6__

6 UMUM SENIN, 23 JANUARI 2017

Medinas Lampung

Gelam : “Bob Bazarkan” Kadiskes Lamsel

Plt Tanggamus Samsul Hadi Lantik Kepala Pekon Pelaksana teknis (Plt) Bupati Tanggamus Samsul Hadi melantik 11 Kepala Pekon (Kakon), dilapangan Pekon Tanjung Agung, Kecamatan Pugung,(20/1) lalu.

Cabup Pringsewu Salurkan CSR BUMN PRINGSEWU : (ML) -- Sebagai bentuk kepedulian atas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pringsewu, calonbWakil Bupati nomor urut tiga Edi Agus Yanto membantu sejumlah warga mencairkan dana bantuan CSR yang dikeluarkan sejumlah perusahaan.

Ada lima pekon yang dikucur bantuan CSR sejumlah perusahaan BUMN melalui Edi Agus Yanto, (21/1)lalu.

“Peran saya hanya membantu menyalurkan dan menghubungkan antara warga dengan perusahaan BUMN agar ikut membangun infrastruktur di beberapa pekon di Pringsewu,” ujar Edi kepada Fajar Sumatera.

Edi menjelaskan, selain di Pekon Kediri, bantuan CSR sejumlah perusahaan itu juga disalurkan ke Pekon Jogya, di Ambarawa, Pagelaran dan di Kecamatan Banyuwangi.

“Sekali lagi tugas saya hanya membantu warga mengajukan dana CSR infrastruktur dari sejumlah perusahaan. Dana sosial dari perusahaan juga merupakan kewajiban yang sudah diatur Undang-undang. Semoga bantuan itu bisa menambah kemajuan daerah dan menjadikan Kabupaten Pringsewu menjadi lebih baik,” kata Mas Edi, sapaan akrab cawabup nomor urut 3 itu.

Edi juga menjelaskan, pencairan dana CSR dari sejumlah perusahaan itu berkat bantuan kolega dan jejaring yang selama ini sudah dibangunnya di pentas nasional. Antara lain dari DPR, kementerian dan sejumlah tokoh yang memang sudah lama menjadi komisaris perusahaan.

“Lewat beberapa senior dan tokoh masyarakat, saya dibantu terhubung dengan sejumlah perusahaan,” ujar dia.

Suparti (34) salah satu warga Pekon Kediri mengucapkan terima kasih, berkat bantuan CSR dan perjuangan Mas Edi, pengajuan proposal warga berhasil dicairkan perusahaan. “Semoga bantuan ini semakin nyata mengubah Pringsewu menjadi lebih baik,” kata ibu tiga anak yang hadir di lokasi penyerahan bantuan.

Diketahui, program bantuan dana CSR dari perusahaan bisa diajukan oleh kelompok masyarakat desa untuk perbaikan infrastruktur.

Edi Agus Yanto menargetkan ada 20 kelompok warga di 20 pekon yang dibantu oleh perusahaan. “Hari ini sukses di lima pekon, sisanya, semoga bulan ini sampai Maret nanti bisa cair semua,” pungkas Edi Agus Yanto. (HASTIN)

Kenapa Jabatan Sekkot Metro “Gonta-Ganti” METRO : (ML) -- Warga masyarakat Kota Metro, mempertanyakan seringnya Walikota Metro mengganti atau “Merolling” jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Metro.

Setelah pada awal Januari 2016 lalu, Drs Ishak MH, mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Sekda, dan di gantikan oleh DR Khaidarmansyah SH MPd, sebagai PLT Sekda, kini Walikota kembali merolling posisi PLT Sekda Kota Metro, kepada Bangkit Haryo Utomo.

“Meski kewenangan pergantian itu ada pada Walikota Metro, tetapi ini konyol sekali, masa dalam kurun waktu tidak sampai 1 bulan, rolling jabatan Sekda Kota Metro, sudah 2 kali terjadi”, ujar Sandi, salah seorang warga Kota Metro.

Walikota Metro Achmad Pairin, (19/1) lalu, membenarkan bahwa Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Metro, yang sebelumnya dijabat oleh Khaidarmansyah, saat ini telah digantikan oleh Bangkit Haryo Utomo, yang juga menjabat sebagai Kepala Bappeda Kota Metro.

“Pergantian atau pergeseran jabatan Sekda ini tidak ada persoalan apapun, dan sebenarnya ini adalah hal yang lumrah, dengan tujuan untuk mengoptimalkan kinerja Pemerintahan di Kota Metro”, tegas Pairin.

