KAMIS
HARIAN
5 OKTOBER 2017
Follow Us: @Medinas_Lampung
Profesional, Aktual, Ragam dan Berimbang
Rubrik POTRET
Like Facebook: Medinas Lampung
Rp 4.000,-
Per Eksemplar (Rp 85.000/Bulan+ Ongkos Kirim)
Email: redaksimedinaslampung@gmail.com
Sudah Terverifikasi Administrasi klik (http://dewanpers.or.id/perusahaan)
Irjen. Pol. DR. Drs. H. Ike Edwin, SH., MH., MSi Staf Ahli Sospol Kapolri
Proses Hukum Lambat Proses hukum selama ini memakan waktu sangat lama sekali, bertahun-tahun dan bertele-tele. Sering juga proses hukum itu menguap di tengah jalan, tak tahu di mana rimbanya. Padahal proses hukum itu sejatinya harus dibuat secepat HASBULLOH HS mungkin karena setiap pencari keadilan membutuhkan kepastian hukum dan tentunya juga keadilan. Dalam UU No 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 2 (4) dikatakan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Memperlambat atau menunda proses hukum adalah mengingkari keadilan. Proses hukum hendaknya jangan hanya ditafsirkan proses peradilan semata. Dalam konteks ini proses hukum berarti proses dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan peradilan.
BACA|PROSES|KE HAL7
Seleb
@Kasus RS Abdul Muluk Lepas TP4D Kejati
Via Vallen
Banjir Pinangan
Seperti selebritas kebanyakan, pedangdut Via Vallen kerap mengunggah foto aktivitas atau sekadar foto dirinya lewat akun Instagram pribadinya. Baru-baru ini, Via Vallen menggunggah foto yang membuat para penggemarnya semakin jatuh hati. Foto yang diunggah pada Selasa (3/10/2017) ini, memperlihatkan Via Vallen yang terlihat
BACA|banjir|KE HAL7
Ditujukan Kepada Seluruh Instansi Pemerintah, Swasta, Relasi dan Pelanggan Harian Medinas Lampung Sejak terhitung hari ini, SENIN 14 AGUSTUS 2017 bahwa :
Nama : ANWAR SANUSI Jabatan : Kabiro. Lamsel Telah Diberhentikan dan Tidak lagi bekerja di Harian Medinas Lampung Segala bentuk tindakan maupun perbuatan yang dilakukan bersangkutan dengan mengatasnamakan, Harian Medinas Lampung Bukan Menjadi Tanggung Jawab Kami, terlebih Melanggar dan Melawan hukum. Keputusan ini berlaku dan bersifat mengikat. Kepada Seluruh Instansi Pemerintah, Swasta, Relasi dan Pelanggan Harian Medinas Lampung kami mohon maaf dan maklum adanya. Dikeluarkan di : Bandar Lampung Pada Tanggal : 14 AGUSTUS 2016 Hormat Kami, NARA S KARTADILAGA Pimpinan Umum/Redaksi
BANDARLAMPUNG : (ML) - Pada tahun 2016 Pemprov Lampung melalui pihak RSUD DR. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung menyiapkan anggaran sebesar Rp. 7.800.000.000. Proyek tersebut kemudian dimenangkan dan dijalankan oleh CV. Akma Nusantara dengan nilai proyek sebesar Rp. 7.785.500.000. “Angka tersebut kami nilai tidak masuk akal dan terlalu mahal, karena sebenarnya terdapat tawaran yang lebih murah dan terjangkau seperti yang ditawarkan oleh PT. Cemerlang Jaya Raya senilai Rp. 7.176.000.000,” ungkap Jajang Nurjaman, Koordina-
tor Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), dalam rilis yang disampaikan kepada Harian Medinas beberapa waktu lalu. Jajang menjelaskan, dari data tersebut ditemukan potensi kerugian negara pada Proyek Pengadaan Biaya Bahan Makanan dan Minum untuk Pasien dan Pegawai di tahun anggaran 2016. Potensi keugian yang ditemukan CBA ini sebesar Rp. 609.500.000. “Karena Pemprov Lampung lebih memilih perusahaan dengan tawaran tertinggi,” lanjut Jajang.
