HARIAN
Follow Us: @Medinas_Lampung
Like Facebook: Medinas Lampung
Profesional, Aktual, Ragam dan Berimbang
SELASA 1 AGUSTUS 2017
Sudah Terverifikasi Administrasi klik (http://dewanpers.or.id/perusahaan)
Rp 4.000,-
Per Eksemplar (Rp 85.000/Bulan+ Ongkos Kirim)
Email: medinas_lampung@yahoo.com
Irjen. Pol. DR. Drs. H. Ike Edwin, SH., MH., MSi Staf Ahli Sospol Kapolri
@ “Pembangkangan” CV Aneka Sarana
Sengaja Tolak Perintah “Bongkar“ PESISIR BARAT : (ML) -- Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pesisir Barat, Isnwardi, didampingi Ali Yudem Ketua Komisi B DPRD Pesibar telah turun ke lokasi proyek. Dan mereka meminta pihak rekanan, CV Aneka Sarana, untuk segera mengganti bahan material batu bulat dengan batu belah. “Rekanan sudah diingatkan, di dalam RAB tidak ada bahan material batu bulat melainkan menggunakan batu belah, jadi bangunan yang menggunakan batu bulat harus dibongkar. Kami tidak segan untuk memutus kontrak jika pihak rekanan tidak mentaati peraturan,” tegasnya. Senada, Ali Yudem, Ketua komisi B mengatakan, proyek pembangunan jaringan irigasi di Way Mayah yang dikerjakan oleh CV. Aneka Sarana senilai Rp1.342.000.000, hasilnya mengecewakan. Pekerjaan dengan nilai fantastis tersebut tidak sesuai kontrak. “Pekerjaan itu seharunya menggunakan batu belah, kok malah pakai batu bulat, kan salah, jadi pihak rekanan harus bongkar bangunan yang sudah dibangun, ganti semua pakai batu belah.
BACA|sengaja|KE HAL7
Kadis TPHP Lamsel “Ogah“ Cek Gapoktan LAMPUNG SELATAN : (ML) Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan diharapkan menegur Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) Ir. Rini Ariasih.,MM, karena terindikasi hingga kini belum cek indikasi dugaan kelompok Tani (Poktan) yakni Poktan Bina Karya III dan Subur Makmur III Kecamatan Ketapang selaku penerima bantuan harus mengeluarkan dana administrasi. sebelumnya, Kepala Dinas Tana-
man Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) Ir. Rini Ariasih.,MM, dia geram terkait dugaan kelompok Tani (Poktan) yakni Poktan Bina Karya III dan Subur Makmur III Kecamatan Ketapang selaku penerima bantuan harus mengeluarkan dana administrasi. “Saya akan mengajak Kabid terkait, Kepala UPT, Kelompok Tani yang bersangkutan, kalian, kita sama-sama turun kelapangan, sehingga tidak ada fitnah,” tegas Ir. Rini Ariasih,.
MM saat dihubungi Medinas Lampung melalu pesan massenger. Rabu (26/7). Namun hingga kini belum turun lapangan. Terpisah, bantuan mesin Corbin / Kombet yang diduga ada unsur permainan antara Ketua Kedua Kelompok Tani (Poktan) yang harus mengeluarkan biaya administrasi sebesar Rp30 juta, menjadi sorotan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Lamsel.
“Mudah-mudahan dengan niat baik pemkab ini, pemanfaatan dana bisa terserap dengan baik, tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan tetapi juga sukses dalam pengelolaan dana,” ujar Samsul. Kemudian terkait pelaksanaan pilkada serentak 2018 mendatang, Samsul meminta kepada KPU untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik sesuai dengan peraturan dan perundang-undang yang berlaku.
