RABU
17 OKTOBER 2018
Rp 4.000,-
Sudah Terverifikasi Administrasi klik (http://dewanpers.or.id/perusahaan)
e-mail : redaksimedinaslampung@gmail.com
Per Eksemplar (Rp 85.000/Bulan+ Ongkos Kirim)
Pejabat Utama Polda Lampung Diroling BANDARLAMPUNG (MDs)-- Sejumlah pergantian dan pengisian jabatan di tubuh mabes polri, kembali bergulir, khususnya para pejabat utama, dan kapolres ditingkatan Polda Lampung. Roling tersebut berdasarlan surat telegram ST/2593/X/KEP/2018, ST/2594/X/ KEP/2018, ST/2595/X/KEP/2018, ST/2596/X/KEP/2018, ST/2597/X/KEP/2018, ST/2598/X/KEP/2018, tanggal (14/10/2018) yang ditandatangani AS SD Mabes Polri Irjepon Indra Heri. Dikutip dari Lampost.co, diantaranya, Irwasda Polda Lampung Kombespol Flora Dakhi diangkat sebagai Kabaghanankum Robankum Divkum Polri. Jabatannya digantikan Kombespol Rudy Sumardiyanto yang sebelumnya menjabat Irbidjemenospal I Itwil 5 Irwasum Polri. Lalu, Dirreskrimsus Polda Lampung Kombespol Aswin Sipayung diangkat sebagai dosen utama STIK Lemdiklat Polri, posisinya digantikan Kombespol Subakti yang sebelumnya Sebagai Kabidkum Polda Aceh. Karo SDM Polda Lampung Kombespol Andy S. Taufik diangkat sebagai Kabagrenmin SSDM Polri, jabatannya digantikan Kombespol Novian Pranata yang sebelumnya menjabat sebagai Karo SDM Polda DIY. Kemudian, sejumlah pergantian di tingkatan Kapolres juga terjadi. Kapolresta Bandar Lampung Kombespol Murbani Budi Pitono diangkat sebagai Karo SDM Polda Gorontalo, ia digantikan Kombespol Wirdo Nefisco yang sebelumnya menjabat sebagai Dirintelkam Polda Banten. Kapolres Lampung Utara AKBP Eka Mulyana diangkat sebagai Wakapolres Metro Bekasi, ia digantikan AKBP Budiman Sulaksono yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Lampung. Kapolres Tulangbawang AKBP Raswanto Hadi Wibowo diangkat sebagai Dirtahti Polda Jawa Barat, posisinya digantikan Kapolres Pesawaran AKBP Syaiful Wahyudi, Sedangkan Jabatan Kapolres Pesawaran akan diemban AKBP Popon. Ardianto yang sebelumnya menjabat sebagai Kanit IV subdit IV, Ditpideksus Mabes Polri. BACA|pejabat| KE HAL7
Upaya Hukum Mirzalie Kandas BANDARLAMPUNG (MDs)--Upaya hukum yang dilakukan Mirzalie anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Golkar, kandas. Dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Selasa (16/10/2018), majelis hakim memutuskan menolak gugatan Mirzalie. Dalam Perkara yang teregister No.141/ Pdt.G/2018/PN.Tk, Mirzalie menggugat, Arinal Djunaidi Ketua DPD Partai Golkar Lampung sebagai Tergugat I, Gubernur Lampung sebagai Tergugat II, Ketua DPRD Lampung Tergugat III, Mendagri Tergugat IV dan Indra Ismail sebagai turut tergugat. Gugatan diajukan karena menurut Mirzalie usulan PAW terhadap dirinya yang dilakukan oleh tergugat I adalah perbuatan melawan hukum dan dasar PAW tersebut karena dia mengundurkan diri dari Partai BACA|kandas| KE HAL7
Evi Masamba
Pamer Foto Undangan Nikah
H
anya menghitung hari, Evi Masamba akan melepas masa lajangnya. Pemenang D`Academy ini akan dipersunting oleh fotografer bernama Arif Hajrianto. Pernikahannya rencananya diselenggarakan 24 Oktober 2018. Selama ini, Evi Masamba atau Arif Hajrianto bungkam mengenai kabar tersebut. Akhirnya, Evi Masamba mengunggah foto undangan pernikahannya di akun Instagram BACA |pamer| KE HAL7
Samsir Terancam di PTDH LAMNPUNG UTARA (MDs)--Sekretaris Daerah Lampung Utara Samsir terancam diberhentikan secara tidak hormat (PTDH) atau pecat. Pasalnya, dalam melaksanakan tugas tidak pernah berkoordinasi dengan atasan dan jarang terlihat datang ke kantor sekretariatan setempat. Hal itu dibenarkan oleh Assisten I Bidang Hukum dan Pemerintahan Setdakab Lampura Yuzar dikutip dari Lampost.co belum lama ini. Menurutnya, sebagai aparatur sipil negara (ASN) dengan posisi tertinggi di wilayah pemerintah daerah
