Tempias 2010 2012 bag2

BAGIAN

II Tabrani Rab

Tempias 2010-2012

MENEPUK AIR DI DULANG Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

i

ii

Tabrani Rab

Tabrani Rab

Tempias 2010-2012

MENEPUK AIR DI DULANG Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

iii

iv

Tabrani Rab

Tabrani Rab Tempias 2010-2012

Menepuk Air di Dulang

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

v

TEMPIAS 2010-2012: MENEPUK AIR DI DULANG @Tabrani Rab Penulis: Tabrani Rab Pelaksana Penerbitan: Armawi KH Desain Sampul: Tugas Suprianto Ilustrasi Karikatur: Furqon LW (Telah Dimuat di Harian Riau Pos) Gambar Sampul: www.digaleri.com ISBN 978-602-9161-07-6 Penerbit Yayasan Sagang Komplek Riau Pos Group Jalan HR. Soebrantas, KM 10,5 Pekanbaru, Riau

Sanksi pelanggaran pasal 44 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta 1. Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

2. Barang siapa dengan sengaja menyebarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelaggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

vi

Tabrani Rab

Pengantar Penerbit

T

EMPIAS. Inilah rubrik yang menjadi trade mark Prof. dr.

Tabrani Rab pada harian Riau Pos yang terbit pada tiap edisi minggunya. Ingat Tempias pembaca langsung ingat tokoh Riau yang nyentrik ini, walaupun dia menulis dalam berbagai ragam tulisan, mulai dari tulisan ilmiah, opini, ulasan seni, sampai pada menulis puisi.

Umur tulisan Tempias ini pun sudah cukup lama, beriringan dengan tahun-tahun awal Harian Riau Pos hingga kini (2013, Red.).

Tulisan yang terbit setiap minggu ini sudah terhimpun dalam beberapa buku —yang diterbitkan oleh Riau Institute Culture— yang langsung oleh dikelola Tabrani Rab. Topik yang dibahas din dalam Tempias beragam masalah, dan selalu saja menyangkut hal-hal yang up to date. Mulai masalah sosial dan problem masyarakat kecil, sampai masalah politik, ekonomi, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Semua masalah diamatinya dengan cermat, diserapnya, lalu dia tumpah-luahkannya kembali ke dalam Tempias; menjadi sebuah tulisan yang menarik; tajam dan menukik. Mulai dari caranya mendedahkan, mengurai dan mengorak masalah sampai memaparkan dan membentangkan berbagai alternatif solusi yang bisa ditempuh.

Banyak hal yang menjadi daya tarik tulisan Tabrani Rab. Utama sekali Tempias. Utama sekali Tempias. Antaranya, selain memaparkan persoalan langsung dari akar-akarnya sampai pada pemaparan dengan menggunakan bahasa yang menggelitik dan menggelegak. Sangat khas Melayu. Pelik, berat, tajam, malah Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

vii

menggeram. Namun apa pun persoalannya selalu diungkainya dengan untai-untaian kalimat demi kalimat yang berkelakar.

Menohok tetapi bercampur mencuil hati pembaca. Hanya saja sudah semakin lanjut usia, Tabrani semakin agak meredup pula daya selorohnya. Namun begitu, semangat menulisnya dalam mengritisi berbagai persoalan dalam msyarakat, tidak pernah luntur.

Sempena Anugerah Sastra Sagang 2013, Yayasan Sagang, Pekanbaru, menaja menerbitkan “setimbun” Tempias Trabrani Rab, yang sudah diterbitkan Harian Riau Pos pada edisi minggunya, yaitu yang mulai terbit tahun 2007 sampai 2012. Penerbitan ini berseri, yaitu dibagi dalam tiga jilid. Jilid 1 Tempias berjudul Amok Melayu yang diterbitkan 2004-2006; Jilid 2 berjudul Menuai Hujan adalah Tempias yang diterbitkan tahun 2007-2009; dan jilid 3 berjudul Menepuk Air di Dulang merupakan Tempias yang diterbitkan 2010-2012.

Penerbitan tiga judul bersiri buku Tabrani Rab ini diharapkan, paling kurang menjadi bahan dokumentasi, sehingga suatu ketika diperlukan, buah pikiran serta data-data yang terdokumentasi dalam buku-buku ini dapat “diselak” lagi atau menjadi bahan rujukan.

Namun begitu, lebih daripada itu, harapan kami, segala buah pikiran yang bernas, pandangan yang berpihak kepada kepentingan orang banyak, serta sikap dan tekad dari Tabrani yang kuat dalam membela daerah dan negerinya dapat menjadi suluh, semangat, teraju dan pedoman bagi pembaca, utama sekali generasi Riau kini dan ke depan. Oleh karena itu, kita sangat berharap, bukubuku ini tersebar luas ke tengah-tengah pembaca, mulai dari orang awam, pelajar-mahasiswa, sampai kepada pejabat atau pengambil kebijakan, serta “orang luar” yang sedang atau akan mulai beraktivitas di Riau dengan berbagai usaha mereka.

Sebagaimana dimaklumi, hanya segelintir tokoh-tokoh Riau, yang dari dulu hingga kini yang “lantang bersorak” jauh sampai

viii

Tabrani Rab

ke pusat dan ke langit-langit global untuk membela hak-hak orang Riau. Lebih dari itu, Tabrani bukan sekadar bersorak, dia juga mendedahkan fakta, data, serta segala dampak yang diterima Riau. Mulai dari sumber daya alamnya yang terkuras, kulit bumi yang terkelopak dengan pengeksploitasian hutan rimba. Rakyat dan pribumi yang dimiskinkan terus menerus secara tersistematis sementara “pemburu� —entah itu investor atau oknum-oknum pejabat tangan-tangan kotor, semakin melesat kaya raya.

Demikian, sekadar pengantar dari kami. Semoga bermanfaat.

Pekanbaru, November 2013

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

ix

x

Tabrani Rab

Daftar Isi

Pengantar Penerbit • Menumpang Tuah • Balada Pulau Padang • Gerakan Cuci Tangan • Pengalihan Isu • Tinggal Tulang • Kelas Legislatif • Sekali Merengkuh Dayung Tiga Pulau Terlampau • Balaikota Boxing Camp • Bukan Pinjam Pakai • Tiada Maaf Bagimu dan Maafkan Daku

iii 303 308 312 316 320 323 327 331 335 339

TEMPIAS 2012 • • • • • • • • • • • •

Kemesraan yang Terlalu Cepat Berlalu Tugu Zapin Kontemporer Kau yang Mulai Kau yang Mengakhiri Dari Kampung Hgu Menuju Kecamatan Hgu Ketika Sakit Menjadi Rahmat Untung Ada Kami Gelar Otomatis Angka Agak-Agak Bukan Balas Dendam Tapi Membalas Guna Solusi Segel dan Tera Ulang

345 349 353 357 357 361 365 369 373 377 377 381

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

xi

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

xii

Aska Tak Begune One Man Show Betulkah BBM Kita Disubsidi?

Sekali Lagi Kisah BBM Betulkah Ral Marwah Riau?

Nila Setitik Versus Susu Sebelanga E- Ktp Pekanbaru, Antara Pasar Kaget dan Pasar Swalayan Dulu Berjuang Sekarang Beruang Maju Tak Gerah Membela Yang Salah Wong Cilik dan Wong Licik Kebelet Ritos Main Stadium Atau Main Problem?

Gelabah dan Gamang Sebelum Terang Datanglah Gelap Bergaya tapi tak Berdaya Stadium Lesehan Pelayanan yang Serba Minimalis Uang tak Lelah Aleg Berkadi Mutasi Ala Mutilasi Mulutmu Harimaumu Gagah, Gagap dan Gagal Ba’da Idul Fitri Lapasgate Pilih Tilang Biru, Merah, atau Abu-Abu Antara Vladivostok dan Pekanbaru Setelah Baik Datanglah Degil Pilah Pilih Ruas Tebu Serindit Informal Meeting Mayat Hidup

385 389 393 397 401 405 409 413 419 423 427 431 435 439 443 447 451 455 459 463 467 471 475 479 483 487 491 495 499 503 Tabrani Rab

• • • • • • • • •

The Sooner The Better?

Perang Gajah Bacin Lurus Tabung Ni Ye Habis Manis Sepah Dibuang Numpang Bengkak Keletah Kura-Kura dalam Perahu Rajin Pangkal Pandai

507 511 515 519 523 527 531 535 539

Tentang Penulis

543

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

xiii

xiv

Tabrani Rab

Menumpang Tuah

S

udah merupakan kebiasaan di tengah masyarakat kita bahwa bila pejabat ataupun anggota dewan yang berdiam di suatu daerah maka sedikit banyak masyarakat setempat akan kebagian kemakmuran. Misalnya bila di daerah itu ada rumah pejabat atau anggota dewan maka jalan disekitar itu akan diaspal bahkan aspal homix. Hebatnya lagi di pinngir jalan yang diaspal hotmix itu anggota dewan baru saja memasang pondasi rumah, persis seperti pengaspalan jalan di suatu daerah di Rokan Hulu yang hanya sampai kampung mertua pejabat di Riau, setelah lewat kampung itu jalan buruk kembali. Walaupun rumah anggota dewan ini berada di gang kecil yang buntu, sebagai strategi supaya dapat diaspal maka nama gang itu dirubah menjadi jalan dan tak lama kemudian gang itupun diaspal hotmix padahal jalan yang lebih besar disebelahnya masih bedenggel dan betemebel.

Keuntungan lain bagi masyarakat ya di bulan ramadhanlah, maka baik mushalla ataupun mesjid di daerah itu akan dikunjungi Tim Safari Ramadhan baik dari Pemko ataupun Pemprov. Kalaupun nak disebut KKN, jadilah dapat jugalah masyarakat “menumpang tuah�. Kalau tak ada pejabat atau anggota dewan yang berdiam disitu, ya kepunanlah.

Memang sejak sistem pemilu langsung memilih orang ini banyak anggota dewan yang proaktif, rajin mengunjungi masyarakat terutama daerah pemilihannya. Satu sisi kita bersyukur mendapat wakil yang tanggap dan perhatian, tapi disisi lain sekarang ini keadaan yang memaksa mereka memang harus begitu. Bila mereka

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

303

masih seperti zaman orde baru yang D5, alamat pada pemilu berikutnya tak dipilih orang. Kenyataan membuktikan berapa banyak caleg dan cawako/cabup in cumbent yang kalah pada pemilihan berikutnya karena menurut pertimbangan masyarakat tak dapat nak menumpang tuah. Antara janji waktu kampanye dengan kenyataan waktu menjabat tak sejalan alias lain dib ibir lain dihati. Memang susah untuk membedakan antara yang memang tanggap dan perhatian dengan yang berudang dibalik batu.

Bagaimanapula bila di suatu daerah berdomisili perusahaan besar? Tak usahkan nak menumpang tuah, yang selama ini menjadi tempat bergantungpun menjadi licin tandas.Semua kita tahu bahwa di Riau di pada saat bercokol dua perusahaan kayu besar berskala internasional dan ratusan perusahaan perkebunan, perusahaan pertambangan dan perusahaan hantu belau lainnya.

Sebagaimana diharapkan oleh banyak pihak idealnya keberadaan perusahaan ini membuat kehidupan masyarakat disekitarnya menjadi semakin baik. Namun kenyataannya di Riau menjadi semakin membuat masyarakat sengsara, sebagaimana yang dialami masyarakat masyarakat Sakai yang berdiam di sekitar pipa PT. Chevron selama ini ya begitu-begitu sajalah. Bahkan cenderung makin susah,karena lahan perkebunan, lahan perburuan guna untuk mendapatkan sesuap nasi menjadi semakin sempit.

Bahkan akhir-akhir ini keberadaan perusahaan ini di Riau bukan saja menyengsarakan masyarakat tapi mulai sudah memandang sebelah mata pemerintah daerah dimana mereka berdomisili.

Dulu gubernur Riau Imam Munandar pernah dilarang Security PT. Chevron yang ketika itu masih bernama Caltex melewati Jalan perusahaan. Beberapa bulan yang lalu Pemkab Meranti tidak diindahkan oleh PT Kondur. Yang paling ironis arogansi perusahaan ini terjadi Kabupaten Pelalawan, dimana mobil Dalmas Satpol PP Kabupaten Pelalawan dihadang oleh sekuriti PT. RAPP saat melintas di portal gerbang Pos Town Site II. Padahal jelas Perda Nomor 58 tahun 2002 tentang Ketertiban Umum, yang pada p[asal 3 dibunyikan pemasangan portal harus seizin kepala

304

Tabrani Rab

daerah. Ketika Kepala Satpol PP Pelalawan memanggil manajemen perusahaan sekali lagi mereka arogan dan tidak mau datang. Pada panggilan kedua barulah mereka mengirim utusan, itupun pada level bawah yang kesannya juga masih arogan. Apa jawab pihak PT. RAPP? Dengan enteng mereka menjawab tidak tahu tentang Perda Nomor 58 Tahun 2002 tersebut. Lalu apa guna perangkat perusahaan yang membidangi hal-hal seperti ini. Jangan-jangan mereka sudah tahu tetapi karena arogansi tadi berpura-pura tidak tahu.

