HARIAN
Follow Us: @Medinas_Lampung
Profesional, Aktual, Ragam dan Berimbang
RABU 24 MEI 2017
Rubrik poni
FLAMBOYAN
Menjelang pemilihan Presiden, Gubernur, Bupati/ Walikota, bahkan hingga kepemilihan RT sekalipun, kata pemimpin menjadi bahan diskusi. Hal ini sangat beralasan, mengingat tanpa kepemimpinan yang solid (siapa Hi. NUZUL IRSAN,SE pun orangnya) akan susah membawa suatu lingkungan, daerah,negeri dan bangsa tercinta ini mewujudakan cita-cita dan harapan bersama sebagaimana yang diamanatkan UUD. Kita semua menyadari bahwa jauh sebelum sosiologi modren berkembang. jauh sebelum tuntutan moral bagi kepemimpinan mengkristal.
BACA|flamboyan|KE HAL7
POSPERA
Sudah Terverifikasi Administrasi klik (http://dewanpers.or.id/perusahaan)
Like Facebook: Medinas Lampung
Rp 4.000,-
Per Eksemplar (Rp 85.000/Bulan+ Ongkos Kirim)
Email: medinas_lampung@yahoo.com
Irjen. Pol. DR. Drs. H. Ike Edwin, SH., MH., MSi Staf Ahli Sospol Kapolri
DPRD “Mandul“,
#”Penjarakan” Direktur CV. NP; PT. BI dan PT. SJU
Labuhan Jukung ke KPK PESISIR BARAT : (ML) - Sejumlah kegiatan pembangunan Labuhan Jukung, Pesisir Barat sangat layak menjadi bagian pemeriksaan Komisi Pemberantas Korupsi, Kejati ataupun Polda Lampung. Item kegiatan dimaksud yaitu; Pembangunan Plaza senilai Rp997.966.000 , Pembangunan Pagar dan Gapura senilai Rp1.953.224.000; Pembangunan Joging Track senilai Rp1.185.688.000; Pembangunan Jalan Dalam Labuhan Jukung senilai Rp1.927.177.000; Pembangunan Pedistrian Jalan dan Drainase Sekitar labuhan Jukung senilai Rp3.891.942.000; Pembangunan Lampu Jalan senilai Rp1.184.733.000, sejumlah
proyek ini diduga sejak perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan bermasalah. Selain desakan KPK melakukan pemeriksaan, LSM LITA mendesak DPRD Kabupaten Pesisir Barat mengusulkan Hak Angket dengan terlebih dulu cek lapangan. Indra Gunawan,kordinator Wilayah LSM Lumbung informasi tepat akurat (LITA) pesisir barat, mendesak DPRD Pesisir barat secepatnya dapat melakukan crosscek lapangan dan mempertanyakan item-item keseluruhan yg ada dalam kontrak pembangunan center poin labuhan jukung, No KTR/37/
PPK.DPUPE/lll.07/2015 senilai Rp. 1.937.143.000 dengan pelaksana CV.Niraga Perdana. “Salah satu fungsi pengawasan dalam hal proses keseluruhan terhadap pembangunan khususnya di pesisir barat iyalah DPRD, selaku wakil rakyat yang diamanatkan oleh rakyat untuk bersinergi melakukan pengawasan,karna dana yang di gunakan bersumber dari APBD kabupaten pesisir barat,”katanya.
BACA|dprd mandul|KE HAL7
Polisikan Pemilik
SPBU Nakal MENGGALA : (ML) - Ketua DPC POSPERA ( Posko Perjuangan Rakyat) Tulang Bawang Bambang Irawan SH (panggilan akrab Abeng) mengecam keras SPBU Pertamina yang masih melaksanakan aktivitas pengecoran seperti SPBU Terminal Menggala yang di sinyalir telah meresahkan masyarakat kecamatan Menggala ,”katanya kepada Medinas Lampung Senin 22/05/2017 kemaren
BACA|polisikan|KE HAL7
Elsam Tuntut Kadiskes Pesawaran Dipecat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran Ir. Harun Tri Djoko, M.Kes
DPRD Tanggamus “Loyo“ TANGGAMUS : (ML) - Ramai dengan pemberitaan beberapa koran harian tentang dugaan penyimpangan atau penyelewengan yang ada di beberapa Satker Kabupaten Tanggamus, belum mendapatkan tanggapan atau respon dari DPRD Tanggamus yang membidanginya. Pasalnya sudah beberapa hari ini wartawan ini datang ke kantor DPRD setempat terlihat seluruh Ruangan Anggota Dewan sepi/tidak ada satu pun Anggota Dewan yang ngantor, ketika wartawan ini hendak meminta tanggapan tentang pemberitaan
pembetitaan dugaan penyelewengan atau penyimpangan yang ada di Dinas Perhubungan dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD) Tanggamus. Hingga berita ini diturunkan Anggota Dewan belum bisa ditemui. Terkait dugaan penyelewengan belanja koran di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD) Tanggamus yang mengunakan Dana Alokasi Umum (DAU) T.A 2017.
