Jalin Relasi, Sampaikan Aspirasi! by Representasi Efektif

JALIN RELASI, SAMPAIKAN ASPIRASI! Panduan Praktis bagi Warga Berkomunikasi dengan Wakil Rakyat

Penulis: Cahyo Suryanto dan Tim ProRep Ilustrator: Deni Ganjar Nugraha Rian H. Tata Letak: Galih Gerryaldy

HAK CIPTA Buku ini disusun dan dikembangkan oleh USAID/Program Representasi (ProRep) yaitu sebuah program pengembangan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang diimplementasikan oleh Chemonics International. Isi buku sepenuhnya merupakan tanggung jawab Chemonics International dan tidak mewakili pandangan USAID maupun pemerintah Amerika Serikat. Sebagian atau seluruh isi buku ini boleh diperbanyak atau direproduksi untuk tujuan non-komersial dengan izin tertulis dari USAID/ProRep , dan dengan mencantumkan secara jelas kontribusi USAID/ProRep sebagai pemegang hak cipta yang sah dari publikasi ini.

TENTANG PUBLIKASI BUKU INI Buku ini ditujukan untuk setiap warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari berbagai latar profesi yang ingin menyampaikan aspirasi kepada wakilnya yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI. Buku ini memaparkan secara runut langkah-langkah untuk menyampaikan aspirasi baik kepada individu anggota DPR maupun kepada lembaga DPR RI melalui berbagai media yang dapat diakses oleh masyarakat. Komentar, masukan atau pertanyaan mengenai buku ini dapat disampaikan kepada: ProRep Gedung BRI II Suite 2806 Jl. Jend. Sudirman No.44-46 Jakarta 10210 INDONESIA Tel. +62 (0) 21 5785 3021/3024. Fax. +62 (0) 21 5785 3016, Email: info@prorep.or.id Informasi lain, termasuk versi elektronik buku panduan ini, tersedia dalam halaman website Program Representasi di www.prorep.or.id.

iii

DAFTAR SINGKATAN APBN

: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

APBN-P

: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan

DPD

: Dewan Perwakilan Daerah

DPR

: Dewan Perwakilan Rakyat

DPRD

: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

HAM

: Hak Asasi Manusia

KPU

: Komisi Pemilihan Umum

KPUD

: Komisi Pemilihan Umum Daerah

LSM

: Lembaga Swadaya Masyarakat

MASAM

: Merendahkan, Arogan, Sinis, Antipati, Memusuhi

OMS

: Organisasi Masyarakat Sipil

PanSus

: Panitia Khusus

RAMAH

: Respek, Apresiatif, Merangkul, Aktif, Hangat

RUU

: Rancangan Undang-Undang

SDM

: Sumber Daya Manusia

SENYUM

: Santun, Empatik, Niat baik, Yakin, Ulet, Manusiawi

Setjen

: Sekretariat Jenderal DPR RI

: Undang-undang

UKM

: Usaha Kecil Menengah

KATA SAMBUTAN Pembaca yang terhormat, Hubungan antara warga negara dan para wakilnya di parlemen secara mendasar berbeda dengan hubungan antara warga negara dan presidennya. Presiden mewakili kepentingan umum dari seluruh bangsa, sedangkan anggota parlemen mewakili kepentingan-kepentingan yang lebih spesifik dari kelompok masyarakat tertentu (konstituen) yang berada di daerah pemilihan yang bersangkutan. Agar para anggota parlemen dapat memahami serta mewakili kepentingan konstituen di tingkat nasional, maka warga negara perlu melakukan komunikasi yang efektif dengan anggota parlemen yang mewakili mereka. Buku panduan ini dirancang untuk membantu warga negara maupun kelompok masyarakat untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dengan para anggota parlemen yang mewakili mereka. Jalin Relasi, Sampaikan Aspirasi! adalah panduan praktis bagi konstituen untuk membantu lebih memahami parlemen dan anggota DPR, juga untuk dapat terhubung dengan mereka secara lebih efektif. Panduan ini menjelaskan mengenai peran-peran dan fungsi perwakilan, cara berkomunikasi dengan mereka secara efektif, cara merancang dan menyampaikan pesan-pesan, cara berkomunikasi secara strategis, dan hal-hal yang lain. Jalin Relasi, Sampaikan Aspirasi! diterbitkan sebagai bagian dari program JABAT. JABAT merupakan sebuah singkatan dari â&#x20AC;&#x153;Jangkau dan Libatkanâ&#x20AC;?, sebuah program yang dilaksanakan selama tahun 2012 dan 2013 dalam bentuk kerjasama antara USAID/ProRep dan Lembaga Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. Program ini dirancang untuk membantu penguatan hubungan antara para anggota DPR dengan konstituen yang ada di daerah pemilihan mereka. Anggota DPR yang berpartisipasi dalam program JABAT ini kami dukung untuk meningkatkan pengelolaan hubungan konstituen mereka dengan menjadikan diri mereka lebih mudah diakses, lebih peka, dan lebih responsif terhadap orang-orang yang mereka

wakili. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) juga kami dukung untuk dapat lebih menjangkau komunitas mereka, menggali kebutuhan dan kepedulian mereka, serta menghubungkannya dengan para wakilnya di DPR. Kami mengharapkan buku Jalin Relasi, Sampaikan Aspirasi! ini bisa menjadi panduan yang berguna bagi Anda dan menyenangkan untuk dibaca, untuk selanjutnya dapat membantu Anda dalam memahami parlemen dan berkomunikasi dengan anggota DPR secara lebih efektif.

Direktur ProRep John K. Johnson

Mengapa Buku Ini Ditulis? Terputusnya komunikasi antara warga masyarakat dengan para wakil rakyat, merupakan salah satu penyebab munculnya kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Contoh, Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terkait pengakuan negara terhadap hukum adat dan hak atas sumber daya air. Dalam pasal 6 ayat 3 yang menyatakan: â&#x20AC;&#x153;Hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat.â&#x20AC;? Permasalahnya adalah benarkah semua hak ulayat harus dikukuhkan lewat Peraturan Daerah? Hal yang sama juga terjadi dalam Undang Undang Koperasi No 17 Tahun 2012 yang menggantikan Undang Undang Koperasi No 25 Tahun 1992. Dalam pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa koperasi adalah badan hukum sebagai subjek yang tidak ada bedanya dengan badan badan usaha lain. Bagaimana dengan asas kekeluargaan dalam koperasi? Bukankan koperasi seyogyanya mengutamakan kesejahteraan bersama? Selain kedua contoh itu, Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD RI) pada tahun 2012 menemukan adanya 84 UU yang merugikan Pemerintah Daerah. Seorang anggota DPR RI juga menengarai sedikitnya ada 76 UU yang penyusunannya dilakukan dan didanai oleh pihak-pihak tertentu. Akibatnya, produk UU itu justru bertolak belakang dengan kepentingan rakyat, dan lebih condong untuk memenuhi kepentingan kelompok tertentu. DPR makin berjarak dengan warga masyarakat. Apa yang diperdebatkan oleh anggota DPR di gedung DPR tak ada hubungannya dengan persoalan rakyat. Jika hal itu terus berlangsung, warga masyarakatlah yang paling dirugikan. Salah satu upaya menyikapi hal itu, warga masyarakat harus mengawasi apa yang dikerjakan oleh DPR. Pengawasan akan berjalan efektif jika ada hubungan yang baik antara warga dengan DPR. Kunci untuk membangun dan membina hubungan yang baik antara warga dan para wakil rakyat adalah KOMUNIKASI. Tanpa komunikasi, akan sulit terajut jalinan relasi.Tanpa jalinan relasi, aspirasi tak