Lalu apa pula tindak lanjutnya? Ya seperti biasalah sang utusan perusahaan ini berbasa-basi sambil menyampaikan permohonan maaf kepada Satpol PP dan Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Sambil merendahkan diri dikatakanlah bahwa ini akibat kesalahan komunikasi di internal perusahaan dan tidak ada faktor kesengajaan menghadang mobil pemerintah melintasi di areal perumahan karyawan perusahaan. Selanjutnya pihak PT. RAPP berjanji tidak akan mengulang kesalahan dan tidak akan menghalangi pemerintah yang menjalankan tugas kedinasan.

Sekarang mari pula kita melihat sepak terjang dan polah tingkah PT. IKPP. Seperti yang dilansir surat kabar “Warga sandera Staf Arara 12 Jam. Dipicu Kabar Empat Warga Ditahan Polres”.

Apa kata surat kabar selanjutnya “Nasrun, Humas PT Arara Abadi Distrik Nilo (anak perusahaan PT. IKPP)dan Jorge keamanan perusahaan itu disandera warga sebagai aksi kepedulian terhadap empat warga desa yang ditahan di Mapolres Pelalawan, Jum’at (9/9) pagi. Keempat warga, Sumardi, Nurak, Suwandak dan Mbagol dijeblos ke tahan atas tuduhan perambahan lahan milik Arara Abadi “.

Lalu timbul pertanyaan apakah betul keeampat warga tersebut telah merambah lahan milik PT. Arara Abadi? Marilah kita simak pernyataan Kapolres Pelalawan AKBP Ari Rahman Nafarin, “Kita tidak menahan keempatnya melainkan mengamankan untuk dimintai keterangan atas tuduhan perusahaan. Setelah kita periksa mereka tidak terbukti bersalah, dan tidak terlibat tindak Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

305

pidana penyerobotan lahan. Makanya kita pulangkan kembali ke masyarakat”. Masih kata Ari, “Keempat warga itu memiliki bukti surat tanah dari Ketua Ulayat dan begitu juga PT. AA mengaku memiliki surat dari Menteri Kehutanan, kalau lahan yang digarap warga masuk dalam peta konservasi mereka. Hingga sekarang kondisi desa telah kembali aman dan tidak ada gangguan yang berarti akibat kejadian itu. Polisi menunggu pembuktian surat yang benar atas keduanya, kemudian mengambil tindakan hukum”.

Di Dusun Sekopa–Desa Melibur–Kecamatan Pinggir-Kabupaten Bengkalis terjadi pula sengketa antara warga setempat dengan PT. Arara Abadi. Disini arogansi PT. Arara Abadi sebagai anak perusahaan PT. IKPP mulai kelihatan Sekuriti perusahaan melakukan tindakan premanisme, brutal dan main hakim sendiri.

Sebagaimana dilansir Riau Pos, “Warga tidak bisa menerima serangkaian aksi perusakan yang dilakukan oleh oknum security PT Arara Abadi terhadap tanaman sawit, camp serta peralatan kerja mereka diatas areal garapan warga di kawasan setempat.Aksi perusakan ini dilaporkan Ketua Kelompok Tani Melibur, Rustam ke Polsek Pinggir”. Kalau di Kabupaten Pelalawan masyarakat yang dilaporkan PT. Arara Abadi ke kepolisian langsung ditanggapi polisi dengan memeriksa empat masyarakat, namun laporan Kelompok Tani di Dusun Sekopa tidak ditanngapi demikian.

Sekuriti PT. Arara Abadi tidak dipanggil, apalagi sampai diperiksa sehari semalam sebagaimana dialami masyarakat di Pelalawan.

Sekali lagi saya mengingatkan agar masyarakat Dusun Sekopa tidak main hakim sendiri sebagaimana dilakukan sekuriti PT. Arara Abadi. Mari kita yang memberi contoh pada perusahaan yang katanya menjunjung tinggi HAM dan hukum ini.

Lain lagi cerita PT. Arara Abadi yang belum menepati janji memberi lahan seluas 460 hektar lahan kepada masyarakat setempat yang sama dengan 10 persen dari total luas areal konsesi di Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Padahal janji ini telah disampaikan di depan Komisi

306

Tabrani Rab

B DPRD Pelalawan. Kalau dah begini biasanya perusahaan menganut filsafat USDEK (Untuk Saya Dahulu Engkau Kemudian), dimana 90 persen untuk mereka yang lebih penting, “10 persen untuk masyarakat tunggulah kucing betanduk. Ingatlah takkan dapat nak menumpang tuah dengan perusahaan do‌. sekali lagi kepunanlahâ€?.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

307

Balada Pulau Padang

P

ulau Padang merupakan satu diantara 4 pulau terbesar di Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai kabupaten pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Keempat pulau besar tersebut adalah Pulau Tebingtinggi, Pulau Rangsang, Pulau Merbau dan Pulau Padang di tambah dengan sembilan pulau-pulau kecil yang didalamnya termasuklah Pulau Dedap, sebagai pualu legenda dedap durhaka. Walau termasuk pulau besar namun namanya tidak tertera dalam nama Kabupaten Meranti yang merupakan singkatan dari Merbau - Rangsang – Tebingtinggi, dan ini kita sebut Balada Pulau Padang I. Ketika masih dibawah Kabupaten Bengkalis, Pulau Padang ini termasuk kedalam Kecamatan Merbau yang mencakup Pulau Merbau dan Pulau Padang. Walaupun pulau Padang lebih besar dari pulau Merbau tetapi kecamatannya bernama Merbau dan ini disebut dengan Balada Pulau Padang II. Selanjutnya ketika setelah berada dibawah Kabupaten Meranti, kecamatan Merbau pun dimekarkan menjadi kecamatan Pulau Merbau yang meliputi seluruh pulau Merbau dan Kecamatan Merbau yang meliputi Pulau Padang dan Pulau Dedap. Walau tidak ada sangkut pautnya dengan Pulau Merbau, kecamatan pemekaran yang meliputi pulau Padang dan Pulau Dedap ini ini diberi nama Kecamatan Merbau. Apalah salahnya kecamatan yang meliputi Pulau Merbau diberi nama Kecamatan Merbau, sementara Kecamatan yang meliputi Pulau Padang dan Pulau Dedap ini diberi nama Kecamatan Pulau Padang. Kesedihan kali ini pantas disebut dengan Balada Pulau Padang III.

308

Tabrani Rab

Di Padang pada saat ini sudah beroprasi perusahaan perminyakan PT. Kondur Petroleum SA dengan produksi 8.500 barel perhari. Disamping itu di Pulau Padang juga terkandung gas bumi yang bila diolah secara professional mampu berproduksi 12 MMSCFD (juta kubik kaki) perhari. Sayangnya keberadaan perusahaan minyak ini tak usahkan nak mengangkat taraf kehidupan masyarakat tempatan, Pemkab Meranti saja dipandang sebelah mata oleh perusahaan ini. Bahkan baru-baru ini tumpahan minyaknya yang menerawang di sepanjang Selat Lalang menyebabkan penghasilan nelayan setempat berkurang. Atas kejadian ini sepertinya PT. Kondur Petroleum tenang-tenang saja bersiul tanpa ada sedikitpun sagu hati untuk nelayan setempat.

Inilah Nasib Pulau Padang IV. Bagaimana Balada Pulau Padang berikutnya. Sebagaimana yang dialami masyarakat bila ada suatu perusahaan yang beroperasi disuatu daerah maka hal yang samapun terjadu pula di Pulau Padang. Pada tanggal 30 Oktober 2011 yang lalu puluhan masyarakat Pulau Padang yang tergabung dibawah Serikat Tani Riau (STR) mendatangi DPRD Riau meminta agar pemerintah meninjau ulang SK Menhut Nomor 327/Menhut-II/2009 tentang pemberian hak penguasaan Hutan Tanaman Industri (HTI) kepada PT. RAPP.� Kami meminta agar operasi PT. RAPP dihentikan hingga jelas tata batas dengan lahan masyarakat. Karena jika hal ini tetap dilanjutkan akan terus menciptakan konflik dengan masyarakat setempat, “UjarRidwan,KetuaSTRRiaudalampertemuan dengan Komisi A DPRD Riau.

Menanggapai aspirasi masyarakat Pulau Padang ini, Ketua Komisi A DPRD Riau, Bagus Santoso berjanji segera melakukan koordinasi dengan DPRD Kabupaten Meranti, Pemkab Meranti, Pemprov Riau dan Pemerintah Pusat. Disamping itu dewan juga akan mengeluarkan rekomendasi kedua agar didapatkan solusi yang terbaik, setelah rekomendasi pertama tidak digubris oleh PT. RAPP. “ Bisa saja nanti kami keluarkan rekomendasi penghentian aktivitas PT. RAPP untuk kedua kalinya. Jika tidak diindahkan Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

309

juga, kami khawatir masyarakat bertindak anarkhis,� kata Bagus Santoso.

DPRD Riau juga akan mempelajari persoalan administrasi perizinan guna menguatkan rekomandasi. “Perusahaan jangan bermain-main dengan izin yang didapat. Meski ada legalitasnya namun selagi ada penolakan dari masyarakat, maka harus diselesaikan,� ujar Bagus Santoso lagi. Berbicara masalah izin, selama ini belum pernah kita mendengar pemerintah menolak izin HTI yang diajukan oleh PT. RAPP. Padahal semua kita tahu bahwa sebagian besar izin yang diperoleh perusahaan ini terletak diatas lahan gambut yang bila kajian AMDAL berfungsi secara baik maka hal ini termasuk kedalam salah satu kendala dalam mendapatkan izin. Tambahan lagi kebanyakan izin yang didapat itu terletak di pulau terluar dari tanah air yang berbatasan langsung dengan negara lain, seperti pulau Rupat, Pulau Padang, Pulau Rangsang dan Pulau Tebingtinggi yang secara strategis patut dilindungi. Kenapa kedua hal ini tidak dimasukkan oleh Menteri Kehutanan kedalam pertimbangan untuk tidak memberikan izin.

Sepertinya bila PT. RAPP minta izin penuhi saja administrasi dan persyaratan formalnya, maka tunggulah beberapa saat dan izinpun akan keluar. Akibatnya ya itu tadi dimana PT RAPP berdomisili disitu akan konflik dengan masyarakat yang ujung-ujungnya perusahaan keluar sebagai pemenang. Akibat lainnya pulau-pulau inipun terancam terendam air laut akibat dibuatnya berpuluh kanal dengan lebar 20 m, dalam 12 m dan panjangnya puluhan kilometer. Sekali lagi yang menanggung akibatnya masyarakat yang tidak lagi dapat bertani karena segala yang ditanam akan mati akibat air laut.

Saat ini bila terjadi konflik antara masyarakat dengan perusahaan, maka masyarakat bukan meminta perlindungan kepada aparat penegak hukum atau ke pemerintah tetapi ke badan legislatif. Walaupun terkesan tidak prosedural dan kurang mengena tetapi hanya badan legislatiflah satu-satunya tempat untuk mengadu dan bergantung. Bila menempuh jalur hukum,

310

Tabrani Rab

sepertinya masyarakat sudah mendapat jawaban sebelum soal diajukan, kata orang tua-tua “Sudah pulang sebelum pergi”.

Nampaknya masyarakat Pulau Padang ini dah letih berjuang kesana-kemari namun belum juga mendapatkan hasil. “Segala upaya sudah kami lakukan. Mulai dari pejabat daerah sampai ke pusat telah kami datangi.... Saat ini yang kami butuhkan niat baik untuk menyelesaikan peroaalan ini”, kata Ridwan. Menurut Yahya, perwakilan masyarakat Pulau Padang, “ Kepercayaaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Meranti sudah terkikis”. Seorang teman saya dari Mengkopot menelepon saya, “Sekarang ni Pak Bupati kami sibuk mengunjungi kampung-kampung dan rajin meresmikankan vihara Ngah. Mungkin dalam rangka bertanam untuk menuainya lima tahun kedepan, bio menang lagi pada priode kedua Ngah. Itulah sebabnya masyarakat Pulau Padang tak berharap banyak pada Pak Bupati”.

Sebagai klimak dari perjuangan dalam menuntut penghentian operasional PT. RAPP di Pulau Padang, masyarakat membuktikan tekadnya untuk jahit mulut. Sebagaimana diberitakan surat kabar, “Lima warga asal Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti, yang menjadi anggota Serikat Tani Riau (STR) melakukan aksi jahit mulut Selasa 1 November 2011 lalu. Aksi jahit mulut akan terus berlanjut, bahkan akan terus bertambah sampai jumlah 10 orang bila tuntutan mereka tidak digubris oleh pihak terkait.

