HARIAN
Follow Us: @Medinas_Lampung
Profesional, Aktual, Ragam dan Berimbang
SELASA 18 JULI 2017
Sudah Terverifikasi Administrasi klik (http://dewanpers.or.id/perusahaan)
Like Facebook: Medinas Lampung
Rp 4.000,-
Per Eksemplar (Rp 85.000/Bulan+ Ongkos Kirim)
Email: medinas_lampung@yahoo.com
Irjen. Pol. DR. Drs. H. Ike Edwin, SH., MH., MSi Staf Ahli Sospol Kapolri
Sugesti Hendarto Dihukum Satu Tahun #Direktur CV Adhya Pratama, Arief juga Satu Tahun BANDARLAMPUNG : (ML) -- Mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pringsewu, Sugesti Hen darto, dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ko rupsi proyek belanja barang di Dinas Komunikasi dan Informatika Pringsewu tahun anggaran 2015. Perbuatan Sugesti terbukti melanggar pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. “Menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun dan denda Rp 50 juta subsidair satu bulan kurungan,” ujar hakim ketua Syamsudin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Senin (17/7/2017). Majelis hakim juga menghukum Sugesti membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 51 juta yang dikompensasikan dengan uang titipan yang diberikan terdakwa saat masa penuntutan. Apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa akan disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti. Jika harta benda tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama sembilan bulan.
BACA|sugesti|KE HAL7
#Bentuk Pembangkangan ASN, Tak Ikut Apel LAMPUNG TIMUR : (ML) -- Bu pati Lampung Timur, Chusnunia menyatakan sangat kecewa dengan rendahnya tingkat kedisiplinan apara tur sipil negara (ASN), di Kabupaten yang di pimpinnya ini. Pihaknya memerintahkan kepada Sekda Lampung Timur, dan Tim terkait, untuk segera mengambil langkah te gas, untuk menyikapi rendahnya tingkat kediplinan para ASN tersebut, baik berupa pemberian Teguran, sangsi Mutasi hingga Pemberhentian, sesuai dengan aturan yang berlaku, kepada para pegawai yang sulit untuk
Mahasiswa Unila Minta Keringanan UKT BANDARLAMPUNG : (ML) -- Ra tusan mahasiswa Universitas Lampung (Unila) melakukan aksi untuk meminta keringanan uang kuliah tunggal (UKT) untuk mahasiswa semester sembilan, terutama bagi yang telah mengerjakan skripsi hingga seminar akhir. “Kami menuntut agar ada keringanan pembiayaan kuliah bagi mahasiswa se mester sembilan,” kata Koordinator Aksi Agus Setiawan di Bandarlampung, Senin. Dia mengatakan, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Maha siswa Unila Gugat UKT semester sembi lan merasa terbebani. Pihaknya menuntut agar rektorat menurunkan UKT 25 persen bagi maha siswa semester sembilan yang akan menger jakan skripsi dan mengikuti mata kuliah enam SKS.
BACA|mahasiswa|KE HAL7
Seleb
Olivia Jensen
Bikin Warganet Geram? Tak seperti selebritas Tanah Air pada umum nya, Olivia Jen sen memilih untuk tertutup soal kehidupan pribadinya. Bahkan, wan ita kelahiran Denmark, 11 April 1993 itu juga seakan menutupi cerita pernikahan hingga kehamilan nya. Sampai pada 7 Juli 2017 lalu, Olivia Jensen dikabarkan melahirkan anak pertamanya dari
BACA |bikin| KE HAL7
di bina. “Bayangkan saja, pada setiap apel pegawai, pasti ada pegawai yang tidak hadir atau membolos, dan terlambat, yang ternyata jumlahnya tidak sedikit, bahkan yang sangat memprihatinkan, pada apel kali ini, ada satker atau bagian, yang sama sekali tidak ada personil pegawainya di lapangan ini”, ujar Chusnunia, saat memimpin Apel Pegawai, pada Senin (17/7). Rendahnya tingkat kinerja dan disiplin Aparatur ...
BACA|chusnunia|KE HAL7
Perda BLPBJ, DPRD Pemprov Cekal Korupsi BANDARLAMPUNG : (ML) -Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penye lenggara KOPRI, Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ), dan Pembentukan Raperda Produk Hukum Daerah, disetujui DPRD Provinsi Lampung menjadi peraturan daerah (perda). Panitia Khusus DPRD Provinsi
Lampung dalam laporannya pada saat Rapat Paripurna pembahasan Raperda, Selasa (17/7/2017) men gatakan, pengembangan kelem bagaan dari Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI menjadi Badan Penyelenggara KORPRI guna men goptimalkan peran fungsi KORPRI sebagai organisasi PNS perekat pemersatu bangsa.
Sedangkan pembentukan Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa bertujuan untuk memberikan pelayanan dan pembinaan di bidang pengadaan barang/jasa pemerin tah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi semua perangkat daerah.
BACA|perda|KE HAL7
Tata Kelola PKB Randis “Maladministrasi” BANDARLAMPUNG : (ML) -- Juru bicara Panitia khusus(pansus) DPRD Lampung tentang Laporan Hasil Pemeriksaan(LHP) BPK-RI, Hamidi mengatakan bahwa Pan sus setuju dengan hasil pemerik saan BPK RI bahwa permasalahan diatas mengakibatkan Pendapa
tan Asli Daerah (PAD) yang ber sumber dari Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor belum op timal. “Hal tersebut disebabkan oleh kepala Badan Pendapatan Daerah(Bappeda) belum optimal dalam melakukan pembinaan,
#Alumnus ’92 SMPN 2 Tanjungkarang Gelar
Reuni Perak 19 Agustus BANDARLAMPUNG : (ML) - Alumnus SMP Negeri 2 Tanjungkarang tahun kelulu san 1992 akan menggelar acara Reuni Perak pada 19 Agustus 2017. Perhelatan untuk memperingati 25 tahun kelulusan dari seko lah yang kini bernama SMPN 2 Bandar Lam pung tersebut akan berlangsung di Hotel Novotel, Bandar Lampung. Ketua panitia acara Anindito mengatakan, kegiatan ini merupakan ajang silaturahmi
BACA|reuni|KE HAL7 Klik : https://www.medinaslampung.com/
pengawasan dan koordinasi pelak sanaan tugas bawahannya, serta Kepala Bidang Pajak belum juga optimal dalam melaksanakan tugas penetapan dan penagihan piutang PKB,”ujarnya.
BACA|tata|KE HAL7
Imam Santoso “Dipecat“ BANDARLAMPUNG : (ML) - MC. Imam Santoso harus rela melepas jabatannya seba gai Ketua Pengurus Harian DPP PPP. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pem bangunan (PPP) telah memecat mantan ketua DPW PPP Lampung yang akrab disapa Wiwik ini. Pemecatan dirinya ini tertuang dalam Su rat Keputusan (SK) DPP No : 161/SK/DPP/P/ IV/2017 tertanggal 20 April 2017. Surat ini ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Ir. H. M. Romahurmuziy dan Sekretaris H. Arsul Sani, S.H. Dalam SK ini dijelaskan beberapa poin pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Wi wik. Di antaranya telah melakukan tindakan indisipliner.
BACA|imam|KE HAL7