lebih 200 meter jaraknya dari rumah korban tiba-tiba ditengah jalan dihalangi oleh sebuah Mobil Picap, dan dihadang oleh enam orang, dari jarak dekat mata kedua korban terutama Pangky Suwito yang berada didepan disorot dengan Sinter sehingga pandangan jadi silau, dengan tiba-tiba suara tembakan senapan angin terdengar dengan seketika pelurunya menembus Dada sebelah kanan Korban Pangky dan dahi Korban Supiansyah.

Belum sempat berbuat apaapa dengan sekejap kedua korban diserang lagi oleh 5 orang pelaku dengan membabi buta menggunakan Senjata Tajam (Sajam) yang terhunus betubitubi bacokan mengenai tubuh kedua korban, tanpa ada perlawanan, Teriakan kedua korban minta

tolong membangunkan warga sekitar, dengan bersimbah darah kedua korban masih mampu lari dan terkapar tidak berdaya tepat didepan rumah orang tua Korban, warga berhamburan keluar rumah dan berdatangan ke rumah korban, akhirnya keenam orang pelaku melarikan diri dengan menggunakan mobil Picapnya dan juga Motor Yamaha Vixsen korbanpun juga dibawa kabur, Masih beruntung bahwa beberapa orang pelaku dikenal oleh kedua korban.

Kapolres Kotim AKBP HIMAWAN BAYU AJI,SIK,MH ketika dikonfirmasi di RSUD Dr.Murjani Sampit usai menengok kedua korban yang dirawat bahwa beliau membenarkan peristiwa tersebut terjadi, “ Saat ini kedua pelaku tersebut kita amankan di Polsek dan dikoordinasikan dengan Polres untuk dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui motif apa yang dilakukan,sementara itu kedua korban sedang ditangani tim medis untuk dilakukan penangan penyembuhan,” Ujar Himawan.

“Sementara ini masih dua orang yang diamankan, nanti kita lihat hasil pengembangan penyidikannya apakah ada pelaku lain atau hanya dua orang ini” jelas Kapolres.

Untuk diketahui akibat kejadian itu, Supiansyah Als Ian mengalami luka robek menganga dibagian kepala, kedua tangan hampir putus, bagian belakang bolong akibat tebasan samurai serta dahi ditembus peluru senapan Angin, Sementara Korban Pangky Suwito mengalami sobek di wajah dengan 19 jaitan, jari kelingking hampir putus akibat menangkis

sabetan samurai dan pisau selain itu pula dada bagian kanan ditembus peluru Senapan Angin.

Aksi Penyerangan dari Pelaku terhadap korban dan keluarganya kembali mau dilakukan, saat keluarga korban mau mampir melaporkan peristiwa yang baru terjadi tepatnya didepan Pospol Pelantaran, beruntung saat itu keluarga korban belum sempat keluar dari mobil, karena diluar empat orang pelaku masih mau beraksi melakukan penyerangan dengan senjata tajam (Sajam),dengan penuh ancaman mau membunuh keluarga korban, sedangkan Petugas Kepolisian yang ada di Pospol saat itu terkesan tidak bisa berbuat apa-apa terhadap para pelaku, Ujar Syahri.Dengan adanya ancaman tersebut sepontanitas mobil yang membawa korban dan keluarga banting stir dan langsung balik arah melapor ke Pos Polisi Polsek Cempaga Hulu di Desa Pundu.

Identitas kedua pelaku yang baru tertangkap adalah bapa dan anak yakni Udin (Bapa) dan Madi (anak) sementara itu Barbuk yang diamankan sebagai berupa dua buah Sajam jenis Samurai dan Parang, satu buah Senapan Angin dan satu buah Senter.

Untuk sementara pengakuan pelaku Udin , “ Saya cuma menyenter anak saya Madi berkelahi lalu saya tembak satu kali kemudian kami langsung kabur,” Aku Udin.

Sampai berita ini diturunkan motif dari kejadian ini masih simpang siur, kuat dugaan bahwa pemicu kejadian ini akibat Sengketa Lahan.(to)

KALIMANTAN

EDISI 9304

11

Anak 14 th Divonis 3 Bulan Penjara Gara-gara tertangkap tangan Akan Mencuri diwarung

Bertengkar Dengan Istri Terpaksa Meringkuk Di Sel Sampit, (BIN).- Gara-gara mengancam sang istri dengan senjata tajam kini Hotman terpaksa ngerikuk dipenjara.

Kasus pertengkaran didalam rumah tangga yang berujung ke penjara kali ini dialami oleh HATMAN (34) Warga Jalan SamudaUjung Pandaran, Desa Basirih Hilir Selatan Rt 24 Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah berkasnya memasuki tahap II dilimpahkan Polisi ke Kejaksaan Negeri Sampit diterima oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pintar Simbolon pada Senin (17/3) Hatman meringkuk dalam tahanan akibat mengancam istrinya dengan Senjata Tajam (Sajam) Menurut hasil pantauan Wartawan Berita

Investigasi Nasional Kasus ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 yang lalu sekitar jam 20.00 Wib, tersangka Hatman saat itu sangat emosi terlibat cek-cok mulut dengan istrinya ,” Usai bertengkar tersangka langsung pergi untuk mengambil sebilah pisau,” ucap Pintar Simbolon, alasan tersangka buat berjaga-jaga.

Namun apes nasip Hatman, gara-gara ulahnya itu ,(membawa senjata tajam tanpa izin) terpaksa berurusan dengan pihak yang berwajib, Polisi menjeratnya dengan pasal 2 ayat (1)undang-undang RI nomor 12 tahun 1951, dalam waktu dekat berkas perkaranya akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sampit untuk segera disidangkan.(Tim)

SAMPIT-KALTENG (BIN), Sidang Vonis 3 bulan penjara terhadap AD (14) anak putus Sekolah yang bertempat tinggal Jalan Sawit Raya Km 6 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah digelar di Pengadilan Negeri Sampit pada hari Senin (17/3) yang lalu.

Informasi yang berhasil dihimpun oleh Wartawan Berita Investigasi Nasional dilapangan bahwa Tersangka AD tertangkap tangan saat beraksi untuk melakukan pencurian dirumah Makan Batu Mandi jalan Baamang Tengah I, Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotim Kalimantan Tengah, pada hari Selasa malam tanggal 28 Januari 2014.

Dalam Sidang putusan itu Hakim Gabrial Siallagan menyatakan terdakwa AD terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian sebagaimana pasal 363 ayat (2) KUHP “ Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama tiga bulan penjara dikurangi selama terdakwa selama dalam tahanan,” Kata Hakim

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam dakwaannya disebutkan bahwa Percobaan Pencurian itu bermula ketika terdakwa bertetemu dengan IWAN (DPO) dan AJI (DPO) dijalan Bengkirai Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang, ketiganya berunding untuk melakukan pencurian di Rumah Makan Batu Mandi.

Setelah mereka sepakat mereka langsung menuju lokasi dengan menggunakan dua buah sepeda motor, berhubung badan terdakwa AD lebih kecil, maka AD yang ditugaskan masuk Warung tersebut melalui ruangan Kasir, dengan cara memanjat angin-angin pintu depan.

Rupanya sial nasib AD malam itu, sewaktu terdakwa AD melepas kabel CCTV lalu berbunyi menimbulkan suara dan membangunkan penjaga rumah makan, AD tidak berkutik sehingga tertangkap basah oleh penjaga itu, selanjutnya AD diserahkan ke Polsek Baamang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sementara dua orang rekannya Iwan dan Aji berhasil kabur.

