HARIAN
RABU 26 APRIL 2017
Rubrik poni
Karang Taruna adalah organisasi kepemudaan di Indonesia. Karang Taruna merupakan wadah pengembangan generasi muda nonpartisan, yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya generasi Hi. NUZUL IRSAN,SE muda di wilayah Desa/ Kelurahan atau komunitas sosial sederajat, yang terutama bergerak dibidang kesejahteraan sosial. Karang taruna sebagai organisasi kepemudaan merupakan organisasi yang memenuhi syarat untuk dikembangkan sebagai infrastruktur sosial pada tingkat desa atau kelurahan yang bisa berpartner dengan pemerintah. Ketika karang taruna bisa seiring sejalan dengan pemerintah akan dapat mengembangkan dan memberdayakan pembangunan ekonomis produktif terutama untuk kalangan pemuda.
BACA|karang|KE HAL7
Follow Us: @Medinas_Lampung
Profesional, Aktual, Ragam dan Berimbang Sudah Terverifikasi Administrasi klik (http://dewanpers.or.id/perusahaan)
Like Facebook: Medinas Lampung
Rp 4.000,-
Per Eksemplar (Rp 85.000/Bulan+ Ongkos Kirim)
Email: medinas_lampung@yahoo.com
Irjen. Pol. DR. Drs. H. Ike Edwin, SH., MH., MSi Staf Ahli Sospol Kapolri
#Indikasi “Korupsi” Dinas BM Lamteng TA.2015/2016 Sejumlah elemen anti korupsi mendesak Doktor Mustafa, selaku Bupati Kabupaten Lampung Tengah selayaknya memberhentikan tidak dengan hormat mantan Kadis Bina Marga setempat Muhibattullah yang sekarang menjabat Inspektur atas indikasi penyimpangan anggaran SKPD Bina Marga TA.2015/2016 senilai Rp569.660.771.000.
LAMPUNG TENGAH : (ML) - Berikut hasil investigasi; pulbudget data APBD SKPD Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Tengah TA.2015 yang terindikasi melanggar Permendagri tentang pedoman pelaksanaan APBD TA.2015; terindikasi melanggaran Peraturan tentang Pemerintahan yang bersih bebas KKN; terindikasi melanggar UU Tipikor dan peraturan lainnya, program/kegiatan dimaksud yaitu: Kode Rekening 1.03.1.03.1.01 untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Belanja Pegawai Rp 300.280.000; Belanja barang dan jasa Rp 388.207.200;
BACA |bancakan |KE HAL7
DPRD TUBABA : Tindak Tegas “LI” TULANGBAWANG BARAT : (ML) -DPRD Kabupaten Tulang Bawangbarat (Tubaba) melalui Wakil Ketua I, Yantoni meminta kepada pihak Inspektorat dan Sekdakab setempat dapat menindak tegas jika terbukti dua oknum ASN yang diduga melakukan perzinahan inisial LI (50) yang merupakan Oknum ASN Pejabat disdukcapil Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang (Tuba) dan ST 35 yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di Bappeda Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba). Hal itu diungkapkan oleh Yantoni setelah mengamati kasus dugaan Pejabat ASN yang diduga melakukan perselingkuhan di Kabupaten Tubaba, yang saat ini telah menjadi perhatian publik atau telah menghebohkan masyarakat luas, dikarenakan Oknum ASN Pejabat Eselon III dari Kabupaten Tulang Bawang (Tuba) yang berinisial LI (50) telah mencumbiu istri orang lain yang juga berstatus PNS di Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
BACA|dprd|KE HAL7
Seleb
Krisdayanti
Rela Rogoh Kocek Rp200 Juta Diusianya yang tak lagi muda, Krisdayanti sangat memperhatikan kecantikan wajah dan kesehatan tubuhnya. Bahkan untuk mendapatkan kecantikan yang sempurna, istri Raul Lamos itu rela merogoh kocek
Demokrat “Lindungi” Wabup Lampung Timur
