HARIAN
SENIN 10 APRIL 2017
Follow Us: @Medinas_Lampung
Profesional, Aktual, Ragam dan Berimbang
Like Facebook: Medinas Lampung
Rp 4.000,-
Per Eksemplar (Rp 85.000/Bulan+ Ongkos Kirim)
Email: medinas_lampung@yahoo.com
Sudah Terverifikasi Administrasi klik (http://dewanpers.or.id/perusahaan)
Irjen. Pol. DR. Drs. H. Ike Edwin, SH., MH., MSi Staf Ahli Sospol Kapolri
n Digilir Dua Pemuda
Anak Dibawah Umur, Hamil 5 Bulan
PRINGSEWU: (ML) -- Kasus kekerasan terhadap anak bawah umur kembali terjadi di kabupaten Pringsewu. Korban kali ini, salah seorang pelajar yang kini masih duduk yang di bangku kelas 2 SMP di pringsewu, anggap saja nama samarannya Bunga (16) yang saat ini diketahui sedang hamil lima bulan.
BACA|anak|KE HAL7
Heri Iswahyudi, mantan Kadisdikbud Kab.Pringsewu Masa Jabatan 2015 s.d 2016 (atas), Eko Kusmiran, mantan Kabid Dikdas (Disdikbudpar) Kabupaten Pringsewu.
Penyelewengan ADD TA 2015
Lamteng Jadi Acuan KPK-RI
(ISTIMEWA)
n ”Mega Korupsi” Disdikbud Pringsewu TA.2015 s.d 2016
BACA |taring| KE HAL7
LAMPUNG TENGAH: (ML) -- Penyelewengan Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2015 yang dilakukan oleh Kepala Kampung (Kakam) Sendang Mulyo, Kecamatan Sendang Agung, Lampung Tengah (Lamteng), merupakan kasus korupsi Dana Desa pertama di Indonesia yang telah masuk ke pengadilan, dan akan menjadi acuan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) dalam menyelidik korupsi Dana Desa tahun 2017. “Tahun ini masing-masing desa di
Lamteng akan mengelola ADD sebesar Rp.1 Miliar lebih, dan pengguna anggarannya langsung di bawah pengawasan KPK RI,”ujar salah satu anggota KPK RI yang enggan identitasnya dipublikasikan saat meliput dan merekam persidangan kasus tersebut di Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Sabtu (8/4/2017). Dalam sidang kasus korupsi ADD tahun 2015 yang dipimpin Hakim Syamsudin SH dan Panitera Pengganti Zainuddin SH, serta Jaksa Penuntut Umum (JPU) Median Suwardi SH, memutuskan tersangka Widodo dituntut hukuman 2 tahun penjara, dan mengembalikan kerugian uang negara sebesar Rp.109 Juta serta denda Rp. 50 Juta.
BACA|lamteng|KE HAL7
Empat Tahun Potensi PAD Bocor
DPRD Minta BPLHD Tindak Tegas PT. SMP PRINGSEWU : (ML) - Penuntasan skandal “Mega Korupsi” era kepemimpinan Heri Iswahyudi selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (juga Kuasa Pengguna Anggaran,red) Kabupaten Pringsewu, baik melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun APBD kabupaten setempat TA.2015 s.d 2016, langkah kejaksaan Negri Kota agung Cabang pringsewu kacabjari Pringsewu diam diam sudah mulai menuntaskan persoalan Mega korupsi. Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan (TA.2015 s.d 2016). Pasalnya, menurut keterangan Rolando Kacabjari pringsewu Minggu (9/4) pihak kejaksaan sudah memanggil saksi saksi termasuk para kepala sekolah selaku penerima dana Bos dan penerima dana DAK, “Hal ini kami lakukann untuk menunjukkan keseriusan kepada publik bahwa pihak kejaksaan tidak main main kalau menangani Koruptor atau Korupsi, Kata Rolando Minggu.
n PNS Menjadi Pengurus Parpol
KPKAD Minta Polres dan Kajari Tanggamus Proses Hukum TANGGAMUS : (ML) -- Terkait aksi Demo Konsorsium Aktivis Tanggamus Rabu lalu, Mengundang Pernyataan dan Pertanyaan dari beberapa aktivis, Ormas, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sejumlah pihak Pengamat Hukum. Diantaranya komisioner Komite Pemantau Kebijakan Anggaran Daerah (KPKAD) Ansyori SH MH. Dari hasil aksi demo Konsorsium Aktivis Tanggamus, Ansyori SH MH meminta pihak kepolisian resor Tanggamus dan kejaksaan Negri Kota agung, menindak lanjuti tuntutan, sekaligus Proses hukum terkait
Seleb
Jenita Janet
Tinggalkan Pekerjaan di Bank Jenita Janet pedangdut yang dikenal rambut palsunya, ternyata pernah bekerja di sebuah bank di Bandung. Pekerjaan tersebut ditinggalkan demi mengejar kariernya sebagai seorang penyanyi di Ibukota. “Aku dulu itu jadi resepsionis di sebuah Bank di Bandung,” jelasnya saat menjadi bintang tamu acara Live Streaming, Dear Haters, baru-baru ini. Jenita Janet mengaku bakat menyanyi yang dimilikinya turun dari ibunya. Pasalnya, sang ibu juga sempat berprofesi sebagai penyanyi dangdut.
