SENIN
HARIAN
2 OKTOBER 2017
Follow Us: @Medinas_Lampung
Like Facebook: Medinas Lampung
Profesional, Aktual, Ragam dan Berimbang
Rubrik POTRET
Rp 4.000,-
Per Eksemplar (Rp 85.000/Bulan+ Ongkos Kirim)
Email: redaksimedinaslampung@gmail.com
Sudah Terverifikasi Administrasi klik (http://dewanpers.or.id/perusahaan)
Irjen. Pol. DR. Drs. H. Ike Edwin, SH., MH., MSi Staf Ahli Sospol Kapolri
Pilkada 2018, Pilih Pemimpin Terbaik Hadirnya Calon calon Gubernur dan Bupati sebagai calon pemimpin di provinsi lampung dan beberapa kabupaten kota tentu saja memberi banyak alternatif pilihan terbaik bagi masyarakat provinsi lampung. Tapi disisi lain, ada juga sebagian hasbulloh zs masyarakat yang justru bingung ketika dihadapkan pada banyak pilihan, apalagi jika mereka belum mengenal sosok cagub cawagub, cabup dan cawabup yang akan mereka pilih. Takutnya, pemilih akan menentukan pilihan dari tebal tipisnya amplop. Inilah yang seyogyanya dihindari. Sudah seharusnya para calon meniadakan politik uang ditengah masyarakat jika benar-benar ingin menjadi pemimpin yang jujur dan amanah. Dan begitupun masyarakat, tidak serta merta terbujuk dengan uang yang tidak seberapa atau langsung percaya dengan deretan
@Lelang Paket Pembangunan RS Abdul Muluk TA. 2017
BACA|pilkada|KE HAL7
Seleb
Denada
Merasa Tak Pantas
Sejak awal kariernya, Denada terkenal sebagai seorang rapper dengan penampilan nyentrik. Namun setelah mengeluarkan beberapa single dan album dangdut, ibu satu anak itu disebut-
BACA |merasa| KE HAL7
Ditujukan Kepada Seluruh Instansi Pemerintah, Swasta, Relasi dan Pelanggan Harian Medinas Lampung Sejak terhitung hari ini, SENIN 14 AGUSTUS 2017 bahwa :
BANDARLAMPUNG : (ML) - Dua perusahaan pemenang tender proyek pembangunan Gedung Perawatan Anak senilai Rp25 miliar, dan Gedung Rawat Jalan senilai Rp31,8 miliar di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) Provinsi Lampung, ternyata bukan perusahaan yang memiliki sub bidang bangunan gedung dengan kode BG 008 untuk jasa pelayanan konstruksi bangunan kesehatan (rumah sakit). Selain itu, kedua perusahaan pemenang tender tersebut yakni PT Manggala Wira Utama dan PT Ratu Citra Bahari, juga ditengarai tidak teregistrasi sesuai aturan Lembaga Pengembangan Jasa Kon-
struksi (LPJK). “Persoalan ini harus segera diusut. Kami minta aparat penegak hukum segera menyelidiki,” tegas Kuasa Hukum PT Genta Bangun Nusantara, Satria Muda Sepulau Raya. “Ya, kedua perusahaan ini ibarat kembar siam. Selalu bersama dalam mengikuti lelang. Kedua perusahaan ini sama berada di Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan. Hanya beda desa saja. PT Ratu Citra Bahari di Desa Banyumas dan PT Manggala Wira Utama di Desa Sinar Pasmah,” jelas Satria.
BACA|tangkap|KE HAL7
@DPP LSM TEMPEK Desak Polres dan Kejari
TANGGAMUS : (ML) - DPP LSM Team Monitoring Penyimpangan dan Korupsi Provinsi Lampung. Ketua Umum Mailudin.mendesak Polres Tanggamus dan Kejaksaan negri (Kejari) tanggamus, menyelidiki dugaan SPJ Fiktip, dugaan pemotongan tunjangan aparatur pekon hingga ratusan juta rupiah, jelas tidak dibenarkan. Karena itu dana rakyat, bukan dana milik kepala pekon atau muspika setempat. yang namannya pemotongan dana negara, jelas tindak pidana korupsi,” Menurut Mailudin, tidak boleh ada pemotongan dana Bentuk apapun baik dana desa maupun tunjangan aparatur pekon karena sudah jelas Peraturan Bupati No 10 tahun2016 Tentang Besaran penghasi-
Edy Fernandi Gencar Terhadap PAKDE
lan tetap dan tunjangan pemerintah Pekon BHP dan Perangkat Pekon Sesuai peraturan Bupati No.10 tahun 2016 Tentang besaran penghasilan tetap dan tunjangan pemerintah Pekon BHP dan Perangkat Pekon. Tentang-besaran-penghasilan-tetap-dan-tunjangan-pemerintah-Pekon - BHP dan Perangkat Pekon pertangungjawaban yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Kita berharap warga melawan siapa pun yang mencoba memotong dana desa atau tunjangan aparatur pekon dengan modus apa pun, karena itu kejahatan,” tegas mailudin.
