Medinas lampung (bw)

2

MEDINAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG Senin, 17 November 2014

Pemimpin Umum : Pemimpin Perusahaan : Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab : Redaktur Pelaksana : Redaktur : Manajer Keuangan : Sekretaris : Kalitbang : Liputan Bandarlampung: Pesawaran : Pringsewu : Tanggamus : Lampung Barat : Lampung Tengah : Pesisir Barat : Lampung Selatan : Lampung Utara : Lampung Timur : Tulangbawang : Tulangbawang Barat : Mesuji : Waykanan : Kota Metro : Ka. Pemasaran : Distribusi : Artistik : Penerbit : Dasar Penerbitan :

Nara S Kartadilaga Armenherry Boedjoeng Nara S Kartadilaga AK. Yohanson M. Aziz Ruslan Fikri Widya Sari Joko Utomo Raden M. Rizal B. Gunawan, Sukirno (Ka.Biro) Budi Santoso, Fabiyan Jaya Margono Hendri Jaya (Ka.Biro), Anton.

Ihrom Rusli (Ka.Biro), Suwardi.

Azhari (Ka.Biro), R. Hasan, Sugito, Bradiyon Heri Azka (Ka.Biro).

Anwar Sanusi (Ka.biro).

Hartoni (Ka.Biro), Mubahir (Humas), Santori PD, Erwin Sanjaya.

Maswan Tobi (Ka.Biro), Dhani Tubagus Tirta (Ka. Biro) Idrus Toha Rasyid (Ka. Biro), Yuliuspa Andi Lukman (Ka.biro).

Sulfikri (Ka.Biro) Anna Zeen Messe Beni Farista, Irlan Fitrah +628137975970 CV. Jujur Setia Sukses UU No. 40/1999 tentang Pers

Kantor Redaksi/Sirkulasi : Jl. Bukit Kemiling Permai (BKP) No. 3A - Bandar-lampung.

Tlp/Faxs : (0721) 8011517 HP : 082177003713 - 085377773113 E-mail : medinas_lampung@yahoo.com / harian_medinaslampung@yahoo.co.id

Korps Brimob Eksis Bandarlampung (Medinas Lampung)Kapolda Lampung Brigjend Heru Winarko saat menyampaikan amanat tertulis Kapolri Jenderal Polisi Sutarman saat HUT Brimobke-69,mengatakan, Korps Brimob semakin eksis menunjukkan jati dirinya,berperan aktif dalam keamanan dalam negeri, berdiri tegaknya korps Brimob saat ini,tak lepas dari Korps Brimob pendahulu.

Momentum ini berguna untuk evaluasi dan instropeksi bagi kinerja kedepan,dalam mencapai jati diri bangsa yang berdaulat.”

HUT yang mengambil tema “Siap melaksanakan Sinergitas Polisional Pro Aktif Dalam Rangka Menanggulangi Gangguan Kamtibmas Berkadar Tinggi Guna Terpeliharanya Kamdagi (keamanan dalam negeri) yang Kondusif “.

Dalam HUT dimeriahkan oleh atraksi 420 orang peserta dari komandan pleton dan komandan kompi,yaitu olah raga bela diri,yang terdiri dari 3 bagian, dibawah bimbingan Brimob Polda Lampung, yaitu dari kompi gegana ,kompi tangkal,dan kompi pelopor.

Selain atraksi Beladiri dari

Redaksi menerima naskah/tulisan dalam bentuk artikel, berita/laporan kinerja dan kegiatan lain diserta foto kegiatan.

Redaksi berhak mengedit tulisan tanpa merubah maksud tersebut.

Wartawan Medinas Lampung tercantum dalam boks dan dibekali Kartu Pers. Tidak diper-bolehkan menerima atau meminta apapun dari narasumber.

Percetakan : PT SUBUR JAYA NIRWANA (isi diluar tanggung jawab percetakan)

Bandarlampung (Medinas Lampung) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung masih melakukan penelusuran untuk mengungkapkan siapa yang paling bertanggung jawab dalam perkara umroh fiktif Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2013. Meski sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi, pihak Kejati Lampung masih belum bisa memastikan karena masih dalam penyelidikan.

Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasipenkum) Kejati Lampung Yadi Rachmat mengatakan, memang untuk mengungkapkan siapa yang paling bertanggung jawab dalam perkara ini membutuhkan waktu.

“Kami masih terus selidiki perkara umroh ini. Kami juga sudah melakukan pemanggilan, ada beberapa orang. Namun kami belum bisa mempublikasikan nama-namanya, karena ini masih dalam ranah penyelidikan, nanti kalau sudah pas waktunya, akan dipublikasikan,” kata Yadi Rachmat, Minggu (16/11). (Nara)

Kapolda Lampung, Brigjend Heru Winarko (kiri) dan Gubernur Lampung, M.Rido Fichardo (kanan) pada acara HUT Brimob di Mako Brimob Rawa Laut Bandarlampung, Jumat (14/11). (Foto Zeen)

Memimpin Jangan Panik

Rekening Bank : BRI Unit Krui (Kotabumi) 5659-01-000019-50-4.

Kasus Dugaan Umroh Fiktif Ditelusuri

anggota brimob, Kapolda Lampung Brigjend Heru Winarko dan Gubernur Lampung M Ridho Ficardo juga menunjukan aksinya menembak dengan tepat sasaran yaitu balon yang sudah dipersiapkan dilapangan Mako Brimob, Rawalaut, Pahoman, Bandarlampung Upacara HUT Korps Brimob Polri ke – 69 dilaksanakan di lapangan Mako Brimob, Rawalaut, Bandarlampung, dengan Inspektur Upacara Kapolda Lampung Brigjen.

Pol. Drs. Heru Winarko, SH, sedang bertindak selaku Komandan upacara, Kompol Djoni Aripin SH,kasi operasi dan kaden Gegana Sat Brimob Polda Lampung dan dihadiri pula Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo. (Zeen/S)

Kolonel (Mar) Suherlan (Komandan Brigif 3 marinir)

Bandarlampung (Medinas Lampung) Komandan Brigadir Infanteri (Brigif) 3 Marinir Kol (Mar) Suherlan (46) menceritakan bagaimana dirinya memimpin 2600 prajurit di Piabung. “Memimpin itu jangan panik,” singkat dia kepada wartawan Jumat (15/11) di Piabung..

“Karena prajurit beragam karakter, daerah, agama dan sebagainya. Saya sebagai Komandan harus bisa jadi bapak, teman, kakak, dan hakim. Intinya leadership. Harus jadi panutan walau bukan terbaik tapi saya harus kasih contoh. Jadi harus dimulai dari saya dulu, rumah tangga. Maka anak buah akan lihat dan manuti (mengikuti),” katanya.

Ditanya lebih detail soal anggota prajurit buatnya, Suherlan menjawab “Prajurit itu adalah kepanjangan suatu kalimat yang

maknanya dalam. Prasojo (bersahaja), jujur dan irit itu adalah kepanjangan dari Prajurit.

Itulah prajurit yang sebenarnya,” ucapnya.

Ia pun sering menyampaikan supaya anggota tidak mengonotasikan rejeki dengan uang. “Itu selalu saya sampaikan ke anggota dan keluarga. Sehat saja sudah rejeki lho!

Berbuat baik itu juga rejeki dan pasti imbalannya akan kembali suatu saat. Bisa saja kembalinya langsung ke kita, bisa saja kembalinya ke anak istri kita,” tutur Suherlan yang menjabat Danbrigif sejak Maret 2014 itu.

Ditempatkan memimpin ribuan prajurit terlatih dengan penuh keberagaman merupakan keunikan sendiri. “Lampung itu unik karena masyarakatnya juga beragam.

Keunikan yang disatu sisi potensi konfliknya tinggi dengan menjaga perasaan

Kasus Direktur Keuangan RSUDAM

Hari Ini Wartawan Demo BandarLampung (Medinas Lampung) Ketua Informasi Lampung Juniardi mengutuk keras Arogansi serta tindakan kekerasan yang dilakukan Direktur Keuangan Rumah Sakit Umum Abdoel Moeloek (RSUAM) Gulivar terhadap wartawan Poros Lampung Andi Priadi.Secara prinsip menurutnya,bila terjadi berbagai bentuk indimidasi kekerasan,dan perlakuan pelecehan terhadap kerja jurnalis,maka harus dilakukan perlawanan dan tidak mengenal kata perdamaian. “ya kita mengutuk keras arogansi pejabat tehadap Pers seperti itu,karena jelas melanggar UU,”Jelas Juniardi melalui rilisnya.

Juniardi menjelaskan,jurnalis dan perusahaan media harus memahami bahwa dalam hukum upaya perdamaian tidak dikenal.Apalagi delik pers tidak termasuk dalam kategori delik aduan.Selain itu katanya,dengan mengakomodir proses perdamaian maka dapat berakibat pada munculnya kasus-kasus pers baru.Sebab,pelaku akan berasumsi bahwa setiap pemukulan dan penganiayaan serta penghalang-halangan terhadap kerja jurnalis tidak perlu ditebus dengan menjalankan proses hukum.Tetapi cukup dengan melakukan pendekatan dan perdamaian.

“Hampir di setiap kasus kekerasan terhadap pers,pelaku maupun instansi pelaku mengawali proses dengan mengajukan perdamaian.Perdamaian dilakuakan dengan harapan perdamaian dilakukan dengan harapan,kasus bisa ditutup,pelaku bisa ditutup,pelaku bisa bebas kembali bertugas setidaknya tren ini hamper terjadi dikasus-kasus pers,”Katanya.

“Jika benar rekan kita pers mendapat perlakuan tidak baik,maka pers wajib melakukan perlawanan secara professional,yang diatur dalam hokum.begitu juga sebaliknya bila akibatprilaku pers yang kurang dalam menjaga kaidah professional,maka ini jadi

pelajaran bagi kawan-kawan jurnalis,”ujarnya.

Masih kata anggota dewan pers ini,sepanjang tahun 2013 saja setidaknya tercatat ada ratusan kasus kekerasanterhadap wartawan,mulai kasus kekerasan fisik,ancaman kekerasan,perampasan dan perusakan alat liputan,kasus pengusiran serta penghalang-halangi saat melakukan proses peliputan.Aktor pelaku dalam kasus pers didominasi oleh aparat penegak hukum,kepala Daerah,Pejabat,warga sipil,pegawai Negri Sipil,dan kalangan pengusaha.

“Hingga saat ini perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara bagi Jurnalis masih sebatas bunyi pasdal di dalam undang-undang,tak lebih dari itu.Macetnya Proses hukum juga terjadi karena pengaruh dan relasi antara pelaku dengan pemilik perusahaan.selagi redaksi tidak bebas dan merdeka,maka selama itu pulalah kemerdekaan per situ juga akan terkungkung,”jelasnya.

Kejadian bermula tak kala wartawan Andi akan mengkonfirmasikan berita berkaitan dengan masalah PAD RSUDAM di rumah sakit tersebut, maka bertemulah dengan Direktur Keuangan RSUDAM, Gulivar, namun sang direktur menggebrak mejanya sebanyak dua kali, seraya mengintimidasi wartawan, Belum sempat nelakukan konfirmasi, muncul pula petugas keamanan , Ferry dengan garang langsung mencekik Andy.

Pimred Poros Lampung Dadang Saputra dan pengacara PWI secara resmi melapor ke Polresta terkait kekerasan dan pelecehan terhadap profesi jurnalis yang dialami Andi Priyadi oleh Pol PP dan Direktur Umum RSUDM Gulivar.

Kemudian Senin akan dilanjutkan aksi solidaritas alias demo menolak kekerasan pada Jurnalis , sebagai kordinator lapangan Ferry S. Mulai rute dari tugu Adipura sampai kantor Gubernur Lampung. (Zeen)

masyarakatnya. Jangan ada ketersinggungan.

Konflik itu awalnya kan kecil. Menumpuknumpuk terus suatu saat pasti meledak. Kalau sudah meledak, bahaya itu,” jelasnya.

Suherlan yang menggeluti bermain bulutangkis dalam menjaga kebugaran tubuhnya tersebut tidak mempunyai alasan khusus menyukai olahraga tepok bulu. “Saya asal Tasikmalaya yang dari dulu memang sudah dikenal menghasilkan pemain bulu tangkis nasional. Saya sempat dulu satu klub dengan Susi Susanti,” ujarnya.

Selain olahraga, pria yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Logistik di Mabes TNI Cilandak ini juga membiasakan membaca buku karena kebutuhan. “Soalnya orang bijak pernah bilang membaca buku itu mengurangi kepikunan,” ujarnya. (Zeen/S)

Gubernur: Pemerintah Pusat Punya Kebijakan Naikkan BBM Balam (Medinas Lampung) Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo mengatakan pemerintah pusat memiliki kebijakan dan pertimbangan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. “Pasti sudah ada pertimbangannya, karena kita juga sama-sama mengetahui bahwa harga minyak di Indonesia merupakan salah satu yang termurah di dunia,” kata dia, akhir pekan lalu. Menurutnya, pertimbangan seperti itulah mungkin yang menjadi salah satunya, serta hal lainnya dalam upaya peningkatan kualitas hidup di Indonesia. “Lampung tentu siap untuk mendukung seluruh kebijakan pemerintah pusat, selama itu masih dilaksanakan atas dasar kepentingan rakyat,” ujar Ridho menerangkan.

Ia menyebutkan, alasan yang penting pasti sudah dipikirkan oleh pemerintah pusat untuk menerapkan kebijakan menaikkan BBM tersebut.

Tapi, ia melanjutkan, kenaikannya juga belum saat ini, masih ada yang dipertimbangkan. “Ya, nanti kita lihat saja efeknya, kalau suatu masalah itu pasti ada jalan keluarnya, gak usah khawatir,” kata gubernur.

