7__

Medinas Lampung mulai...

DARI HAL 1

Istri Aming itu tampak begitu menggoda dengan mengenakan kemben hitam yang menampilkan sebagian dadanya. Wajahnya pun terlihat lengkap dengan riasan yang semakin mempercantik dirinya.

Tato besar yang menghiasi bahu kirinya pun tidak mengurangi kecantikan yang ditampilkan istri Aming itu.

Alhasil para netizen pun begitu royal memberikan pujian untuk Evelyn. (l6/*)

ladam...

DARI HAL 1

Kadi Pekurun menambahkan jika DKP Lampung tidak mau memberikan informasi dan data lebih baik dibawa ke Komisi Informasi Publik masuk dalam sengketa informasi.

“Laporkan aja ke KIP,”pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pejabat institusi terkait dalam tahap konfirmasi, sebab masih ada “hajatan” anak “Wagub Provinsi Lampung” Diketahui, Direktorat Kepolisian Air (Dirpolair) Polda Lampung mengamankan 2 kapal nelayan Lampung berjenis cantrang dengan bobot 30 gross ton (GT) tanpa surat izin berlayar, merupakan hasil kerja yang menunjukkan prestasi institusi.

Penangkapan itu dilakukan pada Kamis pagi (11/8/2016).

Pencapaian Dirpolair ini merupakan jawaban atas terombang ambingnya nasib nelayan di masa transisi alat tangkap pukat. Berdasarkan Permen KP RI No. 2 tahun 2015, penggunaan alat tangkap pukat dilarang keras digunakan nelayan.

Penangkapan kapal tak berizin berlayar ini patut dipantau, mengingat biasanya mereka tidak diproses lanjut. Lucunya lagi, kata dia, di waktu lain kapal-kapal tersebut bisa kembali berlayar meski surat tetap tidak dimiliki.

Karut marutnya perizinan kapal nelayan beralat tangkap pukat ini benar-benar membuat nelayan kian kebingungan.

Di sisi lain, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, terutama Kepala Bidang Tangkap, seperti tidak memiliki kebijakan yang jelas. (Dbs/red)

lmnd...

DARI HAL 1

Rahman menjelaskan, ketika dalam anggaran Pemerintah itu terdapat tidak sesuai RAB dan ada indikasi pemotongan, disunat dan penyimpangan dana, itu bukan hanya untuk diperbaiki dan dikembalikan, akan tetapi dibongkar ulang serta diproses secara hukum yang berlaku.

“Jika adanya indikasi korupsi dana seperti dana desda itu seharusnya Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dapat menyerahkan kepihak yang berwajib agar diproses secara hukum sesuai undang-undang tipikor. Karena ini akan menjadi tolak ukur ?ketika terjadi hal serupa adanya indikasi korupsi ketauan dikembalikan dilakukan pembinaan bisa selesai donk,” katanya.

Lanjut salah seorang suksesor dalam perubuhan patung ZAP tahun 2012 lalu ini menambahkan, ?untuk membuat efek jera terhadap kepala desa lainnya, seharusnya persoalan adanya penyimpangan anggaran yang dilakukan aparatur Desa itu harus diproses sesuai undang-undang tipikor, karena telah merugikan uang negara.

“Jika dikepemimpinan Zainudin Hasan - Nanang Ermanto yang menginginkan sesuai slogan “Ayo Bangun Desa” untuk mewujudkan hal itu harus adanya penegasan kepada aparatur desa dan tindakan langsung jika terbukti menyalahgunakan keuangan dana desa harus diproses dan laporkan kepihak penegak hukum baik itu Polres maupun Kejaksaan bukan hanya untuk dibina dan mengembalikan dana yang disimpangkan,” imbuhnya seraya mencetuskan jika korupsi harus pembinaan melalui proses hukum supaya ada efek jera dan tidak terjadi hal yang serupa pada desa-desa yang lain.

Diberitakan sebelumnya, pekerjaan pengerasan jalan onderlagh didusun 1 dan II Desa Sinar Palembang Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) yang diduga asal jadi mendapat sorotan keras dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat.