(To/Tim)

Pembobol Toko Celluler

Dibekuk Polisi

SAMPIT-KALTENG-BIN, Jajaran Polres Kotim berhasil menciduk empat orang pelaku pembobolan sebuah toko Seluler (Phone Cell 91) di Jalan Ir.H. Juanda Sampit Kalimantan Tengah , setelah mendapat laporan dari Warga ketika pelaku akan menjual dan menawarkan barang curiannya.

Informasi yang berhasil dihimpun oleh Wartawan Berita Investigasi Nasional (BIN) dilapangan bahwa dari keempat tersangaka tersebut pelakunya ada yang ma-

sih dibawah umur sudah mampu menjadi otak pelaku kejahatan ini ia bernama Ahmad Badarudin Alias Mandra, masih berusianya 15 tahun. Keempat pelaku me-

masuki toko melalui lantai dua dan membobol pintu menggunakan sebuah alat pencongkel berupa linggis.

Menurut catatan polisi Mandra ini adalah resedivis yang sudah 2 (dua) kali keluar masuk penjara, dalam kasus pencurian, baru saja keluar penjara pada akhir tahun 2013 yang lalu. Penangkapan ini dilakukan disebuah barak yang berada di jalan Ir.H Juanda, setelah polisi mendapat laporan dari warga.

Menurut Kapolres Kotim AKBP HIMAWAN BAYU AJI,SIK,MH saat ditemui mengatakan bahwa

ke empat pelaku Pembobol Toko Celluler yang dibekuk ke empat pelaku yang masih relatif muda ini harus mendapat pengawasan ekstra dari keluarganya. Sedangkan barang yang dicuri berupa 19 (Sembilan belas) unit handphone dan 1 (satu) unit laptop. Diantaranya 3 unit Black Berry Bold, 3 Black Berry Touch, 2 unit Black Berry Gemini,3 unit apple, 1 unit Samsung, 1 unit lenovo sementara yang sempat diamankan hanya 4 unit dan sebuah laptop.

Akibat dari itu semua pemilik toko seluler mengalami kerugian mencapai Rp. 75 juta rupiah , dari hasil penjualan curian tersebut dipergunakan untuk membayar rumah kos dan kebutuhan sehari-hari. Ke empat tersangka saat ini diamankan di Polres Kotim dan diancam dengan hukuman sesuai pasal 363 KUHP, tentang pencurian sebagai imbalan mempertanggung jawabkan perbuatan mereka. (to)

Kapendam XII/Tpr Siap Dihubungi Kubu Raya, (BIN).- Penerangan Kodam XII/Tanjungpura, mengadakan acara pengantar tugas Kapendam XII/Tpr dari Kolonel Inf Desius, SE kepada Kolonel Arm I. Ketut Sumerta, S.IP, MM di Kantor Penerangan Kodam XII/Tpr Jl. Mayor Muhammad Alianyang No I Kubu Raya, Senin (17/3).

Dalam Sambutan Kapendam XII/Tpr Kolonel Arm I. Ketut Sumerta S.IP, MM menyampaikan, bahwa dirinya menyatakan sesuai Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/52/II/2014 tanggal 14 Februari 2014, tentang pemberhentian dari jabatan lama dan pengangkatan dalam jabatan baru dilingkungan Angkatan Darat, dan sesuai Surat Perintah Pangdam

XII/Tpr Nomor Sprin/223/ II/2014 tanggal 21 Februari 2014 tentang penempatan dalam jabatan baru dilingkungan Kodam XII/ Tpr menjadi Kepala Penerangan Kodam XII/Tpr, semula menjabat Kababinmenvetcad Kodam XII/ Tpr, jelas Kapendam.

Kapendam XII/Tpr

mengatakan, dalam 1x 24 jam dirinya siap untuk dihubungi baik bagi anggota Pendam maupun untuk rekan-rekan Wartawan, demi kebaikan dalam rangka menyebarkan informasi yang baik, benar dan dapat dipercaya kebenarannya.

Lanjut Kapendam, selamat menjalankan tugas ditempat yang baru, untuk Kolonel Inf Desius beserta Ibu,

dan ucapan terimakasih kepada awak media yang telah hadir pada acara pengantar tugas yang dilaksanakan di Pendam XII/Tpr, juga memberikan salam kepada awak media yang berhalangan hadir.

Usai acara, awak media menanyakan tentang penangkapan gula ilegal yang dilakukan oleh Satgas Yonif 143/TWEJ, Kapen-

dam XII/Tpr membenarkan adanya penangkapan, upaya menyelundupkan gula illegal, bahkan adanya perdagangan manusia tepatnya tanggal 16 Maret 2014, satgas Yonif 143/TWEJ dapat menggagalkan 1 unit Mobil Luxio warna Silver metalic dengan Nopol KB 1841 DB yang dikemudikan berinisial KM (35) Alamat Du-

m a J 24 sun Balai Karangan II Kec. Balai Karangan Kab. Sanggau Prov Kalbar dengan membawa Gula sebanyak 1000 Kg tanpa dilengkapi surat dan dokumen resmi, ujarnya.(Humas/Apriadi)

KALIMANTAN

Drs H Ria Norsan MM MH

Sebagai PNS Mestinya Konsisten Bayar Pajak Penghasilan

“Kalau kita penyelenggara negara tidak taat, bagaimana bisa mengharapkan masyarakat untuk taat membayar pajak?”

Mempawah, (BIN). – Pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat harus jadi panutan dalam kepatuhan membayar pajak. Terlebih aparatur pemerintah, harus jujur dalam pelaporan pajak. “Hikmah kita melaporkan pajak adalah bagaimana belajar jujur kepada negara karena kita pegawai negeri digaji dari pajak,” kata Bupati H.Ria Norsan,MM,MH usai menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan di aula Kantor Bupati Pontianak baru-baru ini.

Ria Norsan menjelaskan bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah cukup besar. Dan salah satu sumber utama penerimaan negara tersebut adalah dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak bumi dan bangunan yang selama ini dibayarkan. Karenanya Norsan berharap partisipasi aktif seluruh masyarakat Kabupaten Pontianak selaku warga negara yang baik untuk taat pada kewajiban membayar pajak.

Secara khusus Norsan meminta pimpinan lembaga/instansi daerah maupun vertikal dan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Pontianak agar memberi teladan kepada para bawahan dalam menunaikan kewajiban pajak. Ria Norsan menyebut kegiatan Pekan Panutan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun 2013 yang digelar Direktorat Jenderal Pajak Provinsi kalimantan Barat punya arti penting. Hal ini berguna agar seluruh masyarakat termasuk pejabat menyadari pentingnya pajak bagi kelangsungan pembangunan negara.

Lebih jauh Norsan menyatakan keberhasilan pelaksanaan administrasi perpajakan tidak lepas dari dual hal. Pertama, adanya kesadaran dari masyarakat wajib pajak. Kedua, kepercayaan masyarakat kepada petugas pajak. “Tanpa adanya kesadaran dari dua unsur tersebut, maka penerimaan negara dari sektor pajak tidak akan maksimal,” sebutnya.

Kepala Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat Petrus Martono menyatakan acara Pekan Panutan Pajak Tahun 2013 yang digelar di Kantor Bupati Pontianak adalah momen yang sangat baik. Menurutnya pada kesempatan tersebut Bupati dan seluruh pejabat di pemerintahan Kabupaten Pontianak tampil menjadi panutan keteladanan. “Pejabat sebagai wajib pajak taat membayar dan melaporkan pajaknya setiap tahun. Jadi itu adalah keteladanan yang sangat diharapkan,” ujarnya.

