Edisi 87

Laporan Khusus

Kriminalisasi Terhadap Wartawan

Pelaku masih bebas berkeliaran tanpa tersentuh aparat ....!!

Baca Hal. 13

BERAS RASKIN KABUPATEN GARUT DI JADIKAN AJANG BISNIS Baca Hal. 3

Baca Hal. 6 KETUA DPRD KABUPATEN KENDAL DIDUGA PALSUKAN IJAZAH KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI BATU TIDAK TERSENTUH HUKUM

PROYEK JALAN MARAK DI BATAM TERKESAN SEMRAWUT DAN TERTUTUP

Baca Hal. 9

Baca Hal. 8

di yang pensiun.

Jenderal Polisi Drs. Sutarman (lahir menduduki seJenderal Sutarman tercatat pernah Okto 5 ah, Teng Jawa , harjo Suko u, Wer tahun 2000, dia adalah ala jumlah jabatan penting. Pada ber 1957; umur 56 tahun) adalah Kep ahan Abdurrahman Waolri) Ajudan Presiden RI pemerint Kepolisian Republik Indonesia (Kap menjabat Kapolwiltabes dia , 2013 hid. Kemudian akhir 2004 yang menjabat sejak 25 Oktober sebagai Kapolda Kepri, urut rut-t bertu s opo. Surabaya, lanta menggantikan Jenderal Timur Prad Kapolda Jabar dan KaBam- Kaselapa Lemdiklat Polri, lalu Sutarman dilantik Presiden Susilo rta polda Metro Jaya. bang Yudhoyono di Istana Negara, Jaka setelah diajuIa menjadi calon tunggal Kapolri hoyono kepada 25 Oktober 2013.

Yud bang a- kan oleh Presiden Susilo Bam Sebelumnya ia merupakan Kab September 27 gal tang at, t se- pada DPR-RI pada hari Jum nus Akpol reskrim Mabes Polri yang menjaba alum an usul peng i beris 2013. 2013[4]. Surat yang a DPR, Ketu jak 6 Juli 2011 hingga 24 Oktober Wakil di 1981 itu diterima langsung oleh Dia didapuk sebagai orang nomor satu Ds Priyo Budi Santoso Bareskrim menggantikan Ito Sumardi

KAPOLRI

JENDRAL POL. DRS. SUTARMAN Salah satu oknum sekertaris Camat telah menggelapkan bantuan Raskin di beberapa desa di Kabupaten Ciamis yang saat ini oknum tersebut berdinas di kecamatan Panumbangan hal tersebut segera akan dilaporkan ke pihak yang berwajib

Diduga kuat Bupati Kapuas Hulu Kal-Bar telah melakukan penyuapan dan ‘Money Politic’ kepada KPUD Kapuas Hulu pada Pilkada 2010, hal tersebut terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan tinggi Kal-Bar no. 251/PID/2010/PTK yang akan segera dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

AKBP Sitty Rafda Lubis, SH. MH

Panwas Kabupaten Bandung diduga tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya sehingga banyak mengundang kekecewaan dari beberapa Panwascam, maraknya oknum bermain ‘Money Politic’ disertai hilangnya dana pajak sebesar Rp. 400 juta yang belum disetorkan

Hal. DUKUNG POLWAN BERJILBAB

10

OPINI

EDISI 87

2

Menghitung Upah Buruh Penulis : IWAN MUGIAWAN

BERITA INVESTIGASI NASIONAL Di terbitkan Berdasarkan Undang-undang Pers No 40 Tahun 1999 CV. SANJAYA PUTRA PERKASA CV. BIN TRI MANUNGGAL SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI akte Notaris No : C-637.HT.03.01-TH.2004/34 PENDIRI ARIE CHANDRA AZIZ, SH. DEWAN KEHORMATAN

Drs Fajar Prihantoro, Setiawan, SH. S.sos, DA Suryana SH, Mushadi SH, HA Daros SH, Martohap Marpaung SH MH, Sitty Rafda Lubis, SH, MH. Sujoto, Kusnadi, Tatang Efendy, Ahmad Samran

DEWAN PENASEHAT DR. Nandang Harun, MM, H Adang Sujana Spd MM, Drs Moelyadi Asmayadi, Drs Asep Muhammad Nuh rosid Mpd, S Joko Pramono SH MH, M Ukas, Drs Ngadiran, Drs Darmansyah MM, AA Rachman, SH, Drs. R Wawan, H.Zaenal Aripin, Aang AB, H.Ohan Sujana, Ust. Ayi, Ayi Endan, Dodi Suhendar, SH., Didi D Mihardja S.Pd, Amirrudin, Mashadi KOMISARIS HM SOEBANDI H DADANG SUPRIYATNA Spd MM.MSi PIMPINAN UMUM / REDAKSI ARIE CHANDRA AZIZ ,SH WAKIL PIMPINAN REDAKSI A.MULYADI TEAM WRC Ketua Drs Cecep Suhud Sekjen Henri Siswanto Drs. Zulkarnaen Hud, Umar Hasanudin, SH, Deden Beny.

H, Junjun H, Sp, Iwan Mugiawan, Didin Kamaludin, H Bukori, Wawan Kustiawan, S.Julius, A. Purwanto, D. Firman, Suherland, Asep Gusmawan, Agus Aji marianto, Edi Rustiana, Ridwan

L. Gaol

KETUA LITBANG Lukman NulHakim Iin Solihin, Benny Heryansah, Bambang Muhtar, Yayan Sopiyan, Apid J. Kusumah EDITOR / LAYOUT

Iim Achdiat

STAFF REDAKSI Debi Cintya. E Abu Nibal Santy

BIRO HUKUM Fredy B SH,MH Abas Gayo SH,MH Budi Ramadanus SH Tubagus Denny SH Budi YB Dg Matjora

ALAMAT REDAKSI : JL RANCAEKEK BANDUNG-GARUT KM 25 Gg. Pancasila Cipasir Kabupaten Bandung - Kode Pos : 40394 No HP/Tlp 081398183009 - 081946925444 Email : redaksi_bin1@yahoo.co.id online : www.binpers.wordpress.com Bank BCA No Rekening : 7740228778 A/N – ARIE CHANDRA, SH Bank Mandiri : 1310011381250 A/N IIM ACHDIAT

DAFTAR IKLAN TABLOID BIN HARGA IKLAN FULL COLOR/WARNA 1 1 1/2 1/4 Iklan Iklan

1 1/2 1/4 1/8

1 1/2 1/4

Halaman Cover Belakang Luar Halaman Tengah Halaman Cover Belakang Luar Halaman Cover Belakang Luar Banner Cover Depan Banner Cover Belakang

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

6.000.000,5.000.000,3.000.000,3.000.000,1.250.000,1.000.000,-

HARGA IKLAN BLACK WHITE / HITAM PUTIH Halaman Rp. 3.000.000,Halaman Rp 2.000.000,Halaman Rp. 1.500.000,Halaman Rp. 1.000.000,-

Halaman Halaman Halaman

ADVERTORIAL

Rp. 3.000.000,Rp. 2.000.000,Rp. 1.000.000,-

Akhir-akhir ini media massa ramai memberitakan rencana puluhan ribu buruh yang akan berunjuk rasa di Jakarta dalam rangka memperingati Hari Buruh yang jatuh pada hari ini,1 Mei 2012.

Aparat kepolisian menanggapi serius rencana buruh tersebut sebagaimana disampaikan Kabid Humas Metro Jaya di salah satu surat kabar nasional bahwa Polri akan mengerahkan 16.068 aparat gabungan untuk mengamankan unjuk rasa dan berbagai sarana vital serta simbol-simbol negara. Beberapa tuntutan yang selalu disuarakan buruh antara lain penghapusan tenaga outsourcing, pengupahan layak, dan pemberlakuan jaminan sosial paling lambat 2014.

Dari tiga isu yang sering disuarakan buruh tersebut, dua di antaranya sudah mendapatkan kepastian yaitu tuntutan penghapusan tenaga outsourcing sudah dipenuhi dengan putusan MK Nomor 27/PUU-IX/2011 yang mengabulkan gugatan Didik Suprijadi (LSM Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik Indonesia) terkait penghapusan sistem outsourcing. Sedangkan tuntutan sistem jaminan sosial sudah diatur melalui UU No 40 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Sosial.

Tuntutan buruh yang belum ada gambaran penyelesaian yang baik adalah tuntutan pengupahan layak. Tuntutan ini akan terus disuarakan setiap tahun sehubungan dengan penetapan UMR/K buruh setiap tahun. Masih segar di ingatan masyarakat Indonesia tentang demo buruh yang fenomenal dengan memblokade jalan tol Bekasi dan Tangerang belum lama ini. Meskipun kekisruhan tampak berakhir, ini menjadi bom waktu yang akan meledak kembali pada 2013.

Ada beberapa sebab yaitu: Pertama, kaum buruh merasa bahwa jika negosiasi gagal di perundingan tripartit, perjuangan bisa dilakukan dengan demonstrasi yang mengarah pada tindakan pemblokadean fasilitas umum dan sarana vital lainnya yang akan memaksa pemerintah berpihak pada tuntutan buruh.

Kedua, perhelatan besar Pemilu 2014 sudah tinggal 1,5 tahun lagi, tentu pendulum politik akan berpihak pada pihak-pihak yang memiliki massa besar.

Dengan begitu, partai politik tentu akan

menyuarakan/proburuh dengan sedikit mengorbankan keseksian ekonomi Indonesia yang harusnya dengan predikat investment grade.

Ketiga,nyaris tidak ada terobosan kebijakan yang berarti dari pemerintah yang seharusnya menjadikan kisruh buruh Bekasi sebagai titik awal untuk mereformasi sistem pengupahan tenaga kerja di Indonesia.

Keempat, terlihat sekali pemerintah lebih memprioritaskan politik pencitraan dengan statemen upah buruh minimal Rp2 juta pada 2014 setelah kisruh buruh Bekasi pada 2012. Pemerintah pada beberapa kesempatan mengatakan, sudah tidak waktunya diterapkan politik upah buruh murah.

Pada sisi lain, pengusaha berteriak bahwa tingginya biaya siluman (high cost economy) menuntut upah buruh murah. Banyaknya pungutan mulai uang jago ke ormas, uang keamanan, tingginya biaya perizinan, dan lainnya diklaim pengusaha, jika dihilangkan, dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh secara signifikan.

Perbaiki Sistem Penghitungan Upah Kekisruhan upah minimum kabupaten/kota (UMK) buruh tidak akan pernah berakhir jika model penghitungannya masih menggunakan cara yang konvensional yaitu perhitungan kenaikan diusulkan berdasarkan inflasi, sedangkan hasilnya selalu di bawah kebutuhan hidup layak (KHL). Perwakilan buruh selalu memperjuangkan agar UMK=KHL, sedangkan pengusaha keberatan karena merasa tidak mampu dan jika UMK disampaikan KHL, persentase kenaikan dibanding tahun sebelumnya mencapai puluhan persen.

Terobosan perbaikan sistem penghitungan upah dapat dilakukan antara lain dengan: Pertama, negosiasi UMK tidak dilakukan tiap tahun, tetapi ditetapkan lima tahun sekaligus. Jika terjadi kisruh, hanya berjalan sekali pada tahun pertama dan menghindarkan politisasi momen pilkada.Kedua, mengubah cara

penghitungan UMK yang umumnya didasarkan atas UMK tahun sebelumnya ditambah dengan inflasi dengan menambahkan faktor alpha yang berfungsi untuk memudahkan dewan pengupahan dalam melakukan negosiasi penghitungan UMK. Dengan demikian,nilai UMK=UMK tahun sebelumnya dikali (1+kenaikan inflasi kabupaten/kota+ alpha). Alpha ini adalah koefisien yang ditetapkan melalui keputusan presiden atau keputusan menteri dengan angka alpha mulai dari 0-X%.Besaran alpha berbeda untuk setiap sektornya.

Kenapa perlu alpha, sebagai solusi kebijakan yang melindungi kepentingan pengusaha dan buruh sekaligus dengan adanya kepastian biaya dan kepastian besaran kenaikan upah. Sebagai contoh jika kabupaten pada 2012 upah UMK sebesar Rp1.500.000 dengan inflasi pada 2012 sebesar 6% dan koefisien alpha 4%, pada 2013 upah UMK = Rp1.500.000 X ( 1+0,06+0,04) = Rp 1.650.000.

Melindungi Pengusaha dan Buruh Sesuai survei BPS, pertumbuhan ekonomi setiap sektor usaha dapat diketahui dan besarannya berbeda setiap sektor usaha.Ada sektor usaha yang pertumbuhannya di atas ratarata pertumbuhan ekonomi nasional, namun ada juga yang di bawah pertumbuhan nasional. Mengapa cara perhitungan UMK tidak langsung saja dari UMK tahun lalu ditambah pertumbuhan ekonomi sektoral?

Tentu bagi sektor yang pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata nasional dan bahkan di bawah inflasi akan merugikan bagi buruh,sedangkan sektor yang tumbuh di atas rata-rata nasional jika kenaikan UMK hanya dihitung sesuai kenaikan inflasi, akan menguntungkan pengusaha.

Melalui besaran alpha juga akan memberikan kepastian dan perlindungan bagi pengusaha karena akan terlindungi dari permintaan kenaikan upah yang naik sangat besar seperti kasus di Bekasi yang naik hampir 30%.

Melalui sistem penghitungan upah baru yang baru ini, pengusaha dapat memprediksi kenaikan maksimal UMK beberapa tahun ke depan berdasarkan prediksi pertumbuhan ekonomi dan sektor ekonomi ditambah dengan estimasi inflasi beberapa tahun ke depan serta alpha tertinggi.

Ketika semua biaya bisa dihitung, pengusaha dapat menentukan strategi bisnisnya ke depan. Apalagi jika biaya siluman pada akhirnya bisa diberantas oleh pemerintah, akan menjadi bonus bagi pengusaha.

KOORDINATOR JABOTABEK : Ramsen, Angga, LIPUTAN LINTAS JAWA BARAT - BANTEN : S. Mubarak, Rahmat.T, C. Ardiansyah, Hendra Gondrong BOGOR KOTA & KABUPATEN: Wulandari, Difa, Mamad Komarudin, BAN— DUNG KOTA & KABUPATEN: Neng Windy, Rian Sofyan, Sheny A Haryati, Nilam HG BANDUNG BARAT: Aji, Deny, Wahyu. SUMEDANG : Sri Rusmiati, GARUT : Farida, Ujang Syaripudin, Yuli Triana, Ai Nurlela PANGANDARAN: Ade Jaenal Mutaqin (Korwil 3), Darwin (Biro) JAWA TENGAH : Triyono (Korwil) KENDAL & BATANG: Eko Purwanto (Ka.Biro), Ahmad Kubro JEPARA & PATI: Suyahya, Indro KALIMANTAN BARAT : Tengku Apreandy (Korwil), Fadli (Korlap), Prayetno Jasmo KAPUAS HULU: Yasir Khan KALIMANTAN TENGAH : Misnato (Korwil), Syahrian KALIMANTAN TIMUR : Wawan Hermawan, Hendrika SULAWESI SELATAN: Lukman.H, SH (Korwil) SULAWESI BARAT : Muh.Husain Samar (Korwil), Suyudi (Korlap), M. Yahya BANGKA BELITUNG: Drs Laode Jaya (Korwil), Hadison Siregar (Korlap), Laode Amrin A (Korlip), H. Soehadie Hasan (Biro). BATAM , TANJUNG PINANG & KEPRI : A Rianto (Korwil), Rahmat Pane JAMBI : JH Pardede (Korwil), Herlas (Korlip), Ranto Siburian, SUMATERA UTARA : Drs. Adi Adenin (Korwil) JAWA TIMUR : H.Abdul Mughni, SH.(Korwil), Drs. R. Yulianto (Korlap) MADURA: Ali Usman BALI : Bernard MANADO : Michael, Roy Danista, Vina Nurmala.

Wartawan BIN dalam tugasnya dibekali ID Card, surat tugas dan namanya tercantum dalam BOX REDAKSI

LINTAS JAWA

EDISI 87

3

BERAS RASKIN KABUPATEN GARUT DI JADIKAN AJANG BISNIS Garut –BIN Bukan rahasia Umum lagi bahwa raskin di kabupaten Garut dijadikan ajang bisnis , hal ini dilakukan adanya kerja sama antara oknum kepala desa , para calo juga oknum bulog yang ada.

Dari hasil penyelidikan tim investigasi di lapangan bahwa dalam pengambilan raskin oleh kepala desa yang seharusnya di peruntukan kepada masyarakat namun ini sebaliknya malah di jual kepada para Bandar dengan cara membeli beras tersebut dengan harga yang cukup lumayan , Raskin yang diterima oleh desa-desa di kabupaten Garut, diduga kuat adalah pencurian yang terorganisir.

Hal ini dibuktikan oleh tim Investigasi yang membuntuti truk yang keluar dari gudang yang diduga sebagai tempat dijadikannya untuk mengeluarkan beberapa kilo raskin dari karungnya. Salah satu mobil berjenis truk colt diesel dengan nopol.

D 8875 UB yang dicurigai, terus dibuntuti oleh tim investigasi sampai ketempat tujuan, ternyata betul mereka membawa beras raskin sebanyak 432 karung ke desa Galih Pakuwon yang dikawal oleh sdr.

Tedi oknum petugas dari Dolog.

Saat dimintai keterangan Tedi menjelaskan secara jujur sambil memperlihatkan surat jalan/ Faktur yang berisi penugasan untuk mengawal pendistribusian beras raskin sebanyak 432 karung x 15 Kg perkarung, ke desa Galih Pakuwon Kec. Limbangan Kab. Garut. Saat dikonfrontir dengan perangkat desa dan petugas yang mengirim untuk dilakukan uji coba agar ditimbang beberapa buah karung untuk dijadikan contoh, ternyata terbukti hanya ada 13 Kg setiap karungnya. Hal ini ternyata di akui oleh Tedi yang telah melakukan penyusutan digudang bersama rekanrekan dari truk yang akan mengirimkan ke tujuan masing-masing. “ Saya akui adanya peluang berbuat tidak jujur itu karena ada rangkaian kendali pemain Raskin serta melibatkan oknum anggota Polres Garut,” tegas Tedi.