Kedua lembaga itu menilai pekerjaan yang dilakukan aparat desa (Kades_red) yang dianggarkan melalui Dana Desa (DD) tahap II tahnun 2016 menyalahi aturan dan adanya unsur permainan pihak desa sebab tidak sesuai RAB. Sebab dirinya mengaku dalam pembahasan pihaknya dilibatkan, sebelum pekerjaan pengerasan jalan onderlagh itu dilaksanakan, dalam kesepakatan bawah jalan onderlag menggunakan pasir bukan menggunakan tanah bercampur cadas.

“Saat pembahasan kegiatan pengerasan jalan onderlagh di dua Dusun yang menyerap DD di sepakati jumlah anggaran yang di rencanakan dengan ketentuan mengunakan pasir, pekerjaan pasri di siram terlebih dahulu, kemudian batu belah di susun dan setelahnya, bagian atas batu belah di lapisi pasir setebal 3 CM,” ujar ketua LPM Desa Sindar Palembang Tendi Rianto kepada Medinas Lampung. Selasa (13/12).

Dia mengatakan, pekerjaan pengerasan jalan onderlag jelas menyalahi aturan dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang sudah disepakati dalam pembahasan.

“Namun kenyataanya saat diterapkan di lapangan tidak sesuai dengan RAB, pasir yang di gunakan tidak memakai pasir yang kualitas bagus, tapi menggunakan ampas pasir yang bercampur tanah cadas. Ya wajar saja jika di guyur hujan, kondisi jalan jadi lengket seperti bubur dan sangat licin,” katanya.

Selanjutnya kata dia, terkait gorong-gorong yang dikerjakan disejumlah titik di dua dusun tersebut masyarakat menilai jumlah anggaran yang digunakan tidak sesuai dari yang sudah ditentukan sebesar Rp57 juta. “Tapi seiinget saya anggaran itu sebesar Rp57 juta, jadi wajar saja kalau masyarakat menolak pekerjaan ini,” jelasnya.

Sekedar diketahui, dalam proses pembangunan jalan yang menggunakan dana desa (DD) tahan II tahun 2016 itu, terlihat jelas dalam pemasangan batu onderlagh dilakukan asalan karena posisi batu tidak berdiri melainkan posisi tidur.

Selain itu setelah pemasangan batu pada badan jalan, lapisan atas batu menggunakan tanah bercampur cadas, sehingga mengakibatkan jalan menjadi licin bagi pengendara roda dua dan pejalan kaki. “Awal kegiatan pengerasan jalan ini, batu yang digunakan dan disusun tidak berdiri, melainkan tidur semua, setelah itu bagian batu atas jalan dilapisi dengan tanah bercampur cadas,” ujar salah seorang warga Edi Suratno saat ditemui Medinas Lampung, Senin (12/12).

Sementara itu, ketika dikonfirmasi, Kepala Desa Sinar Palembang Sugiat mengatakan, pihaknya secepatnya akan memperbaiki jalan dan gorong-gorong yang menjadi keluhan masyarakat.

“Apa yang menjadi permintaan warga, secepatkan akan diperbaiki. Pihaknya berharap warga agar tidak terburu-buru menilai hasil kerjaan yang dikerjakan,” katanya.

Informasi yang didapat, Kades Sinar Palembang Sugiat akan memperbaiki jalan onderlah yang menjadi keluhan warga dengan membuat surat pernyataan dihadapan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Lamsel, namun hingga kin belum ada tanda-tanda akan dilakukan perbaikan jalan tersebut.

(Aan / Rozi)

sambungan KAMIS, 19 JANUARI 2017

7

Pemprov Lampung Janji Tambah Fasilitas PKOR BANDARLAMPUNG : (ML) -- Pemerintah Provinsi Lampung melakukan penertiban untuk mengembalikan fungsi utama PKOR Way Halim sebagai sarana olahraga dan akan menambah bangunan baru yang akan membuat masyarakat yang menggunakan fasilitas PKOR lebih nyaman.

Hal ini disampaikan oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Hamartoni Ahadist dalam Rapat pembahasan penataan aset Pemerintah Provinsi Lampung PKOR Way Halim di ruang rapat asisten, rabu (18/01).

