SELASA
18 SEPTEMBER 2018
Rp 4.000,-
Sudah Terverifikasi Administrasi klik (http://dewanpers.or.id/perusahaan)
e-mail : redaksimedinaslampung@gmail.com
Per Eksemplar (Rp 85.000/Bulan+ Ongkos Kirim)
Lampung Kebanjiran Barang Impor BANDAR LAMPUNG (MDs)-- Kebijakan menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 yang mengendalikan 1.147 pos komoditas impor disinyalir belum berdampak pada penurunan jumlah impor ke Lampung. Pasalnya, cara untuk pembatasan perdagangan dari luar negeri itu kini j u s tru membuat barang l u a r negeri semakin banjir di Bumi Ruwa Jurai. Terlebih, pasca diterapkan aturan tersebut nilai impor Lampung justru meningkat signifikan sebesar 11,17 persen atau 26 juta dolar AS dibandingkan Juli lalu dari 239 juta dolar AS dan mencapai rekor tertinggi ditahun 2018 ini senilai 266 juta dolar AS. Kepala Seksi Statistik Niaga dan Jasa, Nasrullah Arsyad mengatakan ekspor-
impor Agustus ini dinilai mengecewakan. Sebab, ditengah depresiasi rupiah yang semakin melemah sepatutnya terdapat kebijaka pemerintah dan institusi keuangan untuk memacu ekspor semakin bergeliat guna menambah cadangan devisi negara. “Namun, kinerja ekspor Lampung yang diharapkan ada kenaikan tetapi justru menurun. Padahal, beberapa bulan ini sudah naik bahkan sudah samp a i 359 juta dolar A S dan diharapkan bisa terus ber-
lanjut. Bahkan, sebaliknya impor yang ingin diturunkan malah naik pesat. Banyaknya impor itu berarti semakin menyedot devisa,” ujarnya dikutif dari Lampost.co. BACA |impor| KE HAL7
Netralitas Aparat Kunci Keberhasilan Pemilu BANDARLAMPUNG (MDs)-- Komandan Korem 043/Gatam Kolonel Kav Erwin Djatniko, memberikan paparan dalam rangka pengamanan Pilkada serentak 2018 dan Pemilu serta Pilpres 2019 khusunya di Provinsi Lampung di Aula Polda Lampung yang di pimpin Kapolda Lampung Irjen Pol Purwadi Arianto dan Wakapolda Lampung Brigjen Pol Angesta R. Yoyol, Senin (17/9/2018). Ia mengatakan netralitas TNI-Polri dalam menghadapi Pemilu tahun 2019 adalah salah satu kunci yang akan menentukan keberhasilan pemilu, khususnya di bidang pengamanan. BACA|pemilu| KE HAL7
Dewi Gita
Film Arwah Bikin Gregetan Sejak mendirikan RA Pictures, Raffi Ahmad terbilang aktif untuk terjun langsung dalam pembuatan film-filmnya. Salah satunya adalah film Arwah yang dibintangi oleh pedangdut Zaskia Gotik dan penyanyi Dewi Gita. Mengingat dalam film ini Raffi Ahmad bertindak sebagai produser, tentu ia mengambil sejumlah keputusan penting dalam syutingnya. BACA |film| KE HAL7
Gizi Kronis Menyebar di Seluruh Lampung BANDARLAMPUNG (MDs)--Berdasarkan data dan informasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung bahwa seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung terdapat kasus stunting (gizi kronis). Hal itu disampaikan Kepala Seksi Promosi Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Asih Hendrastuti, menyebutkan seluruh Kabupaten/Kota terdapat kasus stunting. “Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lam pung terdapat kasus stunting, tertinggi di Lampung Tengah, Lampung Selatan dan Mesuji,” kata Asih dikutif dari Lampost.co, Senin (17/9/2018). Dia menjelaskan, untuk menggulangi kasus stunting khususnya di Provinsi Lampung selain faktor ekonomi, pihak mener-
apkan beberapa program di antaranya melalui program Indonesia Sehat pendekatan keluarga, pemberian tablet FE atau penambah darah kepada remaja putri. “Awal kasus stunting ini karena gagunan gizi kronis, karena faktor ekonomi, mereka tahu, seperti daging atau ikan bergizi namun karena faktor ekonomi mereka tidak memenuhinya,”jelasnya. Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan dalam jangka pendek dan jangka panjang, diantaranya dilakukan verifikasi data, pemberian makanan tambahan dan pembinaan terhadap rumah tanngga dengan balita stunting. (N/R3)
80 Aparatur Desa di Lampura Dapat Penyuluhan Hukum LAMPUNG UTARA (MDs)--Kejaksaan Negeri Lampung Utara menggelar pelayanan hukum kepada delapan puluh aparatur desa sekecamatan Sungkai selatan diaula kecamatan setempat Senin (17/9/18). Kepala Kejalsaan Negeri Lampung Utara Sunarwan, SH.M.hum melalui Kasi Perdata dan Tatausaha Negara (Datun) Muhammad Reza Kurniawan, SH menuturkan, kegiatan pelayanan hukum yang mereka selenggarakan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat apalagi aparatur desa. Sebab, pihaknya tak hanya mendengar dan menampung keluhan aparatur Desa ataupun warga melainkan juga memberikan solusi terkait persoalan yang sedang melilit mereka. “Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara ini untuk memberikan sebuah pertimbangan/pendampingan/mediasi hukum bagi warga? terhadap suatu permasalahan hukum,” tuturnya. Dengan memberikan pemahaman berikut solusinya dari permasalahan hukum yang diaspirasikan oleh warga, tambahnya, warga dapat mengetahui batasan mana saja yang diperbolehkan atau dilarang oleh peraturan. “Kegiatan pelayanan hukum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan solusi terkait persoalan hukum yang dihadapi oleh aparatur desa/warga
dengan begitu, potensi - potensi pelanggaran hukum dapat diminimalisir di kemudian hari,” ujar Kasi Datun Sementar itu, salah satu aspirasi yang disampaikan oleh aparatur desa hari ini, salah satunya ialah persoalan tanah di pinggiran rel
kereta api. Warga menyebutkan persoalan tanah tersebut hingga kini tak kunjung mendapat kejelasan. Sementara di satu sisi, ada aparatur desa yang berniat menerbitkan surat keterangan tanah yang ada di sekitar rel. “Terkait persoalan ini, kami menyarankan
Klik : https://www.medinaslampungnews.co.id/
agar kepala desa menahan diri untuk mengeluarkan surat itu dan terlebih dulu berkoordinasi dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN)” jelasnya. Hal senada, Camat Sungkai Selatan, Evril Irawan mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak Kejari. Menurutnya, banyak manfaat yang didapat oleh aparatur desa usai mengikuti kegiatan ini. “Kami sangat berterima kasih dengan adanya kegiatan ini karena dapat menjadi langkah antisipasi sejak dini terhadap potensi timbulnya persoalan di masa mendatang,”katanya. Ditempat yang sama, Sekretaris Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Lampung Utara Hendri Kalnopi mengungkapkan, ia dan koleganya yang lain akan melakukan konsultasi hukum yang lebih jauh dengan pihak kejaksaan. Tujuannya tak lain supaya dapat terhindar dari persoalan hukum di masa mendatang. “Ke depan, kami akan mengadakan konsultasi hukum dengan pihak kejaksaan karena selain dapat mengetahui batasan mana yang melanggar hukum/tidak, kami juga dapat menambah wawasan seputar hukum,” Ujar sekertaris Apdesi Lampura. (Yono/Alex)