vii

akan terwadahi. Ketika aspirasi tak terwadahi, kemungkinan lahirnya kebijakan yang tak sesuai dengan amanat rakyat, dipastikan akan selalu terjadi. KOMUNIKASI memungkinkan terjalinnya persamaan persepsi, kesatuan visi dan terciptanya pertautan hati antara warga masyarakat dan wakil rakyat. Ketiganya merupakan modal dasar bagi terbentuknya kebijakan, keputusan dan peraturan yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan warga. Buku ini disusun untuk membekali dan memperkaya keterampilan warga masyarakat dalam berkomunikasi dengan para wakil rakyat. Harapannya akan terjadi ikatan hati, persamaan persepsi dan kesatuan visi antara warga masyarakat dengan para wakilnya yang duduk di DPR.

Siapakah Pengguna Buku Ini? Buku ini dapat digunakan oleh setiap warga masyarakat baik laki-laki dan perempuan dari berbagai latar profesi, yang menghendaki: â&#x20AC;˘ Para anggota DPR dapat menjalankan peran, fungsi dan tugas pokoknya secara profesional, transparan, partisipatif dan akuntabel; â&#x20AC;˘ Kebijakan publik sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat dan berpihak pada kepentingan rakyat; â&#x20AC;˘ Penyelenggaraan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan rakyat; â&#x20AC;˘ Tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

viii

JALIN RELASI, SAMPAIKAN ASPIRASI!

xii

Apakah Peran dan Fungsi Wakil Rakyat? Bagi Indonesia yang menganut sistem demokrasi, DPR mempunyai peran yang amat penting. Keberadaannya memiliki peran untuk menjadi pilar dan ujung tombak kedaulatan rakyat. Hal ini dapat diperkuat dengan adanya fakta bahwa setiap satu anggota DPR rata-rata mewakili 400 ribu sampai dengan 500 ribu pemilih. Kepada merekalah harapan, kepentingan dan aspirasi masyarakat dititipkan. Para anggota dewan adalah orang-orang yang diberi kuasa untuk menyuarakan kepentingan dan kebutuhan rakyat yang memilihnya. Sebagai pilar dan ujung tombak kedaulatan rakyat, para anggota dewan memiliki tiga fungsi. 1. fungsi legislasi, artinya DPR memegang kekuasaan membentuk undangundang. Jadi, meskipun RUU dibahas bersama oleh DPR dan Pemerintah untuk mendapat persetujuan bersama, tetap yang mengesahkan RUU tersebut menjadi UU adalah DPR. 2. fungsi anggaran, artinya DPR membahas dan mengesahkan RUU tentang APBN & APBNP yang diajukan oleh Presiden/Pemerintah. 3. fungsi pengawasan, artinya DPR sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan undang-undang oleh Pemerintah, termasuk pelaksanaan APBN.

Alat Kelengkapan Apa Sajakah Yang Ada Di DPR? Dalam melaksanakan ketiga fungsinya, DPR memiliki alat kelengkapan. Alat kelengkapan di DPR ada yang bersifat tetap dan sementara. Alat kelengkapan yang bersifat tetap berupa komisi atau badan. Alat kelengkapan yang bersifat sementara berbentuk PanSus atau Panitia Khusus.

JALIN RELASI, SAMPAIKAN ASPIRASI!

Alat Kelengkapan DPR yang bersifat tetap Alat Kelengkapan DPR yang bersifat tetap terdiri atas: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Pimpinan Bamus (Badan Musyawarah) Komisi Baleg (Badan Legislasi) Bangar (Badan Anggaran) BAKN (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara) BK (Badan Kehormatan) BKSAP (Badan Kerja Sama Antar-Parlemen) BURT (Badan Urusan Rumah Tangga)

Untuk membangun kontak dan menyalurkan aspirasi yang tepat sasaran, warga perlu mengetahui tugas dan bidang masing-masing alat kelengkapan. Informasi terkait tugas dan bidang masing-masing alat kelengkapan lihat lampiran 1. Alat Kelengkapan yang Bersifat Sementara Panitia Khusus atau Pansus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh rapat paripurna dan dapat diperpanjang oleh Badan Musyawarah apabila panitia khusus belum dapat menyelesaikan tugasnya. Contoh Pansus: Pansus DPR untuk Angket Bank Century, Pansus DPR untuk Angket BBM, Pansus DPR untuk RUU tentang Panas Bumi, Pansus DPR untuk RUU tentang Organisasi Masyarakat.

Kapan Komunikasi Langsung dengan Anggota DPR bisa Dilakukan? Masyarakat dapat secara berkala berkomunikasi secara langsung dengan anggota DPR baik pada masa reses maupun pada masa sidang. 2

Pada masa reses, Anggota DPR akan melakukan kegiatan di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja secara berkala. Kunjungan kerja secara berkala ini wajib dilakukan oleh Anggota DPR untuk menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen. Hasil pertemuan dengan konstituen kemudian dilaporkan secara tertulis kepada partai politik melalui fraksinya di DPR. Untuk mengetahui jadwal sidang dan reses Anggota DPR, masyarakat dapat membuka halaman website berikut: www.dpr.go.id >>badan musyawarah >>jadwal rapat DPR RI >>buku jadwal acara RENCANA ALOKASI WAKTU RAPAT DAN RESES MASA PERSIDANGAN I DAN MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2013-2014 MASA PERSIDANGAN I Keputusan Rapat Konsultasi pengganti Rapat Bamus DPR RI Tanggal 8 Juli2013 MASA SIDANG 16 Agustus 2013 s.d. 25 Oktober 2013

MASA RESES

26 Oktober 2013 s.d. 17 November 2013

MASA PERSIDANGAN II Keputusan Rapat Bamus tanggal 17 Oktober 2013 MASA SIDANG

MASA RESES

RENCANA ALOKASI WAKTU RAPAT DAN RESES MASA PERSIDANGAN III DAN MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2013-2014 MASA PERSIDANGAN III Keputusan Rapat Bamus Tanggal 12 Desember 2013 MASA SIDANG

MASA RESES

MASA PERSIDANGAN IV MASA SIDANG

MASA RESES

15 Januari 2014 s.d. 6 Maret 2014 7 Maret 2014 s.d. 11 Mei 2014

18 November 2013 s.d. 19 Desember 2013

12 Mei 2014 s.d. 10 Juli2014 20 Desember 2013 s.d. 14 Januari 2014

11 Juli 2014 s.d. 14 Agustus 2014

= 49 hari kerja = 14 hari kerja = 25 hari kerja = 16 hari kerja = 71 hari kalender = 23 hari kalender = 33 hari kalender = 26 hari kalender