Terkait pemicu kenaikan harga bahan pokok, gubernur termuda se-Indonesia itu menjelaskan bahwa pihaknya akan berupaya mengeliminir hal tersebut. “Instansi terkait, atau bahkan saya sendiri yang akan melakukan peninjauan ke lapangan guna mengatasi lonjakan harga,” terang Ridho. Ia juga mengimbau bagi para pedagang atau spekulan tidak serta merta memanfaatkan keadaan itu, karena pihaknya akan melakukan penindakan secara tegas.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kenaikan harga BBM memang harus segera diumumkan untuk menghilangkan keragu-raguan masyarakat serta menciptakan situasi perekonomian dan sosial yang lebih kondusif. “Iya (harga BBM, red) memang harus segera diumumkan. Insya Allah begitu Presiden Jokowi tiba di Indonesia segera diumumkan supaya bisa menghilangkan keragu-raguan,” kata Jusuf Kalla. Pemerintah memang harus menghitung ulang karena harga minyak dunia yang turun menjadi 80 dolar per barel, sehingga hitungannya lain lagi saat harga minyak di pasaran dunia tinggi.

Meskipun demikian, kata Wapres, rupiah pada saat sama juga melemah sehingga perlu dihitung ulang kombinasi harga minyak dunia dan pelemahan rupiah. “Jadi berapa persen kenaikan harga BBM dengan melemahnya harga minyak dan melemahnya rupiah musti diperhitungkan lagi,” katanya. Terkait dengan melonjaknya harga kebutuhan pokok belakangan ini, Wapres Jusuf Kalla mengatakan kenaikan bisa disebabkan berbagai alasan bukan sepenuhnya terkait rencana kenaikan harga BBM. “Kenaikan harga sembako bisa berbagai alasan. Pertama ini musim kering sehingga cabai sayur tak bisa tumbuh, kemudian karena barang impor karena rupiah melemah,” katanya. (nara/ant/ruslan)

Bercita-cita Jadi Atlet Profesional

63 Senpi Ilegal Diamankan Bandarlampung (Medinas Lampung) Polri sangat serius mengantisipasi peredaran senajata api illegal.

Buktinya, sebanyak 63 pucuk senjata api rakitan ilegal diamankan Polda Lampung pada Operasi Aman di Kabupaten Mesuji. Pemusnahan senjata api yang disaksikan Kapolda Lampung Brigadir Jenderal Heru Winarko ini berlangsung di Desa Sungai Badak, Mesuji, Sabtu (15/11).

Kepala Bidang Humas Polda Lampung Ajun Komisaris Besar Sulistyaningsih mengatakan, 63 pucuk senjata api yang dimusnahkan merupakan hasil penyerahan sukarela masyarakat kepada petugas selama Operasi Aman. “Penyerahan senjata api oleh masyarakat ini merupakan tanda adanya kesadaran hukum dari masyarakat Mesuji. Senjata api itu kini sudah dimusnahkan,” ujar Sulis melalui rilisnya, Minggu (16/11).

Ke depan, Sulis berharap tidak ada lagi masyarakat yang menyimpan senjata api. Dalam mewujudkan kesadaran hukum di masyarakat, menurut Sulis, harus ada peran aktif dari pemerintah daerah dan juga organisasi masyarakat setempat. (Zeen)

mahasiswa institut informatika dan bisnis (IBI) Darmajaya berkompetisi untuk cabang olaharaga bela diri. Tak sia-sia, mahasiswi yang akrab disapa Dwi ini meraih juara pertama mengalahkan rivalnya atlet dari OKU Sumatera Selatan.

Kemenangan tersebut menetapkan Dwi sebagai atlet taekwondo terbaik se-Provinsi Lampung untuk kelas bantam under 57 kg. Kemenangan ini semakin memotivasinya untuk menjadi atlet profesional, sehingga menambah daftar prestasinya. “Pengalaman perdana berkompetisi sangat Dwi Eka Hapsari menantang dan memacu saya untuk lebih baik lagi. Saya termotivasi untuk menciptakan kemenanganBalam (Medinas Lampung) kemenangan di kompetisi lainnya yang lebih Kejuaraan ‘Begawi’ Taekwondo bergengsi” katanya, Minggu (16/11).

Lampung yang berlangsung di Gedung Diakui mahasiswa semester 3 jurusan Saburai Lampung Oktober lalu, menjadi Sistem Informasi ini, terjun menjadi atlet pengalaman pertama bagi Dwi Eka Hapsari,

taekwondo awalnya hanya coba-coba.

Kecintaanya pada olahraga membuat Dwi menambatkan pilihannya untuk bergabung dengan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Taekwondo. Setelah beberapa kali menjalani latihan, Dwi mengaku semakin jatuh cinta dengan seni bela diri tersebut.

“Sekarang taekwondo bukan sekedar ajang coba-coba, tetapi sudah menjadi kesenangan bagi saya. Terlebih disini saya tidak hanya menyalurkan hobi, tetapi juga wahana untuk mengukir prestasi.

Alhamdulillah pertama kali dipercaya mengikuti kompetisi, saya langsung mendapatkan juara pertama” ujar Dwi. Bercita-cita menjadi atlet nasional, dara kelahiran Bandar Lampung 19 tahun silam ini berkomitmen akan terus meningkatkan kemampuannya dengan rajin berlatih dan konsisten menjalani latihan. Ia menyadari, untuk mewujudkan cita-citanya tersebut tidaklah mudah. Dibutuhkan kerja keras dan proses yang panjang. “Saya ingin terus meningkatkan pengalaman bertanding. Karenanya setiap ada

kompetisi, saya upayakan untuk bisa berpatisipasi sehingga menambah pengalaman dan kemampuan saya dicabang olahraga ini. Dan jika ada kesempatan bertanding ditingkat nasional, saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan tersebut” jelas putri dari pasangan Jahidin dan Fatmawati.

Terpisah Rektor IBI Darmajaya, DR. Andi Desfiandi, SE.,M.A memberikan apresiasi atas prestasi yang diraih mahasiswa IBI Darmajaya. Prestasi ini juga diharapkan dapat merangsang mahasiswa lainnya untuk bisa mengembangkan potensi terbaiknya di bidang apapun, tak hanya fokus di akademik tetapi juga non akademik “Tentunya ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami, atas kontribusi terbaik mereka di ajang tersebut, sehingga mampu membawa nama baik almamater kampus biru.

Kami memang senantiasa mendorong untuk bisa berprestasi, tak hanya dibidang akademik tetapi juga non akademik. Mudah-mudahan prestasi ini bisa ditingkatkan menjadi lebih baik.” harapnya. (Humas IBI/ruslan)

MEDINAS LAMPUNG 3 KMP dan KIH Sepakat Bersatu POLITIK

Senin, 17 November 2014

Jakarta (Medinas Lampung)- Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Pramono Anung menuturkan bahwa antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) sudah sepakat untuk bersatu.

Menurut Pramono, poin penting dalam kesepakatan itu yakni diubahnya beberapa pasal di dalam undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).

Terutama Pasal 74, Pasal 79, dan Pasal 98.

“Kita tidak ada lagi DPR tandingan, kalau ini sudah selesai tidak ada lagi KIH dan KMP,” kata Pramono di kediaman Hatta Rajasa, Fatmawati, Jakarta Selatan.

Disampaikan Pramono, pada pertemuan yang digelar antara juru runding KMP dan KIH itu ada lima butir yang disepakati. Tetapi secara lebih detail Pramono tidak menyebutkan apa saja lima butir yang disepakati itu.

Kata dia, lima butir yang telah disepakati itu akan ditindaklanjuti dan ditandatangai di Gedung DPR/MPR pada hari

Senin, (17/11).

“Butir kesepahaman sudah kita paraf untuk kita sosialisasikan supaya tidak ada yang berbeda dan tidak ada tambahan.

Senin sekitar jam 10.00, Pak Hatta akan ke DPR dan akan kita tandatangani,” katanya.

Pramono menambahkan, lima butir yang disepakati itu merupakan penyempurnaan dari Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tetang UU MD3.

Kata dia, peyempurnaan UU tersebut kemudian akan diserahkan ke badan legislasi DPR RI dan akan dibahas dalam rapat paripurna di DPR. “Kita akan selesaikan melalui badan legislasi pada hari Senin terhadap UU no 17 tahun 2014 akan disempurnakan,” kata Pramono Anung. (Vn/Ay)

PDIPMaklumiKMPTolak Revisi Pasal Hak DPR di UU MD3 Jakarta (Medinas Lampung) Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Effendi Simbolon, memahami sikap Koalisi Merah Putih yang menolak revisi pasal 74 dan 98 Undang-undang MD3. Sikap itu dinilai wajar. “Kami bisa memahamilah. Wajar,” kata Effendi, usai diskusi ‘Bola Panas BBM’ di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu 15 November 2014.

Dia mengatakan, baik Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat seharusnya mempertaAnggota PDIP, Effendi Simbolon. hankan hak-hak anggota dewan.

(Foto : VIVAnews) Adapun hak-hak yang tercantum dalam pasal 74 dan 98 adalah hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat DPR. “Wajarlah. Kalau anggota dewan tidak punya hak-hak lagi. Mending, jadi pengangguran saja. Kami bisa memahami,” kata Effendi.

Seperti diketahui, kubu tersebut tetap ngotot untuk tidak mengubah pasal 74 dan 98 UU MD3 seperti yang menjadi syarat Koalisi Indonesia Hebat. Sebab, dengan menghapus pasal itu, artinya menghapus hak DPR. “Prinsip kami, jangan sampai perubahan pasal tertentu itu mendegradasi hak-hak DPR, terutama angket, interpelasi, dan menyatakan pendapat,” kata Sekjen Golkar Idrus Marham di DPP Partai Golkar, Jakarta,kemarin. (Ay/Nt)

KMP dan KIH sepakat berdamai. (Foto : Antara)

Hak Interpelasi DPR tak Dihilangkan Jakarta (Medinas Lampung) Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Hatta Rajasa, membantah kesepakatan Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) kemarin petang menghapus hak interpelasi DPR. Kedua koalisi sepakat untuk merevisi beberapa pasal penting dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPRD (MD3). “Revisi itu tak dihilangkan sama sekali (soal hak interpelasi). Dalam UU itu, ada hal yang melekat pada anggota DPR yaitu hak angket, hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat,” ujar Hatta ke-

marin Minggu (16/11).

Menurutnya, dalam UU MD3, hak-hak yang termuat dalam pasal 79 itu bahkan sangat dijabarkan secara rinci dalam pasal lain. “Hak-hak itu dijabarkan lagi mulai Pasal 194 sampai 210,” ujarnya.

Pria asal Palembang ini juga menegaskan tak ada agenda untuk menghapus atau mengurangi hak melekat yang ada pada anggota DPR. “Jadi kalau ada diskursus di masyarakat (soal penghapusan hak interpelasi), itu tak betul hilang sama sekali. Kawan-kawan KIH juga tak pernah usul hilangkan hak interpelasi,” tegasnya.

Politisi PDIP Desak Menteri BUMN Diganti Jakarta (Medinas Lampung) Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Effendi Simbolon mendesak Presiden Joko Widodo agar mencopot Rini Soemarno dari jabatan menteri BUMN. “Ganti saja itu (Rini) dengan Susi biar merangkap jadi menteri BUMN,” kata dia di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (15/11).

Susi yang dimaksud Effendi adalah Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Susi Pudjiastuti. Mengapa Susi? Effendi punya alasan. Dia pernah mengatakan bahwa pemilik Susi Air ini punya rasa nasionalisme yang tinggi. Hal ini terlihat dari permintaan Susi kepada Presiden Jokowi supaya Indonesia keluar dari G-20.

Seperti yang diketahui, beberapa hari yang lalu, Susi sempat melontarkan pernyataan yang mendesak Jokowi agar keluar dari G-20.

Pasalnya, G-20 dinilai merugikan perikanan Indonesia.“Kalau jiwa dia (Susi) di sektor migas, hari ini energi kita berdaulat. Kalau pejabat publiknya tak punya komitmen, ya, untuk apa?” kata dia.

Effendi menilai sebaiknya Rini diganti. Pasalnya, mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan era Megawati ini dinilai mengambil alih kewenangan Presiden dalam menentukan 25 perusahaan pelat merah strategis, seperti Pertamina. “Saya sekali lagi, ya, mengatakan, Rininya yang di-reshuffle, bukan dirut Pertamina. Dia sendiri yang mereduksi pemerintahan Jokowi. Dia coba menempatkan nama,” kata Effendi. (Vn/Ay)

Hatta Rajasa (kiri) dan Prabowo Subianto pada acara HUT Emas Partai Golkar ke-50 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. ( Foto : VIVAnews)

kata dia.

Dikabarkan sebelumnya, pertemuan kedua koalisi itu setuju kesepakatan revisi UU MD3 itu

nantinya akan ditandatangani pada Senin, 17 November di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta. (Vn/Ay)

Aburizal Didukung Mayoritas Pengurus Golkar

PBNU : Ahok Ubah Sikap Jakarta (Medinas Lampung) Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj berharap Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjaga etika, terlebih usai dilantik sebagai gubernur.

“Saya sarankan Ahok mengubah sikap dan cara bicara. Bagaimanapun di Jakarta itu banyak ulama, habaib, pesantren, tolong dihormati,” kata Said Aqil di Jakarta.

Dia mengatakan, pihaknya dan masyarakat DKI akan mendukung Ahok sebagai gubernur DKI. “Ahok itu sah dipilih rakyat DKI, jadi harus didukung dan dihormati,” ujar Said Aqil.

Namun, lanjut dia, bukan berarti Ahok boleh bersikap semaunya, apalagi menyinggung perasaan warga yang dipimpinnya.

Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pencak Silat Nahdlatul Ulama (PP PSNU) Pagar Nusa Aizuddin Abdurrahman mendesak Ahok berbenah.

Gus Aiz, demikian cucu pendiri NU KH Hasyim Asyari ini akrab disapa, menilai sikap Ahok tidak mencerminkan diri seorang pemimpin. “Pemimpin itu tindakan, ucapan dan hatinya harus meneduhkan dan mengayomi.

