SELASA
31 juli 2018
Rp 4.000,-
Sudah Terverifikasi Administrasi klik (http://dewanpers.or.id/perusahaan)
e-mail : redaksimedinaslampung@gmail.com
Per Eksemplar (Rp 85.000/Bulan+ Ongkos Kirim)
Pasca OTT Saber Pungli
Polisi Lengkapi Berkas Bendahara APDESI Pugung TANGGAMUS (MDs) - Proses pelimpahan P21 bendahara Apdesi Pungung Paska OTT oleh tim Saber Pungli Polres Tanggamus (18/8/ 2017) tahun lalu, kendati sudah hampir satu tahun berkas tersebut belum juga P21 masih mondar mandir dari Jaksa ke Penyidik Polres, saat ini berkas tersebut masih di penyidik polres untukbmelengkapi sesuai petunjuk jaksa, perkara lanjut masih berjalan, sementara ketiga tersangka saat ini dari penahanan rutannya dialihkan penahanan kota oleh Polres Tanggamus. Kejaksaan Negri Kota agung, Tanggamus melalui kasi Intel Amrulloh menjelaskan berkas bendahar Apdesi Pugung Cs saat ini masih di dikembalikan ke Penyidik kepolisian untuk melengkapi petunjuk yang diberikan Jaksa Peneliti, karena berkasnya ada tiga harus selesai semua ,” jelas kasi intel Amrullah, Minggu (29/7). Lanjutnya memang berkas yang dikirim penyidik polres sudah di teliti oleh jaksa dikembalikan lagi ke polres karena masih ada kekurangan. Saat ini berkas tersebut masih di polres untuk di lengkapi sesuai petunjuk jaksa peneliti, apabila sudah memenuhi, untuk P21 nanti kita kabari kalau berkasnya sudah memenuhi syarat,” jelas Amrulloh.
BACA|polisi| KE HAL7
Mantan Kadis DPM-P2TSP Tubaba Diduga Gelapkan PAD
TULANGBAWANG BARAT (MDs)--Mantan Kepala Dinas Penanaman Modal ?dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMP2TSP) kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Marwan Azis diduga memiliki peranan penting terkait kebocoran penggelapan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebocoran ini diduga berkaitan dengan soal perizinan perusahaan sebanyak 59 unit bagunan Tower Base Transceiver Station (BTS)?. Selama 2016-2018 terindikasi kerugian negara mencapai miliaran rupiah. Berdasarkan keterangan Kadis DPM-P2TSP Lukmasyah, terjadi ketimpangan dan ketidak jelasan data unit bangunan Tower Base Transaiver Station ( BTS) yang ada di Tubaba, bahwa unit bangunan Tower BTS berjumlah 77 unit. ” Tower BTS yang ada di Tubaba berjumlah 77 unit, sementara yang telah mengantongi izin sebanyak 18 unit berdasakan data yang tercacat di
72 unit. ” Kami dinas BPPRD Tubaba, hanya melakukan pencatatan berdasarkan data yang dikirim kepada kami, jumlah Tower BTS yang ada berjumlah 72 unit sementara yang memenuhi kewajiban pajaknya sejumlah 50 unit saja ,” Ujar Nakhoda. Nakhoda menambahkan,berdasarkan data yang ter-input terhitung sejak tahun 2016 hingga pada tahun 2018 dari jumlah tower BTS, yang aktif membayar kewajiban PPB, Sebanyak 50 perusahaan yang aktif bayar pajak. ” Sebanyak 22 tower BTS yang sudah aktif beroprasi di kabupaten Tubaba ini akan tetapi perusahaan tersebut belum melaksanakan kewanibannya bayar pajak PBB, Sementara terkait untuk besar nilai pembayaran bagi pihak perusahaan (BTS) yang taat pajak dalam satu unit bagunan tower
dinas DPMP2TSP Tubaba ,” Ujar Lukmansyah, SH kepada MDSnews beberapa waktu yang lalu saat ditemui diruang kerjanya. Di tempat terpisah, Kepala Dinas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Tubaba, Nakhoda, SH kepada Medinas Lampung Senin (30/07/2018) mengatakan, bahwa berdasarkan data dari dinas Komimfo Tubaba jumlah Tower BTS berjumlah
Giliran Wabup Lamsel Diperiksa KPK
Krisdayanti
Siap Maju Jadi Pileg...!
J
elang Pemilu Legislatif 2019, sejumlah selebritas Tanah Air berbondong-bondong mengajukan diri menjadi caleg. Di antaranya yakni Tina Toon, Nafa Urbach, Tessa Kaunang, hingga Krisdayanti. Istri Raul Lemos itu memutuskan terjun ke dunia politik dan mencalonkan diri menjadi anggota legislatif 2019. Jika Nafa Urbach dan Tessa Kaunang bergabung dengan Partai Nasional Demokrat, lain halnya dengan Krisdayanti.