Terkait pengisian SPT (pelaporan pajak), Petrus menyatakan bahwa batas akhir penyampaian SPT adalah tanggal 31 Maret 2014. “Jika ingin mudah dalam melaporkan maka bisa dilakukan via online dengan mengakses situs resmi DJP pada alamat www.pajak.go.id,” ujarnya menyarankan.

Tidak hanya pejabat, Petrus Martono menyebut sekitar 5.000 PNS di Pemerintah Kabupaten Pontianak bahkan bisa menjadi contoh teladan khususnya dalam hal membayar dan melaporkan pajaknya. “Kalau kita penyelenggara negara tidak taat, bagaimana bisa mengharapkan masyarakat untuk taat membayar pajak?”

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mempawah Ardianto Basuki mengatakan pajak punya sumbangsih besar dalam menjalankan roda pembangunan. Karena itu pihaknya tidak saja konsisten dalam melakukan sosialisasi dan pendekatan, tapi juga komitmen dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Salah satunya melalui aplikasi modern pelaporan pajak, yakni e-filing. E-filing merupakan aplikasi pengisian pajak melalui internet. “Dengan cara ini maka pengisian pajak berlangsung mudah, cepat, dan aman,” ujarnya.

Turut hadir pada kegiatan ini Wakil Bupati Rubijanto, Plt. Sekretaris Daerah Firman Juli Purnama, jajaran Forkorpimda Kabupaten Pontianak, para kepala SKPD Pemerintah Kabupaten Pontianak, dan camat se-Kabupaten Pontianak. (BG/R)

EDISI 9204

Penggarap Tanah

12

Arogan Layaknya Seperti Preman Pontianak, (BIN).- Kasus tanah di Kalimantan Barat khususnya Kota Pontianak ditemukan masalah, kebanyakan masalah yang terjadi di kota Pontianak adalah sengketa antara pemilik tanah dengan penggarap. Contoh kasus yang terjadi kemarin, tepatnya di Parit Demang Pontianak Selatan, dimana penggarap pernah mengancam petugas BPN Pontianak pada bulan November 2013 saat melaksanakan tugas pengukuran ulang tanah atas nama Ny. S.Tiurma Napitupulu sehingga gagal di ukur karena petugas BPN Pontianak merasa dirinya terancam keselamatannya.

Namun kemarin tanggal 20-032014 dengan dibantu oleh aparat yang berwajib Polsek Selatan dan Koramil 02 sehingga petugas BPN dapat melakukan pengukuran ulang tanpa adanya hambatan yang berarti dari Arifin yang menggarap tanah tersebut.

Hal tersebut diungkapkan S.Tiurma Napitupulu kepada Media BIN saat dikonfirmasi barubaru ini, “Saya sempet bingung, pa­salnya penggarap ini sangat arogan berlaga preman bahkan sempat juga mengancam saya dan petugas BPN Pontianak, sehingga dengan kejadian tersebut saya segera meminta bantuan pengamanan kepada kepada aparat Polsek Pontianak Selatan dan Kora-

“Saya sempet bingung, pa­salnya penggarap ini sangat arogan berlaga preman bahkan sempat juga mengancam saya dan petugas BPN Pontianak.... " mil 02 jalan Purnama,” ujarnya Setelah bantuan pengamanan dari petugas polsek dan Koramil datang ke TKP akhirnya berhasil mengamankan situasi dan kegiatan pengukuran dari petugas BPN berjalan lancar,” kata S.Tiurma Napitupulu pula.

Budi Gautama, Ketua DPD Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Kalimantan Barat memberi-

kan apresiasi kepada pihak Polsek dan Koramil 02 Pontianak Selatan yang telah membantu hingga petugas BPN Pontianak dapat melaksanakan pengurusan dengan baik dan aman. Ini jelas apa bila yang menyerobot atau menggarap tanah tanpa ada ijin dari pemilik, maka dapat dikenakan sanksi pasal 167 KUHP," tuturnya.

Lebih lanjut Pasal 167 ayat (1) berbunyi " Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara maksimal 9 (Sembilan) bulan atau pidana denda maksimal Rp. 4.000.000,Budi Gautama juga menambahkan, “Sah-sah saja siapapun bisa menggarap selama ada persetujuan dari sipemiliknya, disitu baru bisa menempati, mengelola dan menikmati lahan tersebut, tidak asal garap saja tanpa permisi. Kalaupun ada ijin dari yang punya, bilamana sewaktu-waktu pemilik tanah sendiri mau mengambilnya untuk mempergunakan tanah tersebut disitu penggarap dengan sukarela menyerahkan tanpa menuntut ganti rugi apapun,” Tegasnya .(Apriadi)

Panitia Lelang Luluskan Peserta Tender Yang Dinyatakan Gugur “ Saya melihat terjadi indikasi akan di tetapkanya pemenang lelang dari perusahaan yang telah di nyatakan gugur, jika ini terjadi tentunya proses ini dinilai sarat kepentingan........"

PONTIANAK-BIN, Pelaksanaan lelang Kegiatan penyediaan makanan dan minuman pasien rumah sakit dengan nilai Rp. 4.73,M tahun 2014 melalui dana APBD di Rumah Sakit Umum DR.Soedarso Pontianak dibumbui dugaan praktik kecurangan. Hal itu dikatakan Madi dari Cv. Livinka, 19/03/2014 di ruang kerjanya.

Menurutnya, pelaksanaan lelang seharusnya di ulang karena persyaratan 6 perusahaan yang ikut lelang tidak memenuhi administrasi, dan telah di nyatakan gugur oleh panitia lelang RSU DR.Soedarso Pontianak pada tanggal 7 maret 2014, sewajarnya pihak panitia meninjau ulang persyaratan tersebut “Saya melihat terjadi indikasi akan di tetapkanya pemenang lelang dari perusahaan yang telah di nyatakan gugur, jika ini terjadi tentunya proses ini dinilai sarat kepentingan, Pasalnya, keenam perusahaan yang ikut lelang: PT. Asria Nurlindra Inti Sejahtera, PT. Asria Jaya, CV. Tiwi Permai, CV. Putra Khaalid, CV. Livinka dan CV.Anis Permata Indah tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Perpres 70 Tahun 2012 Tetang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah,” tegas Madi.

Dia menjelaskan, Pada tanggal 14 Maret 2014 Panitia Le-

lang Pengadaan Barang dan Jasa Rumah Sakit Umum DR.Soedarso menyatakan bahwa CV. Tiwi Permai memenuhi persyaratan administrasi,teknis,harga, pembuktian kualifikasi dan harga penawaran di bawah HPS, dengan nilai terkoreksi Rp.4.682.984.190.00 “Kami mencurigai panitia lelang akan menetapkan pemenang lelang atas nama CV.Tiwi Permai padahal perusahaan tersebut telah di nyatakan tidak lulus pada tahap evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi, tentunya hal tersebut harus di tinjau ulang, saat ini kami berencana melakukan upaya ke tingkat PTUN, “jika perlu akan kami laporkan ke LKPP,” tegas Madi

Dr. Gede Sanjaya selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah DR.Soedarso saat di konfirmasi melalui via telepon pada ( 19/03/2014) mengatakan belum mengetahui secara pasti,kewenangan pelelangan ada di panitia,dr Gede hanya menitipkan pesan untuk disampaikan kepada para rekanan yang mengikuti tender agar jangan ribut-ribut ”Giliran dapat diam-diam tapi giliran tidak, malah ribut,” ungkap Gede melalui via telepon. ( BG/M )

JAMBI

EDISI 9204

13

Kajati Jambi Bongkar Kasus Korupsi Proyek Alkes RS Pendidikan UNJA Jambi, (BIN).- Kejaksaan Tinggi Provinsi Jambi akhir-akhir ini sibuk melakukan pemeriksaan terkait kasus dugaan penyimpangan proyek pengadaan Alat Kesehatanan Rumah Sakit (RS) Pendidikan Universitas Jambi.

