sambungan SENIN, 23 JANUARI 2017
Medinas Lampung proyek... DARI HAL 1
Menurut salah satu dari Warga Candra Mukti Kecamatan Tulangbawang tengah, Paidi (70) warga Rk 02. Rt. 07 menerangkan bahwa proyek tersebut tidak tahu persis darimana anggarannya, pihak kontraktor hanya menjelaskan bahwa proyek itu bantuan dari pemerintah. “Kami dapat bantuan komper biogas dari pemerintah, tapi gak tahu pemerintah Kabupaten atau Provinsi, baru dibangun tapi sudah banyak yang tidak berfungsi, untuk rekanan yang mengerjakan proyek tersebut bernama kalau tidak salah bernama Wagio warga Daya Asri Kecamatan Tumijajar.” Jelasnya kepada medinas lampung jumat (20/1) kemarin. Selain itu setelah dibuatnya proyek biogas tersebut banyaknya keluhan warga mulai bermunculan pasalnya beberapa titik Pembangunan Biogas telah mencemari lingkungan. “Dirumah saya tidak ada manfaatnya sama sekali, baru dipakai sekali setelah itu tidak berfungsi lagi, lebih parahnya lagi sumur saya terkena rembesan limbah dari biogas sehingga tercemar sumur saya tidak bisa di komsumsi akibat berbau yang menyengat serta warna sumaur saya berwarna hitam,”paparnya paidi. Setelah dibuatnya proyek biogas dirumah saya,” pernah dilakukan uji coba untuk merebus air kurang lebih setengah liter air yang direbus,” namun pada kenyataan,” sekitar 15 menit kompernya mati tidak mampu nyala lagi,” semenjak dilakukan uji coba itu kami masyarakat mengganggap kompor yang terbuat dari biogas ini tidak ada manfaatnya sama sekali,” dikarenakan tidak berpungsi,” tambahnya paidi. Lanjut Paidi menambahkan selain tidak ada serah terima kepada masyarakat terkesan dalam pengerjaannya asal-asalan. “Kami sebagai masyarakat khawatir jika komper biogas yang ada dirumah kami akan mendatangkan malapetaka dikarnakan dari material yang digunakan asal-asalan kami khawatir akan mencelakakan kami. Sementara dilain pihak, kabid Bina Marga Dinas PU TUbaba Baharudin saat dimintai keterangan menegaskan kalau terkait proyek komper biogas itu saya tidak mengetahuinya. “Akan tetapi memang sebelumnya kami sekedar membantu menunjukkan lokasi tiyuh yang akan menerima proyek biogas tersebut,” Kalau tidak salah ada dua tiyuh yang mendapatkan program proyek biogas yakni tiyuh candra mukti dan tiyuh pulung kencana kalau tidak salah jumlahnya ada sekitar 65 titik kurang lebihnya,”katanya Namun Baharudin mengakui bahwa sebelum realisasinya proyek biogas tersebut sebelumnya memang kami mengkordinasikan dengan tiyuh-tiyuh yang memang daerahnya kita anggap masyarakatnya yang banyak memiliki hewan ternaka seperti sapi,” kalau untuk pengajuan proposalnya itu langsung dari masyarakat untuk mengajukan bantuan program komper biogas tersebut,” yang di ajukan oleh masyarakat pada akhir tahun 2015 dan 2016 ini realisasinya. kalau mau tahu persis coba hubungi wawan dwi wahyu karena dia yang mempasilitasinya dengan Orang Provinsi.” Jelasnya Baharudin. Sementara Wawan Pegawai Dinas PU Tubaba yang menangani urusan tersebut mengakui tidak mengetahui jelas pelaksanaannya karena proyek tersebut milik Dinas Energi dan SDA Provinsi Lampung. “Saya tidak tahu persis, tapi memang saya yang mempasilitasi pengajuannya ke Provinsi, tempo hari orang dinasnya Bernama ibu DINA, untuk proyek nya kalau tidak salah ada dua tiyuh yang mendapatkan program proyek biogas tiyuh candra mukti dan tiyuh pulung kencana kalau tidak salah jumlahnya ada sekitar 60 titik kurang lebihnya, mereka tidak ada laporan lagi dengan kami seyelah proyek itu selesai dikerjakan merekan rekanan tidak ada komunikasi sama sekalai.” Tukasnya Wawan dihubungi medinas lampung via teleponnya. (Arfani)
ketua... DARI HAL 1
