rabu
18 juli 2018
Rp 4.000,-
Sudah Terverifikasi Administrasi klik (http://dewanpers.or.id/perusahaan)
e-mail : redaksimedinaslampung@gmail.com
Per Eksemplar (Rp 85.000/Bulan+ Ongkos Kirim)
DPRD Tubaba Minta Kejari Tuba Selidiki Dana Bansos TULANGBAWANG BARAT (MDs)— DPRD) Kabupaten Tulangbawang Barat meminta Kejaksaan Negeri Tulangbawang melakukan penyelidikan terhadap adanya dugaan penyimpangan dana bantuan sosial tahun anggaran 2009-2018 kepada Pengurus Cabang Nadhlatul Ulama Tubaba yang diduga bermasalah sejak dipimpin H Sugito AS. Anggota Komisi C DPRD Tubaba Paisol mengatakan bahwa pengakuan Sugito yang tidak pernah menerima bantuan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Tubaba merupakan hal yang mustahil. Dikatakannya, organisasi Nu di Tubaba menjadi perhatian pemerintah daerah setempat dan tiap tahun selalu mendapatkan bantuan sosial.
“Karena eksistensinya (NU, red) sangat berperan bagi umat Islam. Jika Ketua NU bilang selama 2009 - 2018 tidak pernah di bantu oleh Pemerintah Daerah, saya kira itu patut diusut tuntas pihak Kejaksaan Negeri Tulangbawang. Untuk mencari bukti-bukti yang ontentik guna mendukung pihak kejaksaan, kami dari DPRD tubaba akan kroscek ke lapangan pembangunan seketariat PC-NU di
Tiyuh Penumangan ,” kata Paisol. Langkah selanjutnya, kata Pasiol, pihaknya akan melakukan pemanggilan terhadap dinas terkait untuk mempertanyakan realisasi seluruh dana bansos tersebut yang melibatkan Sugito selaku Ketua Pengurus Cabang Nahdatul Ulama? (PC-NU) Tubaba. Ditambahkan Paisol, jika benar terbukti sejumlah anggran yang direalisasikan tidak tepat pada sasarannya, maka DPRD Tubaba akan melakukan tindakan tegas berdasarkan tupoksi DPRD selaku pengawasan.
BACA|dprd|KE HAL7
Anggota Komisi C DPRD Tubaba Paisol
Purwati Lee Diduga Dalang Politik Uang BANDARLAMPUNG (MDs)--Massa belum juga lelah. Terik mentari dan gersangnya situasi tak menyurutkan langkah dan gema suara dalam menyuarakan aspirasinya. Selasa (17/07/2018), ratusan massa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Lampung Untuk Pemilu Bersih (KRLUP) kembali datangi kantor gabungan hukum terpadu (Gakumdu) di Jl. Jenderal Sudirman Bandarlampung. Seperti hari-hari sebelumnya, massa tersebut berdemonstrasi menyuarakan kecurangan Pilkada 2018 lalu di Provinsi Lampung. Seperti tak lelah, ada agenda ataupun tidak, masa terus demo kantor Gakumdu. Meski massa hari ini ketahui, bahwa di kantor tersebut tidak ada agenda apapun. Kondisi tak ada agenda pun tak menyurutkan gerakan langkah mereka untuk menyuarakan suaranya. Mereka berorasi dan duduk di depan kantor Gakumdu. Kali ini, aspirasi yang mereka sampaikan adalah ihwal penyewaan kantor Gakumdu yang dibiayai oleh rakyat. Maka, kata mereka, sudah seharusnya, kantor tersebut bisa mereka masuki dan duduki. “Kami tau kalau hari ini Gakumdu tidak ada agenda. Tapi kami ingin berorasi dan duduk di depan kantor gakumdu. Ingat, bahwa kantor itu disewa oleh kita (masyarakat),” seru Rismayanti Borthon. Bahkan, massa, melalui orasinya menyampaikan izin kepada kepolisian untuk massa bisa duduk dan berorasi di kantor Gakumdu.
BACA|dalang|KE HAL7
Ivan Gunawan
Gandeng Rossa demi Anak-anak...!
L
a m a membuka butik di seluruh Indonesia dengan label Mandjha Hijab, Ivan Gunawan kini
mencoba untuk melebarkan sayap bisnisnya di bidang fashion. Kali ini, ia membuka butik anak-anak berlabel MiniMe Kidz. Bahkan, demi menjalankan bisnisnya ini, Ivan Gunawan ...
BACA|rossa|KE HAL7
Ratusan massa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Lampung Untuk Pemilu Bersih (KRLUP) kembali datangi kantor gabungan hukum terpadu (Gakumdu) di Jl. Jenderal Sudirman Bandarlampung, Selasa (17/07/2018).
