Politik

6

EDISI 259, SELASA, 28 MEI 2013

Politik Hari Ini, KPU Serahkan Rincian Dana Pilgub Tanjungkarang, FS-KPU Lampung bergerak cepat guna mengupayakan penyelenggaraan pemilihan gubernur (pilgub) Oktober 2013 ini. Rencananya, hari ini (28/5) KPU akan menyerahkan draf rincian anggaran biaya penyelanggaraan pilgub ke Pemprov Lampung.

“Besok (hari ini,red) KPU akan menyerahkan rincian anggaran ke Sekda,” kata Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono, Senin (27/5) diruang kerjanya. Menurut Nanang, seharusnya draf rincian anggaran biaya tersebut akan diserahkan hari Senin kemarin.

Namun, lanjutnya, karena masih ada kekurangan maka diundur.

Dikatakan Nanang, penyerahan draf rincian usulan dana pilgub tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti permintaan komisi I DPRD Lampung agar KPUD Lampung segera menyerahkan pengajuan anggaran pilgub berdasarkan data terbaru, kepada pemerintah provinsi Lampung maupun DPRD Lampung.

Dijelaskan Nanang meskipun pihaknya mengakui telah menyerahkan

pengajuan anggaran ke pemprov. Kendati begitu, KPUD sendiri tetap akan menyerahkan kepada pemprov Lampung. Ditambahkan, KPUD sendiri saat ini masih memutakhiran data daftar pemilih tetap (DCT), dan daftar potensial penduduk pemilih pemilu (DP4), untuk digunakan dasar pada tahapan pilgub ini.

“Daftar DCT di DP4 sebanyak 7,1 juta jiwa pemilihan legislatif yang diserahkan pemprov Lampung pada Februari lalu, belum ada perubahan. Ya, kini sedang dimutakhirkan datanya oleh pantarlih guna pencocokan datanya dilapangan,” pungkasnya.

Oedin APBD-P Bisa Akomodir Dana Pilgub 2013 Menanggapi masalah anggaran pilgub, sebelumnya Gubernur Lampung Sjachroedin ZP, mengaku pesimis jika APBD-P 2013 bisa mengakomodir kebutuhan dana pilgub, meski sejatinya ia bersedia menganggarkan dana dimaksud.

“Masalah dana pilgub nantinya di-

rundingkan besarannya berapa. KPUD mengajukan anggarannya, nanti baru kita bahas dengan DPRD Lampung.

Tapi kalau dana diambil dari APBD-P, saya bilang tidak bisa, sebab September-Oktober baru keluarnya,” kata, Oedin sapaan akrab Gubernur Lampung.

Dijelaskan mantan Kapolda Jawa Barat ini, APBD-P 2013 ini mengalami defisit. Oleh karena itu, APBD-P tak bisa mengakomodir kebutuhan dana pilgub 2013 ini. Pasalnya, dana APBD-P sendiri sudah dialokasikan untuk masingmasing sektor. “Kan sudah dianggarkan, masalahnya bukan bisa digesergeser anggaranya, malah nanti bisa kena KPK,” ujar purnwirawan jendral polisi tiga bintang ini.

Disinggung sikapnya terkait KPU mengusulkan anggaran Rp. 144 miliar untuk satu putaran agar pemprov merealisasikannya, ketua DPD PDIP Lampung ini menegaskan, pihaknya akan segera membahasnya.

“Kita akan bahas tapi harus melalui pembahasan legislatif, Pemprov dan juga KPUD,” tandasnya. [FS-Hendra Saputra]

BK Siapkan Sanksi untuk Epeng TANJUNGKARANG, FS-Badan Kehormatan (BK) DPRD Bandarlampung langsung bereaksi atas kasus Endang Asnawi alias Epeng, Anggota DPRD yang terlibat narkoba dan kepemilikan senjata api serta senjata tajam. Ketua BK DPRD Bandarlampung Ratna Habsari Barusman mengatakan pihaknya akan membahas persoalan ini secara internal hari ini, Selasa (28/5).

