rabu
Rp 4.000,-
24 OKTOBER 2018
Sudah Terverifikasi Administrasi klik (http://dewanpers.or.id/perusahaan)
Per Eksemplar (Rp 85.000/Bulan+ Ongkos Kirim)
e-mail : redaksimedinaslampung@gmail.com
nProyek Way Tatayan Terindikasi Menyimpang
PPK Yeni: Pak Kadis Yang Terima Setoran BACA |setoran| KE HAL7 BANDARLAMPUNG (MDs)- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan pengelolaan Sumber Daya Air (PKPPSDA) Provinsi Lampung, lepas tangan tidak mau menanggung semua resiko sendiri dalam permasalahan Proyek Normalisasi Way Tatayan, yang saat ini bermasalah. Didalam urusan kedinasan, Kepala Dinas sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) yang lebih bertanggungjawab.
Aksi Jual Beli Tanah Hibah
Kembalikan Bibit Kedelai, Pitoyo Tetap Dikenai Sanksi LAMPUNG TIMUR (Mds)--Nasib Ketua Kelompok Tani (Poktan), Pitoyo masih menunggu keputusan dari Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Timur. Meski sudah mengembalikan bibit kedelai yang dijualnya, namun sanksi kepada Pitoyo tetap akan diberikan. “Saya memang belum memanggil langsung saudara Pitoyo terkait dugaan penjualan Bibit Kedelai, akan tetapi kami sudah mengutus koordinator penyuluhan untuk mengkroscek ke lapangan,” kata Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Timur, Mursidi di ruang kerjanya, Selasa (23/10/2018). Mursidi menjelaskan, awal mulanya, Loordinator Penyuluhan, Irhanib, tidak mengetahui adanya permasalahan tersebut, kemudian Irhanib hendak mengkroscek, namun Bibit Kedelai tersebut sudah dikembalikan dan sekarang berada di rumah Pitoyo. Meskipun bibit Kedelai dikembalikan, lanjut namun Pitoyo akan dikenakan sanksi. Ironisnya, tahun berikutnya Kelompok Tani tersebut
tidak akan mendapatkan bantuan bibit lagi. Sebelumnya, Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Timur melalui Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura menyatakan dugaan penjualan bibit kedelai merupakan pelanggaran. Karena sifatnya bibit kedelai itu bantuan kepada kelompok tani dari pemerintah pusat. Seperti halnya yang di lakukan oleh ketua kelompok Tani Langgeng Jaya Desa Putra Aji II kec. Sukadana kab. Lampung Timur. “Pitoyo yang mana, yang telah menjual bibit kedelai bantuan untuk kelompok nya. Itu sudah melanggar aturan dan jika demikian pasti ada sanksi buat PitoyoKabid Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Timur, Mursidi di ruang kerjanya, Rabu (17/10/2018). Mursidi juga menambahkan, benih kedelai tersebut merupakan bantuan dari Provinsi dan tidak ada administrasi apapun. Apalagi yang namanya biaya transportasi seperti yang dikatakan oleh Ketua Kelompok tani. BACA|kedelai| KE HAL7
PTPN VII Diminta Ganti Tanah Warga Desa Kebagusan PESAWARAN (MDs)--Komisi II DPRD Pesawaran meminta Pihak PTPN VII untuk mengklarifikasi penjualan aset Desa Kebagusan berupa lapangan sepakbola. PTPN VII harus duduk bersama dengan warga Desa Kebagusan. Bahkan bila perlu mengganti tanah yang sudah dijual ke Pemkab Pesawaran itu. “Saya akan usahakan secepatnya mungkin memanghil pihak ptp dan minta agar mengklarifikasi terkait tanah lapangan bola milik Desa Kebagusan yang ada di Dusun Sidototo. Bahwa apakah betul memang telah diserahkan ke masarakat Desa Kebagusan. Dan bila betul, maka pihak PTPN harus mengganti nya karena ini termasuk aset desa,” kata Ketua KOmisi III DPRD Pesawaran, Sucipto saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (22/10/2018). Anggota Fraksi PDI-P ini juga mengatakan, akan memanggil kedua belah pihak beserta saksi saksi dari desa seperti mantan kepala desa terdahulu Parno dan Iriyanto. “Kita hadirkan untuk di minta kesaksian
