kamis
19 juli 2018
Rp 4.000,-
Sudah Terverifikasi Administrasi klik (http://dewanpers.or.id/perusahaan)
e-mail : redaksimedinaslampung@gmail.com
Per Eksemplar (Rp 85.000/Bulan+ Ongkos Kirim)
Tjahjo Kumolo: Ada Tiga Hambatan Membangun daerah BANDARLAMPUNG (MDs) -- Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo bersama Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo, membuka secara resmi kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan dan kelembagaan Desa di Graha Mandala Alam, Jl. Pagar Alam, Bandar Lampung, Rabu (18/7) pagi. Pelatihan ini merupakan rangkaian kegiatan dari Rakornas yang bertujuan meningkatkan kapasitas apartur desa mulai dari kepala desa, sekretaris desa hingga lembaga kemasyarakatan melalui pelatihan-pelatihan yang ada di balai pemeritahan desa. Adapun peserta yang terlibat yakni 2100 peserta yang berasal dari 10 Provinsi dan wilayah kerja PMD Lampung. Dalam sambutannya Gubernur M.Ridho Ficardo berharap dengan adanya pelatihan tersebut dapat meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan kelembagaan desa untuk memperkokoh peradaban bangsa menuju desa yang sejahtera.
BACA|tiga|KE HAL7
Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo Bersama Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo saat membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan dan kelembagaan Desa di Graha Mandala Alam, Rabu (18/07/2018). (Foto : Ist)
Pansus DPRD Minta BPK-RI Audit KPU dan Bawaslu BANDARLAMPUNG (MDs)--Anggaran Ratusan Miliar Yang Dialokasikan Pemerintah Provinsi Lampung Melalui Dana Hibah Tidak Berbanding Lurus Dengan Kinerja Penyelenggara Pemilu Di Bumi Rua Jurai, Khususnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung, Munculnya Sentimen Publik Atas Kinerja Fatikhatul Khoiriyah Cs Yang Lamban Dalam Memroses Sejumlah Pengaduan Dugaan Politik Uang Bahkan Pesimisme Terkait Hasil Putusan Sidang Gakkumdu Menjadi Salah Satu Alasan Panitia Khusus (Pansus) Plitik Uang DPRD Lampung Meminta BPK RI Mengaudit KPU Dan Bawaslu. “Besok Pansus akan panggil BPK RI, kita akan minta lembaga ini untuk
BACA|dprd|KE HAL7
Vicky Shu
Rehat dari Panggung Musik!
S
etelah melahirkan anak laki-lakinya, Abimanyu Manggala Nugroho Putro, Vicky Shu memutuskan untuk istirahat terlebih dahulu dari dunia hiburan. Hal ini juga akan membuat Vicky Shu lebih fokus untuk mengurus sang buah hati. “Aku sih dari kemarin hamil 7 bulan atau 6 bulan memang
BACA |rehat| KE HAL7
BANDARLAMPUNG (MDs) -Kemenangan Arinal Djunaidi – Chusnunia Chalim (Arinal-Nunik) di Pilgub Lampung terganjal pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pasalnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo secara tegas menyatakan mengecam praktik money politics dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Hal tersebut diutarakan, Mendagri Tjahjo Kumolo pada Launching Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemer-
intahan Desa dan Kelembagaan Desa Untuk Memperkokoh Peradaban Bangsa Menuju Desa Yang Sejahtera,
di Gedung Serba Guna (GSG) Graha Mandala Alam, Rabu (18/7). Mendagri meminta semua pihak utamanya aparatur perangkat desa untuk tidak terlibat dalam praktik money politics pilkada, serta pileg dan pilpes mendatang. “Politik uang harus dilawan. Hati-hati, karena pemberi dan penerima ada aturan hukumnya,” kata Tjahjo Kumolo dikutif dari lampungcenter.com.
Sementara, menyikapi dugaan money politics yang dilakukan pasangan calon Arinal Djunaidi – Chusnunia Chalim (Arinal Nunik) di Pilgub Lampung, Mendagri masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. “Semua ada mekanisme hukumnya, kita tunggu saja putusan Mahkamah Konstitusi,” lanjutnya.
