HARIAN
rabu 12 APRIL 2017
Follow Us: @Medinas_Lampung
Profesional, Aktual, Ragam dan Berimbang
Like Facebook: Medinas Lampung
Rp 4.000,-
Per Eksemplar (Rp 85.000/Bulan+ Ongkos Kirim)
Email: medinas_lampung@yahoo.com
Sudah Terverifikasi Administrasi klik (http://dewanpers.or.id/perusahaan)
Irjen. Pol. DR. Drs. H. Ike Edwin, SH., MH., MSi Staf Ahli Sospol Kapolri
Kejari “Endus“ Proyek Fiktif di Sekretariat DPRD BANDARLAMPUNG: (ML) – Negeri (Kejari) Bandar Lampung menyatakan akan menyelidiki terkait adanya dugaan proyek fiktif pengadaan lampu di Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung 2015. Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah kegiatan pengadaan lampu tersebut bernilai ratusan juta rupiah. Yakni pengadaan lampu hias kecil, lampu hias besar, pembelian lampu hias besar dan lampu hias kecil. Untuk diketahui, dalam kasus tersebut pernah dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi. Dikonfirmasi terkait hal itu, Kepala Kejari Bandar Lampung, Hentoro Cahyono melalui Kasi Intel Andrie Setiawan menegaskan, bahwa pihaknya belum pernah melakukan pemeriksaan terkait hal tersebut.
Rolando Ritonga,SH.MH, Kacabjari pringsewu
Heri Iswahyudi, mantan Kadisdikbud Kab.Pringsewu Masa Jabatan 2015 s.d 2016 (atas), Eko Kusmiran, mantan Kabid Dikdas Disdikbudpar) Kabupaten ringsewu.
BACA |kejari| KE HAL7
(ISTIMEWA)
n “Korupsi” Disdikbud Pringsewu TA.2015 s.d 2016
DPW BAHU Nasdem Lampung
Mengutuk Keras Tindakan Kekerasan Yang Menimpa Novel BANDARLAMPUNG: (ML) – Terkait terror yang dialami Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) Novel Baswedan DPW BAHU Partai Nasdem Provinsi Lampung mengutuk secara keras tindakan kekerasan yang menimpa Novel Baswedan, usai salat subuh yang disiram menggunakan air keras pada Selasa (11/4/2017) subuh. DPW BAHU Partai Nasdem juga mendesak Kapolri untuk mengusut tuntas tindakan banci para pelaku penyiraman untuk segera ditangkap. Peristiwa itu terjadi saat Novel Baswedan sedang berjalan kaki usai salat subuh di masjid Al Ikhsan yang ada di dekat rumahnya dan tiba tiba disiram menggunakan air keras oleh orang tidak dikenal.
Saatnya cabang kejaksaaan negeri kota agung di pringsewu melakukan operasi intelejen yustisial pasca pulbaket dan puldata terhadap seluruh kepala sekolah penerima BOS dan DAK TA.2015/2016. PRINGSEWU : (ML) - Langkah ini selayaknya ditindaklanjuti dikeluarkannya SPRINT - TUG oleh kepala kejari kota agung. Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung
Republik Indonesia Nomor Kep-552/A/ JA/10/2002 tentang Administrasi Intelijen Yustisial Kejaksaan disebutkan bahwa pengumpulan bahan keterangan, data, bukti terhadap gejala, indikasi
pelanggaran ketentuan perundangundangan yang berlaku melalui Operasi Intelijen Yustisial yang didukung oleh Surat Perintah Operasi Intelijen Yustisial, di mana jangka waktu selama 30 hari atau bias lebih menurut perintah Pimpinan. Bisa juga operasi intelijen untuk mencari data dengan dikeluarkan Surat Perintah Tugas (Print-Tug) dengan masa paling lama 7 hari. Secara organisatoris bahwa kegiatan pengumpulan data ini dibidangi oleh Intelijen di Kejaksaan,
Pevita Pearce
Dapat Inspirasi dari Thailand Beradu akting dengan aktor Thailand, Pevita Pearce mendapatkan inspirasi. Adik dari Keenan Pearce ini mengungkap bahwa para aktor asal Negeri Gajah Putih itu sangat profesional saat menjalani syuting film The Guys: Cinta dan Persahabatan Dunia Kerja. “Aku ada tiga scene bareng mereka. Dan mereka itu baik banget dan profesional. Bahkan aku sampai ngerasa
BACA |dapat| KE HAL7
BACA|cabjari|KE HAL7
Parkir Elektronik RSU Ryacudu Dikeluhkan
BACA|mengutuk|KE HAL7
Seleb
yang dibantu oleh Jaksa dan Tata Usaha bidang lain sesuai dengan Surat Perintah Tugas maupun Surat Perintah Operasi Intelijen Yustisial. Apabila hasilnya lengkap, setelah melalui proses ekspose atau gelar perkara di instansi Kejaksaan yang bersangkutan dengan dihadiri oleh Jaksa-jaksa baik struktural maupun fungsional maka dapat ditingkatkan menjadi penyelidikan atau dihentikan.
