RABU
HARIAN
4 OKTOBER 2017
Follow Us: @Medinas_Lampung
Like Facebook: Medinas Lampung
Profesional, Aktual, Ragam dan Berimbang
Rp 4.000,-
Per Eksemplar (Rp 85.000/Bulan+ Ongkos Kirim)
Email: redaksimedinaslampung@gmail.com
Sudah Terverifikasi Administrasi klik (http://dewanpers.or.id/perusahaan)
Irjen. Pol. DR. Drs. H. Ike Edwin, SH., MH., MSi Staf Ahli Sospol Kapolri
@Telisik Kegiatan Insfratruktur Dinas PUPR Lamsel TA.2017 Peningkatan Jalan Hotmix Ruas Jalan Pardasuka – Suban Lampung Selatan . (istimewa) (foto kanan)
LAMPUNG SELATAN : (ML) - Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) berharap mantan pejabat Dinas PUPR Lamsel Hermansyah Hamidi bertanggungjawab atas indikasi carut madut pelaksanaan proyek di tahun 2017, di setengah perjalanan kepemimpinannya. “Sebab, Jabatan yang ditinggalkannya diisi oleh Anjar Asmara Kabag Perlengkapan Setda Lampung Selatan selaku plt (pelaksana tugas) Kepala Dinas PUPR dinilai kalangan “tidak bertaji”,”kata Andre Kordinator Advokasi Elsam, melalui sambungan telepon seluler kepada Harian Medinas, kemarin. Diketahui, Pergeseran pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten Lampung Selatan kembali terjadi. Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan, kembali melakukan perombakan pada posisi pejabat eselon II dan III. Zainudin Hasan mengatakan, Hermansyah Hamidi tepat ditempatkan di dinas Koperasi dan UKM.
BACA|mantan|KE HAL7
Seleb
Puspa Dewi
Sudah 50 Tahun
Belakangan ini dunia maya dihebohkan dengan sosok wanita bernama Puspa Dewi. Perempuan cantik itu rupanya tak lain adalah tante dari aktris Sandra Dewi. Namun, bukan itu yang menjadikan Puspa Dewi perbincangan hangat publik. Tante Sandra Dewi itu ternyata membuat warganet tercengang dengan penampilannya di usianya yang sudah menginjak 50 tahun.
BACA|sudah|KE HAL7
Ditujukan Kepada Seluruh Instansi Pemerintah, Swasta, Relasi dan Pelanggan Harian Medinas Lampung Sejak terhitung hari ini, SENIN 14 AGUSTUS 2017 bahwa :
@Dinkes Tubabarat tentang Kasus Karaokean PNS
Majril : Telah Diberikan Teguran TULANGBAWANG BARAT : (ML) - menyikapi pelanggaran kerja yang di lakukan oleh ke Tujuh oknum PNS pegawai kesehatan yang bertugas di Puskesmas Margo kencana, Kecamatan Tulangbawang Udik, Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) Sekretaris Diskes kabupaten setempat Majril, langsung bertindak meminta kepada 7 oknum PNS yang bertugas sebagai pegawai di Puskesmas Margo Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tubaba yang ketangkap basah oleh sejumlah awak media sedang azik karaoke saat jam kerja (kedinasan) yang menggunakan seragam kedinasan. Akhirnya mendapatkan ganjaran sangsi ringan,dilakukan pembinaan oleh diskes dan pihak Plt Inspektorat Tubaba dengan membuat surat pernyataan.