BANDARLAMPUNG : (ML) Belum tergeraknya intitusi hukum di Lampung dan petinggi Partai Demokrat terkait kasus Wabup Lamtim Zaipul Bukhori di “Kursi Pesakitan” membuat geram elemen anti
korupsi. Minggu depan, Mei 2017, depan rumah SBY di Cikeas dan Istana Negara, dijadualkan GPK akan menggelar demontrasi menuntut penuntasan mafia proyek; Mapolda dan Kejati
panggil Hi.Zaiful Bukhori, Ir Suparjan, Yulian Saifullah dan sahmin Saleh “dijebloskan” ke penjara. “Kami juga minta Polda Lampung menangkap Alex Sandaria dan Muhammad Iqbal,”kata Abdurrahman seperti tertuang dalam rilisnya kepada Harian Medinas. Terkait aksi GPK, Abdurahman menjelaskan, Ihwal tersandungnya Zaiful Bukhori, berawal dari kicauan PPK Dinas PU Ir Suparlan yang menegaskan saudara Zaiful Bukhori bernama HR yang diminta mengurus dan mengerjalan paket pemeliharaan ruas jalan Tegal Gondo-Tanjung Inten. “Saat ini, ruas jalan tegal gondo-tanjung inten, kembali rusak parah,”katanya. Sementara untuk kasus penipuan paket proyek senilai Rp100 juta, telah dilaporkan Ismail Rahman ke Polres Lamtim bernomor : STTLP/40-B/ II/2016 tertanggal 3 Februari.
BACA|demokrat|KE HAL7
Pospera : Umumkan Pemeriksaan ST dan LK Tulang Bawang : (ML) – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kabupaten Tulang Bawang mendesak Polres TUba secepatnya mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap Pejabat Eselon III Disdukcapil Tulang Bawang (Tuba) inisial Lk (50) yang telah mencumbui ST (35) yang berstatus istri orang
lain atau masih mempunyai suami, juga merupakan ASN Pemerintah Kabupaten Tubaba Ketua pospera Tulang Bawang, berharap hal tersebut kepada kedua instansi wilayah Tuba dan Tubaba, di mana kedua sejoli bejat itu bernaung upaya dapat memberikan sanksi tegas terhadap keduanya, terutama Pelaku LK, ?hingga pemecatan, berdasarkan pelanggaran disiplin ASN yang berlaku.
BACA |rela| KE HAL7
BACA|pospera|KE HAL7
#Pekon Sedampah Indah #Kecamatan Balikbukit Lampung Barat
Kakon Didesak Tanggalkan “Jenggol“ LAMPUNG BARAT : (ML) - Jajaran apatur Pekon Sedampah Indah Kecamatan Balikbukit Lampung Barat terindikasi “bancakan” Dana Desa TA. 2016. Buktinya, volume panjang jalan rabat seharusnya di bangun 984x01x1 meter, fakta lapangan tidak mencukupi. Ini baru satu kegiatan, ditengarai pengadaan barang pun di sunat oleh aparatur setempat. Mosi tidak percaya terhadap aparatur pekon pun menggelinding, turunkan Kepala Pekon Sedampah Indah.
BACA|kakon|KE HAL7
Jalan rabat TA.2016 Pekon Sedampah Indah Kecamatan Balikbukit Lampung Barat. (DANIEL)
“Bau Busuk” Dana Kesehatan Pesawaran PESAWARAN : (ML) - Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang adil bagi seluruh masyarakat Indonesia, Pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan telah menetapkan suatu Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan. Standar ini menjadi acuan bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan di masingmasing daerah kabupaten/kota. Dalam implementasinya, SPM bidang kesehatan ini disusun agar dapat memfasilitasi pemerintah daerah untuk melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat dan sebagai instrumen masyarakat untuk mengontrol kinerja pemerintah di bidang pelayanan kesehatan. Pada titik inilah, Dinkes Peasawaran gagal. oleh sebab itu, Aparat penegak ...
BACA|bau|KE HAL7 Klik : https://www.medinaslampung.com/