“Saat ini kan sedang (kasus Epeng, red) ditangani penegak hukum, jadi kami selaku BK akan menunggu prosesnya sampai sejauh mana.

Untuk menangani masalah ini Insya Allah besok (hari ini), kami akan membahasnya di internal BK, guna mengantisipasi permasalahan yang sedang berjalan proses hukumnya,” kata Ratna Barusman melalui sambungan telepon, Senin (27/5).

Politisi Partai Hanura ini menegaskan, jika memang nantinya terbukti, pihaknya akan menanganinya sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD sesuai dengan tatib (tata tertib) dan kode etik.

“Sanksi baru bisa kami berikan

setelah mengetahui permasalahan yang sebenarnya sampai sejauh mana,” tambahnya.

Ratna menjelaskan ada beberapa tingkatan sanksi yang bisa diterapkan. Pertama sanksi secara lisan, kedua sanksi secara tertulis, ketiga tidak boleh duduk sebagai unsur pimpinan di alat kelengkapan dewan, ataupun rolling dari alat kelengkapan.

Keempat sanksi berupa surat rekomendasi untuk PAW. Terkait sanksi apa yang paling tepat untuk Endang Asnawi (Anggota Fraksi Demokrat), Ratna menjelaskan, BK masih harus menunggu keputusan hukum

Endang Asnawi terlebih dahulu. “Harus dibahas dulu di BK, karena keputusan tidak bisa saya lakukan sendiri,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Seaport Interdiction Polisi Daerah (Polda) Lampung menemukan satu paket narkoba jenis sabu-sabu (SS) dan 2 pucuk senjata api dan senjata tajam di mobil Pajero Sport bernomor polisi BE 711 R pada Sabtu (25/5) sekira pukul 19.20 Wib. Salah satu diant-

ara penumpang mobil tersebut adalah Ketua Komisi B DPRD Bandarlampung, Endang Asnawi yang belakangan berdasarkan tes urine, positif menggunakan narkoba jenis Sabu-Sabu.

Kabid Humas Polda Lampung Sulistianingsih dalam rilisnya menyebutkan paket kecil narkoba jenis SS seberat 0,9 gram disembunyikan dalam topi berwarna hitam. Sementara senjata

yang ditemukan berjenis Softgun, dan senpi rakitan berjenis FN dengan tiga butir peluru CIS kaliber 22 serta dua buah pisau.

“Mobil ini dikemudikan oleh saudara Marsofni (Sopir), bersama dengan saudara Endang Asnawi (anggota Fraksi Demokrat DPRD Bandarlampung), Erwin Salam, dan Bustoni Akbar, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 paket kecil sabu2 yang diselipkan di dalam topi yang digunakan saudara Marsofni, dan dari dalam mobil ditemukan 1 pucuk Senjata api jenis FN merk WALTHER, magazennya berisikan 3 butir peluru Cal.22.mm,” katanya.

Sulistianingsih melanjutkan menurut keterangan Endang Asnawi, senjata api tersebut dibeli dari Let.Kol.(Mar) Joesdianto, Kesatuan Markoma. Sayangnya hingga berita ini diturunkan, Endang Asnawi yang juga Ketua Komisi B DPRD Bandarlampung belum bisa dikonfirmasi, saat di hubungi melalui sms juga tidak bersedia menjawab.

[FS-Hendra Saputra/deka]

Penggabungan Jadwal Pilbup-Pilgub

KPU Lampura Tunggu Keputusan KPU Lampung Kotabumi, FS- Hinga saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Utara (Lampura) masih menunggu keputusan KPU Provinsi Lampung terkait jadwal pengabungan Pemilihan Bupati (Pilbup) dan Pemilihan Gubernur (Pilgub).

“Kami masih menungu keputusan KPU Provinsi,”ujar Ketua KPU Lampura, Marton, Senin (27/5).