= 36 hari kerja = 43 hari kerja = 41 hari kerja = 20 hari kerja = 51 hari kalender = 63 hari kalender = 62 hari kalender = 40 hari kalender

Sedangkan pada masa sidang, Anggota DPR melakukan kegiatan terutama di dalam gedung DPR. Masyarakat tetap dapat berkomunikasi langsung dengan Anggota DPR dengan mengajukan permohonan audiensi kepada Anggota DPR maupun kepada Alat Kelengkapan DPR, tentunya melalui prosedur yang telah ditetapkan. Perlu diketahui bahwa, baik pada masa reses maupun masa sidang, Anggota DPR wajib memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya melalui perjuangan politik yang menyangkut aspirasi pemilihnya. 3

JALIN RELASI, SAMPAIKAN ASPIRASI!

iga dimensi kapasitas yang dibutuhkan warga agar mampu berkomunikasi secara efektif dengan DPR adalah ETHOS, PATHOS dan LOGOS. ETHOS adalah karakter moral dalam bersikap dan berperilaku yang bermartabat di hadapan anggota DPR. PATHOS adalah kemampuan untuk menyentuh hati dan emosi anggota DPR melalui pengalaman, harapan, data dan fakta kita miliki. Sedangkan LOGOS, adalah kemampuan untuk menyampaikan pesan yang menarik dan inspiratif sehingga anggota DPR memperoleh pengetahuan dan pemahaman baru yang mencerahkan. Ethos adalah sumber kepercayaan, pathos adalah daya pengaruh untuk menciptakan terjadinya sambung rasa, dan logos adalah pemicu munculnya pengetahuan dan kesadaran baru. 4

Bagaimanakah etika dan sikap dalam berkomunikasi dengan anggota DPR? Salah satu sikap yang menghambat terjalinnya komunikasi yang baik antara warga dan wakil rakyat adalah sikap MASAM (Merendahkan, Arogan, Sinis, Antipati, Memusuhi). Sikap semacam ini hanya akan membuahkan ketidakpercayaan, kecurigaan, pertentangan dan penolakan antara keduabelah pihak. Hasilnya adalah terputusnya jembatan komunikasi antara rakyat dengan wakilnya yang duduk di DPR. Upaya yang harus dilakukan adalah mengubah dari sikap MASAM menuju sikap yang RAMAH (Respek, Apresiatif, Merangkul, Aktif, Hangat). Respek artinya rasa hormat kepada anggota DPR baik secara pribadi maupun sebagai wakil rakyat. Apresiatif artinya sikap untuk lebih menghargai hal-hal yang positif pada diri anggota DPR. Merangkul artinya bersedia membuka diri untuk menciptakan kemungkinan dan peluang kerjasama dengan anggota DPR. Aktif artinya sigap dan bersemangat dalam menanggapi harapan dan kebutuhan anggota DPR. Hangat artinya memiliki sukacita, antusias dan kegembiraan dalam menyambut kehadiran dan menjalin persahabatan dengan anggota DPR. Sikap RAMAH ini sangat diperlukan untuk mencairkan kebekuan relasi dan terputusnya jembatan komunikasi antara warga dengan para anggota DPR. Sikap RAMAH akan meretas rasa curiga, antipati dan ketidakpercayaan warga terhadap para wakilnya. Sikap RAMAH merupakan prakondisi bagi terciptanya lingkungan komunikasi yang sehat. Sikap RAMAH juga akan memungkinkan terciptanya peluang kerjasama yang produktif dan berkelanjutan.

JALIN RELASI, SAMPAIKAN ASPIRASI!

Bagaimana “merebut hati dan menyentuh emosi” anggota DPR? Para anggota DPR juga manusia. Mereka juga bisa tergetar, terharu, tersentuh, tersentak, terluka, tersanjung dan sebagainya. Untuk merebut hati, menyentuh emosi dan membangkitkan simpati para anggota DPR, kita perlu memiliki data dirinya. Contoh, dengan mengetahui ulang tahunnya, kita memiliki saat yang tepat untuk menulis harapan dan sapaan yang positif, menyemangati, mengilhami dan membangkitkan motivasi. Upaya merebut hati dan menyentuh emosi anggota DPR tidak perlu dilakukan dengan gratifikasi. Namun, justru dengan cara-cara yang alami dan manusiawi. Upaya membangkitkan simpati tidak perlu dengan memanipulasi data dan bukti. Namun, justru membutuhkan fakta dan bukti yang asli. Upaya merebut perhatian para anggota DPR tidak perlu dengan memaki dan meneriaki. Namun, justru dengan sapaan dan hati. Cara merebut hati dan menyentuh emosi para anggota DPR dapat dilakukan dengan SENYUM (Santun, Empatik, Niat Baik, Yakin, Ulet, Manusiawi). •

Santun, artinya menjaga tingkah laku dan budi bahasa dalam menyampaikan data, fakta atau aspirasi kepada anggota DPR.

•

Empatik, artinya mampu memahami pikiran dan perasaan anggota DPR ketika berkomunikasi, berdialog dan bertemu muka.

•

Niat baik, artinya maksud dan tujuan komunikasi dengan anggota DPR dilandasi kehendak baik dan cita-cita mulia.

•

Yakin, artinya percaya bahwa jalinan komunikasi warga dengan anggota DPR akan menghasilkan kebijakan yang tepat.

•

Ulet, artinya tidak mudah menyerah dan putus asa ketika belum ada kesepahaman antara warga dengan anggota DPR.

•

Manusiawi, artinya memperlakukan anggota DPR dengan penuh hormat dan menjaga martabatnya sebagai manusia dan wakil kita di DPR.

Bagaimana Menyajikan Data dan Infomasi serta Merumuskan Pesan yang Menggugah dan Mencerahkan Anggota DPR? Sebelum menyajikan data-informasi dan penyampaian pesan kepada para anggota DPR, kita perlu mempertimbangkan kondisi berikut: • Para anggota DPR adalah orang-orang yang sangat sibuk. Mereka memiliki banyak hal yang harus segera diselesaikan, menghadiri berbagai agenda pertemuan, melayani berbagai permintaan dari berbagai kelompok kepentingan dan tidak memiliki banyak waktu untuk membaca laporan yang tebal dan panjang; • Para anggota DPR belum tentu memiliki kepedulian dan keahlian yang sama dengan diri Anda; • Para anggota DPR memiliki banyak sumber data yang seringkali saling bertentangan satu dengan yang lain. Berdasarkan ketiga kondisi itu, maka penyajian data dan penyampaian pesan kepada anggota DPR harus memenuhi kriteria yang mudah dipahami, logis dan konkret, melalui beberapa cara berikut: 1. Pastikan isu berdampak luas/besar 2. Gunakan bahasa yang lugas dan sederhana 3. Susunlah dalam bentuk urutan dan tahapan

JALIN RELASI, SAMPAIKAN ASPIRASI!