Aneh memang, anggaran proyek dikucurkan dialokasikan untuk pengadaan alat kesehatan sementara belum tersedia pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur Rumah Sakit tersebut.

Untuk itu sejak awal terindikasi adanya kong-kalingkong proyek ‘Siluman’ alias fiktif’.

Dugaan penyalah gunaan dan penyimpangan anggaran Proyek pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi T.A 2013,sedang dalam proses pemeriksaan pihak Kejaksaan Tinggi jambi. Hal ini dikatakan Kasi Penkum Kejati jambi,kamis 20/3 diruang kerjaanya baru-baru ini”benar,semua panitia sudah kita panggil,kini sedang proses pemeriksaan,meminta keterangan dari pihak-pihak terkait,serta pengumpulan data-data”ujar Iskandarsyah,SH pada BIN. Berdasarkan informasi LPS Universitas jambi,diperoleh melalui pokja terkait pengadaan Alkes T.A 2013 diumumkan sebagai berikut,”Alat Kesehatan Rumah Sakit Pendidikan Unja” secara logika kalimat ini mengatakan Alkes tersebut untuk Rumah Sakit Pendidikan Unja,yang mana Rumah sakit tersebut masih terbengkalai dan belum dapat digunakan sama sekali sementara pemenang tender pengadaan Alkes T.A 2013 silam telah diumumkan.

Mencuatnya persoalan ini ketika hasil lelang menetapkan PT.Panca Mitra Lestari(PML) ditunjuk sebagai pemenang sesuai surat Penunjukan Penyedia

Barang dan Jasa (SPPBJ) No.11/ UN21.9.3.3.4/PPK/2013 pada 21 November 2013 silam dengan nilai Rp.19.685.220.500,- ada beberapa kejanggalan yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) yang diduga kuat bermaksud untuk menganjal PT.PML. Hal ini disampaikan Direktur PT.PML melalui surat tertanggal 4 Desember 2013 yang bunyinya dengan tegas mengatakan pihak PPK Alkes Unja telah melanggar Perpres nomor 70 tahun 2012,dan RKS dan memaksa rekanan tetap melakukan jaminan pelaksanaan dari Bank pemerintah yang ditunjuk pihak PPK.

Persoalan Alkes Unja akhirakhir ini sangat menarik perhatian, pasalnya Rektor Universitas Jambi Prof. Drs. Aulia Thasman.M.Sc,.PhD sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selalu berkelit dan menghindar ketika dikonfirmasi,dan anehnya lagi sang Rektor mengatakan akan mengkonfirmasi dulu ke Kementerian untuk menjawab konfirmasi wartawan. Pernyataan ini menjelaskan dugaan semakin kuat bahwa pengadaan Alkes tersebut”FIKTIF”terbukti Fakultas kedokteran universitas Jambi melalui beberapa staf ke-

Ongkang-Ongkang

Nikmati Bagi Hasil Korupsi Pengadaan Alat Praktik di Sekolah Jambi, (BIN).- Hari ini, masyarakat Jambi merasa terluka atas terciderainya penindakan korupsi oleh oknum pemegang kuasa diingkungan Kajari Jambi yang seperti bertindak untuk kepentingan pribadi. Mereka seperti menutup mata, atas laporan yang teah disampaikan oleh LSM Peduli Bangsa tentang adanya dugaan korupsi pengadaan alat peraga/praktik siswa sekitar Rp. 22 miliar dari DAK Dinas Pendidikan Kota Jambi T.A 2013 lalu.

Pagi itu, 19 Maret 2014 wartawan BIN bersama dengan aktivis lain setelah menunggu beberapa jam.

Kajari jambi, Sadaarih Tarigan, SH tampak melenggang memasuki ru-

ang kerjanya dengan begitu gemulai seperti tak berdosa. Serta merta wartawan BIN memapak dan menyapa sang penguasa Kajari ini, serta menyampaikan niat untuk konfirmasi. Dalam mempertahankan etika, wartwan BIN menunggu staf Kajari mengantar buku tamu serta niat untuk konfirmasi. Namun sungguh sangat disayangkan, Sadaarih Tarigan, SH dengan seenaknya menolak dan mengatakan tidak ada waktu.

Penolakan Sadaarih Tarigan,SH penguassa tunggal Kajari Jambi ini, menurut Ketua LSM Peduli Bangsa, H. Adi Supronto, ML suatu hal yang sangat wajar. Sadarih sengaja menghindar, karena permain-

tika dikonfirmasi Januari silam mengatakan tidak tahu-menahu terkait Alkes tersebut.(berita BIN edisi 9002).

Pemainan petak umpet dan berupayanya pihak Panitia Alkes ini untuk menutupi borokboroknya semakin terlihat jelas,Februari 2014 silam BPK Pusat datang memeriksa terkait Alkes tersebut,sebulan kemudian tepatnya tanggal 4 maret 2014 pihak Kejaksaan Tinggi Jambi memanggil guna memeriksa pihak Panitia Alkes tersebut. Berbagai macam opini terbangun dimasyarakat apakah ini hasil rekomendasi dari BPK Pusat bahwa

an kotornya dalam penindakan dugaan Korupsi alat Peraga/Praktik Siswa senilai Rp.22 miliar mulai tercium. Dari awal pelaporan kita di Kajari Jambi, nampak adanya upaya dari pihak Kajari mengaburkan laporan tersebut.

Hasil pantauan wartauan BIN terhada kasus dugaan korupsi pengaadaan alat peraga/praktik siswa Dinas Pendidikan Kota Jambi T.A 2013, ada kejanggalan yang sangat mendasar. Kejanggalan tersebut, sepertinya diperankan oleh Kasi Intel Kajari Jambi, Graham Karya, SH, M.Hum. LSM Peduli Bangsa, menyampaikan laporan sekitar Nopember 2013. Kemudian, laporan yang lebih spesifik terhadap alat peraga pendidikan disampaiakn pada tanggal 9 Desember 2013. Februari 2014, wartawan BIN saat konfirmasi perkembangan kasus dengan Graham Karya, mengatakan sedang menunggu disposisi Kajari karena kasus tersebut telah diambil alih Kejati.

Beberapa kali konfirmasi kepada Kasi Intel Kajari ini, mengatakan hal yang sama. Menunggu disposisi Kajar karena kasus telah diambil alih Kejati.Setiap kali itu juga, pihak Kejati membantah dan

ada dugaan Tindak Pidana penyalah gunaan anggaran terkait Alkes tersebut? sebab ini Domain BPK. BPK bisa merekomendasikan kepada pihak-pihak Penyidik apabila hasil audit menemukan kejanggalan penggunaan anggaran,ujar sumber BIN di BPK. Terkait Pemanggilan Pihak Panitia dan PPK Alkes oleh Kejati Tinggi Jambi tertanggal 4 maret 2013 silam,belum banyak memberikan komentar, namun pihak Kejati melalui Kasi Penkum mengatakan telah membentuk Tim dari Kejaksaan Tinggi jambi. ( TIM).

mengatakan tidak ada kasus yang diambil alih oleh Kejati Merasa dikibuli, wartawan BIN minta konfirmasi langsung dengan Kajari, namun oleh staf membongkar berkas lembar disposisi. Ternyata disposisi sudah tersimpan dengan sangat apik. Terakhir, Graham Karya kasi intel Kajari menunjukkan lembar disposisi yang menurut Graham menyatakan kasus tersebut diambil alih Kejati dengan tanggal disposisi 9 Desember 2014.