Jelas hal ini sangat memprihatinkan pihak desa “ Saya sangat prihatin semenjak saya belum menjadi kepala desa staf desa sering menyampaikan keluhan adanya pe-

nyusutan kiriman raskin setiap karungnya, bahkan hal ini terjadi dari tahun 2004 sehingga warga penerima manfaat seringkali mengeluhkan karena raskin disamping tidak berkualitas ditambah timbangannya kurang. Padahal saya sebagai kepala desa merasa bertanggung jawab untuk memenuhi nilai yang dibayar ke pihak dolog,” ungkap Asep. S kades desa Galih Pakuwon.

Masih menurut Asep, jika hal ini terus berlarut-larut, sikap saya tidak akan menyalahkan pihak lain diluar dolog, karena pihak dolog-lah yang harus bertanggungjawab jangan sampai cuci tangan dalam masalah raskin. Ada pepatah mengatakan tidak ada prajurit yang salah, peribahasa ini sangat pantas jika ditujukan kepada kepala sub gudang dolog perwakilan Kabupaten Garut.

Lanjut Asep “ Saya meyakinkan perbuatan yang merugikan negara dan menelantarkan rakyat miskin dalam hal ini bukan dari musibah, tetapi faktor kesengajaan karena diduga kuat adanya preman-preman yang memanfaatkan beras raskin untuk memperkaya diri, bahkan sudah menjadi rahasia umum untuk di Kabupaten Garut khususnya, masalah beras raskin sudah ditunggangi oleh oknum-oknum aparat yang ikut serta dalam melakukan kejahatan itu ,” tuturnya.

Salah seorang perangkat desa yang hadir mendampingi kades, dia ikut angkat bicara dengan tegas menyampaikan “ saya mohon kepada pihak yang berwajib agar diberantas para tikus raskin yang berkepala besar sehingga tidak ada lagi kasus-kasus pencurian raskin, serta kami menyampaikan atas nama masyarakat miskin kabupaten Garut, pihak Dolog agar memberikan beras yang berkualitas tidak seperti yang kami terima hari ini dan sebelumnya”.sampai saat ini tim masih melakukan investigasi kepada pemerintah terkait agar hal tersebut jelas sangat merugikan para masyarakat kecil sementara bantuan beras raskin tersebut adalah program pemerintah yang tak bisa di rubah dalam Keputusan Presiden . (TIM WRC)

1. Lokasi Gudang dan Truk yang keluar masuk gudang Kepala Desa Galih Pakuwon

2. Penurunan Raskin yang akan di susutkan jumlahnya dan penurunan saat ditempat ditujuan

3. Uji coba timbang, ternyata Raskin menyusut 2Kg /karungnya

Kisah Heroik Teknisi Kereta Sebelum Tewas Terbakar

Dia sudah masuk gerbong penumpang tapi balik lagi ke ruang masinis.

Sofyan Hadi. Pria muda berusia 21 tahun ini hanya orang biasa. Namun keberaniannya menyelamatkan penumpang dan merelakan nyawa sendiri melayang dalam kecelakaan kereta tragis di Bintaro, Jakarta Selatan, mengharumkan namanya, meski tanah basah menutupi jenazahnya, Selasa malam 10 Desember 2013.

Surya Putra, sepupu almarhum Sofyan, menceritakan perbincangan keluarga dengan manajemen PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) yang datang melayat ke rumah duka. Staf KCJ mengatakan, Sofyan adalah pahlawan. Dia memilih menunaikan tugasnya ketimbang menyelamatkan diri sendiri.

Sofyan berada di kabin masinis bersama masinis Darman Prasetyo dan asisten masinis Agus Suroto ketika kereta rel listrik Serpong-Tanah Abang melaju Senin siang itu, 9 Desember 2013.

Mendekati perlintasan kereta di kawasan Bintaro, terlihat bahaya menghadang. Truk tangki Pertamina ada di tengah lintasan rel.

Masinis pun meminta Sofyan menyuruh para penumpang di gerbong paling depan mundur ke belakang karena kereta akan menabrak truk tangki itu. Dalam hitungan detik waktu yang ter-

sisa, Sofyan keluar dari kabin masinis dan memerintahkan penumpang mundur sambil berpegangan pada tiang atau kursi penumpang.

Saat itu penumpang sulit bergerak karena gerbong khusus wanita yang berada di bagian paling depan rangkaian amat penuh dan mereka saling berdesakan. Sofyan terus memerintahkan mereka untuk mundur.

Soryan kemudian melihat ada anak kecil di gerbong depan. Dia langsung membawa anak itu bergeser ke gerbong belakang.

Sofyan sempat mundur sampai gerbong ketiga demi menyelamatkan anak yang tak dikenalnya itu.

Saat itu, bisa saja Sofyan diam di gerbong itu. Toh dia tahu tabrakan tak bakal terhindarkan. “Tapi dia tidak mau meninggalkan masinis dan asisten masinis yang ada di ruang kemudi. Dia lari lagi balik ke depan, ke kabin masinis. Padahal kalau dia mau, dia bisa loncat cari selamat waktu berada di gerbong tiga. Tapi sepertinya dia tidak mau meninggalkan tanggung jawabnya,” kata Surya.

Ketika Sofyan sudah kembali ke kabin masinis, tabrakan dahsyat pun terjadi. Api berko-

bar melalap kabin masinis dan gerbong pertama kereta. Sofyan dan kedua rekannya tewas seketika. Jasad mereka ditemukan bertumpukan di kabin masinis.

Keluarga ikhlas

Keluarga ikhlas melepas kepergian Sofyan. Mereka bersyukur atas banyaknya perhatian yang diberikan pada Sofyan. Sejak kecelakaan terjadi hingga proses pemakaman, banyak orang yang

membantu.

“Seluruh pihak, mulai dari PT KAI tempat Sofyan bekerja sampai asuransi, semua datang. Dirut KAI bahkan datang langsung.

Mereka tak lepas tanggung jawab,” ujar Supriatna, paman Sofyan, di rumah duka di kawasan Bekasi Timur.

“Keluarga sudah ikhlas atas kematian ini. Rezeki dan maut itu kuasa Allah.

Kalau tidak ikhlas, berarti kami tidak percaya Tuhan,”

kata dia.

Sebagai bentuk penghargaan tinggi KAI atas dedikasi Sofyan, keluarga Sofyan yang ingin bekerja di KAI bisa langsung masuk tanpa tes. “Sofyan bisa saja memilih tidak kembali ke kabin masinis setelah memperingatkan penumpang. Tapi ia justru balik lagi membantu rekan-rekannya.

Saya sendiri belum tentu sanggup dalam kondisi seperti itu harus menentukan pilihan akan bagaimana,” ujar Direktur Utama KAI, Ignasis Jonan.

LINTAS JAWA

LSM FORMAT KALIWUNGU GRUDUK KOMISI C DPRD KABUPATEN KENDAL BAMBANG SUKINDRO koordinator LSM FORMAT menolak adanya praktek Privatisasi Perijinan yang berdampak pada monopoli kepentingan kelompok terhadap praktek perijinan yang sangat mengusik rasa keadilan BIN Kendal (13/13), Ketua LSM FORMAT yang di koordinatori oleh BAMBANG SUKINDRO, SE,M.Si. masyarakat Desa se kaliwungu dan sekitarnya, mana yang terkait program pembangunan pemerintah kabupaten Kendal, khususnya tentang tata kelola atau rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Kabupaten Kendal yang telah menetapkan wilayah Kecamatan kaliwungu sebagai obyek pelaksana program percepetan industri , serta secara geografis menjadi lokasi penopang timbulnya potensi dan daya dorong perekonomian.

Dalam program pembangunan tersebut banyak menyangkut operasi dan kegiatan sarana dan prasarana industrial yang terpusat di kecamatan kaliwungu, pada khususnya masyarakat Desa se kaliwungu yang di koordinatori oleh BAMBANG SUKINDRO hanya menginginkan agar dalam pemaknaan fisik dan infrastruktur lebih dari itu juga akan memberikan kemanfaatan prioritas jauh lebih besar bagi masyarakat Desa

se kaliwungu dan sekitarnya.

Koordinator LSM FORMAT BAMBANG SUKINDRO, SE,M. Si bersama elemen masyarakt dan beberapa organisasi lainnya bersamaan dengal hal tersebut juga telah mempertegas adanya peran,fungsi dan tanggung jawab terhadap warga kaliwungu untuk berpartisipasi menciptakan kemanfaatan dan melahirkan daya ungkit ekonomi sosial yang terbuka untuk umum khususnya masyarakat Kabupaten Kendal.

BAMBANG SUKINDRO koordinator LSM FORMAT menolak adanya praktek Privatisasi Perijinan yang berdampak pada monopoli kepentingan kelompok terhadap praktek perijinan yang sangat mengusik rasa keadilan, yang akan berdampak hilangnya jaminan kepastian investor oleh calon investor baru. Dengan demikian akan turut merampas harapan atau peluang masyarakat atas penawaran dan potensi sumber kemanfaatan lainnya.

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Kendal H.MUNAWIR S.Sos mengatakan dalam audensi tersebut bahwa komisi C pada

umumnya tidak mengetahui siapa saja yang menjadi investor hanya sebatas mendengar saja, ketika pertemuan investor dengan beberapa komisi yang ada di DPRD Kabupaten Kendal hanya komisi C yang tidak diberitau dalam hal investor.

H.MUNAWIR Ketua Komisi C menegaskan kepada LSM FORMAT elemen masyarakat dan Organisasi lainnya bahwa komisi C belum mengeluarkan ijin AMDAL. Untuk pertemuan yang akan datang Komisi C siap menghadirkan beberapa pejabat yang berkepentingan dengan pembangunan Kawasan Ekonomi Kusus Kabupaten Kendal agar bisa menjelaskan kepada masyarakat, Organisasi yang tergabung dan LSM Format , komisi C yang di ketuai H.MUNAWIR sangat mendukung program yang di sampaikan masyarakat melalui LSM FORMAT dan beberapa Organisasi lainnya saat audensi dan siap membantu dan berpartisipasi demi kepentingan masyarakat pada umumnya Khususnya Kabupaten Kendal. (Eko)

SUNGAI CIKUYA JEBOL

Menyebabkan puluhan sawah rusak parah tertutupi sampah dan terlihat seperti danau.

Hujan deras yang terjadi sejak senin sore 9 desember 2013 khusuhnya di beberapa daerah di Cicalengk. Menyebabkan sungai cikuya kembali jebol, sungai dengan kedalaman hamper 2m dan lebar 5m itupun hampir tidak kuat menahan derasnya air sungai itupun jebol sepanjang 10m dan air langsung berbelok ke persawahan. Menyebabkan puluhan sawah rusak parah tertutupi sampah dan terlihat seperti danau.

Bukan hanya sawah airpun naik kejalan raya cikuya – majalaya menyebabkan puluhan rumah di

dua RW yaitu Rw 02 dan 03 terendam setinggi 1m.

Hujan yang terjadi senin dan kamis sore adalah yang ketiga kalinya yang menyebabkan sungai cikuya kembali meluap yang akhirnya jebol. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian materi di perkirakan ratusan juta karena hampir semua petani ikan mengalami kerugian dan hanya bisa pasrah.

Salah satu pemilik kolam ikan Dede Sugandi hanya bisa pasrah melihat kolamnya hancur bahkan ia mengatakan baru dua hari di Tanami ikan dan rencananya akan di sewakan

untuk pemancingan . Saat di konfirmasi kepala Desa Cikuya sedang tidak di tempat, membantu kerja bakti pengambilan bambu untuk penahan sungai yang jebol. Sampai saat ini penanggulangan sungai hanya dilakukan secara gotong royong dan dengan bantuan dari swadaya masyarakat.

Sedang petugas dari DPBD setelah meninjau lokasi akan mengajukan bantuan bersama desa ke kabupaten Bandung Guna penanggulangan sungai cikuya kata Cecep yang juga ketua PPIP Desa Cikuya (A.G)

EDISI 87

4

Pekan Olahraga Pelajar Antar Wilayah Tim dari kab. Bandung berhasil lolos dalam cabang bola basket putra serta bola voly putri

Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Antar Wilayah (POPWIL) yang di ikuti beberapa kabupaten yang dilaksanakan pemerintahan kab. Garut, dalam babak kualifikasi tim dari kab. Bandung berhasil lolos dalam cabang bola basket putra serta bola voly putri.

Keberhasilan tim pelajar Kab. Bandung dalam pekan olahraga pelajar tentunya merupakan sebuah prestasi yang harus dibang-

gakan, di tengah merosotnya prestasi Kab.Bandung di bidang olahraga sepak bola di kancah Nasional. Diharapkan keberhasilan tim basket putra dan bola volly putri dapat kembali mengharumkan nama kab.Bandung di tingkat Jabar ataupun Nasional.

Tentunya dengan pembinaan di setiap kecamatan untuk melahirkan bibit-bibit baru disemua cabang olahraga.(A.G)

LINTAS JAWA

EDISI 87

5

KETUA DPRD PATI RESMI GUGAT SK GUBERNUR JAWA TENGAH Pati - BIN, Ketua DPRD, bersama Ketua Komisi II dan Ketua Komisi III DPRD Pati, resmi mengajukan gugatan ke Penga-

dilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah, yang memecatnya sebagai anggota DPRD

GOLKAR TARGETKAN PEROLEH KURSI DI DUA DAPIL Pati - BIN, Partai “Kami juga tidak hanya mendapat 5 Golongan Karya kursi total perolemuluk-muluk, han 56.569 suara.

(Golkar) Kabu“Dapil II dan paten Pati masih namun sudah mengandalkan Dapil V. Dapil II melalu kajian perolehan kursi di itu Tayu, dan Dapil dua daerah pemilidan perhitungan. V itu Kayen. Dasar potensialnya mehan (Dapil), pada Melihat situasi, mang disitu, karePemilu Legislatif kondisi dan peta na caleg-calegnya 2014 mendatang. Di dua dari lima dapil, pengin jadi semua. perpolitikan di Golkar menargetDari dasar itulah Pati" kami menyadari ke kan memperoleh 4 kuatan itu,” kata kursi.

Adji Sudarmadji.

Partai Golkar Kabupaten Pati, tetap optimis Namun meski demikian, kata perolehan kursi di DPRD KaAdji Sudarmadji, angka 11 kursi bupaten Pati pada Pemilu 2014 tersebut bukanlah angka maksimendatang meningkat. Optimal. Namun sebagai batas minimisme Partai Golkar itu, bermal yang harus dicapai Golkar dasarkan kajian yang realistis, Pati, yang diasumsikan 70 persen dari perolehan kursi pada Pemilu suara sah.

Legislatif sebelumnya. Terutama “Kami juga tidak muluk-mudikantong-kantong suara Parluk, namun sudah melalu kajian tai Golkar di daerah pemilihan dan perhitungan. Melihat situasi, (Dapil II) dan Dapil V. kondisi dan peta perpolitikan Disela-sela temu caleg di Gedi Pati. Tapi kalau teman-teman dung Korpri Pati Jalan Agil di propinsi menargetkan lebih, Kusumadiyah Nomor 1 Kamis kami jadikan suport agar lebih siang, 12 Desember 2013, Ketua terpacu,” terang Adji.

DPD Partai Golkar Kabupaten Kegiatan temu caleg tersebut Pati, Adji Sudarmadji mendiikuti 819 undangan, diantarangatakan, Partai Golkar di Kabuya 401 caleg DPRD Pati, undanpaten Pati menargetkan 11 kursi gan unsur pengurus Golkar Pati, pada Pemilu 2014 mendatang, serta beberapa anggota DPRD dari Pemilu 2009 lalu, yang Propinsi dan DPR RI.( Indra BIN)

Kabupaten Pati. Mereka telah mendaftarkan gugatannya ke PTUN Semarang, Kamis pagi, 12 Desember 2013.

Gugatan Ketua Dewan dan dua Ketua Komisi di DPRD Pati itu, telah diregister (didaftar) PTUN Semarang, dengan No. 91/ Gugatan/2013/PTUN.Smg, tertanggal 12 Desember 2013. Gugatan itu sebagai upaya hukum Sunarwi (Ketua Dewan), Mudatsir (Ketua Komisi II) dan Irianto Budi Utomo (Ketua Komisi III), terkait dengan keabsahan pemecatannya sebagai anggota DPRD Pati. Selama proses gugatan itu, Sunarwi Cs, menunjuk kuasa hukum dari LBH Teratai Pati, Pengacara Nimerodin Gule, SH, MH. Saat jumpa pers di rumah makan Kembangjoyo Pati, Sunarwi Cs melalui Kuasa Hukumnya, Pengacara Nimerodin Gule, SH. MH menilai, Gubernur Jawa Tengah telah melakukan pelang-

kerusuhan, konflik, dan kekacauan,” kata Neta.

Melebarnya aksi kerusuhan di lapas tersebut, dinilainya menggambarkan betapa buruknya pembinaan lapas yang dilakukan pemerintah.

Jika dicermati, kata Neta, tingkat kesenjangan sosial begitu tinggi.

"Jurang sosial antara yäng kaya dengan yang miskin semakin melebar dari hari ke hari,” terangnya.

Menurutnya, kecemburuan sosial menjadi ancaman serius bagi keamanan di lapas. “Uang telah menjadi 'Tuhan' di lapas.

Orang-orang yang berduit selalu mendapat keistime-

kanisme pemberhentian setiap anggota DPRD sudah jelas di PP No. 16/2010.

“Mekanismenya DPC mengajukan PAW ke DPRD, kemudian hasil pembahasan DPRD diusulkan ke Bupati, selanjutnya Bupati mengusulkan ke Gubernur.

Dasar inilah menjadi dasar untuk memecat, tapi ini tidak dilakukan. Jadi Gubernur keliru, dan terlalu bernafsu dia, karena dia orang PDI Perjuangan, tapi dia lupa. Kalau dia seorang Gubernur,” tegas Pengacara dari LBH Teratai Pati.