4. Gunakan perbandingan, persamaan dan perumpamaan 5. Ajukan pertanyaan dan catat umpan baliknya 6. Lengkapi dengan alat peraga yang dapat berupa: diagram, grafik, foto, statistik 7. Lengkapi data dengan undang-undang/produk hukum hukum atau produk politik yang relevan

Manakah dari data berikut yang mudah dipahami, logis, dan konkret?

Data A

Data B

Dalam lima tahun terakhir, Bali kehilangan lahan sawah sekitar 10.000 hektar.

â&#x20AC;&#x153;Bali pada tahun 2004 memiliki lahan sawah produktif 142.971hektare, menyusut sekitar 1.306 hektar dari tahun sebelumnya (2003) yang total arealnya 144.277 hektare. Tahun 2000 areal sawah Bali seluruh seluas 153.228 hektar.â&#x20AC;?

Program-program penanganan kemiskinan masih tumpang tindih dan tidak berkelanjutan perlu segera dibenahi dengan melalui pendekatan pemberdayaan.

Program-program penanganan kemiskinan pemerintah yang tersebar di beberapa departemen dan kementerian, sebagian tumpang tindih dan dilaksanakan relatif tanpa keterkaitan satu sama lain.

Di bidang perumahan misalnya, terjadi ketidaksinambungan perbaikan kampung di perkotaan dengan penyediaan rumah untuk warga miskin berpenghasilan rendah. Selain itu penyediaan rumah tersebut tidak sebanding dengan kebutuhan yang ada dan dilakukan seragam, yakni berupa rusunawa. Di tingkat daerah masih banyak produk kebijakan atas nama ketertiban umum yang memosisikan rakyat miskin sebagai pelanggar ketertiban kota dengan stigma negatif â&#x20AC;&#x153;warga liarâ&#x20AC;? sehingga penggusuran kampung-kampung miskin menjadi legal. Di samping itu, konflik sosial kerap terjadi yang dipicu oleh konflik-konflik tanah. Karena itu, penanganan permasalahan kemiskinan harus dilakukan dengan sudut pandang pemenuhan hak-hak asasi dan prinsip pemberdayaan artinya, tidak hanya pemenuhan kebutuhan kesejahteraan material ekonomis, tetapi termasuk juga kebutuhan akan rasa aman, kebebasan berekspresi, berpendapat dan berorganisasi. Diperlukan perubahan pada cara pandang terhadap kemiskinan dan orang miskin, dan pendekatan serta strategi pelaksanaan program.

JALIN RELASI, SAMPAIKAN ASPIRASI!

Data memiliki peran penting dalam pembuatan kebijakan maupun dalam pelaksanaan kebijakan. Melalui data publik dan pembuat kebijakan mengetahui tingkat keseriusan permasalahan kebijakan yang diangkat. Beberapa isu kebijakan membutuhkan dukungan data kualitatif (deskripsi, matriks/tabel indikatif), dan sebagian isu kebijakan yang lain perlu diperkuat dengan data kuantitatif, baik berupa data temuan sendiri atau data primer maupun data olahan dari data sekunder. Apapun bentuknya, data merupakan representasi atau gambaran dari realitas yang sebenarnya. Sebagai gambaran dari realitas, data harus dikemas dengan apik dan jujur. Tampilan data yang apik, baik jenisnya maupun cakupannya, akan menimbulkan kesan positif bagi pengambil kebijakan dan bahkan bagi khalayak umum. Sebaliknya data yang tampil tidak menarik, tidak lengkap, dan apalagi tidak jelas (kabur), akan menimbulkan sangkalan terhadap isu kebijakan yang diangkat. Acapkali, data yang tidak lengkap, atau kabur, bukan saja disebabkan oleh kurangnya usaha untuk mencari, tetapi juga disengaja untuk mencapai tujuan tertentu. Di sini persoalannya menjadi persoalan kejujuran atau integritas dalam menyajikan data. Data yang dimanipulasi berarti data tersebut telah melenceng dari realitas yang sebenarnya;

karena itu arah kebijakan yang ditarik berdasarkan data yang telah melenceng dapat dipastikan akan melenceng pula hasilnya dari realitas yang hendak diatasi. Oleh karenanya, selain tampilan yang harus baik dan menarik, data juga harus disajikan secara jujur. Orang lebih menghargai keterbatasan data sepanjang diakui oleh penelitinya/penyajinya Â daripada data dengan tampilan apik namun sudah dimanipulasi. Â Pengambil kebijakan mungkin berbeda pendapat dengan Anda tentang arah kebijakan yang sebaiknya diambil, tetapi dengan menerima data yang Anda ajukan (bisa jadi karena data yang Anda angkat terlihat penting meskipun katakanlah data tersebut terbatas cakupannya) sebenarnya Anda sudah memenangkan lebih dari separoh jalan keluar atas permasalahan kebijakan yang diangkat.

JALIN RELASI, SAMPAIKAN ASPIRASI!

Ada lima langkah yang perlu dilakukan untuk menjalin komunikasi yang efektif dengan anggota DPR yaitu: 1. 2. 3. 4. 5.

Kenali wakil rakyat Rumuskan Tujuan Tentukan Pesan Pilih Saluran Susunlah Rencana Komunikasi

Langkah Pertama Cara mengenali wakil rakyat Sebelum menjalin komunikasi dengan para anggota DPR, kita perlu mengenalnya lebih dalam. Adapun cara mengenali anggota DPR dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung dapat dilakukan dengan bertemu muka, kunjungan, silaturahmi, atau melalui pertemanan. Secara tidak langsung bisa dilakukan melalui analisis media, kliping, penelusuran lewat internet dan bisa juga melalui pihak lain yang mengenal anggota DPR tersebut. Apa sajakah yang perlu diketahui untuk mengenal anggota DPR? DIRI yang mencakup nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, riwayat pendidikan, pekerjaan sebelum menjadi anggota DPR, alamat rumah, nomor telepon, moto hidupnya, gaya hidup, latar belakang budaya, kondisi keluarga dan sebagainya. Prinsipnya, semakin lengkap data personal akan semakin baik;

l DATA

l DATA KARIER POLITIK seperti asal partai politik, posisi dan jabatan di

partai, cita-cita politik, nilai dan strategi dalam berpolitik, dan sebagainya; seperti asal daerah pemilihan, perolehan suara, asal fraksi, riwayat dan jabatan di komisi, inisiatif yang pernah dilakukan selama menjadi anggota DPR dan sebagainya;

l DATA POSISI DAN JABATAN DI DPR

l DATA REKAM JEJAK KINERJA adalah data terkait dengan pelaksanaan

fungsi sebagai anggota DPR seperti keterlibatan dalam proses pembuatan UU atau kebijakan, hak-hak sebagai anggota DPR yang pernah digunakan, pengalaman advokasi dan sebagainya.

