8__

Medinas Lampung HARIAN

KAMIS

19 JANUARI 2017

Follow Us: @Medinas_Lampung

Like Facebook: Medinas Lampung

Profesional, Aktual, Ragam dan Berimbang

Email : medinas_lampung@yahoo.com

n Sengsarakan Masyarakat

DPRD Lamteng Tutup PT Santori LAMPUNG TENGAH: (ML) -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Tengah (Lamteng) segera merekomendasikan PT Santori kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamteng untuk ditutup. Pasalnya, perusahaan pengemukan sapi yang berada di Kampung Jaya Saki, Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lamteng tersebut hanya sengsarakan masyarakat. Hal ini lantaran limbah perusahan selalu dibuang diliran sungan dan mencemari lingkungan.

Persoalan yang berlarut larut dari tahun ketahun ini membuat Anggota Komisi III DPRD Lamteng Zainudin geram. Sebab, masyarakat selalu mengeluh akan limbah yang telah mencemari aliran sungai way waya. Bahkan belum lama ini, perusahan telah kembali melakukan pembuangan limbah ke sungai. Hingga mengakibatkan masyarakat mengadukan persoalan ini kembali ke DPRD Lamteng.

Tak tunggu lama anggota DPRD pun langsung mengecek kebenaran terjadinya pembuangan limbah ke sungai tersebut.

Setelah sampai ke lokasi Zainudin membenarkan telah terjadi pembuangan limbah ke sungai. Saat pihaknya ingin menemui kepala perusahan namun kepala perusahan enggan bertemu.

Untuk menindak lanjuti persoalan ini Komisi III DPRD telah melakukan pemanggilan tehadap perusahan dalam hearing yang di gelar pada rabu (18/1) kemarin, namun dalam pemangilan pihak perusahan mangkir. Dan hanya di hadiri Badan Lingkungan Hidup (BLH) Lamteng. Atas persoalan ini Zainudin menuding bahwa memang pihak PT Santori sengaja membuang limbah kesungai. “Saya sangat yakin memang ada unsur kesengajaan dalam pembuangan limbah ini,” jelasnya.

Sementara menurut keterangan Kepala Supbidang (Kasubit) Pengwas BLH Rini Andiani, mengatakan terjadinya pembuangan aliran limbah kesungai akibat dinding tanggul PT santori jebol.

Hingga akhirnya limbah mengelir ke sungai. “Kami sudah lakukan pengecekan memang di lokasi tembok bendungan limbah jobol, maka limbah lari ke sungai. Kami pun sudah melakukan pengambilan sample limbah dari hasil pun baku mutu,” ucapnya.

Namun keterangan ini ditampik Zainudin. Sebab, pihaknya juga melakukan sidak kelokasi. Ia menemukan bahwasanya tanggul yang jebol tersebut memang sengaja di jebol pihak PT Sentori. Karena tidak bisa menampung limbah. Zainudin menduga hal ini merupakan sekenario pihak PT Santori agar bisa membuang limbah ke sungai. “Saya tidak percaya kalau bendungan itu jebol, itu sengaja di jebol. Karena sudah dibutkan aliran kesungai.

Jika jebol maka limbahnya kemana mana tapi ini tidak, limbah sudah dibuatkan aliran yang menuju ke sungai dengan mengunakan ekskavator. Kami pun juga mengambil sempel limbah dan hasilnya non baku mutu,” terangnya.

Untuk itu, dalam menindaklanjuti persoalan ini pihaknya akan merekomendasikan PT Sentori ke Pemkab lamteng agar ditutup. Sebab, perusahan tidak memperkejakan tenaga kerja lokal. “Pekerja lokal di perusahan tersebut hanya 0,5 persen.

Saya katakan keberadaan perusahaan itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Bagaimana tidak saya katakan dia (PT Santori) tidak ada kontribusinya? Lah pekerja asli masyarakat lokal kita disitu hanya 0,5 persen saja,”terang wakil rakyat yang sering disapa bang Zai ini. Ia menambahkan, sapi yang mereka gemukan tidak dipasarkan di Lamteng. Hanya limbahnya saja yang mereka bagikan untuk masyarakat, sementara padatnya dijual kemasyarakat.

“Apa ini namanya bukan menyengsarakan,” jelasnya.

