7__

SELASA, 24 JANUARI 2017

Medinas Lampung PAMER...

DARI HAL 1

dangdut kelahiran Jember, 31 tahun silam itu dalam keterangan video di akun Instagramnya, pada Minggu (23/1/2017).

Dengan setelan kaos dan celana legging, Dewi Perssik melakukan squat jumps di tangga rumahnya sendiri.

Pelantun lagu “Mimpi Manis” ini kelihata sudah sangat mahir. Itu terlihat dari dirinya yang berhasil squat jumps hingga ke anak tangga teratas dengan mudah.

Di antara kemampuan olahraganya yang mengagumkan, pose Dewi Perssik ternyata membuat sejumlah netizen salah fokus. Saat melakukan squat jump, bentuk bokongnya memang cukup terekspose, apalagi, ia memakai celana legging berbahan ketat.

“Bokongnya indah bgt,” ucap pemilik akun @ pramudithadimas. “Ini mah pamer bokong sexy... hahaha,” kata @rantojay. “Itu lagi pamer pant** ya??” tutur netizen dengan nama akun @yale___ menambahkan. (l6/*)

blacklist...

DARI HAL 1

Ditempat yang sama Cecep, Pengawas Lapangan dari Dinas ESDM Provinsi Lampung mengaku bahwa proyek biogas tersebut merupakan tahun anggaran 2016 lalu yang mana pihaknya telah melakukan PHO, hanya saja dirinya tidak mengetahui jika pekerjaan tersebut belum selesai.

“Sudah PHO, tapi kami tidak tau kalau pekerjaannya belum selesai semua, PPTKnya Ibu Maula Dinamansya menjabat sebagai Kasi Energi,”akunya.

Cecep mengklaim jika pihaknya mengawasi proyek tersebut secara rutin. Meskipun sudah PHO, dirinya tidak mengetahui siapa rekanan yang mengerjakan, dan berapa nilai anggaran untuk proyek tersebut.”Saya tidak tau kalau tidak bisa di fungsikan, kalau nilai dananya berapa saya tidak tau, tapi waktu tahun 2016 kami sering turun mengawasinya. Rekanannya siapa dan perusahaannya apa saya tidak tau persis,”kelitnya.

Pada saat yang bersamaan, Yantoni, Wakil Ketua I DPRD Tubaba bahwa, pada pelaksanaan proyek biogas tersebut merupakan KKN yang harus dipertanggung jawabkan terhadap penegak hukum.”Ini harus secepatnya dijemput oleh penegak hukum. Karena proyek biogas ini sudah jelas kejahatan anggaran, tindak pidana KKNnya ada semua disini (Proyek Biogas). Dinas dan Rekanan harus bertanggung jawab, harus dipidanakan,”cetus dia.

Diberitakan sebelumnya, Proyek Biogas yang dibantukan untuk warga di Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) milik Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung tahun anggaran 2016 lalu yang tersebar di wilayah Kecamatan Tulangbawang Tengah yaitu tepatnya di Tiyuh Pulung Kencana dan Tiyuh Candra Mukti sebanyak 65 titik terkesan dibuat asal-asalan.

Pasalnya, setelah proyek tersebut dinyatakan selesai oleh pihak rekanan maupun pihak instansi terkait, namun kondisi biogas tersebut saat ini sudah tidak bisa difungsikan lagi atau mubasir bahkan telah rusak. Padahal, dana APBD Provinsi yang dikucurkan untuk proyek tersebut cukup besar yakni senilai Rp650 juta yang katanya diperbantukan kepada sejumlah rumah warga.

Diketahui, Proyek Biogas itu dikerjakan oleh CV. Himpunan Swasta yang beralamatkan di Desa Negara Ratu Nomor 25 Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur dengan NPWP. 01.278.219.9-321.000. Diduga kuat menyalahi spesifikasi teknis konstruksi bangunan.

Menurut, Paidi (70) warga RK 02 RT 07 Tiyuh Candra Mukti bahwa, warga tidak tahu persis dari mana asal proyek tersebut, karena pihak kontraktor hanya menjelaskan bahwa proyek itu bantuan dari pemerintah.