Pengenalan terhadap anggota DPR merupakan pintu masuk untuk memulai komunikasi yang lebih cair, empatik, kontekstual dan apresiatif. Kelengkapan data profil anggota DPR memungkinkan kita memperoleh bahan, isu dan tema untuk menyapa dan merebut perhatian dari anggota Dewan. Kelengkapan data tentang anggota DPR juga memungkinkan kita 13

JALIN RELASI, SAMPAIKAN ASPIRASI!

memiliki alternatif tema dan isu untuk memulai menjalin komunikasi dan berdialog dengan anggota DPR. Lebih dari itu, semakin lengkap dan menyeluruh ketersediaan data tentang anggota DPR, maka kita akan lebih percaya diri ketika berhadapan dengan mereka. TIPS dalam mengenal anggota DPR 1. Kumpulkan data dari berbagai sumber yang memuat dan mengenal anggota DPR tersebut 2. Kategorikan ke dalam empat kelompok data (data pribadi, data karier politik, data tentang posisi dan perannya di DPR dan data rekam jejaknya) 3. Lakukan pengecekan ulang dengan sumber-sumber yang terpercaya (seperti teman yang pernah berelasi dengan anggota DPR tersebut, website DPR, KPU, KPUD, staf ahlinya, sekretaris atau tim suksesnya)

Identifikasi kelebihan dan kekuatan positifnya, pepatah mengatakanâ&#x20AC;Ś

â&#x20AC;&#x153;Untuk mendapatkan madu, jangan tendang sarang lebahnya.â&#x20AC;?

Langkah Kedua Rumuskan Tujuan Komunikasi Tujuan komunikasi akan menentukan jenis data dan informasi, isi pesan dan kegiatan apa yang harus dilakukan. Contoh tujuan berkomunikasi dengan wakil rakyat, misalnya: (1) Untuk menyampaikan aspirasi berupa usulan, ide dan harapan sesuai dengan cita-cita individu, kelompok maupun organisasi; (2) Untuk mendapatkan dukungan kebijakan; (3) Untuk mengingatkan komitmen pada anggota DPR dalam mencapai visi dan janji-janji pada saat berkampanye, (4) Untuk membujuk dan mempengaruhi anggota DPR agar bersedia mengubah rancangan kebijakan dan sebagainya. Menetapkan tujuan komunikasi dengan jelas akan sangat membantu dalam: a) memutuskan pesan apa yang paling pas disampaikan kepada anggota DPR, b) memusatkan isi pesan, dan c) menetapkan media yang akan digunakan. Semakin jelas tujuan komunikasi maka akan semakin jelas jenis data dan informasi yang dibutuhkan, isi pesan yang akan disampaikan serta macam kegiatan yang akan dilakukan.

TIPS perumusan tujuan komunikasi: 1. Kenali wakil rakyat 2. Kenali visi dan misi diri atau organisasi Anda 3. Tuliskan tujuan komunikasi dan hasil yang diharapkan 4. Identifikasi motivasi Anda 5. Identifikasi hal-hal positif apa yang akan terjadi jika tujuan itu tercapai 6. Dukungan apa yang dapat anda berikan kepada Anggota DPR untuk memperjuangan aspirasi anda.

JALIN RELASI, SAMPAIKAN ASPIRASI!

â&#x20AC;&#x153;Anda tidak akan pernah bisa menyusun batu bata jika rancangannya tidak ada. Rancangan itu adalah pernyataan tujuan dan rencana mencapainya. Dan batu bata itu adalah tindakan-tindakan yang Anda butuhkan. Selama Anda memasang batu bata sesuai rancangan, lambat laun Anda akan mencapai tujuan tersebut.â&#x20AC;?

Langkah Ketiga Tentukan Pesan Komunikasi Pesan dapat berupa pemberitahuan, tanda, kata, isyarat atau informasi lisan maupun tulisan yang disampaikan oleh warga masyarakat kepada anggota DPR. Pesan adalah ungkapan pikiran dan perasaan yang dikirim kepada para anggota DPR, sehingga mereka dapat mengerti dan memahami apa yang kita harapkan. Pengenalan terhadap profil anggota DPR, kejelasan tujuan komunikasi dan ketersediaan data dan informasi merupakan prasyarat untuk memastikan ketepatan pesan komunikasi. Contoh jenis pesan yang perlu disampaikan kepada anggota DPR: â&#x20AC;˘

Penyadaran. Jenis pesan ini digunakan untuk menyadarkan anggota DPR tentang adanya berbagai masalah yang ada di masyarakat.

•

Analisis. Jenis pesan ini digunakan untuk memberi masukan dan mendapatkan umpan balik dari anggota DPR terkait penyebab dan dampak dari masalah.

•

Opsi. Jenis pesan ini berisi pilihan-pilihan kebijakan untuk memecahkan masalah, yang disertai dengan analisis keunggulan dan kelemahan dari setiap pilihan kebijakan.

Proses penentuan pesan komunikasi dapat dilakukan melalui tahapan berikut: 1. Identifikasi ide pokok yang sesuai dengan tujuan komunikasi. 2. Batasi ruang lingkup; 3. Tuliskan garis besar pesan ke dalam bentuk kata-kata kunci yang memiliki daya pikat, mengilhami, dan mudah dipahami; 4. Lengkapi kata-kata kunci dengan data dan informasi pendukung; 5. Gabungkan kata kunci dan data pendukung menjadi pesan yang berbentuk kalimat, paragraf atau naskah; 6. Baca ulang kalimat, paragraf dan naskah secara cermat dan teliti; 7. Lakukan pembetulan, perbaikan dan pengeditan; 8. Lakukan pengujian akhir pesan komunikasi dengan lima pertanyaan berikut: • Perubahan apakah yang diharapkan terjadi ketika anggota DPR menerima pesan tersebut? • Apakah pesan tersebut bisa dilaksanakan dan ditindak lanjuti (realistis)? • Apakah waktunya tepat? • Siapakah orang yang tepat untuk menyampaikan pesan tersebut ? • Apakah pesan tersebut sesuai dengan nilai dan cita-cita diri dan/ atau organisasi? 9. Sampaikan dan sebarluaskan pesan.

JALIN RELASI, SAMPAIKAN ASPIRASI!

