rabu
29 AGUSTUS 2018
Bacaleg Di Bawah Umur Masih Diklarifikasi BANDARLAMPUNG (MDs)--Komisi Pemilihan Umum Bandar Lampung masih menunggu tanggapan partai politik terkait dugaan dua bakal calon anggota legislatif (bacaleg) tidak sesuai syarat. Dugaan tersebut berdasarkan pengaduan masyarakat. “Kami sudah sampaikan ke parpolnya. Jadi, kami masih menunggu
BACA |bacaleg| KE HAL7
Rp 4.000,-
Sudah Terverifikasi Administrasi klik (http://dewanpers.or.id/perusahaan)
e-mail : redaksimedinaslampung@gmail.com
Pengamat Nilai Penyelenggara Pilkada Salah Pola Pikir BANDARLAMPUNG (MDs)--Pengamat Hukum Unila Yusdianto mengatakan ada yang salah dalam pola pikir penyenyelenggara pemilu kepala daerah yang baru saja usai beberapa waktu lalu. Hal ini dinyatakan Yusdianto terkait Polemik pemberian dua kendaraan roda 4 oleh bank Mandiri kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung yang di anggap Pansus tindak pidana Pemilihan DPRD Provinsi Lampung sebagai gratifikasi yang diterima oleh KPU. “saya rasa ada konsleting dari penyelenggara Pemilihan Umum dalam proses pemindahan dari bank daerah ke bank negara, padahal dana hibah itu kan awalnya ada di bank daerah dan kenpa di pinbdahkan ke bank
Tahun Depan Dana BOS Meningkat BANDARLAMPUNG (MDs)--Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Nasional untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) akan naik pada tahun 2019. Pemerintah pusat berencana meningkatkan jumlah BOS Nasional menjadi Rp 1,6 juta dari sebelumnya Rp 1,4 juta per siswa. “Sebelumnya, setiap siswa dapat Rp 1,4 juta per tahun. Tapi nanti, akan jadi Rp 1,6 juta. Dana tersebut untuk kepentingan sekolah dan peningkatan kualitas di setiap sekolah,” ujar Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Endi Fauzi dikutif dari tribunlampung.co.id di ruang kerjanya, Senin (27/8/2018). Endi menjelaskan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyiapkan draf usulan kenaikan dana BOS Nasional untuk
Ternyata Tuli Sebelah ...!!!
T
ak ada yang memungkiri kecantikan Olla Ramlan. Namun di balik kelebihannya itu, Olla Ramlan justru mengungkap kekurangan yang dimilikinya. Olla Ramlan tak malu buka-bukaan perihal kekurangannya itu di media sosial. Ia membuat pengakuan mengejutkan lewat unggahan foto. Ibu tiga anak itu mengunggah foto saat tengah duduk di dalam mobil. Sekilas tidak ada yang aneh dengan fotonya. Namun jika diperhatikan, terdapat suatu benda di telinga Olla Ramlan.
BACA |tuli| KE HAL7
BACA |pilkada| KE HAL7
ASN Lampung Banyak Ajukan Izin Cerai BANDARLAMPUNG (MDs)--Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri prihatin atas banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengajukan izin cerai. Keprihatinan tersebut disampaikannya melalui situs jejari n g Face-
book.
