kamis
12 APRIL 2018
Rp 4.000,-
Sudah Terverifikasi Administrasi klik (http://dewanpers.or.id/perusahaan)
e-mail : redaksimedinaslampung@gmail.com
Per Eksemplar (Rp 85.000/Bulan+ Ongkos Kirim)
Ridho Pukau Empat Panelis Calon Gubernur petahana Muhammad Ridho Ficardo dalam acara “Kupas Kandidat” di Stasiun TVRI (Televisi Republik Indonesia) Nasional, Selasa (10/04) malam. (Foto : Ist)
JAKARTA (MDs)--Tampil sebagai bintang tamu dalam acara “Kupas Kandidat” di Stasiun TVRI (Televisi Republik Indonesia) Nasional, Selasa (10/04) malam, calon Gubernur Lampung M Ridho Ficardo, mendapatkan banyak apresiasi dari empat panelis yang hadir guna mengupas program kerja dari sang petahana demi mewujudkan Lampung Maju dan Sejahtera serta Berdaya Saing. Pakar Politik dari LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), R. Siti Zuhro, mengungkapkan, untuk menunjang Indeks Demokrasi Indonesai (IDI) di wilayah Lampung pada khususnya. Provinsi yang menjadi pintu gerbang Sumatera ini, bisa menjaga hingga meningkatkan kualitas demokrasinya. Seperti, hak politik warga, kebebasan sipil, hingga lembaga demokrasi di daerah. “Dengan adanya pemilihan kepala daerah secara langsung dari masyarakat, artinya ada dampak postif yang dirasakan langsung oleh masyarakat itu sendiri dalam memilih pemimpin,” kata Siti Zuhro. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Pengamat Kebijakan Publik, Sirojudin Abbas. Dirinya mengatakan,kendati BACA indeks kemiskinan |ridho| yang masih cukup tinggi di Provinsi LamKE HAL7
pung. Namun, ada progres perbaikan cukup lumayan, dari angka sekira 14 persen, turun menjadi 13,04 persen. “Artinya ada kinerja positif yang dirasakan dalam kurun waktu 3 tahun kepemimpinan M Ridho Ficardo-Bachtiar Basri,” ungkap Sirojudin Abbas. Lanjut dia, pada angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), juga telihat ada perbaikan, dari angka 66,42 persen naik ke 67,65 persen. “Meskipun dua indeks ini masih dibawah rata-rata nasional, tapi ada kemajuan yang cukup positif,” tukas Sirojudin. Selain itu, Sirojudin juga menyoroti, model koordinasi antara calon gubernur dan wakil gubernur. Pasalnya, sangat jarang untuk periode selanjutnya kembali maju dengan wakil yang sama. Hal ini juga menjadi nilai postif dalam memajukan dan menjaga program kerja kedepan. Selain mendapatkan apresiasi dalam progres pembangunan, calon gubernur Nomor Urut 1 ini juga diminta untuk memperbaiki
Awal Kepemimpinan Ridho-Bachtiar
Banyak Kejar Ketertinggalan SDM dan SDA Ketua Pokmas Prona Diduga Menghilang TANGGAMUS (MDs)—Indikasi pungutan liar (Pungli) dalam pembuatan sertifikat gratis atau program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) Prona yang dikeluhkan warga Pekon Sidodadi, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus berpotensi semakin runyam. Belum adanya tindakan dalam penanganan dugaan pungli, situasinya makin tidak jelas dikarenakan adanya informasi Ketua Pondok Kerja Masyarakat (Pokmas) pekon setempat diduga melarikan diri. Hal ini diketahui setelah koran ini mencoba mengkonfirmasi Ketua Pokmas Pekon Sidodadi, namun saat tiba di pekon itu, ada warga yang menginformasikan yang bersangkutan sudah tidak ada di pekon tersebut.
JAKARTA (MDs)--Calon (petahana) Gubernur Lampung M Ridho Ficardo, memapaparkan program strategisnya dalam acara Kupas Kandidat, yang disiarkan secara langsung oleh Stasiun TVRI Nasional, di Jakarta, Selasa (10/04) malam. Dalam penyampaiannya, calon gubernur Nomor Urut 1 ini menjelaskan, program kerja 2014-2019 yang baru berjalan 3 tahun kepemimpinannya bersama Bachtiar Basri, dikatakan Ridho, banyak mengejar ketertinggalan dalam progres pembangunan, baik sumber daya manusianya hingga sumber daya alam
Tanda tangannya harus dari hati yang paling dalam, memang ingin berubah, memperbaiki tata kelola dan akuntabilitas. Agar sesuatunya berjalan dengan lebih baik.
