rabu
Rp 4.000,-
28 februari 2018
Per Eksemplar (Rp 85.000/Bulan+ Ongkos Kirim)
Sudah Terverifikasi Administrasi klik (http://dewanpers.or.id/perusahaan)
e-mail : redaksimedinaslampung@gmail.com
Irjen. Pol. DR. Drs. H. Ike Edwin, SH., MH., MSi Staf Ahli Sospol Kapolri
Kejati Akan Persempit Ruang Gerak Koruptor BANDAR LAMPUNG : (ML) - Kejaksaan Tinggi Lampung melakukan berbagai upaya untuk mempersempit ruang gerak para pelaku korupsi yang melarikan diri dari jerat hukum. Tim Intelijen Kejati menyebut hingga awal tahun 2018 masih ada 28 daftar pencarian orang (DPO) yang tengah diburu. Jumlah tersebut tergabung dari berbagai kejaksaan seluruh Lampung. Asisten Intelijen Kejati Lampung Leonard Simanjuntak mengatakan, berbagai cara dilakukan untuk menangkap para DPO. Salah satu upaya terakhir yaitu membuat baliho besar dengan menampilkan wajah-wajah para DPO di depan kantor kejaksaan. Hal ini bertujuan supaya masyarakat mengetahui wajah para buronan yang tengah diburu kejaksaan. “Banyak cara yang jelas kami lakukan untuk menangkap DPO. Salah satunya kami tengah mengupayakan membuat baliho besar seperti yang ada di depan kantor gubernur itu. Tujuannya supaya warga tahu bahwa wajah-wajah inilah yang lagi kami kejar karena melarikan diri dari jeratan hukum
BACA|kejati|KE HAL7
Enam Honorer Pemkab Pringsewu Dirumahkan PRINGSEWU : (ML) - Diduga tidak disiplin, sebanyak enam tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu akhirnya dirumahkan (dipecat). Sementara 5 tenaga honorer lainnya menyatakan mengundurkan diri. Dari 6 tenaga honorer yang dirumahkan, 5 merupakan honor di Badan Polisi Pamong Praja, dan satu dari tenaga honor Dinas Perhubungan. “Mereka tidak aktif bekerja, sebelum dirumahkan berbagai langkah sudah diupayakan mulai dari teguran tertulis, pemanggilan hingga surat peringatan tapi yang bersangkutan tidak mengindahkan,” kata Kepala BKD Pringsewu, H. Romzi, Selasa (27/02). Sedangkan 1 tenaga honorer Dinas Perhubungan yang dirumahkan karena tersandung masalah hukum. Selain itu menurut Romzi ada 5 tenaga honorer Badan Polisi Pamong Praja yang mengundurkan diri. Dengan demikian dari jumlah 1.035 tenaga honorer Pemkab Pringsewu hanya 1.024 SK honor yang dibagikan, Senin (26/02/2018) kemarin. “Terkait disiplin dan aturan, setiap tiga bulan dilakukan evaluasi terhadap tenaga honorer jika sudah tidak bisa dibina maka SK-nya tidak dikeluarkan,” tegasnya. Kepala Badan Polisi Pamong Praja, Edi Sumber Pamungkas membenarkan jika SK untuk ke 5
BACA|enam|KE HAL7
Tina Toon
Dilarang Masuk Restoran?