Sebagaimana pejabat Riau yang selalu menutup pidatonya dengan pantun, maka ingin pula tulisan ini saya tutup dengan pantun. “Pak Samat membeli pulut//Dimasuk ke uncang berikat tali//Mengapa masyarakat menjahit mulut//Karena tak ada lagi yang peduli”. Inilah Balada Pulau Padang V.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

311

Gerakan Cuci Tangan

S

udah lama kita mendengar dan mengenal adanya program Pengentasan Kemiskinan, Kebodohan dan Pembangunan Infra-struktur (K3I) di Riau. Hanya saja realisasi program K3I tersebut tidaklah seriuh rendah pencanangannya dan kadangkadang apa yang direalisasikan pemerintah daerah tidak menyentuh masyarakat banyak yang mayoritas hidup dibawah garis kemiskinan. Memang pembangunan jalan tol perlu, namun pembangunan infrastruktur dengan memperbaiki dan mengaspal jalan ke banyak daerah yang bila hujan bagaikan kubangan kerbau jauh lebih penting. Kemiskinan apa yang dapat dientaskan bila akses jalan ke daerah tidak dapat dilalui. Apa yang dapat dikembangkan, hasil pertanian rakyat yang menumpuk dikampung kampung, harga barang-barang kebutuhan sehari-hari mahal, biaya transportasi menjadi tinggi, sehingga masyarakat yang memang sudah susah menjadi semakin susah.

Ambillah misalnya nasib jalan Purnama–Lubuk Gaung di Dumai yang hancur sehingga sulit dilalui. Jalan yang telah ada ini hancur akibat banyak kendraan perusahaan yang bertonase tinggi lalu lalang setiap hari sehingga akses masyarakat menjadi lumpuh dan masyarakatpun menuntut agar pemerintah maupun perusahaan memperbaiki jalan. Karena tak kunjung diperbaiki dan jalanpun cenderung semakin memburuk maka masyarakatpun memblokir jalan dimaksud, sambil menanam pohon pisang dan membuat gundukan tanah ala kuburan di tengah jalan dimaksud.

312

Tabrani Rab

Puncaknya terjadi pada Rabu 9 November 2011, ratusan warga dari kecamatan Dumai Barat dan kecamatan Sungai Sembilan memblokir jalan Purnama–Lubuk Gaung dari truk bertonase tinggi. Pemblokiran ini sebagai bentuk protes dan telah habisnya kesabaran masyarakat atas kerusakan jalan yang telah berlarut-larut.

Lalu apa pula tanggapan Pemko Dumai atas aksi pemblokiran ini?

Sebagaimana diberitakan media massa, “Walikota Dumai Khairul Anwar berkilah dan menolak Pemko Dumai bertanggungjawab atas kerusakan Jalan Purnama. Khairul terang-terang mengatakan jalan itu adalah jalan tanggungjawab provinsi. Ketika ditanya wartawan usai mengikuti rapat persiapan Latsitarda di Kantor Gubernur sang walikotapun menjawab “Sekarang jalan itu milik siapa, provinsikan, ya tanggungjawab provinsilah”.

Nampaknya pernyataan walikota Dumai yang terkesan cuci tangan inipun tidak dapat diterima begitu saja. Menjawab pertanyaan wartawan Kepala BIdang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau, Ahmad Ismail memaparkan sebab musabab kehancuran jalan tersebut. “Memang Benar jalan provinsi, tapi yang menghancurkan jalan itu kenderaan perusahaan yang overload. Perusahaan bantu tapi jalan aspal bukan jalan rigid (jalan semen.red), ya hancur jugalah jadinya. Lha truk mereka overload”.

Sepertinya pernyataan kepala Bina Marga Riau ini juga ujungujungnya cuci tangan. Sekarang mari pula kita dengar tanggapan dari pihak perusahaan, “Kami sudah berupaya semaksimal mungkin, dua tahun menyelesaikan tanggap darurat. Sudah miliaran uang habis untuk jalan. Tidak hanya masyarakat yang menjadi korban, perusahaanpun berdampak pada produksi dan investasi. Tapi sekali lagi jangan dibebankan kepada kami, karena sebagai investor kami layak mendapatkan infrastruktur,” ujar Erick, Humas PT Indopalm kepada wartawan. Dengan tak peduli hancur leburnya jalan itu oleh perusahaan, maka perusahaan yang menghancurkan jalan ini ikut pula cuci tangan Setelah kita mendengar tanggapan Walikota Dumai, Kepala Bidang Bina Marga DInas PU Riau, pihak perusahaan persis seperti Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

313

mendengar lagu Broeri Pesulima “ Buah Semangka Berdaun Sirih, Engkau Begini Aku Begitu, Sama Saja…”. Kalau semua pihak kerjanya asik mencuci tangan saja nak dipengapakan negeri ini.

Lalu apa gunanya ada pemerintahan dengan segala satkernya.

Kalau tangan yang dicuci itu kotor akibat lumpur karena bekerja masih dapat diterima akal sehat, tapi kalau cuci tangan setelah selesai makan, maka akal sakitpun tak dapat menerimanya.

Masalah jelek dan rusaknya jalan di Riau hampir tiap hari diberitakan media massa, seperti rusaknya jalan di Kembung Bengkalis dan buruknya jalan Bagan Siapiapi - Sinaboi serta masih banyaknya jalan-jalan rusak di daerah l;ainnya di Riau.

Sebagaimana diberitakan Riau Pos 10 November 2011 “Jalan Lintas Pujud Macet hingga 10 Km. Rusaknya jalan lintas kabupaten yang terbentang dari Kecamatan Pujud (Rokan Hilir) ke Mahato (Rokan Hulu) menyebbkan kemacetan panjang mencapai 10 Km. Kemacetan sudah mulai dirasakan warga pengguna jalan sejak Selasa (8/11) malam, karena jalan yang rusak semakin parah mengakibatkan kenderaan hanya mampu bergerak padat merayap”. Penyebabnya hampir sama dengan kejadian di Dumai, yakni banyak dan seringnya kenderaan perusahaan mengangkut CPO yang lalu lalang dengan beban yang melebihi tonase jalan.

Memang sejauh ini belum terdengar adanya pihak yang cuci tangan, namun seperti biasanya yang paling menderita tentulah masyarakat setempat, selalu mendapat getahnya saja, sementara nangka dinikmati pihak lain.

Walaupun rusak dan jeleknya infrakstruktur jalan di Riau semakin hari semakin bertambah sementara di pihak lain baik Pemkab/Pemko serta Pemprov belum mampu memperbaikinya akibat keterbatasan dana sehingga mau tak mau masyarakat harus menerima kenyataan pahit ini. Sungguh ironis rasanya ditengah keadaan begini Riau Air (dulu Riau Air Line/RAL) minta dana RP 279 miliar lagi, sebelumnya telah minta Rp 30 milyar dan sedang merancang untuk membeli pesawat baru. Padahal menurut Kepala Bina Marga Riau kepada wartawan, anggaran yang ada

314

Tabrani Rab

untuk perbaikan infrastruktur jalan di Riau sebesar Rp 1 milar per tahun. Artinya dana yang diajukan Riau Air ini sama dengan biaya perbaiakan jalan di seluruh Riau selama 300 tahun. Entah kapanlah perusahaan BUMD milik Pemprov Riau ini berkembang dari balita sebab sampai saat ini terus menyusu ke Pemprov Riau dan tak pernah untung. Anehnya walaupun tak pernah untung namun tetap dipertahankan, Kalaupun Riau Air tak ada di dunia ini takkan sampai perjalanan udara dari Pekanbaru ke daerah lain terhenti. Sepertinya meneruskan Riau Air lebih penting dari memperbaiki infrakstruktur Riau yang semakin parah.

Bunga kenanga sedang menguncup//Dari pagi sampai kepetang//Datangnya RAL tak membuat Riau cukup//Kalau pergipun tak menjadi kurang.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

315

Pengalihan Isu

R

asanya dah berbuih mulut saya menyuarakan tentang ketidak berpihakan perusahaan yang berdomisili di Riau pada masyarakat tempatan. Walaupun demikian ikhtiar ini akan terus saya lakukan, tentang didengar atau tidak oleh pihak yang berkompeten biarlah waktu dan masyarakat yang menentukan. Bila dulu hanya masyarakat saja yang merasakan, sekarang ini sudah mulai dirasakan pemerintah dan pejabat di daerah. Sepertinya arogansi perusahaan akhir-akhir ini semakin meningkat, Bila sedikit saja ada celah masyarakat melanggar hukum maka pihak perusahaan akan ngotot minta hukum ditegakkan, tetapi sebaliknya bila kesalahan dipihak mereka, maka seribu upayapun dilakukan, demi selamatnya mereka dari jeratan hukum dan biasanya mereka berhasil.

Berikut kita ikuti kisah arogan yang dilakukan oleh PT. Duta Palma di Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gangsal Kabupaten Indragiri Hulu. Kedatangan Bupati Inhu Yopi Arianto ke lokasi untuk menyelesaikan masalah sengketa antara masyarakat dengan PT. Duta Palma malah berbuntut petaka bagi sang Bupati yang dilaporkan ke Polda Riau. Sepertinya PT. Duta Palma sengaja mengatur strategi untuk mengalihkan isu dari kesalahan yang semula di pihak perusahaan berpindah ke masyarakat yang dalam hal ini dialamu oleh Bupati. Strategi dimaksud dengan mengajak masyarakat setempat berperang dengan pihak perusahaan yang membawa tenaga pekerja pendatang. Nampaknya senjata ampuh pihak perusahaan inipun berhasil memancing emosi sang bupati.

316

Tabrani Rab

Selanjutnya emosi sang Bupati inilah yang dikibarkan oleh perusahaan sebagai tindakan melanggar hukum dengan harapan tentunya tuntutan masyarakat ini akan tenggelam ditelan bumi.

Layaknya maling teriak maling maka salah seorang staf PT. Duta Palma menyatakan bahwa masyarakatlah yang melakukan pengalihan isu. Dari kenyataan diatas dan banyaknya dukungan dari berbagai pihak maka terlihat nyali PT. Duta Palma sudah mulai menciut.

Mau tahu asal muasal konflik antara masyarakat dan PT. Duta Palma itu. Awalnya PT. Duta Palma di era Bupati Thamsir Rachman mendapat izin untuk membuka lahan seluas 14.000 hektar.

Selanjutnya pada era Bupati Mujtahid Thalib izin dimasud direvisi sehingga luas areal lahan menjadi 10.000 hektar. Sisanya yang 4.000 hektra. 3000 hektar diantaranya dikembalikan ke masyarat dan 1.000 hektar lagi untuk cadangan. Namun sebagaimana konflik antara masyarakat dan perusahaan pada umumnya konon menurut masyarakat pihak perusahaan telah menyerobot lahan diluar 10.000 hektar tadi dengan menanami kelapa sawit dan kerap pula mengintimidasi masyarakat yang memprotes ulah perusahaan ini dengan menggunakan aparat.

Sangat menarik untuk disimak sepak terjang PT. Duta Palma dan group di Inhu (PT. BBU, PT. PAL, PT. Palma, PT. KAT, dan PT. Seberida Subur) dan kontribusibusinya terhadap daerah dimana perusahaan ini berdomisili. Walaupun sang bupati sedang emosi, namun apa yang dilakukannya demi membela masyarakat ada benarnya, sebagaimana diberitakan media masa. “Mereka cari makan di daerah kami, tetapi warga dilawannya.Perusahaan ini sering bermasalah. Tenaga kerja saja didatangkan dari luar Riau dan legalitasnya perlu dipertanyakan�, ujar bupati Yopi Arianto.

Selanjutnya bupati menjelaskan pula bahwa ada sekitar 400 mobil perusahaan yang beroparasi diareal perkebunan sawit PT. Duta Palma yang tidak membayar pajak ke pemerintah daerah.

Sejauh ini kita belum mendengat dukungan berarti dari DPRD Inhu sebagai wakil rakyat Inhu dalam menanggapi hal ini kecuali Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

317

setakat membentuk pansus, namun sebaliknya tanggapan justru datang dari Komisi A DPRD Riau. “Saya mendesak gubernur merealisasikan program monitoring perizinan HTI. Dilakukan pengukuran balik terhadap perusahaan-perusahaan HTI. Bagi membandel tidak memiliki izin tidak pantas ada di Riau”, tegas Bagus Santoso Ketua Komisi A DPRD Riau. Menurut Bagus lagi, “Apa yang dilakukan Bupati Yopi tentu ada sebab akibatnya dan kronologis yang menyebabkan terjadinya pemukulan. Jangan melihat sepihak saja. Arogansi perusahaan harus diperhatikan.

Mereka tidak pantas ada di Riau”. Nada yang lebih keras datang dari anggota Komisi A yang lain, Zukri Misran, “Kami akan panggil perusahaan yang arogan seperti itu. Apalagi tidak menghargai pemerintah daerah. Kami akan tanyakan perizinan dan lahan yang mereka miliki. Jika tidak menghormati pemerintah daerah sebaiknya diusir saja”.

Saya sangat yakin masyarakat banyak sangat mengharapkan seluruh aparat dan satker terkait dapat menindaklanjuti uneguneg yang telah ditumpah habis oleh Bupati Yopi Arianto itu.