Jangan sampai yang dijalankan dan diucapkan membuat resah, apalagi menimbulkan perpecahan rakyatnya,” kata Guz Aiz. Gus Aiz juga mengingatkan Front Pembela Islam (FPI), yang saat ini berseteru dengan Ahok, agar juga berbenah diri jika tidak mau dibubarkan.

Tak hanya itu, kata dia, FPI harus mengubah metode dakwahnya dan menjauhi tindakan kekerasan yang justru merusak citra Islam. “FPI harus mencontohkan dakwah Islamiyah yang benar. Jika tidak, akan merusak generasi mendatang,” jelas Guz Aiz. Menurut dia, FPI juga harus mengakui realitas keberagaman di DKI khususnya dan Indonesia pada umumnya. “Ketika mereka menolak Ahok karena alasan non-Muslim, itu rasialis. Ungkapan itu merusak tatanan keberagaman di Indonesia. NKRI dibangun atas dasar ‘rahmatan lil ‘alamin’ (kebaikan bagi seluruh alam),” terang Aiz. (Ay/Nt)

Ia menambahkan dalam pertemuan juga dibahas soal Pasal 98 UU MD3 khususnya pasal 7 dan 8, yang mana memuat soal presiden diminta menegur menteri.

“Soal itu kami diskusikan, itu (teguran ke menteri) itu kan hak presiden,” kata dia yang mengamini bahwa menteri adalah mitra anggota DPR. Hatta meminta agar perbaikan UU MD3 perlu dilakukan secara hati-hati agar tak mengorbankan hak yang melekat dari anggota DPR. “Ini yang harus kita cermat dan hati-hati untuk sebaiknya tidak hapuskan hak interpelasi,”

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. (Foto : VIVAnews)

Jakarta (Medinas Lampung) Partai Golkar, saat ini tengah mencari pemimpin baru. Perebutan kursi ketua umum semakin panas. Ada beberapa nama yang digadang-gadang menjadi calon ketua umum. Salah satunya Aburizal Bakrie yang didukung mayoritas Pengurus Golkar di seluruh Indonesia.

Namun, Aburizal mengaku tidak pernah mengajukan diri menjadi calon ketua umum.

“Saya tidak calonkan diri, mereka minta saya, tetapi saya belum

DPR Bukan Tempat Belajar Jakarta (Medinas Lampung) Politikus Partai Golkar Aziz Syamsuddin memberi isyarat DPR akan memanggil Presiden Joko Widodo saat pembahasan APBNP 2015. Jika Jokowi tak datang, dia mengatakan DPR bisa menggunakan hak interpelasi kepada Jokowi.

“Kalau nantinya saat kita panggil, tidak bisa atau apalagi sampai tidak mau datang, kita lakukan pemanggilan kedua kalinya. Kalau tidak datang juga kita interpelasi. Mungkin jadi presiden paling lama 2 tahun

saja. Kalau memungkinkan bisa satu tahun saja,” ancam Aziz saat kunjungan kerja ke Lapas Kelas IIA Kerobokan Denpasar, Sabtu (15/11).

Menurutnya, jika hubungan antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat di parlemen tak juga membaik, akan membawa dampak pada pembahasan anggaran kementerian dan lembaga.

“Tentu kita akan menggunakan hak kita seperti hak bertanya, hak interpelasi yang menyebabkan konstitusi-konsti-

Anggota DPR RI Fraksi Golkar, Aziz Syamsuddin.

tusi ini berjalan,” kata anggota DPR ini.

Aziz mengatakan jika ketegangan hubungan antara KIH dan KMP hingga satu atau dua tahun ke depan tidak juga terselesaikan maka akan berdampak serius pada persoalan politik di parlemen.

“Ingat yah, Ini bukan warning. Kita tidak perlu mewarning.

Kita sudah cukup dewasa. Orang masuk DPR itu kita asumsikan sudah matang. DPR ini bukan tempat untuk belajar,” kata Aziz.

(Ay/Nt)

beri jawaban,” kata Aburizal di DPP Partai Golkar, Jakarta.

Namun, Aburizal mengaku tidak akan menolak jika memang mayoritas kader Partai Golkar menginginkannya menjadi ketua umum kembali. “Ya, Insya Allah, kalau memang mayoritas menghendaki, artinya itu memang tugas yang diberikan kepada saya,” ujar dia.

Jika dia kembali terpilih menjadi Ketua Umum, kata dia, tentu Partai Golkar akan tetap bergabung dalam Koalisi Merah

Putih dengan mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

“Kegiatan-kegiatan yang baik kita terima, kita dorong yang kurang baik, atau tidak cocok dengan kami, tentu kita akan tolak,” kata dia.

Kegiatan yang baik itu misalnya, visi Indonesia 2045 dimulai pada 2015, tepat Indonesia masuk dalam perdagangan bebas ASEAN. “Diharapkan Indonesia makin maju dan tetap jaya di era globalisasi,” ujar dia. (Ay/Vn)

Kader Golkar Ada yang Keluar dari Partai Jakarta (Medinas Lampung) Golkar akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) ke-9 yang akan diselenggarakan Januari mendatang. Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengakui setiap kali Munas berakhir, ada saja kader partai berlambang beringin yang meninggalkan partai.

Hal itu disebabkan mereka kecewa atas hasil Munas. Idrus Marham berharap Munas Golkar pada Januari mendatang berbeda dengan Munas sebelum-sebelumnya. Dia berharap tak ada kader Golkar yang keluar setelah Munas. “Memang kita berharap bahwa Munas 2015 ini tidak sama dengan Munas yang lalu. Kita tahu Munas lalu seperti tahun 1998 lahir satu partai. Tahun 2004 lahir satu partai.

Tahun 2009 lahir satu partai. Karena itu kami sangat mengharapkan Munas ke-9 nanti yang akan datang dapat berlangsung demokratis dan betul-betul kandidat yang ada menunjukkan komitmen yang jelas membesarkan Partai Golkar,” kata Idrus usai acara perayaan ulang tahun Ical di DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (15/11).

Seperti diketahui, setiap Munas berakhir, ada saja kader Golkar yang keluar dari partai dan membentuk partai. Salah satu contohnya adalah Surya Paloh. Saat Munas Golkar 2009 lalu di Riau, bos Media Grup itu maju mencalonkan diri sebagai ketum melawan Aburizal Bakrie (Ical).

Namun, Surya Paloh kalah dari Ical. Surya Paloh kemudian memutuskan keluar dari Golkar dan kemudian membangun Partai NasDem bersama sejumlah kader Golkar yang juga ikut keluar dan masuk NasDem. Menanggapi fenomena tersebut, pakar ilmu komunikasi politik Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi memprediksi tidak akan ada yang keluar dari Golkar dalam Munas kali ini. “Menurut saya kalau ada anggota keluar tidak akan efektif,” kata Ari saat dihubungi, Sabtu (15/11).

Dia mengatakan saat ini ada dua kubu yang akan maju di Munas Golkar. Aburizal Bakrie yang kembali maju akan bersaing dengan tujuh orang calon lainnya. Tujuh calon itu yakni; MS Hidayat, Agus Gumiwang Kartasasmita, Priyo Budi Santoso, Hajriyanto Y. Thohari, Agung Laksono, Airlangga Hartarto, dan Zainuddin Amali.

Dia menyarankan ketimbang kader Golkar keluar dari keanggotaan partai pasca-Munas, lebih baik mereka bersatu untuk membesarkan Golkar. Sebab, dengan bersatu maka akan lebih efektif membangun dan membenahi Golkar. (Ay/Nt)

MEDINAS LAMPUNG 4 Inspektorat Periksa RSUD Pringsewu PERISTIWA DAERAH Senin, 17 November 2014

Pringsewu (Medinas Lampung)-Jajaran inspektorat Kabupaten Pringsewu melakukan pemeriksaan reguler komprehensif ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di kabupaten tersebut.

Salah satunya pemeriksaan yang dilakukan tim inspektur bagian (Irban) Dua yang terdiri dari tujuh orang di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pringsewu, yang dipimpin langsung Irban Dua Heriyadi Indra.

Di sela-sela pemeriksaan yang dilakukan para auditor dan pengawas pemeriksa urusan pemerintah deaerah (P2UPD) Heriyadi mengatakan, bahwa pemeriksaan yang dilakukan merupakan pemeriksaan reguler komprehensif ke SKPD Pemerintah Kabupaten Pringsewu “Ini merupakan pemeriksaan reguler komprehensif ke ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) di Kabupaten Pringsewu,” jelas Heriyadi, di aula RSUD Pringsewu, akhir pekan lalu.

Pemeriksaan secara reguler komprehensif ke SKPD, kata dia, sifatnya hanya pembinaan.

Berbeda dengan pemeriksaan khusus yang diindikasikan ada sesuatu.

Sedangkan pemeriksaan reg-

uler komprehensif merupakan pemeriksaan barang, jasa, keuangan, pengadaan, serta bagian kessos, humas, protokol dan arsip perpustakaan.

“Dalam pemeriksaan reguler komprehensif para auditor dan P2UPD melihat prosedurnya benar apa tidak. Apabila ada temuan tetap akan ada tindakan yang dilakukan inspektorat,” tegas Heriyadi.

Kepala Bagian Tata Usaha Sugeng mewakili Direktur RSUD Pringsewu dr Djohan Lius menyambut baik pemeriksaan reguler komprehensif yang dilakukan pihak inspektorat, karena dengan adanya pemeriksaan dari inspektorat yang melibatkan para auditor dan P2UPD, pihaknya mendapatkan manfaatnya.

“Dengan adanya pemeriksaan reguler komprehensif, kami dari RSUD Pringsewu menyambut baik. Selain kami akan hati-hati dalam bekerja, sekaligus kami mendapatkan pembinaan yang baik dalam manajemen di RSUD ini,” pungkasnya. (Margono)

Distribusi Raskin Tanggamus 96 Persen Tanggamus (Medinas Lampung) Pemkab Tanggamus mengaku tingkat distribusi beras miskin (raskin) sampai saat ini tercapai 96 persen dari kuota 8,28 ton.

Menurut Kasi Sarana dan Prasarana, Faisal Burneli mendampingi Kabag Tata Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang) Pardi, tingkat distribusi tersebut di luar target. Sebab, semula distribusi bisa mencapai 100 persen, namun kenyataanya baru mencapai 96 persen.

Sedangkan target penyelesaian distribusi pada 21 November.

Memang mulai tahun ini diterapkan percepatan distribusi, dimana sampai akhir tahun tidak ada lagi raskin yang disalurkan.

“Untuk menyelesaikannya kami sudah memberikan surat teguran kepada kepala pekon dan kecamatan agar mereka menekan keluarga rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTSM) supaya secepatnya menebus raskin,” kata Faisal, Jumat (14/11).

Dirinya juga menyatakan, jika dari 20 kecamatan memang belum semua RTSM melakukan penebusan. Kecamatan yang belum rampung penebusan di antaranya Kota Agung Barat, Wonosobo, Pugung, Ulu Belu, Kota Agung Timur dan lainnya.

Sedangkan kecamatan yang rampung penebusannya yaitu Pematang Sawa, Gisting, Sumber Rejo. “Untuk kecamatan yang belum, memang kami targetkan selesai secepatnya dan mudah-mudahan itu terealisasi,” tambah Faisal.

Sejauh ini, kendala yang dihadapi untuk menyelesaikan penebusan yakni, belum sadarnya RTSM untuk menebus raskin. Masih ada beberapa RTSM yang enggan menebus raskin dengan berbagai alasan.

Padahal penebusan harus dilakukan secara kolektif. Maka, jika lainnya telah menyerahkan dana namun satu saja belum, raskin pun tidak bisa ditebus. Untuk satu kilogram, RTSM harus menebus Rp 1.600 per kg sampai titik distribusi. Dan tiap RTSM mendapat jatah 12 kg per bulan.

Sementara mulai tahun ini ada percepatan penebusan, pasalnya jatah November dan Desember harus ditebus pada triwulan pertama awal tahun. Maka penebusan saat itu, RTSM harus membayar sejumlah uang untuk dua kali penebusan. Maka di akhir tahun pembukuan tidak terlambat, sebab akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Di Kabupaten Tanggamus, untuk jumlah RTSM sebanyak 46.056 kepala keluarga, dan kecamatan yang warganya terbanyak sebagai menerima raskin yakni di Kecamatan Pugung dengan jumlah 5.245 RTSM, sebaliknya kecamatan yang paling sedikit yaitu kecamatan Kelumbayan Barat dengan RTSM hanya 1.345 keluarga. (Hendri)

Kodim 0424 Tanggamus Dapat Penyuluhan Hukum Tanggamus (Medinas Lampung) Seluruh anggota TNI Kodim 0424/ Tanggamus mendapatkan penyuluhan tentang pelanggaran-pelanggaran hukum. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Jendral Sudirman dan dihadiri oleh ratusan anggota Koramil jajaran Kodim 0424, akhir pekan lalu.

Saat dikonfirmasi, Mayor CHK Rusmanto yang merupakan salah satu pemateri dari Korem 043/Gatam mengatakan, kegiatan ini merupakan program kerja tahunan dari bidang penegakan hukum.

Materi yang disampaikan kepada para prajurit TNI mengenai desersi, PHTI, bantuan hukum, penyalah gunaan BBM dan lain-lain. “Kita memiliki program kerja tahunan yang pelaksanaannya dibagi per triwulan. Kali ini giliran Korem 043 untuk jajaran Kodim-Kodim,” terangnya.

Tujuan dari kegiatan tersebut adalah memberikan pemahaman kepada prajurit-prajurit TNI, agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Bila sudah mengerti dengan hukum, maka dengan sendirinya para prajurit akan berfikir jika akan melakukan tindakan yang melawan hukum.