melalui Kuasa Hukumnya, Bicterzon Welfare Hutapea mengatakan, pihaknya telah diberikan mandat kliennya untuk membuat pengaduan ke Polresta Bandarlampung, terhadap terlapor Jolly Sanggam, SE., selaku Ketua DPW Perindo Lampung, dkk. “Atas pengaduan tersebut, kami juga telah mengantongi bukti permulaan yang cukup, baik saksi-saksi maupun bukti,” ujarnya saat gelar konfers dengan awak media di Kantor PWI Lampung, Jumat (20/1). Selain itu, lanjutnya, pihaknya juga sedang menyiapkan gugatan perdata terhadap Jolly Sanggam ke pengadilan. “Karena kami juga telah mendapat kabar masih ada beberapa orang pengurus lainnya yang berencana ikut pengaduan seperti kami,” jelasnya. Adapun tuntutan yang diharapkan dari upaya hukum tersebut agar terlapor bersedia meminta maaf, sadar, dan menyesali perbuatannya serta tidak mengulang lagi perbuatannya, baik kepada kliennya maupun kepada pengurus lainnya. “Karena kejadian dilakukannya di forum, klien kita minta minta maafnya dilakukan dalam forum,” pintanya yang diamini Yanto. Lebih jauh ia menyampaikan, klennya juga berharap agar Ketua Umum DPP Perindo, Hary Tanoe bersedia untuk meninjau ulang apakah masih pantas sdr. Jolly Sanggam, SE., selaku terlapor dipertahankan menjadi Ketua DPW Perindo Lampung. “Supaya masyarakat umum mengetahui dan dapat menilai keadaan sebenarnya saat ini yang sedang bergejolak dalam Partai Perindo Lampung, terutama terkait kepengurusannya,” tukasnya. Sementara, Yanto selaku pelapor saat menjelaskan kronologis kejadian memaparkan, dirinya mendapat perbuatan tidak menyenangkan saat acara rapat tengah berlangsung. Saat acara berlangsung, dirinya diperintahkan sdr. Jolly untuk meninggalkan ruangan rapat. Dirinya, bahkan diseret oleh salah satu anggota Baja Perindo (organisasi sayap Perindo, red) untuk keluar ruangan. “Tangan kiri saya ditarik, kemudian diseret untuk keluar,” ungkapnya. Kemudian pada saat di luar ruangan, lanjutnya, dirinya mendengar pernyataan Jolly Sanggam yang menyatakan pengurus yang sudah dipecat adalah sampah. “Memang dalam kepengurusan yang baru ini saya tidak ada,” ungkapnya. Atas kejadian tersebut, dirinya mempertanyakan atas statusnya, apakah masih menjadi pengurus harian atau tidak. “Sementara didalam AD ART pergantian pengurus itu harus ada rapat musyawarah wilayah,” jelasnya. Sementara, Ketua DPW Perindo Lampung, Jolly Sanggam saat dihubungi untuk dikonfirmasi, ponselnya dalam keadaan tidak aktif. (Dbs/Red)
coba... DARI HAL 1
Wanita yang pernah dekat dengan Arya Wiguna itu mengaku stres usai bertengkar. “Iya (coba bunuh diri). Berantem semalam sama pacar, terus aku pecahkan gelas dan goreskan ke nadi, ini masih di RS Husada Jakbar,” ucap Dewi Sanca. Akibat goresan beling tersebut, pelantun lagu “Cintaku Telolet” ini pun harus merelakan tangannya dijahit. Dewi Sanca juga diminta untuk tetap beristirahat hingga beberapa hari ke depan. “Ini dijahit. Kata dokter belum bisa keluar rumah sakit sekarang. Bolehnya besok atau lusa kalau sudah sembuh,” katanya. Dewi Sanca coba menjelaskan alasan mengapa dirinya mau berbuat nekat. “Namanya emosi, gitu aja tiba-tiba. Pas berantem ada adiknya dia, jadi tertolong,” ujar Dewi Sanca. (l6/*)
7
Tanpa Perhatian Pemerintah, UMKM Metro Terancam “Gulung Tikar” n Ketua DPD II Partai Golkar Metro
Arinal Djunaidi Lantik Achmad Pairin
Metro : (ML) -- Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Lampung Arinal Djunaidi melantik langsung Ketua DPD II Partai Golkar Kota Metro Achmad Pairin beserta Kelompok Karya Partai Golkar Kota Metro Periode tahun 2016-2021 di Lapangan Garuda (AB) Jalan Tongkol Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur,Minggu (22/01) . Acara di hadiri oleh Ketua DPD I Partai Golkar Arinal Djunaidi, Ketua DPD II Partai Golkar Achmad Pairin, plt Sekda Kota Metro Bangkit Haryo Utomo, Seketaris Partai Golkar Kota Metro Subhan, Para Kepala Dinas, dan Partai lainnya. Ketua Panitia Pelaksana Alfa Roby menjelaskan bahwa dalam pelantikan ini ada 818 kelompok karya DPD II Partai Golkar Kota Metro yang di lantik.”Semoga di tahun 2019 partai golkar dapat memenangkan pemilu,”jelasnya. Dalam sambutannya Walikota Metro Achmad Pairin sekaligus sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kota Metro mengatakan sangat berterimakasih atas waktu