Pengelolaan BLUD RSUAM “Kacau“
Telah Diberhentikan dan Tidak lagi bekerja di Harian Medinas Lampung
Dikeluarkan di : Bandar Lampung Pada Tanggal : 14 AGUSTUS 2016 Hormat Kami, NARA S KARTADILAGA Pimpinan Umum/Redaksi
Diberitahukan kepada rekan-rekan kerabat kerja Harian Medinas Lampung SeProvinsi Lampung bahwa pada : Hari/Tanggal Waktu Tempat Acara
: Sabtu, 7 Oktober 2017 : 10.00 WIB / S.d Selesai : Kantor Redaksi : Rapat Pemantapan
Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan dan untuk diindahkan. Kehadiran rekan-rekan kerabat kerja Harian Medinas Lampung SeProvinsi sangat kami harapakan dan mohon maklum adanya. Atas Perhatiannya diucapkan terima kasih. Hormat Kami, Nara S Kartadilaga Pimpinan Umum/Redaksi
BACA |majril| KE HAL7
@Masalah Proyek RS ABdul Muluk Rusak Citra MRF
Nama : ANWAR SANUSI Jabatan : Kabiro. Lamsel
Segala bentuk tindakan maupun perbuatan yang dilakukan bersangkutan dengan mengatasnamakan, Harian Medinas Lampung Bukan Menjadi Tanggung Jawab Kami, terlebih Melanggar dan Melawan hukum. Keputusan ini berlaku dan bersifat mengikat. Kepada Seluruh Instansi Pemerintah, Swasta, Relasi dan Pelanggan Harian Medinas Lampung kami mohon maaf dan maklum adanya.
Hal itersebut dilakukan setelah para pelaku di lakukan pemanggilan oleh pihak Diskes, guna memberikan pertanggung jawabab secara
BANDARLAMPUNG : (ML) - Pada tahun 2016 Pemprov Lampung melalui pihak RSUD DR. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung menyiapkan anggaran sebesar Rp. 7.800.000.000. Proyek tersebut kemudian dimenangkan dan dijalankan oleh CV. Akma Nusantara dengan nilai proyek sebesar Rp. 7.785.500.000.
“Angka tersebut kami nilai tidak masuk akal dan terlalu mahal, karena sebenarnya terdapat tawaran yang lebih murah dan terjangkau seperti yang ditawarkan oleh PT. Cemerlang Jaya Raya senilai Rp. 7.176.000.000,” ungkap Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), dalam rilis yang disampaikan kepada Harian Medinas beberapa waktu lalu. Jajang menjelaskan, dari data tersebut ditemukan potensi kerugian negara pada Proyek Pengadaan Biaya Bahan Makanan dan Minum untuk Pasien dan Pegawai di tahun anggaran 2016. Potensi keugian yang ditemukan CBA ini sebesar Rp. 609.500.000. “Karena Pemprov Lampung lebih memilih perusahaan dengan tawaran tertinggi,” lanjut Jajang.
BACA|pengelolaan|KE HAL7
@Poltek Negeri Lampung Kerjasama Balitbangda Pemprov
Diversifikasi dan Komersialisasi Beras Siger BANDARLAMPUNG : (ML) - Dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha pengolahan Beras Siger di Provinsi Lampung, Politeknik Negeri Lampung bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung berhasil melakukan diversifikasi dan komersialisasi produk berbasis beras siger dan meningkatkan pemahaman konstituen tentang manfaat produk Beras Siger. Menurut Ir. Beni Hidayat, M.Si, ketua tim dari Politeknik Negeri Lampung, kegiatan ini juga merupakan salah satu rangkaian kegiatan ...
BACA|diverifikasi|KE HAL7 Klik : https://www.medinaslampung.com/
@“Korupsi Berjamaah” Rp2.972.710.000 Dishub Tuba Barat
Elemen Rakyat “Turun Gunung“ TULANGBAWANG BARAT : (ML) - Laskar Bendera Pimpina Rusli Dzaki mendukung langkah Pospera Tulangbawang Barat menjebloskan segenap pejabat Dishub kabupaten setempat dalam kerangka indikasi penyimpangan anggaran senilai Rp2.972.710.000 lebih. Bahkan, Laskar Bendera mendorong Unit Krimsus Polda Lampung segera melakukan puldata dan pulbuket. “Kami berkeyakinan Krimsus Polda Lampung telah melirik kasus Dishub Tubaba. Oleh sebab itu, TP4D Kejati Lampung juga tidak boleh ketinggalan mengembalikan indikasi kerugian negara ke tempatnya,”katanya, Selasa (3/10) kepada Harian Medinas Lampung.
BACA|elemen|KE HAL7