Setelah dipecat dari keanggotan PDI Perjuangan, Sunarwi, Mudatsir, dan Iranto Budi Santoso, bergabung ke Partai Hanura, sebagai calon legislatif pada Pemilu Legislatif (Pilleg) 2014 mendatang.( Indra BIN)

DUA OKNUM APARAT

TERJARING OPERASI PEKAT SAAT BERJUDI

Pati-BIN, Jajaran Polres Pati menahan dua oknum Polisi, saat melakukan operasi penyakit masyarakat (Pekat) di wilayah Kecamatan Trangkil. Kedua oknum itu, ketangkap basah ketika bermain judi.

Dua oknum Polisi, masing-masing anggota Polda Metro Jaya, dan anggota Polres Pati. Keduanya saat ini, masih meringkuk di sel tahanan Mapolsek Wedarijaksa, untuk menjalani proses hukumnya.

Kapolres Pati, AKBP Bakharuddin Muhammad Syah, M.Si membenarkan, pihaknya telah menangkap basah dua oknum polisi yang kedapatan bermain judi, saat Polsek Wedarijaksa melakukan operasi penyakit masyarakat (Pekat) di wilayah Kecamatan Trangkil, Sabtu pekan lalu, 8 Desember 2013.

“Saya tidak pandang bulu, silahkan dicek di sel Kantor Polisi.

Apakah mereka, seorang dari Polda Metro Jakarta, dan seorang anggota Polres Pati, saya lepas?.

Tidak. Tetap kita sama. Dimuka hukum, adalah sama keduduk-

Uang Sudah Jadi "Tuhan" di Lapas Kerusuhan demi kerusuhan yang terjadi di lapas, menunjukkan bahwa pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM telah gagal melakukan pembinaan di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Hal itu diutarakan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, menanggapi ulah para tahanan yang membakar Lapas Kelas IIA Palopo, Sulawesi Selatan, Sabtu siang kemarin.

“Kasus kerusuhan Lapas Palopo menunjukkan bahwa kerusuhan tidak hanya monopoli atau terjadi di lapas kota-kota besar, lapas di kota-kota kecil juga mulai dilanda

garan hukum, terkait terbitnya SK pemecatan kepada ketiga kliennya sebagai anggota DPRD Kabupaten Pati. Khususnya pasal 103 ayat 3 dan 8 PP Nomor 16/2011 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD. “Kami akan menguji di Pengadilan, kami yakin bahwa putusan Gubernur menerbitkan SK Pemecatan terhadap klien kami adalah keliru. Karena keliru, kami yakin gugatan akan bisa dimenangkan.

Karena ada upaya hukum dari perkara ini, maka saya katakan, ketiga klien kami masih berstatus sebagai anggota dewan. Dan Sunarwi masih sebagai Ketua Dewan,” terang Nimerodin Gule, SH. MH. Untuk memberhentikan anggota dewan, kata Nimerodin Gule, semestinya Gubernur mengacu pada peraturan perundangundangan yang ada. Karena me-

waan dan bisa berbuat apa saja. Para petugas lapas seperti tidak berdaya dalam menghadapi para napi yang memiliki uang,” tudingnya.

Sebaliknya, napi yang tidak mempunyai uang selalu mengalami diskriminasi dan diperlakukan tidak adil.

"Sementara belakangan ini lapas dibanjiri napi narkoba dan napi korupsi, yang notabene banyak uang dan bisa mengatur segalanya. Kecemburuan dan kesejangan inilah masalah utama di lapas yang kerap memicu konflik yang akhirnya berbuah kerusuhan," tutup Neta.

(Tim)

kannya, untuk patuh pada hukum. Ini negara hukum, dan sanksinya lebih berat. Karena aparat yang tahu hukum, kenapa harus melanggar, yang seharus-

“Saya tidak pandang bulu, silahkan dicek di sel Kantor Polisi.

Apakah mereka, seorang dari Polda Metro Jakarta, dan seorang anggota Polres Pati, saya lepas?"

nya adalah membasmi atau meniadakan perjudian itu,” jelasnya.

Kapolres AKBP Dr. Bakharuddin Muhammad Syah menegaskan, pihaknya tidak mengistimewakan perlakuan kepada oknum tersebut. Semisal mempersilahkan yang bersangkutan malam hari.

"Karena kita sadar masyarakat saat ini, sedang meneropong, Polres Pati bener-bener serius apa tidak. Ini bukan gebrakan, tapi ini harus kita lakukan karena sudah saking parahnya wilayah Pati. Tujuan polisi untuk membangun Kamtibmas, bukan untuk terkenal atau pura-pura malah capek,” kata Kapolres Pati.

Kapolres Pati, AKBP Bakharuddin Muhammad Syah, M.Si berharap, masyarakat untuk sadar terhadap aturan dan ketentuan hukum yang ada, untuk terciptanya ketertiban dan keamanan masyarakat (Kamtibmas).(Indro BIN)

JPU kasus korupsi PDAM Kab. Bogor diduga “nego” dengan terdakwa LintasJabar–BIN. Ketua Umum L-KPK PANRI Bersama Tim telah mendatangi Kejati Jabar untuk melaporkan Oknum Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang berinitial Nsrn. Oknum JPU tersebut yang diduga telah mendatangi rumah H.Memet Gunawan, SE yang tak lain adalah Dirut PDAM Kab. Bogor saat ini menjadi “tersangka” Kasus Korupsi di PDAM Kab. Bogor.

Informasi ini diberikan langsung oleh salah satu anggota keluarga H. Memet itu sendiri dan mengatakan bahwa oknum JPU tersebut datang kerumahnya dan mencoba “Nego” dengan

membocorkan Rencana Tuntutan (RENTUT) terhadap tersangka untuk mengurangi hukuman saat putusan Hakim. Tidak dijelaskan berapa jumlah yang diminta oleh oknum JPU tersebut, namun yang jelas hal ini telah menambah catatan buram sistem Peradilan dinegara kita. seperti yang diungkapkan oleh Ketua Umum L- KPK PANRI ” bersama tim jabar Masalah ini telah kami laporkan ke Kejati (satgas ) pihak Kejati Jabar dalam hal ini di mohon cepat tanggap dengan adanya oknum jaksa yang di anggap telah melanggar kode etik dalam permasalahan ini jelas nama lembaga kejaksaan menjadi hal yang tidak baik namanya karna olah oknum kejaksaan mengotori sistem peradilan di Negara kita, karena sudah jelas melakukan tindak pidana rencana suap menyuap”.

Sampai berita ini diturunkan Tim media Berita Investigasi Nasional bersama Ketua Umum L-KPK PANRI bersama tim tetap akan melakukan pengawasan dalam kelanjutan sidang juga dan terus memantau kasus ini. (Tim)

LINTAS JAWA

EDISI 87

6

KETUA DPRD KABUPATEN KENDAL DIDUGA PALSUKAN IJAZAH Kendal, Media BIN Ketua DPRD Kabupaten Kendal Hj.ANIK KASIYANI S.Sos dari fraksi GOLKAR periode 2009 – 2014 di duga memalsukan ijazah SMA nya untuk melengkapi data-data pencalonan anggota DPRD Kab Kendal periode 2009-2014 agar bisa masuk ferivikasi daftar calon tetap. Hasil investigasi Media BIN berdasarkan Surat Keterangan bernomor : 069/-1.851.622 tentang Peserta Ujian Nasional SMA Karya Nasional Menginduk di SMA Negeri 36 Jakarta surat keterangan tersebut di keluarkan pada tanggal 26 Juli 2013 yang ditanda tangani kepala sekolah Drs. H. Imran Matroji AS,MM dengan NIP 196208051989031007 Pembina Utama Mida Gol IV/C. SMA Negeri 36 Jakarta.

Berdasarkan data Tanda Terima STTB siswa SMA Karya Nasional Tahun pelajaran 1986/1987 yang Ujian Nasional menginduk di SMA Negeri 36 Jakarta dengan data yang ada , bahwa pemilik STTB jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial dengan Nomor : 01.OC.Oh 0702038 adalah SUPRIYOGI dari data Tanda Terima STTB terlampir.

Surat itu juga ditanda tangani Kepala Bidang SMP/SMA Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian. Budianto dengan NIP 196205271989101001. serah terima STTB itu juga diketahui di buat di Jakarta tertanggal 6 juni 1987, dike­tahui SMA Karya Nasional

itu menginduk di SMA 36 Jakarta. Berdasarkan Surat Keterangan Lapor Diri dari Polsek Sukorejo Kendal No.Pol.LKB/690/ VII/2008/SEk tanggal 28 Juli 2008 menerangkan bahwa Hj.Anik kasiyani, S.sos bahwa dirinya telah kehilangan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Asli SMA tahun 1987 Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial dengan Nomor Seri Ijazah/STTB: 01.0C.0h.070238 dari arsib sekolah SMA Karya Nasional Potang di Kecamatan Pulogadung, Kotamadya Jakarta Timur DKI Jakarta dengan Nomor Daftar Induk Sekolah : 263. .

Dari beberapa komunitas kendal ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SKPT)

TEMPAT PROSTITUSI DI PAMUGARAN PANGANDARAN DI OBRAK ABRIK

“

Di saat anggota kepolisian dan Satpol PP kerap kesulitan membubarkan tempat hiburan malam yang berada di blok Pamugaran, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, tapi tidak demikian dengan sejumlah ibu-ibu pengajian ini.

BIN,Sedikitnya 200 ibuibu pengajian yang juga warga Dusun Padasuka, Desa Wonoharjo, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten, Pangandaran, Sabtu (7/12), ‘mengobrak-abrik’ sejumlah kafe hiburan malam yang diduga kerap

dijadikan tempat prostitusi.

Alhasil, ibu-ibu ini berhasil mengusir sejumlah wanita malam yang diduga Pekerja Seks Komersil (PSK) dari tempat hiburan tersebut.

Ratusan ibu-ibu ini ketika datang langsung membuka paksa setiap kafe yang berada di blok Pamugaran.

Ketika mendapati wanita di dalam kafe tersebut, ibuibu pengajian ini langsung mengusir wanita tersebut.

Menurut Ukarnisah, koordinator aksi, tindakan yang dilakukan oleh ibuibu pengajian ini kerena kesal dengan keberadaan tempat hiburan malam tersebut. Selain suara musik dari kafe tersebut kerap menimbulkan bising, juga mereka tidak mau kampungnya tercoreng oleh aktivitas prostitusi di tempat

hiburan tersebut.

“Kami sebenarnya sudah melakukan dialog dengan pihak pengelola tempat hiburan. Saat itu kami meminta agar kafe-kafe maksiat yang berada di kampung kami segera dibubarkan.

Tapi permintaan kami tidak digubris, “ tegasnya.

Ukarsinah menambahkan, sebelum digelar aksi ini, warga pun sempat memberikan peringatan sebanyak tujuh kali. Peringatan itu isinya agar tempat hiburan malam tersebut segera ditutup.“Tapi tetap saja tidak didengar. Akhirnya kami terpaksa sekarang mendatangi tempat hiburan ini agar penghuninya segera angkat kaki dari kampung kami, “ tandasnya. (*/AJM)

Polda Jateng laporan tersebut diterima dan teregister resmi LP/B/391/XI/2013/Jateng/ Reskrimum yang di tanda tangani Kepala Siaga III SPKT Polda Jawa Tengah, Kompol Kusnadi. Pada laporan tersebut Mereka menduga Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

dengan Nomor seri ijazah/STTB 01.OC. Oh 0702038 dari SMA Karya Nasional. Kecamatan Pulogadung kotamadya Jakarta Timur DKI Jakarta milik Anik kasiyani melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur Pasal 263 dan 266 KUHP. (BIN Kendal).

AHER Mencoba Batik Khas Pangandaran Pangandaran - BIN, Sebagai Daerah Otonom Baru (DOB), Kabupaten Pangandaran telah memiliki batik khas Pangandaran. Batik tersebut didesain sendiri oleh Penjabat Bupati Kabupaten Pangandaran Endjang Naffandy.

Sebagai tanda kasih atau

cinderamata, Endjang memberikan batik dengan merek NAFF itu kepada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan ketika melakukan kegiatan kukurusukan di Pantai Timur Pangandaran, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangadaran, Rabu (4/12/2013).

“Saya bangga Kabupaten Pangandaran telah memiliki batik daerah. Padahal, baru saja menjadi DOB,” jelasnya.

Batik itu sendiri mencirikan Kabupaten Pangandaran. Yakni, ada motif dan gambar pohon kelapa, rumput laut, ombak. Kemudian, ikan, udang, cumi, dan siput. Hingga kini, sudah ada dua motif yang Endjang buat. Yakni dengan dasar biru, dan hijau. (* / AJM)

LIMA DESA DI KEC MARGOYOSO Disambangi Banjir Bandang

(Pati, Margoyoso) Sebagian warga di lima desa di Kecamatan Margoyoso, terlanda banjir bandang, Jumat siang, 13 Desember 2013. Banjir bandang tersebut terjadi akibat luapan air dari dua sungai yang melintasi diwilayah kecamatan tersebut.

Ratusan rumah warga di Desa Ngemplak Kidul, Desa Bulumanis Kidul, Desa Sejarjalak, Desa Cebolek, dan Desa Kajen Kecamatan Margoyoso, tergenang air dengan ketinggian bervariasi akibat banjir bandang. Lokasi terparah yang terkena limpasan banjir bandang di Dukuh Cebolek Kidul, Desa Cebolek. Di lokasi ini, ketinggian air mencapai 1 meter.

Muji warga Desa Bulumanis Lor mengungkapkan, limpasan air yang datang tiba-tiba dari arah selatan ke utara terjadi sekitar pukul 12.30. Saat itu, curah hujan yang turun tinggi.

“Airnya datang tiba-tiba, jadi tidak ada

persiapan. Penyebabnya curah hujan yang turun tinggi, sekitar pukul 12.30,” ujar Muji.

Andi warga Desa Sekarjalak mengatakan, banjir mulai masuk ke desanya, sekitar pukul 15.00, dengan ketinggian air antara 50 sampai 60 cm. Karena daerah diatasnya jebol dan kebanjiran lebih dulu.

Bukan hanya rumah-rumah warga, luapan air bercampur lumpur juga mengakibatkan jalur lalulintas dari Pati – Tayu dan Juwana – Tayu, macet total dalam beberapa saat, karena badan jalan tergenang air bercampur lumpur dengan ketinggian 20 sampai 30 centimeter.

Semua ruangan Rumah Sakit Islam (RSI) Kajen Margoyoso, juga kemasukan dan tergenang air dengan ketinggian air 10 sampai 20 cm, menyusul jebolnya tembok dibagian belakang masjid hingga lingkungan rumah sakit sepanjang 20 meter.

“Semua ruang tergenang, termasuk ruang UGD dan loket. Meski demikian, pelayanan rumah sakit masih berjalan normal, dan seluruh karyawan/karyawati kerja bakti membersihkan lumpur,” ujar

Ira resepsionis RSI Kajen.

Gedung Kantor Pos yang ada di Jln. Juwana – Tayu KM 7-8 Margoyoso, juga turut tergenang.

Camat Margoyoso, Suhartono saat ini telah memerintahkan perangkat desa di kelima desa yang dilanda banjir, untuk melakukan pendataan kerugian yang dialami warganya.(Indra BIN)

KEPRI & BATAM

EDISI 87

7

MASYARAKAT MINTA POLRESTA BARELANG Kapolri, Panglima TNI dan JARING KENDARAAN Penegak Hukum Harus Tegas Operasi Zebra 2013

BATAM-BIN. Jajaran Polresta Barelang melakukan kegiatan Operasi Zebra 2013 (7/12/13) di simpang Kepri Mall menuju Nagoya. Dalam kegiatan Operasi Zebra menurut Erisman Polresta Barelang mengamankan beberapa kendaraan Roda Dua dan Roda Empat, dalam hal Operasi Zebra kita malakukan secara prepentif terhadap kelengkapan bermotor dan juga kita mengamankan kendaraan yang menggunakan Nomor Polisi yang tidak sesuai peraturan atau standar yang telah ditetapkan Kepolisian Republik Indonesia. Kita juga terus berupa menerapkan suatu peraturan yang ada salah satu contoh Lakalantas yang terjadi beberapa bulan lalu di kawasan industry, masih kita cari pelaku-

nya dan apabila berhasil kita tangkap akan kita proses sesuai Undang-undang yang berlaku .

Wadirlantas Polda Kepri AKBP M. Pratama diruang mengatakan Polda Kepri melakukan Operasi Zebra 2013 di seluruh Satwil Polda Kepri sampai Satwil Lalulintas Polresta. Dalam hal ini Polda Kepri melakukan razia secara prepentip atas kelengkapan kendaraan berkendaraan di jalan raya.

Dalam hal kendaraan Dinas yang diganti ke plat Hitam biasanya pengunaan kendaraan tersebut melapor dan menyebutkan batas pengunaannya, plat Dinas diganti plat Hitam tidak diperbolehkan untuk urusan pribadi seperti mengantarkan anak atau keluarga karena mobil tersebut secara umum pasti kita tau fasilitas yang digunakan. Dalam bentuk lain plat kendaraan ada juga dikeluarkan yang bersifat rahasia biasa digunakan Badan Intelijen dan bagi masyarakatpun dapat mambuat pengaduan kepada pihak Kepolisian.

Sementara Wakapolri Komjen Pol Oegroseno akan melakukan sistim tilang secara Online.