setempat. Seharusnya dapat menunjukkan sikap dan profesional dalam bekerja, sebab sebagai pimpinan harus menjadi soko guru bawahannya. “Beliaukan ASN jabatan tertinggi dalam pemerintahan di daerah. Harus dapat menunjukkan profe-
sional dalam menjalankan tugasnya, agar dapat menjadi suri tauladan bawahannya. Tidak seperti ini, kadang masuk ke kantor kadang-kadang tidak,” kata dia. Menurut dia, sebagai ASN dengan jabatan tertinggi sudah seharusnya dapat memberikan contoh yang baik. Bukan malah sebaliknya, menjadi presenden buruk bagi pegawai negeri sipil lainnya. Dan sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010, terancam di berhentikan secara tidak hormat. “Jadi aturan ini berlaku untuk se-
luruh aparatur sipil negara, bilamana telah seorang ASN tidak pernah menjalankan tugas atau masuk kantor selama 46 hari. Ini jumlah akumulasinya, bukan harus pada hari berturut-turut atau putus-putus waktu, maka dapat dikenai sanksi terberat ya itu,” terangnya. Dan selama ini, lanjut dia, surat tembusan maupun hal lainnya tidak pernah ada. Baik itu dibagian protokol atau lainnya. BACA|samsir| KE HAL7
Yusuf Kohar Dinilai Langgar Etika dan Undang-Undang BANDARLAMPUNG (MDs)--Hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan pansus hak angket DPRD Bandarlampung selama sekitar satu bulan, maka saudara Yusuf Kohar Wakil Walikota Bandarlampung dinyatakan terbukti melanggar UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Hal ini terungkap dalam sidang paripurna internal DPRD Kota Bandar Lampung tentang laporan
panitia hak angket DPRD Kota Bandar Lampung terkait dugaan pelanggaran etika dan UU, Selasa (16/10). Menurut juru bicara Pansus HAK angket DPRD Kota Bandar Lampung Nu’man Abdi dari hasil penyelidikan dan penyidikan maka saudara Yusuf Kohar dinyatakan terbukti melanggar UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahaan daerah. Dijelasakannya, Yusuf Kohar ter-
bukti melanggar pasal 66 ayat 1 huruf a angka 1 yang menyatakan wakil kepala daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kemudian, pasal 67 huruf d yang menyatakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah, dan juga terbukti melanggar UU nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan Rapat paripurna ini sendiri akan dilanjutkan selasa sore ini dengan agenda pandangan fraksi-fraksi di DPRD tentang hak menyatakan pendapat, dan akan dihadiri wali Kota Bandar Lampung Herman HN. BACA|yusuf| KE HAL7
Petakan Permasalahan Masing-Masing Wilayah
Pemkab Lamsel Tim Korsupgah KPK Gelar Rapat Bersama BANDARLAMPUNG (MDs)--Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan (Lamsel) bersama Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat bersama, di Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (16/10/2018).
Selain Pemkab Lamsel, Tim Korsupgah KPK yang berjumlah dua orang terdiri dari Juned dan Basuki, juga melaksanakan monitoring dan evaluasi rencana aksi program pemberantasan korupsi terhadap Pemkab Lampung Utara secara bersamaan. Tim Korsupgah Korupsi KPK, Juned menuturkan, dilaksanakannya kegiatan itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan pada bulan Februari lalu terkait pemetaan permasalahan di masing-masing daerah yang kemudian ditindak lanjuti dengan penyusunan rencana aksi. “Jadi, pertemuan kita hari ini dalam rangka evaluasi pertama di tahun 2018. Memang, khusus untuk
Klik : https://www.medinaslampungnews.co.id/
Provinsi Lampung, ini baru yang pertama setelah ditandatangani komitmen bersama dan rencana aksi yang
telah ditetapkan,” kata Juned. BACA|kpk| KE HAL7