6 UMUM KAMIS, 19 JANUARI 2017
Medinas Lampung
Dor, Penadah Motor Kena Tembak Tim Khusus Anti Bandit (Tekkab 308) Polsek Tanjungkarang Barat berhasil meringkus seorang pelaku penadah kendaraan bermotor dengan modus Transaksi melalui media sosisal facebook, namum akibat melawan pelaku Danil (30) akhirnya terpaksa di lumpuhkan dengan timah panas. BANDARLAMPUNG : (ML) -- Kapolsek Tanjungkarang Barat Kompol Harto Agung Cahyono mengatakan, pelaku Danil (30)merupakan seorang pelaku penadah kendaraan bermotor yang didapay dari rekanya yang kenal difacebook. “Pelaku ini adalah spesialis penadah kendaraan bermotor hasil curian yang dijual kembali pada para konsumenya, namun dalam aksi ketiganya kita dapat menggagalkan,”Kata dia saat di Mapolsek setempat, rabu (18/01/2017). Kepada petugas, Danil mengaku sudah 3kali melakukan transaksi jual/beli motor hasil curian, dengan cara membeli melalui akun facebook seharga Rp. 2juta 100ribu per unit dan untuk dijual kembali kepada konsumenya seharga Rp.2juta 3ratus ribu rupiah.
Tolak PHO Bangunan SMKN 1 Pringsewu PRINGSEWU : (ML) -- Aliansi Gerakan Lampung Merdeka dalam waktu dekat menggelar demontrasi di Kantor Bupati Pringsewu supaya menolak serah terima pembangunan gedung SMKN 1 Pringsewu. “Lusa kami akan menggelar demontrasi di Kantor Bupati Pringsewu supaya menolak pho pembangunan gedung SMKN 1 Pringsewu,”kata Andre Wahyudi, (18/10) lalu. Diketahui, Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (ELSAM) menilai tranparansi dan akuntabilitas di sMKN I Gading Rejo, Pringsewu patut digugat. Betapa tidak,Bantuan RKB gedung kantor SMKN 1 Gading Rejo tahun 2016 dengan anggaran 1 milyar di duga pekerjaannya tidak sesuai spek. Pasalnya proyek gedung kantor SMK N 1 Gading Rejo yang seharusnya bangun baru namun bangunan tersebut hanya di rehab saja, seperti plang anggaran tidak di pasang, adukan dinding batu bata 1:6. Pergantian Pejabat Eselon terindika-
si mengaburkan sejumlah permasalahan indikasi tindak pidana korupsi pada anggaran kegiatan Tahun 2016 Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu. Hingga berita ini diturunkan, silang sengkarut dugaan pembangunan RKB SMKN 1 Gadingrejo Tahun 2016, mak jelas penyelesaiannnya. Diketahui, Saat itu, Kepala SMKN 1 Gading Rejo, Suwardi.M.T kepada salah satu awak media menyakal bahwa bantuan gedung kantor SMKN 1 Gading Rejo bukan RKB namun bantuan dana rujukan rehab gedung kantor sekolah,itu pun di potong untuk beli alat ”Itu bantuan dana rujukan rehab gedung kantor sekolah bukan RKB bikin gedung kantor baru, dengan anggaran 1 milyar itu pun dipotong untuk beli alat dan yang turun hanya Rp 750juta,“kata Kepala SMKN 1Gading Rejo, beberapa waktu lalu. Bahkan, kepala sekolah Suwardi, mengesahkan apabila bagunan tersebut tidak perlu memasang plang anggaran proyek
Uji Coba Program Rastra di Kota Bandar Lampung BANDARLAMPUNG : (ML) -- Program RASTRA (Beras Sejahtera) Provinsi Lampung Tahun 2017 akan uji coba di Kota Bandar Lampung. Penerima utama manfaat program ini yaitu keluarga miskin yang ada di Lampung. Namun program ini tidak lagi memberikan beras langsung tetapi berupa kartu e-voucher. Demikian Sumarju disampaikan oleh Kabid Pemberdayaan Sosial Ida Yulestinawati sesaat setelah mengikuti Gathering Perum Bulog dan PT.BNI 46 di Auditorium Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Rabu, 18/01/2017. Menurut Ida bantuan sosial Rastra yang sebelumnya bernama Raskin adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di bidang pangan dari Kementerian Sosial RI, berupa bantuan beras bersubsidi dengan sasaran rumah tangga berpenghasilan rendah. Penyaluran Rastra yang berbasis elektronik ini bekerjasama dengan PT BNI 46 dan Bulog. Setiap bulan bantuan pangan di-top up Rp 110 ribu ke dalam kartu voucher penerima. Berbeda dengan program e-warung PKH yang bisa dicairkan empat kali dalam setahun. Dengan e-voucher penerima manfaat dapat belanja di “Rumah Pangan Kita” yang merupakan outlet penyedia bahan pangan strategis. Kesediaan pangan strategis tersebut agar lebih murah akan dilaksanakan oleh Perum Bulog driver Lampung. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Sumarju Saeni menjamin bahwa setiap uang yang tersisa di dalam kartu tidak akan hangus atau hilang. Sisanya akan otomatis terakumulasi pada bulan berikutnya dan ditambah top-up baru. “Kalau pemegang voucher tidak belanja di rumah pangan kita jamin uang yang tersisa tidak hilang atau hangus, namun secara otomatis akan terakumulasi top-up baru bulan berikutnya”. kata Sumarju. (Dbs/Red)
