rabu
3 OKTOBER 2018
Rp 4.000,-
Sudah Terverifikasi Administrasi klik (http://dewanpers.or.id/perusahaan)
e-mail : redaksimedinaslampung@gmail.com
Per Eksemplar (Rp 85.000/Bulan+ Ongkos Kirim)
KADIS PUPR LAMPURA DINILAI MENGADA-NGADA n Hasil Rapat dengan Irjen Kemendagri Uang Proyek Bisa Dicairkan n Dedy Andrianto: Sebenarnya Tidak Ada Lagi Persoalan LAMPUNG UTARA (MDs)—Pernyataan Kepalda Dinas PUPR Lampung Utara, Syahbudin soal uang muka rekanan dan ketakutannya dipenjara ditanggapi anggota legislatif setempat. Apa yang dilontarkan Syahbudin sangat tidak berdasar dan diduga hanya akal-akalan saja. Pasalnya, bahwa hasil rapat bersama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri terkait uang muka proyek di Dinas PUPR Lampung Utara tahun 2018 sudah dapat diproses, dicairkan dan disalurkan. “Jadi soal tidak sahnya pejabat kala itu (Plt. Franstorry) hanyalah akal-akalan saja. Sebenarnya, tidak ada lagi alasan untuk persoalan itu (uang muka proyek tahun 2018), karena hasil rapat bersama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, sudah jelas memutuskan supaya memproses pencairan uang muka kerja, PHO, dan FHO kepada penyedia mempedomani ketentuan yang berlaku,” kata Anggota Komisi III DPRD Lampung Utara, Dedy Andrianto ketika ditemui di gedung DPRD Lampung Utara, disela-sela rapat kerja dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Selasa (2/10/2018). Penjelasan hasil rapat bersama itu, lanjutnya, bukan hanya tertuang dalam
Yuanita Christiani
Pusing Tujuh Keliling...?
Y
uanita Christiani mengumumkan kabar bahagia. Penantiannya selama ini akhirnya berakhir. Ia telah menemukan pria pujaan hatinya. Yuanita Christiani telah membocorkan bahwa ia akan segera menikah, meski identitas sang kekasih masih dirahasiakan. Lewat akun Instagram miliknya, Selasa (2/10/2018), Yuanita BACA Christiani |makan| mengaku KE HAL7 hubungannya dengan pria BACA |pusing| KE HAL7
PENGUMUMAN Diberitahukan kepada seluruh jajaran HARIAN MEDINAS LAMPUNG yang meliputi Redaksi, Kepala Biro dan Wartawan, akan diselenggarakannya Rapat Bulanan yang akan diadakan pada : Hari, Tanggal : Sabtu, 6 Oktober 2018 Waktu : 09.00 s.d selesai Tempat : Movie Cafe Plaza Lotus B. Lampung Dimohon kepada para Kepala Biro seluruh kabupaten dapat hadir tanpa perwakilan untuk menghadiri rapat, dan apabila ada yang tidak hadir dalam rapat Dianggap mengundurkan diri dari HARIAN MEDINAS LAMPUNG. Terimakasih atas kerjasamanya. Pimpinan Umum NARA S KARTADILAGA Pimpinan Perusahaan HASBULLAH ZS ------------------------------------------------------------------NB : Pakaian Seragam PDH Medinas Lampung
BACA |kadis| KE HAL7
ungkapan lisan pada saat rapat tapi juga disampaikan melalui notulen rapat Inspektorat Jenderal Kemendagri. Rapat bersama itu, jelas Dedi Andrianto, selain diikuti oleh anggota Dewan, rapat bersama itu juga diikuti langsung oleh Kepala Dinas PUPR Lampung Utara Syahbudin, Kabid Anggaran BPKA Gunawan, Inspektur Kabupaten Lampung Utara Man Kodri, dan Inspektur IV Itjen Kemendagri Bachtiar Sinaga, bersama Ditjen Bina Marga Keuangan Daerah Wasja, dan Inspektur pembantu Wilayah III Provinsi Lampung Fahrurrazi. “Yang memutuskan bahwa terkait uang muka proyek DAK tahap I tahun 2018 itu sudah harus diproses oleh pihak terkait