BACA|politik|KE HAL7
Dari Perjalanan Proses Pilgub Lampung
Bawaslu Harus Melihat Dari Semua Sudut BANDARLAMPUNG (MDs) --Kepala Kesbangpol Irwan S. Marpaung terenyuh sekaligus muak menyimak Pilgub Lampung 2018. Lampung yang terbaik penanganan konflik sosial, usai pilkada, melorot ke peringkat tiga. ”Kita jangan mengelabui, membohongi, diri sendiri tentang apa yang terjadi pada Pilgub Lampung,” katanya yang beberapa kali menyelipkan kata prihatin, tere-
nyuh, dan muak menyimak pelaksanaan Pilgub Lampung 2018. Selama tiga tahun terakhir, Lampung juara dalam penanganan konflik sosial untuk Sumatera dan Jawa. Namun, pasca-pilgub, langsung anjlok ke peringkat ketiga, ujar mantan komandam korem tersebut. Irwan menunjukkan kaos yang dipakainya saat deklarasi pilkada damai bersama para paslon kepada pansus politik uang DPRD Lampung
di Ruang Rapat Komisi, DPRD Lampung, Rabu (18/7), pukul 11.25 WIB. ”Pada saat itu, saya bangga melihat semangat para paslon berkomitmen untuk menciptakan pilkada damai. Namun, kenyataannya, pilkada jadi polemik berkepanjangan seperti ini, prihatin,” ujar Irwan. Irwan mengutip pernyataan pansus dan tim ahlinya, Eddy Rifai dan Ari Damastuti, habis uang negara, pengaduan dimana-mana, video yang
viral kok gak ada eksyen Bawaslu Lampung. Dia mengaku sempat muak ikut rapat penyelenggara pilkada. Irwan mengumpamakan pelaksanaan Pilgub Lampung 2018 seharusnya seperti kebanggaannya melihat wasit Piala Dunia antara Perancis versus Kroasia. Wasit memutuskan setelah melihat dari semua sudut.
BACA|bawaslu| KE HAL7
Persoalan Bansos PC NU Tubaba Terus Bergulir TULANGBAWANG BARAT (MDs)—Inspektorat Kabupaten Tulangbawang Barat pada Senin mendatang segera memanggil Badan Pengelolaan Keuangan dan Ased Daerah (BPKAD) Tubaba terkait bantuan sosial kepada Pengurus Cabang Nadhlatul Ulama setempat. Irban 1 Inspektorat Tubaba, Irawan mengaku baru mengetahui adanya informasi ketidakberesan bantuan sosial tersebut. “Kami baru mengetahui ikhwal itu dari pem-
beritaan hari ini. Nanti pada senin hasil pemeriksaan ditemukan mendatang kita akan memanggil adanya indikasi penyimpangan terlebih dahulu pihak BPKAD dan mereka akan meneruskannya ke Dinas Kesra. ranah huKita akan koorkum. Jika benar dinasikan kebe“Jika bemenyimpang naran dana nar menyimbansos itu, dari pang maka maka kami akan hasil pemerikkami akan berkoordinasi dan saan nanti akan berkoordikita laporkan ke memberikan rekomendasi nasi dan bupati,” kata memberikan ke penegak hokum untuk Irawan saat direkomenhubungi Medidasi ke pendilakukan pendalaman,” nas Lampung egak hokum imbuh Irawan. melalui telepon untuk diselularnya, Rabu lakukan (18/07/2018). pendalaman,” imbuh Irawan. Selanjutnya, kata Irawan, merSebelumnya diberitakan, DPRD eka akan memanggil Sugito untuk Kabupaten Tulangbawang Barat dimintai keterangannya. Jika dari meminta Kejaksaan Negeri Tu-
Klik : https://www.medinaslampungnews.co.id/
langbawang melakukan penyelidikan terhadap adanya dugaan penyimpangan dana bantuan sosial tahun anggaran 2009-2018 kepada Pengurus Cabang Nadhlatul Ulama Tubaba yang diduga bermasalah sejak dipimpin H Sugito AS. Anggota Komisi C DPRD Tubaba Paisol mengatakan bahwa pengakuan Sugito yang tidak pernah menerima bantuan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Tubaba merupakan hal yang mustahil. Dikatakannya, organisasi Nu di Tubaba menjadi perhatian pemerintah daerah setempat dan tiap tahun selalu mendapatkan bantuan sosial.
BACA|bansos| KE HAL7