mSe-Lampung
531 Anggota DPRD
Belum Serahkan LHKPN
BANDAR LAMPUNG : (ML) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat, DPR dan DPRD menempati peringkat ketiga terbanyak sebagai pelaku tindak pidana korupsi, sepanjang 2004-2017, di bawah swasta dan pejabat eselon I-IV. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang minim menjadi salah satu indikator potensi korupsi semakin besar. “Secara khusus, memang belum ada yang mempelajati keterkaitan
rendahnya kepatuhan penyampaian LHKPN dengan potensi korupsi. Namun, jumlah tindak pidana korupsi berdasarkan jabatan, bisa menjadi salah satu indikator,” tutur Febri, Senin (26/2/2018). Berdasarkan data KPK, hingga Maret 2017, dari 685 anggota DPRD periode 2014-2019 di 15 kabupaten/kota dan 1 provinsi di Lampung, baru 154 orang atau 22,48 persen anggota DPRD yang menyampaikan LHKPN. Sementara sisanya, sebanyak 531 orang atau 77,52 persen belum pernah
PRINGSEWU : (ML)– Lembaga Peduli Polisi Dan Meliter Republik Indonesia (LPPM-RI ) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Cakra Indonesia berencana mendatangi Polres Tanggamus untuk menanyakan tindaklanjuti kasus pencabulan anak di bawah umur yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Munir. “ Kasus tersebut sudah hampir berjalan selama dua bulan dan belum jelas tersangkanya kalau mandek di Polres Tanggamus, maka kita akan dampingi dan bawa kasus ini ke Polda Lampung,” Sirwan
T
Ditujukan Kepada Seluruh Instansi Pemerintah, Swasta, Relasi dan Pelanggan Harian Medinas Lampung Sejak terhitung hari ini, SENIN 22 JANUARI 2018 bahwa :
Nama: ASRORI Jabatan: Kabiro Lamsel Telah Diberhentikan dan Tidak lagi bekerja di Harian Medinas Lampung Segala bentuk tindakan maupun perbuatan yang dilakukan bersangkutan dengan mengatasnamakan, Harian Medinas Lampung Bukan Menjadi Tanggung Jawab Kami, terlebih Melanggar dan Melawan hukum. Keputusan ini berlaku dan bersifat mengikat. Kepada Seluruh Instansi Pemerintah, Swasta, Relasi dan Pelanggan Harian Medinas Lampung kami mohon maaf dan maklum adanya. Dikeluarkan di : Bandar Lampung Pada Tanggal : 22 JANUARI 2018 Hormat Kami, NARA S KARTADILAGA Pimpinan Umum/Redaksi
pimpinan instansi, untuk memberikan sanksi kepada pejabat negara yang tidak melaporkan LHKPN, sesuai Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016. Tetapi, KPK menyadari, masing-masing pimpinan instansi punya tingkat concern yang berbeda,” jelas Febri. Dengan kondisi tersebut, Febri menuturkan, KPK berupaya menjemput bola agar pejabat negara, termasuk anggota DPRD, menyampaikan LHKPN.
BACA|531|KE HAL7
Kasus Dugaan Pencabulan Anak “Mandek“
ina Toon me rupakan salah satu selebritas yang suka berpe nampilan santai. Celana panjang dan kaus menjadi pilihannya bila sedang tak ada pekerjaan. Meski be git u, Tina Toon tetap terlihat can tik. Namun, saat dirinya
BACA |dilarang| KE HAL7
menyampaikan LHKPN. Pasal 5 huruf 3 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN menyebut, pejabat negara wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat. Meski begitu, Febri mengakui, sanksi terkait peraturan tersebut yang hanya berupa sanksi administratif, membuat tingkat kepatuhan penyampaian LKHPN rendah. “Pimpinan KPK dapat memberikan rekomendasi ke
Lampung Siap Jadi Tuan Rumah Rakergub FKD-MPU BANDARLAMPUNG : (ML) - Provinsi Lampung akan jadi tuan rumah penyelenggaraan Rapat Kerja Gubernur (Rakergub) Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) ke XVIII tahun 2018, yang akan dilaksanakan 2729 Maret 2018 di Swiss Belhotel Bandar Lampung. Raker Gubernur FKD-MPU ini akan diikuti sekitar 369 orang dari 10 provinsi anggota FKD-MPU, yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Lampung. “Untuk periode pertama, Lampung adalah provinsi terakhir yang
ditunjuk menjadi tuan rumah. Diharapkan peran serta dari kabupaten/kota untuk ikut meramaikan dan menyukseskan acara ini,” ujar Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Lampung, Heri Suliyanto saat memimpin persiapan di Ruang Sungkai, Balai Keratun Komplek Kantor Gubernur Lampung, Selasa (27/2/2018). Pelaksanaan acara ini, sambung dia, berdasarkan Surat Keputusan Bersama Gubernur Anggota FKDMPU Nomor : 59/SK/MPU/2013 tanggal 8 Oktober 2013 tentang Jadwal Rapat Kerja Gubernur FKDMPU tahun 2014-2018.
BACA|lampung|KE HAL7 Klik : https://www.medinaslampungnews.com/
Syah Alam, Selasa (27/02/2018). “Nah rencana kita ini dalam waktu dekat akan datang ke Polres tanggamua untuk menidaklanjuti laporan dari keluarga korban yang didampingi LSM Cakra Indonesia,” imbuhn Sirwan Syah Alam. Sirwan mengungkapkan LPPM-RI dan LSM Cakra akan mengawal kasus pencabulan yang dilakukan oleh ust UB yang statusnya salah satu Ustad di ponpes Al-Munie di salah satu Ponpes di Suko harjo.
BACA|kasus|KE HAL7