Dia mengakui bahwa target atau sasaran pada kegiatan ini para peserta penyuluhan dapat betul-betul memahami akan hukum dan prosesnya di lingkungan prajurit TNI. “Dengan adanya penyuluhan ini setiap prajurit diharapkan mengerti soal hukum dan akan menjauhkan dirinya dari tindakan yang melanggar hukum,” kata Rusmanto.

Melalui penyuluhan hukum ini, diharapkan akan mengurangi angka pelanggaran hukum. Setelah memahami hukum maka akan menjadikan setiap prajurit dapat bekerja lebih baik lagi.

“Mudah-mudahan dengan diberikannya materi tentang hukum ini akan membentuk prajurit dengan kepribadian yang lebih baik lagi dalam melaksanakan tugas-tugasnya,” harapnya. (Hendri)

PENGURUS GNOTA Provinsi didampingi oleh Staf Ahli Bupati Bidang Pemkumpol Tono Suparman dan wakil ketua GNOTA Lambar Saripan Halim saat memberikan bantuan kepada siswa di MTs Al-Hidayah.

Kembali, GNOTA Lampung Serahkan Bantuan ke Lambar Lambar (Medinas Lampung) Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA) Provinsi Lampung menyerahkan bantuan secara langsung kepada 164 siswa, yang terdiri dari 82 siwa SD/MI, dan 82 siswa MTs/SMP di Lampung Barat (Lambar), akhir pekan lalu.

Tampak hadir pada kesempatan tersebut pengurus GNOTA Provinsi Lampung Boby Satri Negara, Dewi Anggraini dan Ian Mesyat, Bupati Lambar yang diwakili Staf Ahli Bidang Pemkumpol Tono Suparman, Wakil Ketua GNOTA Cabang Lambar Saripan Halim, dewan guru pendamping dan para siswa penerima

bantuan. Acara tersebut dipusatkan di MTs Al-Hidayah Tanjung Raya.

Tono Suparman mengatakan, Pemkab Lambar mengucapkan terimakasih kepada GNOTA Provinsi Lampung, mengingat ini merupakan ketigakalinya Lambar menerima bantuan serupa.

Sementara GNOTA Lambar tidak bisa melakukan hal yang sama, mengingat pengurus GNOTA Cabang Lambar banyak yang telah pindah tugas, sehingga ke depan akan dibentuk kembali pengurus GNOTA yang baru dan akan berusaha untuk mencari donatur GNOTA kabupaten.

“Kami mengucapkan terimakasih kepada GNOTA Provinsi yang dalam 3 tahun berturut –turut ini memberikan bantuan kepada siswa yang ada di Lambar, sementara GNOTA Lambar saat ini sedang vakum karna banyak yang telah pindah,” ungkapnya.

Sementara itu Pengurus GNOTA Provinsi Boby Satri Negara mewakili Ida Berlian Tihang selaku Ketua GNOTA Provinsi Lampung mengatakan, bantuan ini untuk mendukung pendidikan para siswa kurang mampu.

Diharapkan bisa bermanfaat sebagai penunjang belajar, untuk memenuhi

kebutuhan sekolah seperti buku, tas, sepatu maupun seragam sekolah.

“Diharapkan bantuan ini dimanfaatkan dengan sebaik- baiknya, insya allah kedepan kalau mendapat dukungan dari gubernur kita akan kembali lagi dengan dana dan jumlah penerima yang bertambah. Pesan saya kepada anak –anak belajar yang rajin, jangan nakal dan jangan sampai putus sekolah,” pesannya.

Untuk diketahui, bantuan yang diberikan oleh GNOTA untuk tingkat SD/MI Rp.150.000 per siswa dan untuk tingkat SMP/MTs sebesar Rp.200.000 per siswa.

(Mrt/HumasLB)

Pancaroba, Masyarakat Dihimbau untuk PHBS Lambar (Medinas Lampung) Pergantian cuaca dari kemarau ke musim penghujan saat ini, merupakan waktu dimana seringnya timbulnya gangguan kesehatan tubuh, khususnya bagi yang memilki daya tahan tubuh lemah.

Dengan kondisi tersebut masyarakat dihimbau untuk dapat menyesuaikan diri dengan kondisi cuaca, seperti dengan lebih memperhatikan Per-

ilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Sekincau, Aminuddin mengatakan, memang sudah kerap terjadi pada waktu pancaroba seperti ini timbulnya masalah gangguan kesehatan.

Terutama penyakit inspeksi saluran pernapasan atas (ISPA) seperti flu, malaria, rematik dan banyak lainnya. Bahkan dengan

masuknya musim hujan menjadi saat berkembangbiaknya bakteri dan kuman.

“Sehingga diharapkan masyarakat agar lebih mengerti akan pentingnya kesehatan, seperti memanfaatkan apa yang sudah diberikan pemerintah, salah-satunya menggunakan kelambu insektisida yang diberikan pemerintah kepada masyarakat di pekon untuk mencegah gigitan nyamuk anopheles dan

lainnya,” ujarnya.

“Dalam segi menjaga kesehatan tubuh, rumah maupun lingkungan, saat ini masyarakat semakin mengerti. Karena itu dalam mengaplikasikannya sebagaimana peribahasa, lebih baik mencegah dari pada mengobati,” tambah Aminuddin.

Walaupun sekarang ini berbagai kemudahan dan program telah diberikan pemerintah pusat maupun kabupaten, dalam

memberikan kemudahan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan, salah satunya dengan pengobatan gratis.

“Meski sekarang pemerintah telah menerapkan berbagai kompensasi kesehatan bahkan gratis, bukan berarti kesehatan dikesampingkan, melainkan untuk lebih diperhatikan guna menekan terjadinya kasus penyakit,” tandas dia. (ihrom)

Bupati: Pembangunan Lampung Kapolda Tutup Operasi Selatan Terus Ditingkatkan Aman Mesuji 2014 Lamsel (Medinas Lampung) Bupati Lampung Selatan Rycko Menoza SZP menyatakan akan terus berupaya meningkatkan pembangunan berbagai sektor di daerah itu untuk menjadikannya lebih maju dan modern. “Melalui upaya bersama kita akan menjadikan Lampung Selatan lebih maju lagi,” kata dia, di Kalianda, Minggu.

Ia mengatakan, pembangunan sebuah daerah memang tidak mudah, dan butuh waktu dan peran serta semua lapisan masyarakat untuk mewujudkannya.

Selain itu, kata dia lagi, semua pos pembangunan membutuhkan dana sehingga harus mempertimbangkan skala prioritas dalam mewujudkannya.

Ia mencontohkan, seperti pembangunan infrastruktur jalan yang ada di Lampung Selatan cukup panjang sehingga tidak dapat dilakukan sekaligus, karena dana dari APBD harus mengisi sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, pariwisata, olahraga, dan lainnya.

Namun, kata dia, selama pemerintahannya kurang lebih empat tahun terakhir banyak hasil pembangunan yang telah dicapai bersama seperti bidang kesehatan berupa pemban-

Bupati Lampung Selatan Rycko Menoza SZP

gunan 12 puskesmas rawat inap serta pembangunan gedung tambahan RSUD Bob Bazar Kalianda.

Kemudian, untuk bidang olahraga telah dibangun berbagai sarana olahraga bersandar internasional di Kalianda untuk membentuk atlet-atlet berprestasi yang bisa membawa nama daerah.

Lalu, untuk mendorong transportasi dan distribusi hasil pertanian, perkebunan, peternakan pemerintah juga mulai membangun jalan poros antar-kecamatan sepanjang 163 kilometer yang melintasi daerah itu.

Pada tahun 2010, kata dia, AP-

BD Lampung Selatan hanya pada kisaran Rp700 miliar namun saat ini sudah mencapai dua kali lipat pada kisaran Rp1,5 triliun dalam kurun empat tahun terakhir.

Ia menambahkan, pemerintah dengan dukungan masyarakat akan terus berupaya melakukan pembenahan agar masyarakat Lampung Selatan lebih maju dan modern.

Karena itu dukungan masyarakat sangat diperlukan untuk pembangunan ini dengan andil dari berbagai kalangan masyarakat dengan tekad maju bersama dalam pembangunan. (nara/ant/ruslan)

Mesuji (Medinas Lampung) Kapolda Lampung Brigjen Pol. Drs. Heru Winarko, SH, menutup Operasi Aman Mesuji Tahun 2014, Sabtu (15/11). Hadir dalam acara tersebut Bupati Mesuji Khamami, Kapolres Mesuji, AKBP Trisna, S.IK, para pejabat Polda Lampung, Wakil Bupati Mesuji, para kapolres dan perwakilan dari polres kabupaten/kota se- Lampung, serta para pejabat struktural Pemkab Mesuji.

Dalam acara tersebut juga diadakan kegiatan bakti sosial, di antaranya sunatan massal, pengobatan gratis, dan pelayanan KB. Selain itu, juga dilakukan pemusnahan senjata api ilegal secara simbolis, pentas seni, lomba-lomba, adventure motor trail, dan demo polisi cilik dari Polres Tulang Bawang.

Dalam sambutannya, Bupati Mesuji, Khamami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Kapolda Lampung dan seluruh jajarannya, atas terselenggaranya Operasi Aman Mesuji Tahun 2014.

“Pelaksanaan kegiatan operasi ini merupakan sebuah wujud perhatian Bapak Kapolda beserta jajaran terhadap Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Mesuji dalam memberikan rasa aman dan nyaman di kabupaten yang masih menyandang Daerah Otonomi Baru (DOB) ini,” terangnya.

Dikatakannya, saat ini peredaran senjata api ilegal, peredaran narkoba dan perjudian sangat marak di Kabupaten Mesuji, untuk itu dirinya meminta perhatian yang lebih dari Kapolda.

“Dengan telah terlaksananya kegiatan Operasi Aman Mesuji ini, saya berharap kerjasama yang telah terjalin dengan baik antara Polda Lampung, Polres Mesuji, dan Pemerintah Kabupaten Mesuji dapat dipelihara dan terus ditingkatkan,” ucapnya.

Sementara itu, Kapolda Lampung mengatakan bahwa Operasi Aman Mesuji yang dijalankan Polda Lampung sejak tanggal 17 Oktober sampai dengan 15 November 2014, bukanlah operasi penindakan, namun lebih pada kegiatan yang bersifat sosial dan penyuluhan hukum.

“Kami merasa ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, dengan demikian potensi konflik sosial dapat turun dengan sendirinya. Usai berakhirnya Operasi Aman Mesuji ini, patroli akan tetap kami lakukan. Saya berharap semoga Mesuji senantiasa aman dan sejahtera,” tutupnya. (Andy.L)

5

MEDINAS LAMPUNG

PERISTIWA DAERAH Senin, 17 November 2014

PT CPB Ekspor Udang Perdana Tuba (Medinas Lampung)-PT Central Pertiwi Bahari (CPB) melakukan ekspor perdana udang sebanyak 23,53 ton ke Tiongkok (China).

Assistant Vice President Food Processing PT CPB, Samiono di Tulangbawang, mengatakan, dengan keberhasilan mengekspor perdana udang yang dihasilkan perusahaan tambak udang moderen itu ke Tiongkok membuktikan pihaknya telah berhasil memenuhi kriteria yang diminta pihak pembeli di negara itu.

“Kami gembira dan puas telah berhasil memenuhi semua kriteria yang diminta oleh pembeli dari Tiongkok dan dapat melakukan ekspor perdana ini,” ujarnya, Sabtu (15/11).

Dia menjelaskan, pengapalan pertama ekspor udang ke Tiongkok itu telah dilakukan pada Selasa (11/11), dilanjutkan pengapalan berikutnya pada Selasa (18/11) nanti.

Rencananya, batch selanjutnya akan mulai diproduksi pada awal

Desember 2014.

Ia optimistis, produk udang olahan CPB yang merupakan anak usaha PT Central Proteina Prima Tbk (CP Prima) ini akan diterima dengan baik oleh para konsumen Tiongkok.

“Kami telah lebih dari 30 tahun mengekspor produk udang olahan ke tiga pasar udang terbesar dunia, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa, ditambah lagi ke Kanada, Vietnam, dan beberapa negara lainnya yang telah menjadi langganan ekspor perusahaan,” ujar Samiono.

Ekspor perdana yang dilakukan ini berupa food product dengan merek dagang Xia Bao yang terdiri dari jenis ebi fry, shrimp cutlet, shrimp nugget, shrimp roll, dan shrimp sticks.

Pengapalan untuk ekspor perdana ke Tiongkok ini dilakukan melalui Pelabuhan Panjang

di Bandarlampung.

Di pasar udang dunia, perusahaan ini memang telah diakui kemampuannya. Sedikitnya 23 akreditasi telah dianugerahkan oleh auditor independen, baik dalam dan luar negeri untuk jaminan mutu dan kesehatan makanan kepada PT CPB. Bahkan CPB menjadi perusahaan pertama di dunia yang menerima akreditasi Global GAP (Good Aquaculture Practices).

Ekspor perdana udang itu, disambut suka cita oleh segenap manajemen dan karyawan.

Seremoni dilaksanakan di area Food Processing Plant 3 yang berlokasi di Kabupaten Tulangbawang Provinsi Lampung dan dilakukan oleh General Manager Production Planning Inventory & Control Agus Sriantoro, dan Manager Food Product Sigit Budi Prasetyo, serta disaksikan karyawan Food Processing Plant.

Seusai melepas container keluar dari area Food Processing Plant, acara dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng yang dilakukan Agus Sriantoro yang

Diskes Pesisir Barat Gelar Seminar Pesisir Barat (Medinas Lampung) Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) yang ke-50, Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Pesisir Barat, melangsungkan beberapa rangkaian kegiatan, antara lain upacara Hari Kesehatan Nasional (HKN) yang dilangsungkan bersamaan dengan upacara peringatan Hari Pahlawan, lomba menyanyi dan solo song seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD), seminar kesehatan tentang deteksi dini dan penanganan kanker rahim yang dibawakan oleh dr. Adi, S.POG., dan dr. Sudarmi, M.Kes, serta penanganan HIV Aids oleh dr. Firhat, S.PPD. Pada puncak kegiatan lainnya yakni jalan sehat kemarin (15/11), berlangsung cukup meriah dan antusias.

