rabu
Rp 4.000,-
28 MARET 2018
Per Eksemplar (Rp 85.000/Bulan+ Ongkos Kirim)
Sudah Terverifikasi Administrasi klik (http://dewanpers.or.id/perusahaan)
e-mail : redaksimedinaslampung@gmail.com
Irjen. Pol. DR. Drs. H. Ike Edwin, SH., MH., MSi Staf Ahli Sospol Kapolri
Ridho Prioritaskan Beasiswa Bagi Anak Petani PRINGSEWU : (ML)--”Pemerataan akses pendidikan harus diimbangi dengan pemerataan pendidikan yang berkualitas. Sebenarnya itulah target utama dari program Bosda. Memang saat ini baru berjalan di enam kabupaten, namun kedepan harapan saya dapat mencakup seluruh 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung,” papar Ridho, Senin (26/03) siang. Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung (non-aktif) Muhammad Ridho Ficardo saat bersilaturahmi dengan masyarakat pekon Yogyakarta Selatan, kecamatan Gading Rejo, Pringsewu, Minggu (2/03) siang. Sebelumnya, M.Ridho Ficardo juga melakukan Panen Raya bersama masyarakat dan Gapoktan Sidorukun dari desa wonodai utara. Muhammad Ridho Ficardo menyatakan bahwa target pembangunan di sektor pendidikan tidak hanya sekedar pemerataan akses pendidikan namun harus diimbangi dengan pemerataan yang berkualitas dan salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui program Bosda.
Bangun Tempat Belajar
Alumni SDN 3 Pasar Krui Galang Koin Kepedulian PESISIR BARAT : (ML)—Alumni Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Pasar Krui, Kabupaten Pesisir Barat menggalang kepedulian untuk membangun tempat belajar. Aksi kepedulian ini sejumlah alumni tersebut dikarenakan adanya kegiatan belajar di luar ruang. “Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyisihkan koinya guna membantu pembangunan kembali bangunan SDN 3 Pasar Krui yang telah digusur untuk lahan perkantoran Pemeritah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat itu,” kata Ketua Alumni SDN 3 Pasar Krui Dedy Chandra Riza, di Tugu Tuhuk Kecamatan Pesisir Tengah, Senin (26/03). Dedy mengatakan, pembongkaran SDN 3 itu berlangsung sejak 2017 lalu. Namun, hingga saat ini Pemkab Pesisir Barat belum menggantikannya. Bahkan, saat ini murid SD masih terkantung-kantung menumpang belajar di SMPN 2 Pesisir Tengah. Ia berharap DPRD Kabupaten Pesisir Barat dapat mencarikan solusi, sehingga siswa dapat belajar dengan tenang di bangunan sekolahnya sendiri. “Kami turun ke jalan untuk mengumpulkan koin guna membantu pembangunan sekolah seperti sediakala. Kami juga berharap kepada pemerintah daerah untuk secepatnya membangun kembali gedung sekolah tersebut,” ujarnya. Ade Munandar, alumni SDN 3 Pasar Krui angkatan 1993, juga tak kuasa menahan kesedihannya. “Mengapa untuk kegagahan gedung pemerintah kabupaten, sekolah teladan mesti jadi korban,” katanya. Karena alasan itulah, ia mengatakan, pihaknya turun ke jalan agar pemerintah dan masyarakat dapat melihat mau seperti apa pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat.
BACA|alumni|KE HAL7
Melalui Program Bantuan Operasional Daerah (Bosda), Alhamdulillah pemerintah Provinsi Lampung telah membantu siswa yang berprestasi namun memiliki keterbatasan finansial untuk tetap bersekolah. Pada tahun 2017 Pemprov telah menggelontorkan dana sebesar Rp.90 miliar lebih dari APBD 2017, sedangkan pada Semester I tahun 2018, dana yang dianggarkan adalah sebesar Rp22,9 miliar.
BACA |ridho| KE HAL7
Ridho Ficardo saat bersilaturahmi dengan masyarakat pekon Yogyakarta Selatan, kecamatan Gading Rejo, Pringsewu, Minggu (2/03) siang.
Tunggakan Dana Biling Rp11,8 M
BANDAR LAMPUNG : (ML) -- Plt Wali Kota Bandar Lampung M Yusuf Kohar sebut pemerintah Kota Bandar Lampung sedang devisit sehingga belum sempat melunasi tunggakan dana bina ling-
kungan 2017 sebesar Rp 11, 8 miliar. Meski demikan Yusuf mengaku memprioritaskan untuk melunasi tunggakan tersebut. “sudah saya perintahkan kalau ada duitnya langsung dibayarkan,” ungkap Yusuf Kohar, Selasa 27 Maret 2018. Masih kata dia, hal ini tidak ada masalah, karena memang kenyataannya keuangan pemerintah Kota Bandar Lampung sedang dalam devisit. “Gak ada masalah, memang duitnya gak ada, duit gak ada devisit, makanya sudah saya bilang, jangan besar pasak dari pada tiang, makanya proyek jangan banyak-banyak,” tegasnya. Selain Biling, lanjut Yusuf Kohar, tunjangan kinerja (Tukin), biaya RT direncanakan akan segera dibayarkan asalkan ada pengajuannya. “Makanya saya minta pengajuannya, serta RT,
Camat saya minta untuk segera melakukan pengajuan biaya RT, tapi jangan lama-lama, nanti alasan gak ada duit lagi,” tutupnya. Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPRD Bandar Lampung Handrie Kurniawan, meminta pemerintah Kota Bandar Lampung memprioritaskan melunasi tunggakan dana bina bina lingkungan tahun 2017 sebesar Rp 11,8 miliar yang hingga kini belum kunjung dibayarkan pemerintah Kota. Menurut Handrie Kurniawan komisi IV mendapatkan keluhaan hampir dari seluruh kepala sekolah menengah pertama di Bandar Lampung yang kesulitan membiayai kegiatan sekolah akibat dana biling tahun 2017 yang tidak kunjung dikucurkan.
BACA|dana|KE HAL7
Pemprov Tidak Menolak Perda Baca Tulis Al-quran
BANDAR LAMPUNG : (ML)--Kepala Bagian Kebijakan Daerah Biro Hukum Setprov Lampung Sulistiyawati menjelaskan Pemprov Lampung bukan menolak Perda tentang baca tulis Al Quran yang
disampaikan oleh Pemkot Bandar Lampung. Namun, pihaknya tidak memberikan nomor register terhadap
Klik : https://www.medinaslampungnews.co.id/
Perda yang diajukan tersebut. Alasannya, selain Pemprov tak berwewenang membatalkan Perda juga sesuai arahan Dirjen Otonomi daerah (Otda) agar pemberian nomor register diperketat. “Jadi arahan dari Pak Dirjen Otda itu, pemberian nomor register itu diperketat. Supaya perda yang dibuat itu sesuai kaidah,” tegas Sulis. Seperti diketahui, memberikan nomor register memang menjadi salah satu jenis tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang terkait dengan atribut bidang hukum. “Sekali lagi kami bukan menolak,” tegas Sulis.
BACA|pemprov|KE HAL7