HARIAN
Follow Us: @Medinas_Lampung
Profesional, Aktual, Ragam dan Berimbang
SENIN 17 APRIL 2017
Like Facebook: Medinas Lampung
Rp 4.000,-
Per Eksemplar (Rp 85.000/Bulan+ Ongkos Kirim)
Email: medinas_lampung@yahoo.com
Sudah Terverifikasi Administrasi klik (http://dewanpers.or.id/perusahaan)
Irjen. Pol. DR. Drs. H. Ike Edwin, SH., MH., MSi Staf Ahli Sospol Kapolri
n Proses Disdik dan Kakon
SPBU Langgar Aturan
Forkorindo Minta Dinas Perdagangan Tindak Tegas
TUBA: (ML) -- Ketua DPD Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) Forum Komunikasi Rakyat Indonesia ( Forkorindo) Gunawan mengecam keras bagi pihak SPBU Pertamina yang tidak memiliki ijin rekomendasi pengecoran minyak dari pemerintah setempat,” katanya kepada wartawan ML Minggu (16/04). Menurutnya ijin rekomendasi pengecoran minyak di tiap- tiap SPBU itu harus ada karena dengan di keluarkan surat ijin itu maka dianggap Syah secara hukum,selain itu dapat mendongrak pendapatan daerah setempat (PAD), terkait SPBU Pertamina Menggala yang di duga tidak memiliki ijin rekomendasi pengecoran minyak dari pemerintah setempat (dinas perdagangan) seharusnya Bupati Tulang bawang jangan tinggal diam, harus segera di tidak tegas, karena pengecoran itu jelas- jelas melawan hukum dan merugikan kan masyarakat banyak, demi untuk memperkaya diri sendiri,apa lagi SPBU Pertamina ini Badan Usaha Milik Daerah,(BUMD)...
BACA|forkorindo|KE HAL7
PRINGSEWU: (ML) -- Hal ini supaya tercipta kabupaten yang betul bersih dari segala macam bentuk KKN dan pungli, dikabupaten yang tercinta ini ungkap Rahwoyo Minggu (16/4). Dikatakan politi partai berlambang kepala garuda emas ini, Terkait dugaan beberapa kasus yang lagi mencuat di kabupaten pringsewu lampung, seperti dugaan carut marut relisasi ADD tahun 2015/2016 oleh oknum 4 kepala pekon di Gading rejo yang proses hukumnya sudah ditingkatkan menjadi Peyidikan, ditambah Disdik yang masih dilakukan Penelidikan. “Komisi III DPDR Pringsewu mendukung sepenuhnya langkah yang dilakukan serta memberikan aplus kepada pihak kejaksaan khususnya Kacabjari Pringsewu yang mempunyai komitmen besar untuk membrantas serta menciptakan kabupaten pringsewu bebas dari KKN dan pungli,” Jelas Rahwoyo.
BACA |dprd| KE HAL7
145 Guru Honor Keluhkan Pungli yang Dilakukan Oknum KUPT
Heri Iswahyudi, mantan Kadisdikbud Kab.Pringsewu Masa Jabatan 2015 s.d 2016 (atas), Eko Kusmiran, mantan Kabid Dikdas Disdikbudpar) Kabupaten ringsewu. (ISTIMEWA)
Pelanggaran PT.SMP
Mantan kepala KUPT Kec.Cukuk balak Iriyanto
TANGGAMUS: (ML) -Meskipun gencarnya sosialisasi dan pemberitaan dalam kampanye Pungutan Liar (Pungli) oleh perintah pusat sampai ke Daerah dalam menerapkan pemerintahan yang bersih akan korupsi di negeri ini nyatannya tak pengaruh dengan Oknum KUPT Kec. Cukuk Balak kab. Tanggmus dalam melakukan aksinnya dalam tindakan pungli tergadap guru honor dilingkungannya. Pasalnya Oknum KUPT Pendidikan Iriyanto yang
Seleb
Nika Wijay
Dinikahi Ajip Rosidi Nani Wijaya resmi dipersunting sastrawan Ajip Rosidi. Pernikahan Nani-Ajip digelar di Keraton Kasepuhan Cirebon, Jawa Barat, Minggu (16/4/2017) pagi. Dengan mahar 50 gram emas, Ajip Rosidi pun menikahi Nani Wijaya yang berusia 72 tahun. Pernikahan itu disambut hangat buah hati Nani Wijaya, Cahya Kamila. Artis 43 tahun ini mendoakan yang terbaik untuk rumah tangga sang ibunda. “Tentunya bahagia. Semoga ibu selalu senang dan bahagia bersama Pak Ajip,” kata Cahya Kamila. Menurut Cahya Kamila, pernikahan Nani Wijaya dan Ajip Rosidi ini tidak lagi menargetkan soal momongan. Selama berdiskusi dengan Nani, Cahya melihat sang ibu membutuhkan teman hidup dan berbagi di hari tuanya.