Dalam sambutan Pj. Bupati, H. Kherlani, S.E., M.M.,

serta didampingi oleh Sekda Pesisir Barat, Ir. Fredy SM, M.M., dan kepala Dinas Kesehatan, Bambang Purwanto, S.KM., M.Kes., bahwa dalam peringatan HKN ke-50 ini dengan visi Indonesia Sehat, pihaknya mengimbau agar seluruh komponen tenaga kesehatan di Pesisir Barat untuk memberikan andilnya dalam membangun derajat kesehatan masyarakat di kabupaten termuda di Lampung itu, karena dengan semua tenaga kesehatan itu bersedia untuk berjuang mewujudkan visi yang diusung sangat diyakini hal tersebut bisa saja terwujud.

“Mari semua tenaga kesehatan yang ada di Pesisir Barat untuk selalu siap berupaya meningkatkan kesehatan masyarakat kita,” ujar mantan Wakil Walikota Bandar Lampung itu melalui rilis yang dikirimkan pada harian ini. (Heri Azka)

Komisioner KPUD Pringsewu Dilantik Senin Pringsewu (Medinas Lampung) Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Pringsewu masa bakti 2014-2019 akan dilantik pada Senin 17 November 2014 mendatang oleh Ketua KPU Provinsi Lampung.

Menurut Sekretaris KPUD Pringsewu Yespi, komisioner KPUD Pringsewu yang lolos seleksi itu ada lima orang. Dan, dari lima orang tersebut dua diantaranya anggota baru yakni mantan Ketua PPK Gadingrejo dan mantan anggota Panwaskab Pringsewu. "Berdasarkan jadwal, kelima komisioner yang terpilih ini akan dilantik pada 17 November 2014 mendatang," katanya, kemarin (15/11).

Adapun kelima anggota yang akan dilantik, masih

kata Yespi, Warsito mantan Ketua KPU Pringsewu, Andreas Andoyo mantan anggota Komisioner, Hermansyah mantan anggota Komisioner, Sophian Akbar mantan Ketua PPK Gadingrejo dan Agus mantan Panwaskab Pringsewu.

Sementara Andreas Andoyo mantan anggota Komisioner KPUD Pringsewu yang terpilih lagi mengatakan, bahwa pihaknya tinggal menunggu pelantikan yakni pada tanggal 17 November 2014 mendatang sesuai dengan jadwal dari Sekretariat KPUD Pringsewu. "Kemungkinan setelah selesai penatikan, akan dilanjutkan rapat pleno untuk penentuan Ketua Komisioner KPUD Pringsewu," ujarnya. (Margono)

diberikan kepada Sigit Budi Prasetyo dan yang lainnya. Acara ekspor perdana ke Tiongkok itu berlangsung penuh dengan rasa syukur, kebanggaan dan kegembiraan.

“Sebagai karyawan yang bekerja di bagian food product pada food processing plant sudah selayaknya kami bersyukur dan bangga karena hasil kerja keras bersama, akhirnya produk ini bisa diekspor ke Tiongkok,” ujar Uqon Furqon mewakili seluruh karyawan bagian food product di Food Processing Plant PT CPB itu.

George Basoeki, Head of Corporate Communication Division PT Central Proteina Prima Tbk didampingi Tarpin A Nasri, Kepala Komunikasi PT Central Pertiwi Bahari berharap keberhasilan ekspor perdana udang ini akan makin memajukan perusahaan sekaligus memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petambak dan karyawan maupun mendukung peningkatan ekonomi daerah Lampung dan secara nasional. (nara/anta/ruslan)

PT GMP: Impor Gula Rafinasi Harus Proporsional Balam (Medinas Lampung) Manajemen Pabrik Gula PT Gunung Madu Plantations (GMP) di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, mengharapkan pemerintah dapat mengendalikan dan mengatur impor gula rafinasi untuk kalangan industri secara proporsional.

“Harga gula pasir saat ini yang paling kacau dan rendah dibandingkan sebelumnya, antara lain setelah gula rafinasi itu membanjiri pasaran dalam negeri. Hal ini dikeluhkan petani tebu dan produsen seperti kami,” kata Kepala Divisi Service, Business and Finance (SBF) PT GMP Gunamarwan didampingi Humas PT GMP Hapris Jawodo di Lampung Tengah, Minggu (16/11).

Dia menegaskan bahwa impor gula rafinasi sebenarnya

diperuntukkan kalangan industri yang memang kekurangan pasokan bahan baku gula untuk pengolahan industrinya sehingga harus mengimpornya.

Namun, kecenderungan yang terjadi saat ini, menurut dia, ternyata ditemukan banyak produk gula rafinasi impor itu yang dijual di pasaran dan dikonsumsi kalangan rumah tangga nonindustri.

Dia memperkirakan hal itu terjadi akibat jumlah gula rafinasi yang diimpor melebihi kuota atau kebutuhan kalangan industri di dalam negeri sehingga kelebihan impornya harus dilepas di pasaran. “Peredaran gula rafinasi di pasar dalam negeri itu berdampak pada pasokan dan harga gula pasir yang dihasilkan, termasuk dari PT GMP, sehingga menjadi murah dan cenderung terus menurun,” ujar Gunamarwan.

Selain petani tebu yang mengeluhkan kondisi tersebut, akibat mereka harus menerima harga di bawah harga sebelumnya, kalangan industri gula pasir nasional juga mengalami kerugian karena harus menjual gula pasir yang diproduksi dengan harga lebih rendah daripada sebelumnya. “Padahal, biaya produksi dan biaya operasional gula pasir itu makin meningkat, ternyata hasil penjualannya terpaksa dijual lebih murah,” kata Gunamarwan.

Ia menyebutkan saat ini petani tebu paling tidak mengalami penurunan harga jual mencapai beberapa ribu rupiah, yakni dari semula mencapai sekitar Rp9.500,00 per kilogram, kini menjadi Rp7.000,00/kg.

Harga pokok penjualan gula pasir dari produsen saat ini mencapai Rp8.300,00—Rp8.400.-

00/kg, dan harga gula pasir retail di pasar modern antara Rp11 ribu dan Rp12 ribu/kg, serta harga eceran di tingkatan rumah tangga bisa mencapai hingga Rp14 ribu/kg.

Menurut Gunamarwan, harga gula pasir yang paling tinggi dalam beberapa tahun ini terjadi pada tahun 2012, dan paling rendah terjadi pada tahun ini.

Perseroan Terbatas GMP saat ini memproduksi gula pasir sebanyak 195.002 ton, sedangkan pada tahun 2013 produksinya mencapai 181.451 ton.

Selain PT GMP, PT Perkebunan Nusantara VII yang berkantor pusat di Lampung juga mengeluhkan harga gula pasir yang terus menurun tahun ini sehingga diperkirakan akan menekan pendapatan dan perolehan keuntungan perusahaan milik negara ini yang makin kecil. (nara/ant/ruslan)

Lampung Selatan Fair 2014 Ramai Pengunjung Lamsel (Medinas Lampung) Ribuan warga Lampung, khususnya yang berada di Kabupaten Lampung Selatan memadati acara pembukaan Lampung Selatan Fair (LSF) 2014.

Kegiatan itu digelar dalam rangka memperingati HUT Lampung Selatan ke-58, yang jatuh pada 14 November 2014 dengan tema ‘The Beauty of South Lampung’ yang dipusatkan di Desa Jati Baru, Kecamatan Tanjung Bintang, Jumat malam (14/ 11).

Hadir dalam kegiatan itu Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung Drs. Adeham, mewakili Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo.

Para pengunjung yang hadir juga dari Kota Bandar Lampung, dan kecamatan seLampung Selatan diantaranya Kecamatan Katibung, Tanjung Sari, Jati Agung, Natar, Tanjung Sari, bahkan dari Bandar Lampung.

Asisten Ekobang Pemerintah Provinsi Drs. Adeham membacakan sambutan Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo menyampaikan, pihak Pemprov menyambut positif kegiatan tahunan Pemkab Lamsel ini.

Karena kegiatan ini dalam rangka peningkatan ekonomi kerakyatan yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang merupakan visi misi periode Bupati Lamsel Rycko Menoza SZP. Sebab ekonomi kerakyatan ini sama dengan tujuan program Pemerintah Provinsi Lampung.

“Atas nama Pemprov Lampung, kami menyambut baik kegiatan LSF ini sebagai rangkaian kegiatan HUT Kabuaten Lamsel ke-58. Karena bisa menjadi alat media sosial yang efektif guna meningkatkan perekonomian rakyat,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, melalui LSF ini di-

harapkan akan menjadikan pembuka peluang usaha masyarakat. LSFjuga merupakan bukti nyata yang kongkrit untuk menghidupkan ekonomi rakyat, karena ada pengusaha kecil maupun besar.

“Melalui ajang ini diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk membuka peluang usaha yang dapat menghidupkan ekonomi rakyat. LSF ini wujud nyata dalam rangka meningkatkan ekonomi. Melalui LSF ini juga, semoga menimbulkan kontak nyata antar pengusaha kecil dan besar yang menunjang peningkatan ekonomi masyarakat,” imbuhnya.

Sehingga kedepan, kita berharap LSF ini digelar lebih meriah dari tahun-tahun sebelumnya.

Selanjutnya, dalam tiap program pemerintah guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang tepat sasaran, baik itu program pemerintah pusat, provinsi Lampung, dan kabupaten/kota terasa oleh masyarakat banyak diperlukan kerja keras, koordinasi, serta peran aktif semua instansi.

“Untuk itu, diperlukan kinerja, koordinasi. Saya (gubernur Lampung,red) mengajak seluruh jajaran untuk berperan aktif guna mendukung program-program pemerintah. Agar, program pemerintah dapat dirasakan serta masayarakat merasa puas terhadap program pemerintah,” jelasnya.

Sementara, Bupati Lamsel, H. Rycko Menoza, SZP mengatakan, pelaksanaan LSF ini mengedepankan nuansa ekonomi kerakyatan yang memiliki arti penting bagi seluruh masyarakat Lamsel. Sebab, even LSF merupakan salah satu rangkaian dari peringatan hari jadinya Kabupaten Lamsel yang ke-58.

“Saya selaku Bupati Lamsel, sangat berharap semua pihak yang terkait dalam kegiatan pameran pembangunan ini bisa

menjadikan LSF sebagai kegiatan yang multifungsi. Artinya, selain menjadi media hiburan bagi masyarakat, juga dapat menjadi arena untuk memfasilitasi proses komunikasi berbagai pihak seperti para pelaku ekonomi, masyarakat danjuga pemerintah daerah,” jelasnya.

Kemudian, LSF yang diadakan tiap tahun untuk ditujukan ke seluruh masyarakat berbeda dari LSF sebelumnya, karena LSF tahun ini menampilakan visual (video, red) program yang telah berjalan maupun sedang terlaksana. Sehingga masyarakat dapat melihat hasil program Pemkab Lamsel. Selain itu, pihaknya berterima kasih kepada seluruh SKPD yang terlibat, dan pihak swasta yang telah berpartisifasi pada LSF ini.

“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran dan pihak swasta yang ikut berpartisifasi pada LSF ini. Tanpa adanya dukungan dari semua pihak, LSF salah satu program kemajuan daerah ini tidak akan terlaksana. Kami juga merasa senang sekali, karena peserta pameran ada perwakilan dari pemerintah Lampung dan luar daerah,” terangnya.

Panitia LSF Erlan Murdiantono menerangkan, LSF ini salah satu pemeriah HUT Kabupaten Lamsel ke-58 hasil kerjasama Pemkab Lamsel bersama BUMD, BUM Desa, Swasta (perusahaan), Koperasi. Dimana LSF bertujuan meningkatkan partisifasi pembangunan masyarakat yang kreatif.

“LSF ini memeriahkan HUT Lamsel ke58 hasil kerjasama dengan pihak BUMN, BUMD, swasta, koperasi. Juga melalui LSF, upaya pemerintah Lamsel meningkatkan partisipasi pembangunan masyarakat yang kreatif,” pungkasnya, seraya mengatakan jika pelaksanaan LSF digelar selama sepekan, 14-20 November 2014. (Anw)

6

MEDINAS LAMPUNG

PERISTIWA NASIONAL Senin, 17 November 2014

Samsung Akui Keamanan Blackberry

Kawasaki Ninja H2R (Kawasaki)

Jakarta (Medinas Lampung) Meski berseteru, Samsung ternyata mengakui sistem keamanan mobile yang dimiliki Blackberry. Buktinya, Samsung bekerja sama dengan Blackberry untuk mengamankan perangkatnya.

Samsung menggandeng BlackBerry untuk meningkatkan keamanan pada perangkat gadget. Diharapkan sistem

enkripsi BlackBerry tersebut sudah bisa digunakan pada smartphone Samsung Galaxy tahun depan. Melansir Mashable, Minggu (16/11), perusahaan asal Korea Selatan itu berupaya untuk mengintegrasikan BlackBerry Enterprise Service (BES) 12 dengan Samsung Knox pada ponsel pintar Galaxy.

Hal ini dilakukan Samsung sebagai cara

untuk melindungi keamanan Android yang masih jauh dari kata aman. Pasalnya, sistem enkripsi Android dianggap masih lemah dan mudah ditembus. “BlackBerry telah mengembangkan kemitraan sangat dekat dengan Samsung mengenai komitmen untuk memperdalam interaksi antara tim rekayasa dengan pengembangan produk kami untuk jangka panjang,” ujar John Sims selaku Pre-

siden BlackBerry Global Enterprise Services.