Menyikapi persoalan ini, PLT Kepala BLH Lamteng Genta Surimuda, mengatakan, pihaknya akan membentuk tim pengawasan terhadap PT Santori. Bersama DPRD Lamteng BLH akan mengusut tindakan penyemaran limbah yang mencemari sungai way waya. “Kami siap bekerjasama dengan pihak DPRD mengusut tuntas perkara pencemaran limbah PT Santori,” pungkasnya.

(Can/Rendra)

Ditnarkoba Lampung Amankan Pengedar Ganja Aceh

n Tidak Ada Izin

DPRD Lamteng Tutup Alfamart dan Indomart

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) memastikan seluruh Alfamart dan Indomart ditutup. Hal ini lantaran izin peruntukan sebagai tidak ada.

LAMPUNG TENGAH: (ML) -- Sebagaimana diungkapkan Ketua Pansus Toko Modern DPRD Lamteng Sugiri, bahwa izin peruntukan usaha yang dimiliki perusahan bukan izin toko modern melainkan grabatan, sehingga seluruh Alfamart dan Indomart yang ada di Lamteng harus di tutup.

“Ya kami sudah merekomendasikan agar seluruh alfamart dan indomart di tutup, karena izinnya tidak sesuai. Kami sudah ada kesepakatan dalamhearing bersama Kasat Pol-PP bahwasanya ini harus ditutup, baik ditutup sementara atau permanen,” ucap Sugiri saat di konfirmasi persoalan izin Alfamar dan Indomert usai melakukan Hearing di kantor DPRD Lamteng, Rabu (18/1).

Setelah di tutup pihaknya akan merevisi perda bersama eksekutif untuk menata rt/rw dan juga membentuk Perda tentang masalah izin khusus toko modern.

Apapun bentuknya toko modern(Indomart dan Alfamart-red) ini berdiri secara ilegal karena izinnya tidak sesuai dengan apa

yang mereka lakukan selama ini.

“Kita tunggu sampai dengan akhir bulan ini, karena satpol pp sudah siap akan mengambil langkah tegas untuk melakukan penertipan terhadap seluruh Indomart dan Alfamart yang ada di Lamteng. Jika penertiban tidak dilakukan maka kami akan mengeluarkan hak interpelasi. Bila ini tidak di tanggapi kami akan mengeluarkan hak angket,” tegasnya.

Sementara itu, dikesempatan yang sama Anggota Pansus Toko Medern Ikade Asian Nafiri mempertegas bahwa persoalan yang sudah di tangani selama 1 tahun tersebut para anggota pansus sudah mengeluarkan banyak rekomendasi. Para anggota juga sudah mendalami peraturan yang ada. Untuk itu, sebagaimana persoalan ini menyangkut seluruh masyarakat yang ada maka sudah dengan penuh pertimbangan.

Ia mengatakan, bahwa Alfamart dan Indomart yang merupakan salah satu milik perusahan toko jarum ini telah me-

langar aturan perizinan. Dimana izin yang dimiliki tidak sesuai dengan toko modern.

“Kenapa kami rekomendasikan di tutup, karena tidak memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM). Semua izin yang dimiliki Alfamart dan Indomert yang ada di lamteng mengunakan izin usahanya grabatan. Maka sesuai dengan perpres no 112/2007 maka dengan aturan ini kedua toko itu harus di tutup,” terangnya.

Ia melanjutkan, toko –toko modern yang melakukan pelangaran ini telah merugikan banyak toko kecil yang ada di sekitarnya. Di satu sisi kita mengucurkan angaran untuk usaha mikro kecil dan menegah dilain sisi lain kita membebaskan toko modern dengan di setiap kecamatan yang melangar perundangan.

“Sebetulnya jika toko modern berdiri sesuai dengan peraturan perundangan saya yakin masyarakt kita ini tidak begitu besar dirugikan. Karena jarak itu diatur dan jumlah perkecamatan juga diatur.

Kita tegaskan supaya rekomendasi itu harus di laksanakan karena disini sudah kita dalkami betul peraturan perundangan karena dampaknya apabila tidak dilaksanakan. Ini ada dua dampak besar yang membuat lamteng selama ini dikenal kondusip tidak kondusip,” bebernya.

Lebih dalam dikatakan, DPRD bisa

melaksanakan interplasi haknya jika penutupan tidak terealisasi. Dimana interplasi itu, hak mengunakan pendapat bertanya kepada bupati. Jika dalam interplasi DPRD tidak mendapatkan jawaban memuaskan atau tidak sepakat dengan jawaban bupati, maka DPRD akan mengeluarkan hak angket.

