rabu
Rp 4.000,-
10 OKTOBER 2018
Sudah Terverifikasi Administrasi klik (http://dewanpers.or.id/perusahaan)
e-mail : redaksimedinaslampung@gmail.com
Per Eksemplar (Rp 85.000/Bulan+ Ongkos Kirim)
20 ASN di Lampura Tersandung
Kasus Korupsi LAMPUNG UTARA (MDs)--Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lampung Utara, Sunarwan, mengungkapkan, berdasarkan catatan yang dimilikinya, ada 20 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lampung Utara yang terlibat perkara tindak pidana korupsi telah ditangani dan memiliki kekuatan hukum tetap atau telah ditetapkan putusannya oleh Pengadilan.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lampung Utara, Sunarwan
BACA|korupsi| KE HAL7
Bunga Zainal
Cabuli Kekasih Berulang Kali, Julian Diganjar 8 Tahun Penjara
Takut Gemuk dan Pikun...!!!
M
eski sempat vakum dari dunia seni peran dan fokus menjalani bisnis kecantikannya, Bunga Zainal akhirnya kembali ke dunia yang melambungkan namanya. Kini Bunga Zainal terlibat dalam film baru karya rumah produksi Screenplay Films dan Legacy Pictures, Dancing In The Rain. Sebagai seorang ibu, Bunga Zainal tak mau berdiam diri saja di rumah. BACA |pikun| KE HAL7
STOP PRESS PT MEDINAS JAYA PERKASA sebagai penerbit Harian MEDINAS LAMPUNG menyatakan bahwa yang bernama : Nama : Sandi Karamoi dan Antoni Jabatan : Kabiro dan Wartawan Kabupaten Lampung Utara Sejak 1 Agustus 2018 tidak tercatat lagi sebagai karyawan/wartawan. Segala tindakan dan perbuatan nama yang tersebut diatas, tidak menjadi tanggungjawab Harian MEDINAS LAMPUNG. TTD Pimpinan Perusahan
BANDARLAMPUNG (MDs)--Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A, Tanjungkarang menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 8 tahun terhadap terdakwa Julian Afandi (26) Warga Gunung Agung, Kampung Umbul Jeruk, Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang Bandar Lampung, atas perbuatan cabul yang ia lakukan berulang ulang terhadap kekasihnya bersetatus anak di bawah umur berinisial JL (15). Dalam putusan Hakim Ketua Nirmala Dewita didampingi hakim anggota Ismail Hidayat dan Salman Al Farisi mengatakan perbuatan terdakwa dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk saksi korban yaitu anak JL (15) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Terdakwa melakukan tindak pidana bersalah melanggar pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2006 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang undang Nomor 1 tahun 2006 tentang perubahan kedua UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. “Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap terdak-
wa Julian Afandi dengan pidana penjara selama 8 tahun penjara,” kata Hakim Nirmala Dewita. Selain pidana penjara terdakwa Julian diwajibkan membayar pidana denda sebesar Rp100 juta subsider 6 bulan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan. Putusan hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun, serta denda Rp100 Juta Subsider 6 bulan. Dipersidangan hakim menyebutkan jika perbuatan yang dilakukan terdakaa berulang kali dan berawal pada 23 Januari 2017 dimana saat itu terdakwa datang kekediaman saksi korban dan BACA |cabuli| KE HAL7
Kepala SKPD Harus Awasi Penerimaan PAD BANDARLAMPUNG (MDs)-- Pengamat Kebijakan Publik Universitas Lampung, Bambang Utoyo meminta kepala daerah atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, dapat meningkatkan pengawasan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Menurut dia, pengawasan sangat penting dilakukan oleh SKPD karena dapat menekan kebocoran, kendati dalam penerimaan PAD baik melalui pajak maupun retribusi menggunakan sistem berbasis informasi dan teknologi (IT). “Sejauh ini sejumlah daerah dalam menerima PAD sudah melalui sistem berbasis IT. Namun masih sangat penting dilakukan pengawasan karena operator sistem merupakan manusia,” ujar dia kepada lampost.co, Selasa (9/10/2018). Ia mengatakan, pengawasan juga bagian dari membangun kepercayaan masyarakat. Bila hal itu dilakukan, masyarakat akan yakin bahwa dana yang disetorkan kepada pemerintah masuk ke kas negara atau daerah. “Untuk meyakinkan masyarakat bahwa uang telah masuk ke kas negara, SKPD harus melakukan pengawasan dengan baik dan benar, bila tidak masyarakat akan dikecewakan,” ujarnya. Selain itu, menurutnya, transparansi juga perlu dilakukan pemerintah, agar masyarakat mengetahui BACA|kepala| KE HAL7
Terlibat Peredaran Narkoba
Mantan Kalapas Kelas II Kalianda Didakwa Lakukan Pemufakatan Jahat BANDARLAMPUNG (MDs)--Mantan Kepala Lembaga Permasyarakatan Kelas II, Kalianda Lampung Selatan atas nama Muchlis Adjie (51) Warga BTN Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, menjalani sidang perdana dugaan keterlibatan peredaran narkotika di Lapas Kalianda seberat 4 KG, di Pengadilan Negeri Kelas 1A, Tanjungkarang, Selasa (9/10/2018). Dalam Dakwaan Jaksa Rosman Yusa Pengganti Jaksa Andri Kurniawan menuturkan, perbuatan terdakwa berawal pada saat terdakwa Muchlis Adjie bersama sama dengan Adi Setiawan, Marzuli YS, Rechal Oksa Hariz dan (dakwaan terpisah) serta Aling (DPO), M Ciko Arrasyd Alias Klik : https://www.medinaslampungnews.co.id/
BACA |mantan| KE HAL7
Ciko (DPO) dan Hendri Winta (meninggal dunia saat ditangkap) pada Minggu, 6 Mei 2018 bersama sama melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar meyerahkan, menerima narkotika golongan 1 melebihi 5 gram berupa sabu seberat 2,782,38 gram dan 4.000 butir ekstasi seberat 1,845,35 gram. Bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan berawal pada saat diangkatnya terdakwa sebagai Kepala LP Kelas II Kalianda 14 Desember 2016 silam dan aktif menjalankan tugas sejak Februari 2017.