HARIAN
SENIN 31 JULI 2017
Follow Us: @Medinas_Lampung
Profesional, Aktual, Ragam dan Berimbang Sudah Terverifikasi Administrasi klik (http://dewanpers.or.id/perusahaan)
Like Facebook: Medinas Lampung
Rp 4.000,-
Per Eksemplar (Rp 85.000/Bulan+ Ongkos Kirim)
Email: medinas_lampung@yahoo.com
Irjen. Pol. DR. Drs. H. Ike Edwin, SH., MH., MSi Staf Ahli Sospol Kapolri
“Gudang“ Rumah tak Layak Huni TULANGBAWANG : (ML) - Kurang lebih terdapat 400 rumah dari 700 rumah yang ada di Dusun Sinar Palembang, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulangbawang, berkategori rumah tak layak huni. Penyebaran rumah dengan bangunan terbuat dari bambu atau bilik, dan sanitasi yang buruk itu, tersebar hampir di seluruh dusun di Kecamatan Dente Teladas. Menurut Basuki, tokoh masyarakat setempat, kesejahteraan sosial di Dusun Sinar Palembang, jauh dari mayoritas masyarakat yang bekerja sebagai buruh di PT SGC dan sebagai petani (sawah). Sehingga, taraf hidup mereka jauh dari kata layak. “Dari 700 rumah yang ada di Dusun Sinar Palembang, Kampung Pendowo Asri Kecamatan Dente Teladas itu, ada 400 rumah yang tidak layak huni dengan status warga tetap, sejak 15 tahun terakhir,” terang Basuki.
BACA|gudang|KE HAL7
Pemkot Metro
Merugi METRO : (ML) - Pemerintah Kota (Pemkot) Metro terancam mengalami kerugian hingga 8 miliyar dari sektor perizinan. Hal ini disebabkan dihapuskannya izin gangguan (HO) oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) No 19 Tahun 2017. Sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Metro Syufni Haita menjelaskan, retribusi HO merupakan penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Metro. Oleh sebab itu, Pemkot Metro akan mengalami kerugian karena HO dicabut. “Itu setelah kita kalkulasi kerugian mencapai 8 Miliyar dalam satu tahun. Karena HO itu kan yang terbesar retribusi ke Kas Daerah kita. Kita harus tetap ikuti aturan walaupun dirugikan,” jelasnya ketika dikonfirmasi Kupastuntas.co belum lama.
BACA|pemkot|KE HAL7
Pelantikan Andi Wijaya Prosedural
#Dugaan CV.Aneka Sarana “Kongkalingkong“ dengan PPK
Bupati Pesisir Barat “Pecat“ Kadis PUPR
PESISIR BARAT : (ML) -- Bupati Kabupaten Pesisir Barat wajib memanggil Direktur CV Aneka Sarana dan Ade selaku PPK Pembangunan Jaringan Irigasi Way Mayah beserta Kepala Dinas PUPR setempat. Alasanya, indikasi “Kongkalingkong” proyek dimaksud dapat memperburuk citra bupati dan tentu saja rakyat Pesisir Barat pada umumnya. Seperti diketahui, terkait dengan melayangnya surat peringatan ke 2 (dua) dari dinas PU PESIBAR
adapun PPK pembangunan irigasi way mayah, Ade Kurniawan tidak bisa menjawab kapan batas waktu yang di tentukan untuk melayangkan surat ke 3 (tiga) sejak di layangkannya surat ke 2( dua) kita tetap tunggu progres pembongkaran item yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis,terutama material yang digunakan.