Harapan tertinggi tentu pada Gubernur Riau yang punya power untuk menggesa instansi terkait menjabarkannya kepada kenyataan. Masalah yang paling pelik tentunya memastikan luas lahan PT. Duta Palma sehingga sesuai izin Bupati Inhu seluas 10.000 hektar yang selama ini percaya saja pada apa yang dikatakan pihak perusahaan sehingga ada yang sampai ke depan pintui dapur masyarakat. Dipihak lain keberadaan tenaga kerja dari luar Riau apakah telah sesuai prosedur sebagaimana diatur Perda.

Dalam masalah tenaga kerja kita sangat mengharapkan gigi dari Disnaker baik tingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi.

Janganlah sampai terjadi seperti yang sudah-sudah dimana banyak perusahaan yang mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri, tetapi pada kenyataannya tenaga tidak terampil. Sehingga ada laporan dari LSM yang menemukan jabatan manager teknis ditempat oleh mantan penjual mi kaki lima di negaranya.

318

Tabrani Rab

Disatu pihak daripada pihak Dispenda melakukan razia mobil yang berplat non BM selama berbulan berbulan-bulan yang hanya berhasil menjaring ratusan kenderaan lebih baik menanggapi pernyataan bupati Inhu untuk merazia empatratusan kenderaan milik PT. Duta Palma yang non BM. Belum lagi terhadap ratusan perusahaan lain yang cedndedrung melalukan hal yang sama yang diakibatkan lemahnya pengawasan, sehingga jalan kita hancur sementara pajak dinikmati daerah lain.

Harapan pada Bupati Inhu teruslah membela rakyat yang benar, karena anda adalah bupati rayat yang dipilih oleh rakyat, digaji dari uang dan bukan bupati perusahaan yang dipilih oleh perusahaan, digaji perusahaan. Lebih jauh diharapkan agar Bupati Inhu ini tidak larut dalam strategi pengalihan isu dari perusahaan yang biasanya berujung cincai. Banyak pejabat kita yang terpenjara karena membela rakyat, tetapi sangat banyak rakyat terpenjara haknya demi memperjuangkan kebenaran tak dibela pejabatnya.

Di antara kedua posisi inilah sekarang Bupati Inhu berada. Kita tunggu pilihannya.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

319

Tinggal Tulang

S

eperti ada sinyal khusus di hati saya, ketika membaca Riau Pos, Selasa 22 November 2011 dengan judul berita “DPRD Panggil Pengusaha di Riau�. Maka berita itupun saya baca berkalikali dan selanjutnya timbullah pertanyaan kenapa sampai perlu DPRD memanggil pengusaha di Riau. Apakah eksekutif Riau tidak sanggup lagi menggesa perusahaan besar yang berdomisili di Riau untuk turut serta menyukseskan PON 2012. Atau boleh jadi perusahaan-perusahaan dimaksud sudah tinggal tulang karena terlalu sering membantu diakibatkan banyaknya Riau menjadi tuan berbagai acara seminar, workshop dan kegiatan olahraga, mulai dari tingkat daerah, nasional, regional bahkan international. Atau mungkin juga Pemprov Riaupun dah tinggal tulang dan karena itu masih sangat mengharapkan bantuan dari perusahaan Disatu sisi kita patut bangga atas ditunjuknya Riau sebagai tuan rumah berbagai event seperti di atas, namun disatu pihak ukurkan jugalah baju di badan. Kalau sampai pula telungkup periuk didapur dan tak belumut lagi anak tangga perusahaan asik nak minta bantuan ya eporialah yang didapat. Kira-kira apa tujuan pemanggilan oleh DPRD Riau dimaksud. “Semuanya akan kita panggil dalam pertemuan khgusus dengan DPRD Riau. Kita akan menggelar rapat bersama. Tempat di ruang medium DPRD Riau. Kita ingin tahu alasan mereka tidak membantu dan tentunya kita minta mereka membantu,� kata Johar Firdaus, ketua DPRD Riau. Sepertinya pemanggilan perusahaan oleh DPRD Riau ini

320

Tabrani Rab

merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Banggar DPRD Riau dengan PB PON pada 17 November 2011 yang lalu.

Pada pertemuan ini Ketua PB PON Syamsurizal selain menjelaskan persiapan PON, kesiapan venue dan anggaran yang sudah digunakan, yakni sebesar Rp 1,5 triliun dari APBD Riau dan Rp 141 triliun dari pemerintah pusat. Walaupun terkesan lagu lama Syamsurizal juga menjelaskan tentang tidak maunya perusahaan besar di Riau membantu menyukseskan PON kecuali PT. Chevron Pasific Indonesia, Pertamina dan PT. Perkebunan Nasionjal V. Setelah mendengar paparan dari Ketua PB PON, Jefri Noer dalam kapasitasnya sebagai angota Banggar terlihat kesal, entah betul-betul kesal entah kesal politik. “Mestinya Pemprov dan PB PON menjelaskan dari awal. Kita-kita yang di partai umumnya punya link ke pusat khususnya melalui partai. Tapi selama ini pemprov jalan sendiri dan tak pernah mengajak DPRD Riau. Lobi pemprov tak mampu karena tak berdaya mengajak perusahaan berpartisipasi mendukung PON. Padahal perusahaan swasta di Riau sudah mengeruk keuntungan besar dari sumber daya alam daerah ini, papar Jefri Noer panjang lebar.

Selain itu Jefri Noer juga kesal atas bantuan setengah hati dari PTPN V yang membantu venue tenis untuk PON hanya dengan status pinjam pakai selama PON dan setelah itu seratus persen milik PTPN V. Sebagai politikus semestinya Jefri Noer bahwa saat ini politik telah merambah kemana-mana termasuk ke PTPN V yang menerapkannya dalam bentuk sedekah politik.

Pada pertemuan dengan 13 anggota Komisi XI DPR RI di Pekanbaru pada 31 Oktober 2011 yang lalu, Gubernur Riau Rusli Zainal memaparkan bahwa Riau masih membutuhkan anggaran sebesar Rp 750 milyar lagi untuk menyelenggarakan PON XVII tahun 2010 mendatang. Kebutuhan sebesar Rp 750 milyar tersebut masih diluar anggaran sebesar Rp 306 milyar pada APBN tahun 2010 mendatang. Sebagai tamu sekali lagi sebagai politikus, Melchias Markus Mekeng, Ketua Banggar DPR RI yang juga anggota Komisi XI secara diplomasi mengtakan bahwa kebutuhan Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

321

anggaran tersebut masih bisa dipenuhi meski APBN 2010 sudah ketuk palu. “ Kan ada dana penanggulangan kalau dalam keadaan darurat, kan anggaran ini ada di APBN 2010. Ya mesti diminta sama pengguna anggaran. Pengguna anggaran ya itu, Menpora, Kimpraswil, meraka harus mengajukan,� kata Melchias. Artinya untuk mendapat dana tersebut Pemprov Riau dan PB PON harus melakukan pendekatan yang tentu sambil memelas, seperti orang minta sedekahlah.

322

Tabrani Rab

Kelas Legislatif

S

eperti ada sinyal khusus di hati saya ketika membaca Riau Pos, Selasa 22 November 2011 dengan judul berita “ DPRD Panggil Pengusaha di Riau “. Maka berita itupun saya baca berkali-kali dan selanjutnya timbullah pertanyaan kenapa sampai perlu DPRD memanggil pengusaha di Riau. Apakah eksekutif Riau tidak sanggup lagi menggesa perusahaan besar yang berdomisili di Riau untuk turut serta menyukseskan PON 2012, atau memang pihak perusahaan merasa tidak punya tanggungjawab moral lagi terhadap daerah dimana dia bertapak. Atau boleh jadi perusahaanperusahaan dimaksud sudah tinggal tulang karena terlalu sering membantu diakibatkan banyaknya Riau menjadi tuan berbagai acara seminar, workshop dan kegiatan olahraga, mulai dari tingkat daerah, nasional, regional bahkan international. Atau mungkin juga Pemprov Riaupun dah tinggal tulang dan karena itu masih sangat mengharapkan bantuan dari perusahaan. Kalaulah memang demikian adanya entah apalahlah jadinya masyarakat Riau setelah PON yang memang sejak dulu dah tinggal tulang.

Disatu sisi kita patut bangga atas ditunjuknya Riau sebagai tuan rumah berbagai event seperti di atas, namun disatu pihak ukurkan jugalah baju di badan. Kalau sampai pula telungkup periuk didapur dan tak belumut lagi anak tangga perusahaan asik nak minta bantuan ya eporialah yang didapat. Kira-kira apa tujuan pemanggilan oleh DPRD Riau dimaksud. “Semuanya akan kita panggil dalam pertemuan khusus dengan DPRD Riau. Kita akan menggelar rapat bersama. Tempat di ruang medium DPRD Riau.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

323

Kita ingin tahu alasan mereka tidak membantu dan tentunya kita minta mereka membantu,� kata Johar Firdaus, ketua DPRD Riau. Sepertinya pemanggilan perusahaan oleh DPRD Riau ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Banggar DPRD Riau dengan PB PON pada 17 November 2011 yang lalu.

Pada pertemuan ini Ketua PB PON Syamsurizal selain menjelaskan persiapan PON, kesiapan venue dan anggaran yang sudah digunakan, yakni sebesar Rp 1,5 triliun dari APBD Riau dan Rp 141 triliun dari pemerintah pusat. Walaupun terkesan lagu lama Syamsurizal juga menjelaskan tentang tidak maunya perusahaan besar di Riau membantu menyukseskan PON kecuali PT. Chevron Pasific Indonesia, Pertamina dan PT. Perkebunan Nasionjal V. Setelah mendengar paparan dari Ketua PB PON, Jefri Noer dalam kapasitasnya sebagai angota Banggar terlihat kesal. Cuma dalam hati saya bertanya ini politikus kesal atau kesal politik. Apa katanya,“Mestinya Pemprov dan PB PON menjelaskan dari awal.

Kita-kita yang di partai umumnya punya link ke pusat khususnya melalui partai. Tapi selama ini pemprov jalan sendiri dan tak pernah mengajak DPRD Riau. Lobi pemprov tak mampu karena tak berdaya mengajak perusahaan berpartisipasi mendukung PON. Padahal perusahaan swasta di Riau sudah mengeruk keuntungan besar dari sumber daya alam daerah ini,�

Selain itu Jefri Noer juga kesal atas bantuan setengah hati dari PTPN V yang membantu venue tenis untuk PON hanya dengan status pinjam pakai selama PON dan setelah itu seratus persen milik PTPN V. Sebagai politikus semestinya Jefri Noer tahu bahwa pada saat ini politik telah merambah kemana-mana termasuk ke PTPN V yang menerapkannya dalam bentuk sedekah politik untuk pemakaian venue tenis selama PON. Pada pertemuan dengan 13 anggota Komisi XI DPR RI di Pekanbaru pada 31 Oktober 2011 yang lalu, Gubernur Riau Rusli Zainal memaparkan bahwa Riau masih membutuhkan anggaran sebesar Rp 750 milyar lagi untuk menyelenggarakan PON XVII tahun 2010 mendatang. Kebutuhan sebesar Rp 750 milyar tersebut

324

Tabrani Rab

masih diluar anggaran sebesar Rp 306 milyar pada APBN tahun 2012 mendatang. Sebagai tamu sekali lagi sebagai politikus, Melchias Markus Mekeng, Ketua Banggar DPR RI yang juga anggota Komisi XI secara diplomasi plus basa-basi mengatakan bahwa kebutuhan anggaran tersebut masih bisa dipenuhi meski APBN 2012 sudah ketuk palu. “Kan ada dana penanggulangan kalau dalam keadaan darurat, kan anggaran ini ada di APBN 2012. Ya mesti diminta sama pengguna anggaran. Pengguna anggaran ya itu, Menpora, Kimpraswil, meraka harus mengajukan, “kata Melchias. Dengan perkataan lain untuk mendapat dana tersebut Pemprov Riau dan PB PON harus melakukan pendekatan persuasif bak mencari harta karun didasar lautan luas dan kalau perlu sambil memelas, Tentu tak perlu seperti orang minta sedekah, sedekah Buk …. sedekah Pak, he..he..he…! Kesannya PON XVII Riau tahun 2010 nanti bagaikan lautan luas, berapapun dana yang didapat masih belum cukup.

Walaupun selama ini Pemprov Riau tidak pernah melibatkan DPRD Riau dalam hal anggaran PON termasuk pada saat pertemuan dengan DPR RI, toh dengan diundang perusahaan oleh DPRD Riau membuktikan bahwa Pemprov Riau masih membutuhkan bantuan dari DPRD Riau. Seperti apa yang telah dinyatakan oleh Ketua Komisi D DPRD Riau Syarif Hidayat, “Kita sangat sesalkan sikap pemerintah provinsi. Saat hearing mereka malah mengaku akan dapat bantuan dari pusat. Namun saat dipertanyakan sudah berapa yang akan direalisasikan, kita hanya diberi janji saja”. Dana PON yang telah dikeluarkan seperti yang dipaparkan Ketua PB PON Syamsurizal bertolak belakang dengan pernyataan Syarif Hidayat. Menurut Syarif untuk gelaran PON XVIII, sudah dikeluarkan anggaran setidak-tidaknya hampir empat triliun rupiah. Dari anggaran tersebut hanya 25 persen anggaran dari pusat. Selebihnya disedot dari APBD Riau.