Sementara Kepala Bappeda, Bangkit Haryo Utomo, membenarkan bahwa dirinya telah diminta oleh Walikota Metro, untuk menjabat sebagai PLT Sekretaris Daerah Kota Metro, sejak(17/1) lalu.

Pihaknya juga berjanji akan berusaha semaksimal mungkin, menjalankan tugasnya, baik sebagai Kepala Bappeda, dan PLT Sekretaris Daerah Kota Metro, secara amanah dalam melayani kepentingan masyarakat di Kota Pendidikan ini.

“Sebagai bawahan, saya siap mengemban 2 jabatan, yang telah di amanahkan oleh bapak Walikota Metro, kepada saya, dengan sebaik mungkin”, ujarnya. (Agung)

TANGGAMUS : (ML) -- 11 Kepala Pekon yang dilantik berasal dari 11 Pekon 7 Kecamatan, yaitu calon Kepala Pekon Kalimiring Kec. Kota Agung Barat, calon Kepala Pekon Air Kubang Kec. Air Naningan, calon Kepala Pekon Sudimoro Kec. Semaka, calon Kepala Pekon Kelungu Kec. Kota Agung, calon Kepala Pekon Ngarip Kec. Ulu Belu, calon Kepala Pekon Pampangan, Pekon Doh, Banjar Manis, suka Padang dan Tanjung Jati Kec. Cukuh Balak, serta Kepala Pekon Tanjung Agung Kec. Pugung.

Pelantikan kepala pekon tersebut sesuai dengan keputusan Bupati Tanggamus Nomor B. 364/11/10/2016 tentang pemberhentian kepala pekon/penjabat kepala pekon dan pengangkatan kepala pekon dalam Kabupaten Tanggamus periode 2017-2023, dan telah dilaksanakan pemilihannya secara serentak di Kabupaten Tanggamus Tahun 2016.

Dalam sambutannya, Plt Bupati Tanggamus HSamsul Hadi menegaskan bahwa Kakon tidak boleh menjadi pengurus partai politik, Kakon hanya boleh

menjadi anggota partai politik, Kakon juga dalam hal ini tidak boleh merangkap sebagai ketua atau anggota Badan Himpunan Pemekonan (BHP). Ia juga menyampaikan agar Kakon dapat mengemban tugas dan amanah sesuai dengan PP No 72 tahun 2005 tentang peraturan Desa/Pekon.

Ia juga berpesan kepada ketua tim penggerak PKK pekon agar nantinya turut serta dalam upaya indikasi menekan perbuatan yang berlawanan dengan hukum, dan jika hal tersebut telah terlaksana maka segala bentuk sifat negatif tidak akan terjadi sehingga nantinya akan menjadi panutan masyarakat.

Turut hadir dalam acara tersebut, Kapolres Tanggamus Ahmad Mamora, Kasdim 0424, Ketua DPRD Heri Agus Setiawan, Insfektur Firman Rani, Kadis Kominfo Sabaruddin, Kasat POL PP Yumin BA, Staf Ahli, Uspika, Kepala Pekon, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta warga masyarakat setempat.

(Hendri)

Sudirwan Pimpin Konsolidasi Hanura Tubaba TULANGBAWANG BARAT : (ML) -- Sudirwan.S.sos. Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Tulang Bawang BArat menggelar rapat Konsolidasi guna pemantapan persiapan Musyawarah Anak Cabang (Musrancab) dalam rangka persiapan Pilkada Serentak tanggal 15 Februari 2017 mendatang dan kaderisasi anggota Partai Hanura Kabupaten Tubaba menjelang Pilgub, Pilleg dan Pilpres 2019 mendatang yang dilangsungkan dikantor seketariat partai hati nurani rakyat (hanura) di kelurahan panaragan jaya kecamatan tulang bawang tengah (tbt) tubaba.

Rapat yang dilaksanakan pada Kamis (19/1) di Sekretariat DPC Partai Hanura dipimpin oleh Ketua DPC Hanura Sudirwan, S. Sos dan Sekretaris nya Dedi Priyono, S.H guna membahas sejumlah agenda Partainya dalam pemantapan gerakan Hanura di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Dalam pertemuan tersebut Ketua DPC Partai Hanura Tubaba menegaskan bahwa seluruh Kader partai Hanura baik kader lama maupun kader yang baru bergabung merapatkan barisan untuk memperkokoh persaudaraan didalam tubuh partai yang dipimpin nya.

