6__

6 UMUM SELASA, 24 JANUARI 2017

Medinas Lampung

Tambang Pasir Way Sulan Tetap Operasi

Satpol PP Lamsel Optimalisasi Pajak Daerah LAMPUNG SELATAN : (ML) -- Satuan Polisi Pamong Praja Lampung Selatan akan dilibatkan untuk optimalisasi pajak di setiap rumah makan.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Lampung Selatan akan memaksimalkan target pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2017 ini.

Khusus pajak rumah makan, BPPRD Lamsel bahkan mulai merencanakan pengawasan melekat terhadap optimalisasi pajak yang selama ini belum maksimal.

Caranya dengan menempatkan satu sampai dua orang personel

Aktifitas penambangan pasir di Desa Mekar Sari Kecamatan Way Sulan yang sempat ditutup oleh Sat POl PP Kabupaten Lampung Selatan karena mengakibatkan erosi parah, ternyata berjalan seperti biasa.

Satpol PP disetiap rumah makan berskala menengah keatas yang menjadi target pajak rumah makan diseluruh wilayah Lamsel.

Kepala BPPRD Lamsel Drs. H. Burhanuddin, MM mengatakan, tujuan penempatan personil Satpol PP Lamsel tersebut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Lamsel. Termasuk sebagai pengawasan langsung yang dilakukan pemerintah daerah.

“Rencananya akan kami coba ditahun ini. Agar perolehan PAD dari sektor pajak rumah benar-benar fair dan transparan,” ujar Burhanuddin kepada awak media di Kalianda belum lama ini.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan Lamsel ini mengakui, selama ini perolehan PAD dari sektor pajak rumah makan diwilayah Lamsel dirasakan belum tercover secara maksimal.

“Tahun ini kami akan mencoba mendongkrak PAD dari hasil pajak rumah makan dengan menempatkan personil Satpol PP ditiap-tiap rumah makan yang beroperasi di wilayah Lamsel,” terangnya.

Selain menempatkan personil Satpol PP, lanjut Burhanudin, rencana lain untuk meningkatkan pendapatan pajak rumah makan tersebut, pihaknya juga berencana akan memasang mesin penyetoran pajak penghasilan ditiap-tiap rumah makan yang ada.

Bahkan menurutnya, rencana pemasangan mesin penyetoran pajak rumah makan tersebut sudah sempat dibahas dengan pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Selatan. “Mengenai ini sudah pernah kami bahas dengan pihak BPKAD. Namun memang belum ada keputusan, karena akan dilakukan pengkajian kembali, khususnya menyangkut soal pola kerjasamanya dengan pihak Bank selaku penyedia mesin penyetoran pajak tersebut,” ungkapnya.

Burhanuddin berharap, dengan adanya rencana-rencana tersebut maka upaya untuk meningkatkan PAD dari sektor pajak rumah makan dapat berjalan secara maksimal. “Dengan meningkatnya penghasilan pajak rumah makan, diharapkan target PAD Kabupaten Lamsel ditahun 2017 akan menjadi jauh lebih meningkat lagi,” pungkasnya. (Dbs/Red)

LAMPUNG SELATAN : (ML) -- Kondisi tanah disekitar aliran sungai desa setempat makin memprihatinkan. Pengikisan tanah terus melebar hingga menyebabkan akar tumbuhan tak dapat mengikat tanah. Alhasil erosi tak dapat dihindarkan.

Camat Way Sulan Tri Mujianto mengatakan, puluhan penambang di Desa Mekar Sari itu sudah dua kali diberi surat peringatan untuk segera menutup aktifitas pertambangan tersebut.

Selain merusak alam ternyata pertambangan pasir itu tak mengantongi izin dari pemerintah.

“Sudah dua kali kami instruksikan untuk segera ditutup karena memang tak memiliki izin pertambangan, namun para penambang yang notabennya warga lokal tetap bersikeras menjadikan pertambangan sebagai ladang rezeki mereka,” kata Tri Mujianto, beberapa waktu lalu.