Lebih lanjut Marton mengutarakan, meskipun pelaksaan Pilgub memang telah disepakati akan dilaksanakan tahun 2013 ini. Namun, terkait pengabungan jadwal Pilbup dengan Pilgub belum ada pembicaraanya,”Apakah akan berbarengan atau tidak masih tanda tanya,” katanya, seraya menambahkan baha KPU Lampura sifatnya menungu, apapun keputusanya. “Yang jelas, apabila ini di-

gabungkan, tentunya kami yang mengikuti jadwal KPU provinsi, dan kami juga akan mensosialisasikan agenda pelaksanaanya kembali baik pada calon bupati maupun pada partai pengusungnya,” jelasnya.

Sesuai jadwalnya pelaksanaan Pilbup digelar tanggal 9 September 2013, sedangkan Pilgub dilaksankan pada tanggal 2 Oktober 2013. Jadwal ini, hanya berselang beberapa minggu saja antara pelaksanaan pilbup dengan pilgub. “Dengan jadwal agenda itu, otomatis kami yang mengikuti agenda provinsi bila ini digabungkan,”urainya.

Marton mengatakan, dalam pengabungan ini tentunya akan dilakukan pembahasan anggaran terkait pelaksanaannya. Sejauh ini belum ada pembahasanya dengan KPU Lampura, sedangkan kalau

KPU Pringsewu Sosialisasi Pantarlih Pringsewu, FS - KPU Pringsewu melaksanakan sosialisasi Pemutahiran Data Pemilu DPR, DPD dan DPRD, di Grojogan Sewu, Senin (27/5) yang diikuti oleh berbagai elemen masyarakat pemangku kepentingan serta pengurus Parpol Peserta Pemilu.

Ketua KPU Pringsewu, Warsito, ST menjelaskan tentang Proses Pemutahiran Data Pemilih KPU Kabupaten Pringsewu. Dijelaskan olehnya Bahwa KPU kabupaten Pringsewu menerima data pemilih A KPU dari KPU RI melalui program SIDALIH, A KPU merupakan hasil sinkronisasi dari DP 4 dan DPT Terakhir yang dilakukan oleh KPU RI, dengan cara diunduh dalam portal Kabupaten melalui Program Sidalih. Diketahui DP4 total 355.215, DPT Terakhir 281.246, dan Data Pemilih Total 489.764.

Selanjutnya A KPU dibuat menjadi A 0 KPU yaitu pemetaan pemilih per TPS yang dibantu oleh PPK dan PPS, selanjutnya diturunkan kepada Pantarlih untuk diverifikasi, nantinya melahirkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).

DPS yang telah dibuat oleh PPS diumumkan guna mendapat tanggapan dari masyarakat. Berdasarkan tanggapan masyarakat DPS dirubah menjadi DPS Hasil Perbaikan (HP). Selanjutnya DPS HP diumumkan lagi guna mendapat tanggapan dan masukan dari masyarakat. “Berdasarkan tanggapan dari masyarakat DPS HP disusun lagi menjadi DPS HP hasil perbaikan akhir, dan berdasarkan hal tersebut KPU menyusun Daftar [FS-budi karyadi] Pemilih Tetap (DPT),” jelas Warsito.

anggaran pelaksanaan Pilbup sudah siap tidak ada masalah lagi. “Anggaran pilbup sudah siap, kalau anggaran pilgub kami belum mengetahuinya,” bebernya.

Selain itu pula, sambung Marton, Untuk PPK dan PPS Pilgub mengunakan yang telah ada, tetapi akan dilakukan pengukuhan kembali,”PPK dan PPS orang yang sama dengan Pilbup, tinggal kami kukuhkan lagi,”jelasnya.

Ditempat yang sama, Suheri Syam anggota KPU Lampura lainnya menambahkan, sebelum membahas jadwal pengabungan ini, terlebih dahulu akan dilakukan pertemuan antara Bupati, KPU kabupaten, Gubernur dan KPU Provinsi.

Pertemuan ini, lanjutnya, untuk membahas apabila pelaksanaan Pilbup dengan Pilgub digabungkan. Mengingkat pelaksanaan Pemilukada tahun sebel-

umnya, pilgub dan pilbup diselengarkan berbarengan,”Waktu itu saya yang mewakilkan KPU Lampura untuk membahas pengabungan ini,”terangnya.