“Terimakasih kawan kawan telah bergabung di Partai Hanura Tubaba, partai ini mengutamakan persaudaraan yang kokoh, saya dari wilayah Utara Tubaba dan Seketaris dari wilayah timur Tubaba mudah-mudahan ini formasi yang baik untuk kebesaran kita semua,”Ujar Sudirwan dalam Sambutannya.

Sementara Sekretaris DPC Partai Hanura Tubaba Dedi Priyono.SH menyampaikan program kerja kaderisasi Hanura guna persiapan Pilkada Serentak yang akan segera dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 mendatang, dirinya menegaskan agar seluruh kader Hanura memantapkan Hati dalam menjalankan tugas untuk mengkawal Pilkada Tubaba melalui saksi Partai yang ditugaskan di wilayah tiyuh masing-masing dan kecamatan kiranya dapat menjankan tugasnya dengan baik.

“Saksi Partai Hanura Tubaba sudah 90% terbentuk mereka bukan hanya sekedar saksi pada saat Pilkada Tubaba 2017 ini, akan tetapi mereka akan menjadi Kader militan pemenangan Partai Hanura Tubaba dimasa-masa mendatang dan terus menjadi saksi pada ajang pesta demokrasi yang dihelat, untuk itu mereka kader partai Hanura wajib berkomitmen guna kebesaran partai hati nurani rakyat (Hanura)”. tukasnya. (red)

LAMPUNG SELATAN : (ML) -- Jajaran Kejaksaan Negeri Lampung Selatan didesak “Bob Bazarkan” Kepala Dinas Kesehatan setempat. Bagaimana tidak, indikasi setoran proyek insfrastruktur fisik, persekongkolaman mafia tender hingga pembengkakkan biaya pengadaan barang aroma “KKN” menyengat sekali Hal ini diutarakan Andre WAhyudi selaku jurubicara Gelam, Minggu(21/1) kepada Harian Medinas.

“Sudah tidak asing lagi, setoran proyek hingga 20 persen menjadi hal yang umum namun nuansanya pungli, pun demikian dengan pengkondisian pemenang lelang oleh terduga diarahkan oleh Kepala Dinas sebagai Kuasa Pengguna Anggran,”katanya kemarin.

Terkait hal ini, Humas Dinas Kesehatan (Dinkes) Lampung Selatan (Lamsel) Kuswignyo mendampingi PPK Dinkes setempat menegaskan sudah sesuai aturan hukum.

“Itu sudah sesuai berdasarkan pelaksanaan itu sudah sesuai Pepres nomo 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa,” ujar Humas Dinas Kesehatan (Dinkes) Lampung Selatan (Lamsel) Kuswignyo mendampingi PPK Dinkes setempat.

Didalam pengadaan tender melalui ULP, Dinas Kesehatan selaku PPK dalam pelaksaan jenis pekerjaan, nilai pagu dan HPS kepada tim ULP Pemkab Lamsel.

“ULP selaku pelaksana pengadaan tender itu menentukan pemenang berdasarkan penawaran terendah dari yang mengajukan penawaran.

Penetapan pemenang itu itu ditentukan ULP yang diajukan ke PPK untuk melakukan kontrak kerja. Harga penawaran terendah mendekati harga HPS tidak ada menyalahi aturan Pepres 50 tahun 2010,” Ujar Humas Dinkes Lamsel,”katanya Kamis kemarin.

Diketahui, Gerakan Lampung Merdeka (Gelam) mendukung langkah Aliansi Keramat melaporkan Dinas Kesehatan Lampung Selatan ke Kejati Lampung dan KPK di Jakarta.

“Kami mendukung pejabat Dinkes Lamsel di “BOb Bazarkan” saja, karena ada indikasi kuat persekongkolan mengarah pada kejahatan anggaran di sejumlah pengadaan barang dan jasa tahun 2016 dan 2015,”kata Andre Wahyudi, jurubicara Gelam(17/1) kemarin Diketahui, Tahun 2016 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sebuah kebijakan kesehatan yang bertujuan mulia untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat. Berbagai dinamika yang timbul dalam konteks kebijakan dan manajemen kesehatan di tahun 2016 tersebut perlu direnungkan untuk keperluan pengembangan dan perbaikan di tahun 2017.

Menurut ALiansi Keramat, Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan sulit mencapai misi peningkatan Manajemen dan Mutu Pelayanan Kesehatan; Meningkatkan Kemandirian Masyarakat di Bidang Kesehatan dan peningkatan Sumber Daya Kesehatan jika menganut pola persekongkolan dalam pelaksanaan kegiatannya.