Dikatakannya, para penambang kerap membandel jika Pemerintah Kecamatan melayangkan surat peringatan. Dengan dalih tidak ada mata pencaharian lain namun mengesampingkan kerusakan alam yang semakin parah.

“Kalau penambang ini tidak merusak, ya monggo saja beraktifitas. Namun erosi yang terjadi dilahan pertambangan semakin memprihatinkan,” ungkap Tri Mujianto.

Orang nomor satu di Way Sulan yang kembali

Lelang Jabatan di Lampura Sepi Peminat LAMPUNG UTARA : (ML) -- Lelang jabatan untuk posisi tiga kepala Satker di Kabupaten Lampung Utara, ternyata sepi peminat. Terbukti, sejak dibukanya pendaftaran pada Selasa (17/1) hingga hingga Senin (23/1) belum ada satupun yang mendaftar.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKSDM) Lampura, Iwan Setiawan mengatakan, sejak diumumkannya lelang jabatan tinggi pratama hingga saat ini telah banyak orang yang mengkonfirmasi terkait mekanisme dan persyaratan untuk mengikuti lelang jabatan.

“Batas akhir pendampingan lelang jabatan ialah 6 Februari mendatang, biasanya disaat-saat mendekati akhir waktu baru banyak yang mendaftar,” terang Iwan diruang kerjanya senin (23/1) seraya menyatakan lelang tersebut terbuka juga untuk peserta dari luar daerah.

Menurutnya lelang terbuka jabatan pimpinan tinggi ini sudah melalui tahapan proses dan prosedur yang berlaku. Mulai dari rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASAN) dan peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformis Birokrasi (Menpan-RB) yang mengatur tentang lelang jabatan pimpinan tinggi.

Dalam lelang terbuka ini, pemerintah setempat sesuai ketentuan mem-

dikukuhkan itu tidak menutupi adanya aktifitas pertambangan yang menjadi dilema selama kepemimpinannya itu. Ya, selain merusak alam lalu-lalang truk pengangkut pasir juga menjadi pemicu kerusakan jalan di kecamatan tersebut.

“Dilema memang, disatu sisi kecamatan merasa iba dengan para penambang karena pertambangan dinilai lebih menghasilkan dari pada bertani. Sementara sisi lainnya, kerusakan alam hingga merembet pada buruknya jalan juga semakin memperkeruh situasi,” ujarnya.

Saat ditanya tentang sikap tegas kecamatan menangani persoalan tersebut? Tri Mujianto mengaku satu visi dengan Pemkab Lamsel yang sedang merubah mindset atau kebiasaan lama. “Perubahan harus ditegakkan, tidak melulu soal mata pencaharian namun soal kemauan, bagaimanapun pertam-

bangan itu sudah merusak alam,” tandasnya.

Meski ditutup sementara waktu oleh Sat Pol PP Lamsel sejak Selasa (17/1) lalu, namun aktivitas pertambangan di Desa Mekar Sari tetap berjalan. “Ya, tetap berjalan karena alat sudah kami sewa dan kami bayar dengan uang, masalah ditutup atau tidak ya silahkan saja datang kemari,” kata Udin (40) salah seorang penambang saat ditemui Radar Lamsel.

Peringatan Sat Pol PP diakuinya hanya bersifat sementara, dan belum ada kepastian terkait penutupan permanen. Dengan dalih itulah Udin dan kawan-kawan hingga kini masih beroperasi, bahkan rencananya rombongan penambang itu akan kembali membuka lahan pertambangan baru.

“Kalau lokasi ini ditutup, silahkan saja karena memang rencananya bekas pertambangan ini akan kami jadikan sawah, dan akan kembali membuka lahan pertambangan baru,” tandasnya. (Dbs/Red)

n Flu Burung “Hantui” Warga Bandarlampung

Kemana Walikota Herman HN?

bentuk tim seleksi (Timsel) lelang jabatan dengan persentase personil timsel yakni dua dari dalam dan tiga dari luar.

“Timsel dari luar yakni Kepala BKD Provinsi, Zaini Lukman, akademisi Unila, Budiyono, dan mantan Sekdakot, Sudarno Edi. Sedangkan dari dalam yaitu Pak Sekdakab, Samsir dan Inspektur kabupaten, Man Qodri,” terang Iwan.