“Kedepannya apabila ini sudah kita tertipkan kita akan melakukan pengawasan terhadap perizinan satu pintu dalam mengeluarkan izin. Agar nantinya persoalan pembuatan izin toko modern tidak terulang kembali,” terangnya.

Menyikapi persoalan perizinan Alfamart dan Indomart Kepala Satuan (Kasat) Polisi Pamongpraja (Pol-PP) Lamteng Tri Widarmo mengatakan, bahwa pihaknya siap menegakkan perda dan peraturan perundangan. Dimana jika memang toko tersebut telah melangar aturan maka akan ditindak tegas.

“Kami pastikan segera melakukan tindakan untuk penertipan. Karena sudah jelas, alfamart dan indomert ini sudah melangar perda dan perundang undangan.

Kami pastikan sampai dengan akhir bulan ini seluruh alfamart dan indomart di tutup. Saat ini kita tidak bicara lagi masalah aturan jika memang ditemukan adanya pelangaran yang dilakukan pihak toko modern atau ritel langsung kita tutup,” tegasnya.(Can/Rendra)

Ratusan Masyarakat Petani Singkong Adukan PT BW ke DPRD BANDARLAMPUNG : (ML) -- Subdit II direktorat narkoba polda lampung berhasil mengamankan Faisal (21) seorang pengedar narkoba jenis ganja asal aceh seberat 11Kg, meski sempat melawan dan di dor petugas, pelaku berhasil diamankan petugas saat hendak turun dari salah satu bus AKAP asal aceh disalah satu rumah makan di Bandar Jaya Lampung tengah beberapa waktu lalu.

Wakil Direktur (Wadir Narkoba) Polda Lampung AKBP Wiyka Harianto melalui anggotanya mengatakan, Pelaku yang sudah di incar petugas itu sebelumnya telah diamati dan saat akan dilakukan penangkapan pelaku sempat melawan sehingga petugas terpaksa melumpuhkan dengan timah panas sehingga baru dapat mengamankanya saat hendak turun dari salah satu bis Akap asal aceh di Bandar jaya.

“Pelaku ini kita amankan sekitar pukul 04.00wib sore hari saat akan berhenti di salah satu rumah makan dibandarjaya, sempat melawan jadi terpaksa kita lumpuhkan, setelah kita periksa dan geledah ternyata benar terbukti pelaku membawa narkoba seberat 11 kg,”Kata Wadir Narkoba Polda Lampung AKBP Wiyka Harianto, rabu (18/01/2017).

Sementara itu menurut pengakuan pelaku Faisal (21) yang tercatat sebagai warga louksumawe aceh mengatakan, dirinya memperoleh barang haram tersebut dari salah satu bos nya di aceh, dengan diperintah untuk mengantarkan ke Lampung dengan upah Rp.500ribu per kilogram.

“Saya terima barang ini di jalan saat di aceh dari bos yang namanya sama dengan saya yaitu faisal, lalu saya di suruh antar ke lampung, jadi saya naik bus kemedan dan lanjut ke Lampung dengan dijanjikan Rp.500ribu perkilo upahnya,”Aku pelaku Faisal (21) saat dihadapan petugas. (DBS/Red)

TUBABA: (ML) -- Ratusan masyarakat dari tiyuh penumangan kecamatan tulang bawang tengah (Tbt) kabupaten tulang bawangbarat (tubaba) ngeluruk, mendatangi kantor dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) tubaba lantaran mengadukan PT Pabrik singkong milik PT bumi waras (BW) yang terletak di tiyuh penungan setempatl atas kesemena-menanya pihak perusahaan melakukan potongan harga singkong terlalau tinggi yang mencapai 25 persen perkilo gram.

Hal itu dikata Sabri Ahmad, salah satu perwakilan petani singkong mengatakan bahwa para petani tidak mempersalahkan harga singkong yang ditentukan pihak perusahaan (pabrik) namun yang dipermasalahkan adalah potongan harga singkong terlalu tinggi. “ia pak, kami tidak mempersalahkan harga singkongnya,

kami hanya mempermasalahkan potongan harga singkong yang mencapai 20-25% tersebut,” ucap sabri kepada medinas lampung seusai hearing rapat degar di seketariat DPRD setempat, Rabu (18/1).