“Kami mensinyalir, sejumlah penagdaan barang dan jasa di tahun 2016 pada dinkes Lampung Selatan bernuansa persekongkolan,”katanya, beberapa waktu lalu.

Diketahui, terkait peningkatan insfrastruktur kesehatan di Lampung Selatan, Aliansi 15 LSM yang mengatasnamakan Keramat menyebutkan bahwa fasilitas kesehatan akan lebih baik pembangunan jika transparansi dan akuntabilitas dikedepankan anti KKN. “Kami mensinyalir, sejumlah kegiatan pembangunan insfrastruktut kesehatan seperti rehab puskesmas, pembangunan poskesdes kental nuansa KKN. Para pemenang telah dikondisikan sebelum penentuan pemenang lelang,”kata Arifudin, Jurubicara Keramat, kemarin.

Ia mencontohkan, Pembangunan Poskesdes Desa Way Sari Kecamatan Natar dengan Pagu Rp 297.000.000 dan HPS Rp296.264.000 dimenangkan CV.Elang Putra Cakra BUana beralamat Jl. Gn. Kelud 5 No. 197 B Rt/ Rw. 006/-- Perumnas Way Halim Bandar Lampung (Kota) NPWP 03.216.885.8323.000 Harga Penawaran Rp 295.463.000. Terlihat pengkondisian dari selisih penawaran CV. Elang Putra Cakra Buana Rp 295.463.000,00; CV. Kunta Djagat Rp 295.611.000,00; CV. Tiga Mukhani Rp 296.255.000, dibawah lima persen.

Selanjutnya, Pembangunan Poskesdes Desa Teataan Kecamatan Penengahan dengan Pagu Rp297.000.000 dan HPS Rp296.754.000 dimenangkan CV. Mandala beralamat Ds. Mandalasari RT/RW 05/03 Sragi - Lampung Selatan (Kab.) NPWP 01.943.634.5-325.000 Harga Penawaran Rp 295.636.000; Terlihat pengkondisian dari selisih penawaran CV. Mandala Rp 295.636.000; CV. Mingando Rp296.071.000; CV.Randy Putra Rp 296.161.000.

Untuk, Pembangunan Poskesdes Desa Relung Helok Kecamatan Natar dengan Pagu Rp 297.000.000; dan HPS Rp 296.264.000; dimenangkan CV.Aji Indah Pratama beralamat Jl. Sukadana Bandar Lampung - Bandar Lampung (Kota) - Lampung NPWP 31.662.676.1-322.000; Harga Penawaran Rp 295.893.000 Terlihat pengkondisian dari selisih penawaran CV.Aji Indah Pratama Rp 295.893.000; cv tegar Rp 296.196.000; CV. Gifa Utama Rp 296.201.000 Juga pada, Pembangunan Poskesdes Desa Mekar Mulya Kecamatan Palas dengan Pagu Rp 297.000.000 dan HPS Rp296.023.000 dimenangkan Aulia AKbar, CV beralamat Jl. Flamboyan IV No. 3 RT.010 Labuhan Dalam Tanjung Seneng - Bandar Lampung (Kota) NPWP 03.198.283.8-323.000; Harga Penawaran Rp 295.379.000. Terlihat pengkondisian dari selisih penawaran Aulia Akbar , CV Rp 295.379.000; CV. Depati Citra Rajabasa Rp 295.969.000; CV.Randy Putra Rp296.018.000 Sayang, hingga berita ini diturunkan, Kadis Kesehatan Lampung Selatan belum dapat dikonfirmasi.

Aliansi Keramat menduga kuat terjadi bentuk tindakan yang dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat adalah persekongkolan dalam tender Dinas Kesehatan Lampung Selatan , yang merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilarang oleh UU No. 5/1999.

“Prinsip-prinsip umum yang perlu diperhatikan dalam tender adalan transparansi, penghargaan atas uang, kompetisi yang efektif dan terbuka, negosiasi yang adil, akuntabilitas dan proses penilaian, dan non-diskriminatif.

Sejalan dengan hal tersebut, UU No. 5/1999 juga mengatur tentang larangan persekongkolan dalam tender sebagaimana digariskan pada Pasal 22,”pungkas Arifudin.

