RABU
8 AGUSTUS 2018
Kemensetneg Beri Pinjaman Lahan kepada Pemprov Lampung JAKARTA (MDs)-–Kementerian Sekretaris Negara dan Pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan perjanjian pinjam pakai tanah milik Kementerian Sekretariat Negara yang digunakan untuk Anjungan Daerah Lampung di Kompleks Taman Mini Indonesia Indah (TMII), pada Selasa (7/8/2018), pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Gedung Sasono Utomo TMII, Jalan Raya Taman Mini Jakarta Timur. Pihak Kemensetneg diwakili Sekretaris Kemensekneg Setya Utama (mewakili Menteri Sekretaris Negara), sementara Pemprov Lampung diwakili Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis (mewakili Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo). Perjanjian ini berdasarkan UU. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perben-
daharaan Negara, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014, Kepres Nomor 51 Tahun 1977 tentang TMII, Peraturan Menteri K/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Negara/Daerah, dan aturan lainnya. Provinsi Lampung mendapat pinjaman lahan yang seluas 7.440 meter per segi yang digunakan untuk Anjungan Daerah Provinsi Lampung. “Kita mendapatkan Undangan resmi dari Kemensesneg bersama 33 daerah lain yang memiliki anjungan daerah di TMII. Mudah-mudahan, ke depan anjungan ini akan bermanfaat bagi pelestarian budaya, pendidikan, wawasan kebangsaan dan cinta tanah air, dan sebagai sarana promosi dan informasi produk unggulan ekonomi daerah,” ujar Sekdaprov Hamartoni, usai acara perjanjian.
Rp 4.000,-
Sudah Terverifikasi Administrasi klik (http://dewanpers.or.id/perusahaan)
Yozi Rizal Bakal Gugat Surat Edaran Mendagri
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo
Yozi Rizal, Anggota DPRD Lampung asal Hanura
BACA|pemprov| KE HAL7
Nikita Mirzani
Masa Perempuan Aniaya Laki-laki...?
B
aru-baru ini Nikita Mirzani dilaporkan oleh Dipo Latief atas kasus dugaan penganiayaan. Wanita yang baru berhijrah tersebut diduga melakukan kekerasan pada suaminya. Terkait laporan ini, Nikita Mirzani menanggapi dengan santai. Ibu dari dua orang anak itu yakin pengadilan akan membuktikan siapa yang bersalah dan siapa yang b e nar. “ Y a enggak apa-apa laporkan saja, kan sem u a orang berhak ngelaporin siapa saja.
BACA |masa| KE HAL7
Per Eksemplar (Rp 85.000/Bulan+ Ongkos Kirim)
e-mail : redaksimedinaslampung@gmail.com
BANDARLAMPUNG (MDs)--DPRD Provinsi Lampung tidak mau gegabah mengambil sikap terkait surat edaran dari Kemendagri nomor 160/6324/OTDA. Untuk itu, DPRD akan berkonsultasi ke Kemendagri guna menyikapi surat yang berisi pemberhentian anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/ kota yang mencalonkan diri dari partai politik yang berbeda dari partai yang diwakili pada pemilu sebelumnya.