Ditresnarkoba Tetapkan Anggota DPRD Waykanan Tersangka BANDARLAMPUNG (MDs)--Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung menetapkan oknum anggota DPRD Way Kanan HA, sebagai tersangka penyalahguna narkoba. Penetapan status tersangka ini disampaikan Direktur Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, Kombes Shobarmen di kantor direktorat setempat, selasa (17/7/2018). “Hasil gelar perkara tadi (hari ini), penyidik menetapkan HA sebagai tersangka penyalahguna narkoba,” kata Shobarmen. Shobarmen menjelaskan, secara marathon, para penyidik diawaki wassidik dan beberapa penyidik senior, telah selesai melakukan gelar perkara. Hasilnya, penyidik berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa untuk status HA dan I sta-
Tersangka Korupsi Dishub Pesawaran Masuk DPO
tusnya bisa ditingkatkan sebagai tersangka penyalahguna narkoba. Shobarmen mengungkapkan, awal mulanya, pertama kali polisi menangkap KS (bandar) dan ditemukan sebanyak 200 gram sabu siap edar. Kemudian setelah dari KS, polisi menangkap A dan R yang telah membeli sebanyak 3 gram. Sedangkan HA membeli barang dari R. “Pengakuan H dan I, barang tersebut dibeli untuk digunakan sendiri. Terkait proses apakah nanti akan rehab atau tidak, nanti tim assesment terpadu yang menentukan dan diputuskan melalui pengadilan. Untuk KS, A dan R juga ditetapkan tersangka,” ungkapnya. (N/R3)
PESAWARAN (MDs)-– Salah satu tersangka korupsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran, Ponirin, SE., MM., warga Desa Sukabanjar, Kecamatan Gedung Tataan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Satreskrim Polres Pesawaran, selasa (17/07/2018). Dikutif dari lampung1.com, Ponirin merupakan salah satu Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemkab Pesawaran, dengan Jabatan Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran tahun 2017. Salah satu Pejabat dilingkup pemkab Pesawaran tersebut, melanggar pasal 2 dan 3 undang-undang RI No. 31 tahun 1999, tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi.
BACA|dpo| KE HAL7
Lelang Proyek Di Lampura Akan Diaudit Kotabumi (MDs)- Hasil lelang paket pengadaan barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Utara (Lampura), yang digelar beberapa waktu lalu, tak akan dibatalkan jika tahapannya sesuai prosedur. Namun sebaliknya, jika terdapat kesalahan prosedur maka akan dibatalkan. Demikian diungkapkan Bupati Agung Ilmu Mangkunegara, saat ditanya sejumlah wartawan beberapa hari lalu. “Kita (akan lakukan) audit. Kalau memang sesuai aturan, kita kerjakan dan lanjutkan,” jelasnya. “Kalau memang (hasil audit) ada kesalahan, baru kita batalkan. Itu. Tidak ada (yang) mau membatalin proyek. Tidak ada. Asal dia sudah sesuai aturan, kita lanjutkan. Tapi kalau dia ditemukan ada kesalahan prosedur di sana, terpaksa kita batalkan,” kata Bupati Agung.
Menurutnya, pengkajian terhadap kebijakan lelang proyek yang masih dalam tahap proses inilah yang membuat pihaknya belum dapat mengeluarkan
Kalau memang (hasil audit) ada kesalahan, baru kita batalkan. Itu. Tidak ada (yang) mau membatalin proyek. Tidak ada. Asal dia sudah sesuai aturan, kita lanjutkan. Tapi kalau dia ditemukan ada kesalahan prosedur di sana, terpaksa kita batalkan. Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara uang muka proyek tahun 2018. Uang muka ini akan digunakan para kontraktor untuk
Klik : https://www.medinaslampungnews.co.id/
memulai pekerjaan yang telah mereka menangkan dalam lelang proyek. “Makanya uang muka belum kita keluarkan karena ini masih dalam tahap pengkajian,” urai Bupati. Untuk diketahui, pelaksanaan lelang proyek tahun 2018 ini digelar saat Wakil Bupati Sri Widodo menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lampung Utara. Adanya sejumlah kebijakan yang kontroversi, salah satunya mengenai mutasi pegawai, mengakibatkan Sri Widodo dicopot dari jabatan Plt Bupati. Tak pelak, isu yang merebak jika imbas dari pencopotan jabatan tersebut, akan ada pembatalan hasil lelang proyek oleh Bupati Agung Ilmu Mangkunegara. Dimana, alasannya karena pencopotan Syahbudin dari jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) berikut penunjukan Franstorry sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR melanggar aturan. (sandra)