HARIAN
Follow Us: @Medinas_Lampung
Profesional, Aktual, Ragam dan Berimbang
RABU 19 APRIL 2017
Sudah Terverifikasi Administrasi klik (http://dewanpers.or.id/perusahaan)
Like Facebook: Medinas Lampung
Rp 4.000,-
Per Eksemplar (Rp 85.000/Bulan+ Ongkos Kirim)
Irjen. Pol. DR. Drs. H. Ike Edwin, SH., MH., MSi Staf Ahli Sospol Kapolri
Email: medinas_lampung@yahoo.com
n Proyek Regulating DAM Way Sekampung
Pemkab Pringsewu Antisipasi Konflik PRINGSEWU : (ML) - Pembangunan. Proyek Regulating DAM Way Sekampung, yang merupakan Proyek Balai Besar Propinsi lampung Rawan konflik. Muhyin Nafis selaku Ketua Pemuda Pancasila kabupaten Pringsewu meminta pemerintah kabupaten pringsewu mengantisipasi hal hal yang bisa terjadi, seperti Rawan konflik pada proyek bendungan nasional di Pekon Bumi Ratu, Kecamatan Pagelaran. Pasalnya, menurut Muhyin Nafis, saat ini bermunculan kelompok-kelompok yang mengatas namakan pemuda, yang mengkondisikan pekerjaan di wilayah itu. Sementara, menurut Muhyin,selaku warga setempat bahkan dirinya, rumahnya di sekitar di bumi ratu tidak mengetahui kelompok tersebut. “Bahkan kepala pekon saya saja tidak tahu menahu dengan kelompok pemuda itu,” ujarnya, selas kemarin. Lanjutnya tidak hanya itu,pelaksanaan pembangunan proyek tersebut, terkesan monopoli pekerjaan dalam proyek bendungan Bumi Ratu ini. Padahal, kata Muhyin, pihak perusahaan yang mempekerjakan proyek ini dari awal menyampaikan akan mengakomodasi warga sekitar, tapi faktanya tidak. Dia khawatir dengan kondisi tersebut akan muncul kelompok pemuda lainnya yang berpotensi pada konflik, hanya karena seluruhnya merasa memiliki. Sementara Warga Masyarakat setempat dengan adanya Pembangunan Bendungan Way Sekampung Pringsewu berharap kepada perusahaan yang menangani proyek Regulating DAM untuk bisa melibatkan pemuda dilingkungan sekitaranya.
DPC Pospera Minta DPRD Tubaba
Tindak Tegas Oknum Dokter TUBABA: (ML) -- Ketua posko perjuangan rakyat DPC POSPERA kabupaten tulang bawangbarat (Tubaba) Dedi Priyono.SH. meminta kepada dewan perwakilan rakyat daerah DPRD kabupaten tulang bawangbarat (Tubaba) melalui komisi B jangan mengulurulur waktu agar segera menindak tegas pihak rumah sakit asysyifa, yang beralamatkan di kelurahan daya murni kecamatan tumijajar. Atas indikasi dugaan mal praktek yang sudah memakan korban yang menimpa nenek rogayyah warga tiyuh panaragan kecamatan tulang bawang tengah kabupaten Tubaba mengingat saat ini nenek rogayyah sudah dibawa oleh keluarganya berobat untuk menjalani operasi mata di rumah sakit di Jakarta.
BACA |muhibattuloh| KE HAL7
BACA|tindak|KE HAL7
Dedi Priyono, SH.
BACA|pemkab|KE HAL7 LAMPUNG TENGAH : (ML) - Dibawah kepemimpinan Muhibattullah, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Bina Marga Lampung Tengah Harus bertanggungjawab atas indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Dinas tersebut Periode 2015/2016 yang diduga telah merugikan negara mliaran rupiah. Muhibattulloh juga, kelak harus ikhlas menjalani indikasi “makar” karena diduga melakukan pembangkangan dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangpun bakal menyeret semua pejabat pengadaan barang dan jasa kala itu. Betapa tidak, dibawah kepemimpinan Muhibatulloh, Dinas Bina Marga Lampung Tengah Tahun 2015 mengelola dana APBD senilai Rp277.966.301.500 dan Tahun 2016 diberikan pagu APBD senilai Rp291. 694. 469. 500. Ironinya, ditahun 2015, terdapat ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan dengan kontrak sebesar
Seleb
Cita Citata
Gonta-ganti Pasangan Pedangdut Cita Citata telah memutus jalinan kasihnya dengan anggota DPR, Amri Tuaskial, sejak beberapa bulan lalu. Untuk sementara, pelantun lagu “Sakitnya Tuh di Sini” itu mengaku ingin fokus terhadap karier bermusiknya. “Aku sudah single sejak lima bulan lalau. Kebetulan aku single dan dikasih single baru. Luar biasa, Cita mau fokus saja sekarang ini,” ujar Cita Citata, saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (17/4/2017). Namun begitu, ia justru mengaku tengah dekat dengan seorang pria yang masih ia ...