BACA|bupati|KE HAL7
LMND Desak “Penjarakan“ Ketua Gapoktan
TANGGAMUS : (ML) - Plt. Bupati Tanggamus Samsul Hadi, S.Pdi menegaskan pelantikan Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Tanggamus, Andi Wijaya, ST sesuai prosedur dan mengikuti peraturan, seperti berkoordinasi dengan Gubernur Lampung, sesuai UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). “Saya sudah koordinasi dengan Bapak Gubernur, baik lisan dan tulisan, saya ini taat sama peraturan yang ada, dan saya bukan orang bodoh yang main lantik seorang Sekda tanpa mengikuti aturan dari pemerintahan,” tandas Samsul dengan nada tinggi. Hal senada juga dikatakan Kabid Pengembangan dan Diklat BKD Tanggamus, Haru Abimayu Nw, SE, MM mendampingi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tanggamus, dr. Hj. Nur Indarti, M. Kes. Yang mengatakan, bahwa sebelum pelantikan Sekdakab Tanggamus, pihaknya telah mengirim surat perihal penyampaian calon PPTP selaku Sekda Kabupaten Tanggamus dengan
BACA|pelantikan|KE HAL7
Seleb
Nikita Wil y
Pose di Atas Ranjang
Sudah beberapa bulan belakangan ini Nikita Willy tengah berpacaran dengan Indra Priawan Djokosoetono yang tak lain adalah cucu bos Blue Bird. Berbeda dari pacar-pacar sebelumnya, kabarnya hubungannya dengan Indra sudah mendapat lampu hijau dari ibunda Nikita, Yora Fabrine. Belum lama ini dalam acara ulang tahun putrinya yang ke-23, Yora memberikan tanggapan positif atas hubungan Nikita Willy dan Indra Priawan.
BACA |pose| KE HAL7
Asisten I Bidang Pemkab Tulang Bawang Barat Agus Subagyo, S.Sos (paling kanan), Kabag Hukum Pemkab Tubaba Sofiyan Nur (tiga dari kanan) saat acara pembahasan Formulasi Dana Desa pada Kamis, 08/12/2016.
#Dugaan Penyimpangan DD/ADD TA.2016 s.d 2017
Kepala Tiyuh Panaragan
Terancam Penjara TULANGBAWANG BARAT : (ML) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulangbawang dan Polres serta Inspektorat Tuba Barat diminta usut sampai tuntas atas indikasi penyimpangan anggaran dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) tahun 2016 hingga 2017 senilai 2 miliar lebih di Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba). Betapa tidak dalam realisasinya syarat dengan penyimpangan dan ditenggarai dengan adanya beberapa kegiatan Duplikasi (ganda) serta manipulasi dekumen laporan (SPJ) dalam penyerapan dana desa pada tahun 2016 hingga pada tahun 2017 Pasalnya pengelolaan Anggaran di Tiyuh panaragan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) mulai terkuak,berawal dari tahapan pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Tiyuh/ Desa ( APBT) sampai dengan penetapan APBT yang syarat dengan persoalan dan bertentangan
BACA|kepala|KE HAL7 Klik : https://www.medinaslampung.com/
LAMPUNG SELATAN : (ML) - Terkait bantuan mesin Corbin / Kombet yang diduga ada unsur permainan antara Ketua Kedua Kelompok Tani (Poktan) yang harus mengeluarkan biaya administrasi sebesar Rp30 juta, menjadi sorotan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Lamsel. Betapa tidak,? mahasiswa ini menilai adanya biaya administrasi mencapai puluhan juta dalam proses bantuan dari Pemerintah jelas menyalahi aturan dan kuat dugaan pungutan liar (Pungli). “Didalam proses pendistribusian bantuan dari Pemerintah pusat atau pun daerah, tidak dibenarkan adanya pemungutan biaya administrasi dngan alasan apapun. Apabila ada hal-hal demikian murni menyalahi aturan dan harus di pidanakan karna berindikasi pungli,” tegas Sekretaris LMDN Lamsel Dedi Manda.
BACA|lmnd|KE HAL7
Pedagang “Kosongkan“ Bandar Jaya Plaza (BJP) LAMPUNG TENGAH : (ML) - Sebanyak 30 persen pedagang pasar Bandar Jaya Plaza (BJP) hengkang lantaran pendapatan para pedang kian hari kian merosot. Ini disebabkan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah kurang tegas terhadap PT. Pandu Jaya Buana. Ketua Asosiasi Pasar BJP Ariyadi A.Syaik mengungkapkan, bahwa selama pembangunan renovasi pasar BJP, PT. Pandu dinilai tidak profesional. Sebab, sudah dua tahun pembangunan pasar tidak kunjung terwujud.
BACA|pedagang|KE HAL7