“Hasil rapat pimpinan kita tadi, kesimpulannya DPRD akan konsultasi dulu dengan Mendagri terkait edaran itu,” kata Wakil Ketua DPRD Lampung Ismet Roni dikutif dari tribunlampung.co. id, Selasa, 7 Agustus 2018. ”Sebenarnya rapat banyak dinamika. Termasuk saya tidak setuju konsultasi. Karena edaran terbit sudah ada dasarnya. Tapi, karena dinamika itu kita ikuti,” imbuhnya. Menurut Ismet, proses pergantian antar waktu (PAW) terhadap tiga anggota DPRD Lampung periode 2014-2019 yang maju kembali menjadi caleg dari partai berbeda akan diproses sekaligus dengan PAW anggota DPRD Partai Golkar dari Mirzalie kepada Indra Ismail. Tiga anggota DPRD Lampung tersebut adalah Yozi Rizal dari Partai Hanura, Khaidir Bujung (PKB), dan Midi Iswanto (PKB). “Tadi juga keputusannya PAW tetap diproses dan dilakukan sekaligus dengan PAW anggota DPRD dari Golkar, Mirzalie. Karena dari empat anggota DPRD itu, baru dua surat PAW dari partainya yang masuk, yakni Golkar dan Hanura. Sedangkan dari PKB belum ada surat PAW dari partainya,” tutur politisi Golkar ini. Yozi Rizal, anggota DPRD Lampung asal Hanura, menegaskan bakal melakukan gugatan terhadap surat edaran Mendagri. Menurut
caleg Partai Demokrat ini, edaran itu tidak adil. “Saya akan gugat edaran itu. Saya gugat ke PTUN. Saya besok akan ke Jakarta, konsultasi dan bertemu pengacara dulu,” kata Yozi, Selasa, 7 Agustus 2018. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 160/6324/ OTDA itu berisi pemberhentian anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang mencalonkan diri dari partai politik yang berbeda dari partai yang diwakili pada pilkada sebelumnya. Yosi menjelaskan, dasar gugatannya adalah surat edaran Mendagri bertentangan dengan salah satu asas dalam hukum tata usaha negara. “Jadi gini. Dalam hukum tata usaha negara, ada satu asas yang menjelaskan bahwa yang berhak mengeluarkan keputusan untuk mengubah keputusan yang dibuatnya terdahulu adalah pejabat yang bersangkutan. Sementara dalam surat edaran Mendagri itu malah ketetapan KPU,” tegasnya, Selasa, 7 Agustus 2018. Di Lampung tercatat ada beberapa anggota DPRD periode 2014-2019 yang maju kembali melalui partai berbeda. Di DPRD Lampung, ada Yozi Rizal yang sebelumnya di Partai Hanura, namun nyaleg dari Partai Demokrat.
BACA|gugat| KE HAL7
Reses Anggota DPRD Kota BAndarlampung Dapil 6
foto |ilustrasi|
Damar Minta Dosen Unila Jadi Tersangka Dugaan Pelecehan Seksual Terhadap Mahasiswi
BANDARLAMPUNG (MDs)- Lembaga Advokasi Perempuan dan Anak (Damar) Lampung, berharap perkara dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oknum dosen Universitas Lampung (Unila) CE, segera dijadikan tersangka. Perkara dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidian (FKIP) Universitas Lampung (Unila) itu telah masuk sejak April dan hingga saat ini sudah ditetapkan menjadi penyidik. “Sejauh ini masih berjalan bahkan sudah dilakukan pemanggilan saksi-saksi. Harapan kami perkara ini bisa dinaikan dan kami siap suport jika diminta saksi ahli,” ujarnya di Kantor Damar, Selasa (7/8).
BACA|damar| KE HAL7
Sektor Infrastruktur Masih Mendominasi Keluhan Warga BANDARLAMPUNG (MDs)--Infrastruktur seperti menjadi masalah rutin yang disampaikan masyarakat kepada para wakil rakyat saat melakukan reses di daerah pemiihannya masing-masing. Seperti dalam reses anggota DPRD di daerah pemilihan 6 Kecamatan Langkapuradi kutif dari tribunlampung.co.id, Selasa (07/08/2018). Hampir sebagian besar masyarakat menyoroti masalah jalan lingkungan mereka, yang berlubang karena belum diaspal, tidak ada saluran drainase di wilayahnya, sampai permintaan pembuataan gapura. “Kami mohon perhatian bapak-bapak agar jalanjalan lingkungan yang belum terbangun, dan selesai diperbaiki.
BACA|sektor| KE HAL7
Klik : https://www.medinaslampungnews.co.id/