Hal ini juga nampak pada Pembangunan Poskesdes Desa Branti Raya Kecamatan Natar dengan Pagu Rp 297.000.000,00 dan HPS Rp 296.264.000,00 dimenangkan cv. ras berjaya beralamat JL.Pulau Damar Gg. Bayur NO. 52 Perumnas Waykandis Tanjungseneng Bandar Lampung (Kota) NPWP 03.198.341.4-323.000 Harga Penawaran Rp295.791.000.

Terlihat pengkondisian dari selisih penawaran cv. ras berjaya Rp 295.791.000; CV. Gifa Utama Rp296.140.000; CV.Mingando Rp296.259.000.

Selanjutnya, Pembangunan Poskesdes Desa Baru Ranji Kecamatan Merbau Mataram dengan Pagu Rp 297.000.000 dan HPS Rp296.754.000 dimenangkan CV. Tanjung Pandan beralamat Ds. Tajimalela Kecamatan Kalianda - Lampung Selatan (Kab.) NPWP 01.943.680.7-325.000; Harga Penawaran Rp 295.858.000. Terlihat pengkondisian dari selisih penawaran CV. Tanjung Pandan Rp 295.858.000,00; CV. MITRA SEJAHTERA Rp 296.039.000,00; cv tegar Rp 296.110.000,00 Pembangunan Poskesdes Desa Bakti Rasa Kecamatan Sragi dengan Pagu Rp 297.000.000 dan HPS Rp 297.000.000 dimenangkan CV. Tribuana Jaya beralamat Desa Palas Pasemah RT/RW 001/003 - Lampung Selatan (Kab.); NPWP 03.141.114.3-325.000 Harga Penawaran Rp 295.985.000. Terlihat pengkondisian dari selisih penawaran CV.Tribuana Jaya Rp 295.985.000,00; CV. TIGA MUKHAHI Rp 296.204.000,00 CV. BERKAH ABADI Rp 296.356.000,00. (Dbs/Red)

Pejabat Disdik Pringsewu “Bancakan” Biaya SPM PRINGSEWU : (ML) -- Proses perpindahan pejabat Dinas Pendidikan Pringsewu beberapa hari lalu, rupanya menyisakan cerita indikasi adanya “bancakan” biaya kegaitan Standar Pelayanan Minimal (SPM) periode 2015 hingga 2016.

Biaya ini dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbudpar) Pringsewu, di Tahun 2015 sekitar Rp 1,2 Miliar yang diduga pelaksanaanya bernuansa penggelembungan anggaran, bahkan diduga terjadi tumpang tindih kegiatan.

Menurut Ketua Laskar Pemuda Lampung (Ladam) Program SPM yang merupakan anggaran kegiatan tahun 2015 ini berasal dari dana hibah pusat yang pelaksanaannya ditalangi terlebih dahulu melalui dana Bansos Pemkab setempat. Setelah kegiatan berjalan, Spj kegiatan selesai baru dana kegiatan dikem-

balikan oleh pemerintah pusat.

“Berdasarkan informasi dan data yang dihimpun, pelaksanaan kegiatannya anggaran tersebut peruntukannya untuk peningkatan kemampuan guru dan pengajar, seperti kegiatan workshop, bimtek, dan sosialisasi,”Kata Kadi Saputra melalui rilis yang disampaikan kepada redaksi medinas.

Namun, pelaksanaannya tidak transparan, terlebih sewa kantor SPM yang diklaim berada di wilayah Pringsewu hingga kini keberadaanya tidak jelas. “Jika dilihat dari kegiatan secara keseluruhan untuk pelaksanaan SPM pada tahun lalu jelas telah terjadi tumpang tindih dengan kegiatan KUPT Dinas Pendidikan pada masing-masing kecamatan. Terang saja anggaran ini terindikasi mark up, yang diduga dilakukan sejumlah pejabat Disdikbudpar,” ungkap

sumber, yang meminta namanya tidak dikorankan, Mingggu (21/1).

Kadi Saputra membeberkan, waktu itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan SPM tahun 2015 hingga 2016 Eko Kusmiran yang juga selaku Kabid Dikdas Disdikbupar Kabupaten Pringsewu.

“Kegiatan SPM tahun lalu hanya bisa dilaksanakan sekitar Rp900 juta lebih, karena anggaran kegiatan ini tidak bisa diserap keseluruhan karena masalah waktu yang tidak cukup, juga persoalan teknis.

Berdasarkan penelusuran Ladam, PPTK kegiatan waktu itu Rustian. ”Artinya, jika pejabat terdahulu sudah hengkang dari kursinya, maka pejabat baru harus menyelesaikan permasalahan ini. Ini duit negara,”pungkasnya. (Dbs/Red)