senin
6 AGUSTUS 2018
Rp 4.000,-
Sudah Terverifikasi Administrasi klik (http://dewanpers.or.id/perusahaan)
e-mail : redaksimedinaslampung@gmail.com
Per Eksemplar (Rp 85.000/Bulan+ Ongkos Kirim)
Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo dan Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Drs. Utut Adianto di ruang rapat utama kantor Gubernur Lampung, Jumat (03/08/2018) siang.
Indikasi Kebocoran Izin Tower BTS
LCW Desak Kejati Turun Tangan BANDARLAMPUNG (MDs)—Lampung Couption Wacth (LCW) Provinsi Lampung mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung turun tangan menindaklanjuti adanya dugaan kebocoran anggaran pada perizinan tower BTS oleh mantan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-P2TSP), Marwan Aziz Kabupaten Tulangbawang Barat. LCW menilai, jika hal ini didiamkan, dikhawatirkan issu yang sudah dimuat
di media menjadi informasi yang simpang siur. “ Takutnya informasi yang
Wakil Ketua DPR RI Apresiasi Raihan WTP Lampung BANDARLAMPUNG (MDs) -- Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo menerima kunjungan Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Drs. Utut Adianto beserta rombongan di ruang rapat utama kantor Gubernur Lampung, Jumat (3/8) siang. Dalam kunjungan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto menyampaikan bahwa tujuan utama kehadirannya di Lampung adalah untuk mendengar Success Story Gubernur M.Ridho Ficardo dalam memimpin Provinsi Lampung sehingga daerahnya selalu memperoleh predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Provinsi Lampung adalah pemerintah daerah yang paling banyak memperoleh predikat WTP dalam pengelolaan laporan keuangannya. Dari Pemerintah Provinsi dan 15 Kabupaten/kota semuanya memperoleh predikat WTP, hanya dua kabupaten yang predikatnya WDP. Ini tentu suatu kebanggaan, dan saya ingin membawa kebanggaan ini kepada seluruh wilayah di Indonesia agar mendapat semangat yang sama,” papar Utut Adianto. Sementara itu Gubernur Ridho menyatakan bahwa pengelolaan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung dilakukan sesuai dengan prosedur pemerintah pusat. “Alhamdulillah Provinsi Lampung 4 kali berturut-turut memperoleh predikat WTP dan merupakan wilayah yang paling banyak mendapat predikat WTP di Indonesia. Ini artinya pengelolaan keuangan kita sudah sesuai dengan prosedur pemerintah pusat,” ungkap Ridho. Adapun keberhasilan tersebut menurut Gubernur ridho berhasil diraih dengan membenahi sistem pengelolaan keuangan. “Kami membenahi sistem pengelolaan keuangan untuk mendongkrak pendapatan daerah tanpa harus menaikkan pajak yang
BACA|wakil| KE HAL7
disampaikan media membuat masyarakat bingung. Untuk itu Kejati harus turun dan melakukan penyelidikan lebih lanjut,” kata Ketua LCW, Dadang Keduk kepada Medinas, Minggu (05/08/2018). Menurut Dadang, adanya indikasi kebocoran anggaran perizinan itu merupakan bagian dari dugaan tindakan korupsi, bahwa ada tindakan seseorang yang diduga menyalahgu-
nakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. “ Ini issu yang sangat bagus, artinya ada pejabat baru yang mau mengungkap ketidakberesan dalam data jumlah tower BTS. Kita patut mengapresiasi peryantaan pejabat tersebut. Dia berani mengungkap adanya perbuatan yang bias mengarah kepada adanya penyimpangan di satuan ker-
ja yang dipimpinnya. Ditambahkan Dadang, saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia sedang gencargencarnya melakukan penangkapan terhadap sejumlah pejabat daerah. Bahkan, luar biasanya di Provinsi Lampung sampai tiga kepala daeraah kasusnya ditangani KPK-RI.