TIPS menentukan pesan komunikasi yang baik: 1. Kumpulkan data dan informasi yang relevan untuk mendukung pesan komunikasi; 2. Pilih dan pilah isu/permasalahan yang ditemukan, mana yang akan ditujukan kepada anggota DPR, mana yang ditujukan kepada Anggota DPRD atau Pejabat Pemerintah Daerah; 3. Rumuskan pesan secara ringkas, mudah dipahami, dan mudah diingat; 4. Jauhkan pesan yang penuh dengan jargon-jargon, hujatan, sumpah serapah, ancaman-intimidasi dan penuh dengan aroma negatif; 5. Buatlah pesan yang memikat, unik, mengilhami, menarik minat serta memicu kegairahan dan kepedulian dari Anggota DPR;

â&#x20AC;&#x153;Jangan sampaikan pesan kepada pihak lain, yang kamu sendiri menganggap pesan itu menyakitkanâ&#x20AC;? Langkah Keempat Pilih Saluran Komunikasi Saluran komunikasi adalah acara, media, wadah atau wahana (sarana) yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menjangkau dan menyampaikan pesan kepada anggota DPR. Penentuan pilihan saluran komunikasi perlu mempertimbangkan kriteria berikut: Pertama, Kedua,

jenis pesan yang akan disampaikan; karakteristik dan latar belakang anggota DPR yang akan menerima pesan;

Ketiga,

kedalaman perubahan yang diharapkan terjadi setelah menerima pesan; Keempat, keluasan perubahan yang diharapkan terjadi; Kelima, ketersediaan sumberdaya pendukung (manusia, dana dan sarana-prasarana).

Berdasarkan jadwal kerja DPR, saluran komunikasi yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi dengan anggota DPR dapat dilakukan kapan saja, baik pada masa reses maupun masa sidang. Sedangkan berdasarkan sifat saluran komunikasinya, masyarakat dapat menggunakan saluran komunikasi formal dan saluran komunikasi informal. Beberapa contoh ragam media yang dapat digunakan untuk menjalin komunikasi dengan anggota DPR adalah: 1. Bahan cetak dan audiovisual: • • • • • • • • •

Kertas arahan untuk memandu pertemuan (Briefing Paper) Ringkasan kebijakan (Policy Briefs) Brosur Surat kepada pembuat kebijakan Buku Ringkasan hasil penelitian Laporan evaluasi kebijakan dan program Video Website, blog

2. Media Massa • • • • • •

Wawancara TV, Radio atau Surat Kabar Tayangan langsung perbincangan publik melalui TV atau Radio Pameran dokumentasi foto Program Siaran untuk Publik TV/radio Surat Pembaca dan Artikel Opini 19

JALIN RELASI, SAMPAIKAN ASPIRASI!

3. Temu Muka • • • • • • •

Melobi Konferensi Kunjungan belajar Pertemuan keakraban dan persahabatan Presentasi Debat publik Acara-acara sosial, budaya dan keagamaan (malam dana, malam renungan, syukuran, peringatan hari besar keagamaan, peringatan hari besar, acara ruwatan bumi, festival budaya dan sebagainya)

4. Jejaring Sosial dan asosiasi profesional • Contoh jejaring sosial: Facebook, Twitter, Instagram, Path, Pinterest, LinkedIn, Google+, dan lain-lain • Contoh asosiasi profesional: Ikatan sarjana ilmu politik, Ikatan Insinyur, dan sebagainya TIPS memilih saluran dan media komunikasi: 1. Gunakan daya pikir, daya imajinasi dan daya cipta untuk memilih saluran dan media komunikasi; 2. Pilih saluran dan media sesuai dengan karakteristik personal anggota DPR, jenis pesan, masalah, isu dan kebijakan yang ingin dijangkau; 3. Sesuaikan saluran dan media dengan budaya dan kearifan setempat. Seperti kata pepatah “Lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya”; 20

4. Gunakan berbagai kombinasi saluran dan media komunikasi dengan berlandaskan pada prinsip “sederhana namun mengena” dan “hemat namun mudah diingat”; 5. Hindari penggunaan saluran, media komunikasi serta upaya-upaya yang bertentangan dengan nilai-nilai keutamaan dan merendahkan martabat pihak lain. Jika sumbangan pemikiran, usulan dan rekomendasi Anda diabaikan atau dilecehkan, lakukan evaluasi dan temukan cara baru yang lebih memikat, menyentuh dan menggetarkan hati; 6. Saluran dan media hanyalah sarana. Tujuannya adalah mempengaruhi, menyadarkan dan mengubah wawasan, cara pandang, cara kerja atau kebijakan. Jadi tetaplah fokus pada tujuan itu.

“Jika saluran dan media untuk mengirimkan pesan, tidak dimengerti oleh penerima pesan, lalu siapa dan apa yang sesungguhnya perlu berubah?” Langkah Kelima Susunlah Rencana Komunikasi Rencana komunikasi adalah proses menyusun kegiatan untuk memastikan tercapainya tujuan komunikasi dengan anggota DPR. Rencana komunikasi memuat tentang: MAKSUD dan TUJUAN komunikasi, SIAPA anggota DPR yang akan diajak berkomunikasi, APA isi pesan yang akan disampaikan, KAPAN waktu yang tepat untuk menyampaikan, BAGAIMANA taktik dan teknik penyampaiannya, dan OLEH SIAPA pesan itu akan disampaikan.

JALIN RELASI, SAMPAIKAN ASPIRASI!

Manfaat penyusunan rencana komunikasi dengan anggota DPR adalah; Pertama, untuk menyesuaikan dan memadukan kepentingan antara warga masyarakat dengan Anggota DPR. Kedua,

untuk menjaga kesungguhan dan membangun kepercayaandari kedua belah pihak.

Ketiga,

untuk menghindari terjadinya improvisasi yang berpotensi mempermalukan diri sendiri dan pihak lain.

Rencana komunikasi dapat dibuat dalam berbagai macam cara, antara lain dengan tabel matrix dan gambar/skema seperti berikut: Contoh 1 Matrik rencana komunikasi Maksud dan tujuan

Anggota DPR yang akan diajak berkomunikasi Nama

Komisi

Dapil

Pesan Komunikasi

Saluran dan Media Waktu Saluran

Jenis Media

Penanggungjawab

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Mendapatkan Dukungan Kebijakan

Ibu X

Komisi VI (Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM Dan BUMN, Dan Standardisasi Nasional

Sumatra Barat I Kota Solok

Penyadaran dan Penyampaian Opsi

30-102013

Masa Reses DPR

Laporan evaluasi kebijakan dan tatap muka

Diana

Cara pengisian: Kolom (1)

lihat langkah kedua tentang perumusan tujuan komunikasi

Kolom (2 s.d 4) gunakan data tentang cara mengenali anggota DPR Kolom (5)

lihat langkah ketiga tentang penentuan pesan komunikasi

Kolom (6)

sesuaikan dengan jadwal kerja DPR

Kolom (7 dan 8) lihat langkah keempat tentang saluran komunikasi Kolom (9)

sesuaikan dengan ketersediaan SDM

Contoh 2

JALIN RELASI, SAMPAIKAN ASPIRASI!

