KAMIS
18 OKTOBER 2018
Rp 4.000,-
Sudah Terverifikasi Administrasi klik (http://dewanpers.or.id/perusahaan)
e-mail : redaksimedinaslampung@gmail.com
Per Eksemplar (Rp 85.000/Bulan+ Ongkos Kirim)
nProyek Normalisasi dan Penguatan Tanggul Diduga Tidak Sesuai RAB
Pekerjaaan Rekanan CV Karya Pakanaru Disoal PESAWARAN (MDs)-Ketua Komisi III DPRD Pesawaran Paisaludin meminta Rehabilitasi Normalisasi dan Perkuatan Tanggul Sungai Kutoarjo lanjutan di Desa Kutoarjo, Kecamatan Gedong Tataan, tidak di PHO. Menurutnya, baik rekanan maupun Dinas Pekerjaan Umum Pesawaran melakukan pekerjaan yang sangat amburadul. “Dengan tegas saya meminta agar proyek normalisasi di Desa Kutoarjo agar jangan di PHO, sebelum pekerjaan tersebut dibongkar dan diperbaiki. Coba lihat sendiri, itu kerjaan udah bener belum. Lihat itu pasangan batunya di pasang asal nempel di bantaran kali nya. Itu kerjaannya sangat-sangat kalo saya bilang amburadul,” ujar Paisal, Senin (15/10). Diketahui, proyek rehabilitasi normalisasi dan perkuatan tanggul sungai Kutoarjo yang memakan biaya Rp.400 juta lebih, tahun anggaran 2018 oleh dinas PUPR Pesawaran. Proyek tersebut dikerjakan oleh kontraktor CV. KARYA PAKANARU. Selain diduga tidak sesuai dengan spesifikasi rancangan anggaran biaya (RAB),lanjut Paisaludin, tidak adanya pemberitahuan papan nama pekerjaan membuat masyarakat mempertanyaakan proyek tersebut,
Pelepasan Tanah Hibah Desa Kebagusan Diduga Sepihak PESAWARAN (MDs)--PTPN VII Unit Usaha Way Berulu menyatakan tanah hibah berupa lapangan sepak bola yang ada di Desa Kebagusan Kabupaten Pesawaran telah dilepas kepada Pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran tahun 2015 silam. Kuat dugaan pelepasan tanah ini dilakukan secara sepihak tanpa sepengetahuan masyarakat sekitar. Sinder Bagian Umum PTPN VII Unit Usaha Way Berulu, Erpan saat ditemui di kantornya, Rabu (16/10/2018) membenarkan pihak PTPN VII telah melepaskan tanah seluas 19,7 hektar kepada pihak Pemda sesuai permintaan Pemda Pesawaran. “Maaf pak, sehubungan saya baru di sini Sepengetahuan saya dan setelah kordinasi dengan Sinder umum Way Berulu yang sebelumnya yaitu pak Ucan,
BACA|disoal| KE HAL7
31 Paket Proyek Abal-Abal Dinas PUPR Lamsel
Sahroni Disebut Salah Satu Aktor Penentu Pemenang
memang benar pihak PTPN pada tahun 2015 telah melepaskan tanah milik PTPN kepada pihak Pemda Pesawaran. Luas tanah itu 19,7 hektar termasuk lapangan bola kaki tersebut. Saat itu pelepasan status tanah disaksikan oleh pihak dari badan pertanahan, perpajakan serta perwakilan dari kantor direksi. Dan itu tidak hanya dilepaskan begitu saja, melainkan pihak Pemda membayarnya”ujar Erpan. Erpan menyarankan awak media untuk berkordinasi ke kantor direksi yang ada di Kedaton Bandar Lampung. “Temui pak Yuwel bagian hukum dan pertanahan, karena beliau yang lebih pas untuk menjelaskan perkara ini,” katanya.
BANDARLAMPUNG (MDs)--Majelis Hakim sebut 31 paket proyek di Dinas PUPR Lampung Selatan hanyalah abal-abal. Hal ini diungkapkan oleh Mejelis Hakim Barudin Naim dalam sidang lanjutan kasus Gilang Ramadhan Direktur PT Prabu Sungai Andalas (bos CV 9 Naga) di Pengadilan Negeri IA Tanjungkarang, Rabu 17 Oktober 2018. Barudin Naim melontarkan proyek abal-abal, setelah mendengar keterangan para saksi yang mana pada 31 proyek Dinas PUPR Lamsel telah ditentukan siapa pemenang proyek sebelum terjadinya pelelangan dan adanya pembagian fee. “Ini namanya kocok bekam. Ngapain dilakukan pelelangan, lelangannya hanya abal-abal, hanya bohong-bohong pelaksanaanya, jelas ini proyeknya abal-abal,” sebutnya dalam persidangan. Awalnya saksi yang mengakui adanya pengaturan ini dari daksi Yudi Siswanto yang menjabat sebagai Kabid Binamaga Dinas PUPR Lampung Selatan dan merangkap
BACA|diduga| KE HAL7
Gubernur Ridho Soroti Pentingnya Kesehatan dan Pendidikan BANDARLAMPUNG (MDs)--Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo menyoroti pentingnya kesehatan dan pendidikan sebagai fundamental pembangunan di Indonesia, dimana menurutnya kesehatan adalah faktor utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas, Rabu (17/10/2018) pagi. “Hakikat pembangunan kita adalah membangun manusia Indonesia Seutuhnya, dan yang paling mendasar dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya adalah pendidikan dan kesehatan. Dimana kesehatan memiliki andil yang
“Proyek yang memakan anggaran yang cukup besar namun tidak adanya papan nama perusahaan, itu sudah menyalahi aturan. Nanti Saat masyarakat bertanya proyek dari mana berapa anggaran dananya kapan mulai dikerjakan dan kapan selesai pengerjaannya, mereka akan kesulitan kalau ingin memprotesnya,” terang Pria yang menjabat Ketua DPD PAN Pesawaran ini. Dirinya menambahkan dalam waktu dekat ini pihak komisi III akan menegur Pihak Dinas PUPR agar dapat turun ke lokasi yang dikeluhkan oleh masyarakat khususnya warga Desa Kutoarjo. “Dalam waktu dekat ini saya akan memanggil pihak yang terkait, cara bila perlu nanti komisi III akan menjadwalkan sidak, untuk turun kelokasi proyek tersebut.
sangat besar dan menjadi faktor utama dalam membangun SDM yang berkualitas sesuai dengan hakikat pembangunan kita,” tegas Gubernur Ridho. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo saat membuka secara resmi Forum Ilmiah Tahunan(FIT) IV dan Musyawarah kerja nasional XV Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia(IAKMI) 2018 di Ballroom hotel Novotel Lampung yang berlangsung dari tanggal 17-18 oktober 2018. BACA|ridho| KE HAL7
Klik : https://www.medinaslampungnews.co.id/
BACA |aktor| KE HAL7