BACA |pileg| KE HAL7
Nanang Ermanto
BANDARLAMPUNG (MDs)-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa beberapa saksi terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Lampung Selatan. Pemeriksaan dilakukan di Polda
Lampung, Senin, 30 Juli 2018. Salah satu saksi yang diperiksa adalah Wakil Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto. Mengenakan mengenakan kemeja abu-abu, Nanang diperiksa di ruang Subdit III/Tipikor Direktorat Kriminal Khusus Polda Lampung. “Tadi saya saya datang ke sini jam 12 siang, dan baru keluar sekarang ini (pukul 14.30 WIB),” ujar Nanang. Nanang mengaku diajukan tiga pertanyaan oleh penyidik KPK. “Cuma tiga pertanyaan. Ya pemeriksaan biasa,” sebutnya. Namun, Nanang mengaku tidak tahu siapa saja yang diperiksa oleh KPK. “Gak tahu siapa-
siapa di dalam,” imbuhnya. Soal penggeledahan di kediamannya, Nanang membenarkan. “Iya semalam,” ucap Nanang sambil berlalu. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah tujuh lokasi di Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan, Minggu, 29 Juli 2018. Salah satunya adalah kediaman Wakil Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto. “Penggeledahan dimulai sejak pukul 11.00 dan masih berjalan hingga saat ini,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui keterangan tertulis.
Pemeriksaan dilakukan di ruang Subdit III/Tipikor Direktorat Kriminal Khusus Polda Lampung. Namun Direktur Kriminal Khusus Polda Lampung Kombes Pol Aswin Sipayung mengaku tidak tahu soal pemeriksaan. “Saya belum lihat. Nanti kalau ada, baru saya kabarin. Sampai saat ini saya belum lihat,” ujar Aswin dikutif dari tribunlampung. co.id. Aswin juga tak tahu jika ruKlik : https://www.medinaslampungnews.co.id/
BACA|mantan| KE HAL7
Pejabat Tubaba Saling Tuding
angannya dipakai untuk pemeriksaan. “Belum ada kalau koordinasi pakai surat. Sampai sekarang suratnya belum ada,” tandasnya. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah tujuh lokasi di Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan, Minggu, 29 Juli 2018.
TULANGBAWANG BARAT (MDs)—Adanya indikasi carut marutnya perizinan 59 unit bangunan Tower Base Transeiver Station (BTS) berujung saling tuding antara mantan kepala dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-P2TSP) Marwan Azis, dengan pejabat terkait di kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba). ” Kalau yang menjadi urusan saya itu, saya dapat pertanggung jawabkan, karena persoalan izin pembangunan 59 Tower BTS tersebut bukan urusan saya saja, itu urusan Fajril Hikmah (kadis Komimfo) dan Lukmansyah, SH (kadis DPM-P2TSP) ,” Tuding Marwan Azis saat di komfirmasi Medinas Lampung, Senin (30/07/2018). Marwan Azis mengatakan, soal perizinan Tower BTS di Tubaba banyak yang diduga menjadi calo perizinan sehingga diterangkannya bahwa ada beberapa perusahaan yang mengurus perizinan melalui oknum ASN dan LSM yang ada di Tubaba, bahkan ada yang tidak sepeserpun membayar retribusi perizinan unit bangunan Tower BTS tersebut. ” Soal perizinan unit bangunan Tower BTS di Tubaba, ada yang sepeserpun tidak bayar, karena yang ngurus oknum LSM ada juga yang diurus oleh orang oknum ASN dinas PUPR Tubaba, sehingga banyak yang enggak bayar retribusi perizinan ,” cetusnya. Sementara itu perizinan dan sistim imformasi, pencatatan dan pendataan potensi Pandapatan Asli Daerah (PAD) lintas Instansi terkait yang ada di Kebupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) terkesan kacau balau.
BACA|soal| KE HAL7
BACA|pejabat| KE HAL7
BACA|wabup| KE HAL7
Soal Pemeriksaan KPK, Dirkrimsus: Saya Belum Lihat BANDARLAMPUNG (MDs)-Setelah melakukan penggeledahan di 11 lokasi di Lampung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah saksi di Mapolda Lampung, Senin, 30 Juli 2018. Berdasar informasi dari Juru Bicara KPK Febri Diansyah, ada tujuh orang yang akan diperiksa. Mereka dari unsur pejabat dan PNS Pemkab Lampung Selatan serta pihak swasta.
dikenakan biaya pajak PBB sebesar Rp1.500. 000 juta rupiah, per-satu tahunnya ,” Terangnya. Sebelumnya, antan Kadis DPMP2TSP Marwan Aziz,saat dikomfirmasi Medinas Lampung, melalui telpon selulernya pada jumat (27/7/2018) lalu dirinya membenarkan jika jumlah keseluruhan bangunan Tower Base Transceiver Station (BTS) di kabupaten tubaba hanya baru 18, yang resmi legalitasnya memiliki izin yang terdaftar di dinas (DPM-P2TSP) ” Semasa saya menjabat sejak tahun 2016 hingga berakhir jabatan saya maret 2018,memang itu data secara rincinya, coba tanyakan kepada kepala dinas yang lama sebelum saya menjadi kepala dinas (DPM-PPTS). Kalau yang lama pak alwan lah yang tau,