Berdasarkan informasi, kata Suheri, terkait dana pelaksanaan Pilgub akan diangarkan dalam APBD Perubahan.

Untuk APBD perubahan sendiri diperkirakan pada bulan september itu saja baru dilakukan pembahasan,” Artinya saya perkirakan Pilgub ini jatuh pada bulan November atau Desember,”tutur Suheri, seraya mengatakan kalau pelaksanaan dibulan itu, rentan jarak pilgub dan pilbup cukup jauh tentunya pelaksanaannya akan berjalan sendirisendiri,” Pilgub dengan jadwalnya sendiri, Pilbup juga akan berjalan dengan jadwalnya sendiri,”tukasnya.

[FS-Vicko]

Hanura Tanggamus Target Satu Fraksi Kotaagung, FS-Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) kabupaten Tanggamus, Khoirul Basri, SE mengatakan untuk Pemilihan umum legislatife (Pileg) 2014 mendatang pihaknya menargetkan jumlah caleg yang akan menduduki kursi parlemen di DPRD Tanggamus sebanyak tujuh kursi atau satu fraksi.

“Kita optimis dapat meraih satu fraksi pada Pileg 2014 nanti karena bila kita bercermin pada Pileg 2009 lalu yang saat itu merupakan partai baru, Hanura telah berhasil meraih tiga kursi,” paparnya.

Dikatakannya, bahwa target dalam perolehan suara bisa mencapai satu fraksi, artinya tujuh kur-

si tersebut bukanlah hal yang mustahil. Ditambahkan Munawir, sapaan akrab Khoirul Basri, dalam pileg 2014 mendatang Hanura menurunkan full 45 Bakal calon legislatif (bacaleg). ”Setiap Daerah pemilihan (dapil) kita full, jadi pas 45 bacaleg, kemudian untuk keterwakilan perempuan kita juga cukup 30 persen atau 16 bacaleg sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU),”

kata dia.

Selain internal partai, sambung dia, Hanura juga membuka kesempatan bagi partai politik lain untuk bergabung,”Pada prinsipnya kita adalah partai terbuka, selain kader internal, kita juga menerima dari non kader, seperti pak Mujiono mantan anggota DPRD Tanggamus yang belum lama ini di PAW, sudah bergabung untuk menjadi bacaleg dari Hanura,”kata Munawir.

Ditambahkannya, untuk merealisasikan target satu fraksi tersebut, konsolidasi hingga akar rumput terus digalakan,”Struktur organisasi kita sudah kuat hingga tingkat bawah, tujuannya agar partai Hanura ini meraih perolehan suara yang baik,” tandas Ket[FS-Msd/Budi] ua Komisi C itu.

Gara-gara Lem, Dr Rodi-Lukman Hakim Batal Daftar Caden Tanjungkarang, FS-Jika kebanyakan bakal calon (balon) kepala daerah urung maju dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) lantaran tak mendapat dukungan partai serta permasalahan dana, namun itu tak berlaku bagi pasangan calon gubernur (cagub) dan wakil gubernur (cawagub) jalur independen Dr. Muhammad Rodi dan Lukman Hakim (Walikota Metro).

Lucunya bukan lantaran itu, rencana mendaftar dan menyerahkan berkas dukungan ke KPU, Senin (27/5) kemarin batal dilakukan kedua pasangan tersebut lantaran permasalahan sepele. Usut punya usut, berkas dukungan yang disiapkan Dr. Muhammad Rodi (cagub) yang berpasangan dengan Lukman Hakim (cawagub), belum sepenuhnya selesai lantaran lem perekat pada bundel berkas dukungan masih belum kering.

“Sebenernya hari ini (kemarin,red) kita berencana daftar ke KPU. Tapi karena ada masalah teknis, pendaftaran diundur besok (hari ini,red). Masalahnya karena lem penjilid bundel berkas belum kering,” kata Dr. Muhammad Rodi, kepada wartawan, melalui sambungan telefon.