Keengganan pihak Pemprov Riau melibatkan DPRD Riau dalam membahas anggaran PON XVIII tahun 2012 terbaca dari apa yang dinyatakan Syarif kepada media masa. “Pada APBD 2010 Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

325

Dispora menganggarkan dibawah dari kebutuhan. Alasannya aka nada kucuran dana dari pusat. Namun tidak dijelaskan seperti apa mekanisme tersebut. Sebab dewan tidak pernah dilibatkan. Justru saat kita mengajak mereka menemui DPR RI, mereka malah menolak. Inikan menjadi pertanyaan. Mengapa tidak terbuka soal anggaran.�

Kalau mereka tak hendak biar sajalah, sebab posisinya memang beda, mereka eksekutif sementara DPRD legislatif. Kalau dipaksakan juga namanya hidung tak mancung pipi tersorongsorong. Atau mungkin mereka memegang prinsip teman ketawa senang didapat teman menangis susah dicari. Biasanya teman menangis pemerintah yang paling setia adalah rakyat. Karena DPRD wakil rakyat maka otomatis DPRD adalah teman pemerintah kala menangis. Kadang-kadang dunia ini terasa kurang adil, misalnya pada pelayanan umum kan ada kelas eksekutif dan belum ada kelas legislatif. Harapan saya dalam kapasitas wakil rakyat, sekali-kali dalam perjalanan dinas ada baiknya anggota legislatif tidak menggunakan fasilitas kelas eksekutif yang mewah tapi gunakanlah fasilitas kelas rakyat, supaya tidak terkesan kelas bawah kita sebut saja fasilitas kelas legislatif.

326

Tabrani Rab

Sekali Merengkuh Dayung Tiga Pulau Terlampau

S

ebuah media massa terbitan Pekanbaru tanggal 25 November 2011 menurunkan berita “RAL Diberi Tenggat Waktu 14 Hari.

Pengadilan Kabulkan Gugatan Mantan Karyawan. Wan Syamsir Sebut Ada Investor dari Kuala Lumpur.” Singkat cerita Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Pekanbaru pada hari Kamis 24 November 2011 telah memutuskan agar RAL wajib membayar pesangon kepada mantan karyawan yang di PHK sejak November 2010 lalu. Walaupun RAL masih punyak hak banding atas putusan PHI tersebut, tetapi setidak-tidaknya angin segar telah memihak kepada mantan karyawan, sebaliknya PT. RAL sudah mulai ketarketir. Hal ini dapat dibaca dari jawaban Komisaris Utama PT. RAL Wan Syamsir Yus kepada wartawan, “Tanya pak Teguh atau yang lainlah. Itu terus yang awak tanye. Kemaren pagi ada investor besar dari KL bertemu dengan direksi, nah itu berita”.

Dari wawancara Direktur PT. RAL Revan Menzano dengan wartawan dapat dibaca setidaknya pada saat ini PT. RAL sedang menghadapi 3 persoalan krusial. Ketiga persoalan krusial tersebut yakni,; membayar cicilan hutang jangka pendek dengan Bank Muamalat sebesar Rp 30 milyar, persoalan perizinan dan terakhir persoalan pemenuhan hak normatif pesangon mantan karyawan.

Sangat menarik untuk disimak oleh masyarakat Riau apa betul persoalan dapur PT. RAL sebagaimana diungkapkan oleh Revan Menzano kepada wartawan baru-baru ini. “Memang secara normatif, Bank Muamalat berhak menerima cicilan hutang jangka pendek dari RAL sebesar Rp 30 miliar. Cuma saat dana yang kami

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

327

punya hanya Rp 30 miliar. Sementara ada 2 persoalan krusial lain yang kami hadapi saat ini. Yaitu persoalan operasional terkait perizinan, dan persoalan pemenuhan hak normative karyawan terkait pesangon. Selanjutnya Revan juga menjelaskan bahwa Direksi RAL merencanakan dana Rp 30 miliar bisa menyelesaikan sekaligus tiga persolan ini. Mungkin karena PT. RAL adalah milik Pemerintah Provinsi Riau sebagai tapak bumi melayu ingin pula menerapkan pepatah melayu, “Sekali Merengkuh Dayung Dua Tiga Pulau Terlampau“. Pokoknya dengan dana seadanya dapat menyelesaikan persoalan sebanyak-banyaknya.

Rupanya dana Rp 30 miliar yang ada di PT. RAL pada saat inipun berasal dari dana yang dianggarkan dari APBD Tambahan Riau Tahun 2011. Dalam hati saya bisnis PT. RAL ini betul-betullah dagang buluh kasap, modal habis untung lesap. Sebab dari sekian tahun operasionalnya untuk membayar hutang di bankpun tak mampu. Kata orang-orang tua yang diharapkan dari berniaga itu untung, tetapi yang didapatkan PT RAL dari berniaga adalah rugi. Dalam berniaga ini, ada pepatah minang menyatakan lebih baik tateleng dari tatilungkuik, maksudnya lebih baik rugi sedikit dari pada rugi banyak. Berkaca pada pepatah minang diatas dan kenyataan yang dialami PT. RAL yang terus saja merugi setiap tahun maka ada baiknya kelanjutan PT. RAL patut dipertimbangkan oleh pihak yang berkompeten. Kalau tidak alamat bakkan mencurahkan garam ke laut, baik ditambah maupun tak ditambah garam air laut yang memang sudah asin takkan bertambah asin. Ujung dari ujung semua dana yang dikeluarkan oleh Pemprov Riau adalah APBD yang berujung pula pada berkurangnya bagian rakyat. Melihat beruntunnya masalah yang dihadapi oleh PT. RAL ditambah dengan rugi yang berkepanjangan, maka memang banyak pihak meminta PT. RAL ditutup saja. Salah satunya berasal dari Hazmi Setiadi anggota Komisi B DPRD Riau yang menyatakan “Jika RAL terus dengan kondisi sulit dan akhirnya dinyatakan pailit, sebaiknya ditutup saja. Toh tidak ada untungnya juga�.

Cuma perlulah dipertanyakan apa memang betul PT. RAL terus

328

Tabrani Rab

merugi sehingga dari awal sampai saat ini terus saja bergantung pada Pemprov Riau. Kalau memang terus merugi logikanya tentu sebagaimana yang diharapkan banya pihak ya tutup saja. Mengulangi kampanye Gubernur DKI Fauzi Bowo waktu akan menjadi gubernur priode pertama dulu, semua masalah dapat diatasi bila diserahkan pada ahlinya. Maka ingin pula kita bertanya apakah PT. RAL ini sudah dipegang oleh SDM yang ahli di bidangnya? Yang menjadi pertanyaan besar kita sekarang walaupun terus merugi, terus membenani APBD kok terus dipertahankan. Kata pepatah Latin “nihil et nihilo“, kata orang kampung saya “Kalau tak ada berada takkan tempua bersarang rendah”.

Dalam hal berbisnis, kata orang Melayu berniaga memang untung rugi merupakan alternatif yang selalu dihadapi.

Harapannya kalau boleh untung teruslah dan puah sisihlah dari berniaga yang rugi terus. Seorang teman saya kira-kira 20 tahun yang lalu panjang lebar bercerita kepada saya. “Di dunia kahe ni Tab hampir dapat dipastikan bahwa semua orang mengharapkan keberhasilan dan keuntungan dari setiap aktifitasnya. Karena nak mencari untung tu macam-macamlah usaha, sepak kiri sepak kanan, ya tergantung profesi dan keahlianlah. Sehingga sekarang banyak kita dengar proposal fiktif, memperbesar penghasilan bila mengajukan kredit bank dan memperkecil penghasilan untuk menghindari pajak. Pokoknya yang penting untung, kalau tak untung kata orang Cina lu gila, maksudnya rugilah”.

Bila PT. RAL bermaksud nak menyelesaikan 3 masalah krusial perusahaan dengan dana Rp 30 miliar dari APBD Tambahan Tahun 2011, maka PB PON sedang kasak kusuk mencari dana untuk pelaksanaan PON yang tinggal menghitung hari. Memang dengan Riau menjadi tuan rumah PON diperlukan dana yang tidak sedikit yang sudah tentu sangat membenani APBD Riau. Usaha yang dilakukan DPRD Riau mengundang perusahaan di Riau sampai saat ini belum membuahkan hasil. Dari 10 perusahaan besar yang diundang oleh DPRD Riau yang hadir Cuma 4, yakni Pertamina Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

329

IKPP, PT CPI dan PTPN V, sementara yang tidak hadir adalah PT. Wilmar, PT.RAPP, PT. Duta Palma, Tabung Haji Malaysia, PT. Torganda dan PT. Surya Dumai. Sementara itu perusahaan yang hadirpun cuma mengirimkan utusan setakat menunjuk muka yamg sama sekali tidak dapat menentukan keputusan. Menurut Kadispora Riau Lukman Abas “Riau masih butuh Rp 500 miliar lagi. Tidak mungkin kita pergunakan APBD terus. Makanya kita butuh sumbangsih perusahaan”. Sementara anggota DPRD Riau Jefri Noer sangat kecewa dengan tidak hadirnya pihak perusahaan kelihatannya semakin vokal yang mungkin karena dalam waktu dekat akan meninggalkan DPRD Riau karena akan menjadi Bupati Kampar. Apapun latar belakangnya pernyataan Jefri ini lebih berani dari yang lain. “Jangan hanya mengharapkan APBD saja.

APBD bukan untuk PON, tapi kesejahteraan masyarakat. Kalau dikatakan PON akan meningkat taraf ekonomi, mana buktinya?

Maunya menggerogoti APBD saja. Ini sangat dahsyat,” kata Jefri.

Disamping kecewa karena perusahaan tidak memenuhi undangan, maka DPRD Riaupun bermaksud mengundang lagi.

Saya sependapat dengan Ketua DPRD Riau dimana secara moral perusahaan yang berdomisili di Riau harus ikut bertanggungjawab dan berpartisipasi pada penyelenggaraan PON Tahun 2012. Saya juga sependapat dengan pernyataan beliau, “Jangan uang APBD habis tersedot untuk PON saja. Sementara kebutuhan masyarakat tidak terakomodir. Uang rakyat harus dipakai untuk kepentingan rakyat. Makanya kami harap perusahaan dapat membantu sesuai dengan kepatutan perusahaan. Tetapi mengenai sanksi yang akan diberikan DPRD Riau kepada perusahaan yang tidak memenuhi undangan ini yang tidak saya mengerti. Entah dari celah manalah sanksi itu atau boleh jadi hanya sekedar pernyataan politik.

330

Tabrani Rab

Balaikota Boxing Camp

A

du jotos antara dua pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, mengingatkan saya akan kejadian yang sering terjadi di parlemen Taiwan ataupun Korea. Bedanya, adu jotos pejabat di Taiwan disiarkan oleh televisi seluruh dunia sementara adu jotos di Kantor Walikota Pekanbaru tidak. Adu jotos ini juga membuat saya teringat pada perebutan gelar juara tinju dunia antara sesama petinju Indonesia Chris Jhon melawan Daud Jordan. Dalam hati saya, mungkin kedua pejabat Pekanbaru mantan petinju atau setidak-tidaknya pernah bercita-cita jadi petinju. Karena cita-cita tersebut tak kesampaian di kala muda, maka diusia setengah tualah diwujudkan. Karena waktunya yang serba mendadak dan tak terduga maka jadilah Kantor Walikota sebagai Balaikota Boxing Camp.

Kembali ke cerita Chris Jhon dan Daud Jordan yang kini samasama berstatus juara dunia, karena pada waktu dan tempat yang sama serta dilatih oleh pelatih yang sama dimana baru-baru ini Chris Jhon berhasil mempertahankan gelar yang kelimabelas kalinya setelah menang angka mutlak dari petinju Ukraina, sementara Daud Jordan berhasil merebut gelar setelah memang TKO atas petinju Amerika Serikat. Lalu bagaimana kabar hasil tinju dari kedua petinju dari balaikota boxing camp ini?. Inilah yang tidak tentu ujung pangkalnya, entah siapa yang menang, entah siapa yang kalah, yang jelas secara moral sama-sama kalah KO. Beberapa tahun yang lalu kita juga pernah mendengar ada perkelahian kecil antara sesame anggota dewan seperti adanya Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

331

gelas terbang di DPRD Rohil dan melayangnya asbak rokok di DPRD Riau tapi belum sampai ke adu fisik. Pemandangan yang tak kalah hebatnya pernah pula terjadi di DPR RI dan di sidang paripurna DPRD Pekanbaru sehingga dalam waktu singkat Balai Payung Sekakipun berubah menjadi Balai Payung Sekaki Boxing Camp.