Dalam seleksi nanti, kata Iwan, setiap tahapan akan diumumkan hasilnya baik itu peserta dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.

Penilaian kualifikasi dan kompetensi dilakukan secara tertulis dan wawancara.

“Timsel menetapkan tiga peserta dengan nilai tertinggi untuk masingmasing satker. Setelan itu, ketiganya akan diserahkan ke Bupati selaku pejabat pembina partai untuk dipilih salah satunya yang kemudian akan di laporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara,” pungkas Iwan Diketahui terdapat tiga satuan kerja yang saat ini tidak memiliki pimpinan tertinggi (Kepala) secara definitif.

Ketiga satker tersebut ialah Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. (dbs/Hartoni)

BANDARLAMPUNG : (ML) -- Kemana Walikota Bandarlampung Herman HN ? Ketika warganya dihantui flu burung dan Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan (Distanakbunhut) Bandar Lampung menyatakan, tiga lokasi di Kecamatan Sukarame positif terjangkit virus flu burung atau flu avian (H5N1). Ketiga lokasi dimaksud, yaitu Jalan Pulau Lingga, Jalan Pulau Bawean, dan Jalan Pandawa Raya Nomor 5 Korpri Jaya.

“Ketiga lokasi itu berada di Kecamatan Sukarame. Kami menerima laporan dari warga dan langsung melakukan pengecekan ke lokasi dan mengambil sample unggas. Hasilnya, positif flu burung, meskipun sejauh ini belum ditemukan adanya penyebaran kepada manusia,” kata Kepala Distanakbunhut Bandar Lampung Agustini saat memantau di Sukarame, Senin, (23/1).

Dia mengatakan, awalnya ada laporan warga mengenai kematian ayam secara mendadak pada 15 Januari lalu.

Menerima laporan tersebut, pihaknya langsung mengunjungi lokasi. Namun, waktu itu pemilik rumah sedang tidak di tempat dan rumah dalam keadaan terkunci. Sehingga, pemeriksaan baru bisa dilakukan pada hari berikutnya, 16 Januari. “Hasil pemeriksaan menggunakan rapid test pada bangkai ayam menunjukkan bahwa ayam yang mati itu positif flu burung,” ujarnya.

Kementerian Pertanian (Kementan), hari ini, Senin (23/1), langsung terjun ke lokasi yang ada Sukarame, Bandarlampung, saat mengambil sampel kasus flu burung.

Usai dilayangkan surat terkait kebutuhan logistik pasien kasus suspect maupun kasus konfirmasi flu burung oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Kementerian Pertanian (Kementan), hari ini, Senin (23/1), langsung terjun ke lokasi yang ada Sukarame, Bandarlampung, guna mengambil sampel kasus flu burung.

Peneliti Virologi, dari Balai Besar Penelitian Veteriner Bogor, Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian RI, Risa Indrianyani, menjelaskan, virus flu burung sangat peka terhadap desinfektan berbahan aktif fenol, klorin, etanol, aldehid, ammonium kuartener, dan iodin. Nantinya jika terjadi kematian mendadak unggas yang diduga diakibatkan oleh flu burung, masyarakat diimbau tidak panik dan segera berkoordinasi dengan pihak dinas kesehatan dan dinas peternakanan setempat.

“Kami langsung koordinasi dengan petugas Dinas Peternakan Bandarlampung. Tadi sudah diberikan rapidtest kit. Jika ada kematian mendadak, mereka siap merespon dan mengecek kondisi di lokasi,” ungkap Risa, dilokasi.

Selanjutnya, jika hasil test dinyatakan positif maka, pihaknya menyarank-

an Dinas Peternakan setempat dapat melakukan pemusnahan massal terhadap unggas maupun kandang yang positif terjangkit virus flu burung.

Masih jelasnya, pihaknya melakukan pengambilan sampel terhadap sejumlah unggas di lokasi yang diduga menjadi tempat penyebaran flu burung.