”Kalau masalah plang anggaran tidak di pasang itu tidak jadi masalah, mau kami pasang atau tidak sebab tidak ada aturannya untuk memasang plang anggaran,” tegas suwardi. Bahkan, saat itu Kabid SMA dan SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu, dijabat Fauzan memberikan keterangan bahwa RKB itu bikin gedung baru. Namun ia janji panggil kepala sekolah tersebut untuk menanyakan mana bagunan yang dari RKB dan dana rujukan. “Kalau yang namanya RKB itu bikin gedung baru mas, kami akan segera panggil kepala sekolah untuk klarifikasi mana bagunan RKB dan mana dana rujukan, “janji Fauzan,(2/9/2016) lalu. Ketika itu, Kabid SMA dan SMK Disdik Pringsewu menegaskan tidak megetahui anggaran dana pembuatan gedung, Disdik Pringsewu hanya sebatas pengawasan dan evaluasi ”Saya tidak tau aggaranya pembuatan gedung kantor di SMK N 1 Gading Rejo sebab aggaran tersebut dari pusat
mas, dan kami hanya sebatas pengawasan dan evakuasi saja, mukin bisa saja bagunan kantor SMK N 1 Gading Rejo anggarannya tidak cukup makanya dana rujukan dan RKB di gabung jadi satu,”ungkapnya. Bahkan, Kabid SMK dan SMA Disdik Pringsewu, Fauzan menyangkal adanya dana potongan untuk beli alat. ”Kami tidak tau mas, kalau ada dana potongan untuk beli alat sebab dana tersebut dari pusat, bahkan yang MOU kepala sekolah dengan kementerian langsung mas,” tegasnya Terkait masalah ini, Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (Elsam) menegaskan bahwa kepala sekolah wajib memberikan pertanggungjawaban. Ada indikasi ini adalah proyek swakelola kemendikbud tahun anggaran 2016. “Jika benar, maka mutlak tanggungjawab ada di pihak sekolah. Kami akan melaporkannya ke kejaksaan tinggi Lampung,”kata Andre Wahyudi, Kordinator Advokasi Elsam, Selasa (17/1) kepada Harian Medinas Lampung. (Dbs/Red)
Direktur RSUD Kotaagung Kena Ultimatum
TANGGAMUS (ML) -- Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tanggamus Samsul Hadi memberikan tenggang waktu selama enam bulan kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD Kotaagung, dr. Hi. Yudi Indarto untuk membenahi dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut. Hal itu disampaikan saat memimpin serah terima jabatan Direktur RSUD Kotaagung dari dr.Dirhamsyah Rivai kepada dr.Yudi Indarto, Rabu (18/1). Menurut Samsul, jika dalam waktu enam bulan belum juga ada perbaikan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut, maka kinerja direktur RSUD akan dievaluasi. “Kepada dr. Yudi, saya minta lakukan perubahan mulai dari fisik maupun pelayanannya. Saya beri waktu enam bulan, rumah sakit ini tempat orang berobat, bukan membuat pasien tambah sakit. Rumah sakit juga tidak boleh kumuh,” tegasnya. Samsul mengatakan, sudah sering menerima pengaduan dari masyarakat mengenai pelayanan RSUD yang mengecewakan. Bahkan dia juga mengaku, anak kandungnya pernah mengalami hal yang tidak mengenakan terkait pelayanan di RSUD Kotaagung. “Anak saya sempat marah-marah di RS ini. Saat itu, dia tidak mengaku sebagai anak wakil bupati, sebab sudah saya wanti-wanti agar tidak pamer. Keluhannya, mengenai pelayanan. Tapi setelah pegawai RS tahu dari tukang ojek, kalau yang pasien yang dihadapi adalah anak wakil bupati, baru pelayanan menjadi baik,“ ungkapnya. Dia melanjutkan, sempat menegur saat melihat ada