Apakah Aspirasi Itu? Aspirasi dapat berupa kehendak warga masyarakat yang disampaikan kepada DPR RI dalam bentuk pernyataan sikap, pendapat, harapan, kritikan, masukan dan saran terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan DPR RI. Agar aspirasi dapat tersalurkan dengan tepat, maka kita perlu memilah dan memilih aspirasi mana yang harus disampaikan ke DPR RI dan mana yang disalurkan kepada pihakpihak lain. Kriteria untuk memilah dan memilih aspirasi adalah 5 K (Kesesuaian, Keterkaitan, Kepentingan, Keluasan, Kewenangan). Kesesuaian, artinya aspirasi yang disampaikan sesuai dengan amanat UndangUndang dan kebutuhan masyarakat. Keterkaitan, aspirasi yang disampaikan terkait dengan peran, fungsi DPR serta bidang kerja komisinya (lihat pada bagian pertama). Kepentingan, artinya aspirasi itu berasal dari, oleh dan untuk kepentingan umum. Keluasan, artinya aspirasi itu memiliki dampak yang luas bagi kepentingan umum dan hajat hidup banyak orang. Kewenangan, artinya aspirasi harus disalurkan sesuai tingkat tanggung jawab dari masing-masing pihak. Contoh isu-isu yang terkait dengan kewenangan DPR RI misalnya alokasi dana kesejahteraan di APBN, masalah Politik Luar Negeri; kebebasan beragama, perencanaan Nasional, pendayagunaan Sumber Daya Alam, konservasi dan sebagainya. Sedangkan contoh kewenangan DPRD (tingkat kota, kabupaten dan provinsi) misalnya terkait perencanaan dan pengendalian pembangunan dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana umum, penanganan bidang kesehatan, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, pendidikan, masalah sosial, koperasi dan usaha kecil menengah, pertanahan, kependudukan, administrasi umum pemerintahan dan pelayanan dasar lainnya.

JALIN RELASI, SAMPAIKAN ASPIRASI!

Bagaimana pendekatan dalam penyaluran aspirasi? Pendekatan penyaluran aspirasi ada dua macam, pertama, pendekatan formal, kedua, pendekatan informal. Pendekatan formal dilakukan dengan cara menggunakan saluran yang disediakan oleh DPR. Beberapa saluran aspirasi yang ada di DPR RI adalah: •

SMS ASPIRASI melalui ke nomor 08119443344. Aspirasi yang disampaikan melalui SMS dapat berupa pernyataan sikap, pendapat, harapan, kritikan, masukan dan saran terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan DPR RI.

•

PENGADUAN MELALUI SURAT. Surat pengaduan dari masyarakat dapat dikirimkan melalui pos yang dialamatkan kepada: Yth. Ketua DPR RI Gedung Nusantara III Komplek MPR-DPR RI Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270

•

EMAIL/TELEPON ASPIRASI. Sampaikan aspirasi kepada komisi/badan yang sesuai dengan isu/permasalahan yang ingin disampaikan. Untuk menyampaikan isu tersebut masyarakat dapat mengirim email dan mengkonfirmasi perkembangannya melalui telepon ke sekretariat komisi/ badan yang dimaksud. Daftar alamat email/no.telp sekretariat alat kelengkapan DPR RI, lihat Lampiran II,

•

ASPIRASI ONLINE melalui http://pengaduan.dpr.go.id/kirim/ online. Pengaduan dapat berupa ungkapan rasa tidak senang, ketidakpuasan atau keluhan yang disampaikan kepada DPR RI atas suatu permasalahan yang terkait pelaksanaan undang-undang, pelaksanaan keuangan negara dan kebijakan pemerintah.

Berikut adalah form dalam ASPIRASI ONLINE:

JALIN RELASI, SAMPAIKAN ASPIRASI!

•

DATANG LANGSUNG. Masyarakat dapat datang langsung ke Kantor DPR RI sebagai delegasi suatu organisasi atau kelompok masyarakat, dengan terlebih dahulu menghubungi bagian Hubungan Masyarakat Sekjen DPR RI dengan alamat: Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Jendral DPR RI Jl. Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270 Telp: 021-571 5924, 021-571-5926, 021-571 5349 Fax: 021-571 5925 E-mail: bag_humas@dpr.go.id

Pendekatan informal dilakukan melalui saluran dan lembaga yang diciptakan oleh masyarakat di luar saluran formal. Beberapa contoh saluran aspirasi informal adalah: • Silaturahmi atau anjangsana pada saat reses; • Pertemuan keakraban pada saat masa reses; • Undangan kepada anggota DPR dalam aktivitas sarasehan, diskusi terbatas, seminar, lokakarya dan sejenisnya; • Audiensi, yaitu pertemuan yang pelaksanaannya bisa berdasar permintaan kelompok masyarakat tertentu dengan tujuan menyampaikan aspirasi maupun persoalan yang sekiranya mendesak untuk mendapat penyelesaian • Pertemanan melalui jejaring sosial seperti Facebook,Twitter, Instagram, Path, Pinterest, LinkedIn, Google+, dan lain-lain. • Penyelenggaraan acara-acara sosial, keagamaan dan budaya seperti: acara pengumpulan dana amal, acara pentas budaya, perayaan hari besar nasional, perayaan hari besar keagamaan dan sebagainya, yang sekiranya mendesak untuk mendapat penyelesaian; • Kunjungan ke Rumah Aspirasi Anggota DPR di wilayah Daerah Pemilihannya. 28

Lampiran 1 Tugas Alat Kelengkapan Yang Bersifat Tetap 1. Pimpinan, bertugas antara lain: a. memimpin sidang DPR; b. menyusun rencana kerja pimpinan; c. menjadi juru bicara DPR; d. mewakili DPR dalam berhubungan dengan lembaga negara lainnya; e. berkonsultasi dengan Presiden dan pimpinan lembaga negara; f. menyusun rencana anggaran DPR bersama BURT; dan g. menyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna DPR; 2. Badan Musyawarah (Bamus), bertugas antara lain: a. menetapkan agenda DPR untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan; b. memberikan pendapat kepada pimpinan DPR dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPR; c. mengatur lebih lanjut penanganan suatu masalah, terkait konsultasi dan koordinasi dengan DPR; d. menentukan penanganan suatu rancangan undang-undang atau pelaksanaan tugas DPR lainnya oleh alat kelengkapan DPR; dan e. mengusulkan kepada rapat paripurna mengenai jumlah komisi, ruang lingkup tugas komisi, dan mitra kerja komisi 3. Komisi, (ada 11 komisi) bertugas antara lain: a. dalam pembentukan undang-undang: mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan rancangan undangundang. b. di bidang anggaran: l mengadakan pembicaraan pendahuluan, pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan RAPBN;

JALIN RELASI, SAMPAIKAN ASPIRASI!

l membahas

dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja komisi; l mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan pelaksanaan APBN termasuk hasil pemeriksaan BPK; c. di bidang pengawasan: l melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya; l membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK l melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah; dan l membahas dan menindaklanjuti usulan DPD. Pada periode 2009-2014 ini, DPR memiliki sebelas komisi dengan bidang sebagai berikut: Komisi I Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informasi Komisi II Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan dan Reforma Agraria Komisi III Hukum, HAM, dan Keamanan Komisi IV Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, dan Pangan Komisi V Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal, serta Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