(A.rianto)

BATAM-BIN.Permainan Bahan Bakar Minyak jenis Solar tidak asing lagi di sejumlah daerah. Permaianan tindak Pidana Ekonomi Bahan Bakar Minyak Solar telah sampai ke Lembaga PPATK (Penjabat Pemeriksa Analisis Transaksi Keuangan ) dan sampai ke KPK yang melibatkan Labora Siturus dari Institusi Kepolisian dari NTT. Di Batam permainan BBM jenis solar semakin marak karena banyak perusahan industry yang mengunakannya salah satu contoh terhadap kendara roda enam yang bermuatan 6 Ton Keatas dan Transportir angkutan darat seperti trailer ditambah lagi penguna alat-alat berat yang semakin banyak di Propinsi Kepri dan khususnya di daerah Kota Batam. Permainan BBM terindikasi permainan terencana dari Aperatur Negara Republik Indonesia dari oknum pertaminan sampai oknum Institusi Kepolisian, TNI

Gudang Penimbunan BBM

PT. SANTEK INDONESIA DIJAGA KEAMANAN PREMAN Areal perusahaan telah dijaga sekelompok orang yang tidak mengunakan pakaian security dan berbaur dengan security perusahaan

BATAM-BIN. Kerusuhan PT SANTEK INDONESIA (28/12/2013) dengan sejumlah pendemo mengakibatkan sejumlah kendaraan roda empat dan roda dua rusak belum lagi kantor yang baru di bangun terlihat kaca pecah akibat lemparan benda tumpul seperti kayu, besi, dan batu. Dari hasil kejadian ada 6 mobil mengalami kerusakan dan 2 motor diantaranya 2 Kijang Inova

, 2 mobil lori, 1 mini bus, 1 fatender dan 2 motor yang dibakar. Menurut karyawan di TKP bahwa kejadian terjadi sekitar jam 11.30 WIB ada beberapa kendaraan yang mendatangi PT SANTEK, ketika itu di sekitar areal perusahaan telah dijaga sekelompok orang yang tidak mengunakan pakaian security dan berbaur dengan security perusahaan. Sebelumnya memang tidak ada terjadi apa-apa di sekitar lokasi perusahaan pendemo hanya diluar pagar dengan membuat tenda untuk berkumpul dan bertedu, tetapi tidak berselang berapa lama datang beberapa orang ke lokasi perusahaan dan memaksa masuk karena di areal perusahaan telah dijaga beberapa orang yang tidak mengunakan pakaian security sambil membawa senjata tajam mungkin telah di persiapkan di areal sekitar, para pendemo masuk dan mengobrak- abrik isi perusahaan sambil memecahkan kantor, merusak Kendaraan Yang rusak saat wartawan BIN meli- mobil dan membakar 2 sepeda moput di tempat kejadian tor di dalam perusahaan dan sambil mengejar security yang berpakaian dinas dan penjaga yang membawa senjata tajam sampai ke dok bagian belakang. Saat itu situasi menjadi hening di sekitar perusahaan dan datang sejumlah kepolisian di lokasi.

Kapolsek Sagulung AKP Hutahuruk di areal kejadian belum bisa di konfirmasi, terlihat sibuk melakukan olah tempat kejadian dengan sejumlah aparat kepolisian. Pimpinan perusahaan PT SANTEK INDONESIA di konsfirmasi tidak dapat ditemui.

(TIM/ A.Rianto).

,SPBU dan dengan ada Pool Gudang dengan cara pengangkut alat transportasi. Dalam Investigasi Media BIN dan sejumlah Awak Media, bahwa pertamina dan Disperindag Kota Batam telah menyegel beberapa SPBU seperti SPBU Majesti di Kecamatan Batam Kota dan SPBU pasir putih Ocarina, tetapi tidak tahu hasil perkembangan penyidikan sampai dimana . Dilihat dari hasil Investigasi Media BIN bahwa SPBU tersebut melakukan penjual BBM Solar di luar kewajaran dan melakukan Mall Adminitrasi yang telah di tetapkan Negara yang bisa di jerat dengan perkembangan penyidikan Undang-undang Migas RI Nomor 22 Tahun 2001 serta Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan sebagaimana di atur dalam Permen Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Peran

SPBU Ocarina Di segel Pertamina

Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Surat Edaran Mahkama Agung RI Tahun 2001, bahwa tiap-tiap adanya tindak pidana pidana wajib dilaporkan.

Dan ditambah INPRES RI Nomor 5 Tahun 2004, Tentang percapatan Pemberantasan Korupsi yang ditujukan kepada Penyelengara Negara baik Sipil maupun TNI/Polri. Undang –undang tindak pidana pencucian uang.

Sangat meminta dan memohon kepada Pimpinan Polri dan TNI dan sejumlah Pimpinan Penegakan Hukum menjadi garda terdepan di Negara yang kita cintai ini yang telah amanatkan UUD 1945. Kalau Pimpinan tidak tegas dan bijak pasti arah kebijakan akan semrawut dan bagaimana generasi anak bangsa yang akan datang.(A.Rianto)

Lokasi Gudang Penimbunan BBM

Kapolda Kepri Brigjen Pol. Drs. Endjang Sudradjat meresmikan Polsek Tj. Pinang Kota dan Polsek Tj. Pinang Barat

Tanjung Pinang-BIN, Pada hari ini Selasa tanggal 10 Desember 2013 pukul 14.00 Wib, Kabid Humas Polda Kepri Akbp Hartono, SH diruang kerjanya Peresmian Polsek Tj. Pinang Kota dan Polsek Tj. Pinang Barat oleh Kapolda Kepri sebagai berikut : Pada hari ini Selasa tanggal 10 Desember 2013 Sekira Pukul 08.00 Wib Kapolda Kepri Brigjen Pol. Drs. Endjang Sudradjat telah meresmikan Polsek Tj. Pinang Kota dan Sekira Pukul 10.00 Wib Kapolda Kepri juga meresmikan Polsek Tj. Pinang Barat, dihadiri oleh Para Pejabat Utama Polda Kepri, Kapolres Tj. Pinang Akbp. Patar Gunawan Aritonang, Sik, Walikota Tj. Pinang Drs. H. Lis Darmansyah, SH dan Para Undangan dari Instansi terkait lainnya serta masyarakat setempat.

Adapun Sambutan Kapolda Kepri dalam acara Peresmian Kantor Polsek Tj. Pinang Kota dan Barat, Kapolda Kepri Brigjen Pol. Drs. Endjang Sudradjat mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi - tingginya kepada Pemkab Kota Tg. Pinang dalam hal ini bapak Walikota Tg. Pinang Bapak H. Lis Darmansyah, SH atas pemberian bantuan Hibah berupa lahan yang saat ini telah dibangun sarana Mako Polsek Tg. Pinang Kota. Hal ini merupakan wujud kemitraan yang harmonis antara Pemkab Kota Tg. Pinang dengan Polda Kepri khususnya dengan Polres Tg. Pinang dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna memelihara dan menciptakan situasi Kamtibmas di lingkungan Kabupaten Kota Tg. Pinang umumnya dan khususnya di lingkungan Kecamatan Tg. Pinang Kota dan Tg. Pinang Barat. Selanjutnya Kapolda Kepri

juga mengucapkan terima kasih kepada semua unsur masyarakat yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril maupun materil sehingga dapat terlaksananya pembangunan Mapolsek Tg. Pinang Kota dan Tg. Pinang Barat ini. Kapolda Kepri berharap hubungan yang sudah harmonis antara masyarakat dengan Polsek Tg. Pinang Kota dan Tg. Pinang Barat dapat lebih ditingkatkan sehingga akan terjalin kemitraan yang saling mendukung guna bersama - sama saling membantu menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif.

Situasi yang kondusif, hubungan yang harmonis dan sinergitas dalam kehidupan tidak akan dapat hanya dilakukan oleh Polri sendiri, namun semua itu baru dapat terwujud dengan adanya kerja sama yang baik antara Polri dan Masyarakat. Polri dan Masyarakat adalah mitra, artinya masyarakat adalah mitra atau rekan Polri untuk menjaga keutuhan keamanan, kenyamanan, ketertiban dan keselamatan di wilayah tersebut. Salah satunya yaitu membangun kerjasama melalui Sinergi Polisionil yang proaktif dalam rangka penegakkan hukum dan hak asasi manusia.

Polri harus jeli untuk melihat, kaca mata polri harus luas untuk bisa mendapatkan kebenaran sehingga akan mengambil tindakan yang benar, Polri harus hadir ditengah - tengah masyarakat, salah satunya yaitu melalui “communiteing police� atau mempolisikan komunitas yang ada, seperti Paguyuban ( polri ada disitu ), komunitas nelayan ( polri hadir disitu ) dan lain sebagainya. Melalui keberadaan Mapolsek Tg. (Bersambung ke Hal. 15......)

KEPRI & BATAM

EDISI 87

8

PROYEK JALAN MARAK DI BATAM Terkesan Semrawut dan Tertutup BATAM – BIN. Proyek pembangunan ruas jalan terlihat mulai dari Kantor Walikota Batam , perumahan Baverly sampai tahap perumahan Masyeba kecamatan Batam Kota Batam Centre.

Pembangunan ruas jalan terlihat semrawut. Sepanjang ruas Jalan depan Kantor Walikota Batam dilakukan semenisasi, sedangkan pembangunan ruas jalan dari perumahan Baverly sampai perumahan KDA dilakukan dengan pengerataan tanah, lapisan Batu dan lapisan terakhir Aspal dan disimpang lampu merah menuju perumahan Masyeba terlihat kontruksi pengerjaan semenisasi yang mengunakan Besi 8 mili. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaiman diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan berdasarkan Nilai Anggaran lebih dari 200 Juta Rupiah dilakukan Pelelangan dan kurang dari 200 Juta Rupiah akan ada penunjukan langsung dan diselengarakan terbuka untuk umum.

Pembangunan Ruas Jalan sebelumnya daerah Telaga Punggur Kecamatan Nongsa yang di anggarkan dari APBN yang bernilai Milyaran Rupiah dan kontruksi penimbunan, lapisan Batu dan ditutup lapisan Aspal dengan Konsultan Pengawas PT. POR-

Apakah Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menembus pelanggaran Tindak Pidana Korupsi di Kepri terhadap Aparatur Negara Republik Indonesia yang melakukan Gratifikasi dan sejumlah Perusahaan? Dengan objek pemberian V ?. Semoga KPK bisa menyelidiki dan menangkap pelaku-pelaku Tindak Pidana Korupsi sesuai anggaran yang di terima dari APBN rakyat Indonesia yang lebih besar

?

TAL ENGINEERING PERKASA yang diartikan PEP milik siapa tidak ditemukan kantor di Batam atau Kepulauan Riau. Menurut pekerja proyek yang dilihat mengatakan mereka hanya pekerja dan mengenai konsultan bukan wewenangnya atau langsung saja konfirmasi kepada pengawas konsultan lapangan.

Konsultan pengawas lapangan PT PORTAL ENGINEERING PERKASA yang hendak dikonfirmasi tentang spesifikasi proyek jalan dan standar lamanya pembangunan jalan mengatakan “ langsung aja ke Otorita Batam atau Badan Kawasan kalau mau melihat Spesifikasi atau standar pengerjaan jalan ini ,” sambil meninggalkan Wartawan Media

ATB PERUSAHAAN SWASTA MURNI BUKAN BUMN ATAU BUMD

BATAM – BIN. Perusahaan ATB/ADHYA yang menghasilkan sumber air dan disuplai ke masyarakat Kota Batam yang kurang lebih jumlah pelanggan ± 250 juta.

Menurut Directur ATB yang diwakili humas Iksa bahwa ATB Murni Perusahaan Swata bukan Perusahaan BUMN dan BUMD, ATB mengunakan anggaran sendiri tidak mengunakan anggaran pemerintahan. Masalah biaya beban yang timbul direkening konsumen adalah berdasarkan persentase yang telah ditetapkan pihak perusahaan, dan mengenai meteran adalah hak ATB bukan milik konsumen salah satu contoh adalah pemasangan aliran TV yang telah dipasang ke konsumen dengan membayar uang pemasangan, ketika konsumen tidak lagi berlanggan barang yang di pasang akan di ambil oleh pemilik barang.

Kalau ATB memberikan meteran bukan berarti itu milik konsumen, karena yang memasang meteran

tersebut adalah permintaan pengembang, sedangkan ke bangunan yang tidak melalui pengembang kita layani juga dengan mengisi from pemasangan meteran pastinya barang meteran yang mengusai adalah ATB. Ketika ditanya uang apa yang diberikan konsumen ke pihak ATB karena ATB tidak mempunyai modal dalam melakukan usaha ?

Yang jelas konsumen dikenakan biaya Instalasi Aliran bukan biaya meteran, dan apabila ada keterlambatan pembayaran, ATB akan mencabut meteran tersebut dan akan di simpan dan ketika sudah melunasi pihak ATB akan memasang kembali. Kalau dikatakan perusahaan ATB tidak mempunyai modal tidak mungkin bisa mensuplai air ke masyarakat dan ATB bukan Penjual air.

ATB menganti meteran setelah mendapatkan atau melakukan uji dilembaga pemerintah atau dengan diklaribikasi, apakah meteran tersebut masih layak atau tidak, demi terjamin-

nya penguna AIR . Tapi yang terdapat pihak ATB memasang meteran bekas dan masih mengunakan sistim pencatatan manual.

Waduk bukan milik ATB melainkan milik Otorita Batam / Badan Kawasan dan masalah pajak dan juga keuntungan (VI) dari ATB ke Pihak Badan Kawasan adalah pihak Perusahaan ATB dengan pihak OB/Badan Kawasan maupun Pemko Batam, dan berapa besar pembagian saya tidak mengetahui lebih detail, itu pimpinan yang mengetahui dan sampai sekarang sudah hampir 3 Tahun menduduki di Humas saya tidak pernah membaca hasil kerjasama / MOU pihak ATB dengan Badan Kawasan Kota Batam dan bukan otoritas saya menjawab.

Perusahaan sudah ± 3 kali berpindah kantor dan kami mengontrak dalam gedung, ini bukan gedung ini milik ATB. Dan pihak perusahaan mengkontrak selama 30 Tahun ke Otorita Batam/Badan Kawasan. Ketika disinggung limbah sisa produk, Iksa mengatakan tidak tau terhadap limbah tersebut, nanti saya akan tanyakan ke pimpinan.

(A.rianto)

BIN. Kepala Kantor Badan Kawasan Batam yang di konfirmasi melalui Direktur Publik Dwi Djoko Wiwoho melalui Handphone terhadap proyek Ruas jalan tidak menjawab.

Walikota Batam yang dikonfirmasi melalui handphone tidak menjawab melalui Kabid Humas Pemko Ardi tidak menjawab juga. Kepala Kejaksaan Negeri Batam yang sering memakai plat merah berubah hitam juga tidak dapat di temui. Kantor Kejari Batam mendapatkan dana alokasi TATA KOTA BATAM dengan Alokasi APBD Kota Batam.

Apakah Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menembus pelanggaran Tindak Pidana Ko-

rupsi di Kepri terhadap Aparatur Negara Republik Indonesia yang melakukan Gratifikasi dan sejumlah Perusahaan? Dengan objek pemberian V ?. Semoga KPK bisa menyelidiki dan menangkap pelaku-pelaku Tindak Pidana Korupsi sesuai anggaran yang di terima dari APBN rakyat Indonesia yang lebih besar. ( TIM / ARIANTO)

PT. BANDA ABADI KEBAL HUKUM BATAM -BIN. PT. BANDAR ABADI yang berada di Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji di demo Karyawan.

Karyawan yang tergabung serikat pekerja menuntut salah satu karyawan yang tidak dipekerjakan lagi untuk tidak di PHK, karena karyawan yang bernama Eric tidak tahu sebab akibat tidak dipekerjakan lagi dan tanpaknya dipaksakan disebabkan karyawan yang di PHK adalah salah

karyawan kontrak yang semakin tidak jelas. Walaupun begitu pihak Disnaker Kota Batam tidak menjalankan tugas atas permasalah yang sering di hadapi ex karyawan, karena pihak perusahaan hanya member Rp 4 juta dan juga yang menyebabkan karyawan mengadu ke pihak Disnaker Kota Batam, karena persyaratan pencairan uangnya terelalu rumit dan lama. Bagaimana kalau ini terjadi pada kalan-

satu pengurus serikat pekerja perwakilan PT BANDAR ABADI. Menurut salah satu karyawan mengatakan sepertinya karyawan yang masuk dalam pekerja ingin dibuang atau diberhentikan, ini sangatlah terbukti dari dulu, pihak PT BANDAR ABADI banyak mengeluarkan karyawan dan tidak diberi uang berdasarkan jasa selama bekerja dan sudah beberapa kali dari

gan pemerintah seperti nasib kami pasti kebakaran jenggot bagi mereka. Harapan kami kepada pemerintahan haruslah jelas dan propesional dalam melihat perkara ataupun permasalahan terhadap Buruh, kalau pemerintahan main mata terhada pelaku usaha berarti perusahaan itu kebal hukum. Karena permasalahan perusahaan terhadap karyawan PT BANDAR ABADI bukan

kali ini, mungkin terdengar juga pihak perusahaan pernah melaporkan karyawan ke pihak Kepolisian dengan tuduhan perbuatan tidak menyenangkan.

Dalam hal ini saya salah satu pihak karyawan meminta lembaga Negara bidang tenaga kerja memberikan pengayom yang benar, karena ini menjadi bekal anak dan cucu kami.

Karena dalam PT BANDAR ABADI juga terindikasi permainan limbah tapi tidak terungkap oleh penegak Hukum, terangnya kepada Media BIN. Perwakilan Buruh Tarigan setelah melakukan pertemuan dengan pihak perusahaan dan menemui sejumlah karyawan mengatakan bahwa teman kita yang bernama Eric atas kesepakatan tidak jadi di PHK dan tetap bekerja, tetapi dalam kurun waktu tiga Bulan di rumahkan pihak perusahan tetap membayar upah selama tiga bulan dan bersedia tidak melakukan kegiatan pekerjaan selama dirumahkan. Apabila eric terdapat bekerja di luar PT BANDAR ABADI selama tiga Bulan secara otomatis eric tidak lagi menjadi karyawan PT BANDAR ABADI dan kesepakatan ini telah disaksikan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Batam.(A.Rianto)

JAMBI / SULBAR

KEPALA SEKOLAH SMP

NEGERI BATU TIDAK TERSENTUH HUKUM SULBAR – BIN. Kepala sekolah SMPN Batu Omrim Banga yang selama ini meresahkan masyarakat dan para guru yang mengetahui raibnya dana BOS ( Biaya Operasi Sekolah ) sampai saat sekarang ini belum ada penanganan dari pihak yang berwajib secara serius.

Para guru yang mengetahui sumber penyalahgunaan dana bos Hanya bisa berkomentar kepada WARTAWAN dan LSM namun setelah di laporkan kepada pihak yang berwajib mereka ini tidak ada yang berani memberi komentar.“Yang jelas malah saling menunjuk,” ungkap salah satu warga di batu, yaitu ketua adat Andi Ilham Baso, guru – guru yang mengetahui duduk persoalan tentang penyalagunaan dana BOS mereka semua tidak bertangung jawab.