BACA|tinggalkan|KE HAL7
TUBABA: (ML) -- DPRD Kabupaten tulang bawangbarat (Tubaba), memintak kepada aparat hukum untuk bisa tanggap atas indikasi prusahaan PT Satya Mandala Pratama (SMP) sudah empat tahun tidak mengantongi perizinan oprasional serta Limbah UKL, UPL, dan Amdal dari tahun 2014 hingga 2017 untuk mendapatkan tindakan tegas dari dinas lingkungan hidup daerah (LHD) dan pemerintah Tubaba, hal ini dikatakan Wakil Ketua Satu DPRD Tubaba yantoni Jumat (7/4). Yantoni mengatakan, kejahatan ini sudah luar biasa, bayangkan saja sudah empat tahun
GRPK Meminta Kejari Cekal Muhibattuloh
BACA|kpkad|KE HAL7
DPRD Ancam Bertindak Tegas
RS Asy-Syifa Harus Bertanggung Jawab
BACA|RS| KE HAL7
Klik : https://www.medinaslampung.com/
BACA|dprd|KE HAL7
Indikasi “Korupsi” Dinas BM Lamteng TA.2015/2016
tuntutan aksi demo, Konsorsium Aktivis Tanggamus, jangan sampai KPK lagi yang menangani kasus ini, seperti suaminya. Seperti pemberitaan sebelumnya, Hj Dewi Handajani, SE.MM panggilan untuk mantan Ketua TP PKK Kabupaten Tanggamus juga istri Bambang Kurniawan, Mantan Bupati Tanggamus digugat puluhan mahasiswa yang menamakan diri, Konsorsium Aktivis ....
TUBABA: (ML) --Nenek rogayyah jadi korban mal-praktek rumah sakit Asy-syifa dan pelanggaran kode etik keprofesian Dokter Harapan nenek rogayyah (85) warga panaragan kecamatan tulang bawang tengah kabupaten tulang bawangbarat Lampung untuk bisa berobat ke rumahnya sakit dibandung sirna,”Dikarnakan keterbatasan biaya untuk berobat”. Nenek rogayyah diduga menjadi korban mal-peraktek dan pelanggaran kode etik keprofesian Dokter saat menjalani operasi katarak pada kedua bola matanya. “Pasca menjalani operasi katarak pada kedua bola matanya di rumah sakit asy-syifa dikelurahan daya murni kecamatan tumijajar Kondisi pasien kini justru mengalami kebuta secara permanen namun sangat dis-
pemerintah Tubaba hanya berdiam diri membiarkan perusahaan tersebut, “Pihak perusahaan menjarah kekayaan masyarakat Tubaba sejak empat tahun lalu,” katanya. Sementara mereka membeli singkong milik petani semena-mena mereka membuat harga,” tidak memperdulikan keadaan masyarakat Saya tegaskan,”Dinas lingkungan hidup jangan main-main,” ujar yantoni kepada medinas lampung diruang kerjanya jumat (7/4) kemarin.
Mantan Kadis BM Lamteng, Muhibattulloh. (ISTIMEWA)
LAMPUNG TENGAH : (ML) - Terkait adannya dugaan korupsi pada dinas bina marga lampung tengah tahun anggaran 2015/2016 lalu Aliansi Gerakan Radikal Pemberantans Korupsi (GRPK) Meminta Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengah Nina Kartini melakukan puldata dan pulbuket terkait kasus tersebut, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah Periode 2015/2016 yang diduga telah merugikan negara mliaran rupiah. Aliansi GRPK pimpinan Arifudin dan Lembaga Palapa Sakti Nusantara Pemersatu Bangsa (LPSN-PB) Provinsi Lampung pimpinan Husin Muhktar merupakan lembaga yang konsen supaya Muhibattuloh bertanggungjawab atas dugaan kerugian negara miliaran rupiah selama kepemimpinannya di BM Lampung Tengah. “Kami akan berikan data dan info, jika Kejari Lampung Tengah membutuhkannya, syaratnya Muhabatulloh selaku Kadis BM; Irham Kabid OPerasional; irsal Kabid pemeliharaan; taufik kabid jalan kota dan sumaryo kabid pembangunan, mereka harus dipanggil, diperiksa dan terakhir, jebloiskan ke penjara,”ujar Arifudin, Rabu (5/4). Ia membeberkan modus KKN Muhibattuloh CS,Tahun anggaran 2015, SKPD PU Kabupaten Lampung Tengah telah melaksanakan anggaran pembangunan, untuk Belanja Pegawai Rp 983.517.000,00; Belanja Barang dan Jasa Rp38.113.954.300,00 dan Belanja Modal Rp 225.762.528.700,00.
BACA|grpk|KE HAL7