Komisi VI Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM dan BUMN, dan Standardisasi Nasional Komisi VII Energi, Sumber Daya Mineral, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Hidup Komisi VIII Agama, Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan Komisi IX Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan dan Kesehatan Komisi X Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, Olahraga, dan Perpustakaan Komisi XI Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Perbankan, Lembaga Keuangan Bukan Bank. 4. Badan Legislasi (Baleg), bertugas antara lain: a. menyusun rancangan Prolegnas (Program Legislasi Nasional atau Prolegnas); b. mengoordinasikan penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah; c. menyiapkan RUU usul DPR; d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU yang diajukan anggota, komisi, gabungan komisi, atau DPD; e. memberikan pertimbangan terhadap RUU yang diajukan diluar Prolegnas; f. melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan RUU; dan g. memberikan masukan kepada pimpinan DPR atas RUU usul DPD; 5. Badan Anggaran (Banggar), bertugas antara lain: a. membahas bersama Pemerintah untuk menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian/lembaga dalam menyusun usulan anggaran; b. menetapkan pendapatan negara bersama Pemerintah; c. membahas RUU APBN bersama Presiden; d. melakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan di komisi mengenai rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga; 31

JALIN RELASI, SAMPAIKAN ASPIRASI!

e. membahas laporan realisasi dan prognosis yang berkaitan dengan APBN; dan f. membahas pokok-pokok penjelasan atas RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN; 6. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), bertugas antara lain: a. menelaah terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR; b. menyampaikan hasil penelaahan tersebut kepada komisi; c. menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK atas permintaan komisi; dan d. memberi masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan. 7. Badan Kehormatan (BK), bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, Tata Tertib, dan Kode Etik, yang dilakukan oleh Anggota DPR RI. 8. Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP), bertugas antara lain: a. membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerjasama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan/atau anggota parlemen negara lain; b. menerima kunjungan delegasi parlemen negara lain yang menjadi tamu DPR; c. mengoordinasikan kunjungan kerja alat kelengkapan DPR ke luar negeri; dan d. memberikan saran atau usul kepada pimpinan DPR tentang masalah kerja sama antarparlemen. 32

9. Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), bertugas antara lain: a. menetapkan kebijakan kerumahtanggaan DPR ; b. mengawasi Sekretariat Jenderal dalam pelaksanaan kebijakan kerumahtanggaan DPR, termasuk pelaksanaan dan pengelolaan anggaran DPR; c. berkoordinasi dengan alat kelengkapan DPD dan alat kelengkapan MPR yang berhubungan dengan masalah kerumahtanggaan DPR, DPD, dan MPR; d. menyampaikan hasil keputusan dan kebijakan BURT kepada setiap anggota; dan e. menyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna DPR.

JALIN RELASI, SAMPAIKAN ASPIRASI!

Lampiran 2 Daftar Kontak Sekretariat Alat Kelengkapan DPR RI BADAN MUSYAWARAH Email : bamus@dpr.go.id Telepon : 021-5715516, 021-5715736, 021-5715554 Fax : 021-5715554 BADAN LEGISLASI Email : baleg@dpr.go.id Telepon : 021-5755048, 021-5756041, 021-5756059-0215756056 Fax : 021-5756379 BADAN ANGGARAN Email : p_anggaran@dpr.go.id Telepon : 021-5756020, 021-5756369 Fax : 021-5756021 BADAN URUSAN RUMAH TANGGA Email : burt@dpr.go.id Telepon : 021-5715231, 021-5715853, 021-5715375 Fax : 021-5715853 BADAN KERJASAMA ANTAR PARLEMEN Email : biro_ksap@dpr.go.id Telepon : 021-5715907, 5715814, 5715807 Fax : 021-5734460 BADAN KEHORMATAN Email : bdn_kehormatan@dpr.go.id Telepon : 021-5715897, 021-5715880, 021-5715482, 021-5715896 Fax : 021-5715895

BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA Email : bag_bakn@dpr.go.id Telepon : 021-5715397, 021-5715393 Fax : 021-5715388 KOMISI I Email : set_komisi1@dpr.go.id Telepon : 021-5715518, 021-5715581, 021-5715520 Fax : 021-5715523 KOMISI II Email : set_komisi2@dpr.go.id Telepon : 021-571552, 021-5715524, 021-5715493 Fax : 021-571549 KOMISI III Email : set_komisi3@dpr.go.id Telepon : 021-5715566, 021-5715569, 021-5715864 Fax : 021-5715566 KOMISI IV Email : set_komisi4@dpr.go.id Telepon : 021-5715530, 021-5715, 021-5715533 Fax : 021 - 5715532 KOMISI V Email : set_komisi5@dpr.go.id Telepon : 021-5715527, 021-5715529, 021-5715875, 021-5715928 Fax : 021-5720696 KOMISI VI Email : set_komisi6@dpr.go.id Telepon : 021-5756018, 021-5756019, 021-5756057 Fax : 021-5756018, 5756057

JALIN RELASI, SAMPAIKAN ASPIRASI!

KOMISI VII Email : set_komisi7@dpr.go.id Telepon : 021-5756008, 021-5756004 Fax : 021-5756010 KOMISI VIII Email : set_komisi8@dpr.go.id Telepon : 021-5715399, 021-5715863, 021-5715344 Fax : 021-5715512 KOMISI IX Email : set_komisi9@dpr.go.id Telepon : 021-5756042, 021-5756043, 021-5756044 Fax : 021-5756045 KOMISI X Email : set_komisi10@dpr.go.id Telepon : 021-5755032, 021-5756035 Fax : 021-5756033 KOMISI XI Email : set_komisi11@dpr.go.id Telepon : 021-5756030, 021-5756031, 021-5756064, 021-5756077 Fax : 021-57156027

TENTANG PROREP USAID/Program Representasi (ProRep) adalah sebuah proyek pengembangan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berdurasi empat hingga lima tahun yang diimplementasikan oleh Chemonics International. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas representasi di Indonesia dengan meningkatkan efektivitas kelompok serta institusi yang bekerja untuk menyampaikan keinginan masyarakat kepada pemerintah dan dengan meningkatkan transparansi dan efektifitas proses legislatif. Dalam melaksanakan programnya, ProRep bermitra dengan Urban Institute, Social Impact, dan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi website www.prorep.or.id atau hubungi kami melalui surat elektronik pada alamat: info@prorep.or.id.

JALIN RELASI, SAMPAIKAN ASPIRASI!

JALIN RELASI, SAMPAIKAN ASPIRASI! â&#x20AC;&#x153;Buku ini ditujukan untuk setiap warga masyarakat baik lakilaki maupun perempuan dari berbagai latar profesi yang ingin menyampaikan aspirasi kepada wakilnya yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI. Buku ini memaparkan secara runut langkah-langkah untuk menyampaikan aspirasi baik kepada individu anggota DPR maupun kepada lembaga DPR Ri melalui berbagai media yang dapat diakses oleh masyarakat.â&#x20AC;?

Program Representasi (ProRep) Gedung BRI II Suite 2806 Jl. Jend. Sudirman No.44-46 Jakarta 10210 INDONESIA Tel. +62 (0) 21 5785 3021/3024. Fax. +62 (0) 21 5785 3016, Email: info@prorep.or.id - www.prorep.or.id