“Kami dapat bantuan biogas dari pemerintah, tapi nggak tahu pemerintah Kabupaten atau Provinsi. Ini baru dibuat tapi sudah banyak yang tidak berfungsi, kalau tidak salah pemborongnya (rekanan) yang mengerjakannya bernama Bagyio warga Daya Asri Kecamatan Tumijajar,”ungkapnya kepada medinas lampung Jum’at (20/1) kemarin.

Selain itu, setelah proyek biogas tersebut dinyatakan selesai, keluhan dari warga mulai bermunculan, karena dianggap terjadi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh tidak berfungsinya sebagaimana biogas.”Dirumah saya tidak ada manfaatnya sama sekali, baru dipakai sekali setelah itu tidak berfungsi lagi, lebih parahnya lagi sumur saya terkena rembesan limbah dari biogas sehingga tercemar dan tidak bisa di komsumsi akibat baut yang menyengat serta warnanya hitam,”jelas Paidi.

Dilain pihak, Baharuddin, Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (PU) Tubaba saat dimintai keterangan di kediamannya terkait Proyek Biogas tersebut ia menjelaskan bahwa, pihak.

Dinas PU Tubaba tidak begitu jelas mengetahui keberadaan proyek tersebut. Karena, Dinas PU Tubaba tidak dilibatkan dalam pengerjaannya, sebab dibawah kendali langsung oleh Dinas ESDM Provinsi Lampung.

“Kalau terkait proyek biogas itu saya tidak mengetahuinya persis, kami tidak dilibatkan dalam pengerjaannya, tapi memang usulannya kami ketahui sebelum dikerjakan, untuk lebih jelas silakan tanya dengan (Dwi Aprilian Kurniawan (Wawan) Pegawai PU Tubaba karena dia yang memfasilitasinya dengan orang Provinsi,”ucap Bahar.

Sayangnya jawaban yang sama juga dicetuskan oleh, Wawan, Pegawai Dinas PU Tubaba mengaku tidak mengetahui jelas pelaksanaannya karena proyek tersebut milik Dinas ESDM Provinsi Lampung. ”Saya tidak tahu persis, tapi memang saya yang memfasilitasi pengajuannya ke Provinsi, tempo hari orang dinasnya bernama ibu Dina, untuk proyeknya kalau tidak salah ada dua tiyuh yang mendapatkan program proyek biogas, Tiyuh Candra Mukti dan Tiyuh Pulungkencana, jumlahnya sekitar 60 titik, mereka tidak ada laporan lagi dengan kami,”tukasnya.

(Arfani)

aroma...

DARI HAL 1

Menurut penuturan sejumlah mahasiswa yang berhasil dikonfirmasi, sejak awal bangunan itu dilakukan perbaikan memang tidak terdapat papan pengumuman yang menunjukkan kepemilikan rekanan yang melakukan pekerjaan. “ Dari awal juga gak pernah ada plang proyeknya Mas, dan memang gedung ini sejak beberapa bulan lalu dilakukan perbaikan dan peningkatan lantainya,”ungkap Hermansyah salah satu Mahasiswa, (23/1).

Terkait hal ini, Wakil Rektor Unila II Muhammad Kamal ketika akan ditemui di gedung rektorat setempat menurur salah satu petugas keamanan yang bersangkutan sedang tidak berada ditempat.

Diketahui pada tahun anggaran 2016 lalu Unila mendapatkan proyek rehabilitasi Tahap I Gedung J FKIP Unila dengan Pagu sebesar Rp 3.755.000.000,00 dalam prosesnya jumlah peserta lelang mencapai 22 perusahaan namun yang mengajukan penawaran hanya tiga perusahaan yakni PT. Bina Mulya Lampung dengan penawaran Rp.3.248.000.000, PT. Rismi Jaya penawaran Rp. 3.461.000.000 serta PT Karya Kamefada Wijaya Indonesia dengan penawaran Rp 3.461.930.000 yang akhirnya memenangakn proyek tersebut.