Pernyataan Kasi Intel Kajari ini, suatu bukt. pembohongan dari seorang aparat penegak hukum khususnya dibidang pidana khusus. Laporan khusus untuk dugaan korupsi alat peraga oleh LSM Peduli Bangsa disampaikan pada tanggal 9 Desember 2014. Hari itu juga langsung diambil alih Kejati, yang dinyatakan dalam disposisi Kajari terhadap Kasi Intel. Ternyata, cara kerja Kajari sangat cepat dan sangat respon dan sepertinya sudah dirancang secara khusus.

Terkait pemberitaan wartawan BIN pada edisi 9103 perihal adanya pembohongan sang penguasa

Bersambung Ke hal. 15 ................

Tim Terpadu Batang Hari Himbau Masyarakat Menerima Keputusan Menhut Jambi, (BIN).- Penggarapan Hutan Lindung sebagai paruparu dunia yang dikelola oleh Restorasi PT.Reki, sejak 25 Mei 2010, bersengketa dengan masyarakat yang terjadi pada tanggal 30 Agustus 2013, dan permasalahannya belum terselesaikan sampai sekarang.

Tapi kini penyelesaian sengketa antara warga Tanjung Mandiri dan Alam Sakti bersama Restorasi PT.Reki sudah ada titik terang sesuai dengan perintah dan anjuran Menhut dan Menko Polhukam kepada Tim Terpadu Kabupaten Batang Hari telah berjalan dengan baik.

Tim Terpadu yang dipimpin oleh Wakil Ketua Kapolres Batang Hari AKBP. Robert A Sormin dan Sekretaris Rizal,SH.MH, sebagai anggotanya terdiri dari Kejati Batang Hari, Dinas Kehutanan, DPRD Batang Hari Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Dinas Badan Pertanahan serta Danramil. Hasil rapat sepakat pihak Restorasi PT. Reki akan memberi-

kan lahan yang sudah dikuasai oleh warga Tanjung Mandiri dan Alam Sakti bermitra dan warga diberikan luas lahan Perkebunan 2 Ha dan lahan Perumahan ¼ Ha/KK, hal ini sesuai dengan peraturan Dirjen Kehutanan Pusat di Jakarta.

Sesuai hasil rapat warga dengan Tim Terpadu pengukuran lahan dilakukan oleh Dinas Kehutanan Batang Hari dan sudah dilakukan pada bulan Desember 2013 dengan biaya pengukuran dan upah harian warga yang terlibat dalam pengukuran tersebut semuanya ditanggung oleh PT.Reki. Yang menjadi permasalahan pada saat ini adalah pihak warga Tanjung Mandiri dan Alam Sakti menyatakan tanah garapan yang mereka kuasai agar menjadi hak Milik warga, dalam arti warga tidak mau bermitra dengan PT.Reki.

Untuk menggali informasi masalah ini tim Media BIN menemui Wakil Ketua Tim Terpadu AKBP. Robert A. Sormin S.Ip diruang

kerjanya , beliau menganjurkan agar warga mau bermitra dengan PT.Reki. begitu halnya dengan Sekretaris Tim Terpadu Rizal SH.MH saat ditemui diruang kerjanya juga menghimbau agar warga mau menerima kemitraan dengan PT. Reki sesuai dengan pengarahan Dirjen Kehutanan Pusat.

Lebih lanjut Rizal mengemukakan bahwa pada April 2014 ini pihak Terpadu beserta pihak PT. Reki akan kembali menemui Dirjen Kehutanan ke Jakarta guna menyelesaikan Konflik antara warga Tanjung Mandiri dengan PT. Reki. Pada awal Maret 2014 pihak PT. Reki mendatangkan Rektor UGM Jogja bidang Tata Ruang Kehutanan Prof. Sanafi Awang mendatangi warga Tanjung Mandiri dan Alam Sakti, pertemuan dengan warga dimulai pukul 14.00 WIB siang dan berjalan hanya sekitar 2 jam, Prof.

Sanafi Awang memaparkan peraturan Pemerintah tentang hutan milik Pemerintah yang diduduki

oleh masyarakat, semuanya dilindungi Hukum sesuai Peraturan Menteri Kehutanan RI, nomor: P.39/Menhut-II/2013.

Terkait kemitraan, pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan. Pada Bab I, dalam rangka mensejahterakan masyarakat setempat. Tentang kemitraan pada pasal: 7 ayat (1) Luas areal kemitraan Kehutanan paling luas 2 Ha. Prof Sanafi Awang juga menjelaskan tentang Tanah yang menjadi Hak milik, warga berhak mempertahankan pendapatnya, namun hal ini prosesnya akan panjang. Masyarakat mengajukan hak kepemilikan kepada Pemerintah, mulai dari Kepala Desa ke Camat diteruskan kepada Bupati/Wali Kota terus ke Gubernur sampai ke Menteri Kehutanan, serta dengan persetujuan dari pihak DPR/RI, “ jadi prosesnya cukup panjang,”ucap Prof. Sanafi Awang.

Dikarenakan para warga tetap

ngotot tanah Milik Negara yang sudah digarap warga harus menjadi Hak milik mereka ahirnya acara pertemuan antara warga Tanjung Mandiri dan Alam Sakti dengan Prof. Sanafi Awang dan juga dihadiri oleh Manager PT.Reki Urip SK ditutup.

Kepala Desa Tanjung Lebar Edi Ramsi saat ditemui oleh “Tim Media BIN” di Rumahnya sependapat dengan Camat Sungai Bahar Selatan Ibu Tusiyem SE, bahwa mereka sangat setuju tentang adanya Kemitraan tersebut, sebab tanah yang digarap masyarakat adalah Tanah Pemerintah yang sudah sah Izinnya dari Menteri Kehutanan RI kepada Restorasi PT.Reki Nomor: SK.327/ Menhut-II/2010. Menurut narasumber yang diperoleh BIN jumlah KK terakhir yang didata Tim Terpadu dari Kabupaten Batang Hari juga dari Muaro Jambi hanya 643 KK, pada bulan Maret 2014 menjadi 851 KK. (JHP).

JAMBI “Pembangunan Rumah Sakit ini dikerjakan oleh manusia biasa, bukan Malaikat pasti akan ada kekurangan, namun janganlah terlalu dibesar-besarkan apabila ada kesalahan ataupun ada kekurangan Batu Bata satu sampai lima adalah wajar-wajar,”

Bupati Burhanuddin Mahir, SH

Bangunan Poliknik dan UGD RSUD Sungai Bahar Di Resmikan Bupati Muaro Jambi Jambi, (BIN).- Peresmian Bangunan RSUD yang cukup megah dan terdiri dari dua lantai, Poklinik dan UGD, dilakukan oleh Bupati Muaro Jambi H.Burhanuddin Mahir SH, belum lama ini. Beliau didampingi oleh Hj.Suliyanti SH, Hadir pula Kepala Dinas Kesehatan M.Syafei SKM,MKM, jajaran Pimpinan Muspida, anggota DPRD Pengkap Muaro Jambi, Daris Soleh. Sedangkan dari unsur Muspika Sungai Bahar Tengah dihadiri oleh DR. Sadikan S.Pd. M.Pd, Camat Bahar Utara Touviq S.Ag, Camat Sungai Bahar Selatan Tusiyem, SE. Hadir pula para Kepala Desa dari ketiga Kecamatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa serta Kepala Dinas yang ada di Sungai Bahar.

