senin
17 SEPTEMBER 2018
Rp 4.000,-
Sudah Terverifikasi Administrasi klik (http://dewanpers.or.id/perusahaan)
e-mail : redaksimedinaslampung@gmail.com
Lampung Provinsi Potensial Investasi Terbaik
Kembalikan Sisa Anggaran Pilgub Lampung BANDARLAMPUNG (MDs)-Komisi I DPRD Provinsi Lampung sebagai mitra kerja KPU dan Bawaslu meminta sisa anggaran pemilihan Gubernur Lampung yang tersisa Rp 20 miliar untuk segera dikembalikan ke Kas Daerah Provinsi Lampung. Seperti yang diungkapkan oleh Sekertaris Komisi DPRD Provinsi Lampung Bambang Suryadi menegaskan bahwa sebagai mitra kerja KPU dan Bawaslu meminta sisa anggaran segera dikembalikan serta melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran pilgub lalu.
JAKARTA (MDs)--Gelaran Indonesia Attractiveness Award keempat yang diadakan Tempo Inti Media bekerjasama dengan Frontier Consulting Group menjadi bukti keberhasilan Gubernur Muhammad Ridho Ficardo dalam memimpin Lampung. Bagaimana tidak, dipajang bergengsi ini Lampung mampu mensejajarkan diri dengan DKI Jakarta yang sama-sama meraih penghargaan sebagai Provinsi Potensial Investasi Terbaik Se-Indonesia kategori Silver. Penilaian terhadap daerah terbaik menggunakan empat komponen utama. Meliputi tingkat investasi, jumlah infrastruktur, pelayanan publik dan pariwisata. Dari keempat komponen itu, maka dihasilkan Indonesia Attractiveness Index yang digunakan untuk melakukan pemeringkatan daerah terbaik. Untuk menunjang kemajuan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, diperlukan infrastruktur seperti jalan, listrik, dan komunikasi sehingga memudahkan proses distribusi dan akses terhadap suatu pelayanan. Sektor pariwisata juga merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang seringkali memberikan kontribusi yang besar bagi suatu daerah.
BACA|pilgub| KE HAL7
Jessica Iskandar
Jadi Brand Ambassadors BACA |brand| KE HAL7
Per Eksemplar (Rp 85.000/Bulan+ Ongkos Kirim)
S
elain Erick Iskandar, nama sang adik, Jessica Iskandar ikut terseret dalam kasus dugaan penggelapan uang. Tak tanggung-tanggung, ratusan juta dipermasalahkan oleh rekan bisnisnya, Martin Pratiwi. Erik Iskandar, dan Martin bekerja sama untuk sebuah produk
BACA|terbaik| KE HAL7
DPRD Tubaba Pertanyakan
Bantuan Kesehatan
TULANGBAWANG BARAT ( MDS)—Realisasi penggunaan bantuan operasional kesehatan di Kabupaten Tulangbawang Barat terindikasi ada kecurangan. Bantuan operasional kesehatan tersebut terdiri dari bantuan pusat dan daerah sebesar 24,8 miliar berpotensi membuat kerugian uang negara. Hal ini dilontarkan Ketua Komisi DPRD Tulangbawang Barat, Edison dalam hearing dengan Dinas Kesehatan setempat dan UPTD Puskesmas Tiyuh Karta Raharja Kecamatan Tuba Udik. “ Hal itu sudah dijelaskan dalam hearing dengan UPTD Puskesmas Tiyuh
Karta Raharja Kecamatan Tuba Udik dan Dinas Kesehatan. Hearing ini sudah kita jadwalkan sebelumnya dan kita mohon maaf kepada masyarakat akibat terbentur dengan jadwal jam kerja terbatas hingga pukul 11:30 Wib. Kita kembali menjadwalkan hearing tersebut
pada Senin (17/09/2018) mendatang,” kata Edison dalam pesan Whatsapp nya, Jumat (14/9/2018). Edison juga memaparkan rincian keseluruhan anggaran dana bantuan pusat dan daerah Tubaba seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) Kesehatan Non Fisik Tahun 2018 untuk Pemkab Tubaba? sebagai berikut.BOK Kab. Rp. 726.132.000.BOK PUSKES Rp.7.040.322.000, distribusi obat dan logistik Rp. 90.812.000 Sub Total Rp. 7.857.266.000, akreditasi RS Rp.540.000.000, akreditasi Puskes
Rp.1.392.000.000, Sub Total Rp.1.932. 000.000, Jampersal Rp.2.447.220.000. Total Anggaran DAK Rp.12.236. 486.000. Sementara Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kesehatan Non Fisik Tahun 2017 untuk Pemkab Tubaba diketahui mencapai dDistribusi Obat dan Logistik Rp 85,237,000, BOK UKM Kab Rp. 707,211,000 dan BOK PUSKES Rp. 4,281,257,000. Sub Total Rp 5,073,705,000, Jampersal Rp.1,774,764,000, akreditasi puskesmas Rp.761,782,000. Total Rp.7,610,251,000.