sampah diatas wastafel. “Kebetulan saat itu saya sedang membesuk kerabat. Jadi ini yang penting. Pelayanan kepada masyarakat harus ditingkatkan, sebab RS ini dibangun untuk memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat Tanggamus,” tuturnya. Samsul juga menginstruksikan Direktur RSUD Kotaagung segara berkoordinasi dengan seluruh jajaran untuk membenahi dan meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat. “Kumpulkan semua pegawai yang bertugas, kalau tidak sanggup keluarin. Namanya pemimpin pasti ada resiko. Kita harus ada perubahan. Ini bukan otoriter tapi konsekuensi kita,” terangnya. Samsul juga mengucapkan selamat bertugas kepada dr.Yudi untuk memimpin RSUD dan kepada dr.Dirhamsyah dia menyampaikan terimakasih atas kerja dan dedikasinya. Mudah-mudahan seluruh dedikasi yang telah dilakukan dr. Dirhamsyah selama bertugas di rumah sakit ini, selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu Watalla,” tutupnya. Menanggapi hal tersebut, dr.Yudi mengaku optimistis dapat melakukan perubahan kualitas pelayanan yang lebih baik di RSUD Kotaagung. “Kedudukan yang tinggi tentu ada tanggungjawab yang besar pula. Karena itu, saya meminta dukungan dari pemkab dan seluruh karyawan. Kalau itu berjalan, saya yakin bisa untuk membenahi dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit ini,” kata Yudi. (HENDRI)
Lampung Timur Mulai Larang Cantrang dan Trawl Lampung Timur : (ML) - Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Timur menyebutkan pihaknya tetap melarang kapal nelayan yang menggunakan alat tangkap trawl atau modifikasi seperti cantrang dan dogol beroperasi di wilayah laut Lampung Timur. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lampung Timur Yudinal di Desa Margasari Kabupaten Lampung Timur, Rabu, usai menggelar pertemuan dengan nelayan trawl di desa setempat, mengatakan penutupan itu sesui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2014.
“Kita tutup mulai satu Januari 2017, semua kapal trawl kita larang beroperasi sesuai Permen,” katanya. Dia menyatakan, jika masih ada kapal yang menggunakan alat tangkap trawl atau dogol maka penanganannya diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. “Kalau masih ada yang beroperasi kita serahkan kepada penegak hukum,” ujar dia. Menurut dia, penutupan itu akan terus diberlakukan kecuali Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2014 tentang pelarangan alat tangkap trawl itu direvisi kembali.
Dia menyatakan terkait tuntutan masyarakat yang meminta untuk diberi kelonggaran waktu penutupan dan meminta bantuan alat tangkap pengganti, Pemda Lampung Timur turut memfasilitasi ke Pemprov Lampung dan Pemerintah Pusat. “Kita akan usulkan kepada Pemerintah Provinsi Lampung karena ada surat edaran dari Kementerian Kelautan Nomor 61 untuk memberikan pendampingan, kita juga sudah sampaikan ke Dirjen Tangkap KKP untuk membantu alat tangkap pengganti, kita akan coba,” katanya lagi. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh
Indonesia (HNSI) Lampung Timur Edi Susilo menanggapi keputusan Pemkab Lampung Timur itu, mengatakan masih menunggu hasil koordinasi antara nelayan dan Pemkab Lampung Timur dan Pemprov Lampung mengingat Kementerian KKP mengeluarkan surat edaran pendampingan bagi nelayan yang terkena dampak Permen No 2 tahun 2014 itu. “Kita masih menunggu hasil musyawarah dengan Pemkab Lampung Timur mengenai surat pendampingan dari kementrian kelautan agar Pemkab Lampung Timur memberikan pendampingan kepada nelayan,” katanya. (an/*)
“Saya sudah 3 kali jual motor ini, pertama supra kedua mio dan ketiga mtor matik suzuki, saya beli dari orang berbeda atau dari 3 orang pemilik akun facebook,”Akunya dihadapan petugas. Lebih lanjut pria asal jalan ikan kakap kelurahan penengahan teluk betung selatan ini mengaku nekat menekuni kegiatan itu untuk keprluan sehari-hari lantaran dia hanyalan seorang pekerja serabutan yang tidak menetap. Akibat perbuatanya pelaku danil terpaksa berurusan dengan pihak kepolisian dan diamankan sementara dipolsek TKB beserta barang bukti berupa 1 unit kendaraan bermotor jenis yamaha mio, pelaku disangsi dengan pasal 363/480 kuhp dengan ancaman pidana maksimal selama 4 tahun kurungan penjara.(Dbs/Red)
Distanakbun Fokus Tingkatkan Produksi Ternak Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan, Dessy Desmaniar Romas. (ISTIMEWA)