BACA|kkn|KE HAL7
Dishub Tuba Barat, Menanti “Tangan“ KPK TULANGBAWANG BARAT : (ML) - Mangkraknya Bangunan Gedung Laboratorium Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) serta 3 Item dari Bangunan Diduga fiktif, oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) Pimpinan Pospera setempat, mendesak kepada Ketua DPRD dan Kejaksaan setempat panggil paksa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dishub setempat, jika berbelit-belit dan mangkir. Laporan Pospera NO: 007/A/DPC-POSPERA/
Tubaba/VII/2017, Tentang laporan dan permohonan Kepada DPRD Tubaba Untuk dapat bertindak tegas. Melakukan Evaluasi beragam Program Kegiatan Dinas Perhubunngan Kabupaten setempat tahu 2015 lalu. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Pospera Tubaba Dedi Priyono.SH didampingi oleh Sekretaris Edi Irawan.SH, serta Tim kerja.
Hari/Tanggal Waktu Tempat Acara
: Sabtu, 7 Oktober 2017 : 10.00 WIB / S.d Selesai : Kantor Redaksi : Rapat Pemantapan
Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan dan untuk diindahkan. Kehadiran rekan-rekan kerabat kerja Harian Medinas Lampung SeProvinsi sangat kami harapakan dan mohon maklum adanya. Atas Perhatiannya diucapkan terima kasih. Hormat Kami, Nara S Kartadilaga Pimpinan Umum/Redaksi
PESAWARAN : (ML) - Menanggapi tentang ada nya dugaan mark up di dinas kesehatan tahun anggarann 2016 tentang belanja langsung dan tidak langsung mencapai hampir 63 milyar. DPRD Pesawaran melalui Ketua Komisi IV Harto yang membidangi hal tersebut saat di konvirmasi via handfone mengatakan kalau memang ada penyimpangan akan segera turun bersama tim “Kalau memang ada penyimpangan dari belanja langsung maupun tidak langsung. “Kami dari komisi IV bersama tim akan segera mungkin turun yang jelas kami akan pelajari dulu DPAnya” ujarnya.
BACA|dprd|KE HAL7
Cabjari “Guyur“ Kasus Disdikbud Pringsewu
BANDARLAMPUNG : (ML) - Dugaan adanya dukungan perusahaan gula terbesar di Asia Tenggara Sugar Grup Company (SGC) untuk calon Gubernur Arinal Djunaidi akhirnya terbukti dengan beredarnya screeshoot dalam grup WhatApss tim pemenangan Arinal tentang Surat Keputusan (SK) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengenai penentapan mantan Sekdaprov itu sebagai Cagub pada Pilgub 2018 mendatang.
PRINGSEWU : (ML) - Penuntasan skandal “Mega Korupsi” era kepemimpinan Heri Iswahyudi selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (juga Kuasa Pengguna Anggaran,red) Kabupaten Pringsewu, baik melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun APBD kabupaten setempat TA.2015 s.d 2016, langkah demi langkah terus diguyur pihak kejaksaan negri cabang pringsewu, tetap kita tuntaskan janji Roland diruang kerjanya rabu (4/10) kemarin. Betapa tidak, beberapa elemen masyarakat baik dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) aktivis, Ormas menunggu kemampuan penegak hukum “, Mampukah“. Kejaksaan Negri (Kejari) Tanggamus Cabang Pringsewu Kacabjari mengungkap dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu.
BACA|pilihan|KE HAL7
BACA|Cabjari|KE HAL7
BACA|dishub|KE HAL7
@Arinal “Dibackingi Korporasi” Nyonya Lee
Pilihan PKB Tepat Ke SGC Group
@Telisik Kegiatan Insfratruktur Dinas PUPR Lamsel TA.2017 Diberitahukan kepada rekan-rekan kerabat kerja Harian Medinas Lampung SeProvinsi Lampung bahwa pada :
DPRD Segera Panggil Kadiskes Pesawaran
Plt Kadis PUPR “Boneka“ LAMPUNG SELATAN : (ML) - Dalam berbagai beleid yang pernah terbit di negeri ini, seorang pelaksana tugas di instansi pemerintahan memiliki wewenang yang terbatas. Artinya, ia tak memiliki wewenang yang sama dengan jabatan yang diembannya untuk sementara. Ada aturan-aturan yang membatasi itu. Inilah anggapan publik bahwa Plt Kadis PUPR Lamsel saat ini cuma “Boneka” kewenangan penuh anggaran ada di Hermansyah Hamidi. Dalam Undang-undang Administrasi Pemerintahan (UUAP) batasan-batasan ini diatur, meski tak begitu jelas.
“Plh atau Plt melaksanakan tugas serta menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan rutin yang menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian termaktub dalam Pasal 34 ayat 2 UU tersebut. Oleh karena tak jelas batasan wewenangnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengeluarkan Surat Kepala BKN No. K.26.30/V.20.3/99 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian pada 5 Februari 2016.
BACA|plt|KE HAL7
Klik : https://www.medinaslampung.com/