Dari sumber awak media di lingkungan kampus pelaksanaan rehab gedung FKIP itu pelaksanaannya dimulai sejak 15 Juli - 11 Desember 2016, dengan jangka waktu pemeliharan 50 hari kalender, namun dari pantauan perkerjaan itu belum dapat dikatakan rampung mengingat kondisi bangunan serta parit yang tidak diperbaiki dengan rapih dan kejanggalan yang memicu asumsi negatif dana proyek itu telah dicairkan 100 persen meski pekerjaan tidak selesai sesuai dengan kontrak. (Red)

sambungan

7

FKPK Tuba Laporkan Sulastri ke Polisi TULANGBAWANG : (ML) -- Forum Masyarakat Peduli Keadilan (FKPK) Provinsi Lampung, melaporkan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), atas nama Sulastri dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) 198710252006042002, ke Polres Tulang Bawang (Tuba), yang diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Sekretaris dewan pimpinan pusat, FMKP Jamalludin mengatakan, bahwa pada tanggal 2 september 2015 , Sulastri yang bertugas di Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tulang Bawang, mengajukan mutasi ke pemerintah Kabupaten Mesuji, dengan alasan mengurus orang tua yang sudah berusia lanjut serta mengaku sebagai anak tunggal.

“Tapi kenyataanya, orang tua Sulastri masih bisa

bekerja sehari hari, dan yang bersangkutan bukan anak tunggal, melainkan dua bersaudara, dengan dikuatkan, surat keterangan Kepala Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Bakti Kabupaten Mesuji,” terang Jamalludin.

Dijelaskan Jamalludin, mutasi yang dilakukan oleh Sulastri, tidak mendapatkan persetujuan dari suami, sementara, persyaratan pengajuan harus ada izin, bila memiliki suami, tidak ada sangkut paut hutang piutang dengan pihak bank, sedangkan yang bersangkutan memiliki hutang di bank.

“Sulastri telah melakukan pemalsuan surat, dengan merekayasa untuk mutasi dan mengelapkan asal usul, dengan mengatakan anak tunggal, serta perkawinan nya, sebagaimana pengajuan

persyaratan yang telah diajukannya,” jelas Jamalludin.

Lanjut Jamalludin, Perbuatan Sulatri, bertentangan dengan peraturan perundang undangan demi untuk mencapai tujuannya, ia menghalalkan berbagai macam cara, dengan memberikan sejumlah uang kepada oknum pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tulang Bawang, agar persyaratan mutasi alih tugas PNS nya, disetujui oleh BKD Tuba.

“Diduga, permohonan mutasi Sulastri, menyalahi aturan undang undang nomor 8 tahun 1974, tetang pokok pokok kepegawaian jo undang undang nomor 43 tahun 1999 dan peraturan pemerintah nomor 3 tahun 1980, tentang disiplin PNS, serta undang undang nomor 5 tahun 2014 l, tentang ASN dan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004, tentang

pembinaan jiwa KORPS, dan kode etik PNS,” ungkap Jamalludin.

Ditambahkan Jamalludin, ia menegaskan, bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum, yang telah dilakukan Sulastri, dan tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh BKD Tuba, serta Islnspektorat setempat dalam pengajuan mutasi.

“Untuk itu, kami selaku lembaga independent, mengharapakan, kepada penegak hukum, dapat merespon positif atas laporan kami, dan melakukan tindakan hukum yang nyata, demi tegaknya supemasi hukum, dalam memberantas tindak pidana khususnya di Tulang Bawang, serta republik Indonesia pada umumnya,” harap Jamalludin.

(Brama)

plt...

DARI HAL 1

Ia mengaku jabatan sekda adalah kewenangan Pemprov Lampung, Pemkab boleh mengusulkan namun sayangnya saat ini tidak ada pegawai yang kepangkatannya memenuhi persyaratan sebagai sekda.

Terkait hal ini, Akademisi Hukum Unila, Yusdianto mendorong pemerintah kabupaten Tanggamus agar dapat menonaktifkan status Muklis Basri dari jabatan sekda Tanggamus agar dapat fokus dalam menjalani proses hukum saat dicokok oleh Polda Lampung di Hotel Emersia dengan ditemukan barang bukti menyimpan beberapa butir pil happy five di dalam dompet.

“Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu roda pemerintahan Tanggamus,” ujarnya.

Selain itu, jika mengacu dalam UU nomor 5 tahun 1997 pasal 62 tentang Psikotropika dengan ditemukan barang bukti tersebut, maka, Muklis Basri terancam mendapat hukuman maksimal 5 tahun penjara.

“Ya, barang siapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah),”pungkasnya Diketahui,Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung resmi mengeluarkan surat penahanan terhadap Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus Mukhlis Basri.