BANDARLAMPUNG : (ML) -- Sebagai salah satu dari Enam Provinsi Lumbung Ternan Nasional, Dinas Peternakan dan Perkebunan, terus melakukan peningkatan populasi hewan ternak, sebanyak 650 Ribu Ekor Sapi, dan 1,3 Juta Ekor Kambing beserta Hewan Unggas lainnya. Hal ini disampaikan langsung, kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan, Dessy Desmaniar Romas. Selain itu Dessy, menambahkan bahwa untuk meningkatkan populasi ternak dirinya terus melakukan integrasi tanaman peternakan dan perkebunan sebagai salah satu pemenuhan pakan ternak. Hal yang menjadi indikasi meningkatnya populasi terna tidak lain yakni, pakan ternak yang terjamin kandungan gizinya. Pemerintah terus berupaya, meningkatkan populasi hewan ternak diseluruh Provinsi Indonesia. Dengan kata lain diharapkan indonesia, tidak mensuplai daging maupun hewan ternak impor, dari Negara tetangga. Diketahui, Tahun 2017 menjadi salah satu tujuan Dinas Peternakan untuk meningkatkan hewan ternak, dengan program integritas ternak, yang pasalnya akan bekerjasama dari berbagai perusahan perkebunan. hal tersebut akan menjadi salah satu fokus program peternakan ditahun depan. Menanggapi hal tersebut kepala Dinas Peternakan Provinsi Lampung, Dessy Desmaniar Romas, menuturkan bahwa awal tahun 2017, pihaknya akan fokus pada program integritas ternak, dengan perlebunan, dari beberapa Perusahaan Kebun Di Provinsi Lampung. “Tujuan dari integritas ternak ini, akan dimanfaatkan sebagai pakan ternaka sehingga bisa menumbuhkan simbiosis mutualisme bagi ternak dan lahan perkebunan yang dimanfastkan kotorannya sebagai pupuk,”Katanya Selain itu dirinya menambahkan bahwa, integritas ternak tersebut, diharapkan mampu meningkatkan populasi ternak khususnya di Provinsi Lampung. (Red)
Pemprov Luncurkan Pembelian Pupuk Online Kepala Biro Perekonomian Pemprov Lampung, Lukmansyah. (ISTIMEWA) BANDARLAMPUNG : (ML) -- Meningkatkan sektor pertanian Selasa pagi, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Lampung, bersama Dinas terkait melakukan rapat tertutup terkait peluncuran pupuk bersubsidi secara online pada tahun 2017 ini. Kepala Biro Perekonomian, Lukmansyah menuturkan penyaluran Pupuk Bersubsidi Online dilaksanakan agar penyaluran pupuk bersubsidi tidak terlambat dengan menggunakan regulasi pergub tahun 1999 tentang penyaluran pupuk ke petani secara langsung dengan membayarkan uang untuk pembelian pupuk melalui Bank, dan distributor pun langsung mengirim pupuk melalu pengecer. Sebelumnya pendistribusian pupuk secara online di Provinsi Lampung telah diuji cobakan di beberapa Kabupaten. namun pendistribusian secara online ini masih banyak kekekurangan. Ini karena banyak pengecer dari distributor yang belum menyanggupi terkait pemesanan dari petani. diharapkan pada tahun 2017 ini akan ada program di seluruh Kabupaten, Kota di Provinsi Lampung dalam pemesanan pupuk petani secara online. Diketahui, Pemerintah Provinsi Lampung menerima Kunjungan Kerja Asisten Deputi Pengembangan Industri Kementerian Koordinator Perekonomian dalam rangka koordinasi dan evaluasi Pelaksanaan Uji Coba Pola Billing System Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Provinsi Lampung. Dalam laporan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Lana Rekyanti di Rumah Kayu Bandar Lampung, Kamis (16/06/2016) menjelaskan bahwaPelaksanaan Uji Coba Distribusi Pupuk Bersubsidi dengan Pola Billing System telah dilaksanakan di Kecamatan Candi Puro Kabupaten Lampung Selatan mulai tanggal 6 April 2016 lalu. Adapun pelaksanaan uji coba ini telah dilakukan oleh 2 Distributor Pupuk Bersubsidi yakni PT. Pusri dan PT. Petrokimia Gresik di 14 Desa,dengan melibatkan 14 Gapoktan dan 278 Kelompok Tani serta 9 Kios yang berada di Kecamatan Candi Puro Kabupaten Lampung Selatan. Sampai dengan Mei 2016, Pupuk Bersubsidi yang telah tersalurkan diantaranya jenis Urea, NPK, SSP-36 dan Organik. “Pada tahun 2017 Rencana Uji Coba Distribusi Pupuk Bersubsidi dengan Pola Billing System ini akan dilaksanakan di Lampung Tengah, Pringsewu, Pesawaran, Tulang Bawang, Tanggamus, Lampung Timur, Lampung Utara”, jelasnya. (Red)