luangnya kepada Ketua DPD I Partai Golkar Arinal Djunaidi untuk hadir langsung dalam pelantikan kelompok karya Partai Golkar Kota Metro, sehingga memberikan semangat bagi kami dalam menjalankan amanah ini dengan baik, dimana dengan motto golkar bangkit, golkar jaya, golkar menang. “Saya juga memberikan apresiasi kepada panitia pelaksana kegiatan ini semoga ini menjadi amal ibadah bagi kita semua,”ujarnya Pairin juga mengucapkan terimakasih kepada pengurus DPD II Kota Metro, Kecamatan, Lurah, serta seluruh RT yang ada di Kota Metro yang masing-masing diwakili satu orang RT atas partisipasinya, sehingga kita bisa menjadikan partai golkar menjadi satu perjuangan dan satu tujuan. Sementara itu Ketua DPD I Partai Golkar Arinal Djunaidi mengatakan saya sangat bangga dapat hadir langsung untuk melantik dan penyaksikan Kelompok karya Partai Golkar Kota Metro yang sigap dan bersemangat. Pada kesempatan ini pula saya baru sekali ini melantik DPD II Kota Metro, sehingga kedepannya akan saya lakukan di Kabupaten-kabupaten lainnya. “Saya berharap agar kader-kader harus aktif dalam masyarakat, menunjukan mental yang baik, lebih produktif, dan manfaat bagi orang banyak. Dimana Makna partai golkar adalah partai modern dan partai rakyat,”harapnya. Lanjut Arinal Djunaidi dalam sambutannya, saya yakin jika nanti golkar yang ada di lampung menjadi partai yang di unggulkan. Dimana dengan munculnya pemimpin-pemimpin yang dibutuhkan oleh rakyat dari partai golkar. “Semoga kita dapat memenangkan pemilu di tahun 2019, golkar bangkit, golkar jaya, golkar menang,”tegasnya. (Agung)
coba... DARI HAL 1
Karena menurut Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung itu sudah jelas ancamannya bagi kadernya yang menggunakan narkoba. “Dan sanksinya jelas bagi pengguna narkoba terjerat hukum, jadi menurut saya tidak perlu itu,” jelasnya lagi. Hal ini juga diamini oleh Ketua DPD Partai Hanura Lampung, Sri Widodo bahwa sampai saat ini belum ada instruksi dari pusat, karena pihaknya mengikuti kebijakan dari DPP. “Artinya apapun kebijakan pemerintah pusat
kita ikuti,” tandasnya. Sebelumnya, wacana akan dilakukannya tes urine akan diberlakukan oleh Partai Golkar Lampung. Ketua DPD I Golkar Lampung Arinal Junaidi menegaskan, tes urine akqn diberlakukakn bagi seluruh kader Golkar di seluruh Lampung. “Ini wajib, biar di Partai Golkar tidak ada kader yang ngisep begituan tuh (shabu, red),” ujarnya. (Red)
Perkembangan dan Pengoptimalan sektor perekonomian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang ada di Kota Metro, sangat bergantung pada dukungan dan perhatian dari pemerintah daerah, serta kreatifitas para pelaku usaha. METRO : (ML) -- Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Kominfo Propinsi Lampung, Achmad Crisna Putra, saat menjadi salah satu nara sumber, dalam acara Diskusi Publik, yang di gelar Posko Perjuangan Rakyat (Pospera), di Sekolah Luar Biasa (SLB) Wiyata Dharma, Kecamatan Metro Pusat, pada Sabtu (21/1). “Peran pemerintah daerah, bahkan hingga ke tingkat aparatur kelurahan, sangat penting bagi keberlangsungan berkembangnya sektor perekonomian UMKM, di wilayah Kota Metro ini, karena tanpa dukungan tersebut, UMKM di Kota Pendidikan ini, terancam gulung tikar alias bangkrut”, terangnya. Selain itu, para pelaku usaha UMKM, juga harus terus memacu produktifitas dan kreatifitasnya, dengan menciptakan produk-produk yang berkualitas, memiliki daya saing di pasar, sehingga dapat diterima publik, dan menarik pihak reseller. “Sebagai daerah persinggahan, Kota Metro ini, memiliki potensi pasar yang cukup kuat, dalam sektor produk-produk olahan, seperti makanan ringan, pakaian, kerajinan, hingga kuliner, yang seharusnya menjadi target dan sasaran para pelaku usaha UMKM”, tambahnya. (Agung)