Harga saat ini kan dari pihak BW adalah Rp.745 perkilo, jadi jika potongan harga singkong tersebut 22-25% ditambah ongkos cabut, muat, mobil dan lainnya tentunya sudah berapa persen berkurangnya harga singkong tersebut. kalau dihitung-hitung harga singkong itu bukan Rp745 perkilo namun berkisaran Rp300.

Mirisnya lagi, lanjut sabri, tidak ada perbedaan harga antara singkong rawa dan singkong darat.

“Semua di samaratakan mulai dari para petani kebun singkong berusia 12, 13 bulan disamakan dengan petani singkong yang

memiliki kebun berusia 4 bulan. tentunya hal tersebut membuat kami kecewa dan merugi alias bakal gulung tikar petani sibgkong,” jelasnya.

Sementara itu, Tubaba Paisol komisi C DPRD tubaba menyatakan. Tidak setuju dengan potongan harga yang tidak sesuai dengan harga singkong saat ini bahkan potongan harga hingga 25% tersebut terkesan hanya menguntungkan pihak perusahaan tersebut.

“Pihak perusahaan terlalu banyak mengambil keuntunga dari petani singkong tampa memikirkan petani singkong itu sendiri, apakan merugi ataupun untung,” kata paisol.

Menanggapi hal ini, pihaknya akan turun kelapangan guna menemui pihak perusahaan (BW) untuk mengklarifikasi hal ini sekaligus meminta kepada pihak pe-

rusahaan untuk membongkar muatan singkong yang mana pada laporan warga hari ini Rabu (18/1) kend-

araan milik mereka yang bermuatan singkong tersebut sudah 2 hari belum juga di bongkar muatannya.

(ML-arfani)

Zainudin Hasan Melantik Tim Saber Pungli LAMPUNG SELATAN: (ML) -- Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan melantik dan mengukuhkan tim Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kabupaten Lampung Selatan, di Aula Krakatau kantor bupati setempat, Rabu (18/01).

Untuk diketahui, Satgas Saber Pungli Kabupaten Lampung Selatan beranggotan dari unsur Kepolisian, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Kodim 0421, Denpom, Lembaga Pemasyarakat dan instansi pemerintahan terkait.

Usai melantik Satgas Saber Pungli Kabupaten Lampung Selatan, Bupati Zainudin Hasan menegaskan, satgas tersebut sudah resmi dilantik agar segera melaksanakan pungsinya dalam hal pencegahan, penindakan indikasi pungli yang kerap terjadi dalam sisi pelayanan terhadap masyarakat maupun sisi lainnya.

“Saya minta untuk bergerak cepat satgas saber pungli ini.

Saya tidak mau lagi dengar, ada oknum menjual atas nama bupati untuk kepentingan pribadi si oknum itu. Contoh, pernah berhembus kepala UPT minta-minta duit dengan menjual nama bupati. Saya minta, hal itu segera ditindak jika masih terjadi,” tegas Bupati Zainudin Hasan.

Zainudin menegaskan, Satgas Saber Pungli melaksanakan tugasnya bekerja dengan ikhlas dan sepenuh hati serta tidak tebang pilih jika mendapati langsung atau mendapat laporan dari masyarakat mengenai indikasi pungli.

“Kemudian, jangan sampai terdengar juga justeru Satgasnyalah yang menerima Pungli. Saya menginginkan, tindak tegas jika ada yang melakukan pungli disemua jajaran baik internal maupun eksternal,” katanya.

Selanjutnya kata dia, sebagai penanggungjawab utama Bupati

Lamsel mengharapkan kepada tim Satgas Saber Pungli yang baru dilantik agar bertugas secara profesional sesuai tugas dan fungsinya.

“Saya mengucapkan selamat bekerja buat Satgas Saber Pungli Lampung Selatan yang baru dilantik, laksanakan amanah dengan baik,” pungkasnya.

Adapun penanggungjawab dalam tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Lampung selatan diantaranya sebagai Penanggungjawab Utama Bupati Lampung Selatan, Penanggungjawab 1 Kapolres Lampung Selatan, Penanggungjawab 2 Ketua DPRD Lamsel, penanggungjawab 3 Wakil Bupati Lamsel, Penanggungjawab 4 Kepala Kejari Lampung Selatan, penanggungjawab 5 Dandim 0421 Lamsel dan Penanggungjawab 6 Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kalianda.

(Aan / Eko)