RABU
25 juli 2018
Rp 4.000,-
Sudah Terverifikasi Administrasi klik (http://dewanpers.or.id/perusahaan)
e-mail : redaksimedinaslampung@gmail.com
Per Eksemplar (Rp 85.000/Bulan+ Ongkos Kirim)
Divonis 3 Tahun, Hak Politik Mustafa Dicabut JAKARTA (MDs) - Bupati Lampung Tengah (Lamteny) nonaktif, Dr. H. Mustafa divonis tiga tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (23/7) malam. Majelis hakim tindak pidana korupsi (tipikor) bukan saja menghukum Mustafa tiga tahun penjara. Namun, hak politiknya pun dicabut selama dua tahun. ”Dengan begitu, terdakwa tidak mendapatkan hak untuk dipilih atau memilih selama dua tahun ke depan terhitung setelah selesai menjalani hukuman,” kata Ketua Majelis Hakim Tipikor, Ni Made Sudani, di Pengadilan Tipikor. Mustafa menerima vonis kasus perkara ini dan tidak mengajukan banding atas vonis tiga tahun penjara yang diterimanya. Sedangkan jaksa KPK mengaku sedang mempertimbangkan untuk banding. Mustafa divonis tiga tahun penjara dan denda Rp100 juta serta subsider tiga bulan penjara. Dia terbukti memberikan suap Rp9,6 miliar kepada ok-
num anggota DPRD Lamteng “Mengadili menyatakan terdakwa Mustafa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut menjatuhkan pidana karenanya selama tiga tahun dan denda Rp 100 juta dengan ketentuan bila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama tiga bulan,” ujar Ni Made Sudani saat membacakan amar putusan. Dalam pertimbangan, hakim menilai perbuatan Mustafa tidak ?mendukung perbuatan pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Hal yang meringankan, terdakwa berlaku sopan, belum pernah dihukum, masih punya tanggungan keluarga, menyesal dan mengakui perbuatannya. Dalam amar putusan, ?Mustafa terbukti menyuap anggota DPRD Lampung Tengah (Lamteng) sejumlah Rp 9,6 miliar. Penyuapan dilakukan bersama dengan Kepala Dinas Bina Marga Lamteng, Taufik Rahman.
BACA|divonis|KE HAL7
Diduga Sarat Penyimpangan
Inspektorat Periksa Bansos PCNU Tubaba Tulangbawang Barat (MDs)- Dugaan penggelapan dana Bantuan Sosial (Bansos) dari Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) yang dikucurkan ke Pengurus Cabang Nahdatul Ulama (PCNU) Kabupaten Tubaba sejak 2009-2018. Inspektorat menunggu data Realisasi anggaran Bansos PCNU dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kabupaten setempat. Dengan adanya temuan penyimpangan tersebut, Inspektorat Tubaba
telah melakukan pemanggilan terhadap BPKAD pada Jum’at lalu sebagai up-
aya pengecekan dan pemeriksaan atas realisasi dan pertanggungjawaban dana Bansos PCNU Tubaba yang diduga sarat dengan penyelewengan anggaran. Menurut Kepala Inspektorat Tubaba, Bustam Efendi didampingi Inspektur Pembantu (Irban) 1 Erawan mengatakan bahwa Jum’at pekan lalu, pihaknya telah melakukan pemanggilan terhadap BPKAD untuk meny-
erahkan seluruh data Bansos PCNU yang diberikan oleh Pemkab Tubaba. ”Senin kemarin BPKAD sudah menyerahkan dua berkas Bansos PCNU tahun 2015 dan 2018, sementara data Bansos lainnya masih kita tunggu dari BPKAD sebab pihak BPKAD data tersebut telah tersimpan dalam gudang,” ujar Erawan saat ditemui kru Medinas Lampung, Selasa (24/7) diruang ker-
janya. Diterangkan lebih lanjut olehnya bahwa nantinya setelah dilakukan pemeriksaan seluruh data yang diberikan oleh BPKAD dan manakala ditemukan adanya dugaan penyimpangan atas Bansos tersebut, Inspektorat akan rekomendasikan ditindak dan diperiksa penegak hukum.