Jalinan kerja sama kedua perusahaan tersebut tentunya bisa menguntungkan keduanya di masa depan. Bagi Samsung, bisa menyediakan keamanan yang lebih baik dari sebelumnya. Sedangkan bagi BlackBerry, ini merupakan cara dalam memperluas pasar perangkat lunak yang belum bisa dijangkaunya selama ini. (Vn/Ay)

Kawasaki Ninja H2R Dijual Tanpa Garansi Jakarta (Medinas Lampung) Banyak orang sudah menantikan kehadiran duo Kawasaki Ninja terbaru, H2 dan H2R. Perbedaan keduanya adalah H2 cocok untuk digunakan di jalan raya, sementara H2R khusus untuk mengaspal di sirkuit balap. Dilansir dari situs Autoevolution, Ninja H2R yang memiliki spesifikasi lebih sangar dan dijual dengan harga US$50.000 atau sekitar Rp605,9 juta ini bisa dipesan hingga 19 Desember 2014.

Yang mungkin akan membuat pembeli kaget, motor bertenaga 300 daya kuda ini dijual tanpa ada garansi resmi dari Kawasaki.

Rupanya ini dilakukan karena memang spesifikasi H2R adalah untuk balapan, dan di dunia balap selalu ada kemungkinan komponen rusak karena dipacu berlebihan atau terjatuh.

Para pemilik H2R juga harus bisa menunjukkan tanda bukti kepemilikan motor jika ingin memesan suku cadangnya. Bahkan lebih edannya lagi, banyak aturan yang harus dipatuhi pengguna jika ingin mendapatkan sensasi berkendara dari H2R. Antara lain: motor ini harus memakai ban tipe khusus, pembeli harus memarkir motor dengan standar tengah saat tidak digunakan, memanaskan ban sebelum turun ke arena balap, dan rutin melakukan inspeksi kendaraan, termasuk mentaati jadwal servis yang sudah ditentukan.Jadi bila tampaknya semua syarat ini terlalu berat bagi Anda, mungkin H2 bisa jadi pilihan yang menarik, selain harganya yang lebih murah. (Ay/Vn)

Seleksi Dirut Pertamina

Libatkan KPK

Jakarta (Medinas Lampung) Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak Menteri BUMN Rini Soemarno untuk melakukan seleksi terbuka terhadap calon direktur utama (Dirut) PT Pertamina (Persero).

Selain itu, Rini juga diminta untuk menyampaikan kepada publik kriteriakirteria umum dan khusus calon petinggi BUMN energi tersebut.

Ketua Badan Pengawas PWYP Indonesia Fabby Tumiwa meminta pemerintah melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai bagian dari proses seleksi orang nomor satu di Pertamina. Hal itu ditujukan untuk membuktikan komitmen Jokowi-JK akan transparan dalam pengelolaan pemerintahannya.

Menurut dia, Pertamina sebagai BUMN yang strategis dalam penyediaan minyak mentah dan BBM domestik memiliki anggaran belanja dan aset yang besar sangat rentan mengalami intervensi politis dan dijadikan ‘sapi perahan’ untuk kepentingan ekonomi dari berbagai pihak, khususnya partai-partai penguasa.“Direktur Utama dan Dewan Direksi Pertamina yang berintegritas, profesional, dan memiliki rekam jejak yang baik merupakan modal awal untuk menghadang masuknya berbagai kepentingan yang ingin mengeksploitasi Pertamina yang merugikan negara dan masyarakat,” ujar dia di Jakarta, Minggu (16/11).

Fabby menegaskan, sudah seharusnya proses seleksi dirut dan direksi lainnya serta komisaris dijadikan tolak ukur dalam pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) BUMN di Indonesia. Dia berharap Pemerintahan Jokowi-JK melakukan terobosan dalam proses rekruitmen Direksi BUMN sehingga reputasi dan kepercayaan kepada BUMN meningkat di mata publik dan masyarakat internasional.

Sementara itu, Koordinator Nasional PWYP Indonesia Maryati Abdullah mengatakan Pertamina juga harus dipimpin orang yang memiliki kapabilitas dan integritas dalam industri migas. Selain itu, posisi-posisi strategis di Indonesia haruslah diisi oleh orang yang benar-benar memiliki kapasitas dalam menjalankan perannya sesuai dengan janji Presiden Jokowi. “Karena itu, sudah seharusnya Menteri BUMN memiliki visi yang sama dengan presiden dalam proses seleksi Dirut Pertamina. Jangan sampai ada dugaan publik, Dirut Pertamina nantinya hanya menjadi orang ‘titipan’ saja,” kata Maryati.

Dirut Pertamina juga harus mampu memotong rente perdagangan minyak dan pengadaan BBM yang tidak efektif, termasuk membuat transparan perhitungan subsidi BBM, khususnya pada aspek biaya produksi (cost) agar publik dapat merasionalisasi harga BBM yang dikonsumsi masyarakat.

Berdasarkan laporan keuangan dan operasional, Pertamina di semester I-2014 mampu memproduksi sebesar 520.360 barel setara minyak per hari (bopd). Naik 11,9 persen dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun lalu.

Pada 2014, Pertamina menargetkan pendapatan senilai USD 79 miliar. Angka pendapatan tersebut lebih tinggi sekitar 6 persen dibandingkan dengan prognosa pendapatan 2013. Selain itu, target laba bersih Pertamina 2014 sebesar USD 3,44 miliar. (Ay/Nt)

Nur Halizah Tewas Tersambar Kereta Jakarta (Medinas Lampung) Lagi-lagi seorang pejalan kaki meninggal akibat tersambar KRL. Kali ini kejadian nahas tersebut menimpa Nur Halizah. “Iya meninggal seketika karena tersambar KRL yang sedang melintas,” ujar petugas TMC Polda Metro Jaya Briptu Toni.

Kejadian tragis tersebut terjadi di dekat kampus Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP), Lentang Agung, Jakarta Selatan. Akibat kejadian tersebut Jl Lenteng Agung mengalami kemacetan. “Iya macet karena banyak kerumunan warga. Jalan jadi tersendat,” terangnya.

Belum diketahui penyebab Nur Halizah tersambar KRL. Hingga saat ini kejadian ini masih ditangani petugas di lapangan. “Di bawa kemana jenazah belum tahu karena belum ada laporan dari petugas di lapangan,” imbuhnya. (Ay/M)

Presiden Jokowi Tiba di Brisbane, Australia. (Foto : Nt)

Arah Baru Ekonomi Global Jakarta (Medinas Lampung) - Kepala Bidang Riset dan Monitoring Indonesia for Global Justice (IGC), Rachmi Hertanti, mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia seharusnya bisa menyuarakan kepentingan perdagangan dari negaranegara miskin dan berkembang di pertemuan G20 tahun ini.

Rachmi menjelaskan, hal ini untuk memastikan adanya perlindungan yang cukup bagi pelaku ekonomi kecil, seperti nelayan. Menurutnya, bukan hanya mendorong perdagangan bebas

tanpa memperhatikan kerugian yang diderita.

“Pemerintah harus memperhatikan usulan dari Ibu Susi, Menteri Perikanan dan Kelautan. Selama ini, Indonesia dirugi-

kan dari sistem perdagangan yang tidak adil. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah mempertimbangkan usulan Ibu Susi untuk Indonesia ke luar dari G20,” jelasnya Minggu (16/11).

Selain itu, Rachmi pun mengungkapkan, pertemuan G20 kali ini merupakan kesempatan bagi Presiden Jokowi untuk memberikan arah baru bagi tata ekonomi global, dengan tidak hanya mengikuti agenda-agenda negara-negara miskin dan berkembang. “Jika hal tersebut tidak dimungkinkan, sudah saatnya bagi pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan ke luar dari G20,” tambahnya. (Vn/Ay)

Politikus Hanura Tuding SBY Terkait Kenaikan BBM Jakarta (Medinas Lampung) Rencana pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla menaikkan harga BBM sudah tak terelakkan lagi. Meski demikian, penyebab Jokowi-JK terpaksa menaikkan harga BBM disebut karena warisan kebijakan di sektor minyak dan gas masa pemerintahan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Politikus Partai Hanura, Erik Satrya Wardhana, menyatakan ada beberapa kesalahan dibuat SBY dianggapnya sebagai pemicu Jokowi-JK terpaksa menaikkan harga BBM. Salah satu sumber masalah menurut dia adalah kebijakan soal harga pokok produksi BBM bersubsidi.

“Besaran subsidi BBM selama ini dihitung dengan menggunakan harga pasar minyak dunia, yang tidak menunjukkan besaran nyata juga bertentangan dengan UUD 1945,” kata Erik kepada awak media dalam jumpa pers di kawasan Cikini, Jakarta, Minggu (16/11).

Erik juga menyatakan SBY gagal menyediakan transportasi masyarakat yang layak dan terjangkau. Alhasil menurut dia, hal ini memicu masyarakat berlomba-lomba menabung dan membeli kendaraan bermotor pribadi berakibat tidak terkendalinya konsumsi BBM. “Pemerintah malah memfasilitasi dengan mengeluarkan kebijakan mobil murah yang berakibat melonjaknya pertumbuhan kendaraan bermotor, serta membengkaknya konsumsi BBM bersubsidi melampaui kuota yang diatur undang-undang,” ujar Erik yang namanya masuk dalam pusaran kasus korupsi pelaksanaan Haji itu.

Permasalahan lainnya menurut Erik adalah pemerintahan SBY gagal mengatasi penyelundupan BBM. Dia juga menganggap SBY justru membiarkan praktik merugikan dalam pengelolaan dan perniagaan minyak nasional baik BBM bersubsidi, minyak mentah, hingga penjualan produk minyak. (Nt/Ay)

Indonesia Harus Menjadi Negara yang Hemat Jakarta (Medinas Lampung) Presiden Joko Widodo mengaku tidak peduli, jika popularitasnya turun, setelah menaikkan harga BBM bersubsidi. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, hal tersebut merupakan sebuah risiko yang harus ditanggung seorang pemimpin.

Hal itu, diungkap oleh pria yang akrab disapa Jokowi, saat bertatap muka dengan 260 warga Indonesia di Australia, ketika berkunjung ke Universitas Teknologi Queensland (QUT) Jumat malam, 15 November 2014 waktu setempat. Tatap muka itu juga bisa disaksikan oleh warga Indonesia lainnya melalui live streaming di media sosial. “Itu risiko. Apakah pemimpin harus selalu populer?

Demi rakyat, apa pun akan saya lakukan. Saya tidak peduli, menjadi tidak populer karena menaikkan harga BBM bersubsidi,” ujarnya.

Namun, Jokowi berkelakar, tidak khawatir popularitasnya turun, karena hal tersebut tidak akan berlangsung lama. “Paling juga berlangsung satu bulan. Setelah itu, minta foto lagi. Kalau ketemu pasti bilang: Pak selfie, Pak selfie,” kata Jokowi yang diikuti tawa para hadirin.

Di mata mantan Wali Kota Solo itu, Indonesia harus menjadi bangsa yang hemat dan irit.Anggaran seperti subsidi harus tepat sasaran. Dia, kemudian mengaku kecewa dengan anggaran tahun depan, sebab untuk subsidi BBM diberi porsi Rp433 triliun. Padahal, menurut Jokowi, dana tersebut akan lebih bermanfaat dan produktif jika dialihkan ke sektor lain. “Misal untuk membuat waduk. Pembuatan satu waduk itu memakan biaya Rp400 miliar. Lah, dengan dana Rp400 triliun, artinya kita bisa buat 1.000 waduk,” katanya memberi contoh.

Contoh yang lain, yaitu, pembuatan jaringan rel kereta api dari Sumatera menuju ke Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Jokowi menyebut dana yang dibutuhkan Rp360 miliar. “Rakyat kita harus diberikan perbandingan seperti itu. Kalau tidak dibandingkan, maka pikirannya tidak akan terbuka. Saya yakin, jika dijelaskan secara benar, rakyat pasti akan memahami kebijakan pemerintah ini,” tambahnya.

Gap Sosial Dalam kesempatan itu, Jokowi turut menyampaikan, pemerintah tengah menyiapkan kompensasi bagi warga miskin, setelah BBM nanti dinaikkan. Namun, dia tidak ingin dana tersebut dibagikan secara tunai. “Maunya saya, dana tersebut ditransfer melalui bank. Dengan begitu, kita bisa mengajarkan warga untuk menabung. Kalau sudah terima dananya, jangan digunakan semua, tetapi sebagian juga ditabung,” kata Jokowi.

Dia menambahkan, pemerintah memberikan dana kompensasi, karena gap sosial antara yang kaya dan miskin kian curam. Data yang dia miliki mencapai 0,43 . persen. (Vn/Ay)

Strategi Pemerintah Memutus Rantai Kemiskinan

Pemandangan Bali. (Ilustrasi)

Jakarta (Medinas Lampung) Mantan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sapta Nirwandar, mengatakan bahwa antara pengentasan kemiskinan dan sektor pariwisata memiliki keterkaitan yang erat.

Paling tidak, Sapta menuturkan, relevansi pariwisata dan kemiskinan telah diakui dalam Konferensi United Nation World Tourism Organization (UNWTO) di Uzbekistan pada 2014.

“Kemajuan pariwisata akan mengangkat kesejahteraan 1 dari 10 penduduk dalam sebuah negara,” ujarnya saat menjadi pembicara pada acara lokakarya bertajuk ‘IPEC 2014’ (Indonesia Poverty & Empowerment Conference), Bali, Minggu (16/11).

Oleh karena itu, pria yang pernah menjalani pendidikan di Prancis tersebut, menjelaskan potensi penting yang harus

dikembangkan adalah keberadaan desa wisata sebagai salah satu strategi unggulan dalam memutus rantai kemiskinan di pedesaan.

Sebagai gambaran, pada tahun 2013, pemerintah mendukung pengembangan 490 desa menjadi desa wisata dengan bantuan keuangan antara Rp100 juta hingga Rp150 juta.

Menurut dia, itu terjadi karena pariwisata akan mengakselerasi potensi ekonomi, sehingga memberi manfaat pada pelakunya.