Disela-sela kesibukannya Direktur RSD Sungai Bahar TAFIT SKM, memaparkan bahwa bangunan tersebut sumber dananya berasal dari Anggaran APBN, dan RSU Daerah ini memiliki Ruangan Poliknik, UGD, ruangan Rawat inap dari kelas ekonomi sampai VIP, Ruangan Radiologi, Ruangan ACU, Kamar Operasi OK, Laboratorium UTD BDRS, Fhisioterafi, Perawatan Bedah, Ruangan Operasi ibu melahirkan dan

Ruangan Ronsen.

Bupati Burhanuddin Mahir,SH dalam sambutannya mengatakan bahwa Rumah Sakit ini semula adalah Puskesmas yang dibangun di Unit 5 Sungai Bahar. RSUD ini dibangun tahun 2008, dengan anggaran APBD Pemkab Muaro Jambi. Dengan anggaran APBD yang sangat terbatas, dibangun juga RSU Daerah Kecamatan Sungai Gelam, maka kelanjutannya diajukanlah pembangunan Gedung dan Peralatan yang mendapat bantuan dana APBN dari Pusat.

“Pembangunan Rumah Sakit ini dikerjakan oleh manusia biasa, bukan Malaikat pasti akan ada kekurangan, namun janganlah terlalu dibesar-besarkan apabila ada kesalahan ataupun ada kekurangan Batu Bata satu sampai lima adalah wajarwajar,” saja ucap Bupati Burhanuddin Mahir.

RSUD Sungai Bahar ini, bertujuan untuk membantu masyarakat dalam masalah kesehatan termasuk untuk mencegah dan menurunkan angka kematian ibu dan anak.

Selain hal diatas Bupati merasa bahagia karena masyarakat Sungai Bahar taraf ekonominya terbilang sudah tergolong mapan, hal ini dibuktikan dengan pembayaran PBB untuk Pemkab

Muaro Jambi berada di peringkat satu. Masyarakat telah banyak yang memiliki kendaraan peribadi yang harganya melebihi kendaraan Dinas Bupati, selain itu juga telah banyak yang memiliki Mobil Truk sebagai sarana pengangkut Buah Kelapa Sawit dimana Petani Kelapa Sawit di Sungai Bahar, pada saat ini telah memiliki lahan perkebunan seluas puluhan bahkan ratusan Hektar. Dalam bidang pendidikanpun sudah banyak warga yang menjadi Sarjana bahkan Doktor.

Kemudian Bupati menandatangani Prasasti dan menanam Pohon pelestarian lingkungan hidup yang disumbangkan oleh PT. Reki sebanyak 100 batang terdiri dari kayu Bulian, kayu Meranti berbagai jenis. Selanjutnya setelah itu langsung meninjau Bangunan Rumah Sakit dan Fasilitas lainnya yang sudah lengkap dan siap beroperasi, termasuk Daur ulang Limbah Rumah Sakit, dalam menjaga kelestarian lingkungan masyarakat yang ada sekitarnya. Untuk Masalah Dokter Spesialis anak, Dr.Kandungan, Spesialis Bedah, Penyakit Dalam, akan bertahap ditempatkan di RSUD tersebut, karena Dokter Spesialis yang ada sekarang adalah Dokter Kontrak selama 5 (lima ) tahun. (JHP)

14 Jangan Tunggu Roboh !

EDISI 9304

SDN.141/1 Terentang baru Butuh Perbaikan Sarana Bangunan Batang Hari, (BIN).Upaya pemerintah dalam memajukan dunia pendidikan melalui berbagai pelayanan program di harapkan benar - benar berdaya guna bagi dunia pendidikan khususnya di tingkat Sekolah Dasar (SD) agar kenyamanan dalam menjalankan operasional sekolah dapat di rasakan oleh siswa didik.

SDN 141/1 terentang baru Kecamatan Batin 24 Kabupaten Batang Hari (Jambi) harus menerima kenyataan yang ada, karena plafon dan lisplang sejak

lama telah mengalami kerusakan karena dek sekolahan pada bagian luar kondisinya sudah lapuk diamakan usia sehingga perlu segera untuk di rehabilitasi, sekolah yang terletak di desa terpencil dan jauh dari jangkauan ini sudah terakreditasi ditingkat Kementrian Pendidikan Nasional dengan nilai B berdasarkan akreditasi No. SK.Dd.074126/ 30-10-12.

Kasek SD.N 141/1 terentang baru Suharto S.Pd.SD mengatakan pada awak

media BIN belum lama ini bahwa pihaknya sangat berharap adanya perehaban sekolah sehingga menciptakan kenyamanan dan keselamatan kegiatan belajar mengajar. "Kami sangat mengharapkan adanya perehaban terhadap sekolahan kita ini dan bahkan terhadap sekolah lain juga bila itu memang di perlukan," ungkapnya.

Bahwa dengan adanya bangunan sekolah yang bagus dan rapi akan menciptakan suasana belajar yang nyaman. "Kalau sekolah kita bagus Insya Allah suasana belajar akan semakin nyaman dan dunia pendidikan akan semakin maju,” imbuh Kepala Sekolah yang sudah mengabdi selama 22 tahun di dunia pendidikan di desa terentang baru tersebut.

(JHP/Herlas)

Kampanye Pileg ke-Anak SD

Kasek Ancam Siswa Tidak Naik Kelas

Batang Hari, (BIN).- memasuki pelaksanaan pemilihan calon legislative (PILEG) saatnya tinggal menghitung hari, terkait Pileg Kepala Sekolah SDN 59/1 durian luncuk kabupaten batang hari jambi, berinisial Rat yang disinyalir melakukan pemaksaan melalui orang tua murid untuk mencoblos salah seorang calon Legislatif berinisial “SF” yang juga merupakan suaminya dari Kasek Rat. Hal tersebut dikabarkan oleh salah seorang warga setempat yang enggan di sebutkan namanya menceritakan bahwa kasek tersebt menyampai kan lansung pada siswa didik sekolah SD yang bersangkutan dengan anca-

man tidak di naikkan kelas apa bila orang tu /wali murid tidak mencoblos suami nya (SF) Kekhawatiran orang tua wali murid atas sikap oknum kasek tersebut di sampai kan pada awak media BIN belum lama ini. "Tentu saja kami selaku orang tua/ wali murid merasa khawatir dalam hal ini, masa masalah pemilihan caleg di campur aduk kan dengan urusan pendidikan" ungkapnya.

Kasek 59/1 durian luncuk (RAT) saat di konfirmasi awak media BIN (rabu 19/03) membantah atas informsai yang beredar di kalangan masyarakat terkait masalah dugaan pemaksaan terhadap siswa didik nya terkait pencoblosan suami

nya ( SF) yang mencalon kan diri sebagai Caleg dari salah satu partai trsebut, sementara informasi beredar berasal dari sisiwa didik itu sendiri saat mereka pulang sekolah kepada orang tua nya di sebuah warung di saksikan beberapa orang warga.