BACA|bansos|KE HAL7
DPRD Tulang Bawang Barat Soroti Dugaan Penyimpangan Izin BTS TULANGBAWANG BARAT (MDs) - Menyikapi dugaan 59 bangunan Tower Base Transceiver Station (BTS) terindikasi beraroma menjadi lahan empuk oknum yang tak bertanggungjawab. Oknum pelaku akan dibawa ke jalur hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena telah merugikan negara dengan cara merauk
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulangbawang Barat, hingga mencapai miliaran rupiah. Hal ini diungkapkan, Busroni.,SH, Ketua DPRD Kabupaten Tulangbawang Barat, dijelaskannya pasca ketidakjelasan dokumen perizinan atas bangunan sejumlah 59 dari 77 Tower BTS SeKabupaten setempat selama ini, yang diduga telah dilegalkan oleh sejumlah
Natasha Wilona
Pamer Kemesraan...?
oknum terkait untuk memperkaya diri pribadi. Menanggapi itu Ketua DPRD Tubaba Busroni.,SH didampingi Ketua Komisi C Paisol.,SH mengatakan jika terbukti adanya indikasi atas berdirinya tower tersebut tanpa dilengkapi dokumen yang sah juga resmi dari dinas terkait, itu patut dicurigai kuat dugaan ada penyalahgunaan kewenan-
gan jabatan oleh instansi terkait, berarti dinas tersebut sudah main belakang “Kita minta jika terbukti bangunan Tower yang tidak berizin namun tetap berdiri atas rekomendasi dari oknum pejabat tersebut, maka kami minta kepada pihak penegak hukum Polres Tulangbawang dapat mengusut sampai tuntas dugaan tersebut,” ungkap
BACA |pamer| KE HAL7
BACA|dprd| KE HAL7
Genset Satpol-PP Dikembalikan Pencuri PRINGSEWU (MDs) - Viral di media Cetak dan Online hilangnya Genset Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) membuat pelaku ketakutan bahkan telah dikembalikan oknum pelaku secara tersembunyi. Diam-diam pada tengah malam yang diletakkan didepan rumah seorang anggota Pol-PP, rumah anggota tersebut letaknya dibelakang kantor Satpol PP setempat, Sabtu (20/7) dini hari. Anehnya oknum Pelaku tersebut ketika mengembalikan Genset mengirim pesan singkat melalui SMS tertuju Indra Heriyadi sekretaris Pol-PP, pesan tersebut menggunakan bahasa jawa.
H
ubungan asmara Natasha Wilona dengan Verrell Bramasta semakin lengket saja. Mereka pun tak habis-habisnya memperlihatkan kemesraan pada publik. Seperti yang terlihat di akun Instagram mereka, baru-baru ini, tampak Natasha Wilona dan Verrell Bramasta tengah menikmati liburan di Bali. Dan mereka pun mengunggah keberadaan di kolam renang. Natasha Wilona dan Verrell Bramasta pun melakukan selfie. Lagi-lagi, keduanya pun terlihat mesra. Dalam foto tersebut, Natasha Wilona terlihat seolah tak mengenakan bikini. Maklum, rambut panjangnya dibiarkan tergerai sehingga menutupi tali bikininya.
Paisol saat dihubungi kru Medinas Lampung melalui telpon selulernya, Selasa (24/7). Lanjutnya, pada 2017 lalu ada pihak perusahan tower yang ingin mendirikan bangunan tower di Tiyuh (Desa) Pulung kencana tepatnya di cucian mobil dan dibelakang kantor Koramil ...
“Pak Mohon Maaf Sumpah Rak Enek Maksudku Arep Mencuri Niatte Orak Koyo Ngono Aku Sadar Perbuatan ku Salah, Korbanne Koncokonco Piket dan Lianne, Aku Jaluk Ngapuro Genset Wis Tak Balekke Neng Ngarep Umah Rian, Awakku Dewe Nyesel Aku Minta Maaf Telah Berbuat Onar Maaf Ke Aku,” itu pesan singkat sms oknum pelaku tersebut pada sekretaris Pol PP. Selain itu Indra menjelaskan sebelumnya dia beberapa kali ditelpon namun karena sedang tidur ...
BACA|genset| KE HAL7
Raperda Pertanggungjawaban APBD 2017
DPRD Pesibar Gelar Paripurna Pandangan Fraksi PESIBAR (MDs) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Jawaban Pemerintah atas Pandangan Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017, bertempat di Gedung Dharma Wanita Kecamatan Pesisir Gengah Kabupat-
en setempat, Selasa (24/7). Tampak hadir pada acara Paripurna tersebut, Bupati Pesiair Barat, Dr. Drs. H. Agus Istiqlal, SH, MH., Wakil Bupati Pesiair Barat, Erlina, SP, MH., Wakil Ketua I dan II DPRD Pesibar., Staf Ahli Bupati, para Asisten dan Kepala OPD Pesibar. Pabung Kodim 0422/LB Mayor Inf. Ihara Warsa., Danramil 422-03/Pesisir Tengah Kapten ARM. Sahabudin dan Kapolsek Pesisir Tengah Kompol Sahrial, SH., serta para Undangan lainnya.
BACA|fraksi| KE HAL7
Klik : https://www.medinaslampungnews.co.id/