Medinas Lampung HARIAN
Follow Us: @Medinas_Lampung
Like Facebook: Medinas Lampung
Rp 4.000,-
KAMIS 19 januari 2017
Per Eksemplar (Rp 85.000/Bulan+ Ongkos Kirim)
Profesional, Aktual, Ragam dan Berimbang
Email: medinas_lampung@yahoo.com
Staf Ahli Sospol Kapolri
n Dinas Pasar dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus TA. 2016
Muaiyin Zen, Sekretaris Dinas Pasar dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus. (ISTIMEWA)
Center For Budget Analisis (CBA) Jakarta membeberkan pasca Perpres No.54 Tahun 2010 modus korupsi bergeser pada tahapan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, proses serah terima dan pembayaran, serta proses pengawasan dan pertanggungjawaban.
Terkuak Aroma Persekongkolan dan Mafia Tender Proses Pembangunan Pasar Kota Agung Tahun Anggaran 2016 Oleh CV Tri Anugerah. foto dijepret beberapa waktu lalu. (ISTIMEWA)
BANDARLAMPUNG : (ML) -- Pernyataan ini terkait indikasi persekongkolan dan mafia tender pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pasar Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2016. Ucok Sky Khadafi selaku Direktur CBA Jakarta mengungkapkan terdapat empat titik celah korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa, yaitu dari aspek regulasi, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Dari aspek regulasi, persoalan disebabkan oleh sistem perundangan yang berbenturan, multitafsir, tumpang tindih, tidak kuat, dan tidak aplikatif.
LMND Laporkan Sugiat ke Penegak Hukum LAMPUNG SELATAN : (ML) -Ketua Eksekutif Liga Mahasiswa ?Nasional untuk Demokrasi (LMND) Lampung Selatan (Lamsel) A. Rahman menegaskan, Pemerintah Kabupaten setempat secepatnya mengambil sikap tegas dan melaporkan adanya indikasi tipikor yang dilakukan Kades Sinar Palembang Sugiat kepihak penegak hukum. Pasalnya, jika setiap permasalahan penyimpangan yang dilakukan aparatur Desa hanya dilakukan pembinaan dan Pemkab meminta diperbaiki, itu sama saja Pemerintah memberikan peluang untuk melakukan tindakan hal yang serupa dan tidak membuat efek jera. “Jika setiap persoalan khususnya anggaran dana desa (DD) adanya indikasi korupsi hanya dilakukan pembinaan, berarti Pemda sama saja memberikan peluang seluas-luasnya untuk pejabat maupun aparatur itu korupsi, sebab ketika ketauan hanya disuruh kembalikan dan persoalan itu bisa selesai, jika tidak ketauan maka amanaman saja korupsi yang dilakukan,” ?tegas A. Rahman kepada Medinas Lampung saat ditemui diseputaran Pemkab Lamsel. Rabu (18/1). BACA|LMND|KE HAL7
Evelyn NA
Mulai Berani Pamer Dada Evelyn Nada Anjani, tidak hentihentinya menjadi sorotan publik. Bagaimana tidak, semakin hari Evelyn terlihat kian cantik dan feminin berbeda ketika dirinya baru saja menikah dengan Aming. Perempuan berusia 24 tahun itu bahkan semakin percaya diri menampilkan sisi lain dari dirinya yang selama ini kerap dipandang sebelah mata oleh sejumlah pihak. Istri Aming itu pun beberapa kali diundang menjalani pemotretan di berbagai media. Seperti baru-baru ini Evelyn kembali mengunggah foto ketika dirinya diundang oleh salah satu media cetak Tanah Air. Dan penampilannya sungguh di luar dugaan. BACA|mulai|KE HAL7
BACA|terkuak|KE HAL7
Somasi Terbuka Gelam Ke Kacabjari Pringsewu PRINGSEWU : (ML) -- Aliansi Gerakan Lampung Merdeka (Gelam) somasi terbuka Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Tanggamus di Pringsewu melakukan demontrasi di kantor cabjari setempat terkait belum dipanggil dan diperiksanya empat kepala pekon terindikasi “korupsi” dana desa. Hal ini dikatakan Andre WAhyudi, Jurubicara Presidium Gerakan Lampung Merdeka (Gelam), Rabu (18/1) kepada Harian Medinas Lampung. Ia menjelaskan, Empat Kepala Pekon, yakni Pekon Parerejo, Pekon Mataram, Pekon Wonosari dan Pekon Kediri di Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu terancam Undang-undang tindak pidana korupsi. Sebab, Kepala desa bukanlah penyelenggara
