SENIN
3 SEPTEMBER 2018
Rp 4.000,-
Sudah Terverifikasi Administrasi klik (http://dewanpers.or.id/perusahaan)
e-mail : redaksimedinaslampung@gmail.com
Per Eksemplar (Rp 85.000/Bulan+ Ongkos Kirim)
Alzier dan Thomas Rizka Terseret Kasus Zainudin Hasan BANDARLAMPUNG (MDs)--Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil 32 orang untuk diperiksa terkait kasus dugaan suap yang menjerat Bupati nonaktif Lampung Selatan (Lamsel), Zainudin Hasan. Dua nama yang turut dipanggil KPK adalah mantan Ketua DPD I Partai Golkar Lampung M Alzier Dianis Thabranie, dan pengusaha Thomas Azis Rizka. Kamis (30/8/2018) sekitar pukul 15.54 WIB, sembilan orang penyidik KPK keluar dari Mapolda Lampung, seusai melakukan pemeriksaan terkait kasus Zainudin Hasan. Dikutif dari Tribunlampung. co.id, mereka membawa dua buah koper, masing-masing berwarna biru dan cokelat. Kedua koper tersebut langsung dimasukkan ke dalam mobil Kijang Innova warna hitam. Seorang penyidik KPK, Budi Nugroho menuturkan, pihaknya telah selesai melakukan pemeriksaan dengan memanggil sejumlah saksi. “Hari ini (Kamis) sudah selesai. Kami (penyidik KPK) ada sembilan orang. Ya, sejak hari Senin (27/8/2018) kemarin, kami lakukan pemanggilan para saksi,” ungkap Budi. Sejak Senin, terhitung ada 32 saksi yang dipanggil. Dua di antara saksi yang dipanggil adalah M Alzier Dianis
Parpol Harus Perbaiki Laporan Keuangan BANDARLAMPUNG (MDs)--Kepala Kesbangpol Lampung Irwan Sihar Marpaung berharap partai politik memperbaiki laporan keuangannya, terkait kucuran dana yang mereka dapatkan dari pemerintah berdasar perolehan suara. Hal itu demi akuntabilitas laporan pertanggungjawaban. Selain itu, Sihar Marpaung juga meminta partai politik untuk membuat laporan pertanggungjawaban sesuai dengan arahan yang sudah diberikan oleh badan pemeriksa keuangan, mengingat masih banyaknya ditemukan berbagai kesalahan dalam berkas pelaporan keuangan mereka. Menurutnya, dari penemuan tersebut bukan partai politik yang diminta pertanggung jawaban, tetapi justru Kesbangpol, padahal pada saat pelatihan yang dilakukan ada partai politik yang tidak hadir. BACA|parpol| KE HAL7
Marsha Aruan
Pilih-pilih Soal Perhiasan
K
ecantikan seorang artis bukan terlihat dari riasan wajah saja, tapi juga aksesoris yang dikenakannya. Meski begitu, Marsha Aruan mengaku tak suka mengenakan perhiasan berlebihan. Ia hanya suka aksesoris anting dan gelang. BACA |pilih| KE HAL7
Bacaleg Mantan Narapidana Contoh Buruk dalam Pileg BANDARLAMPUNG (MDs)--Bakal Calon Angota Legislatif (Bacaleg) yang merupakan mantan narapidana kasus korupsi, nakoba dan pelecehan seksual menjadi contoh buruk dalam proses demokrasi jelang pemilihan umum (pemilu) 2019 mendatang. “Bila mencermati beberapa putusan adjudikasi Bawaslu yang menerima bacaleg baik itu legislatif dan DPD, ini merupakan presiden buruk terkait proses demokrasi yang tengah berlangsung,” kata pengamat politik dan hukum dari Universitas Lampung, Yusdianto dikutif dari Lampost.co, Minggu (2/9/2018). Dia mengatakan bahwa caleg-caleg yang bermodal sosial dan finansial yang telah melekat cacat syarat secara hukum yang kini berjuang untuk kembali menjadi penyelenggara negara tentu sangat bertentangan BACA|bacaleg| KE HAL7