Beberapa hari yg lalu Satuan Polisi Pamong Praja sudah menindak lanjuti penertiban terhadap bangunan liar dan pedagang yang tidak berizin di PKOR Way Halim, untuk selanjutnya mengembalikan fungsi PKOR sebagai sarana olahraga bagi masyarakat.

Hamartoni mengungkapkan bahwa “Disana merupakan tempat kegiatan untuk olahraga, bukan tempat membuang sampah” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Lampung me-

nilai kawasan PKOR saat ini sudah mulai lebih baik dari sebelumnya, dengan meningkatnya kebersihan dan kenyamanan, masyarakat dapat menggunakan sarana dan fasilitas PKOR sesuai dengan fungsinya.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung juga akan memperbaiki stadion PKOR Way Halim mengingat Prestasi tim sepak bola Lampung yang semakin diakui oleh masyarakat Indonesia karena memasuki liga utama Indonesia yang sementara ini memanfaatkan stadion pahoman sebagai tempat latihan dan pertandingan.

Selain hal tersebut Pemerintah juga mempertimbangkan untuk area PKOR agar dapat dimanfaatkan bagi masyarakat untuk berdagang tanpa mengganggu pemanfaatan fungsi PKOR yang seharusnya “Perlu adanya konsep yang matang, seperti areal parkir dan lahan bagi pedagang sehingga tidak ada lagi pedagang yang berjualan di jalan yang menghalangi pintu masuk, sehingga

tidak menggangu bagi masyarakat lain dalam melakukan kegiatan olahraga” ungkap Hamartoni Kepala BAPPEDA Taufik Hidayat menambahkan bahwa di tahun 2017 pemerintah akan memperbaiki fungsi PKOR kembali sesuai dengan fungsi yang sebenarnya, baik untuk olahraga, pariwisata maupun areal berdagang.

“Dengan meningkatkan areal pariwisata seperti mengaktifkan anjungan yang ada, diharapkan dapat meningkatkan fungsinya selain sebagai tempat berolahraga dapat pula dijadikan sebagai tempat pariwisata untuk pengenalan produk unggulan & budaya dari daerah masing-masing yang ada di lampung” kata Taufik.

“Dengan hampir selesainya Gedung kesenian lampung yang berguna bagi pentas seni budaya lampung, dan dengan adanya perencanaan seperti perehapan gedung KONI, terdapatnya lapangan softball, pemasangan lintasan sintetis di stadion PKOR yang akan membuat wilayah

PKOR semakin komplit dan Elit” ujarnya.

Kasat Pol PP Jayadi menyatakan Pol PP telah melakukan pembersihan terhadap beberapa pedagang yang tidak mengindahkan teguran dan peringatan yang telah disampaikan sebelumnya.

“Sehingga dalam pembersihan ini terdapat 16 kafe, 15 bangunan permanen , 456 pedagang kaki lima, 19 gubuk telah di tertibkan secara keseluruhan,” ungkap Kasat. (red)

pungli...

DARI HAL 1

“Mengenai pembangunan tersebut saya hanya meneruskan progaram yang dulu,”Ucapnya Rabu (18/01).

Saat ditanya oleh wartawan Medinas dari mana sumber dana pembangunan gerbang gapura yang sedang dibangun muji menjelaskan pembangunan berupa gerbang gapura memungut dari wali murid ataupun swadaya masyarakat dari lingkungan sekolah. Jadi pembangunan yang saat ini sedang dilaksanakan itu bukan dari dana BOS bukan pula dari dana DAK. Untuk jumlah murid SD N Braja Emas 200 Siswa/i, Ungkapnya. (Arif Yanto)

Somasi...

DARI HAL 1

Diketahui, Jika ia terlibat dalam tindak pidana korupsi terhadap keuangan desa yang berdampak pada kerugian keuangan negara, maka ia diproses melalui Pengadilan Tipikor.

“Hal ini karena Pengadilan Tipikor merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Jika Cabjari Pringsewu tidak segera memanggil unsur BPMPD, Inspektorat dan khususnya 4 kepala pekon, kami yang akan terbang ke Jakarta, melaporkan semua pejabat intitusi di panggil,”kata Andre.