T U LA N G BAWANG BARAT : (ML) - Dugaan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Tiyuh (APBT) Tiyuh Panaragan kecamatan Tulang Bawang Tengah (TBT) kabupaten tulang bawangbarat (Tubaba) yang diduga ditetapkan secara Zaibun Muin sepihak oleh kepalo Tiyuh Panaragan Zaibun Muin,mendapat klarifikasi dan bantahan keras dari pihak pemerintah Tiyuh Panaragan yang disampaikan dalam Konference Pers oleh zaibun Muin pada senin (31/7) kemarin di kantor Tiyuh Panaragan. “Pemerintah Tiyuh Panaragan sudah melaksanakan ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan terkait penetapan APBT Tiyuh Panaragan sesuai dengan Juklak dan juknis yang ada serta arahan Tim Asistensi penyusunan dan Pembahasan APBT tingkat Kabupaten Tulang Bawang barat,”terang Zaibun Muin saat gelar Konference Pers.
BACA|nphd|KE HAL7
BACA|penetapan|KE HAL7
BACA|kadis|KE HAL7
NPHD Tanggamus Rp32,567 Miliar
Seleb
Syahrini
Kencan Bersama Walikota Bogor Setelah kota kembang Bandung, Syahrini kembali membuka gerai toko kuenya, Princess Cake, di kota kelahirannya, Bogor Jawa Barat. Cabang baru tersebut
BACA |kencan| KE HAL7
TANGGAMUS : (ML) - Pemkab Tanggamus dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanggamus menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Senin (31/7) diruang rapat utama Setkab Tanggamus. Penandatanganan NPHD tersebut dihadiri Wakil Bupati Tanggamus Hi.Samsul Hadi, Sekda Tanggamus Andi Wijaya, Ketua KPU Tanggamus Otto Yuri Saputra beserta jajaran komisioner dan Sekretaris KPU Yetrisman. Hadir pula Komisioner KPU Provinsi Lampung
Handi Mulyaningsih dan Ketua DPRD Tanggamus Heri Agus Setiawan. NPHD yang disepakati Pemkab Tanggamus sebesar Rp32,567 miliar. Jumlah ini mengalami peningkatan dari dipengajuan awal hanya Rp23,9 miliar. Wabup Tanggamus Hi. Samsul Hadi dalam sambutannya, mengatakan bahwa pencairan dana hibah tersebut dilakukan dalam dua tahap yang pertama ditahun 2017 sebesar Rp3,6 miliar dan tahap kedua di tahun 2018 sebesar Rp28,9 miliar.
Penetapan APBT Sesuai Tahapan dan Mekanisme
# Pemanfaatan Dana Desa Labuhan Ratu IV, Lamtim
Pembangunan Drainase “Diswadayakan“
Penyelesaian Sengketa Lahan Eks LSD Pekan Depan
LAMPUNG TIMUR : (ML) - Pembangunan drainase di Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur, salah satu kegiatannya adalah penggalian tanah ternyata dilaksanakan dengan cara gotong royong. Padahal, pembangunan drainae dimaksud menggunakan dana desa tahun anggaran 2017, rencana anggaran biaya pun lengkap. Masyarakat setempat diperintahkan oleh kades labuhan ratu 4 untuk bergotong royong seperti apa yang dikatakan Imam bukhori selaku Kepala Dusun V. Imam mengatakan diswadaya pembuatan parit untuk drainase di dusun 5 ini di lakukan atas perintah kepala desa dan keinginan masyarakat sendiri katanya. Sementara saat awak media berkunjung
TULANGBAWANG BARAT : (ML) - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) memutuskan untuk memanggil pihak-pihak yang bersengka memperebutkan lahan eks Lembaga Sosisl Desa seluas 50 hektare di wilayah kecamatan Tulangbawang Tengah, pada 7 Agustus mendatang. Sengketa yang melibatkan 14 warga dari Tiyuh Candra Kencana, Candrajaya, Mulya Kencana dan Tirta makmur yang diklaim telah menduduki tanah yang disebut-sebut berstatus milik LSD Bandardewa tersebut diharapkan dapat terselesaikan. Hal ini disampaikan asisten I Pemkab Tubaba, Agus Subagio, usai memimpin rapat
BACA|pembangunan|KE HAL7
BACA|penyelesaian|KE HAL7
Klik : https://www.medinaslampung.com/