Pariwisata, lanjut Sapta, juga bermanfaat langsung pada kelestarian lingkungan dan budaya, karena kedua hal tersebut menjadi potensi yang harus dijaga agar jadi sebuah destinasi tetap yang layak dikunjungi.

“Kelebihan lain dari pariwisata, karena mendorong kewirausahaan di tingkat lokal, sehingga potensi kreatif warga akan dihargai,” terang putra dari mantan Walikota Bandar

Lampung, Thabranie Daud, itu.

Pariwisata, pendorong pertumbuhan ekonomi Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Prof Subroto mengakui, kekuatan pariwisata juga bisa menjadi the engine of growth (mesin pendorong pertumbuhan ekonomi) yang keempat setelah perdagangan internasional, konsumsi domestik dan investasi.

Namun, katanya, untuk meningkatkan kemakmuran, pariwisata harus dibangun berdasarkan kebersamaan dan gotong royong, sehingga tidak menciptakan kesenjangan baru dalam masyarakat.

“Teori ekonomi yang menyebut keserakahan individual adalah hal yang baik sudah tidak relevan. Krisis ekonomi global yang sudah berkali-kali terjadi adalah akibat penerapan teori itu,” jelasnya. (Ay/Vn)

7

MEDINAS LAMPUNG

SAMBUNGAN Senin, 17 November 2014

Diduga ...

Halaman 1

Sementara, untuk lencana atau Pin emas dianggarkan Rp6,7 juta per anggota dan untuk asuransi kesehatan kurang lebih Rp2 juta per anggota Dewan per bulan. “Berdasarkan konfirmasi kepada sejumlah konveksi, untuk harga untuk pakaian dinas dengan harga Rp500 ribu hingga Rp1 juta itu sudah dengan bahan yang terbaik dan untuk pakaian sipil anggota Dewan yaitu jas, kemeja, celana panjang, dasi, sepatu, peci dan untuk wanita kebaya beserta aksesoris lainnya kisaran Rp2 juta hingga Rp3 juta sudah mendapatkan kualitas terbaik” tutur Ichwan.

Dengan memanjakan para wakil rakyat, Ichwan menuturkan. hal ini sangat menyakiti hati rakyat, yang berharap duduknya para wakil di parlemen untuk memperjuangkan aspirasinya.

Bukan semata-mata motivasinya mendapat fasilitas mewah dari APBD. Selain proses penunjukan rekanan, penyedia melalui proses lelang terkesan ditutupi, Ichwan juga menuding. harga barang dan jasa juga cukup fantastis mahalnya. “Ini jelas menunjukkan prilaku pemborosan dan ketidakhematan, dalam membelanjakan uang rakyat, terlebih pembelian barang dan jasa dengan jumlah banyak. Secara logika, dalam system jual beli jelas bahwa, setiap pembelian dengan jumlah banyak mendapat potongan harga atau lebih rendah dari harga satuan sebenarnya” pungkas Ichwan.

Saat hendak dikonfirmasi Medinas Lampung, Sekretaris DPRD (Sekwan) Sudarno Edi Tidak ditempat “Bapak sedang dinas luar”, ungkap salah satu staf beberapa waktu lalu. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Sekwan atau pihak pengadaan pakaian para wakil rakyat tersebut. (Nara)

Kejari ...

Halaman 1

“Jika ada dua versi pernyataan yang berbeda, artinya ada kemungkinan memang anggarannya ada namun tidak dilaksanakan.

Artinya proyek itu fiktif,” tukas Asep.

Sementara, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pringsewu Drs.Sugesti Hendarto saat ditemui di ruangan kerjanya, menjelaskan jika pengumuman lelang sudah selesai dilaksanakan di LPSE itu jelas proyeknya ada dan harus dilaksanakan. Jika ada pembatalan proyek itu, harus melalui pengumuman di LPSE juga.

“Jika proyek lelangnya di LPSE sudah selesai, itu artinya harus dilaksanakan, karena proyeknya ada. Jika ada pembatalan harus dengan pengumuman di LPSE juga,” kata dia. (Margono)

LMND ...

Halaman 1

Semestinya, lanjut dia, persoalan kebutuhan BBM dalam negeri yang telah diketahui sejak kenaikan BBM pada 2005, sudah dapat diselesaikan oleh pemerintah melalui penguasaan dan peningkatan produksi migas, penyediaan konversi BBM ke gas yang cadangannya cukup melimpah, serta penyediaan sarana transportasi publik secara massal.

“Padahal terdapat pos lain yang dapat ditekan alokasinya karena membebani anggaran, misalnya saja pemangkasan biaya perjalanan dinas, pembelian kendaraan dinas dan lain-lain, seperti yang pernah diungkapkan oleh tim transisi Jokowi-JK, Anies Baswedan sehingga bisa menghemat lebih dari 10 triliun,” ungkapnya.

LMND juga dengan tegas menyatakan jika pemerintah tetap menaikan harga BBM subsidi, sama artinya pemerintah telah mengkhianati amanah yang telah diberikan oleh rakyat dan menambah beban masyarakat karena masih ada solusi lain tanpa harus menaikan harga BBM. Setelah berorasi hampir sekitar satu jam didepan kantor bupati, perwakilan massa diterima oleh Asisten bidang pemerintahan, Paksi Marga, diruangannya. Dalam pertemuan ini, massa meminta dukungan dari Pemkab Tanggamus untuk sama-sama menolak rencana kenaikan harga BBM. Massa juga mendesak agar Pemkab Tanggamus melakukan operasi pasar, sebab Isu naiknya BBM telah memicu kenaikan bahan pokok seperti cabai merah yang saat ini telah menembus harga Rp 60 ribu per kilonya.

Menanggapi itu, Paksi menyatakan jika sebagai aparatur negara, Pemkab Tanggamus harus mengikuti kebijakan pusat, namun secara pribadi, Paksi mendukung sikap mahasiswa yang mewakili rakyat kecil untuk menolak naiknya BBM. “Kami aparatur negara ini juga rakyat, kalau atas nama rakyat, tentu merasa prihatin dengan rencana kenaikan ini, akan tetapi pemerintah daerah tidak sendiri mengingat masih ada legislatif. Yang artinya, aspirasi ini tepat disampaikan ke wakil rakyat. Namun sebagai aparatur, kami dihadapkan dengan dua pilihan yang sulit, layaknya memakan buah simalakama,” ujar Paksi.

Kemudian terkait usulan dari massa yang meminta agar Pemkab melakukan operasi pasar untuk menyetabilkan harga. Paksi menyanggupinya, menurut dia, operasi pasar akan dilakukan dalam waktu dekat ini.

“Sebenarnya naiknya harga cabai bukan faktor isu mau naiknya harga BBM, melainkan karena persediaan barang yang sedikit, ditambah iklim yang tak bersahabat, namun usulan dari mahasiswa kita sambut baik, sehingga dalam waktu dekat pemkab akan melakukan operasi pasar,” kata Paksi.

Setelah menyampaikan orasi di gedung bupati, massa yang dikawal ketat anggota polisi dari Polres Tanggamus bergerak ke gedung DPRD Tanggamus. Mahasiswa menemui sekretaris dewan Munir Syahri dan enam anggota dewan, yakni wakil ketua III DPRD Tanggamus Sunu Jatmiko dan beberapa anggota seperti Agus Munada dari Fraksi Golkar, Baharen dari PPP, Buyung Zainudin dan Irwandi Suralaga dari PDIP. Saat bertemu dengan anggota DPRD, mahasiswa meminta dukungan DPRD Tanggamus untuk menolak BBM yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang bertempat diruang Rapat Utama DPRD Tanggamus, dimana seluruh Mahasiswa yang berunjukrasa di perkenankan masuk di dalamnya.

“Aspirasi dari mahasiswa akan kita teruskan ke provinsi dan pusat.

Untuk sekarang sikap dewan secara kelembagaan belum dapat menentukan sikap, sebab di parlemen ini terdiri dari perwakilan partai politik (Parpol).

Namun secara pribadi, saya mendukung penolakan kenaikan harga BBM,” kata Sunu yang merupakan politisi Demokrat itu. (Hendri/Anton)

Kadiskes ...

Halaman 1

“Namun sampai saat ini kami belum juga diberikan tenaga kesehatan.

Masyarakat yang sakit atau yang hendak melahirkan, harus berjam-jam bahkan bisa sampai satu hari untuk mendapatkan pertolongan. Jadi sebanyak apapun program pemerintah tentang kesehatan gratis atau apapun istilahnya, belum bisa dirasakan masyarakat pekon kami,” papar Irfan.

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus Sukisno M.Kes ketika dikonfirmasi membantah. Menurut dia, pihaknya sudah menempatkan tenaga kesehatan di sana.

“Kalau bidan memang belum ada, tetapi kalau tenaga medis sudah ada yang kita tempatkan di sana. Bahkan kita juga punya rencana untuk menambah dan menempatkan tenaga kesehatan honorer di sana. Mudahmudahan dalam seminggu ini tenaga medis tersebut sudah ada di Pekon Tirom,” jelasnya. (Hendri)

Belasan ...

Halaman 1

Keluhan serupa diungkapkan Suwito, Ketua P3A Purwodadi Kecamatan Bangunrejo Lampung Tengah, Wahidin, Ketua P3A Kampung Sinarrejo, Kecamatan Kalirejo, serta Timiyo Ketua P3A Kampung Sri Purnomo, Kecamatan Kalirejo.

Menurut mereka, dari tahun ke tahun sebenarnya petani berharap ada peningkatan kualitas jaringan irigasi Way Waya di wilayahnya. Tapi harapan petani itu hanya sebatas harapan, karena pembangunan jaringan irigasi tak sampai ke daerahnya.

“Sudah dua belas tahunan petani di sini tidak mendapatkan air secara sempurna, walaupun ada jaringan irigasi Way Waya, pengangkatan lumpur pun belum pernah dilakukan sejak tahun 2002,” ungkap Suwito, mewakili ketua lainnya. (azhari)

Bupati ...

Hal yang sama dikatakan Wakil Ketua DPRD Mesuji, Iwan Setiawan. Meski pihaknya belum mendapatkan laporan terkait masalah tersebut, namun kasus tersebut sangat memalukan dan mencoreng citra DPRD. ”Apa lagi dia itu pejabat publik yang memiliki fungsi strategis, ini sungguh disesalkan,” ujar politisi Gerindra itu.

Diketahui, pada Jumat pekan lalu Kepala Bagian Keuangan DPRD Mesuji Iswanto yang kedapatan oleh warga menginapan seorang wanita yang diketahui bukan istrinya, di kamar kontarakan di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya. Belakangan di ketahui wanita tersebut bernama Fitri (34) warga Desa Ipil, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, yang diduga sebagai wanita simpanan Iswanto.

Meski tidak tertangkap basah, namun ulah pejabat golongan III tersebut cukup meresahkan warga sekitar. Hal

Aula Kecamatan Kotabumi Selatan Ambruk Konstruksi Bangunan Rapuh Lampura (Medinas Lampura)– Ini sebagai cobaan bagi Pemkab Lampura. Mengapa ?

Karena Aula Kecamatan Kotabumi Selatan, Lampung Utara, ambruk sekitar pukul 08.30 WIB Jumat (14/11). Ambruknya aula itu diduga karena konstruksi bangunan yang rapuh. Staf Ketertiban Kecamatan Kotabumi Selatan Saparuddin mengatakan, tandatanda bangunan itu akan ambruk sudah terlihat sejak sehari sebelumnya. ’’Kemarin (Kamis, Red) memang bagian karpus atap bangunan mulai berjatuhan.

Kemudian tadi padi (kemarin) ketika saya datang terdengar suara berderak pada bagian atap.

Sehingga saya tak sempat masuk ruangan karena ingin menyaksikan ambruknya gedung tersebut,” ujarnya.

Kemudian, lanjut Saparuddin, perlahan-lahan bagian atap turun dan langsung ambruk. ”Kami sempat menghitung detik-detik ambruknya gedung aula ini. Belum sampai satu menit aula itu sudah amruk semua dan keempat tiang penyangga aula patah,” lanjut dia seraya menyebut aula kecamatan itu dibangun dalam tiga tahapan sejak tahun 2008.

Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Kotabumi Selatan Syaiful Anwar, mewakili Camat Sanny Lumi menjelaskan pihaknya sudah mengusulkan perbaikan gedung aula kecamatan itu ke Pemkab Lampura pada Juli 2014 dan pihak konsultan Dinas Pekerjaan Umum (PU) pada 10 Nopember 2014 melakukan pemeriksaan aula tersebut. ”Kalau informasi yang kita dapat aula itu harus direhab total dan rencananya pembangunan dilaksanakan tahun anggaran 2015,” kata Syaiful.

Dia juga menambahkan sejak enam bulan terakhir pihak kecamatan tidak pernah menggunakan aula kecamatan tersebut, karena khawatir dengan kondisi

AULA Kecamatan Kotabumi Selatan, Lampung Utara, ambruk sekitar pukul 08.30 WIB Jumat (14/11) karena konstruksi bangunan rapuh.

bangunan yang sudah memperihatinkan. ”Sudah tidak pernah kita gunakan sejak enam bulan lalu.

Karena khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan,” kata Sekcam seraya membenarkan bangunan dibuat sejak tahun 2008 lalu.

Terkait ambruknya aula itu, Camat Kotabumi Selatan telah

membuat laporan tertulis kepada pimpinan. ”Pak Camat sudah buat laporan tertulis ke pak Bupati tadi pagi(kemarin, Red). Dan langsung disampaikan,” tambahnya.