Surat penahanan resmi dikeluarkan sejak Minggu (22/1/2017) malam. Selain Mukhlis, polisi juga me-

nahan dua orang lainnya. Yaitu Oktarika, pegawai negeri sipil Pemerintah Provinsi Lampung dan Doni.

“Mereka tersangka dan kami tahan sejak semalam,” ujar Direktur Reserse Narkoba Polda Lampung Komisaris Besar Abrar Tuntalanai, Senin (23/1).

Menurut Abrar, ketiga orang ini dijadikan tersangka karena kedapatan menyimpan pil happy five.

Sedangkan dua orang lainnya yaitu Eddi dan anggota DPRD Tanggamus Nuzul Irsan hanya berstatus sebagai saksi.

Kedua orang ini tidak menjadi tersangka karena tidak kedapatan menyimpan barang narkotika maupun psikotropika. “Hasil tes urine nya juga negatif,” ucap Abrar. (Red)

Yantoni selaku Wakil Ketua 1 DPRD Tubaba kepada medinas lampung saat dikonfirmasi di Ruang Kerjanya Senin (23/1).kemarin.

Laporan dugaan Mark-up tersebut Yantoni memint secepatnya pihak polda Lampung agar dapat mengusut sampai tuntas, karena menurut pantauan dirinya (Yantoni) penegakan hukum terlalu lamban menyikapi persoalan proyek yang anggaran nya di kucurkan melalui Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (BBWSMS) Provinsi Lampung dengan pagu Anggaran 4,9 Miliar.

Yantoni pun berharap agar seluruh proyek yang dibangun di wilayah Kabupaten Tubaba, pihak rekanan dan Instansi pemerintah terkait dapat memperhatikan kualitas pengerjaan nya, agar tidak ditemukan maslah dikemudian hari, mengingat daerah Tubaba memiliki masyarakat yang proaktif

dalam pengawasan pembangunan.

Sementara Dedi Priyono.SH Ketua DPC Pospera Tubaba saat ini telah menunggu tindak lanjut proses hukum yang akan dilakukan oleh Krimsus Polda Lampung, menurut Dedi pihak Krimsus Polda telah menjadwalkan untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap Kasus Dugaan Mark-up proyek BBWSMS yang dikerjakan oleh PT. Sumber Agung Arta Jaya.

“Kita tunggu saja proses hukum dari Polda Lampung, laporan sudah kami sampaikan sejak Desember 2016, pihak Krimsus pernah mengkonfirmasikan tindak lanjutnya akan dilakukan pada bulan Januari 2017 ini, kita tunggu saja dulu tapi jika masih mengulur waktu kami dari Pospera Tubaba bersama Wakil Ketua 1 DPRD Tulang Bawang Barat bapak Yantoni akan langsung kawal hingga Kejaksaan Agung bahkan ke KPK. “ ujar Dedi senin (23/1). (Arfani)

ya.

Oleh karena itu, lanjutnya, terhadap Doni Lesmana patut diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 197 UU no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan pasal 60 (1) hurup c sub pasal 62 UU no.

5 tahun 97 tentang psikotropika.

“Sedangkan dua orang lainnya yakni, Nuzul Irsan dan Eddi Yusuf tidak ditemukan barang bukti,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, sekretaris Daerah (Sekda)

Tanggamus, Mukhlis Basri ditangkap jajaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung.

Selain Mukhlis Basri, polisi juga menangkap seorang wanita oknum PNS Pemprov Lampung, Oktarika serta satu anggota DPRD Tanggamus NI dan dua pegawai swasta Eddy Yusuf dan Doni Lesmana.

Penangkapan itu berlangsung di kamar 207 dan 208 hotel Emersia, Bandar Lampung, dan diduga sedang pesta narkoba, Sabtu (21/1/2017) sekitar pukul 23.30 WIB. (ton)

gunung balak, 2). Jika terjadi perselisihan dan pertumpahan darah pemerintahlah penyebabnya karna tidak tegas, dan 3). Berikan kami kepastian untuk menggarap lahan bersama atau adili dan hukum mereka yang sudah merusak hutan kami register 38 gunung balak.

Dalam orasinya Koordinator pengunjuk rasa meminta pemkab Lampung Timur memberikan kejelasan tanah register 38 gunung balak karena selama ini kawasan hutan Register 38 telah diduki dan kuasai oleh masayrakat pendatang sedangkan kami penduduk asli lampung timur tidak mempunyai hak sama sekali dimana keadilan pemerintah untuk itu kami menyampikan 5 tuntutan yaitu 1).