Meski begitu, Rodi menyakinkan bahwa permasalahan tersebut tak akan berlangsung lama. Besok (hari ini,red), kata Rodi, berkas tersebut siap diserahkan ke KPU. “Ini kami lagi nunggu lemnya kering. Kalau dipaksakan diserahkan hari ini (kemarin,red) kayaknya nggak mungkin, karena lemnya masih basah. Tapi saya pastikan, besok sudah siap,” tambahnya.

Dikatakan Dr Rodi, pertimbangan dirinya maju sebagai cagub perseorangan berpasangan dengan Lukman Hakim, dikarenakan saat ini telah mengantongi dukungan suara dalam bentuk foto copy KTP sebanyak 600 ribu suara. Jumlah tersebut, sambungnya, sudah melampaui sarat minimal untuk calon perseorangan yakni 383 ribu suara. “Kalau jumlah dukungan suara kita tidak ada masalah, karena sudah melebihi batas minimal. Cuma itu saja kok kendala, kenapa pendaftaran ditunda, itu cuma teknis saka kok,” tandasnya.

[FS-Hendra Saputra]

Hadapi Pilgub

KPU Tanggamus Cocokan DP4 Kotaagung, FS-Menjelang penetapan daftar calon sementara (DCS) pada 30 Mei -12 Juni 2013 dan menyongsong pelaksanaan pemilihan gubernur yang rencananya akan dilaksanakan pada Oktober mendatang pihak KPU Tanggamus saat ini sedang melakukan penyocokan data yang berasal dari data Pilkada Bupati tahun lalu dan Daftar Potensial Peserta Pemilih Pemilu (DP4) yang jumlahnya berbeda. Hal itu diungkapkan oleh ketua KPU Tanggamus Yusron Hendra Perbasa di ruang kerjanya Senin (27/5).

“Data yang akan digunakan dalam system informasi pendaftaran pemilih (Sidarlih) ini basis datanya adalah data pemilu terakhir yaitu Pilkada bupati tahun lalu yang jumlahnya mencapai 433.813 dan DP4 yang diserahkan oleh Pemkab Tanggamus ke KPU sebesar 454.234 pemilih. Setelah dilakukan coklist sementara, jumlah data pemilih yang telah dimasukkan dalam Sidarlih sebanyak 645.007 pemilih,” terangnya.

Dikatakannya, tahapan kegiatan pemutahiran data sudah dimulai, dari 1 Mei dan akan berakhir di 9 Juni 2013. Pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) dilakukan petugas pantarlih yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di masing-masing pekon/desa, khusus petugas PPS jumlahnya 906 orang, kemudian disetiap pekon hanya ada satu petugas Pantarlih dan pembentukannya dilaksanakan sesuai dengan tahapan Pemilu.

Sementara terhadap kedua data yang berbeda jumlahnya tersebut petugas akan melakukan pencocokan data (coklist) untuk dimasukkan dalam satu data yakni data Sidarlih tersebut. “Karena jumlah datanya berbeda maka petugas pantarlih akan mencocokkan kedua data tersebut. Apabila didapati ada data yang ganda atau lebih maka data dibawahnya akan dihapus,” tambah Yusron.

Masih menurut Yusron, kegiatan ini bertujuan untuk menghindari adanya data ganda pemilih. “Untuk menghindari data ganda, maka dalam pemutakhiran data pemilih untuk Pileg dan Pilpres 2014 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanggamus akan menggunakan Sistem Informasi Pendaftaran Pemilih (Sidarlih). Dengan sistem on line ini KPU mengklaim tidak akan ada data ganda pemilih,” tambahnya.

Menurut ketua KPU Yusron, Sidarlih dipakai untuk pertamakalinya dalam pemutahiran pemilihan umum legislatif (pileg) 2014 dan yang menjalankan program itu dilakukan langsung oleh KPU Pusat.”Kita hanya memberikan data saja ke KPU pusat, nantinya mereka yang mengolahnya sebab program itu hanya KPU pusat yang punya,” ujarnya.

Dijelaskan Yusron, dengan Sidarlih maka kecil kemungkinan adanya data ganda pemilih.”Dengan Sidarlih adanya data ganda sangat kecil sekali kemungkinannya,sebab akan segera ketahuan di sistem,”terangnya. ` [FS-Msd/Budi]