Sementara Asisten II Pemkab Lampura H. Fahrizal Ismail menyebut, pihaknya sudah menerima

laporan tersebut dan segera mengirim tim teknis guna melakukan kroscek kerusakan aula tersebut. ”Jika memang kondisi keuangan memungkinkan maka akan dianggarkan tahun 2015. Karena keberadaan aula kecamatan itu sangat penting untuk berbagai kegiatan,” pungkasnya. (Hartoni)

Diskoperindag Pringsewu Sidak Pasar Antisipasi Dampak BBM Pringsewu (Medinas Lampung) Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UKM (Diskoperindag) kabupaten Pringsewu, direncanakan akan melakukan sidak dan pengawasan terhadap harga sembilan bahan pokok (sembako) kesejumlah pasar-pasar di Pringsewu guna mengantisifasi kenaikan harga BBM. Menurut Kadiskoperindag Pringsewu Maryati, menjelang kenaikan BBM secara otomatis akan memperngaruhi harga sembako di sejumlah pasaran. Untuk itu, pihaknya akan melakukan pengawasan di pasar-pasar sebagai antisifasi melonjaknya harga sembako yang memiliki hubungan dengan kenaikan harga BBM tersebut.

"Untuk kemarin itu sidak dengan provinsi sela-

ma satu minggu menangani masalah lebel produk yang tidak tertera SNI. Namun, pihaknya sudah ada wacana untuk sidak tapi semuanya itu akan kita rapatkan mana yang didahulukan," katanya, kemarin (15/11) Maryati mengatakan, dampak dari kenaikan harga BBM itu sendiri, diperkirakan akan sangat mempengaruhi kondisi harga sembako yang menjadi bahan kebutuhan masyarakat.

"Walaupun, kenaikan BBM tersebut masih tahap perencanaan, namun secara otomatis sebagian harga sembako di pasaran sudah ada yang mengalami kenaikan. Dan itu semua, kita akan tetap memonitoring membentuk tim untuk mengawasi harga-harga di pasaran," ujarnya. (Margono)

Sejumlah Perizinan akan Digratiskan Tuba (Medinas Lampung) Bupati Tulangbawang Hanan A. Rozak mengatakan, pada 2015 menurunkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor perizinan. Sejumlah objek izin akan digratiskan. Seperti surat izin yang sifatnya perpanjangan. ’’Semisal surat izin tempat usaha (SITU) dan surat izin usaha perdagangan (SIUP). Sehingga pedagang dan pengusaha tidak dibebani dengan yang namanya perizinan yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi,” ungkapnya. Hanan mengatakan bakal mengevaluasi peraturan daerah (perda) tentang retribusi perizinan yang berdasarkan penilaiannya memang bertarif tinggi. Ini jika dibandingkan daerah di luar Lampung.

Khusus Tuba, dia mengharuskan investor masuk dengansemangattanpamerasadibebanidenganberbagai perizinan yang tidak perlu. ’’InsyaAllah dalam waktu dekat perda kita ubah. Tulangbawang mesti ramah investasi, namun tetap harus mematuhi aturan,” tandasnya. Upaya lainuntukmeningkatkanPADadalahmemerintahkanKepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Tuba Elsafri Fahrizal melaporkan seminggu sekali kepada dirinya. ’’Langkah ini telah saya lakukan sejak 1,5 tahun lalu agar investasi di Tuba berkembang,” tuturnya.

Sejak satu tahun ini, dia juga menerapkan tidak ada lagi pemohon izin yang datang dengan jasa pihak ketiga.

Karena besar kemungkinan merekalah yang melakukan pungutan liar (pungli) di luar ketentuan dengan mengambinghitamkan pemerintah. ’’Datang sendiri, hitung, dan setor ke bank. Jika melebihi biaya yang ditetapkan, silakan lapor. Kami akan tindak lanjuti melalui Inspektorat. Saya pun telah memerintahkan inspektur melakukan pengawasan lebih di SKPD satu pintu,” akunya.

Wakil Bupati Tuba Heri Wardoyo menjamin jika pemohon mengurus sendiri tidak akan ada kelebihan biaya atau pungli. ’’Jadi diurus di kantor itu hanya berkas, sedangkan biaya sudah melalui bank,” ujarnya.

Wabup Tuba Barat Fauzi Hasan juga berjanji mempermudah investasi. Hal ini ia mulai dengan meminta Badan Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu menyerahkan data tentang besaran nilai yang ditetapkan dalam perda. Sehingga akan terlihat apakah pungutan retribusi tinggi atau tidak.

Menurut dia, sektor perizinan ke depan tidak bisa lagi diandalkan sebagai PAD. Sebab konsep ke depan

ini dikatakan ketua pemuda desa Gedungram, sesaat setelah penggerebekan. “Memang saat digerebek warga, Iswanto tidak tertangkap basah. Saat itu dia sedang memakai sarung di depan laptop, sedangkan si perempuan (Fitri, red) sedang berada di atas tempat tidur,” jelasnya.

Kepala Desa Brabasan, Karsun mengatakan jika kedua pasangan tersebut diamankan warga karena kedapatan di dalam kamar kontrakannya. Setelah diinterogasi, dia tidak mempunyai surat nikah.

“Iswanto dan Fitri mengaku sudah menikah secara siri, namun ketika ditanya tidak bisa menunjukkan buktibukti yang jelas, bahkan kesannya berbelit-belit,”jelasnya.

Karena mereka bersalah maka tokoh adat dan pemuda sepakat untuk mendenda sebagai uang adat sebesar Rp. 5 juta untuk perbaikan sarana umum masyrakat Desa Brabasan.

izin-izin tersebut harus murah, bahkan gratis. ’’Sehingga investor dengan sukarela masuk Tuba Barat,” tukasnya.

Untuk lebih memaksimalkan pelayanan, pihaknya akan memberikan pendidikan dan pelatihan (diklat) aparatur pemerintah dengan melibatkan Ombudsman Lampung sehingga seluruhnya dapat memenuhi standar pelayanan minimal. ’’Mulai Selasa depan (18/ 11) kita diklat,” tutup Fauzi.

Pemerintah Kota Metro pun memastikan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPMPTSP) bukan hanya lips service atau sebutan belaka. Bahkan guna menjaring investasi, pemkot melakukan terobosan dengan memberikan dispensasi untuk pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB).

Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Pemkot Metro Prayit menjelaskan, pihaknya telah memberikan keringanan biaya untuk pengurusan IMB. Yakni hanya 10 persen dari total biaya yang semestinya dikeluarkan. ’’Rata-rata untuk satu IMB, biaya yang dikeluarkan hanya Rp50 ribu,” jelas Prayit didampingi Kepala KPMPTSP Syahri Romadhon.

Dispensasi pengurusan IMB tersebut telah diberlakukan mulai April hingga September 2014.

Selain menjaring investasi, kebijakan ini bertujuan menggali potensi PAD. Terbukti, hasilnya sangat menggembirakan. Hingga 31 Oktober 2014, PAD dari IMB telah mencapai Rp1,275 miliar atau 115 persen dari target Rp1,104 miliar.

Wabup Tanggamus Samsul Hadi didampingi Sekkab Mukhlis Basri menegaskan, Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) didirikan untuk memudahkan investor berinvestasi. Karenanya jika ada yang mempersulit, ia minta langsung lapor kepada dirinya atau Inspektorat. ’’Dari sejumlah perizinan itu, beberapa di antaranya tidak dikenakan biaya alias gratis. Semua itu dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada mereka yang ingin berinvestasi di Bumi Begawai Jejama ini,” pungkasnya.

Kepala Seksi Perizinan Umum Ismail membeberkan, perizinan yang digratiskan adalah izin penggunaan tanah pertanian ke non pertanian, izin usaha industri, tanda daftar gudang, tanda daftar perusahaan, surat izin usaha perdagangan, dan izin usaha angkutan umum.

Lalu izin sarana kesehatan, izin usaha jasa konstruksi, dan izin titik reklame. (dani)

Halaman 1

“Saya serahkan kepada tokoh pemuda dan masyrakat untuk penyelesaiannya, karena kami tidak mau kesalahan jika harus menikahkan Iswanto dan pasangannya,” tegasnya.

“Benar pak kami sudah menikah secara siri dan yang menikahkan kami adalah orang tua namun jika saya dianggap salah saya mengaku salah dan saya siap memenuhi apa yang menjadi tuntutan pemuda untuk membayar denda Rp.5 juta dan akan saya selesaikan sekarang,” jelas Iswanto, sembari mengatakan kalau untuk wartawan dia tidak ada uang.

“Silakan kalau mau dimuat, tetapi jika salah akan saya tuntut,” cetusnya. Parahnya lagi, sekitar empat tahun silam Iswanto pun pernah digerebek warga desa yang sama.

Kala itu Iswanto tertangkap basah berhubungan dengan siswa SMP. (Andy.L)

Petani Ikan Pringsewu Kesulitan Bibit Pringsewu, (Medinas Lampung) Para petani ikan di Kabupaten Pringsewu mengeluhkan langkanya bibit ikan yang daya konsumsinya tinggi di kalangan masyarakat.

Pasalnya, kelangkaan tersebut terjadi akibat permintaan meningkat tapi tidak sesuai dengan kebutuhan bibit ikan.

Menurut Jumadi (50) petani ikan di Pekon Sukoharjo II, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, kelangkaan bibit ini terjadi sudah cukup lama karena, permintaan mengalami peningkatan tapi untuk kebutuhan bibit ikannya sendiri berkurang. "Kami mendapatkan bibit ikan baik itu lele, dan gurame dari petani ikan di Pekon Patoman kecamatan Pagelaran. Sekarang, panca musim panas bulan lalu, di sana juga sulit untuk dapat bibit ikan tersebut," katanya, kemarin (15/11).

Jumadi mengatakan, tingginya permintaan membuat petani ikan di wilayah tersebut menjadi pusing. Karena, Pringsewu daerah yang tidak memiliki laut sahurusnya pemerintah tanggap dan memperhatikan patani ikan untuk meningkatkan produksi ikan tawar. "Lampung adalah salah satu penghasil ikan tawar terbesar di Indonesia, jadi kenapa terjadi kelangkaan terhadap bibit ikan. Kalau bisa ternak sendiri, mungkin tidak akan kesulitan seperti ini," ujarnya.

Oleh karena itu, imbuh Jumadi, mengharapkan kepada pemerintah daerah khususnya, kiranya dapat membantu memecahkan masalah ini salah satunya, melakukan pelatihan kepada petani ikan. "Jika petani ikan diberikan pelatihan, maka otomatis para petani bisa mengelola sendiri dan tidak akan terjadi kelangkaan bibit ikan seperti ini. Dan juga, dapat menghasilkan kualitas bibit yang baik dan bisa memenuhi permintaan di pasaran," tandasnya. (Margono)

Dishub Lampung akan Bangun Pelabuhan Kuala Stabas Pesisir Barat (Medinas Lampung) Pelabuhan Kuala Stabas Krui rencananya akan dibangun pada tahun anggaran 2015. Dalam rangka mengecek lokasi pihak Dinas Perhubungan Provinsi Lampung melakukan kunjungan ke lokasi. Kunjungan tersebut untuk memastikan rencana dan gambaran lokasi pelabuhan yang akan dibangun dan mengevaluasi permasalahan apa yang akan menghambat pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Menurut Kepala Bidang Laut Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Drs. Yudi Pasaribu, MM menyampaikan bahwa kunjungannya kelokasi dalam rangka mengecek kesiapan pekerjaan rehabilitasi Pelabuhan Kuala Stabas Krui. Proses perencanaannya (DED) sudah selesai, dan akan dilakukan ekspose perencanaan (DED) Pelabuhan Kuala Stabas Krui, ujarnya ketika meninjau Pelabuhan Kuala Stabas Krui (Rabu/12/11) kepada ML dalam rilis yang dikirimkan.

Lebih lanjut Yudi menyampaikan bahwa pekerjaan rehabilitasi mencakup rehabilitasi Pemecah gelombang (Break Water), Dermaga dan bila memungkinkan pengerukan alur dermaga. “Diharapkan kedepan sarana dan prasarana pelabuhan kuala stabas layak untuk dipakai,” ujarnya.

Menurut Kepala Bidang Laut dan Udara, Nurman Hakim, SH mewakili Kepala Dinas Hubkominfo Dinas Perhubungan dan Kominfo Pesisir Barat Drs. Azhari, MM, menyatakan bahwa pada tahun anggaran 2015 pembangunan Pelabuhan Kuala Stabas Krui rencananya akan mulai digarap. Sumber pembiayaan pekerjaan tersebut berasal dari dana Tugas Pembantuan Pusat untuk membangun Pelabuhan Pariwisata dan Perikanan di Pesisir Barat – Lampung. “Pemkab akan mendukung semaksimal mungkin guna kelancaran pembangunan Pelabuhan Kuala Stabas sehingga kedepan seperti arahan kebijakan pemerintah saat ini untuk mengembangkan bidang kemaritiman dapat kita capai, “ jelasnya.

Lanjut dia, sebagai referensi Kabupaten Pesisir Barat memiliki potensi yang cukup menjanjikan. Bidang Kelautan menyimpan potensi pariwisata dan perikanan. Untuk pariwisata saat ini kunjungan wisatawan asing tiap tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Lonjakan turis saat ini harus diimbangi dengan infrastruktur perhubungan yang baik, sehingga destinasi wisata Pulau Pisang di lepas Pantai Krui dengan mudah dapat diakses oleh para wisatawan asing.

Ia memaparkan belum lagi potensi perikanan tangkap, diperkirakan potensi perikanan tangkap di laut Krui Pesisir Barat mencapai 90.000 ton/ tahun (sumber : Dinas Peternakan Kelautan dan Perikanan Pesisir Barat tahun 2013). “Potensi tersebut belum tersentuh seluruhnya karena kurangnya peralatan tangkap nelayan di Pesisir Barat. Dengan adanya pembangunan pelabuhan tersebut kedepan kapal-kapal diatas 7 GT (gross ton) dapat bersandar di dermaga pelabuhan kuala stabas krui. Kita berharap Pelabuhan Kuala Stabas akan menjadi ramai dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi pesisir barat,” pungkasnya. (Heri Azka)