"Saya tidak pernah mengatakan pada siswa didik saya kalau tidak orang tua wali murid tidak mencoblos suami saya maka tidak akan naik kelas, jika tidak percaya, tanyakan langsung pada anak didik saya," tandas Kasek Rat SDN 59/1 Durian Lucuk kepala wartawan Media BIN saat diwawancarai kemarin. (JHP/Herlas/ Ranto)

PT.PLN (Persero) Rayon Muara Bulian

Bagikan Reward Batang hari (BIN).

Dalam rangka membina disiplin masyarakat untuk membayar tagihan listrik PT. PLN (Persero) rayon Muara Bulian Kab. Batang Hari membuat program memberikan hadiah (reward) berupa 1 (satu) unit sepeda gunung serta TV LCD dengan cara di undi.

Hal tersebut dilakukan untuk menarik simpati dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya disiplin membayar tagihan listrik di bawah tanggal 10 setiap bulannya. Program tersebut mulai berdampak positif dikalangan masyarakat, mereka berlomba-lomba membayar

tagihan listriknya diawal bulan dengan harapan dapat meraih hadiah yang tercantum dalam undian.

Salah seorang warga bernama Edi saat di wawancarai oleh wartawan BIN Senin (11/03/2014), menjelaskan sangat menyambut hangat program undian tersebut agar masyarakat tertib dan displin dalam membayar tagihan

terhadap pemakaian listrik "Kalau ada hal seperti ini kita sangat mendukung, siapa tahu saat kita membayar tagihan listrik malah mendapat hadiah," ujanya.

Kepala PT.PLN (persero) rayon Muara Bulian Iwan Arisetiadi melalui Supervisor Adm. Irman Syahrial membenarkan tentang reward undian tesebut sebagai tanda terima kasih kepada pelanggan disiplin membyar tagihan listrk setiap bulannya.

"Hadiah ini kami berikan sebagai wujud perhatian kami kepada pelanggan yang disiplin membayar tagihan listrik mereka, khususnya di bawah tanggal 10 setiap bualan nya," pungkasnya Irman. (JHP/ HERLAS/RANTO )

SULAWESI & JAMBI

EDISI 9204

15

Subsidi ‘Kemiskinan’ Disejumlah Kabupaten Sulawesi Tengah

Menjadi Proyek Bisnis Sulteng, (BIN).- Saat ini bukan saja para kades atau kalangan pengu­asa raskin, dari penelusuran tim investigasi Media BIN, pada beberapa titik pendistribusian Raskin ditemukan adanya penyusutan timbangan yang sangat tidak rasional dan pembengkakan harga satuan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan subsidi program raskin tahun 2013, pemerintah melalui PMK No. 237/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyediaan, Perhitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Raskin Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang telah ditetapkan Kementerian Sosial RI c.q Direktorat Jenderal Pemberda­ yaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) subsidi beras Raskin.

Kegiatan ini melibatkan bebe­ rapa Kementerian/Lembaga, salah satunya dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang bertugas untuk menyiapkan data Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima Raskin yang sudah diverifikasi oleh daerah melalui Gubernur dan Bupati/ Walikota. Sedangkan Kementerian

Sosial sebagai KPA bertugas diantaranya menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan SPM, menyusun petunjuk teknis kegiatan subsidi Raskin, melakukan verifikasi, melaksanakan akuntansi dan pelaporan kegiatan subsidi beras serta melakukan monitoring dan evaluasi, sedangkan Perum bulog bertugas menyediakan dan menyalurkan Raskin sampai titik distribusi, sedangkan dari titik distribusi ke titik bagi menjadi tanggung jawab daerah.

Guna kelancaran pelaksanaan

subsidi Raskin, dibentuk Tim Koordinasi mulai tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai desa/Kelurahan. Pembentukan Tim Koordinasi ini dilaksanakan oleh kemenko Kesra sebagai Ketua Tim Koordinasi Tingkat Nasional dan sekaligus Penanggung Jawab Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Nasional pada Kluster I PNPM. Dengan adanya tanggung jawab Kementerian Sosial sebagai KPA Subsidi Raskin, peran Kementerian Sosial menjadi sangat strategis, terutama apabila dikaitkan dengan UU No. 11 Tahun 2009

as gram Raskin (ber ro P s, u as k h to n Co kuat urannya diduga al y en p am al d ) g miskin ara spekulan yan p is n is b ek y ro p menjadi h Kabupaten di la m ju se a ad p ditemukan permasalahan an g n u b u h se an Sulawesi Selat esan h Kabupaten terk ta in er em P t u eb ters ‘tutup mata’. tentang Kesejahteraan Sosial dan UU No. 13 Tahun 2011 tentang Pena­ nganan Fakir Miskin. Kegiatan ini telah memperkuat upaya penanganan fakir miskin yang sebelumnya dilakukan melalui KUBE, RSRTLH dan Program PKH. Namun sebaliknya hasil pantaun timInvestigasi hampir 80% setiap kepala desa di kabupaten Lubuk –Banggai juga kepulauan di beberapa kabupaten terdapat melambung nya harga Rp2.500, Rp.2.700 sampai dengan Rp. 3.200. Ditambah lagi dengan adanya penyusutan perkarung.

Menurut informasi yang di terima Tim “Investigasi juga mene­ mukan dalam pembagian raskin ada di salah satu dapur rumah keluarga Kepala Desa Pondan, Keca-

matan Manto, Kabupaten Luwak (Banggai) Provinsi Sulawesi Te­ ngah Yanti basompe juga menurut keterangan narasumber yang minta dirahasiakan identitas dirinya, dia mengemukakan, “ Program RTSPM tentang raskin, Herannya lagi dari salah satu keponakan kepala desa atas nama Rommi yang mana anak tersebut di titipkan sama orang tuanya sampai saat ini masih mendapatkan RTSPM melalui raskin, namun sebaliknya juga bahwa warga yang sudah jelas seharusnya mendapatkan program malah terabaikan tidak mendapat haknya sehingga menjadi kontroversi di masyarakat. Kepala Desa Pondan kecamatan Manto Kabupaten Luwuk Banggai Sulawesi Tengah (Kowil Sulteng).

Kajari Jambi Endapkan laporan Dugaan Korupsi Disdik Kota Jambi Jambi,(BIN).- Terkait kasus Dugaan Korupsi Pengadaan alat peraga/peraktik siswa Disdik kota jambi Tahun Anggaran 2013 yang dilaporkan Ketum LSM Peduli Bangsa H.Adi Suproto pada 9 Desember 2013 silam menuai banyak keritikan miring dari publik,terbukti laporan kasus ini belum mendapat keterangan yang lebih rinci dari pihak Kejaksaan Negeri jambi yang menangani kasus dugaan korupsi pada Instansi Dinas Pendidikan (Disdik) Kota jambi tersebut.

Sebelumnya BIN telah merilis berita tentang kebohongan sang pejabat Publik Kasi Intel Kejari,Karya Graham, SH, M.Hum yang mengatakan kasus tersebut telah diambil alih oleh Kejati Jambi pada 9 Desember 2013, disaat

pelaporan LSM Peduli Bangsa mendatangi Kejari Jambi untuk klarifikasi.

Sebagaimana konfirmasi yang diperoleh Media BIN tanggal 19 maret 2014 lalu, di Ruangan Kasi Penyidik Kejati, tetapi hal ini dibantah keras oleh Kajati Jambi Dr.Syafuddin Kasim,Jaksa Utama Madya usai mebaca relace berita edisi 9103, menurutnya bahwa kasus dugaan korupsi DAK pendidikan Kota Jambi tahun anggaran 2013 tidak ada yang ditangani pihak Kejati, “Tidak ada” ungkap Kajati belum lama ini.