InSpektorat Polewali Mandar saat di konfirmasi wartawan BIN menjelaskan bah-

wa kami sangat mendukung dan akan mengapresiasikan indikasi yang ada di sekolah baik laporan LSM dan pemberitaan yang di muat di Koran. “Dengan kejadian semacam ini yang harus lebih cepat bertindak adalah UPTD dan Dinas Pendidikan, jadi jangan laporan sudah masuk di pihak yang berwajib baru bertindak,” lanjut salah satu pegawai inspektorat ketika laporan sudah masuk

ke UPTD dan dinas pendidikan seharusnya segera di buatkan berita acara

untuk di laporkan ke tim tindak lanjut begitu laporan sudah masuk ke penyidik kami siap akan memberikan dokumen – dokumen yang kami pegang setelah di pihak penyidik meminta untuk kelengkapan penyidikan.

Ketua adat andi ilham baso mengatakan juga bahwa begitu laporan masuk di kejaksaan seharusnya bertindak segera dalam menangani kasus korupsi ini secara serius yang telah di lakukan kepala sekolah SMP Batu Omri M. Banga, jika tidak tersentuh hukum maka sekolah lainpun mempunyai peluang dan kesempatan untuk korupsi bahkan bisa yang lebih parah lagi.(M.Yahya)

Buntut Kerusuhan di Lapas Palopo

EDISI 87

Tabrak Lari, LSM GERAKK Tuntut APBI Tanggung Jawab

9

JAMBI - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) GERAKK mengecam kejadian tabrak lari di wilayah Talang Duku, yang menewaskan seorang pengendara motor, dan meminta Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia (APBI) untuk bertanggung jawab atas insiden tersebut.

Koordinator LSM GERAKK, H. M Hasan, mengataka, aksi tabrak lari truk pengangkut batubara ini telah memicu aksi gerakan moral.

"APBI harus bertanggung jawab atas insiden tabrak lari truk pengakut batubara yang memicu aksi gerakan moral. Hendaknya APBI tidak hanya bersemangat menerima setoran," ujarnya, Jumat (13/12).

Dikatakan Hasan, kejadian ini terjadi beberapa hari yang lalu, korban langsung meninggal di TKP. Sementara itu sang sopir pengangkut batubara langsung melarikan diri. (Tim Jambi)

Penyidik Kejati

Kembali Periksa Sepdinal JAMBI - Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi, Sepdinal, hari ini, Kamis (12/12), kembali diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi.

Sepdinal yang tersangkut kasus dugaan korupsi dana Kwarda Pramuka Jambi tahun 2009-2011 ini, diperiksa terkait penanganan kasus dugaan korupsi dana Kwarda Pramuka Jambi periode 2011-2013.

Pantauan di lapangan, Sepdinal yang saat ini ditahan di Lapas Klas II A Jambi, diperiksa di ruang Kabag TU Kejati Jambi. Dalam pemeriksaan tersebut, Sepdinal didampingi kuasa hukumnya, Alimin Lubis.

"Dimintai keterangan untuk (dana, red) kwarda 2011 sampai sekarang. Masih lid (penyelidikan, red)," kata Alimin.

Sementara itu dari pihak kejaksaan belum ada keterangan resmi terkait pemeriksaan bendahara Kwarda Pramuka Jambi periode 2009-2011 tersebut. (Tim)

Sipir Penjara Harus Waspada dan Berdo’a Biar Selamat

Sul-Sel. Kerusuhan di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) kembali terjadi. Kali ini, Lapas Kelas IIA Palopo, Sulawesi Selatan bahkan dibakar oleh sejumlah narapidana yang tidak bertanggungjawab.

Anggota Komisi Hukum DPR, Eva Kusuma Sundari mengatakan, setiap lapas di Tanah Air tentu berpotensi terjadi kerusuhan, terlebih jika daya tampung lapas sudah tidak memadai.

"Ini tidak mengejutkan karena semua lapas mempunyai potensi yang sama untuk terjadinya insiden tersebut yaitu situasi over capacity akibat miss management di Menkum HAM," ujar Eva. Menurutnya, over capacity yang kerap terjadi di dalam lapas, merupakan sumber kekufuran yang berpotensi ricuh.

"Saya tidak melihat pemerintah telah mengambil tindakan-tindakan konkrit untuk mengatasi

over capacity," kata dia Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, pembiaran oleh pemerintah seperti mengumpankan para sipir di mulut buaya karena kerusuhan, hampir seperti keniscayaan belaka.

"Soal waktu saja. Kita imbau para sipir banyak baca wirid agar terjaga keselamatannya," pung-

kas Eva. Seperti diberitakan, sejumlah napi mengamuk di Lapas Kelas IIA Palopo. Mereka merusak fasilitas dan membakar Lapas.

Kalapas Palopo Sri Pamuji mengalami luka serius di bagian kepala akibat benturan benda tumpul. (TIM)

Sulbar siap bangun SMK Perindustrian Kakao Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menyiapkan lahan seluas 13 hektare untuk membangun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Perindustrian Kakao.

Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh di Mamuju, Minggu, mengatakan, lahan untuk pembangunan sekolah itu berlokasi di Kecamatan Kalukku.

Ia mengatakan, SMK itu nanti

akan digunakan sebagai sarana pendidikan bagi siswa, agar mereka memahami pertanian kakao secara menyeluruh.

Menurut dia, sekolah itu juga akan dilengkapi dengan pabrik pengolahan kakao.

Ia mengatakan, untuk merampungkan pembangunan SMK Perindustrian kakao di Sulbar dibutuhkan waktu sekitar empat tahun.

Gubernur Sulbar minta TNI/Polri awasi kelangkaan BBM Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh meminta kepada aparat TNI dan Polri untuk mengawasi kemungkinan terjadi kelangkaan bahan bakar minyak menjelang kenaikan harga yang akan ditetapkan pemerintah.

"Kalau BBM akan naik maka biasanya akan terjadi kelangkaan, ini harus diawasi ketat aparat TNI dan Polri di seluruh kabupaten di Sulbar. Jangan sampai terjadi," katanya di Mamuju, Minggu.

Ia mengatakan aparat TNI dan Polri harus melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten guna pengawasan terhadap kemungkinan kelangkaan BBM atau potensi penimbunan BBM menjelang kenaikan harga.

"Saya sudah meminta kepada pemerintah di kabupaten bekerja sama dengan TNI

TNI dan Polri harus melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten guna pengawasan terhadap kemungkinan kelangkaan BBM atau potensi penimbunan BBM dan Polri, mengawasi penimbunan BBM yang dapat mengakibatkan kelangkaan BBM karena akan sangat merugikan masyarakat," katanya.

Ia menjelaskan biasanya kelangkaan BBM terjadi menjelang kenaikan harga BBM, karena pengusaha dan pedagang ingin mencari untung agar dapat menjual BBM dengan harga tinggi.

Hal itu, katanya, tentunya akan membuat beban ekonomi masyarakat makin berat.

Ia mengatakan pada gubernur se-Indonesia telah melakukan pertemuan dengan dihadiri Presiden dan sejumlah men-

teri. Para gubernur diminta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai rencana kenaikan harga BBM yang akan diberlakukan pemerintah "Kenaikan BBM harus dilakukan pemerintah dan tidak ada pilihan lain karena defisit akan mengancam APBN kalau tidak dilakukan," katanya.

Ia menjelaskan subsidi BBM yang akan dilakukan pemerintah dengan prediksi Rp190 triliun, ternyata mengalami kenaikan hingga Rp300 triliun. "Sehingga apabila kenaikan BBM tidak dilakukan maka defisit akan melanda APBN kita," katanya.

Ia mengatakan masyarakat mesti mema-

hami posisi pemerintah dalam mengambil kebijakan menaikkan harga BBM. Bila harga BBM tidak dinaikkan, negara dalam kondisi terancam akibat beban belanja APBN yang berat.

"Meski akan ada demo, itu akan dipahami, tetapi bagaimanapun kenaikan BBM sudah melalui kajian sehingga harus dilaksanakan," katanya.

Ia mengatakan kenaikan harga sembako dan tarif transportasi akan terjadi terkait dengan rencana kenaikan harga BBM oleh pemerintah. "Namun, demi penyelamatan bangsa, hal itu harus dilakukan," katanya.

Ia berharap seluruh bupati di Sulbar segera melakukan sosialisasi terhadap rencana kenaikan harga BBM, kepada seluruh masyarakatnya agar mereka dapat memahami kebijakan pemerintah itu

KALIMANTAN / BALI

EDISI 87

10

DUKUNG POLWAN BERJILBAB Para polisi wanita (Polwan) Muslimah awalnya sempat lega. Pada tanggal 19 November lalu di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Kapolri Jenderal Polisi Sutarman mengatakan, “Jilbab itu hak asasi seseorang. Saya sudah sampaikan kepada anggota, yang punya jilbab silahkan gunakan.”

Hasilnya, satu-persatu terlihat Polwan menggunakan jilbab/ kerudung tanpa rasa khawatir akan dikenakan sanksi. Meski belum sepenuhnya menutup aurat sesuai syariat, namun syu’ur (perasaan) Islam melekat kuat dalam diri Polwan Muslimah.

Hal tersebut mendorong mereka berkeinginan menggunakan kerudung. Berkerudung bukan sekedar hak Muslim, namun ia adalah kewajiban dari Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT: “Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya….” (TQS An Nur: 31). Ketika banyak Muslimah saat ini yang mengabaikan kewajiban berkerudung, langkah para Polwan ini patut mendapat apresiasi dari semua kalangan umat Islam termasuk negara.

Tetapi berita tak mengenakkan kembali muncul. Selang beberapa hari saja, pada tanggal 28 November beredar sebuah Telegram Rahasia berisi enam himbauan. Di antaranya himbauan kepada Polwan untuk menunda penggunaan kerudung ketika berdinas hingga parlemen menyepakati anggaran penyediaan kerudung.

Berita tersebut dikuatkan dengan pernyataan Wakil Polri (Wakapolri) Komjen Pol Oegroseno. Dia mengatakan penundaan kerudung bagi Polwan masih akan menunggu Peraturan Kapolri (Perkap) soal seragam. Bisa dibayangkan kekecewaan yang dirasakan para Polwan tersebut.

Putusan itu sekaligus menunjukkan ambiguitas Negara. Pemerintah mengakui bahwa Indonesia menjalankan sistem demokrasi yang menjamin kebebasan setiap warga. Termasuk bebas melaksanakan ajaran agamanya. Jadi mengapa berkerudung bagi Polwan harus dipersulit? Bukankah semestinya sejak dulu peraturan mengenai penggunaan kerudung sudah ada. Mengingat Indonesia adalah negeri yang mayoritas berpenduduk Muslim. Jika ditunda-tunda seperti itu, bagaimana dengan dosanya? Tidakkah pemerintah memikirkan hal terse-

but?

Sisi realitanya, penggunaan kerudung meski belum seragam tidak ada hubungannya dengan tugastugas kepolisian. Polwan masih tetap mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya meski kerudungnya tidak seragam. Tentang keseragaman, mengatasinya sebenarnya cukup dibuat arahan model dan warna kerudung sesuai syariat saja.

Masalah belum ada anggaran, kita yakin para Polwan akan senang hati membeli dengan uang mereka sendiri. Jadi seharusnya tidak perlu menunggu aturan resmi pemerintah tentang seragam ataupun anggaran penyediaan kerudung untuk memperbolehkan Polwan berkerudung.

Bukan hanya bagi Polwan. Seharusnya semua muslimah di negeri ini dapat leluasa menggunakan kerudung. Kenyataannya selain Polwan, para Muslimah yang bekerja di bidang lainnya seperti ketentaraan serta institusi swasta masih ada yang dilarang menggunakan kerudung. Sebaliknya para Muslimah seringnya “dipaksa” oleh dunia kerja untuk menunjukkan kecantikannya dengan aurat terbuka. Sebagaimana para sales promotion girl, bintang iklan dan lainnya.

Sebagai kewajiban, menggunakan kerudung bernilai ibadah. Lebih sempurna lagi jika selain menggunakan kerudung, Polwan dan para Muslimah lainnya memakai jilbab sebagaimana firman Allah SWT: “Hai Nabi, katakanlah pada isteri-isterimu, anak-anakmu dan isteri-isteri orang mukmin: Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka.” (TQS. Al Ahzab: 59) Ayat ini menyatakan kewajiban bagi wanita Mukminah untuk berjilbab yaitu memakai baju kurung atau jubah diatas baju rumahan saat mereka keluar rumah.

Untuk itu ketika Wakapolri mengungkapkan bahwa kesadaran penggunaan kerudung bagi Muslimah sebagai ibadah, juga dimiliki Polri, alangkah baiknya jika kemudian diwujudkan secara nyata dengan memberikan kemudahan bagi Polwan untuk berkerudung. Dan tidak ada penundaan

untuk itu.

Sikap bersegera memfasilitasi dan melaksanakan syariat telah dicontohkan oleh para shahabat dan shahabiyah. Imam al Bukhari meriwayatkan dari Aisyah ra., ia berkata :” Semoga Allah merahmati wanita muhajirat awal, ketika Allah menurunkan wal yadhribna bikhumurihinna ‘ala juyubihinna, mereka menyobek kain mereka dan mereka jadikan kerudung.

Melaksanakan kewajiban akan mendatangkan pahala besar. Dan siapa saja yang memfasilitasi sempurnanya pelaksanaan kewajiban itu, niscaya akan mendapatkan pahala amat besar pula. Sabda Rasulullah SAW: “ Siapa yang mencontohkan di dalam Islam contoh yang baik lalu dilakukan sesudahnya maka dituliskan untuknya semisal pahala orang yang melakukannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Sebaliknya siapa saja yang mencontohkan di dalam Islam contoh buruk lalu dilakukan sesudahnya, maka dituliskan atasnya semisal dosa orang yang melakukannya tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun.” (HR. Muslim, Ahmad, Ibn Majah) Pahala yang dijanjikan Allah atas pihak yang memudahkan sesamanya menjalankan agama seharusnya tidak saja mendorong

pemerintah untuk membuka jalan pada para Polwan dan Muslimah lain berkerudung. Lebih dari itu, pemerintah harus bersemangat untuk mengajak serta memahamkan para Muslimah menjalankan kewajiban berkerudung dan berjilbab.

Jika pemerintah mau, sebenarnya mudah saja segera menetapkan aturan penggunaan kerudung bagi Muslimah. Sikap menimbang-nimbang pelaksanaan syariat lebih didasari karena keteguhan pemerintah memegang prinsip sekulerisme. Sekulerisme adalah prinsip hidup pemisahan agama dari kehidupan. Cara pandang ini menciptakan manusia-manusia yang merasa berat untuk terikat dengan aturan Allah SWT. Segala pertimbangan dilakukan padahal ia tidak diperlukan.

Pemerintah pasti bisa memberi kemudahan dan mendorong para Muslimah menjalankan kewajiban berjilbab dan berkerudung serta kewajiban lainnya jika mau membuang prinsip hidup sekulerisme dari kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara kita. Kemudian menggantinya dengan prinsip hidup Islam yang memungkinkan seluruh kaum muslim sepenuhnya taat kepada Allah SWT. Wallahu a’lam bishawab. (* / Tim)

Drs Cornelis MH Berpotensi RI 1 PONTIANAK- Bin Kalbar, Dalam Rapat Kerja PDI Perjuangan kemarin di Hotel melihat PDI Perjunagan sebagai partai yang akan diajak untuk berkualisi pada pemilu Aston selasa (26/11) hadir Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDI Perjuangan Puan mendatang, bahkan sudah ada beberapa partai politik sudah menyatakan bahwa PDI PerMaharani beserta para Anggota DPR RI Karolin Margret Natasa, para Bupati dan Wa- juangan adalah sai­ngan terberatnya pada pemilu 2014 mendatang, beberapa waktu yang lalu partai Nasdem dengan pak Surya Paloh datang ke Lenteng Agung, Ketua Umum likota beserta para Calek DPR RI dan para calek DPRD Kabupaten / Kota Kalbar.

Puan Maharani hadir untuk melantik Kepala Badan Pemenangan Pemilu Kalimantan Golkar Ical dalam Rapimnas mengatakan PDI Perjuangan adalah lawan yang terkuat, Barat serta di 14 Kabupaten / Kota, Ketua DPD PDI Perjuagan yang juga Gubernur Kal- ungkap Puan Maharani.

Pada konfrensi Pers Puan Maharani menegaskan bahwa PDI Perjuangan saat ini sebar Drs Cornelis MH terpilih menjadi Kepala BP Pemilu Kalbar, sementara pada tingkat bagai partai yang memiliki kader yang sangat berpotensial diantaranya Gubernur Jakarta Kabupaten/Kota terpilih ketua DPC sebagai Ketua BP Pemilu.