bongkar... DARI HAL 1
Seyogyanya, Pergantian Pejabat Eselon terindikasi mengaburkan sejumlah permasalahan indikasi tindak pidana korupsi pada anggaran kegiatan Tahun 2016 Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu. Hingga berita ini diturunkan, silang sengkarut dugaan pembangunan RKB SMKN 1 Gadingrejo Tahun 2016, mak jelas penyelesaiannnya. Pun harus menjadi perhatian DPRD Pringsewu, jangan sampai Pemkab Pringsewu menerima aset bangunan “rapuh”. Diketahui, Saat itu, Kepala SMKN 1 Gading Rejo, Suwardi.M.T kepada salah satu awak media menyakal bahwa bantuan gedung kantor SMKN 1 Gading Rejo bukan RKB namun bantuan dana rujukan rehab gedung kantor sekolah,itu pun di potong untuk beli alat ”Itu bantuan dana rujukan rehab gedung kantor sekolah bukan RKB bikin gedung kantor baru, dengan anggaran 1 milyar itu pun dipotong untuk beli alat dan yang turun hanya Rp 750juta,“kata Kepala SMKN 1Gading Rejo, beberapa waktu lalu. Bahkan, kepala sekolah Suwardi, mengesahkan apabila bagunan tersebut tidak perlu memasang plang
anggaran proyek ”Kalau masalah plang anggaran tidak di pasang itu tidak jadi masalah, mau kami pasang atau tidak sebab tidak ada aturannya untuk memasang plang anggaran,” tegas suwardi. Bahkan, saat itu Kabid SMA dan SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu, dijabat Fauzan memberikan keterangan bahwa RKB itu bikin gedung baru. Namun ia janji panggil kepala sekolah tersebut untuk menanyakan mana bagunan yang dari RKB dan dana rujukan. “Kalau yang namanya RKB itu bikin gedung baru mas, kami akan segera panggil kepala sekolah untuk klarifikasi mana bagunan RKB dan mana dana rujukan, “janji Fauzan,(2/9/2016) lalu. Ketika itu, Kabid SMA dan SMK Disdik Pringsewu menegaskan tidak megetahui anggaran dana pembuatan gedung, Disdik Pringsewu hanya sebatas pengawasan dan evaluasi ”Saya tidak tau aggaranya pembuatan gedung kantor di SMK N 1 Gading Rejo sebab aggaran tersebut dari pusat mas, dan kami hanya sebatas penga-
wasan dan evakuasi saja, mukin bisa saja bagunan kantor SMK N 1 Gading Rejo anggarannya tidak cukup makanya dana rujukan dan RKB di gabung jadi satu,”ungkapnya. Bahkan, Kabid SMK dan SMA Disdik Pringsewu, Fauzan menyangkal adanya dana potongan untuk beli alat. ”Kami tidak tau mas, kalau ada dana potongan untuk beli alat sebab dana tersebut dari pusat, bahkan yang MOU kepala sekolah dengan kementerian langsung mas,” tegasnya Terkait masalah ini, Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (Elsam) menegaskan bahwa kepala sekolah wajib memberikan pertanggungjawaban. Ada indikasi ini adalah proyek swakelola kemendikbud tahun anggaran 2016. “Jika benar, maka mutlak tanggungjawab ada di pihak sekolah. Kami akan melaporkannya ke kejaksaan tinggi Lampung,”kata Andre Wahyudi, Kordinator Advokasi Elsam, Selasa (17/1) kepada Harian Medinas Lampung. (Red)
Tubaba Bustam Effendi yang telah memberikan laporan selalu baik, tapi kita tidak tahu perkembangannya, yang ada hanya keluhan para pejabat yang jabatannya semberawuttan ditingkat bawahannya banyak yang karir jabatannya suram. “ ujar Dedi. Lebih parah lagi tegas Ketua Pospera Tubaba persoalan kisruh yang terlalu berlarut larut hingga diberitakan dibeberapa media menjadi viral , akan berdampak pada pemerintahan yang negatif dan kurang kondusif terhadap pelayanannya , pasalnya banyak Golongan jabatan yang sudah bisa dipromosikan jabatannya akan tetapi tersisihkan dan Asal comot. Tidak hanya itu perpecahan dan perbedaan gaya kepemimpinan dalam tubuh baperjakat Tubaba pasca diletakannya Jabatan Bupati dan wakil bupati Tubaba Umar Ahmad dan Fauzi Hasan guna kepentingan