memerintahkan bendahara UPT kec. Cukuh Balak diduga telah melakukan Pungutan Liar (Pungli) dengan cara meminta kepada Guru Honor berpariasi mulai Rp 20.000 sampai sebesar Rp 90.000 / orang guru honor, dimana perintah Tanggamus memberikan insentip kepada Guru Honor sebesar Rp 600.000 /bulan dengan pencairannya setiap tiga bulan sekali. Insentip kepada Guru Honor setiap tiga bulan sekali, dilakukan pemotongan diduga dipotong langsung oleh bendara gajih KUPT kecamatan. berdasarkan perintah Iriyanto selaku KUPT. Sementara itu salah satu guru yang enggan disebutkan namannya, “Kami yang memiliki SK dari Kabupaten tanggumus dalam hal ini SK Bupati
mendapatkan insentif Honor sebesar Rp 600.000/bulan dengan pencairan 3 bulan sekali dengan demikian kita menerima hanya sebesar Rp 1.800.000 lansung masuk Rekening kita masing masing Namun kami mendapatkan inpormasi Harus menyetorkan uang sebesar Rp 90000 kepada oknum dikantor KUPT dinas pendidikan kec.Cukuk balak, waktu itu oknum tersebut berkata ini sudah di ijinkan dan diketahui oleh Kepala KUPT Pak Iriyanto kalau tidak setor kedepan tidak akan membantu untuk mengurus persaraytan pencairan dana insentip honor begitu yang dikatakan oknum tersebut kepada kami,” katannya.
BACA|145|KE HAL7
CBA Minta KPK Tarik Zaipul Bukhori ke Kursi “Kesakitan“
BANDARLAMPUNG : (ML) - Meskipun banyak elemen masyarakat anti korupsi atas indikasi KKN, Penipuan dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Zaipul Bukhori selaku Wakil Bupati Lampung Timur belum tersentuh hukum dan terkesan kebal hukum. Jajang Nurjaman, selaku Kordinator Advokasi dan Riset mendampingi Direktur Center Budget Analisis (CBA)
TUBABA: (ML) -- Dewan perwakilan rakyat daerah DPRD Tubaba minta pemkab tubaba harus bertindak tegas, pelanggaran yang dilakukan Perusahaan pabrik singkong (tapioka) PT.Satya Mandala Pratama (SMP) yang beralamatkan di Tiyuh Penumangan, Kecamatan Tulangbawang Tengah. Hal itu dikatakan yantoni wakil ketua satu DPRD Tubaba, Bedasarkan surat Keputusan berita Acara Klarifikasi status dan kedudukan legalitas perizinan Perusahaan pabrik singkong (tapioka) PT.Satya Mandala Pratama (SMP) yang beralamatkan di Tiyuh Penumangan, Kecamatan Tulangbawang Tengah, berdasarkan hasil pertemuan pihak perusahaan dan pemerinah Tubaba, “Belum lama ini diruang kerjanya Syakib Arsalan, selaku Asisten II bidang Pengembangan Ekonomi bahwa dalam pertemuan itu terdapat beberapa legalitas perusahaan tersebut memang legal, bahwa Perusahan PT.Satya Mandala Pratama (SMP) telah jelas-jelas langgar aturan. Bedasarkan surat panggilan kepada pihak perusahaan PT.Satya Mandala Pratama (SMP) Nomor: 005/003/II.11/Tubaba/2017 tanggal 29 maret 2017, tentang klarifkasi status legalitas atas kedudukan perusahaan PT.SMP, dan BSSW selama ini sejak tahun 2014 hingga 2017 ,bahwa pihak perusahaan tersebut sudah memenuhi panggilan Pemkab tubaba.
BACA|cba|KE HAL7
BACA|dewan|KE HAL7
Wakil Bupati Lampung Timur Zaipul Bukhori
BACA|Dinikahi|KE HAL7
Klik : https://www.medinaslampung.com/