“Langsung dilakukan pengambilan sampel di kloaka (anus) dan trachea (saluran tenggorokan) unggas di Kelurahan Korprijaya. Ini beguna untuk selanjutnya dilakukan uji Polymerase Chain Reaction (PCR) unruk membuktikan keberadaan virus H5N1 di tubuh unggas,” paparnya.

Untuk diketahui, sampel kemudian akan dibawa ke lab dan dalam waktu dua sampai atau tiga hari, akan diketahui hasilnya. Tim yang didampingi oleh Dinas Peternakan Kota Bandarlampung melakukan sweeping ke rumah-rumah warga yang memelihara unggas. Tim juga merencanakan untuk meninjau kondisi kesehatan unggas di sejumlah pasar di Bandarlampung.

Tim juga melakukan desinfeksi, yaitu proses yang ditujukan untuk mematikan virus. Dilanjutkan dengan mengambil sampel dari ayam dan kotorannya. Tidak lupa melakukan penyemprotan dengan disinfektan untuk mematikan virus dan mencegah penyebarannya ke manusia dan hewan.

(Dbs/Red)

Pemprov Verifikasi Sungkai Bunga Mayang BANDARLAMPUNG : (ML) -Pemerintah Provinsi Lampung akan melakukan verifikasi lebih lanjut mengenai usulan pembentukan Daerah Persiapan Kabupaten Sungkai Bunga Mayang. Hal ini disampaikan Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Chandri saat menerima perwakilan panitia pemekaran pembentukan Kabupaten baru Sungkai Bunga Mayang di Ruang Rapat Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Senin (23/01).

Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Chandri menyampaikan bahwa Sungkai Bunga Mayang telah membawa berkas persyaratan pembentukan kabupaten baru yakni Kabupaten Sungkai Bunga Mayang.

“Saya Punya tim verifikasi yang akan mengecek kelengkapan berkas, apakah berkas tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku apa belum. Seperti hal-nya persyaratan dalam mendaftarkan anak masuk sekolah, apabila

terdapat 10 persyaratan maka kita harus memenuhi 10 persyaratan tersebut. Apabila telah sesuai, maka perlu dilakukan pengecekan lapangan untuk memverifikasi kelengkapan. Tim juga akan menanyakan kepada masyarakat, benarkah masyarakat menginginkan adanya pemekaran ini, atau hanya keinginan dari segelintir orang,” ungkap Chandri seusai rapat.

Yuzar selaku Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara menyampaikan, sudah sekitar 13 tahun tepatnya sejak tahun 2004 sungkai bunga mayang telah merencanakan pembentukan kabupaten sungkai bunga mayang.

“Telah terdapat persetujuan DPRD Kab. Lampung Utara dan Bupati Lampung Utara mengenai persetujuan atas usulan pembentukan daerah persiapan kabupaten sungkai bunga mayang” kata Yuzar.

Hidayat Lembasi selaku Ketua Pemekaran Pembentukan sungkai bunga mayang

menyampaikan bahwa telah memenuhi persyaratan tertentu untuk memenuhi kelayakan pembentukan kabupaten baru.Seperti cakupan luas wilayah pemekaran sungkai Bunga Mayang, jumlah penduduk, Usia kecamatan yang telah mencapai 5 tahun, terdapat Laporan Akhir Kajian pemekaran daerah Kabupaten Lampung Utara, lokasi ibu kota / pusat pemerintahan sungkai bunga mayang seluas 40 hektar. “Semoga ini cepat terlaksana sehingga dapat terbentuk kabupaten baru” ungkap Hidayat.

Diinformasikan Kepala Biro Humas dan Protokol Bayana, rapat ini dihadiri oleh Kabag Otda Dorda, Kabag Humas Provinsi Lampung Heriyansyah, Doni F. Fahmi Sekretaris Pol PP Lampung Utara, Hendri Kabag Hukum Lampung Utara, Asmuni Efendy Kabag Pemerintahan Lampung Utara, Kasubbag OTD Redho Teyansya dan Penataan Batas M. Iqbal serta Herman Sanusi dan Junaidi selaku tokoh adat dari sungkai bunga mayang.

(Rls)