pencalonnya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tubaba periode 2017-2022, Saat ini kepemerintahan Kabupaten Tulang bawangBarat seakan-akan bergerak dan digerakkan bebas oleh Oknum pejabat Daerah dalam pemerintahan di Tubaba yang ingin meraup keuntungan ungkapnya Dedi. Dedi menambahkan” Pelantikan pejabat Eselon dilingkup Pemerintah Tubaba jelas melanggar PP 18 Tahun 2016, dan Perda No. 6 Tahun 2016, silahkan baca aturan yang sudah dibuat pemerintah itu, kalau saya babarkan di media ini bisa banyak episode nya nanti. saya berharap setiap pelantikan pejabat di Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten lainnya tidak dimanfaatkan oleh oknum pejabat yang mencari keuntungan.” tegas Dedi. (Arfani)
dapat membuat beberapa ruang yang bisa dijadikan ruang publik dan di utamakan untuk menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH). “Lokasi itu, dulu (pembangunan Transmart Carrefour Wayhalim) menjadi hutan kota, jadi bagusnya memang menjadi RTH. Selain itu, ada beberapa tempat yang berpotensi jadi RTH seperti di kawan perbukitan, pesisir dan lainnya,” katanya. Ia menjelaskan, Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Bandar Lampung belum mencukupi syarat sebuah kota yang mencapai 30 persen. semestinya pemerintah Bandarlampung memikirkan pemenuhan RTH tersebut dengan tidak menghabiskan lahan berpotensi menjadi RTH yang lokasinya akan dibangunan Trans-
mart di Way Halim Bandarlampung. “Kewajiban yang di atur dalam Undang-Undang itu, ruang terbuka hijau di Bandar Lampung ini baru dipenuhi 21 persen. Itupun yang privat 9 persen, sisanya ruang publik. Artinya ada kewajiban pemerintah kota Bandar Lampung untuk memenuhi RTH 30 persen. Nah, 21 persen itu juga sudah termasuk di dalamnya lahan yang sekarang akan dibangun Transmart itu. Jadi asumsinya itu berkurang sekitar 12 hektar,” pungkasnya. Hingga berita Perwakilan Manajer Transmart Lampung, Dicky Indrajaya dan Subkhan, Manajer Mutu Pembangunan PT. Adi Karya, kontraktor pembangunan mal tersebut dalam tahap konfirmasi. (Dbs/Red)
pospera... DARI HAL 1
Kantor Forum Wartawan Media Harian Tubaba Bersatu (FW-MHTBB) pada jumat (20/1) kemarin. Dalam rapat tersebut Dedi Priyono.SH dengan tegas menyatakan bahwa tim Investigasi nya telah menelusuri beberapa Satker yang ada di Pemerintahan Kabupaten Tulangbawang Barat dan ditemukan keluhan para Pejabat Eselon IV dan III yang telah dikukuhkan yang dinilai karirnya menurun dan tak sepantasnya dalam penempatan kepangkata dan jabatannnya. Lanjut dedi priyono.SH.”Pada Kamis tanggal 12 Januari 2017 lalu tepatnya pada Pukul 11.30 WIB kami sudah bertemu dengan Penjabat (Pj) Bupati Drs. Adeham, M.Pd diruang kerjanya dan menceritakan carut marut proses pelantikan, pak Adeham berjanji akan Panggil Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
transmart... DARI HAL 1
Sementara itu Direktur Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Lampung, Hendrawan mengaku , mengaku belum pernah dilibatkan dalam proses penyusunan ijin AMDAL, namun dirinya tak dapat berstatemen apakah pembangunan Transmart itu telah memiliki ijin lingkungan. “Kalau untuk AMDAL, kami tidak pernah dilibatkan. Tapi harus dipastikan dulu, apakah pembangunan itu ijin lingkungannya wajib AMDAL, atau hanya UPL UKL. Karena kalau UPL UKL kan ketika sudah ada kajiannya, maka BPLH yang mengeluarkan ijinnya. Kalau Amdal, dipastikan tak ada itu ijin Amdalnya,” kata Hendrawan. Selain itu, semestinya, pemerintah Bandarlampung