Joko Widodo dan Gubernur Kalbar Drs Cornelis HM, kenyataan ini PDI Perjuangan meKetua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menganmiliki calon yang begitu potensial didalam diri sebagai Kepala Daerah diantaranya adalah cam kepada semua Kader PDI Perjunagan yang tidak mau bekerja semaksimal mungDrs Cornelis MH sebagai Gubernur Kalbar dengan tagas jawab nya. kin didalam Pemilu Legislatif dan mengutamakan Pemilu Presiden 2014 mendatang, Beliau juga menegaskan PDI PerPuan berjanji akan usulkan PAW juangan saat ini fokus ke persiapan dan memberhentikan para Kader keseluruh kader dengan kerja keras PDI Perjuangan tersebut meskipun sebagai keluarga besar, begitu juga telah di lantik menjadi Wakil Rakyat sebagai catatan selanjutnya menjaga baik dari tingkat Pusat sampai KabuTNI / Polri agar tetap Netral didalam paten/Kota, tanpa kerja keras serta pelaksanaan pemilu mendatang, bekerjasama yang baik kemenangan serta pembenahan lembaga MahkaPDI Perjuangan pada pemilu 2014 mah Konstitusi Pasca Musibah yang mendatang akan sirna, seperti Pilpres menimpa ketuanya, Kesertaan Lemyang lalu, tidak akan lengkap kita saneg ( Lembagfa Sandi Negara-Reg memenangkan Pileg dan juga punya ) mudah mudahan bisa untuk segerah Presiden dan juga Wakil Presiden, kemengundurkan diri PDI Perjuangan Puan Maharani (dua kiri ) Ketua DPD PDIP Kalbar bersama Gubernur Kalbar Drs. Cornelis MH sempatan yang tinggal diujung mata dengan tegas menolak Lemsaneg bekerja kita ini apa harus kita lepaskan begitu sama dengan KPU, uangkap Puan maharani. saja, Tanya Puan Maharani kepada para Kader nya, kita telah berjuang selama 10 tahun Bapak Drs Cornelis MH dan juga selaku Gubernur Kalbar juga mengigatkan kepada lamanya, mau menang atau ngak, tetapi saya tidak bertanya bisa atau ngak bisa karena para kader PDI Perjuangan, supaya betul betul menjalankan amanah dari Pimpinan pusat kita adalah satu keluarga besar PDI Perjuangan, ngak mungkin saya bisa menang sendjikalau kita mau menang, begitu juga kalau kalah janganlah merah, karena kalah menang irian tanpa bantuan kalian semuanya, ujar Puan Maharani kepada para kader nya, pada nya sudah ada di tangan kalian semuan nya, kita harapkan semua kader PDI Perjuangan kesempatan tersebut PDI Perjuangan saat ini tidak disibukan penentuan siapa Capres dan bisa menang semuan nya, maka dari itu bekerja keras dan kerja sama yang baik supaya bisa Cawapres pada pemilu 2014 mendatang. mendapatkan hasil yang terbaik juga serta janganlah kita menjadi pengkhianat pada partai Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDI Perjuangan Puan Maharani sedikit menkita sendiri. ( TENGKU, Bin Kalbar ) gambarkan ke Optimisan PDI Perjuangan dari manuver beberapa Partai Politik yang

KALIMANTAN

EDISI 87

11

TIKUS-TIKUS PENGADAAN ALKES DR.MURJANI DITANGKAP Dijerat dan dibidik dengan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor dengan ancaman 20 tahun penjara

Keterangan Gambar : Tersangka Tipikor Pengadaan Alkes RSUD Dr.Murjani Sampit Asep Aan Apriadi (36) gambar kiri dan Erlina Ratnawati (45) gambar kanan

SAMPIT-KALTENG-BIN, Kerja keras/super Ektra dua Tim bekerja sama baik dari Satuan Tugas (SATGAS) Kejaksaan Agung (KEJAGUNG) Jakarta dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampit berhasil membekuk dan menjemput paksa Asep Aan Apriadi (36) Direktur PT. Sanjiko Abadi didaerah Pondok Kopi Jakarta Timur pada Selasa (3/12) setelah lama dicari dan ditetapkan sebagai Daftar Pencarian orang (DPO).

Pria asal Bandung yang memiliki 2 KTP ini ditangkap atas Dugaan Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) Rumah Sakit Umum Dr. Murjani Sampit Kalimantan Tengah merugikan Negara diperkirakan mencapai 3,9 miliar Rupiah dari tender yang dimenangkannya sebesar Rp. 20.168.000.000,Dihadapan awak media Kepala Kejaksaan Negeri Sampit Nanang Ibrahim Saleh mengatakan “Tersangka Asep ditangkap pada hari Selasa (3/12) saat dia melakukan pengiriman barang diwilayah Pondok Kopi Jakarta Timur”, yang sebelumnya Tim dari Kejagung telah membuntuti tersangka dari belakang sedang dalam perjalanan, setelah tiba ditempat itu tersangka sangat terkejut dan tidak berkutik saat dibekuk dan akhirnya diboyong oleh petugas, ucap Nanang.

Menurut Nanang tersangka Asep termasuk dalam lingkaran terpidana Nazarudin , saat ini Buku Kontrak, Surat Permohonan, termasuk faktur pembelian Barang Alkes sudah diamankan sebagai barang bukti.

Diungkapkan Nanang, dari hasil penyidikan yang dilakukan pihaknya, banyak sekali ditemukan penyimpanganpenyimpangan pengadaan Alkes Rumah Sakit Umum Dr. Murjani Sampit ini, dicontohkannya dari spesifikasi hingga Mark up serta harga barangnya, ditemukan ada 32 item barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi pengadaan Alkes ini, sehingga total kerugian Negara diperkirakan sebesar 3,9 miliar rupiah, ungkap nya

“Asep yang memiliki dua buah KTP yang berbeda Alamat ini sudah lima kali dipanggil Kejaksaan Negeri Sampit namun tidak pernah mau datang”, Tersangka ini sangat sulit dipanggil dan tergolong sangat licin, selama ini dia selalu berusaha untuk melarikan diri, tempat tinggalnyapun selalu berpindah-pindah, hingga akhirnya kami harus segera mengambil sikap,” kata Nanang.

Informasi yang berhasil dihimpun, Setelah berhasil ditangkap tersangka Asep langsung diterbangkan ke Sampit melalui Bandara Soekarno Hatta Jakarta dengan Pesawat Kalstar tiba di Bandara H.Asan Sampit pada Rabu (4/12) sekitar jam 08.15 Wib. Kedatangan Rombongan Tim Kejaksaan Negeri Sampit dengan membawa tersangka Asep yang dipimpin langsung Oleh Kepala Kejaksaan Nanang Ibrahim Saleh, didampingi oleh Kasi Intel HM.Karyadie,Kasi Pidsus Yan Syafrudin serta penyidik lainnya dibawah guyuran hujan turun dari pesawat Kalstar disambut oleh banyak wartawan yang mengabadikan gambar dari kejauhan menghindari camera dari curahan hujan, tersangka Asep nampaknya banyak tertunduk malu menghindari sorotan Camera wartawan yang mengabadikan poto dirinya.

Sebagaimana telah diketahui bahwa Sebelum kasus ini mencuat kepermukaan Tim yang berbaju Coklat tua dari Kejaksaan Negeri Sampit telah mendatangi RSUD Dr.Murjani Sampit, pada 17 Juni 2013 yang lalu , kedatangan Korps Adiyaksa ini telah melakukan pemeriksaan terhadap pe­ ngadaan/ pembelian Alat Kesehatan ( Alkes ) Rumah Sakit Umum Dr. Murjani Sampit yang bersumber dari dana yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kabupaten Kotawaringin Timur tahun Anggaran 2012 senilai 19,1 miliar rupiah yang telah dimasukan kedalam penyusunan rencana kerja angaran (RKA) tahun 2012.

Pemeriksaan dilakukan untuk mengumpulkan beberapa bukti-bukti dan melihat langsung peralatan yang sudah dibeli yang dananya berasal dari APBD, Tim penyidik langsung menuju ruangan Direktur RSUD Dr.Murjani Sampit di Lantai II , setelah beberapa saat berada dalam ruangan Tim penyidik langsung keluar menuju ruangan dimana Alat Kesehatan yang baru dibeli itu ditempatkan, dengan meng-

Ket Gambar : Kepala Kejaksaan Negeri Sampit Nanang Ibrahim Saleh ditengah HM. Karyadie Kasi Intel (memakai Topi) ketika mengadakan Jumpa Pers.

Ket Gambar : Tersangka Asep (yang dilingkari), Kepala Kejaksaan Nanang Ibrahim Saleh pakai Payung setelah turun dari Pesawat. gunakan baju khusus Tim penyidik tapaknya meneliti satu persatu dari Alkes tersebut salah satunya seperti CT Scan, mereka melakukan pencatatan, sekitar jam 14.00 Wib Tim Korps Adiyaksa meninggalkan Rumah Sakit.

Setelah ditinjau dari pengajuan Penawaran tiga Kontraktor yang mengikuti lelang ini, PT. Sanjiko Abadi (sebagai Pemenang lelangnya) sedangkan dua PT lainnya yakni PT.Bina Inti Sejahtera, PT. Rajawali Kencana Abadi ters-

ingkir, diduga kuat besar kemungkinan terjadi Mark up dalam pembelian Alat tersebut, disamping itu pula kuat dugaan bahwa ada orang dalam yang mengatur skor (nilai) dan pemenang lelang ini sudah diatur sebelumnya.(to)

Keterlibatan Pejabat RSUD Dr.Murjani Sampit (PPK) setelah menjalani pemeriksaan selama tujuh jam pada hari Kamis

Nyayian dan kicauan Asep setelah ditangkap dan resmi jadi tahanan Kejaksaan Negeri Sampit, teka-teki nama pejabat Rumah Sakit Umum Dr.Murjani Sampit yang terseret dugaan Korupsi pengadaan Alkes akhirnya terjawab , Penyidik Kejaksaan Negeri Sampit sudah resmi menahan Erlina Ratnawati (45) yang menjabat sebagai Kasi Penunjang Nonmedik di Rumah Sakit itu, dalam kasus ini tersangka adalah penanggung jawab proyek , dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen

(5/12).

Kepala Kejaksaan Negeri Sampit Nanang Ibrahim Saleh melalui Kasi Intel Kejaksaan HM.Karyadie mengatakan kepada awak media “ Hari ini (5/12, Red) yang bersangkutan telah kami tahan , tersangka Kami titipkan di Lapas Sampit sejak hari ini hingga 20 hari kedepan,” Terasangka Erlina keluar dari ruang penyidik Kejaksaan Negeri Sampit, dikawal oleh Penyidik dan didampingi oleh penasihat hukumnya sekitar jam 17.00 Wib, tertunduk malu ketika awak media men-

gambil poto dirinya dengan mengenakan Rompi warna orange bertuliskan Tahanan Kejaksaan Negeri Sampit.

Sampai Berita ini diturun­ kan informasi yang didapat bahwa : tersangka Asep dan Erlina dihadapan penyidik masih belum banyak terbuka, siapa-siapa saja yang menikmati uang hasil korupsi itu agar bisa diseret, kedua tersangka ini sementara dititipkan di Lapas Sampit, hingga 20 hari kedepan jika berkas telah rampung maka rencananya akan dilanjutkan ke proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palangka Raya atas perbuatan mereka itu, sementara ini keduanya dititipkan di Lapas Sampit kelas II B, dan keduanya dijerat dan dibidik dengan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor dengan ancaman 20 tahun penjara , Nyayian kedua tersangka masih ditunggu penyidik biar dapat segera diciduk.(to)

KALIMANTAN

Kabid Humas Polda Kalbar AKBP. Mukson Munandar bersama para tersangka dan barang buktiu hasil penangkapan

EDISI 87

12

PASUKAN 641 RAIDER ADALAH PASUKAN PEMUKUL KODAM XII TANJUNGPURA

DITRES NARKOBA POLDA KALBAR

Berhasil Mengamankan Sabu Seberat Kurang Lebih 500 gram PONTIANAK - Bin Kalbar, Baru-baru ini kita tahu Ditres Narkoba Polda Kalbar beserta jajaran anggota TNI juga sudah mengamankan berbagai macam barang illegal yang masuk ke wilayah kita ini bahkan bahan untuk membuat peledak juga ikut masuk lewat ke wilayah Perbatasan kita ini juga.

Kabid Humas Polda kalbar AKBP Mukson Munandar mengatakan, penangkapan yang dilakukan oleh personil Subdit 3 Dit Res Narkoba Polda kalbar di depan warung saudara Atong Desa Jagoi Babang Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang pada hari sabtu (16/11) kemarin adalan warga Malaysia yang membawa Narkotika berjenis Sabu-sabu dengan seberat kurang lebih 500 Gram yang masuk ke Wilayah kita yaitu Kalbar.

Kabid Humas Polda Kalbar menjelaskan berdasarkan Kronologi kejadian tersebut yang Berdasarkan LI/59/ IX/2013/Subdit 3 tanggal 16 september 2013 personil Subdit 3 mengikuti Target Oprasi (TO) sampai ke daerah Entikong yaitu Kabupaten Sanggau dan Jagoi Babang kabu-

Kedua tersangka ini pekerjaannya sebagai tukang ojek di daerah perbatasan paten Bengkayang, kemudian pada hari sabtunya tanggal 16 Nopember 2013 sekitar pukul 20.00 Wib, personil Subdit 3 Dit Res Narkoba Polda kalbar melakukan penangkapan atau RPE terhadap 2 orang warga negara Malaysia, ditempat penangkapan petugas langsung melakukan penggeledahan terhadap kedua orang Malaysia tersebut, ditemukan barang bukti berupa Narkotika sejenis Sabu-sabu, selanjutnya kedua tersangka di bawah ke Polda Kalbar untuk kita mintai keterangan lebih lanjut, ungkap Kabid Humas Polda Kalbar AKBP Mukson Munandar .

Lanjut beliau, menurut informasi kedua tersangka ini pekerjaannya sebagai tukang ojek di daerah perbatasan kita, diperkirakan kedua tersangka ini adalah pengedar narkotika yang masuk ke wilayah kini

sudah lama, kedua tersangka tersebut atas nama, Chin Kui Zen 55 tahu anak dari Chin Soon Loi beralamat di Taman Tiya kucing Sarawak serta yang satu nya lagi atas nama Ling Chee Luk 35 tahun anak dari Ling Sing Long beralamat di Kenyalang Park Kucing serawak.

Barang bukti yang ditemukan dilapangan berupa satu unit Sepeda motar, KTP atas nama kedua tersangka tersebut, satu buah klip Plastic transparan yang berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu, satu buah Paspor atas nama Chin Kui Zen, beserta satu lembar CEK senilai 25.000 ringgit Malaysia serta masih ada beberapa barang bukti yang lainnya.

Kedua tersangka tersebut akan dikenakan pasal 114 ayat 2, pasal 112 ayat 2, pasal 115, pasal 132 UU RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman nya minimal lima tahun penjara maksimal seumur hidup, ungkap Kabid Humas Polda Kalbar AKBP Mukson Munandar kepada BIN. (PRAYETNO JASMO, AGUS AJIMARIANTO )

KADES DESA SUBAH MENGELUHKAN GAJI YANG DIBERIKAN OLEH PEMERINTAHAN KABUPATEN SANGGAU SANGGAU - Bin Kalbar, Sungguh Ironis sekali masih ada pejabat peme足 rintahan yang di berikan wewenang menjabat sebagai Kepala Desa yaitu Desa Subah Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau, mengeluhkan Gaji yang diterimanya dari pemerintahan Kabupaten Sanggau, sebagaimana kita ketahui sebagai pejabat desa yang diberikan wewenangnya oleh Warga itu sendiri, bukannya memberikan yang terbaik dan harus bagaimana supaya desa yang di Pimpinnya itu bisa menjadi berkembang dan bisa lebih baik lagi di bandingkan yang dulunya, malahan meminta penambahan Gaji sebagai Kepala Desa yang di sampaikannya ke pada Wartawan BIN pada beberapa waktu lalu yaitu sebesar Rp. 1 juta, mana cukup gaji segitu ungkap Kades Subah kepada beberapa media dan BIN di kediamannya.

Sebagaimana bisa kita lihat, jalan masuk ke Dusun Subah saja kayak semak belukar, sangat berbahaya sekali bagi warga disana untuk akses keluar masuknya, begitu juga jalan nya masih

ditimbun mengunakan tanah kuning, dimana kalau hujan para warga disana tidak bisa keluar dikarenakan jalannya sangat licin sekali sedangkan jalan masuk ke pemukiman warga kurang lebih 9 kiloan, untuk kehidupan para warga disana mayoritas nya Pelaut ada juga yang bertani.

Potensi untuk pegembangan khusus nya di Dusun subah itu sendiri banyak sekali, bisa kita lihat diantaranya ada perusahaan PT Dempec beserta anak cabangnya dan perusahaan sawit yang sudah lama berkecimpung disananya, malahan Sawit itu juga sudah memiliki hasilnya, kenapa jalannya saja tidak diperhatikan? Ada apa dengan Kepala Desa Subah itu sendiri? sehingga tidak mau memperhatikan para warganya, sehingga banyak sekali keluhan - keluhan yang disampaikan para warga di Dusun Subah itu sendiri.

Selama ini bisa kita melihat keba足 nyakan perhatian atau bantuan itu dari PT Dempec kepada warga di Dusun Subah itu sendiri, bantuan PT Dempec diantaranya Mesin Disel satu unit,

KUBU RAYA - Bin Kalbar, Pasukan 641 Raider yang sebagai Pasukan Pemukul Kodam XII Tanjungpura ini telah menjalani pelatihan Raider di Pusdik Kopasus Batujajar Bandung sebanyak 743 personil ini selama tiga bulan didalam pelatihannya telah kembali ke Pontianak mengunakan Kapal Lawit yang di Pimpin langsung oleh Komandan Batalyon Mayor Inf Heri Budi Purnomo pada hari senin (18/11).

Pangdam XII Tanjungpura Mayjen TNI H.A.Ibrahim Saleh.

SE.M.SI mengatakan pasukan Raider ini merupakan pasukan yang serba bisa, dimana untuk menjalankan tugasnya sebagai pasukan Raider yang ada di Kodam XII Tanjugpura kita ini, tujuan pokok dari latihan yang dilaksanakan adalah supaya bisa menguasai secara Profesional terhadap berbagai kemampuan serta keterampilan sebagai prajurit Raider kebangaan Kodam XII Tanjungpura.

Pangdam XII Tanjungpura juga mengingatkan kepada semua Anggota 641 Raider bahwa Kualifikasi dan Brefet Raider adalah suatu kebanggaan bagi seorang prajurit Infantri, namun kebanggaan itu janganlah terlalu berlebihan, sehingga akan membuat kita menjadi Arogansi, Sombong serta melupakan Jati diri kita sendiri yang sebagai Prajurit TNI-AD, dengan kemampuan Raider ini hendaknya dapat menampilkan diri kita sebagai panutan dan dapat diandalkan dalam setiap melaksanakan tugas dimanapun berada.

Pangdam XII Tanjungpura Mayjen TNI H.A. Ibrahim Saleh, Se, M,SI juga menghimbau kepada para prajurit 641 Raider yang telah melaksanakan pelatihan Raider bukan bearti ini merupakan sebuah Akhir dalam perjalanan sebagai prajurit Raider, akan tetapi justru merupakan tahapan Awal untuk Merealisasikan kemampuan kalian untuk menghadapi setiap Rintangan serta Gangguan dan tantangan di setiap medan tugas yang begitu berat sekalipun, Lanjut beliau untuk mewujutkan hal tersebut tidak ada kata kata berhenti didalam belajar maupun berlatih namun sebaliknya harus mempunyai Tekad untuk menjadi prajurit Raider yang terbaik, latihan ini adalah merupakan latihan kebutuhan bagi prajurit professional, ungkap Pangdam XII Tanjungpura. ( TENGKU, Bin Kalbar )

"Mana cukup gaji segitu ?"

bantuan Guru honor sebesar Lima Ratrus Ribu Rupiah perbulannya, bantuan solar / bahan bakar Mesin Diesel 1,5 juta perbulan nya dan sebagainya.