Sebagaimana diberitakan media masa di Pekanbaru, bahwa petaka ini berawal dari baliho e-KTP yang terpasang setiap Kantor Camat dan berbagai tempat di Kota Pekanbaru. Tentu kita bertanya apakah pemasang baliho tersebut salah. Konon yang salah bukan pemasangan baliho itu, tetapi tentang terpampangnya gambar Kepala Disdukcapil di baliho dimaksud. Pertanyaan selanjutnya apakah di baliho tidak boleh dipampangkan gambar Kadisdukcapil, sebagaimana banyak terdapat di baliho milik Pemprov maupun Pemkab/Pemko yang dapat dilihat hampir disetiap persimpangan jalan. Konon cerita letak salahnya karena e-KTP adalah program nasional, dan kononnya lagi kalau dipampangpun gambar haruslah gambar pejabat mulai dari pusat, provinsi sampai ke kabupaten/ kota yang relevan, minimal sekretaris daerahlah dan bukan gambar Kadisdukcapil. Awalnya pejabat Walikota Pekanbaru Syamsurizal memerintahkan Kakan Satpol PP Pekanbaru Edwar Husnan agar menurunkan seluruh baliho tersebut dan selanjutnya Edwarpun memerintahkan anggotanya. Tapi kepala Disdukcapil M. Noer tidak mau terima sehingga anggota Satpol yang ditugaskan dimarahi dan anggota inipun melaporkan kejadian lapangan pada atasannya. Tentu Kakan Satpol PP tidak terima anak buahnya yang sedang menjalankan tugas dimarahi oleh orang lain.

Sepertinya Kadisdukcapil ini kecewa dengan Pejabat Walikota Pekanbaru dan kekesalannya itu dilampiaskannya ke Kakan Satpol PP. Dalam hal ini sebenarnya Satpol PP berada pada posisi simalakama, menjadi sasaran lampias atau menjadi tumbal. Yang jelas pada saat ini Satpol mendapat keduanya menjadi objek lampias Kadisdukcapil yang tidak berani langsung menyampaikan kekecewaannya ke Pejabat Walikota dan menjadi tumbal atas perintah Walikota yang tidak pula mau menegur

332

Tabrani Rab

langsung Kadisdukcapil. Seperti yang diungkapkan Sekretaris Kota Pekanbaru HM. Wardan kepada wartawan bahwa mereka akan didamaikan, tetapi sayang sebelumnya mereka telah diperantukkan oleh pejabat Walikota. Alangkah baiknya bila sebelumnya Pejabat Walikota Pekanbaru menyampaikan secara lisan ke Kadisdukcapil. Bila secara lisan tidak digubris, lakukanlah secara tulisan dan bila juga tidak digubris baru diturunpaksa melalui Satpol PP. Sebaliknya selaku bawahan Kadisdukcapil juga tak perlulah sampai mengibarkan bendera perang. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa orang kecil itu termasuk bawahan berada pada posisi mentimun yang harus mengalah dengan durian.

Sebab dengan ataupun tanpa baliho yang bergambar itu program e-KTP itu tetap juga jalan. Yang membuat program e-KTP diserbu masyarakat walaupun sampai jam 12.00 malam, bukanlah karena baliho tadi tetapi karena gratisnya. Selama ini urusan KTP itu mahal-mahal murah dan gampang-gampang susah. Kenapa begitu? Walaupun ada Perda yang mengatur biaya KTP, namun kenyataannya di lapangan tidaklah sebagaimana perda. Tambahan lagi birokrasi KTP itu mulai dari RT, RW, Lurah dan Camat. Karena kita sudah terbiasa dengan biaya uang rokok, bayangkan berapa biaya sebuah KTP dari RT sampai ke Camat. Tambah lagi budaya pejabat kita yang bukan luar biasa, tetapi biasa di luar, maka berapa kira waktu yang terserap untuk mengurus sebuah KTP, dan berapa kali perlu bolak balik ke rumah Ketua RT, rumah Ketua RW, kantor Lurah dan kantor Camat. Tambahan lagi persyaratan pengurusan KTP di kelurahan berkait bersangkut dengan yang lain yang bukan saja harus ada KK tetapi juga harus melampirkan bukti lunas PBB ditambah lagi dengan muka PNS yang nota bene abdi masyarakat yang sering kurang menghormati masyarakat yang sebenarnya adalah tuannya. Jadi birokrasi dan tetek bengek begini sebenarnya yang sangat perlu dibenahi, bukan dengan adu jotos dan baliho itu sehingga kesadaran masyarakat untuk berKTP semakin tinggi dan bukan musiman.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

333

Beberapa tahun yang lalu salah seorang keluarga saya pernah berkeluh-kesah kepada saya dalam pengurusan KTP ini. “Macam nak gile saya Ngah. Dalam tahun ini saja saya dah tiga kali berganti KK. Ketika saya memperpanjang KTP saya, saya harus juga menggantikan KK karena KK lama saya tidak sesuai dengan model KK yang berlaku saat itu. Tujuh bulan sudah itu KTP isteri saya pula yang habis masanya, maka sayapun pergilah ke kantor lurah, rupanya model KK berganti lagi ke KK berwarna kuning seperti lama. Tiga bulan sudah itu saya mengurus pula KTP untuk anak gadis saya, sekali lagi harus berganti KK yang katanya KK nasional. Pokoknya lencinlah Ngah dibuatnya. Sambil berseloroh saya katakan pada saudara saya ini. “ Itu namanya prinsip kalau bisa dipersusah kenapa dipermudah, bukan kalau bisa dipermudah kenapa dipersusah”.

Karena urusan KTP dan berbagai surat lain ke kelurahan harus dengan pengantar Ketua RT, walaupun Ketua RT dipilih masyarakat maka perlu juga pembinaan dan pembekalan dari kelurahan atau kecamatan. Sebab ada Ketua RT dilingkungan perumahan sekitar AKAP, walaupun baru tiga bulan menjabat tetapi sudah dua kali berkelahi dengan warganya. Disamping itu ucapan dan tindakan semua aparat mulai dari ketua RT sampai ke presiden dan pemuka masyarakat hendaknya menjadi penawar pendingin dan uswatun hasanah bagi masyarakat. Bak kata orang tua-tua hati boleh panas tetapi kepala harus dingin. Jangan pula mentang-mentang Ketua RT sampai nak menutup kedai runcit dan rental komputer kecilkecilan yang dikelola warganya, apalagi sampai menyuruh pindah warga dari rumah milik pribadinya. Diharapkan sedikit banyak mengerti jugalah dengan peraturan yang berlaku.

Dua pribahasa Melayu sangat layak untuk dipedomani, apalagi oleh pejabat. Yang pertama “Makin tinggi pohon makin kencang angin menerpa“ dan yang kedua “Amalkanlah ilmu padi makin tunduk makin berisi”. Insya Allah bila kedua pribahasa Melayu tadi dicamkan tidak akan ada lagi adu jotos di Balaikota Boxing Camp atau di Balai Payung Sekaki Boxing Camp.

334

Tabrani Rab

Bukan Pinjam Pakai

B

eberapa bulan yang lalu diberitakan di surat kabar tentang tertangkapnya seorang pemuda asal provinsi tetangga yang menghuni rumah seorang penduduk tanpa seizin si empunya.

Hal itu baru ketahuan setelah pemilik rumah datang ke rumah dimaksud dan melihat di dalam rumahnya terdapat tas, sementara pintu dalam keadaan tidak terkunci. Untunglah sang pemilik rumah taat hukum dan tidak main hakim sendiri lalu melaporkan hal tersebut kepada ketua RT setempat. Singkat cerita sang pemuda tersebut diserahkan ke kepolisian.

Cerita lain yang hampir sama pernah pula terjadi di salah satu bekas gedung sekolah dasar di sekitar Panti Asuhan Sri Mujinab disewakan oleh seseorang yang dipercaya menjaga gedung tua tersebut kepada pihak lain. Kisah tentang penyewaan aset Pemko Pekanbaru ini tidak diketahui lagi lanjut ceritanya oleh masyarakat dan hanya sampai disitu sajalah.

Pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2011 yang lalu saya membaca di salah satu surat kabar terbitan Pekanbaru dengan judul berita, “Surya Maulana Gunakan Rumah Dinas Jatah Kadiskes Riau. Dimanfaatkan untuk Praktek Dokter�. Semula saya kira Surya Maulana kepala dinas kesehatan Riau atau setidak-tidaknya orang pentinglah di dinas dimaksud. Setelah saya baca seluruh tulisan barulah saya tahu tentang ihwal sebenarnya. Rupanya Surya Maulana adalah Kepala Biro Umum Setdaprov Riau. Hal ini sesuai dengan jawaban Karo Perlengkapan Setdaprov Riau, Kasmianto kepada wartawan, “Surya sama sekali tidak izin untuk

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

335

menempati rumah dinas itu. Baik izin dari gubernur maupun dari Biro Perlengkapan Setdaprov Riau selaku pengelola aset Pemprov Riau “. Selanjutnya Kasmianto juga menjelaskan,” Benar dipakai Kepala Biro Umum. Itu hanya dipinjam, kepala biro tidak ada dapat fasilitas rumah dinas. Rumah itu dipakai saja, daripada kosong, dan untuk pengamanan,” Lalu timbullah pertanyaan dihati saya. Kenapalah Kadiskes Riau tidak mau menempati rumah dinas tersebut dan kenapa pula Kepala Biro Umum yang jelas-jelas tidak berhak jatah rumah dinas mau dan bisa menempati rumah dinas dimaksud. Mengenai tidak maunya Kadiskes Riau menempati rumah dinas barangkali melihat kenyataan bahwa sekarang ini jabatan kepala dinas tidak ada yang lama dan pernah cuma 3 bulan, dari pada letih pindahpindah rumah lebih baik tinggal di rumah sendiri. Tentang kenapa Kepala Biro Umum menempati rumah dimaksud, sesuai dengan pernyataan Karo Perlengkapan, bahwa rumah dinas tersebut dipakai saja daripada kosong dan untuk pengamanan. Maka ada dua kemungkinan; pertama rumah tersebut ditempati tanpa izin seperti kasus pemuda yang menempati rumah penduduk diatas.

Kedua selain kepala biro umum Surya Maulana juga petugas keamanan yang menjaga rumah kosong dimaksud. Pertanyaan saya selanjutnya kenapa pula rumah yang katanya ditempati Kepala Biro Umum ini sampai dipakai untuk praktek dokter. Mungkin karena rumah tersebut diperuntukkan untuk Kadis Kesehatan maka takdirpun menentukan yang menempatinya orang kesehatan, he…he…he…. atau mungkin juga disewakan ke pihak ketiga seperti kasus gedung SD tua didekat panti asuhan Sri Mujinab. Yang jelas prosedur penempatan rumah itu remang-remang, bukan rumah dinas, bukan empat mata eh… salah bukan pinjam pakai. Karena memang menyalahi prosedur, mungkin kosakata yang tepat sedang dipikirkan oleh Kepala Biro Perlengkapan dan untuk sementara kita pakai saja istilah “bukan pinjam pakai “karena memang lucu seperti bukan empat mata juga.

336

Tabrani Rab

Kembali kebelakang tentang sejarah rumah dinas Pemprov Riau, beberapa tahun yang lalu ada rumah dinas selama puluhan tahun ditempati oleh para dokter yang bertugas di RSUP yang sekarang bernama RSUD Arifin Achmad dan pejabat lainnya di Kanwil Kesehatan/Dinas Kesehatan Riau. Melihat kenyataan bahwa seluruh rumah dinas di Jl. Diponegoro dan sekitar, Jl Sumatera dan sekitarnya, rumah dinas UNRI di Jl. Pattimura dan Jl Thamrin dan beberapa rumah di Jl. Gajahmada dan di berbagai tempat lainnya di Pekanbaru dapat dibeli oleh sipemakai, maka banyaklah rumah dinas disekitar RSUP ini yang telah diperbaiki dengan harapan dapat dibeli. Namun kenyataan untuk rumah dinas di komplek kesehatan ini tidak demikian, sehingga banyaklah mereka yang sudah mengabdi puluhan tahun ini dan telah pula pensiun merasa dizalimi dan kecewa karena hanya mendapat uang saguhati atas perbaikan dan harus meninggalkan rumah dinas dimaksud.

Menanggapi kejadian tersebut, anggota DPRD Riau Hazmi Setiadi hanya berani menyatakan bahwa penempatan rumah tersebut melanggar etika dan pejabatnya memanfaatkan aji mumpung. Yang kita harap dari anggota DPRD ini dan pejabat lainnya agar tidak tertular dengan kejadian tersebut sebab banyak anggota DPRD Riau priode-priode sebelumnya yang walaupun tidak lagi menjadi anggota dewan malah tidak mau mengembalikan mobil dinas yang dipakainya, sehingga ada yang sampai ditarik paksa oleh Satpol PP. Sepertinya masalah melanggar etika dan aji mumpung inilah yang sering terjadi baik di level nasional maupun level daerah. Sekarang ini memang banyak atasan yang melakukan tindakan yang melanggar etika dan aji mumpung sehingga banyaklah para bawahan yang mencontoh dan tertular.