TULANG BAWANG: (ML) -- Ketua LSM DPP Forum Rakyat Tulang Bawang Fortuba Andika Dan Ketua LSM Forkorindo Eliyan, meminta pihak Kejati Lampung,agar bisa menindaklanjuti laporan dugaan Korupsi Tambang Pasir, GTS dan Dinas Pekerjaan Umum Tuba, atas Laporan LSM Fortuba dan LSM Forkorindo ke pihak Kejaksaan Negeri Tuba Ta 2016. Tetapi sampai sekarang,laporan kedua LSM tersebut mandul di pihak kejari tuba. Andika dan Eliyan menjelaskan “kami mengharapkan kepada pihak Kejati Lampung,agar bisa menindak lanjuti laporan kami,atas laporan kami ke pihak kejari tuba, pada tanggal 08/06/20166. Laporan terkait dugaan Korupsi dinas PU dan GTS di tuba “ tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut dari pihak Kejari Tuba,atas laporan Dua LSM Fortuba dan Forkorindo ke Pihak Kejari Tuba,Sehingga laporan kami Mandul di pihak kejari Tuba,Ujarnya. Andika menambahkan “kami mengharapkan kepada pihak Kejati Lampung,agar bisa
mengusut tuntas dugaan Korupsi dinas PU dan Tambang Pasir GTS yang ada di Tuba. “Karena sudah 10 bulan, laporan kami mandul di kejari tuba, dan tidak ada tindak lanjut dari pihak Kejari Tuba Terkait Laporan kami atas dugaan Korupsi di dinas PU dan tambang Pasir GTS, sehingga kami mengharapkan kepada pihak Kejati Lampung, atas kunjungan kejati lampung di kejari tuba agar bisa menindaklanjuti laporan kami secara profesional, atas laporan kami Mandul di Kejari Tuba jelasnya kepada Harian Detik (11/04) Kemarin. Leo Simanjuntak Asisten Kejati Lampung mengatakan “Terima Kasih LSM yang ada di Tuba telah mempercayai pihak kejaksaan,terkait laporan korupsi,dan kami akan bekerja secara profesional terkait laporan LSM kepada pihak kejaksaan, dan kami meminta waktu 14 hari,untuk mengusut laporan GTS dan Dinas PU,karna sudah saya perintahkan Kasi Intel Miryando turun ke lapangan terkait laporan LSM yang ada di tuba,” ungkap Leo Simanjuntak saat kunjungan kejati lampung. (Brama)
Klik : https://www.medinaslampung.com/
LAMPUNG UTARA: (ML) – Masyarakat kota bumi Kabupaten Lampung Utara terkait parkir elektronik di RSU Ryacudu Kotabumi, Lampung Utara, yang dikelola oleh PT Oto Guardian Solusi, yang belum genap Satu Bulan beroprasi sudah menuai banyak keluhan dari pengunjung rumah sakit terkait dikarenakan tidak sesuainya tarif yang diterapkan, Untuk memastikan hal itu, Asisten III Pemkab Lampura Efrizal Asryad, menyambangi rumah sakit plat merah tersebut, Selasa (11/4/17). Apa yang dikeluhkan masyarakat ternyata benar Pasalnya, saat dia melakukan kunjungan dan memarkirkan kendaraan dinas, ketika hendak keluar dari pelataran parkir rumah sakit dirinya dikenakan biaya parkir sebesar Rp 5 ribu, padahal keberadaan mobilnya di areal parkir tersebut tak kurang dari 1 jam. Terlebih saat diminta bukti pembayaran, petugas parkir mengatakan jika mesin dalam keadaan rusak. “Saya mendapatkan informasi dari tadi malam, dan saya praktekkan tadi pagi, belum sampai satu jam saya parkir dan keluar diminta bayar Rp5000 dan saya minta paktur tanda bukti bayar, tapi mereka mengatakan mesinnya rusak,”kata Efrizal Arsyad.
BACA|parkir|KE HAL7