Yang menjadi pertanyaan kita sekarang adalah Dimana Peran Kepala Desa Subah itu sendiri terhadap warga yang ada di sana? Jangan mengeluhkan Gaji nya saja tetapi kinerja kerja dan perhatian ke masyarakatnya tidak ada sama sekali, contohnya Jalan induk masuk ke Dusun Subah saja kayak begitu, padahal disana ada banyak sekali para pengusaha Sawitnya, termasuk Kades itu sendiri memiliki lahan sawit yang cukup luas sekali, Kenapa hanya

Perusahaan Tambang saja yang dimintai bantuannya? Bisa bisa perusahaan tambang itu angkat kaki dari daerah sana, Terus para pengusaha Sawit itu di kemanakan? Kenapa tidak dipanggil dan di dudukan bersama dengan perusahaan Tambang? pada hal kita tahu Perusahaan Sawit dan Tambang sama-sama mengunakan fasilitas jalan warga itu sendiri.

Kades Subah juga mengatakan bahwa setiap tahunnya kita selalu mengajukan ke pemerintahan kabupaten Sanggau melewati Musrembang khususnya untuk jalan masuk ke Dusun Subah itu, tetapi sama sekali tidak ditanggapi oleh Kabupaten Sanggau, jadi saya harus bagaimana, harus mengatakan apa lagi, sedangkan saya juga punya atasan yaitu pak Camat kata kades Subah kepada BIN.(PRAYETNO JASMO, Bin Kalbar )

KALIMANTAN

EDISI 87

13

Kriminalisasi Terhadap Wartawan Pelaku Masih Bebas Berkeliaran tanpa tersentuh Aparat

Sampit-Kalteng-Bin, Tindakan Kriminalisasi terhadap Wartawan kembali terjadi, Alat Perekam dan sebuah Handphone yang digunakan saat meliput rusak akibat terkena pukulan , kejadian yang tidak menyenangkan itupun segera dilaporkan ke Polres Kotim Kalimantan Tengah.

Perlakuan yang tidak mengenakan terjadi pada salah seorang wartawan sebuah tabloid Berita Investigasi Nasional (Bin), sesaat setelah melaksanakan tugas ke­ giatan pemantauan dan peliputan terhadap Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di salah satu SPBU 64 743 02 ( SPBU NUR’AIN ) yang terletak di jalan Cilik Riwut kilometer 1,5, Sampit.

Kamera yang digunakan dan satu buah handphone miliknya rusak, kerusakan akibat benturan untuk menghidari pukulan terhadap dirinya, ucap Misnato

Menurut keterangan Misnato, dirinya saat itu sedang melakukan aktivitas pemantauan sekaligus melaksanakan tugas karena ada dugaan di SPBU itu sering terjadian antrean mobil para pelansir yang melansir BBM jenis solar. Saat itu tiba-tiba datang seseorang yang mengaku kerabat pemilik SPBU. Dengan kasar, dirinya diseret keluar. Pemukulan terjadi hingga mengenai kamera dan handphone miliknya, dan membuat kerusakan barang miliknya. Bahkan saat kejadian itu pelaku terkesan mengancam.

Dengan dukungan dari teman-teman wartawan lainnya, tindakan premanisme yang dilakukan salah satu keluarga pemilik SPBU itupun, dilaporkan ke Polisi.

Atas kejadian itu pula, Sugi Santoso,SH,MH, seorang tokoh masyarakat pembela kebebasan pers dan profesi wartawan, sangat menyesalkan dan me-

nya Polres Kotim, dan berharap polisi segera menindak ter­hadap pelaku jangan dibiarkan berkeliaran seolah-olah kebal hukum. (Tim) nyayangkan perlakuan bentuk prema­ nisme terhadap wartawan. Berbahaya buat kebebasan pers, harus segera ada tanggung jawab dari pihak kepolisian khusus-

Ket Gambar : Misnato (pakai topi didepan) bersama Sugi Sentosa pakai Kacamata dan beberapa wartawan saat konfirmasi di TKP depan SPBU 64 743 02 (SPBU H.Nur’ain) Sampit

Sijago merah mengamuk melalap ratusan rumah Warga Sampit-Kalteng-Bin, Ratusan buah rumah warga kurang lebih tiga Rt di Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Sampit Kalimantan Tengah , tepatnya di Ujung Jalan Muchran Ali Simpang tiga Baamang luluh lantah rata dengan tanah akibat dilalap sijago Merah.

Kebakaran hebat yang menghebohkan Kota sampit ini terjadi disiang bolong pada Sabtu (30/11) sekitar jam 13.00 Wib, api dengan cepat membesar dikarenakan mayoritas bangunan yang terbakar itu terbuat dari kayu dengan tiupan angin kencang sehingga api cepat membesar dan merambat dari bangunan satu ke bangunan lainnya.

Amukan Jago merah ini bisa dijinakan 3 jam kemudian oleh puluhan unit Pemadam Kebakaran dari Pemkab Kotim, dibantu oleh Pemadam Swakarsa, beberapa mobil tangki air dan tidak ketinggalan pula Mobil Water Canon milik Polres Kotimpun ikut ambil bagian dalam upaya pemadaman ini.

Menurut Kapolres Kotim AKBP Himawan Bayu Aji, SIK MH ketika dikonfirmasi dilokasi kejadian Sumber Api masih dalam penyelidikan, belum tau persis apakah ada korban jiwa dalam peristiwa ini termasuk kerugiannya ungkap Kapolres.(to)

SATUAN BRIMOB POLDA KALBAR SIAP MENGAMANKAN PEMILU MENDATANG

Kapolda Kalbar Brigjen Pol Drs. Arie Sulistyo (kiri) bersama mantan Kapolda Kalbar Brigjen Pol. Drs. Tugas Dwi Apriyanto

PONTIANAK - Bin Kalbar, Dalam rangka Ulang Tahum Brimob yang ke 68 yang dilaksanakan di halaman Mapolda Kalbar pada hari kamis (14/11) lalu, bapak Kopalda Kalbar Brigjen Pol Drs Arie Sulistyo mengatakan, Brimob haruslah semakin Profesional didalam menjalankan tugasnya dilapangan sebagaimana kita tahu bahwa Brimob adalah merupakan pasukan Elit di Polri, beliau berharap dapat menjalankan tugas sebaik mungkin serta meningkatkan Profesionalisme di dalam bertugas dan mengedepankan serta meningkatkan Profesio­ nalisme didalam bertugas, maka citra Polri akan semakin baik dimata

masyarakat kita semua.

Kepala Kesatuan Brimob Polda Kalbar Kombes Pol Eko Iswanto didalam memperingati hari Ulang Tahun Korp Brimob yang ke 68 pada penyampaian nya di halaman mako polda Kalbar mengatakan, jajaran kita akan selalu siap mengawal pelaksanaan Pemilihan Umum yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 nanti, dari pihak kita akan selalu mengawal akan dilaksanakanya Pemilu dengan Oprasi yang bersandikan Mantap Praja Kapuas saat ini kita juga sedang mengadakan latihan guna untuk mempersiapkan pengamanan pemilu pada tahun 2014 dan juga akan mengambil tindakan sesuai

dengan Prosedur dan SOP Polri, dimana kita akui masih banyak kekurangan baik itu SDM maupu sarana serta prasarana meskipun demikian pihak kita terus memacu seluruh prajurit agar selalu bersemangat dan juga selalu berkonsisten mengembangkan tugas nya terutama didalam untuk mengamankan Pemilu tahun yang akan datang.

Kasad Brimob Kombes Pol Eko Iswanto juga menjelaskan bahwa sekarang ini anggota Brimob kita ada sekitar 750 personil yang dimana nantinya akan menyusul sekitar 70 personil yang baru yang akan datang di Kalbar kita ini untuk memperkuat satuan kita, sehinggah kekuatan satuan brimob bertabah menjadi 820 personil, dengan demikian kita yakin akan dapat untuk mengawal pemilu 2014 nanti, “kami anggota brimob juga dituntut dengan bersikap professional dan juga Netral, begitu juga kami sudah maju, kami pantang untuk mundur seketika berhadapan dengan musuh kita dan juga

kami pantang menyerah, sikap tegas kami didalam untuk melaksanakan pengamanan, penjagaan didalam hal apapun juga, kami akan selalu tetap berpatokan pada prosedur yang ada”, ungkap beliau.

Disela Ultah Korp Brimob yang ke 68 ini, hadir juga para Tamu undangan serta dari TNI dan mantan Kapolda Kalbar bapak Brigjen Pol Drs Tugas Dwi Apriyanto yang dimana juga mendapatkan penghargaan dimana bapak Tugas dikatakan berhasil dimasa menjabat selaku Kapolda Kalbar, beliau juga menyampaikan rasa terima kasih nya atas penghargaan yang diberikan kepada nya, bapak Tugas juga menyampaikan dimana orang tua beliau juga seorang mantan Anggota Brimob, sehingga saya betul- betul mencintai korp brimob, ungkapnya pada saat berpidato di podium bersama bapak Kapolda Kalbar Brigjen Pol Drs Arie Sulistyo di halaman mako polda Kalbar.

Suherman 42 tahun salah satu

warga Desa Sungai Raya Dalam yang pada saat itu menyaksikan acara terjun payung tersebut mengatakan, saya sangat bangga melihat para Anggota Brimob kita dimana didalam melaksanakan tugasnya dilapangan maupun interen tersebut, harapan saya para anggota brimob ini bisa betul-betul mengemban tugas dan tangung jawabnya untuk menjaga keutuhan bangsa kita dan Korp nya itu sendiri, dimana kita ketahui khususnya di kalbar kita ini banyak sekali tindakan serta prilaku kriminalitas yang sangat tinggi, pengedaran Narkotika serta terjadinya penyelundupan barang Ilegal yang masuk ke tempat kita ini, saya juga sangat berharap kepada bapak Kapolda Kalbar Brigjen Pol Drs Arie Sulistyo untuk selalu bertindak tegas dan adil terhadap kasus apapun yang di kategorikan Ilegal itu, Saya juga mengucapkan HUT Korp Brimob yang ke 68 semoga jaya selalu setia serta bisa lebih baik lagi untuk kedepan nya. (TENGKU , Bin Kalbar )

KALIMANTAN

EDISI 87

14

Tujuh Bulan penjara

AKIBAT BAWA SAMURAI Ket: Gambar Korban yang tewas dan luka-luka akibat bentrok di Desa Ayauan Kec.Seruyan Tengah yang dirujuk ke Rumah Sakit Umum Dr.Murjani Sampit yang dijaga ketat oleh Anggota Brimob dan Polres Kotim bersenata lengkap guna antisipasi saling serang dan balas dendam

Rantau Pulut Berdarah !

Dua orang tewas empat orang luka-luka SERUYAN-KALTENG-BIN, Tragedi Berdarah bentrok antara dua kelompok warga pada Selasa (19/11) yang terjadi di Desa Ayauan (Daerah Ungkap) Kecamatan Seruyan Tengah ( Rantau Pulut ) Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah berakibat satu orang tewas ditempat bernama Daur , satu orang dalam kondisi kritis bernama Memo dan akhirnya meninggal di Rumah Sakit pada (20/11) setelah mendapat perawatan,empat orang lainnya menga­ lami luka berat dan ringan.

Tewasnya korban diduga karena sabetan senjata tajam saat terjadinya bentrokan, terpaksa tiga orang lainnya (Kelompok Nasir) dilarikan ke Rumah Sakit Umum Dr.Murjani Sampit untuk mendapatkan perawatan secara Intensif, sedangkan 1 orang tewas Ignatius Alias Daur dan dua orang rekannya (kelompok Daur) dilarikan ke Sukamandang untuk dievakuasi, kemudian juga dibawa ke Rumah sakit yang sama di Sampit.

Puluhan Porsonil Anggota Brimob bersenjata lengkap dan Polres Kotim disiagakan berjagajaga di sekitar ruangan masingmasing korban yang dirawat di Rumah Sakit Umum Dr.Murani guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan karena korban kedua Kubu yang bentrok dirawat pada rumah sakit yang sama.

Informasi yang berhasil dihimpun tragedi ini dipicu oleh adanya

sengketa lahan kurang lebih enam hektar ,kawasan itu mengandung tambang biji besi, yang sedang digarap oleh PT.DEWO PUTRO kedua kelompok itu saling klaim untuk menguasain lahan itu.

Menurut Js salah seorang warga asal Desa Tangar, saat kejadian kebetulan ada di TKP, dia menceritakan situasi yang mencekam saat pertikaian dua kelompok warga itu diawali dengan Cek cok mulut, akhirnya saling serang,pertikaian berdarah itu sempat mereda karena salah seorang dari kelompok itu ada yang tewas, bentorkan kembali terjadi lantaran pihak keluarga korban yang tewas tidak terima mereka kembali mencoba melakukan aksi balasan.

Menurut Nasir saat dikonfirmasi di Rumah Sakit (19/11) “Kejadian itu akibat dari permasalahan tanah seluas enam hektar milik saya yang mau direbut dan dikua-

sai oleh kelompok Daur.”

“Padahal tanah itu milik saya yang saya kelola dan kuasai sejak tahun 1980 dan legalitasnya jelas” “Mereka berupaya ingin merebut tanah itu karena kawasan itu mengandung tambang biji besi ketiga anak saya diserang kelompok Daur kurang lebih 20 orang memakai mobil dan Roda dua dengan membawa senjata tajam ,awalnya terjadi cek-cok kemudian terjadilah peristiwa berdarah ini,” papar Nasir.

Menurut Kapolsek Seruyan Tengah pada Laswan Sinaga Seng keta Lahan antara Kelompok Nasir Cs dan Kelompok Daur Cs di Kawasan Lahan yang disengketakan itu adalah tanah ulayat yang mengandung tambang biji besi.” Awalnya itu hanya cekcok mulut, akhirnya melebar hingga menyebabkan tewasnya Ignatius Alias Daur dan dua rekannya luka-luka, sedangkan 3 orang dari kelompok Nasir juga mengalami luka-luka” ujarnya.

“Bantuan Porsonel keamanan dari Polres Seruyan sudah menuju Lokasi Konflik untuk mencegah bentrok susulan” imbuhnya. (to)

Warga Protes

Bupati Kotim Berpoligami Kalteng-BIN, Ratusan Pendemo Yang Menuntut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur Sampit Kalimantan Tengah agar segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Terpaksa Gigit Jari Pasalnya Enam Dari Tujuh Fraksi Menolak Dibektuknya Pansus Namun Kasus Ini Harus Ditangani Polda Metro Jaya Sesuai Laporan Istri Bupati Kotawaringin Timur Hajjah Iswanti Kasus Poligami Bupati Kotawaringin Timur H.Supian Hadi.S Ikom Dengan Menikahi Artis Pedangdut Vita Kdi Terus Bergulir Ratusan Pendemo Tetap Bertahan Didepan Pintu Masuk Gedung DPRD Kotim Dalam Orasi Yang Disampaikan Salah Satu Pengunjuk Rasa Mengatakan Bupati Supian Hadi Dinilai Sebagai Pemimpin Yang Tidak Amanah Terutama Bagi Keluarganya Sebab meski telah dikarunia tiga anak dari hasil perkawinannya dengan Iswanti bupati termuda se-Kalimantan tengah diduga tetap nekat melakukan pernikahannya secara diam-diam tanpa sepengatuhuan istri sahnya ratusan massa juga membawa berbagai spanduk dan poster yang intinya agar bupati ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku Setelah puas usai menyampaikan orasi sejumlah perwakilan pengunjuk rasa melakukan pe-

meski telah d ikarunia tiga anak dar i hasil perkawinann ya dengan Iswanti bupat i termuda se-Kalimanta n tengah diduga tetap nekat melakukan p ernikahannya secara diam-d iam tanpa sepengatuhuan istri sahnya

nyampaian aspirasi dengan menggelar rapat dengar pendapat yang dipimpin langsung ketua DPRD Kotim Jhon Krisli setelah menyampaikan pandangan sebanyak enam dari tujuh fraksi menyatakan menolak dibentuknya pansus Dihadapan sejumlah media cetak dan elektronik Jhon Krisli menyatakan pihaknya tidak perlu

Para Pendemo saat melakukan Orasi didampingi oleh Anggota Polres Kotim dihalaman Kantor DPRD Kotim

Sampit-Kalteng-Bin, Hakim Majelis Pengadilan Negri Sampit Hanifzar telah menjatuhkan vonis 7 bulan penjara kepada Ipung sapto alias Ipung pemuda (25) warga kel Baamang Tengah, Kec Baamang, Kab.Kotim Sampit Kalteng pada persidangan yang digelar Rabu (27/11) tersangka Ipung dinyatakan bersalah akibat membawa dan memiliki senjata tajam jenis samurai dilokasi wisata alam pantai ujung pandaran Agustus 2013 lalu.

Hakim menyatakan terpidana terbukti melanggar pasal 2 ayat 1 uu darurat nomor 12 tahun 1951 sebagaimana yang tertuang dalam tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) sebelumnya.”menjatuhkan hukuman kepada terdakwa atas tindak pidana membawa dan memiliki senjata tajam (sajam) tanpa izin,”Kata Hanifzar. Menurut Hanifzar Vonis tersebut labih ringan dibanding dari tuntutan

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Sampit Siti Maimunah yang menuntut terdakwa Ipung satu tahun penjara, hakim sudah mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan me­ ringankan tersangka.

Menurut pantauan media Berita Investigasi Nasional (BIN) dari fakta dalam persidangan tersangka Ipung ditangkap pada Jumat (9/8) sore hari oleh anggota Polsek Jaya Karya (Samuda) bersama barang bukti (barbuk) sebilah Samurai, dari semua keterangan saksi pria yang banyak memiliki tato ini tidak membantah.