BACA|dprd|KE HAL7
#Mantan Kadishub Pesawaran 2016 “Positip“
PESAWARAN : (ML) - Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran Ir. Harun Tri Djoko, M.Kes ditengarai melakukan proses pembiaran hingga munculnya indikasi Tipikor pengadaan barang dan jasa dinas setempat periode anggaran 2015/2016. Ia berkeyakinan “palu hakim” tak mampu memenjarakannya, beredar kabar anggota DPR-RI menjamin “nyawanya”. Bahkan, sekelas Dendi Ramadhona pun bisa salah pilih anak buah.
BACA|elsam|KE HAL7
Seleb
Jessica Iskandar
Tak Mau Disebut Sosialita Jessica Iskandar kini tak hanya dikenal sebagai selebritas. Janda satu anak itu menyandang status baru sebagai sosialita, sejak bergabung dengan Girl Squad yang terdiri dari, Nia Ramadhani, Chacha Frederica, Jennifer Bachdim, M a r shanda dan lainnya. Meski begitu, wanita yang akrab disapa Jedar ini tak pernah merasa dirinya sebagai sosialita.
BACA |Tak| KE HAL7
Polisi “Takut“ Periksa Direktur CV. RR“ PESAWARAN : (ML) - Kepolisian Resort Pesawaran hingga berita ini diturunkan belum memeriksa Direktur CV RR terkait kasus dugaan korupsi pengadaan kapal penumpang di Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran tahun 2016 senilai Rp403,5 juta. Polisi hanya fokus pada Mantan kepala Dinas Perhubungan (kadishub) Kabupaten Pesawaran, Madda Wami.
BACA|polisi|KE HAL7
Penyidik Polres Pesawaran Sita Kapal Dishub Pesawaran. (ISTIMEWA)
Hari Keempat Penjaringan PDIP
Balonkada “Bergerak“ Ambil Formulir BANDARLAMPUNG : (ML) - Hari keempat pembukaan penjaringan oleh panitia DPC PDI Perjuangan Tanggamus dan Lampung Utara, untuk bakal calon bupati dan wakil bupati menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) pada tahun 2018 mendatang, pendaftar mulai ambil formulir. Dikatakan Hamsal Yadi, Ketua Panitia Penjaringan DPC PDIP Tanggamus, pendaftar pertama jam 13.07 Wib, Senin (22/5) utusan Alhajar Syahzan (Eru Mansa Putra,red) mengambil formulir pendaftaran bakal calon Wakil Bupati Tanggamus Periode 20182023.
BACA|balonkada|KE HAL7
Adipati Akui Pembangunan Belum Selesai WAYKANAN : (ML) - Proses pembangunan daerah masih terdapat halhal yang belum dapat diselesaikan dengan baik pada tahun yang lalu, maka pada kesempatan itu juga disampaikannya bahwa pemerintah daerah akan terus melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.Sehingga akan membawa perubahan kearah yang lebih baik terhadap pembangunan Di Bumi Ramik Ragom. Demikian dikatakan Bupati Waykanan Raden Adipati Surya. Dihadapan Puluhan Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan pada Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD Kabupaten ini Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Way Kanan Tahun Anggaran 2016 Dan Pengesahan 4 (Empat) Raperda Perubahan Atas Pajak Dan Retribusi Ruang Rapat DPRD Way Kanan, Selasa 23 Mei 2017. Adipati melanjutkan, dengan ini
saya juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Para Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Way Kanan, yang telah menjalin kerjasama yang baik serta mendukung berbagai kebijakan dan program pembangunan daerah di Kabupaten Way Kanan sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik, guna mewujudkan Way Kanan yang Maju dan Berdaya Saing 2021. Untuk itulah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini “Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada unsur pimpinan seluruh Anggota Dewan yang terhormat yang dengan penuh kearifan telah memberikan makna kemitraan secara mendalam kepada kami, sehingga dapat meluaskan pemahaman bersama terhadap substansi yang terkandung dalam rancangan kebijakan yang telah kita dalami,” terangnya. Adipati menambahkan, Secara
Klik : https://www.medinaslampung.com/
khusus terutama terkait dengan rancangan praturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah, agar pendapatan Asli Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2017 yang meli-
puti Pajak Daerah dan Retribusi dapat Meningkat dan Menjadi Kebijakan Publik yang tepat.....
BACA|adipati|KE HAL7