Menurut UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah oleh UU No 20 Tahun 2001 adalah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Di samping itu, wewenang Pengadilan Tipikor menurut Pasal 5 UU No 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (“UU Pengadilan Tipikor”) yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.

Terpisah, Kordinator Lembaga Polisi Militer Republik Indonesia (LPM-RI) Wilayah kabupaten Pringsewu meminta pihak kejaksaan Negri Kota Agung Cabang Pringsewu segera memeriksa 4 Kepala Pekon, Yakni Pekon Parerejo, Pekon Mataram, Pekon Wonosari dan Pekon Kediri. Kecamatan Gading rejo terkait Dugaan Anggaran Dana Desa(ADD)2015 dan 2016 baik dari fisik ADD keseluruhan hingga ke Pemberdayaan dan Laporan Pertanggung Jawabannya(LPJ) Dana ADD di pekon tersebut ditengarai bermasalah dan ada indikasi LPJ nya di Mark Uf. “Kordinator Lembaga Polisi Militer Republik Indonesia (LPM-RI), Drs Sirwansyah Yalam,minta kepada Cabjari Pringsewu segera memeriksa 4 kepala Pekon terkait ADD 2016 yang nilainya sangat Fantastis tidak menutup kemungkinan disalah gunakan, Dan jika indikasi tersebut ditemukan sebaiknya kejaksaan langsung

melakukan pemeriksaan terhadap kepada 4 Kepala Pekon,”Ujar ketua LPM-RI DPD Pringsewu Drs,Sirwan Syahyalam, Minggu (15/1) melalui sambungan telepon selulernya.

Diketahui, sebanyak 4 Pekon di Kecamatan Gadingrejo. yakni Pekon Parerejo, Pekon Mataram, Pekon Wonosari dan Pekon Kediri diduga Laporan Pertanggung Jawabannya(LPJ) Anggaran Dana Desa(ADD) 2016 di Mark up terancam tindak pidana korupsi.

Pasalnya pembangunan fisik ADD 2016 dan pemberdayaan di di pekon tersebut tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Pembiayaan(RAP) dan hal tersebut sudah terjadi sejak tahun ADD 2015 yang lalu dan ADD 2016.

Terungkapnya adanya dugaan LPJ yang di Mark up di empat pekon tersebut disampaikan sumber Medinas Lampung yang meminta jati dirinya dirahasiakan berinisial BJ Sabtu (26/11) mengatakan bahwa persoalan LPJ yang di Mark uf menurut dia sudah terjadi sejak ADD tahun 2015 dan berlanjut pada ADD tahun 2016 seperti di pekon Parerejo bahkan dipekon tersebut Kepala pekon(kakon) Parerejo Musyafa sempat dikatakan Inspektorat tahun yang lalu telah merugikan Negara Hingga Rp 40 juta rupiah dari ADD tahun 2015 yang diterimanya sebesar Rp 350 juta lebih karena LPJnya fiktif namun prosesnya duduga mandeg ditengah jalan.

Hal yang sama juga telah terjadi di pekon Mataram yang membangun Talud sepanjang 600 meter,onderlagh 1 km, sumur bor sebanyak 2 buah,gorong gorong 5 buah ,tugu 10 program pokok PKK satu buah serta pemberdayaan diduga LPJ nya juga di Mark uf oleh yang bersangkutan kakon Mataran Wagino karena pemasangan Batu onderlagh di pekon tersebut tidak sesuai dengan RAP nya karena pemasangan batunya ditidurkan dan untuk menutupi persoalan tersebut oleh Wagino.

Langsung dikasih pasir sehingga tidak terlihat batunya tidur Begitu juga di pekon Wonosari ,kakon Wonosari Rusmiyanto sejak ADD 2015 lalu membuat gorong gorong dari 12 gorong hanya satu buah yang berkwalitas ,sisanya asal jadi dan nilainya per gorong gorong tidak menghabiskan anggaran Rp

300 ribu dan perbuatan tersebut berlanjut sampai ADD 2016 sehingga LPJ di pekon tersebut diduga telah di Mark uf oleh Rusmiyanto sebagai kakon Wonosari.