Seperti diketahui, tersangka Ipung terlibat perkelahian pada Jumat (9/8) sore itu di saat tersangka mau menghampiri musuhnya tersangka ditangkap anggota Kepolisian karena ditangannya terbukti membawa senjata tajam jenis Samurai dengan niat untuk melukai lawannya,( to )

Supir Mabuk Tabrak warung warga Sampit-Kalteng-Bin, Satlantas Polres Kotim telah menahan Sopir dan Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi DA 8567 TS lantaran mobil tersebut tidak dapat dikenda­ likan Sang Sopir akhirnya menabrak warung warga. di jalan Ir. H .Juanda Ketapang Sampit pada (27/11) Informasi yang berhasil dihimpun Peristiwa itu terjadi lantaran Budiman (30) asal Banjarmasin Kalimantan Selatan sopir Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi DA 8567 TS saat menyupir dalam keadaan mabuk akhirnya menabrak sebuah warung milik warga, tidak hanya itu saja sebelumnya hampir menabrak Anggota Satlantas Polres Kotim yang sedang berjaga di Jalan MT. Haryono Sampit.

Menurut Ani saksi mata ,”sebelum kejadian itu Saya berdiri dekat warung, dari arah utara saya melihat ada polisi menyuruh mobil itu berhenti, kelihatannya mobil itu berhenti juga, petugas mengira mobil itu benar-benar berhenti, saat itu polisi turun dari motor patrolinya dan mau menemui Sopir, tanpa diduga mobil itu langsung saja jalan tak terkendali akhirnya menabrak warung Rahmah, saya terkejut untung saja ada pohon jambu yang menghalangi kalo tidak mungkin saja saya juga ikut ditabrak” katanya Kasat Lantas Polres Kotim melalui Kanit Laka pada Supriyono mengatakan hingga kemarin mereka sudah mengamankan Mobil dan Sopir mabuk itu, dan menunggu pemilik mobil untuk dilakukan proses lebih lanjut.(to)

membentuk pansus sebab kasus ini sudah ditangani oleh Polda Metro Jaya untuk penyelidikan lebih lanjut berdasarkan laporan Hajjah Iswanti Setelah gagal dibentuk pansus

salah seorang koordinator demo Junaidi menyatakan pihaknya akan menurunkan massa yang lebih besar lagi sampai dibentuk pansus hal ini untuk membuktikan opini yang ada agar menjadi jelas Menurut azizah salah seorang peserta demo perempuan bupati Supian Hadi dimakzulkan lantara poligami tanpa seijin istri sahnya Menurut Parimus Ketua fraksi Partai Demokrat menyatakan pihaknya setuju dibentuknya pansus dengan alasan akan diketahui apakah bupati Supian Hadi di­ nyatakan bersalah atau tidak bersalah Sebagai klarifikasi terhadap permasalahan yang berkembang saat ini sehingga tidak membi­ngungkan dan tidak menjadi sorotan masyarakat agar kasus ini cepat selesai (to)

A C E H / RIAU

DI DUGA ADA PUNGLI DI CAPIL LANGSA Aceh- BIN. Kota Langsa. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Capil) Kota Langsa melakukan (PUNGLI) kepada warga,untuk mengurus surat pindah harus memberikan uang sebanyak Rp20.000 per kepala keluarga dan tarif pembuatan KK,KTP,ataupun surat pindah tarif nya berfariasi.

Dalam memberikan pelayanan kepada warga.

Dan di saat wartawan BIN datang ke kantor (CAPIL) akan mengkonfirmasi tentang pengaduan masyarakat ada pungli di kantor capil langsa, ada seorang warga sedang marah-marah di ruangan tunggu catatan sipil ,warga mengatakan kepada pengurus

pembuatan surat-surat adminitrasi ditirukan oleh warga “hey botak! kau jangan mempersulit warga untuk pembuatan surat pindah, mau ngurus surat aja harus bayar uang Rp 20.000,- dan menunggu satu minggu kemudian baru bisa di ambil surat pindah tersebut. itu pun harus bayar lagi Rp.40.000,Kepala bidang pengurusan adminitrasi di kantor capil langsa mengatakan pada warga yg marah- marah tadi, kalau untuk tahun 2014 gratis. Tetapi untuk pembuatan KK, KTP,AKTE,SURAT PINDAH. di tahun 2013 ini harus membayar untuk segala pengurusan adminitrasi. (FH)

MENYERAH KAN SENJATA API KE POLRES SIGLI – BIN. Warga Mutiara Timur, Pidie, Kamis (15/11/2013) sekira pukul 14.00 WIB menyerahkan senjata api (senpi) laras pendek bersama enam butir peluru aktif berkaliber 6 mm kepada polisi.

Senpi jenis revolver itu diserahkan warga yang diterima Waka Polres Pidie, Kompol Drs Sulaiman Yusuf, dengan lokasi di ruas jalan menuju Kecamatan Tiro, tepatnya di Gampong Gumpung, Kecamatan Mutiara Timur.

"Kondisi senpi itu masih aktif dan masih bisa digunakan, kendati sudah berkarat," kata Kapolres Pidie, AKBP Sunarya SIK, melalui Waka Polres, Kompol Sulaiman Yusuf, di Mapolres setempat.

AMANKAN L300 PICK UP & YAMAHA VEGA R dan No.Rangka : MH35D9003AJ926719.

2 (dua) unit kenderaan tersebut berhasil diamankan polisi dari tangan Ibrahim bin Abdullah, 54 tahun, warga Jumphoih Adan Kec. Mutiara Timur, Kab. Pidie pada hari Rabu (20/11/2013) sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Gp. Jumphoih Adan, Kec.Mutiara Timur Kab. Pidie.

Pihak Polres Pidie mengamankan kedua kenderaan tersebut dikarenakan tidak

"......Kita serahkan saja kepada aparat penegak hukum persoalan ini. Kalau memang ada rekanan yang ditipu silahkan saja melapor kepada penegak hukum, karena dalam konteks uang setoran itu diluar wewenang PU, karena dilakukan oknum diluar dinas...." tidak benar.

"Kita serahkan saja kepada aparat penegak hukum persoalan ini. Kalau memang ada rekanan yang ditipu silahkan saja melapor kepada penegak hukum, karena dalam konteks uang setoran itu diluar wewenang PU, karena dilakukan oknum diluar dinas," katanya lagi.

Menanggapi hal tersebut, salah seorang rekanan di Bengkalis Narno SE menilai kalau munculnya uang setoran tersebut akibat kelalaian dinas PU sendiri. Alasannya, paket PL yang berjumlah 200-an itu dibagikan pada akhir tahun anggaran, padahal pertengahan tahun sudah bisa dibagi ke rekanan yang memenuhi syarat serta tidak ada unsur KKN. Proses

Menurut Sulaiman, senpi laras pendek tersebut diserahkan dua warga yang identitasnya tidak bisa dipublikasi. Saat diserahkan senpi tersebut dimasukkan di dalam plastik hitam yang dibalut pakai koran.

"Senjata api di tangan masyarakat sampai kini masih ada. Kita berharap warga segera menyerah-

memiliki dokumen yang sah pada kenderaan.

Pengakuan dari Ibrahim, untuk Mobil L300 Pick Up tersebut dibelinya dari Junaidi dan Juli di Tangse, Kab. Pidie dengan harga Rp. 14.500.000,(empat belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk sepeda motor Yamaha Vega R diperolehnya dari Romy yang menggadaikan kepadanya dengan harga Rp. 2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Ibrahim bin Abdullah yang di duga sebagai Penadah Ranmor Roda 4 dan Roda 2 yang tidak dilengkapi dengan surat-surat dokumen yang sah saat ini telah diamankan

Kontraktor Diisukan Bayar Upeti untuk Dapat Proyek PL Dinas PU Bengkalis Riau-BIN, Beredar kabar adanya dugaan uang setoran dilakukan puluhan kontraktor untuk mendapatkan proyek penunjukan langsung (PL) yang melibatkan staf pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bengkalis, dibantah Kepala Dinas PU Moh. Nasir melalui Sekretaris Tarmizi.

Pihak PU sendiri sudah mengkonfirmasi langsung kepada staf-staf yang disebut-sebut sebagai oknum pengumpul setoran proyek PL itu.

"Saya sudah cross cek langsung kepada nama-nama staf di dinas PU yang disebut-sebut mengutip setoran kepada kontraktor. Yang bersangkutan membantah keras dan bersedia melakukan klarifikasi soal tudingan yang dialamatkan kepada dirinya. Kebetulan ada seorang staf yang disebut diduga terlibat sedang berada di Pekanbaru dan siap ke Bengkalis melakukan klarifikasi," bantah Tarmizi kepada sejumlah wartawan.

Dijelaskan lagi oleh Tarmizi bahwa perbuatan tersebut dilakukan oknum diluar dinas, karena pendistribusian paket PL adalah wewenang dinas kepada rekanan yang memenuhi klasifikasi dan administrasi. Selama ini disebutnya pendistribusian paket PL tidak ada masalah, dan kalau memang perbuatan itu dilakukan mengatasnamakan dinas sangat

15

WARGA MUTIARA PIDIE

Polres Pidie

Pidie – BIN. Polres Pidie telah mengamankan 1 (satu) unit kenderaan roda empat jenis L300 Pick Up dengan No.Pol : BL 8784 PV warna hitam tahun 2003, No.Mesin : 4D56G585042, dan No.Rangka : L-300DB-011888.

Selain itu Polres Pidie juga mengamankan 1 (satu) unit kenderaan roda dua jenis Yamaha Vega R dengan No.Pol : BL 6087 JF warna hitam tahun 2010, No.Mesin : 5D9926811,

EDISI 87

pendistribusian paket PL terlalu lama sehingga rentang waktu yang menjadi pemicu munculnya oknum yang memanfaatkan situasi.

"Coba paket PL itu dibagi pertengahan tahun karena anggarannya masuk dalam APBD murni bukan perubahan. Akibatnya rentang waktu tadi memicu polemik, karena setiap tahun masalah PL ini selalu menjadi sorotan di dinas PU. Indikasinya soal setoran paket PL di dinas PU diduga juga sudah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, bagi teman-teman kontraktor yang merasa dirugikan itu sebaiknya melaporkan duggan ini ke aparat hukum," kata Narno, yang juga Wakil Ketua Kadin Bengkalis itu. (Tim)

kan senpi ilegal tersebut," katanya.

Sebab, kata Sulaiman, jika polisi menemukan senjata pada masyarakat, maka tetap akan diproses secara hukum. Senjata api dilarang beredar di tangan warga karena sesuai dengan UndangUndang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.

"Saya sudah sering melakukan sosialisasi tentang larangan warga menyimpan atau memakai senjata melalui masjid dan madrasah.

Mudah-mudahan dengan sosialisasi seperti ini warga sadar untuk menyerahkan senpi kepada polisi.

Pada tahun ini sudah tiga pucuk senpi diserahkan warga," kata Kompol Sulaiman. (F.HERMAN)

di Mapolres Pidie guna penyelidikan lebih lanjut.

Penangkapan terhadap Penadah Ranmor R4 dan R2 diwilayah Kabupaten Pidie bukanlah untuk pertama kalinya, dikarenakan banyaknya pelaku pencurian yang sudah professional dalam melakukan aksi pencuriannya.

Polres Pidie akan melakukan pengembangan terhadap kasus ini guna untuk mengungkap pelaku pencurian Ranmor Roda 4 dan Roda 2 serta Penadah Ranmor lainnya. (F.HERMAN)

Kapolda Kepri Brigjen Pol. Drs. Endjang Sudradjat.... dari Hal. 7 Pinang Kota dan Tg. Pinang Barat ini tentunya akan membuat Polri khususnya Polda Kepri menjadi lebih dekat dan hadir di tengah - tengah masyarakat dan siap melayani / membantu masyarakat kapan pun dibutuhkan.

Selaras dengan tugas pokok Polri dan Dinamika perkembangan masyarakat dalam rangka melakukan Akselerasi pelayanan prima kepada masyarakat maka Pimpinan Polri yakni Bapak Kapolri Jenderal Polisi.

Drs. Sutarman telah menetapkan 12 (dua belas) program prioritas untuk merumuskan arah dan kebijakan yang dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut.

Menyikapi hal tersebut tentunya perlu adanya suatu upaya strategis dan terobosan kreatif untuk membangun kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak baik yang berkaitan dengan tugas pokok, fungsi dan peran Polri dalam rangka memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat guna menciptakan dan memelihara situasi Kamtibmas.

Sesuai dengan Visi dan Misi Polri Kapolda Kepri Brigjen Pol. Drs. Endjang Sudradjat telah mengambil langkah penting dan telah mengeluarkan beberapa kebijakan dalam menghadapi beberapa ancaman dan gangguan Kamtibmas dan Potensi Konflik, diantaranya : 1. Dalam perkuatan Sinergitas Polisional yaitu dengan, pertama membentuk tim terpadu yang diketuai oleh Gubernur Prov. Kepri dengan melibatkan seluruh FKPD guna mengatasi ancaman gangguan Kamtibmas dan Potensi Konflik Vertikal maupun Konflik Horizontal; kedua membuat MoU (Kerjasama)

Vertikal dan Horizontal yaitu dengan TNI, BP Batam, Kawasan IndustridandenganBUMNsertaInstansi terkait lainnya.

2. Membangun komunikasi sosial denganmelibatkanperananmedia sebagai kontrol sosial, penguatan BabinKamtibmasdenganmenerapkan 1 desa 1 Polisi dan mengusahakansetiapPosBabinKamtibmas akandibuatkanPosPelayananyang lokasinyasementaramengindukke Pemerintahan Desa.

3. Penguatan Bidang Penyidikan yaituMenambah,Membentukdan MeningkatkanKualitasdanKuantitas Penyidik Korupsi, Penyidik TenagaKerja,CyberCrime,Penyidik Kelautan dan Perpajakan.

4. Memperkuat Komunitas Intelijen denganmemberdayakanBabinKamtibmasdanseluruhAnggotauntuk mengemban Fungsi Intelijen dan Deteksi Dini serta mengaktifkan lagi PAM Swakarsa ( seperti wajib lapor 1 x 24jam ) dan mengaktifkan Kring Reserse.

5. PenguatanTimtindakAnarkisdan Raimas yaitu di Satker Sabhara dan Satker Brimob serta nantinya juga akan memberikan pelatihan dan melibatkan PNS Polri dalam menangani massa.

6. Meningkatkanperanintensifikasi dan ekstensifikasi, yaitu dengan menghadirkanpersonilPolriditengah-tengahmasyarakat,misalnya melalugiatpatrolianggotaPolisidi tempat keramaian.

7. Meningkatkanproduktifitaskinerja Anggota melalui pelayanan maupun penegakkan hukum dengan cara menghitung secara kuantitas dan kualitas kerja aspek perorangan dan satuan. (A.Riyanto)

EDISI 87

16

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PATI Mengucapkan : SELAMAT HARI NATAL 2013 & TAHUN BARU 2014

Keluarga Besar

Berita Investigasi Nasional (BIN) Beserta Jajaran

Mengucapkan :

Selamat Natal 2013 & Tahun Baru 2014

BUPATI BANDUNG MERESMIKAN FESTIVAL PENCAK SILAT SE- KABUPATEN 2013 Jabar-BIN, Sejalan dengan program pemerintah Kab.Bandung dalam melaksanakan program pendidikan khususnya sejarah dan budaya. Bupati bandung Dadang M Naser membuka pestifal pencak silat tingkat Kab. Bandung yang bertempat di Soreang dan di ikuti oleh berbagai perguruan silat yang berada di wilayah di Setiap Kecamatan.

Bupati Bandung Dadang M Naser dalam sambutannya akan terus melestarikan seni budaya yang ada di Jawa Barat salah satunya seni pencak silat. Pencak silat salah satu warisan budaya bangsa Indonesia yang lahir sejak munculnya kerjaan-kerjaan dan berkembang hingga ke Manca Negara.

Pencak silat lahir dan besar juga di setiap daerah di Nusantara antara lain Jawa Barat, jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Barat dan di beberapa daerah lainnya.

Pada zaman kerajaan pencak silat berkembang sebagai alat berkuasa untuk mempertahankan kerajaannya maupun untuk menyerang lawan, dalam sejarahnya pencak silat di setiap daerah mempun-

yai aliran khas dan di Jawa Barat sendiri terkenal dengan aliran Cimande dan Cikalong bahkan aliran ini menyebar ke beberapa daerah dan di anggap mempelajari adalah aliran ini adalah Betawi. Banyaknya aliran dalam pencak silat menunjukan kekayaan budaya masyarakat yang ada di Indonesia dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Kepedulian pemerintah kab.Bandung dalam hal ini Bupati Bandung terhadap pencak silat tentunya sangat kita apresiasi, dengan adanya pelajaran muatan local pencak silat di setiap sekolah dasar adlah salah

satu upaya untuk terus menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa Indonesia.

Berbagai pestifal pencak silat yang rutin di laksanakan pemerintah Kab. Bandung adalah bukti kecintaan dan keseriusan dari pada bupati Bandung mengenalkan pencak silat terhadap generasi muda.

Selain sebagai ajang silaturahmi, pestival pencak silat tingkat Kab. Bandung di harapkan dapat melahirkan pesilat-pesilat tangguh yang dapat mengharumkan nama daerah di ajang nasional maupun Internasional.

Perkembangan dan pertumbuhan pencak silat sangat pesat sejak terbentuknya wadah

organisasi pencak silat tahun 1948 dengan nama OPSI. Bahkan dengan peranan para pelatih dari Indonesia beberapa dari Negara lain seperti Vietnam mempunyai para pesilat tangguh, karena olah raga pencak silat secara resmi sejak tahun 1987 pencak silat masuk Sea Games.

Tentunya dengan pembinaan dan perhatian dari pemerintah olah raga pencak silat dapat mengharumkan daerah Kab.Bandung dan selamat kepada Kecamatan Banjaran sebagai juara pencak silat tingkat Kabupaten. (Asep G/ BIN)

STOP PRESS

ASEP SUGIANTO Staff Redaksi

Orang tersebut bukan Wartawan Media Berita Investigasi Nasional segala tindakan dan perbuatan yang mengatasnamakan wartawan diluar tanggungjawab kami.