Setidak dari 2 halaman Riau Pos, Jum’at 9 Desember 2011 yang saya baca terdapat 3 berita tentang melanggar etika dan aji mumpung ini. Berita pertama, Setelah hampir lima tahun ditetapkan sebagai tersangka Polda Riau dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan sapi K2I senilai Rp 13,8 miliar, akhirnya mantan Kepala Dinas Peternakan Riau, Marzuki Husein ditangkap Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

337

petugas Subdit II (TIPIKOR) Ditreskrimsus Polda Riau di Jakarta, Jum’at (12/12) lalu. Kini Marzuki mendekam di sel Mapolda Riau yang sebelumnya sempat ditetapkan sebagai buron sejak setahun terakhir. Berita kedua tentang diadilinya Endro Laksono, mantan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Pencegahan KPK di Pengadilan Tipikor karena telah mengkorupsi Rp 388 juta anggaran deputi pencegahan KPK sebagai lembaga superbodi dalam membrantas korupsi. Berita ketiga ditetapkannya tiga atasan Malinda Dee di Citibank sebagai tersangka. Ketiga tindak pidana tersebut dilakukan oleh level atas yang tahu hukum.

Walaupun tahu bahwa resiko sangat berat karena tidak punya etika dan memegang prinsip aji mumpung maka pekerjaan yang jelas salah sekalipun tetap juga dilakukan.

Dalam salah satu acara disalah satu stasiun TV swasta nasional, Bang Napi selalu berpesan bahwa kejahatan terjadi bila ada niat dan kesempatan, waspadalah…..waspadalah….. Barangkali tidak salah juga bila saya berpesan bahwa perbuatan yang melanggar etika dan aji mumpung adalah awal dari kejahatan. Berpadalah….. berpadalah……dalam berbuat.

338

Tabrani Rab

Tiada Maaf Bagimu dan Maafkan Daku

"

M

aaf, Listrik Kami Putus. PLN Pekanbaru Ancam 10 Ribu Pelanggan. Tunggakan Membengkak Rp 30 Miliar. Beri Tenggat Hingga 20 Desember.” Inilah bunyi head-line sebuat surat kabar yang terbit di Pekanbaru pada hari Jum’at 16 Desember 2011 lalu. Langkah yang dilakukan PLN Cabang Pekanbaru ini sebenarnya sebuah lagu lama yang didaur ulang yang dalam dunia tinju disebut gaya ortodok. Gaya ortodok ala PLN ini walau tampilannya baru tetapi tetap stok lama dan akan terus bertahan sampai batas yang tidak dapat ditentukan. “Pemutusan sudah dimulai kemarin, dan akan dilakukan secara bertahap hingga 20 Desember mendatang. Pelanggan yang diputuskan tersebut merupakan pelanggan yang sudah menunggak tagihan listrik satu bulan sampai tiga bulan,” ujar Humas PLN Cabang Pekanbaru Darmawi Darsono kepada wartawan.

Sanksi pemutusan sambungan listrik ini adalah hak PLN sebagai satu-satunya perusahaan produsen daya listrik di negara kita. Tetapi sebaliknya diharapkan pihak PLN dapat pula menyeimbangkan antara hak dengan kewajibannya. Bila pelanggan yang menunggak pembayaran mendapat sanksi pemutusan sambungan, apa pula bentuk tanggungjawab PLN bila listrik mati, apalagi sampai tiga kali sehari. Apakah berimbang bila ada tunggakan muncul tindakan “tiada maaf bagimu” dan bila listrik mati cukup dengan mengucapkan “maafkan daku”. Apalagi tindakan pemutusan sambungan yang ditegas ini merupakan bagian dari pencapaian target nol tunggakan. Seharusnya bila ada Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

339

target nol tunggakan mesti ada pula target “The best service”. Ini baru target sekaligus juga ini target baru. Kalau hanya menerapkan nol tunggakan tanpa diiringi the best service, dalam istilah Minang namanya “lamak diawak indak lama diurang”.

Apa dan bagaimana betul senarai tunggakan Rp 30 milyar yang diriuhrendahkan PLN Cabang Pekanbaru itu? Lima Ranting dan lima Rayon yang berada dibawah PLC Cabang Pekanbaru semua memiliki tunggakan tagihan. Untuk ranting urutan besar tunggakan adalah; Ranting Bangkinang (Rp 4,03 miliar), Ranting Pasir Pengaraian (Rp 2,03 miliar), Ranting Pangkalan Kerinci ( Rp 1,4 miliar), Ranting Siak (Rp 387,8 juta), dan Ranting Perawang (Rp 200,5 juta). Sementara urutan besar tunggakan tagihan pada lima rayon di Pekanbaru adalah ; Rayon Kota Timur (Rp 6,3 miliar), Rayon Panam (Rp 5,9 miliar), Rayon Kota Barat (Rp 4,3 miliar), Rayon Simpang Tiga (Rp 3,8 miliar), dan Rayon Rumbai (Rp 2,2 miliar).

Berdasarkan klasifikasi kelompok pelanggan, tunggakan terbesar pada Pelanggan Umum (Rp 14,7 miliar), Instansi Pemerintah (Rp 13,5 miliar), Instansi Vertikal yang meliputi; markas TNI dan Polri, kantor Kejaksaan dan Pengadilan (Rp 2,3 miliar), Fasilitas Umum yang meliputi kantor perusahaan, sekolah, panti jompo dan sebagainya (Rp 253 juta), BUMD/ BUMN (Rp 10 juta). Bagaimana pula bila tunggakan tersebut dihitung secara bobot maksudnya perhitungan berdasar besarnya tunggakan kelompok pelanggan berbanding jumlah pelanggan pada kelompok dimaksud.

Walaupun dalam berita diatas tidak menampilkan berapa jumlah pelanggan pada tiap kelompoknya, namun hampir dapat dipastikan bahwa kelompok umum memiliki jumlah pelanggan yang paling banyak. Disamping itu untuk kelompok instansi pemerintah dibawah PLN Cabang Pekanbaru jumlahnya juga relatif banyak, karena anggota kelompok ini meliputi seluruh instansi pemerintah dibawah payung Pemprov Riau, Pemko Pekanbaru, Pemkab Kampar, Pemkab Siak, Pemkab Rohul, dan Pemkab Pelalawan. Sementara untuk kelompok instansi vertikal,

340

Tabrani Rab

fasilitas umum, dan BUMN/BUMD memiliki anggota yang relatif sedikit dan relatif sama tetapi memiliki jumlah tunggakan yang berbeda jauh. Kelompok BUMD/BUMN memiliki besar tunggakan seperduapuluhlima dari tunggakan kelompok fasilitas umum dan kelompok fasilitas umum memiliki tunggakan sepersembilan dari kelompok instansi vertikal.

Pertanyaan selanjutnya, apakah betul PLN teguh dengan tekad untuk mencapai target nol tunggakan ini. Dengan perkataan lain apakah PLN berani dan sanggup memutuskan sambungan listrik yang katanya tanpa pandang bulu. Untuk kelompok pelanggan instansi pemerintah apalagi kelompok umum sejauh ini PLN sangat amat berani. Untuk kelompok fasilitas umum dan kelompok BUMD/BUMN saya sangat yakin PLN sanggup dan berani. Cuma untuk memutuskan aliran listrik di kantor dan rumah dinas instansi vertikal saya masih meragukannya. Jangan-jangan PLN sangat amat tidak berani. Kenapa begitu ? Yang begitulah !.

Seiring dengan makin luasnya jangkauan jaringan, sepertinya PLN juga sudah mulai meningkatkan pelayanannya, seperti semakin banyaknya loket pembayaran, adanya pelayanan melalui pesawat telepon 123 serta pelayanan melalui website www.pln. co.id. Namun sayangnya tersedianya pelayanan yang serba komputerisasi tidak diiringi dengan kinerja yang baik. Misalnya saja pelayanan untuk menanyakan besarnya tagihan listrik pada bulan berjalan. Sesuai dengan ketentuan PLN batas pembayaran tagihan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya dan informasi dapat ditanyakan ke telepon 123 atau www.pln.co.id setelah tanggal 10. Pada kenyataannya sampai habis batas pembayaran tanggal 20 informasi yang ditampilkan masih tetap tagihan bulan sebelumnya.

Yang anehnya bila kita membayar langsung ke loket pembayaran, angka tagihan tersebut keluar. Lalu apa bedanya jaringan internet yang dipakai loket pembayaran dengan www.pln.co.id. Dalam hati saya jangan-jangan PLN ini masih GAPTEK (gagap teknologi) dan karena BUMN lainnya sudah menggunakan internet ikut-ikutan pula alias LATEK (latah teknologi).

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

341

Bagaimana bila melaporkan gangguan melalui 123? Bila keadaan normal selalu diangkat, tetapi bila ada pemadaman biasanya tidak masuk, entah karena sibuk atau karena gagang telepon yang digantung. Tetapi kalaupun telepon tersambung biasanya jarang diangkat. Pernah ada pelanggan PLN yang bercerita, bahwa dia baru saja marah kepada petugas penerima laporan gangguan telepon. “ Macam mane saya tak naik pitam Ngah, ketika saya menanyakan, mengape listrik didaerah saya dah lebih dari 8 jam mati. Die pulak yang marah seraye berkate ‘ Bapak sabar sedikit mengapa’ “. Mungkin karena bualnya saya tanggapi maka cerita berpindah pula ke layanan telkom. “Ketika telpon di rumah saya mati lebih dari 3 hari mati, saya dijanjikan akan dibebaskan dari abonemen. Jangan diharap bebas abonemen ini akan dipotong langsung melalui rekening bulan berikutnya.

Pengalaman saya menunjukan bahwa pengembalian baru didapat setelah 2 kali datang ke telkom dalam tempo setengah bulan tanpa kompensasi apa-apa sebagaimana denda keterlamatan.”

Waktu Dirut PLN dijabat oleh Dahlan Iskan pernah ada wacana program listrik gratis bagi masyarakat miskin dan membebaskan Indonesia dari pemadaman listtrik. Namun kenyataan yang didapat masyarakat naiknya tarif dasar listrik dan defisit daya yang berujung pada pemadaman bergilir.

Inilah gambaran pelayana umum negara kita yang selalu bertolak belakang antara semboyan dengan kenyataan. Bila pelanggan yang salah TIADA MAAF BAGIMU tapi bila mereka yang salah MAAFKAN DAKU, dan inilah semboyan hakiki mereka.

342

Tabrani Rab

Tempias 2012

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

343

344

Tabrani Rab

Kemesraan yang Terlalu Cepat Berlalu

D

ulu ketika Indonesia baru memiliki satu stasiun televisi TVRI, pernahlah kita mendengar Sudomo, Menkopolkam ketika itu menyanyi lagu kemesraan. Adapun lirik lagu dimaksud antara lain, “Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai jiwaku tentram disampingmu.

Hatiku damai jiwaku tentram disampingmu”. Nampaknya di era itu kemesraan antara pasangan begitu damai sehingga jiwa satu sama lain sangat tentram berdampingan. Bila Tuhan menakdirkan mereka berpisah, maka perpisahan itu takkan menyebabkan tali silarurrahim menjadi terputus, dan kemesraan yang telah terbina akan dikenang sebagai nostalgia indah sepanjang masa.

Saat ini, lirik lagu, “Kemesraan ini janganlah cepat berlalu” telah berubah menjadi “Kemesraan yang terlalu cepat berlalu”, terutama untuk pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Data dari Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa 93.85 persen pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah bercerai menjelang pemilukada priode kedua. Tentu sisa yang tinggal 6,15 persen dan masih bertahan itu sudah termasuk pula didalamnya yang kurang harmonis, tidak bertegur sapa sampai ke dalam istilah rumah tangga pisah ranjang. “Selama tahun 2010 tercatat 244 pemilihan bupati, walikota, dan gubernur, sementara di tahun 2011 telah terjadi 67 pemilihan kepala daerah. Hanya 6,15 persen dari mereka yang bersatu maju lagi untuk priode berikutnya. Sebagian besar mereka pecah kongsi,” kata juru bicara Kemendagri, Reydonmyzar Moenek kepada wartawan di Jakarta, Minggu 25 Desember 2011.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

345

Ucapan ini menanggapi mundurnya Prijanto dari jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta dan sebelumnya telah pula dilakukan oleh Diky Chandra dari jabatan Wakil Bupati Garut. Walaupun secara basa-basi pengunduran diri ini terkesan ikhlas dan demi kebaikan semua pihak, namun semut-semut kecilpun tahu bahwa tak mungkin ada asap kalau tak ada api. Sebaliknya baik Gubernur DKI Jakarta maupun Bupati Garut balik berbasa-basi, biasanya ungkapan paling sering muncul dan sekaligus paling klise adalah menyesalkan tindakan itu dan menghormati keputusan itu.

Bila fenomena ketidakharmonisan antara kepala daerah dan wakil kepala telah berlangsung lama paling tidak sejak era reformasi, maka sekarang timbul pula fenomena baru berupa mundurnya wakil kepala daerah sebelum masa jabatan berakhir.