Di pekon Kediri yang pelaksanaan ADD 2015 dilakukan oleh PJ kakon Kediri Sugianto serta 2016 oleh kakon Subandi ternyata LPJ ADD tahun 2016 dan tahun 2016 diduga di Mark uf oleh PJ pekon Sugianto dan kakon setempat.

“Saya tahu bahwa kakon di Empat pekon tersebut telah Memark uf LPJ ADD sejak ADD tahun 2015 dan berlanjut Tahun 2016 karena pembangunan fisiknya tidak sesuai dengan di LPJ lebih parah lagi LPJ Pemberdayaan di pekon Parerejo bahkan nyata nyata Fiktif pada tahun 2015 lalu tapi tidak ada tindakan dari yang berwajib” ujar BJ membeberkan kebokbrokan ke empat pekon tersebut kepada Medinas Lampung Sabtu(26/11).

Menurut BJ dirinya sangat menyayangkan LPJ ke 4 pekon tersebut diduga di Mark Uf hal tersebut terjadi salah satunya kata BJ karena inspektorat Kabupaten Pringsewu sebagai satu satunya pihak yang berwenang melakukan pembinaan terhadap kakon dalam merealisasikan ADD 2015 maupun 2016 dalam melakukan pemeriksaan fisik ADD tersebut tidak diperiksa secara maksimal atau keseluruhan sehingga berbagai kemungkinan bisa saja terjadi seperti oleh kakon tersebut hanya ditunjukan bangunan yang bagus saja sementara yang tidak memenuhi standar yang ditentukan tidak dilihatnya.

“Semestinya inspektorat kabuapten Pringsewu dalam melakukan pemeriksaan fisik dilakukan secara maksimal atau keseluruhannya di periksa ,apalagi terkait pemberdayaan itu yang rawan disalahgunakan selama ini “terangnya.

Kepala pekon parerejo Musyafa berkelit saat ditanya terkait LPJ ADD tahun 2016 yang diduga di mark uf dan LPJ fiktif pemberdayaan 2015 nya Minggu(27/11).

Sementara, Wagino, Kepala Pekon Mataram, dan Rusmiyanto Kepala Pekon Wono sari ketika di konfirmasi via telp selularnya tidak satu pun yang aktif sempai berita ini di turunkan. (Hasbuloh/Red)

yang telah membuka posko pengaduan penunggakan dana biling mencapai Rp 21 miliar untuk SMA/SMK tahun 2016 se- Kota Tapis Berseri.

“Kami berterima kasih kepada PPRL karena telah mengambil langkah berani yang bersedia untuk menampung aspirasi atau keluhan para guru, baik tertunggaknya dana sertifikasi maupun dana biling untuk melaporkan ke aparat hukum,” ungkapnya.

Akademisi Hukum Universitas Bandarlampung (UBL) Ginda Anshori juga mendesak aparat hukum segera memeriksa Wali Kota Bandarlampung, Herman HN, atas dugaan tindak korupsi tunggakan dana bina lingkungan (biling) sekitar Rp21 miliar tahun 2016 lalu.

“Seharusnya para penegak hukum di Lampung responsive menanggapi permasalahan serius di pemerintah Bandarlampung. Karena ini telah ditetapkan dalam perda yang bernama APBD, misalnya, untuk biling sekian, BPJS sekian. Nah…Ketika program itu ada dan tidak bisa direalisasikan sementara dananya ada, maka sudah wajar aparat hukum turun tangan,” kata Ginda, Minggu, (8/1).

Semestinya aparat hukum dapat cerdik melihat tunggakan dana biling oleh pemerintah Bandarlampung yang diprediksi bakal dibayar memakai APBD 2017. ”Salah, karena itu berkaitan dengan perda yang harus dijalankan pemerintah Bandarlampung di tahun berjalan, bukan untuk membayar tunggakan di tahun sebelumnya. Tetapi sejauh mana aparat hukum cerdik melihat permasalahan ini atau jangan-jangan mereka (aparat hukum) mengambil manfaat dari situasi defisit ini. jadi muncul asumsi dari masyarakat adanya kongkalikong antara pemerintah Bandarlampung dan aparat hukum,”ungkapnya.