negara selaku pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Kepala desa adalah penyelenggara pemerintahan desa. Menindaklanjuti statmennya, Andre Wahyudi menegaskan akan segera mengirimkan surat pemberitahuan aksi demontrasi jika Cabjari Pringsewu tidak segera memanggil dan memeriksa empat kepala pekon terindikasi “korupsi” dana desa. “Dalam waktu dekat, kami akan berkirim surat ke polres dan cabjari, demontrasi besar-besaran,”kata Andre melalui sambungan telepon selulernya, Selasa (17/1) malam. BACA|somasi|KE HAL7
KPK “Plototi” Tunggakan Billing BANDARLAMPUNG : (ML) -- KPK RI meminta para guru membuat surat pengaduan resmi ke KPK untuk diproses secara hukum. ”Kalau masyarakat melihat ada tindak pidana korupsi laporkan ke KPK,” kata juru bicara KPK RI, Febri Diansyah, (15/1) lalu. Diketahui, selain penundaan pembayaran dana sertifikasi guru triwukan III dan IV tahun 2016 oleh pemerintah Bandarlampung, kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menyoroti penunggakan bina lingkungan (biling) yang mencapai Rp21 miliar untuk SMA/SMK tahun 2016 se- Kota Tapis Berseri. Para guru se Bandarlampung, khususnya SMA/SMK saat menyampaikan laporan pen-
gaduan secara resmi harus disertai bukti yang kuat terkait dugaan adanya penyelewengan anggaran tahun 2016. “Telaah data tidak akan lama, sampai ada informasi yang cukup kuat, nanti akan langsung di sampaikan ke pelapor terkait perkembangan dari pengaduan itu,” ungkapnya. Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL) bahkan membuka posko pengaduan penunggakan pembayaran dana bina lingkungan (biling).
Ladam Bawa DKP Lampung ke KIP BANDARLAMPUNG : (ML) -- Gubernur melalui Kepala Dinas DKP M. Ilyas Hayani Muda didesak fokus membenahi sektor kelautan dan perikanan khususnya implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/Permen-KP/2015 tentang laragan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela dan pukat tarik di wilayah pengelolaan perikanan negara RI. Hal ini diungkapkan oleh Aliansi Laskar Pemuda Lampung (Ladam) Kadi Pekurun, Rabu (18/1) kepada Harian Medinas Lampung. “Kami minta Gubernur memerintahkan Kadis DKP untuk fokus membenahi implementasi Permen 2/Permen-KP/2015. Sektor ini jelas tidak berjalan, indikasinya DKP Lampung tidak memiliki database point-point statistik data alat perikanan tangkap seperti berapa jumlah kapal cantrang dan sejenisnya yang berijin dan tidak berijin,”katanya. Ia melanjutkan, bahkan DKP Lampung terkesan menutupi data yang mereka miliki. “Kami berdiskusi dengan sejumlah awak media, kesan DKP Lampung tidak mau mempublikasikan kapal-kapal yang tidak berijin, mengindikasikan kuat adanya persekongkolan jahat bidang perikanan,”Ujar Kadi Pekurun. BACA|LADAM|KE HAL7
Ditujukan Kepada Seluruh Instansi Pemerintah, Swasta, Relasi dan Pelanggan Harian Medinas Lampung Sejak terhitung hari ini, SENIN 14 NOVEMBER 2016 bahwa :
BACA|KPK|KE HAL7
“Pungli” Gerbang SD Braja Emas LAMPUNG TIMUR : (ML) -- Pungutan Liar ( Pungli ) masih merajarela dilembaga pendidikan. Terbukti bahwa SD Negri Braja Emas Kecamatan Way Jepara telah melanggar Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. SD Negri Braja Emas Kec. Way Jepara melakukan Pungli kepada Siswa/i dengan tarikan sebesar
Rp. 40.000,- / Siswa Ditemui diruang kantor Guru Muji selaku kepala sekolah SD Negri Braja Emas Kecamatan Way Jepara mengatakan baru setahun menjabat sebagai Kepsek SD Negri Braja Emas Kec. Way Jepara, Kepsek sebelumnya adalah Bapak Trimoyo. BACA|pungli|KE HAL7
Nama: AMINUDIN ALIAS AMIN Jabatan : Liputan Khusus Telah Diberhentikan SECARA TIDAK HORMAT dan Tidak lagi bekerja di Harian Medinas Lampung Segala bentuk tindakan maupun perbuatan yang dilakukan bersangkutan dengan mengatasnamakan, Harian Medinas Lampung Bukan Menjadi Tanggung Jawab Kami, terlebih Melanggar dan Melawan hukum. Dan Kepada yang bersangkutan untuk segera menyelesaikan segala bentuk administrasi pada PT. Medinas Jaya Perkasa. Keputusan ini berlaku dan bersifat mengikat. Kepada Seluruh Instansi Pemerintah, Swasta, Relasi dan Pelanggan Harian Medinas Lampung kami mohon maaf dan maklum adanya. Dikeluarkan di : Bandar Lampung Pada Tanggal : 14 november 2016 Hormat Kami, NARA S KARTADILAGA Pimpinan Umum/Redaksi