Anggota BPD Pertanyakan Pendampingan Hukum dan TP4AD LAMPUNG UTARA (MDs)--Kejaksaan Negeri Lampung Utara melaksakan Kegiatan pelayanan hukum kepada Puluhan Kepala Desa dan aparatur desa di Kecamatan Sungkai Barat, di aula Kecamatan setempat Selasa (2/10/18). Kegiatan pelayanan hukum yang difasilitasi oleh Camat Sungkai Barat, Abdurahman ini dimanfaatkan dengan baik oleh para aparatur desa dengan mempertanyakan solusi atas persoalan hukum yang kerap kali mereka hadapi di lapangan. Tampak terlihat pertanyaan dilontarkan oleh Badan Permusyawaratan Desa Kubuhitu Zainal Utad, ia mempertanyakan mengenai seputar kegiatan pendampingan hukum dan Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dari Kejaksaan Negeri Lampung Utara, dimulai dari besaran anggaran, pola kerja kegiatan pendampingan hukum dan TP4D hingga ?potensi terjadinya saling tumpang tindih tugas antara pihak kejaksaan dengan pihak lainnya. “Apakah kegiatan pendampingan hukum dan TP4D ini bisa dimasukan ke dalam anggaran desa. Lalu, apakah kalau kami ikut pendampingan dan TP4D tidak akan mematahkan peranan badan - badan lainnya,” paparnya. Di akhir pertanyaannya, Zainal juga tak ketinggalan meminta solusi terbaik untuk mengatasi oknum - oknum yang kurang ber-
tanggung jawab yang sering kali membuat mereka tidak nyaman dalam bekerja. “Bagaimana caranya kami menghadapi oknum - oknum itu di lapangan karena mereka sering membuat mereka tidak nyaman dalam bekerja,”ujarnya. Menanggapi pertanyaan - pertanyaan tersebut, M. Reza Kurniawan menjelaskan bahwa sejatinya kegiatan pendampingan hukum dan TP4D sama sekali tidak dikenakan biaya alias gratis. Kendati demikian, ia tak melarang? kepada aparatur desa mengalokasikan anggaran pendampingan hukum dan TP4D bagi mereka yang menginginkannya sepanjang sesuai dengan aturan yang ada. BACA|tp4ad| KE HAL7
Berdedikasi dan Loyalitas Tinggi
Dahlan Sarbu Dapat Penghargaan Kenaikan Pangkat Ipda dari Kapolri TANGGAMUS (MDs)—Dedikasi dan loyalitas tinggi serta tanpa cacat terhadap institusi Polri, membuat Ajudan Inspektur Dua (Aipda) Dahlan Sarbu mendapatkan penghargaan dari Kapolri jendertal Tito Kurniawan. Anggota Polres Tanggamus ini mendapat kenaikan pangkat menjadi Inspektur Dua (Ipda) yang diserahkan langsung oleh Kapolres Tanggamus AKBP I Made Rasma, SIK. M.Si., dalam upacara yang digelar di Lapangan Mapolres Tanggamus, Senin (01/10) pagi. Pangkat penghargaan Ipda, ber-
dasarkan Keputusan Kapolri Nomor : Kep/825/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018, bahwa Aiptu Dahlan dinaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Ipda, TMT 1 Oktober 2018. Kapolres Tanggamus AKBP I Made Rasma mengatakan, kanaikan pangkat tersebut merupakan penghargaan tersebut dari pimpinan, diberikan kepada anggota Polri menjelang pensiun yang memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi tanpa cacat secara terus menerus kepada institusi Polri. BACA|dahlan| KE HAL7
Klik : https://www.medinaslampungnews.co.id/
9 Nama Berebut Jabatan Sekprov Lampung BANDARLAMPUNG (MDs)--Sembilan pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dipastikan mendaftarkan diri sebagai calon peserta lelang jabatan Sekretaris Provinsi Lampung. Meski demikian, kesembilan pejabat tersebut masih harus menunggu seleksi berkas oleh panitia seleksi. Plt Kepala BKD Lampung Rusli Syofuan mengatakan, kesembilan pejabat eselon II tersebut adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung Fahrizal Darminto, Asisten Bidang Administrasi Umum Setprov Lampung Hamartoni Ahadis, Sekretaris DPRD Lampung Kherlani. “Kemudian Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Lampung Yuda Setiawan, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Lampung Dewi Budi Utami, Inspektur Syaiful Dermawan, Kepala DPMPST Lampung Intizam, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Satria Alam dan Kepala Biro Humas dan Protokol Bayana,” kata Rusli di ruang kerjanya, Senin 1 Oktober 2018 malam. Rusli menjelaskan, usai mendaftarkan diri, kesembilan pejabat tersebut masih harus menunggu seleksi berkas untuk kemudian mengikuti tes assessment di Universitas Lampung. “Tim asesor dari Unila. Nanti setelah hasil tes ada, akan mengerucut tiga nama. Tiga nama tersebut nanti akan dikirimkan ke tim seleksi di Kemendagri melalui surat gubernur. Setelah dari Kemendagri, baru masuk ke sekretaris kabinet yang merupakan tim penilai akhir,” jelas Rusli. (N/R3)