“Kalau tidak ada dugaan kongkalikong, maka sudah pasti akan tuntas permasalahan ini dan sebagainya. Wajar kalau masyarakat curiga kan, karena banyak permasalahan seperti ini yang tidak ditanggapi, sementara permasalahan ini bukan bagian delik aduan kan,”sindirnya.

Apabila pemerintah Bandarlampung memakai dana APBD tahun 2017 untuk membayar tunggakan dana biling 2016, maka, sambung dia, akan menjadi “haram” untuk dibayarkan memakai anggaran berjalan sekarang ini. ”Seharusnya ada evaluasi perubahan yang dinyatakan bahwa ada beberapa hal menyebabkan defisit sehingga pelunasan utang biling 2016 itu dapat dianggarkan kembali di APBD 2017. Nah, persoalan hari ini apakah

dianggarkan atau tidak untuk membayar itu,”ucapnya.

Namun, jika pemerintah mampu membayar tunggakan dana biling tahun 2016 lalu, maka secara otomatis menjadi kecurigaan baru nantinya, dimana pembayaran itu tidak dianggarkan, tetapi pemerintah Bandarlampung sanggup untuk membayarnya.”aneh kan jadinya, artinya bermasalah. Artinya pemerintah Bandarlampung harus beradaptasi dengan negeri yang tengah dilanda defisit ini dengan mengurangi pembangunan mercusuar supaya pelaksanaan anggaran APBD 2017 dapat berjalan baik dan benar,” pungkasnya.

“Apalagi ada wacana pemerintah Bandarlampung mau membangun sejumlah fly over atau under pass pada 2017 mendatang. Tidak usah terlalu dipaksakan membangun infrasturuktu yang mapan untuk pencitraan.Semestinya pemerintah Bandarlampung bertanggungjawab menyelesaikan permasalahan ini bersama pihak terkait. Kalau emang kurang paham kan Wali Kota Bandarlampung bisa menanyakan ke tim ahli bidang hukumnya, kan gitu.

Jangan sampai nantinya tim ahli ini menjadi beban APBD pemerintah Bandarlampung,” tegasnya Ia berharap, para aparat hukum dapat mengawasi penggunaan anggaran pemerintah Bandarlampung tahun 2017 supaya dapat berjalan dengan baik dan maksimal.” Intinya mendampingi supaya walikota Bandarlampung tidak tersesat terlalu jauh dalam menggunakan anggaran,” pungkasnya.

Diketahui, Pemerintah Bandarlampung diduga telah menunggak pembayaran dana bina lingkungan (biling) untuk SMA selama 8 bulan dan SMK sekitar 10 bulan se-Kota Tapis Berseri dengan total keseluruhan mencapai Rp. 21 miliar.

Pasalnya, berdasarkan dana rekapitulasi jumlah siswa SMK penerima biling se-Bandarlampung mencapai 6958 siswa dari keseluruhan 12.031 siswa. Dari rincian 10 SMK di Bandarlampung, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, untuk Kelas X, program andalan Herman HN ini hanya menyasar 2.972 siswa, Kelas XI 2.503 siswa, dan Kelas XII 1.483 siswa.

Sedangkan dana rekapitulasi jumlah siswa SMA penerima biling seBandarlampung mencapai 7571 siswa dari keseluruhan 16638 siswa. Dari rincian 17 SMA di Bandarlampung, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, untuk Kelas X, program andalan Herman HN ini hanya menyasar 2.650 siswa, Kelas XI 2.888 siswa, dan Kelas XII 2.033 siswa. (Dbs/Red)

penerima hasil pekerjaan, dan bendahara.

Pernyataan Direktur CBA Jakarta, Ucok Sky Khadafi terkait indikasi persekongkolan dan mafia tender pada sejumlah kegiatan pengadaan barang dan jasa Dinas Pasar Kabupaten Tanggamus Tahun 2016.