Rp2.096.436.578,53 yang terindikasi merugikan negara dan hingga berita ini diturunkan, Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah belum mengembalikan kerugian negara dimaksud. Menurut Ketua Umum Lembaga Palapa Sakti Nusantara Pemersatu Bangsa (LPSN-PB) Provinsi Lampung Husin Muhktar meminta, DPRD Kabu-
jembatan di Dinas Bina Marga Lamteng pada tahun 2015 lalu. “Kalo saya nilai dalam hal ini, ?DPRD Lamteng belum sepenuhnya berperan dalam melakukan pengawasan sebagaimana tugas pokok dan fungsinya. Seharusnya DPRD itu gak diem aja menyikapi permasalahan ini. Panggil orang-orang yang bersang-
n Korupsi Milyaran Rupiah paten Lampung Tengah (Lamteng), berperan aktif dalam menyoroti dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Dinas Bina Marga Lamteng. Dugaan indikasi korupsi tersebut yakni kerugian uang negara yang mencapai angka Rp. 2.096.436.578, dari total keseluruhan anggaran sebesar Rp. 196.124.249.700, dalam pengerjaan proyek jalan dan
kutan duduk satu meja untuk diselesaikan,”ucapnya dengan tegas saat dikonfirmasi Medinas Lampung melalui telepon selulernya, (3/4) lalu. Bukan hanya pejabat pengadaan barang dan jasa periode 2015 dibawah kepemimpinan Muhibatulloh yang terancam pidana penjara, rekanan dan atau pihak ketiga yang terindikasi merugikan negara yaitu CV.
PU sebesar Rpl66.262.153,36;CV.Mg sebesar Rp331.566.945,84; CV.BC sebesar Rp241.409.313,39; Selanjutnya, CV.APR sebesar Rp223.865.179,09; CV.KA sebesar Rpl66.917.524,93 (Rpl24.027.397,04 Rp42.890.127,89);CV.WH sebesar Rpl92.966.930,49 (Rpl46.680.320,00 + Rp46.286.610,49);CV.NR sebesar Rpl46.329.123,92; CV.PM sebesar Rpl78.187.097,95; CV.LID sebesar Rp293.675.652,08; CV.MP sebesar Rpl55.256.657,48 (Rp9.373.023,48 + Rpl45.883.634,00) Terkait hal ini, jelas Kadis BM Lamteng dan pejabat pengadaan beserta rekanan melanggar Pasal 20 UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Ayat (1) pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Ayat (2) pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
BACA|bupati|KE HAL7
Puluhan Karyawan PT. MSI Tuntut Tunjangan Poko TULANG BAWANG: (ML) -- Puluhan karyawan Yang tergabung dalam PT. Menggala SawitIndo (MSI), selasa siang melakukan aksi damai dalam rangka menuntut pihak perusahaan agar dapat Memberikan kenaikan tunjangan pokok perbulan perjanjian kerja bersama (PKB) yang belum naik dari pertama pabrik MSI dibangun sampai dengan tahun 2017 ini tunjangan hanya sebesar Rp. 90 ribu/ bulan serta dalam aksi tersebut
para karyawan meminta pihak perusahaan untuk mengabulkan 5 tuntutan PKB para karyawan, aksi tersebut dipusatkan didepan pintu gerbang PT.Menggala SawitIndo, Selasa (18/4). Adapun 5 tuntutan tersebut yang diminta kepada pihak perusahaan ialah tunjangan karyawan tetap, kendaraan transportasi, patroli dan mesin, struktur skala upah, uang pisah karyawan, serta uang tunjangan tetap, Pengajuan kenai-
kan tunjangan pokok perbulan tersebut sudah lama diajukan oleh para karyawan tetapi sampai saat ini pun pihak manajemen perusahaan belum saja memberikan kenaikan atas tunjangan tersebut dikarenakan pihak perusahaaan tidak mampu menaikan tunjangan. Sehingga Ujung dari kegeraman massa tersebut di luapkan dengan menggelar orasi damai didepan pintu gerbang PT MSI tersebut,
BACA|puluhan|KE HAL7
Tindakan Korupsi Wabup Lamtim Direstui Bupati BANDARLAMPUNG : (ML) -- Gerakan Pemburu Koruptor (GPK) Bupati Chusnunia Chalim dan Wakil bupati Lampung Timur sangat layak di-impeachment. Betapa tidak, Wakil Bupati Lampung Timur,Hi.Zaiful Bukhori disebut oleh Gerakan Pemburu Koruptor (GPK) pimpinan Abdurrahman wajib bertanggungjawab atas paket pekerjaan nomor 044 BFML; 004 BLL;006 BFML; 007 BFML; 027 BFML dan 038 BFML bersumber pada APBD 2016 milik dinas pekerjaan umum setempat. Bahkan diduga keras, tindakan Wabup Lamtim ini diketahui dan direstui Bupati Lampung Timur.
BACA |gonta| KE HAL7
BACA|tindakan|KE HAL7 Klik : https://www.medinaslampung.com/