Hakim Jatuhkan Vonis Tiga Tahun
Mustafa Masih Jabat Bupati JAKARTA (MDs)--Mustafa masih resmi menjabat sebagai Bupati Lampung Tengah (Lamteng), walaupun sudah divonis bersalah dan sedang menjalani hukuman di penjara. Kabag Pejabat Negara Biro Otda Setprov Lampung, Hargo Prasetyo Widi mengungkapkan, Pemprov Lampung belum bisa memproses pen-
copotan Mustafa sebagai Bupati Lamteng. Hal itu lantaran pemprov masih menunggu masa 14 hari pascavonis yang diterima Mustafa. “Setelah 14 hari kerja, itu kan masih ada upaya hukum selama 7 hari. Jadi, kami masih menunggu itu,” kata Hargo Prasetyo Widi dikutif dari tribunlampung.co.id,
Kamis (2/8/2018) Empatbelas hari kerja pascavonsi, lanjut Hargo, baru akan berakhir pada 23 Agustus 2018. “Nanti setelah selesai masa upaya hukum itu, kami minta salinan putusannya dan baru diproses pemberhentiannya,” jelas Hargo Prasetyo Widi. Bupati nonaktif Lampung Tengah (Lamteng), Mustafa
Menkes RI Tunda Pelaksanaan Imunisasi MR Jakarta (MDs) --Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI melakukan pertemuan dengan Ketua Umum dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), di lantai 2 Kantor MUI Jl. Proklamasi Jakarta, Jumat (3/8/ 2018). Pertemuan ini merupakan inisiasi kedua belah pihak, sebagai komitmen untuk menjamin kesehatan masyarakat dan menjamin hak beragama. Dikutif dari warta 9,Sekretaris Komisi Fatwa MUI, dalam siaran persnya Jumat menyampaikan hasil pertemuan silaturrahmi Ketua Umum MUI KH. Ma’ruf Amin dan Menkes RI Nila F Moeloek mengenai penggunaan Vaksin MR produk SII untuk program Imunisasi MR, memutuskan Kemenkes menunda pelaksanaan Imunisasi MR hingga ada kejelasan dari produsen dan Fatwa MUI. 1. Kementerian Kesehatan
RI (Kemenkes) melaksanakan silaturrahim dan pertemuan dengan Pimpinan MUI untuk konsultasi keagamaan dan permohonan fatwa tentang imunisasi MR yang diprogramkan Pemerintah. Pertemuan dilaksanakan pada Jumat (3/8/2018), usai Shalat Jumat, di lantai 2 Kantor MUI Jl. Proklamasi Jakarta mulai pukul 13.15 Wib – 14.45 Wib. Pertemuan ini merupakan inisiasi kedua belah pihak sebagai komitmen untuk menjamin kesehatan masyarakat dan menjamin hak beragama. Kemenkes mengajukan surat permohonan konsultasi keagamaan tanggal 24 Juli 2018, dan MUI bersurat kepada Menkes pada 25 Juli 2018. 2. Dalam pertemuan tersebut, hadir dari MUI Ketua Umum MUI KH. Ma’ruf Amin, wakil ketua umum....,
BACA|menkes| KE HAL7 Klik : https://www.medinaslampungnews.co.id/
dinyatakan terbukti memberikan suap secara berlanjut sebesar Rp 9,6 miliar, kepada anggota DPRD Lamteng. Mustafa dijatuhi vonis tiga tahun penjara, dan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan.
BACA |mustafa| KE HAL7
Iis Dahlia
Mirip Waode Sofia...?
I
is Dahlia belakangan ini masih menjadi perhatian publik. Hal tersebut lantaran viralnya video di media sosial saat ia marah-marah pada Waode Sofia, peserta ajang pencarian bakat penyanyi dangdut saat audisi hanya karena masalah penampilan. Perlakuan Iis Dahlia terhadap Waode Sofia tersebut dinilai semena-mena oleh publik dan membuatnya dihujat. Tak peduli dengan pernyataan warganet, Iis Dahlia tetap aktif di media sosial. Kali ini Iis Dahlia memamerkan kebersamaannya dengan sang putri, Juwita Salshadilla, melalui foto-foto yang diunggah di Instagram, baru-baru ini. Dalam foto tersebut, Iis Dahlia terlihat merangkul Salsha yang hadir menemaninya saat menjadi juri. “Cantiknya mama, thanks for watching us .. Good night #Wildcard #KDI2018,” tulis Iis Dahlia di bagian keterangan foto. Namun, foto-foto yang diunggah Iis Dahlia tersebut ternyata masih tak luput dari komentar negatif dari para warganet.
BACA|mirip| KE HAL7
BACA|lcw| KE HAL7