Masyarakat (1.500 kk) dari 11 desa di 3 kecamatan menginginkan Mengelola lahan dihutan lindung register 38 Gunung Balak bersama sama masyarakat yang sudah 19 tahun mengelola, 2). Mendesak pemerintah baik pusat, provinsi, dan kabupaten untuk secepatnya mendata, mengukur, dan membagi lahan kepada calon pengelola, 3). Meminta pemerintah agar merumuskan program hutan kemasyarakatan dengan tujuan me-

lestarikan kawasan hutan lindung register 38 Gunung Balak agar tetap terjaga, lestari dan hijau, 4). Jika pemerintah tidak mampu, maka kami warga asal 11 desa dari 3 kecamatan meminta agar kawasan hutan lindung register 38 Gunung Balak Ditutup dan mengembalikan fungsinya sebagai kawasan Register/Hutan Lindung, dan 5). Mendesak aparat penegak hukum untuk menyidik, menuntut, dan mengadili para pelaku pengrusakan kawasan hutan lindung Register 38 Gunung Balak.

Usai menerima perwakilan unjuk rasa Wakil Bupati Lampung Timur Zaiful bukhari mengatakan akan segera menindaklanjuti sesuai aspirasi dari masayrakat dengan bersama forkomfinda dan perwakilan dari masayrakat untuk berkoordinasi dengan pihak pemerintah provinsi lampung dalam rangka mendesak pmerintah provinsi lampung agar permasalahan tanah register 38 Gumung Balak bisa diselesaikan dengan secepatnya, “Karena secara aturan hukum dan kewenangan tanah ini ditangan Provinsi dan pemerintah pusat,”katanya. ( Deni/Tobi)

Rp10 miliar lebih.

“Perkaranya sedang dalam tahap penyelidikan,” kata seorang jaksa yang enggan disebutkan namanya.

Modus dugaan mark up tersebut timbul dari pengadaan armroll, container, tangki dan mesin air yang dalam mata anggaran terpisah dari pembelian truk casis.

“Kalau harga truk memang tidak dapat diganggu gugat karena truk harga pemerintah berbeda dari umum,” kata dia.

Pengadaan armroll, container, tangki dan mesin air merupakan item pengadaan yang dapat dikenakan pajak dan dari pengadaan tersebut pemerintah menghitung prosentase keuntungan yang diambil rekanan yakni 10-15%.

“Keuntungan dan pajak bukan diambil dari nilai pagu kegiatan. Karena didalamnya ada pengadaan kedaraan juga, ya nantilah ini kan masih dalam pendalaman,” kata dia.

Diketahui, pada tahun 2014, Disbertam Kota Bandar Lampung menganggarkan dana Rp3.150.000.000 untuk pembelian 9 unit dump truk dan Rp2.050.000.000 untuk pembelian 5 unit truk armroll. Kami menduga adanya mark up harga yang berasal dari bak besi,

kontainer dan hidrolik (karena harga truk casis sudah baku dari ATPM). Mark up yang dilakukan dari pembelian bak besi, kontainer dan hydrolik mencapai 400% lebih.

Ditahun Anggaran 2015, kembali Disbertam menganggarkan dana Rp3.960.000.000 untuk pembalian 11 unit dump truk, kemudian Rp1.282.500.000 untuk pembelian 3 unit truk arm roll dan Rp340.000.000 untuk pembelian satu unit truk tangki. Dugaannya mark up dengan modus sama yakni meng uping harga bak besi, kontainer untuk sampah, hydrolik dan tangki serta mesin air.

Pelaksananya, dalam setiap pemblian dump truk, truk armroll dan tangki memisahkan sub mata anggaran untuk pembalian truk dan casis (sudah baku untuk plat merah) sedangkan yang di mark up adalah pembalian bak besi, hydrolik, kontainer sampah, tangki dan mesin (dibeli dalam satu paket).

Berdasarkan penelusuran, bak besi dibeli dengan besi yang kualias ketebalanya berbeda. Sama halnya dengan besi kontainer sampah dan hydrolik. Sedangkan untuk pembelian tangki (6000 liter) dan mesin pompa air nya dibeli dalam satu paket sehingga lebih murah.

