kamis
4 OKTOBER 2018
Rp 4.000,-
Sudah Terverifikasi Administrasi klik (http://dewanpers.or.id/perusahaan)
e-mail : redaksimedinaslampung@gmail.com
Per Eksemplar (Rp 85.000/Bulan+ Ongkos Kirim)
Dinas PKPPSDA Bangun Proyek Tak Berguna LAMPUNG TENGAH (MDs)—Berdiri megah di desa Sri Agung, Kecamatan Padang Ratu Lampung Tengah, tidak lantas proyek irigasi bendungan Waytatayan memberikan dampak positif bagi warga sekitar, utamanya para petani.
Asri Welas
Merasa Lebih Muda...!!!
S
elain berprofesi sebagai artis, Asri Welas juga sudah akrab dengan dunia radio. Selama enam tahun terakhir, Asri Welas telah aktif sebagai penyiar radio. Menariknya, meski tengah hamil muda, Asri Welas justru menerima program baru sebagai penyiar radio di Delta FM. Bersama Nino RAN, Asri Welas akan mengudara di program In The Morning pada Oktober 2018 pukul 06.00 WIB pagi. BACA |Muda| KE HAL7
PENGUMUMAN Diberitahukan kepada seluruh jajaran HARIAN MEDINAS LAMPUNG yang meliputi Redaksi, Kepala Biro dan Wartawan, akan diselenggarakannya Rapat Bulanan yang akan diadakan pada : Hari, Tanggal : Sabtu, 6 Oktober 2018 Waktu : 09.00 s.d selesai
LCW Dukung Rekanan di Lampura Tempuh Jalur Hukum LAMPUNG UTARA (MDs)—Lampung Coruption Word (LCW) mendukung upaya menempuh jalur hukum yang diajukan sejumlah kontraktor di Lampung Utara terkait polemik uang muka pekerjaan tahun 2018 yang belum dibayarkan Dinas PUPR setempat. “ Agar persoalan ini terang benderang, maka satu-satunya jalan ya harus melalui jalur hukum. Nanti jika masuk pengadilan akan ada adu data dan upaya pembuktian dari amsingmasing pihak. Intinya kami mendukung langkah rekanan,” kata Ketua LCW Lampung, Dadang Keduk saat dimintai tanggapannya, Rabu (3/10/2018). Menurut Dadang, pihak Dinas PUPR harus mengikuti prosedur berdasarkan hasil rapat dengan Irjen Kemendagri, bahwa pencairan bisa diproses ndan rekanan berhak mendapatkan uang mereka.” Hasil rapat itu jelas dan mereka (DINAS PUPR) harus menuntaskan kewajiban mereka terhadap rekanan. Jangan ditahan-tahan karena ini masalh periuk orang banyak,” ujar Dadang. Sebelumnya, somasi yang diajukan sejumlah kontraktor di Lampung Utara tidak digubris oleh Kepala Dinas PUPR, Syahbudin. Padahal somasi tersebut ada tengat waktu tiga (3) hari sejak tanggal 25 September 2018 lalu. Endingnya, rekanan sepakat membawa polemik uang muka pekerjaan tahun 2018 itu akan dibawa
ke jalur hukum. Sejumlah bahan pun telah dipersiapkan guna memback-up data dalam laporan baik ke Kepolisian maupun Kejaksaan. Salah satu kontraktor senior di Lampung Utara, Syamsul Erfan Zen, menegaskan tidak dijawabnya somasi oleh Kepala Dinas PUPR, bentuk arogansi yang dimiliki salah satu pejabat di Lampung Utara yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan golongannya saja. “ Ini (tidak dijawabnya somasi), menambah adrenaline kami (kontraktor) membawa persoalan uang muka ke penegak hukum,” Katanya, ketika ditemui, Minggu (30/9/2018). Syamsul Erfan Zen lantas mempertanyakan dasar Pemerintah tidak mau membayar uang muka pekerjaan tahun 2018. Padahal, Pemerintah telah mencairkan uang muka pekerjaan tahun 2018, DAK Fisik tahap I, kira-kira mencapai 26 miliaran. “ Atas dasar apa, mereka (Pemerintah) tidak mau membayar. Pemerintah beralasan tentang tidak ada dasar hukum (pencairan uang muka) karena persoalan mutasi, inikan tidak berdasar dan mengada-ada. Mereka sudah mencairkannya. Untuk mencairkan DAK Fisik tahap I itu, mereka menggunakan kontrak kerja kami sebagai syarat pencairannya. Kenapa tidak dibayarkan? Apa dana itu sengaja diendapkan, atau dananya sudah terpakai untuk hal lain,” ketusnya.
BANDARLAMPUNG (MDs)- Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Rabu (3/10), telah mengumumkan hasil seleksi berkas calon Sekdaprov. Ketua Pansel Dr. H. Suhajar Diantoro, MSi, melalui pengumuman Nomor : 09-10/PANSEL-JPTM/2018 tentang Peserta yang Lulus Seleksi Berkas/Administrasi Pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, telah memutuskan empat calon Sekdaprov yang lolos seleksi.
BACA|lcw| KE HAL7
BACA|empat| KE HAL7
Empat Pejabat Lolos Seleksi Calon Sekdaprov Lampung
Kejari Lamsel Musnahkan Barang Bukti Narkoba dan Senpi LAMPUNG SELATAN (MDs)- Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Selatan musnahkan sejumlah barang bukti hasil kejahatan tindak pidana umum (Pidum) berupa narkoba dan senjata api (Senpi). Pemusnahan barang bukti yang berlangsung dihalaman kantor Kejari Lamsel. Adapun barang bukti yang dimusnahkan telah memiliki kekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Negeri. Rabu (3/10). Hadir dalam pemusnahan Kajati Lampung, Susilo Yustinus, Kajari Lamsel, Sri Indarti, Plt. Bupati Lamsel, Nanang Ermanto, Kapolres Lamsel, AKBP. M. Syarhan, Ketua DPRD Lamsel, Hendry Rosyadi Wakil Ketua DPRD Fahrorrozi, dan Forkopimda Lamsel.
Tempat : Movie Cafe Plaza Lotus B. Lampung Dimohon kepada para Kepala Biro seluruh kabupaten dapat hadir tanpa perwakilan untuk menghadiri rapat, dan apabila ada yang tidak hadir dalam rapat Dianggap mengundurkan diri dari HARIAN MEDINAS LAMPUNG. Terimakasih atas kerjasamanya. Pimpinan Umum NARA S KARTADILAGA Pimpinan Perusahaan HASBULLAH ZS ------------------------------------------------------------------NB : Pakaian Seragam PDH Medinas Lampung Klik : https://www.medinaslampungnews.co.id/
Barang bukti yang dimusnahkan berupa sabu-sabu sebanyak 1,2 kg, extasy 26,5 butir, ganja 23 kg, alat hisap sabu 60 paket, senjata api rakitan jenis revolver 3 pucuk, senjata airsoftgun jenis revolver 1 pucuk dan uang palsu sebanyak 21 lembar. Pemusnahan narkoba dan uang palsu dilakukan dengan cara dibakar, sementara senpi dimusnahkan dengan cara dipotong-potong menggunakan gerinda. Kejati Lampung Susilo Yustinus, SH mengatakan pemusnahan barang bukti ini kita lakukan bahwa Kejaksaan benar-benar untuk memberantas aksi kejahatan yang meresahkan masyarakat salah satunya Narkoba. BACA|kejari| KE HAL7