LAMPUNG SELATAN : (ML) - Dinas Catatan Sipil (Capil) Kabupaten Lampung Selatan tingkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan Desa (PAKDE). Kadis Capil Edy Fernandi mengatakan, kegiatan pelayanan PAKDE tersebut sudah berjalan di 14 Kecamatan yakni Kalianda, Rajabasa, Penengahan, Bakauheni, Katibung, Way Sulan, Way Panji, Sidomulyo, Candipuro, Katibung, Tanjung Bintang, Merbau Mataram, Natar, Jati Agung dan ada 47 Desa. “Kunjungan kita suda di 14 Kecamatan dan desa nya ada 47 desa,” Ujar Edy Ferninandi diruangan kerjanya Kamis, (28/9).
BACA|proses|KE HAL7
BACA|edy|KE HAL7
@Indomaret Yosomulyo Bisa Operasional
Kabulkan Tuntutan Warga
Nama : ANWAR SANUSI Jabatan : Kabiro. Lamsel
METRO : (ML) - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Metro Edy Pakar, angkat bicara tentang adanya penolakan dari warga Yosomulyo terkait pembangunan indomaret baru di Jl Hasanudin Metro Pusat. “Dinas Perizinan ini sifatnya administrasi saja dan setelah sudah ada persetujuan dari lurah serta camat berkasnya akan kembali lagi ke dinas PTSP lalu baru dapat di proses surat izin bangunannya,” ujarnya saat dikonfirmasi awak media yang
Telah Diberhentikan dan Tidak lagi bekerja di Harian Medinas Lampung Segala bentuk tindakan maupun perbuatan yang dilakukan bersangkutan dengan mengatasnamakan, Harian Medinas Lampung Bukan Menjadi Tanggung Jawab Kami, terlebih Melanggar dan Melawan hukum. Keputusan ini berlaku dan bersifat mengikat. Kepada Seluruh Instansi Pemerintah, Swasta, Relasi dan Pelanggan Harian Medinas Lampung kami mohon maaf dan maklum adanya. Dikeluarkan di : Bandar Lampung Pada Tanggal : 14 AGUSTUS 2016 Hormat Kami, NARA S KARTADILAGA Pimpinan Umum/Redaksi
Diberitahukan kepada rekan-rekan kerabat kerja Harian Medinas Lampung SeProvinsi Lampung bahwa pada : Hari/Tanggal Waktu Tempat Acara
: Sabtu, 7 Oktober 2017 : 10.00 WIB / S.d Selesai : Kantor Redaksi : Rapat Pemantapan
Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan dan untuk diindahkan. Kehadiran rekan-rekan kerabat kerja Harian Medinas Lampung SeProvinsi sangat kami harapakan dan mohon maklum adanya. Atas Perhatiannya diucapkan terima kasih. Hormat Kami, Nara S Kartadilaga Pimpinan Umum/Redaksi
tergabung dalam AWPI Kota Metro, diruang kerjanya, Jumat (29/09/2017). “Ketika sudah ada surat rekomendasi dari dinas PU, baru kita dapat terbitkan IMB nya dari sini. Nah, itu kesalahannya, ketika izin nya belum keluar tapi sudah mulai membangun,” imbuhnya. Dikatakannya, Dengan adanya surat pengaduan itu, pihaknya melalui bidang perizinan bersama lurah dan babinsa akan kroscek lapangan.
@“Korupsi Berjamaah” Rp2.972.710.000 Dishub Tuba Barat TA.2015
Pospera KPK-Kan Pejabat KPA TULANGBAWANG BARAT : (ML) - Mangkraknya Bangunan Gedung Laboratorium Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) serta 3 Item dari Bangunan Diduga fiktif, oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) Pimpinan Pospera setempat, mendesak kepada Ketua DPRD dan Kejaksaan setempat panggil paksa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dishub setempat, jika berbelit-belit dan mangkir. Laporan Pospera NO: 007/A/DPC-POSPERA/ Tubaba/VII/2017, Tentang laporan dan permohonan Kepada DPRD Tubaba Untuk dapat ber-
tindak tegas. Melakukan Evaluasi beragam Program Kegiatan Dinas Perhubunngan Kabupaten setempat tahu 2015 lalu. ?Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Pospera Tubaba Dedi Priyono.SH ?didampingi oleh Sekretaris Edi Irawan.SH, serta Tim kerja ” DPRD berhak meminta pejabat pemerintah Daerah untuk memberikan keterangan secara kongkrit terkait pembangunannya, jika permintaan DPRD Tubaba tidak dipatuhi, maka dapat dilakukan panggilan paksa.
BACA|pospera|KE HAL7
Klik : https://www.medinaslampung.com/
BACA|kabulkan|KE HAL7