Krisdayanti
Keluarkan Kocek Rp68 Juta
BACA|kocek| KE HAL7
alisasi, hingga sektor kepariwisataan. “Untuk ketahanan pangan, Allhamdulilah, Lampung saat ini peringkat ke-4 surplus beras nasional. Dalam sektor industrialisasi, Kami terus berupaya agar hasil petani yang keluar dalam bentuk mentah, bisa memberikan nilai tambah. Bahkan, sawah tadah hujan yang 1 kali panen, setelah kita perbaiki irigasinya,hingga pemberian bantuan ratusan sumur bor, hasilnya membaik bisa panen 2 atau 3 kali. Tentunya ada kenaikan pendapatan 100 persen,” papar Ridho.
“Bereskan sektor pertanian, gerakan industri, dan pariwisata. Salah satu menekan angka kemiskinan termasuk keamanan,” timpalnya lagi. Selain daripada itu, Ridho juga mengkawatirkan akan situasi pemerintahan hari ini, dimana kepala daerah semestinya nyata, sementara hakikat pembangunan manusia seutuhnya justru tidak terlihat. Dalam hal ini yang paling fundamental adalah masalah pendidikan dan kesehatan.
BACA|kejar|KE HAL7
Mendagri dan Ketua KPK Minta Pemda Berantas Korupsi
BACA|pokmas|KE HAL7
Krisdayanti merayakan ulang tahun ke-7 pernikahannya dengan Raul Lemos pada 20 Maret 2018 lalu. Sebagai hadiah dari sang suami, ia diperbolehkan untuk melakukan operasi Lasik untuk menormalkan lagi matanya yang mengalami rabun jauh. Tapi untuk bisa melakukan hal tersebut, Krisdayanti harus merogoh kocek tak sedikit. “Biasanya itu 6.500 dollar Singapura. M e m a n g setengah harga
itu sendiri. “Diawal tahun 2014 kami (RidhoBachtiar) harus lebih dahulu mengetahui keluhan masyarakat Lampung. Mereka memilih kami karena apa, dan yang paling atas muncul dalam 3 kali survei adalah permasalahan infrastruktur,” ungkap Ridho, dihadapan panelis Kupas Kandidat. Kata Ridho, hampir 50 persen belanja daerah digunakan untuk infrastruktur wilayah Lampung. Tentunya ini bukan tujuan, tapi ada arah yang disusun untuk menuju percepatan pembangunan. Seperti untuk ketahanan pangan, industri-
Nepotisme (KKN). “Beberapa bidang yang menjadi perhatian KPK meliputi perbaikan sistem tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, pengelolaan pelaporan harta kekayaan pejabat publik, pengelolaan pelaporan gratifikasi, penanaman nilai-nilai antikorupsi melalui pendidikan dan kampanye serta melaku-
jasa, pelayanan terpadu satu pintu, penguatan inspektorat daerah, pengawalan dana tata kelola sumber daya alam. Bidang lain yang disoroti adalah penguatan sistem integritas pemerintahan melalui implementasi sistem pengendalian gratifikasi dan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penye-
kan kajian dan studi untuk memonitor sistem administrasi negara dalam berbagai bidang,” paparnya. Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang menjadi sorotan dan perhatian KPK di antaranya perencanaan dan pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan
lenggara Negara. “Perbaikan pengelolaan sumber daya manusia dan penerapan tambahan penghasilan pegawai juga menjadi perhatian dalam upaya pencegahan korupsi,” ujarnya.
Ketua KPK Agus Rahardjo BANDARLAMPUNG (MDs)--Ketua KPK Agus Rahardjo mewarning seluruh bupati/walikota dan ketua DPRD se-Lampung untuk berkomitmen memberantas korupsi secara terintegrasi di daerahnya masingmasing. “Tanda tangannya harus dari hati yang paling dalam, memang ingin berubah, memperbaiki tata kelola dan akuntabilitas. Agar sesuatunya berjalan dengan lebih baik,” katanya saat acara Rapat Koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Provinsi Lampung di lingkungan pemerintah daerah seLampung di Balai Keratun Komplek Kantor Gubernur Lampung, Rabu (11/4/2018).
Penandatanganan komitmen bersama program pemberantasan korupsi terintegrasi dilakukan seluruh bupati/walikota dan ketua DPRD se-Lampung. Acara itu disaksikan Mendagri Tjahjo Kumolo, Kepala BPKP, Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno, Ketua DPRD Dedi Aprizal, Kapolda Irjen Pol Suntana, dan Kajati Susilo Yustinis. Agus mengatakan acara tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya KPK untuk terus memaksimalkan program pencegahan korupsi yang membutuhkan komitmen kuat dari semua pihak. Termasuk pemerintah daerah yang harus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Klik : https://www.medinaslampungnews.co.id/
BACA|kpk|KE HAL7