dengan ketentuan penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Thabranie dan Thomas Azis Rizka. “Saksi termasuk Alzier tapi tidak datang. Ada beberapa lagi tak datang. Kalau Thomas Rizka, juga sudah diperiksa,” ucapnya. Budi mengatakan, pemanggilan Alzier terkait jual beli tanah dengan Zainudin Hasan. “Alzier diperiksa terkait tanah saja. Kami belum tahu kenapa dia tidak bisa hadir,” katanya. Sementara pada pemanggilan saksi hari ini terus Budi, untuk mengetahui aliran dana dari Zainudin Hasan. “Hari ini, kami panggil lima orang, kepala dinas, rekanan, ketiga PNS PUPR dan staf. Kalau DPRD, sudah (Rabu) kemarin,” tandasnya. KPK juga memeriksa sejumlah saksi dari unsur aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Lamsel, pada Kamis (30/8/2018). Pemeriksaan terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati nonaktif Lamsel, Zainudin Hasan dalam kasus dugaan suap beberapa waktu lalu. Penyidik lembaga antirasuah itu memeriksa Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lamsel, Hermansyah Hamidi dan sejumlah pejabat setempat. BACA|terseret| KE HAL7
Peredaran Narkoba di Lampung Sehari 2 Kilogram BANDARLAMPUNG (MDs)--Fenomena peredaran narkoba di Lampung kian memprihatinkan. Dalam sehari, narkoba khususnya jenis sabu yang beredar di Bumi Ruwa Jurai mencapai 2 kilogram. Fakta ini terungkap dalam acara Workshop Pengembangan Kapasitas P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) di Hotel Kurnia Perdana, Bandar Lampung, Kamis (30/8/2018). Hadir Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung Brigadir Jenderal Tagam Sinaga, perwakilan perusahaan ekspedisi dan komunikasi, serta awak media massa. Dalam workshop, Tagam mengutarakan
keprihatinan atas besarnya nilai rupiah dari peredaran narkoba di Lampung hanya dalam waktu sehari. “Berdasarkan data, peredaraan narkoba di Lampung sehari bisa 2 kg, setara Rp 3 miliar. Coba bayangkan kalau uang itu untuk infrastruktur, bangun jalan atau bangun puskesmas. Tapi, sedikit sekali yang peduli dengan masalah ini,” katanya dikutif dari tribunlampung.co.id. Satu fakta lain yang bikin geleng-geleng kepala adalah peringkat Lampung sebagai daerah dengan kasus penyalahgunaan narkoba terbanyak di Pulau Sumatera. Tagam mengungkapkan, Lampung berada pada urutan ketiga se-Sumatera di bawah Sumatera Utara dan Jambi pada tahun 2017.“Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba kita (Lampung) cukup memprihatinkan. BACA|narkoba| KE HAL7
Pengambilalihan Status Pengelolaan Bandara Radin Inten II Kembali Mengemuka BANDARLAMPUNG (MDs)--Rencana terkait pengambilalihan status pengelolaan Bandara Radin Inten II Lampung Selatan, Lampung, oleh PT Angkasa Pura (AP) II kembali mengemuka. Bahkan, kali ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sudah melakukan penandatanganan kesepakatan bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan AP II. Bagian Humas Bandara Radin Inten II Wahyu Aria Sakti membenarkan penandatanganan MoU tersebut. Namun sayang,
Wahyu mengaku, belum mengetahui detail kerja sama yang tertuang dalam kesepakatan tersebut. “Memang sudah ada penandatanganan MoU. Tetapi masih kajian. Detailnya kami belum tahu. Apa yang dikerjasamakan, apakah semua (pengelolaan bandara) ataukan seperti apa, kami belum tahu. Baru kajian,” kata Wahyu dikutif dari tribunlampung.co.id, melalui ponsel Minggu 2 September 2019. Kajian yang dimaksud, lanjut Wahyu, adalah dalam rangka pengambilalihan pengelolaan status bandara tersebut. Menurut Wahyu, meski nantinya sudah dilakukan pengkajian oleh Kemenhub dan AP II, belum tentu pula pengelolaan bandara serta
Klik : https://www.medinaslampungnews.co.id/
merta berpindah ke AP II. “Intinya kami juga masih menunggu arahan dari Kemenhub,” kata
Wahyu. BACA|status| KE HAL7