Diketahui, Ketua Laskar Pemuda Lampung (Ladam) dalam rilis yang disampaikan kepada Harian Medinas, Selasa (17/1) malam. mengungkapkan indikasi persekongkolan dan mafia tender pada sejunlah proyek pembangunan pasar dan kegiatan swakelola lainnya di Dinas Pasar Kabupaten Tanggamus Tahun 2016.

“Hasil investigasi lapangan, sebelum terjadi penunjukkan pemenang, dinas pasar melalui ulp telah memiliki pengantin, calon pemenang,”kata Riswan, kepada Harian Medinas Lampung Ia membeberkan, Pembangunan Pasar Datarajan dengan pagu Rp 2.207.270.000; HPS Rp2.207.270.000; dengan Pemenang CV.Wahyu Pratama Alamat JL.ZA.PAGAR ALAM GG PELITA 1 UJUNG RT.005 RW.02 - Bandar Lampung (Kota); NPWP02.141.775.3-323.000 Harga Penawaran Rp 2.170.675.000. Hal ini dapat terlihat dari pengkondisian selisih penawaran CV.WAHYU PRATAMA Rp 2.170.675.000; CV.Tri Anugrah Rp 2.178.687.000,00 CV.Kecubung Emas Rp 2.182.446.000.

Selanjutnya, Pembangunan Pasar Sumberejo dengan Pagu Rp 1.000.000.000; HPSRp 1.000.000.000; dan Pemenang CV. FITRIA CITRA PRATAMA Alamat Jl. Garuda No. 40 Labuhan Ratu Kedaton - Bandar Lampung (Kota); NPWP02.895.306.5-323.000 Harga Penawaran Rp 981.440.000.Selisih penawarannya, CV. FITRIA CITRA PRATAMA Rp 981.440.000; CV. Aurora

Abadi Rp987.261.000; CV.BIRAWA Rp 988.651.000; Kemudian, Pembangunan Pasar Pulau Panggung; Pagu Rp1.000.000.000; HPSRp 1.000.000.000; Pemenang CV. Alam Pemuka; Alamat Jl. Simpang Menggala No. 55 Menggala, Kec. Kota Agung - Tanggamus (Kab.); NPWP01.954.775.1-325.000; Harga Penawaran Rp 982.715.000. Terdapat selisih penawaran mencurigakan, yaitu CV. Alam Pemuka Rp982.715.000; CV.GELISTA SUKSES MAKMUR Rp 986.430.000; dan CV ADELIA CITRA PRATAMA Rp 991.336.000,00 Pembangunan Pasar Kota Agung; PaguRp 950.000.000; HPSRp 950.000.000; Pemenang CV.TRI ANUGRAH; Alamat Jl. Way Taman No.344 B Pasar Madang-Tanggamus; NPWP 01.919.550.2-325.000; Harga Penawaran Rp935.251.000. Selisih penawarannya, CV. TRI ANUGRAH Rp 935.251.000;CV. JUPITER Rp 938.595.000; CV.WAHYU PRATAMA Rp 939.664.000.

Menanggapi hal ini, Muaiyin Zen, Sekretaris Dinas Pasar Kabupaten Tanggamus Rabu, (18/1) menegaskan masalah pembangunan seperti Pasar Kotaagung, pasar pulau panggung, pasar sumberejo dan pasar ulu belu, itu sudah dipriksa Tim PHO, kemudian sudah dipriksa Inspektorat dan rekomendasi dari Inspektorat sudah keluar.

“Tapi RHPnya yang belum keluar,”kata Muaiyin Zen Sekertaris Dinas Pasar, Rabu, (18/01) Muaiyin juga mengatakan untuk pembangunan pasar tersebut sepertinya tidak ada permasalahan. “Tetapi kalau untuk tekni dari awal saya tidak bisa menjelaskan, seperti sistim pelelangan dan sistim lainnya saya tidak begitu paham dikarnakan ada bidangnya masing-masing,”pungkasnya. (Red)

kpk..

DARI HAL 1

“Kami hanya berusaha untuk memperbaiki sistim pemerintahan Bandarlampung yang lebih baik lagi supaya permasalahan seperti ini tidak terulang untuk kedepannya,” Kata Humas PPRL Lampung Yohannes Joko Purwanto, Senin, (15/1).