(Dbs/Red)

pospera...

DARI HAL 1

atas Laporan Pengaduan dugaan mark-up yang telah disampaikan oleh Pospera Tubaba kepada Polda Lampung, Yantoni meminta pihak Polda Lampung segera mengambil tindakan tegas dan tidak mengulur ulur waktu, mengingat anggaran yang digelontorkan untuk proyek sumur eksplorasi pada Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung Provinsi Lampung itu tidak sedikit.

Menurut Yantoni, “Kalau nilai anggaran pembuatan sumur bor itu mencapai kisaran nilai 350 juta per titik, sementara yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat ada 3 (tiga) titik dan keseluruhan nya hanya 12 titik yang tersebar di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Tengah, sementara pengerjaannya hanya pengeboran itu nilai yang cukup besar dan Waw..!

Apalagi nilai pagunya mencapai 4,9 Miliar.” ujar

tiga...

DARI HAL 1

Sementara yang lain, sudah dibebaskan dikatenakan tidak terbukti,” kata Direktur Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, Kombes Abrar Tuntalanai saat ekspose di Ditnarkoba Polda Lampung, Senin (23/1).

Dijelaskan Abrar, Mukhlis Basri, Oktarika dan Doni patut diduga telah melakukan tindak pidana Pasal 62 sub 60(5) UU Nomor 5/97 tentang Psikotropika. Sedangkan dua orang lainnya telah dibebaskan.

“Mukhlis dan Oktarika mengakui pil erimin itu didapat dari Doni, dan itu tidak dibantah olehnya,” katan-

wabup...

DARI HAL 1

Namun pemerintah kabupaten lampung timur bertanggung jawab sepenuhnya dengan masyarakat yang ada dilampung timur.

“Saya berharap agar masyarakat tenang, tidak melakukan hal hal yang Anarkis. Pada prinsipnya permasalahan ini akan segera diselesaikan dengan waktu secepatnya, dan kami menghimbau kepada masyarakat yang ada dikawasan register 38 untuk menghentikan segala bentuk kegiatan dalam hal pengelolaan tanah register 38 Gunung Balak,”ujar Wakil Bupati Lampung Timur Zaiful Bukhari.

Diketahui, Ratusan masa dari 11 Desa di 3 Kecamatan melakukan unjuk rasa menuntut hak pembagian lahan tanah Register 38 Gunung balak yang selama ini diduduki oleh masyarakat pendatang. 12 Orang Perwakilan dari unjuk rasa tanah register 38 diterima oleh wakil bupati Lampung Timur, kapolres Lampung timur, kodim 0411 LT dan asisten 1 beserta Skpd terkait.

Senin ( 23/01 ) Adapun pesan yg disampaikan oleh masyarakat kepada pemerintah adalah 1).Tolong kami jangan biarkan pertumpahan darah terjadi karna register 38

sekda...

DARI HAL 1

“Ya ada. Laporannya sudah lama, sekarang sedang dilakukan penyelidikan tim,” kata sumber PeNa di Kejati.

Dijelaskan, nama Budiman dilaporkan masyarakat pada saat dirinya menjadi kepala dinas. Laporan terkait beberapa kegiatan didinas tersebut.

“Sudah ada tiga minggu ini lah, sabar dong. Nanti juga pasti kita kabarkan ke penerangan hukum yang bisa menjelaskan secara gamblang,” kata dia.

Tidak semua perkara yang dilaporkan adalah perkara baru, karena dari laporan itu sendiri diberikan catatan ada beberapa perkara yang sudah dan sedang ditangani kejaksaan. “Laporanya ya masih seputar pengadaan lah. Tapi semuanya hal yang baru, karena ada hal lain yang ternyata sudah pernah dilaporkan kepada kami,” ungkapnya.

Disinggung terkait laporan, sumber enggan menjelaskan dengan alasan perkara masih dalam tahap penyelidikan. “Kami belum bisa bicara tentang materi karena masih dalam penyelidikan tapi yang jelas menyebutkan angka Rp10,3 miliar untuk dua tahun anggaran 2014 dan 2015,” kata dia.

Diketahui, Pemerintah Kota Bandar Lampung, mengadakan dua item kendaraan di dua tahun anggaran berturut-turut dengan total anggaran mencapai