nya serta bukti surat hibah tersebut,” imbuhnya. Sementara itu masarakat Desa Kebagusan telah sepakat untuk meminta ganti lahan. Bila tidak dipenuhi, maka akan melakukan demo. Ini di
buktikan nya tanda tangan dari masing masing dusun yaitu Dusun Kebagusan, Kebagusan II Way Layap I dan Way Layap II, Kampung Sawah serta Dusun Sidototo. Sebelumnya, polemik tanah hibah desa Kebagusan kabupaten Pesawaran dari PTPN VII sempat dipertanyakan masyarakat setempat. Perkembangan terkini, ternyata tanah tersebut sudah dibeli Pemkab Pesawaran. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pesawaran, Fikri mengatakan, pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) itu merupakan pekerjaan milik provinsi. “ Soal tanahnya berstatus milik Pemkab Pesawaran. Jelasnya bisa ditanyakan ke Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim),” kata Fikri saat ditemui di kantornya, Senin (15/10/2018). Kabid Bidang Pertanahan Disperkim Pesawaran, AlKholid saat dijumpai di ruang kerjanya menjelaskan, BACA|ptpn| KE HAL7
Tidak Harmonis dengan Jajaran dan Komite
Kepsek SDN 2 Balai Kencana Terancam Diberhentikan PESISIR BARAT (MDS)— Kepala SDN 2 Balai Kencana, Padang Haluan, Kecamatan Krui Selatan, kabupaten Pesisir Barat yang dijabat Erma Wati terancam dicopot. Buntut proses pencopotan Erma Wati ini diduga akibat ketidakharmonisan dirinya dengan para guru dan komite sekolah.
Sekeretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Pesisir barat , Nur Kemala, kepada Medinas Lampung, Selasa (24/10/2018) mengatakan, pihaknya kini tengah memproses pemberhentian Erma Wati dari jabatan Kepsek SDN 2 Balai Kencana. Nur Kemala juga mengatakan, proses pemberhentian itu kini dalam pengajuan nota dinas ke BKD. Dan akan disampaikan kepada Bupati Pesibar . Erma wati akan dipindahkan ke SDN Kampung Jawa, karena SD tersebut saat ini memang kekurangan guru/tenaga pengajar.
“Setelah kita turun melakukan kunjungan dan pembinaan serta meninjau langsung SDN 2 Balai Kencana, bahwa jumlah siswa SD negeri 2 balai kencana berjumlah sedikit sekitar 50 siswa. Dinas pendidikan dalam wacana yang didengarkan akan memerger sekolah tersebut dengan SDN 1 Balai kencana untuk lebih menikatkan dan memaksimalkan kegiatan belajar mengajar,” jelasnya. Sebelumnya, Disdik Pesisir Barat melakukan pembinaan sekaligus meninjau langsung 2 sekolah dasar (SD) Negeri 2 Balai Kencana dan SD yang berada di Padang Haluan, Ke-
camatan Krui Selatan. Peninjauan ini terkait laporan dan permintaan komite sekolah serta guru/tenaga pengajar di SDN 2 Balai Kencana untuk mengganti kepala sekolah. Dalam laporan tersebut memuat kinerja kepala sekolah Sekolah dasar Negeri (SDN) 1 Balai Kencana. Berdasarkan informasi dari nara sumber yang namanya tidak mau di sebutkan, ketidakharmonisan terjadi sudah lama, antara kepala sekolah dengan para guru dan komite sekolah.
Klik : https://www.medinaslampungnews.co.id/
BACA|kepsek| KE HAL7