Tujuan di bukanya posko pengaduan ini agar bisa segera ditindaklanjuti oleh aparat hukum setempat.”intinya kalau aparat hukum di Lampung sudah tidak mampu bekerja untuk rakyat, jadi kami (PPRL) yang akan mendampinginya ke KPK RI supaya mereka (aparat hukum dan DPRD) malu karena tidak mampu bekerja untuk rakyat,” ucapnya.

“Aneh aja kalau semua anggaran yang sudah di plot dalam APBD tapi pemerintah Bandarlampung tidak sanggup untuk membayarnya. Terus uangnya kemana coba ?. itu kan duit rakyat dan Wali Kota Bandarlampung, Herman HN diberi amanah oleh masyarakat Kota Tapis Berseri untuk menjalankan roda pemerintahan. Tapi ini kok malah nyakitin hati rakyat yang telah mempercayakannya untuk memimpin Kota Tapis Berseri,” ungkapnya.

“Dimana coba rasa kemanusiaannya ? ini sama saja dengan air susu dibalas air tuba. Dimana kepercayaan dinodai oleh kebohongan untuk memajukan semua sektor di Kota Tapis Berseri,” tegasnya.

Kendati demikian, Pihaknya mempertanyaan para aparat hukum yang seakan menutup mata terkait sekelumit permasalahan di pemerintah Bandarlampung, baik penundaan sertifikasi guru, dana biling, temuan BPK RI untuk dana bansos dan hibah tahun 2015 sekitar Rp60 miliar yang diduga ada kerugian Negara didalamnya.

Selain itu, DPRD Bandarlampung yang bekerja untuk mengawasi pemda dalam penggunaan APBD dapat menegur agar tidak salah melangkah.

Namun, dia menyayangkan, DPRD Bandarlampung juga seakan menutup mata maupun telinga terkait sekelumit permasalahan yang terjadi di Kota Tapis Berseri.

“Kalau semuanya diam bisa bahaya ini, bisa-bisa rakyat yang bergerak serentak untuk menyuarakan aspirasinya yang selama ini tidak didengar oleh pemerintah Bandarlampung, aparat hukum maupun dari para wakil rakyat. Apa mau seperti itu ? jika seperti itu, mereka seharusnya malu, karena mereka yang bekerja untuk rakyat tapi tidak memihak kepada rakyat,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Forum Martabat Guru Indonesia (FMGI) Lampung mengapresiasi langkah Lembaga Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL)

terkuak...

DARI HAL 1

Dalam aspek perencanaan dan penganggaran, CBA menemukan sejumlah permasalahan yang diakibatkan oleh tidak berintegritasnya pemangku kepentingan dan proses perencanaan yang tidak transparan. Dari aspek pengawasan pun belum dinilai optimal karena kerap bersifat reaktif dan tidak proaktif.

Direktur CBA menjelaskan, sebelum Perpres terbit, modus korupsi terjadi pada tahapan proses perencanaan anggaran dan perencanaan persiapan pengadaan barang. Antara lain, proyek sudah di-ijon atau dijual terlebih dahulu sebelum anggaran disetujui atau disahkan dan persekongkolan antara DPR, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan vendor.

Modus lainnya, penggelembungan harga, suap kepada pihak terkait, serta manipulasi dokumen dan pemenang pengadaan. Ia mencontohkan, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak dibuat oleh panitia pengadaan. “(Melainkan) Dibuat oleh pihak vendor yang akan ditunjuk sebagai pemenang,” ujar Ucok.

Setelah Perpres terbit, modus korupsi pun bergeser pada tahapan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, proses serah terima dan pembayaran, serta proses pengawasan dan pertanggungjawaban. Modus yang terjadi pada proses pelaksanaan, serah-terima, dan pembayaran, antara lain pengumuman terbatas.

Selain itu, modus memanipulasi pemilihan pemenang, dokumen lelang, dokumen serah-terima, penggelembungan harga, serta suap kepada pihak terkait. Pada bagian ini juga terjadi persekongkolan antara KPA, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kelompok kerja unit layanan pengadaan, pejabat