“ Yang kita pertanyakan soal kedisiplinan, dugaan pungli terhapap pasien serta membahas seluruh dana bantuan operasional kesehatan baik pusat pun daerah sejak 2017-2018 yang mencapai Rp 24,8 Miliar itu kemana dan bagaimana sistem pertanggungjawabannya. ”Jika ditemukan ada penyimpangan dalam merealisasikan anggaran dana bantuan tersebut maka kami wakil rakyat (DPRD) tubaba, akan merekomendasikan kepada pihak penegak hukum agar dapat mengusut sampai tuntas,” tegas Edison. (Arpani/zanur/R3)
Pemprov Kembangkan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi BANDARLAMPUNG (MDs)--Pemprov Lampung mengembangkan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau yang dikenal sebagai Online Single Submission (OSS). Sistem ini mengintegrasikan perizinan di daerah dan pusat dalam rangka mempermudah kegiatan usaha di dalam negeri. Hal itu diungkapkan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Taufik Hidayat saat membuka secara resmi sosialisasi menyampaikan OSS di Swis Bell Hotel Bandar Lampung (13/9/2018). Menurut Taufik, Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen mewujudkan kemudahan kegiatan usaha dan merealisasikan perizinan Daerah dan Pusat yang terintegrasi. Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan Sosialisasi Pelatihan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) Melalui Online Single Submis-
sion (OSS) Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan. OSS, lanjut Taufik, merupakan amanat dari Perpres Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. “Kita ketahui bersama, Presiden Joko Widodo pada 21 Juni 2018 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pe-
layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik atau yang dike-
n a l OSS,” kata Taufik. Lebih lanjut TauKlik : https://www.medinaslampungnews.co.id/
fik menyampaikan Melalui OSS pengajuan izin dijanjikan akan jauh lebih cepat, bahkan hanya dalam satu jam. Pengajuan ijin dilakukan di P e layana n Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang ada di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ataupun kementrian/ lembaga terkait yang sudah memiliki PTSP. Pemohon harus membawa serta akta notaris perusahaan yang telah dibuat sebelumnya. Seperti diketahui, OSS langsung terintegrasi dengan sistem di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Kementerian Hukum dan HAM dan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan yang akan mengeluarkan konfirmasi soal badan usaha dan NPWP. “Dengan OSS dipastikan investor bisa memantau langsung perkembangan izin yang diajukan, sehingga apabila ditemui kendala dapat langsung diatasi oleh satuan tugas di PTS,” tambah Taufik. Sementara itu, Ketua Panitia Acara Sosialisasi tersebut Roki Adam mengatakan acara itu menghadirkan narasumber – narasumber dari pusat. Di antaranya Staf Ahli Mentri PUPR Bidang Ekonomi dan Investasi Ir. Mochammad Natsir. “Sosialisasi diadakan selama dua hari pada 13 – 14 september 2018. Sosialisai diikuti oleh perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan DMPTSP dari 15 Kabupaten / Kota se Provinsi Lampung” kata Roki. (humas/red)