mengendalikan diri/ego kita dengan baik. Apabila tidak, kebersamaan itu hanya semu dan tidak pernah terjadi yang ada hanyalah keterpaksaan,” tulis Bachtiar dalam statusnya. Bachtiar meneruskan, “Bukan kebersamaan inilah salah satu penyebab banyaknya terjadi perceraian dan ini merupakan masalah sosial yang harus kita antisi-
BACA|bos| KE HAL7
Olla Ramlan
Per Eksemplar (Rp 85.000/Bulan+ Ongkos Kirim)
Dalam statusnya, Bachtiar menuliskan, “Kebersamaan itu muncul dan hanya bisa ada, apabila kita mampu membuang dan
pasi a g a r yang na-
manya kawin cerai tidak segampang membalikkan telapak tangan. Apalagi sekarang banyak terjadi di kalangan kita, yang seharusnya bisa menjadi contoh untuk masalah kebersamaan,” tambah Bachtiar dalam statusnya yang diikuti dengan tagar #prihatin banyaknya permohonan izin cerai PNS di tempat kita. Sayangnya, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung yang membawahi permasalahan pembinaan ASN, enggan menyampaikan data detail terkait permohonan izin cerai ASN di lingkungan Pemprov Lam-
pung. Plt Kepala BKD Lampung Syofuan Rusli saat dihubungi meminta agar Tribun menanyakan ke Bidang Pembinaan Pegawai BKD. “Saya ngga tahu datanya, coba ke bagian pembinaan,” kata Rusli, Selasa 28 Agustus 2018. Saat dihubungi, nomor ponsel Kepala Bidang Pembinaan dan Displin Pegawai BKD Lampung Rolip sedang dalam kondisi tidak aktif. Kasubbid Pembinaan dan Displin Pegawai BKD Lampung Peri Darmawan juga enggan memberikan data detail terkait izin cerai ASN. “Ke Pak Kaban (Syofuan Rusli) saja ya,” ucap Peri. Berdasarkan data Pengadilan Tinggi Agama (PTA), kasus perceraian pada ASN mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir. Pada 2017, jumlah pengajuan perceraian dari ASN sebanyak 333 kasus. Jumlah itu menurun dari 2016 sebanyak 436 kasus, dan 2015 sebanyak 515 kasus.
BACA|asn| KE HAL7
Parpol Minta Bawaslu Tidak Tebang Pilih BANDARLAMPUNG (MDs)--Sejumlah partai politik menyatakan siap mencopot alat peraga yang bernuansa Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019. Namun, mereka meminta jajaran Badan Pengawas Pemilu Lampung tidak tebang pilih terhadap parpol dan para bakal calon anggota legislatif. Ketua DPD Partai Gerakan Indonesia Raya Lampung Gunadi Ibrahim mengakui adanya baliho bergambar pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Ia pun memastikan Gerindra siap menurunkan baliho tersebut. “Baliho Jokowi (capres petahana Joko Widodo) ada, kami juga ada. Intinya, kami taat dan patuh.
Tapi, sama-sama dong. Semua harus diturunkan, jangan tebang pilih,” katanya dikutif dari tribunlampung.co.id, Senin (27/8/2018). Gunadi memastikan pihaknya telah meneruskan surat edaran Bawaslu Lampung kepada bacaleg-bacaleg Gerindra. “Kami imbau lagi kepada para bacaleg, (edaran Bawaslu) harus dipatuhi. Kami belum baca aturannya secara utuh. Tapi yang jelas, kami taat aturan,” ujarnya. Wakil Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Lampung Bambang Suryadi juga meminta jajaran Bawaslu Lampung tidak tebang pilih menegakkan aturan soal alat peraga. Parpol dan para bacaleg, jelas dia, harus menaati UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 492. Bunyinya, setiap orang yang dengan sengaja berkampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, bisa dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta. “Ini peraturan yang harus dijalankan oleh KPU, diawasi Bawaslu, dan dilaksanakan oleh parpol,” kata bacaleg DPR RI dari Daerah Pemilihan Lampung II ini di ruang Komisi I DPRD Lampung. Menurut Bambang, sudah semestinya para bacaleg dan parpol memulai kampanye setelah
Klik : https://www.medinaslampungnews.co.id/
Daftar Caleg Tetap (DCT) diumumkan pada 23 September mendatang. “Saat itu, calon atau parpol boleh melakukan sosialisasi atau kampanye,” ujarnya. Dengan adanya bacaleg yang telah bersosialisasi lewat media massa hingga kendaraan dengan memasang stiker, logo, dan nomor urut, menurut Bambang, lembaga pengawas pemilu harus segera bertindak. “Harus ditindak, apakah dengan menyurati yang bersangkutan atau parpolnya. Jika sudah beberapa kali ditegur tapi tidak ditanggapi, baru eksekusi di Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu). Kemudian, rekomendasi Bawaslu harus ditindaklanjuti oleh KPU,” katanya. Senada, Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Lampung Ririn Kuswantari meminta Bawaslu memberlakukan sama setiap parpol. “Semua parpol dan bacaleg harus ikut aturan KPU. Tapi, Bawaslu juga tidak boleh pandang bulu. Semua yang melanggar harus disanksi,” ujar ketua Komisi I DPRD Lampung ini. Surati 16 Parpol dan Bapol PP Ketua Bawaslu Bandar Lampung Candrawansyah memastikan telah mengirim surat untuk 16 parpol.
BACA|parpol| KE HAL7