Kepala Kejaksaan Negeri jambi(kajari),Sadaarih Tarigan, SH ketika dikonfirmasi Jumat 21 maret silam terkait hal tersebut mengelak dan mengatakan sedang sibuk padahal pagi itu media Investigasi Nasional,sempat

berjabat tangan dan meperkenalkan diri sebelum Kajari memasuki ruangan kerjanya. BIN telah menunggu mulai dari pukul 08s/d10’wib.

Terpapar jelas kebohongan serta pengaburan Penyelidikan/Penyidikan Pihak Kejari Jambi terhadap Dugaan Korupsi DAK di Dinas pendidikan Kota Jambi T.A 2013 silam. Terbukti sampai berita ini diterbitkan, Kajari jambi dan Kasi Intel Kejari bungkam dan tidak bisa ditemui media Investigasi Nasional.

Berdasarkan data dan pengamatan yang dilakukan LSM Peduli Bangsa terhadap penggunaan DAK Disdik Kota Jambi 2013 tersebut,khusus dalam pengadaan alat peraga/peraktik siswa sangat berpotensi merugikan keuangan Negara

Termakan Provokasi, Massa di Tiga Kecamatan Serbu Warga Kelurahan Tanjung Tuis Sulteng, (BIN).berawal dari permasalahan adanya sepasang remaja warga Kecamatan Nambo yang sedang berpacaran di mintai sejumlah uang dan kemudian kekasihnya dicabuli oleh empat pemuda dalam keadaan sedang mabuk berat yang berdasarkan pengakuan mereka mengatakan berasal dari Kelurahan Tanjung Tuis, Kecamatan Luwuk Selatan.

Begitu ditelusuri ternyata keempat pemuda tersebut bukan warga Kelurahan Tanjung Tuis.

Aksi nekad ini terjadi Pada tgl 30/03/2014 kurang lebih jam 20.00 dan lokasi kejadian disekitar Bandara Bubung Kabupaten Luwuk Banggai, hal itu dibenarkan oleh dua orang warga yang dengan jelas melihat di Tempat Kejadian Perkara/TKP mengatakan bahwa Kejadian tersebut berlangsung dengan sangat cepat dan akibat peristiwa itu Kelurahan Tanjung Tuis merasa dibuat sangat mencekam.

Warga merasa tidak aman, Hampir seluruh Pemilik rumah di Kelurahan Tanjung Tuis mengosongkan

antara lain,Pengadaan alat peraga/ praktik Pendidikan,berdasarkan rencana kerja Disdik Kota Jambi sekitar Rp.22 milyar,sementara dalam Rencana Umum Pengadaan(RUP) T.A 2013,hanya Rp.12 milyar,ada selisih anggaran Rp.9 milyar. Dari alokasi pengadaan Alat Pendidikan sesuai RUP dimaksud,ada sekitar 79 SD,32 SMP,enam Laboratorium bahasa untuk SMP dengan Alokasi Rp.125 juta,dua SMP dengan Alokasi Rp.250 juta,24 SMA untuk Laboratorium/sains dengan anggaran Rp.100 juta,buku referensi untuk empat puluh SMA/SMK Kota Jambi.

Data pelaksanaan sesuai RKA Dinas Pendidikan Kota Jambi,ada sekitar Rp.9,1 milyar pengadaan Alat peraga/praktik siswa yang termasuk dalam RUP Dinas pendidikan Kota Diduga tidak dimasukkan dalam satuan kegiatan RKA Dinas Pendidikan Kota T.A 2013,dilakukan namun tidak sesuai dengan kuantitas maupun kwalitas dari masing-masing item penerima barang disekolah tersebut.

Hasil Investigasi dilapangan banyaknya sekolah-sekolah tidak tersentuh dengan Dana Alokasi Khusus T.A 2013 silam,hal ini patut diduga ada upaya pengelapan penggunaan anggaran dan mark up harga alat peraga/

praktik siswa Kota jambi tersebut.

Melihat kaburnya penyidikan kasus Dugaan Korupsi Disdik Kota jambi ini,diduga banyak pihak penyidik telah bermain mata dengan pihak Disdik kota. Sudah 90 hari kerja,terhitung mulai tanggal 9 Desember 2013 sampai maret 2014,kasus Dugaan Korupsi ini belum terlihat tanda-tanda siapa yang menjadi tersangka,padahal hasil Investigasi dilapangan seringnya Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi,Rifai dipanggil pihak Kejaksaan,diduga hanya kamuflase untuk menutupi publik bahwasannya kasus Dugaan korupsi Disdik ini sedang berjalan Melihat pengaburan dan permainan dari kasus Penyidikan ini,sumber di kejaksaan mengatakan ada oknum-oknum kejaksaan yang mengambil keuntungan dalam kasus ini. Menurut sumber lagi jelas dalam Kasus ini telah mencoreng wibawa Korps Adyaksa tersebut.”ini jelas-jelas memalukan,dan mencoreng wibawa kejaksaan”ujar sumber tersebut pada BIN. Terkait hal ini publik berharap kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas),untuk memeriksa oknumoknum penyidik di Kejaksaan yang bermain dan menciderai penegakan hukum di Negeri ini,ujar H.Adi suproto ML pada BIN. (TIM)

Ongkang-Ongkang .... dari hal 13

rumah mereka dan juga masyarakat mengungsikan semua istri dan anak-anak mereka dan seluruh harta benda berharga.

Sekitar pukul 21.00 Gabungan Massa dalam jumlah sangat besar yang terdiri dari masyarakat dari tiga Kecamatan yaitu Kelurahan Mendono Kecamatan Kintom ,Kecamatan Nambo Utara dan Selatan dan Kelurahan Bubung Kecamatan Luwuk Selatan telah melakukan

pemblokiran Jalan Trans Sulawesi secara besar-besaran dan akan menyerbu serta membakar habis Rumah Penduduk di Kelurahan Tanjung Tuis.

Setelah ditelusuri dugaan kuat Permasalahan di tiga Kecamatan tersebut sengaja dimanfaatkan oleh segelintir orang yang sengaja memprovokasi dan menunggangi untuk Kepentingan Pribadi atau Politik. (Korwil Sulteng)

tunggal Kajari Jambi Sadaarih Tarigan, SH melalui Kasi Intel Kajari Graham Karya, SH, M.Hum. Kajati Jambi Dr. Syafuddin Kasim, Jaksa Utama Madya angkat bicara dan dengan tegas mengatakan bahwa pihaknya tidak ada mengambil alih kasus dugaan korupsi DAK Kota Jambi, T.A 2013.

Menanggapi penanganan kasus dugaan korupsi DAK Pendidikan Kota Jambi T.A 2013, Feby Timor dari LSM KOMUNAL RI mengatakan, agar para penguasa di Kejari Jambi turut memikirkan nasib kota ini. Jangan hanya sibuk memperkaya diri. Bapak Kajari

yang terhormat, coba belajar memahami makna alat peraga yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di kota ini. Jika alat peraga ini dikorupsi, itu artinya kita sedang menghancurkan basis peningkatan mutu pendidikan dan menempatkan para anak didik menjadi korban utama. Mari kita pakai akal sehat dan naluri, anak-anak masyarakat kota jambi sangat membutuhkan itu dan jangan pernah dirampok hak mereka.

Tangkap pelaku korupsi DAK Pendidikan Kota Jambi. Feby Timor menghimbau dengan sangat antusias. (Ranto).