Lalu timbul pertanyaan kenapa fenomena begini baru terjadi di era reformasi ini. Yang jelas baik kepala daerah maupun wakil kepala daerah diusung oleh partai politik yang berbeda tetapi bergabung bersama dalam koalisi. Bahkan tak jarang baik kepala daerah maupun wakil kepala daerah merupakan Ketua DPD atau DPC di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota dimana dia menjabat. Kadang-kadang jabatan ini justru didapat setelah yang bersangkutan menjabat kepala daerah. Ketika pada saat-saat awal berkoalisi semua partai tidak menghiraukan perbedaan visi dan misi dan kepentingan masing-masing partai, yang penting calon yang diusung menang. Ketika calon yang diusung menang dan telah menduduki jabatan mau tidak mau dan sedikit demi sedikit perbedaan-perbedaan kepentingan tadi terangkat. Disisi lain kedudukan dan posisi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah memang berbeda. Ibarat memegang pisau, kalau hulu pisau terus dipegang kepala daerah, apa yang dapat dipegang oleh wakil. Dari pada memegang mata pisau yang dapat melukakan tangan maka banyaklah wakil kepala daerah yang mengundurkan diri. Barang kali mundurnya Prijanto dan Diky Chandra karena fenomena beginilah. Dugaan ini menjadi semakin kuat karena selama ini belum pernah terjadi kepala daerah yang mundur,

346

Tabrani Rab

kecuali demi mengejar jabatan yang lebih tinggi. Mundurnya kepala daerah seperti ini telah dilakukan Fadel Muhammad karena diangkat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan dan Gamawan Fauzi yang diangkat sebagai Menteri Dalam Negeri. Di Riau hal ini telah dilakukan Rusli Zainal yang mundur dari Bupati Inhil karena ikut pada pemilihan Gubernur Riau dan berhasil serta mundurnya Raja Thamsir Rahman dari Bupati Inhu yang ikut Pemilukada Gubernur Riau namun gagal. Dengan perkataan lain mundurnya kepala daerah demi posisi yang lebih beruntung, sementara mundurnya wakil kepala daerah karena posisi yang tidak beruntung.

Apabila di eksekutif, kepala daerah memegang hulu pisau, sementara wakilnya —kalau mau— peganglah matanya, maka di legislatif wakilnya yang memegang hulunya sementara rakyatnya memegang matanya. Begitu juga mundurnya wakil rakyat motivasinya sama dengan mundurnya kepala daerah demi maksud dan tujuan yang lebih baik. Yang tidak ada itu mundurnya rakyat, yang kalaupun ada diwujudkan dalam bentuk merajuk dan mengamuk. Merajuknya rakyat salah satunya dapat dilihat dengan semakin rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilukada sementara mengamuk yang masih dalam level rendah terwujud dalam bentuk demonstrasi yang pada saat ini banyak terjadi kapan saja dan dimana saja di negeri ini.

Ketidak harmonisan pasangan ini di negara kita, bukan saja level kepala daerah dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, tetapi juga pada level kepala negara. Untuk level kepala negara ketidakharmonisan justru terjadi pada awal-awal lahir republik tercinta ini yakni antara Presiden Sukarno dengan Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan pada awal-awal era reformasi antara Presiden Abdurrrahman Wahid dengan Wakil Presiden Megawati Sukarno Putri.

Bagaimana pula harmonisasi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah di Riau? Keadaannya hampir sama dengan Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

347

kasus secara nasional dimana kemesraan hanya sampai tahun pertama masa jabatan saja. Setelah itu mulai saling menjauh bahkan sampai tidak bertegur sapa. Indikatornya ya itu tadi tidak bersatunya pada pencalonan berikutnya, kecuali pasangan Anas Maamoen – Suyatno di Rokan Hilir. Kalau salah satu tidak dapat mencalon kembali karena telah menjabat dua kali, indikator tidak harmonisnya dapat dibaca dari yang didukungnya. Biasanya salah satu diantara mereka tidak mendukung bekas pasangannya, tetapi memilih orang lain, seperti dukungan dari mantan Bupati Bengkalis, mantan Bupati Siak, mantan Walikota Pekanbaru pada pemilukada di daerah mereka dan tidak sejalannya dukungan Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau pada pasangan calon walikota/wakil walikota Pekanbaru saat pemilukada tahun 2011 ini. Penyebab utamanya kalau bukan karena beda prinsip ya karena kebanyakan dari mereka itu pimpinan atau pengurus partai yang kebetulan pula partai mereka itu tidak berkoalisi. Singkat cerita karena beda kepentinganlah. Bukankah adagium politik menyatakan “tidak ada kawan abadi–tidak ada lawan abadi�, yang ada kepentingan yang abadi.

Akibat dari ketidakharmonisan hubungan antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah maka banyaklah bawahannya yang korban politik, apalagi bila kedua sama-sama pimpinan partai politik dan sama-sama pula maju pada pemilukada berikutnya. Kadang-kadang kunjungan mereka ke daerahpun entah dalam kapasitas kepala daerah/wakil kepala daerah entah sebagai pimpinan partai politik, sebab biasanya yang dilakukan saat kunjungan itupun sekali tepuk dua maksud. Bila begini pejabat daerah tujuanpun dalam posisi DSTS (disambut salah tak disambut salah) alias MKMK (maju kena mundur kena). Ujungnya ketika salah satu mereka terpilih sebagai kepala daerah, seperti biasanya di negara kita maka terjadilah balas budi dan balas dendam, sehingga ada yang terangkat dan ada yang terpelanting, mutasi‌.!

348

Tabrani Rab

Tugu Zapin Kontemporer

S

ejak hari Kamis 29 Desember 2011, wujud dari Tugu Zapin yang terletak dipertigaan Jl. Jend, Sudirman – Jl. Gajah Mada sudah terlihat jelas sampai ke dasarnya, berikut air mancur yang sengaja dirancang melimpah dari sekitar tugu membuat tugu teduh dipandang mata. Secara seni dan konstruksi tugu ini terlihat bagus dan apik. Kenapa tidak, konon tugu yang menelan biaya Rp 4,8 miliar patungnya terbuat dari perak dan dirancang oleh I Nyoman Nuarta, pematung kelas dunia asal Bali. Sayangnya filosofi sebagai tugu zapin bila ditelaah seksama oleh seniman dan budayawan, lebih khas lagi oleh seniman dan budayawan Melayu Riau sepertinya kurang mengena.

Sejak awal pembangunan tugu ini banyak ditantang oleh berbagai pihak, apalagi dibangun di tempat yang sebelumnya telah berdiri “Tugu Pesawat� yang konon cerita rangka pesawatnya adalah pesawat penjajah yang berhasil ditembak jatuh oleh tentara kita. Sampai saat ini kita belum tahu secara pasti alasan dipilihnya pembangunan tugu zapin dengan lokasi di persimpangan strategis di jalan protokol itu, sehingga rangka pesawat tua itupun dipindahkan ke Gedung Juang. Sepintas sepertinya tugu ini ingin menandingi tugu songket yang dibangun Walikota Pekanbaru (sekarang mantan) di perempatan jalan menuju Terminal Bandar Raya Payung Sekaki. Kesan lain pembangunan tugu ini sepertinya sangat dipaksakan guna memeriahkan PON, sementara biaya untuk PON itu sendiri telah sangat banyak menelan dana APBD dan itupun masih kurang terus.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

349

Seharusnya pembangunan tugu yang dapat dijadi icon Riau yang sedangkan dipersiapkan sebagai Pusat Kebudayaan Melayu Dunia direncanakan secara mendalam dengan mengkaji berbagai aspek kemelayuan dan zapin itu sendiri. Disatu sisi sepertinya pembangunan tugu ini tidak melibatkan pihak-pihak yang berkompeten dalam kemelayuan dan tari zapin. Melihat tugu zapin yang sekarang telah berdiri megah itu rasanya tidak ada sentuhan atau masukan dari tokoh agama, tokoh adat, seniman, budayawan, tokoh masyarakat dan kaum cerdik pandai di Riau ini. Yang jelas pembangunan tugu ini merupakan proyek dari Pemerintah Provinsi Riau yang entah karena faktor apa memilih I Nyoman Nuarta sebagai pembuat patung. Kita tidak meragukan kemampuan pematung I Nyoman Nuarta ini, tetapi untuk membuat tugu zapin tentu harus disesuaikan dengan filosofinya, yang dalam ini tarian zapin melayu yang bernapaskan Islam.

Secara historis di dunia Melayu zapin berawal tarian yang dipersembahkan kepada raja-raja. Sebagaimana didefinisikan bahwa baru boleh dikatakan Melayu bila, “Beradat-istiadat Melayu, Berbahasa Melayu dan Beragama Islam�, oleh karena itu tarian zapinpun tidak akan terlepas dari ketiga unsur di maksud. Awalnya karena merupakan tarian yang dipersembahkan kepada raja yang jelas beragama Islam, hanya dilakukan oleh penari laki-laki. Seiring dengan perjalanan waktu dan perjalanan sejarah maka tarian zapin bukan lagi semata-mata untuk tarian yang dipersembahkan kepada sultan. Setelah era tahun enampuluhan zapin telah ditarikan oleh perempuan, bahkan dengan menggabungkan antara penari lakilaki dan perempuan. Pakaian penari zapinpun sangat sopan dan menutup aurat, penari perempuan memakai kerudung serta penari laki-laki memakai kopiah. Tehnik menarinyapun ada aturannya, antara lain tidak boleh mengangkat tangan melebihi bahu, tidak boleh mengangkat kaki melebihi lutut. Pada zapin asli tangan yang dilengang-lenggokan hanyalah tangan kanan sementara tangan kiri dikepitkan ke ketiak. Gerak tariannyapun sangat rapi dan tertata sehingga bila menari di atas permadani, permadaninya

350

Tabrani Rab

tidak boleh berkerut, sehingga ada pepatah melayu menyatakan “Jangan salahkan lantai bila awak tak pandai menari”.

Bagaimana dengan patung sepasang penari zapin ada di “Tugu Zapin” yang diharapkan menjadi icon Riau itu? Pakaian penari laki-laki cukup sopan dengan baju teluk belanga dan memakai kopiah. Tetapi tangannya diangkat cukup tinggi, bukan lagi melebihi bahu tapi sudah melebihi kepala. Dengan kondisi seperti sekarang ini patung penari lelaki ini lebih tepat dikatakan sedang bersilat dari sedang menari zapin. Sementara penari perempuannya, tidak memakai kerudung dan gerakannya mengangkat tangan melebihi tinggi kepala sama sekali tidak mencerminkan tari zapin. Membusungkan dada dan meliukkan kepala ke belakang juga tidak ada dalam tarian zapin tetapi lebih mengarah ke tari balet. Disamping itu posisi antara penari lakilaki dan penari perempuan, dimana penari laki-laki jauh diatas sementara penari perempuan berada pada posisi yang lebih rendah sama sekali tidak ada pada tari zapin. Tidak tercerminnya tari zapin pada tugu dimaksud diperkuat dengan latar belakang lokasi penari yang seolah-olah sedang menari diatas awan dimana kalau mau dijadikan icon Melayu mestinya berlatarkan istana.

Lalu layakkah tugu ini dinamakan tugu zapin? Bagi yang setuju tentu ada beribu alasan mendukung yang dikedepan, demikianpula dengan yang tidak setuju. Yang jelas tugu ini proyek dari Pemerintah Provinsi Riau, yang tidak setuju setakat menyampaikan kritik dan saran sajalah, keputusan muktamatnya ada di Pemprov Riau. Bagi saya pribadi sangat berat untuk menyebutnya sebagai tugu zapin karena sangat tidak menunjukkan nuansa zapin dan sangat berat pula untuk menyebutnya sebagai tugu balet karena penarinya menggunakan pakaian Melayu. Bila ditanyakan juga maka saya lebih cocok menyebutnya dengan “ Tugu Zapin Kontemporter”. Tapi sangat disayangkan tugu yang menelan dana APBD Riau sebesar Rp 4,8 miliar ini tidak dapat dijadikan icon Riau sebagai Pusat Kebudayaan Melayu Dunia.

Macam mana nak menjadi pusat kebudayaan Melayu dunia kalau Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

351

kita sendiri tak mengerti dengan tamaddun kita. Yang jelas tugu ini menambahkan satu lagi jumlah tugu di Pekanbaru dan lebih memperkuat julukan Pekanbaru Negeri Seribu Tugu.

Pada kesempatan ini menarik saya sampaikan untuk semua orang. Ketika baru menjabat sebagai Gubernur Riau, Almarhum Subrantas Siswanto selalu menyampaikan dalam pidatonya saat berkunjung ke kabupaten-kabupaten di Riau. “Saya sangat mengharapkan masukan dari masyarakat tentang muka saya yang buruk dan bukan tentang muka saya yang ganteng yang bisa membuat saya besar kepala�. Disamping itu adanya kritik dari masyarakat sebagai pertanda masih pedulinya masyarakat kepada lingkungannya. Yang bahaya itu justru bila muncul sikap masa bodoh dari masyarakat terhadap sekitarnya dan yang paling bahaya bila masyarakat hanya mengumbarkan pujian dan sanjungan tanpa pernah menyampaikan kritikan.

Kembali ke tugu zapin, akankah seniman, budayawan, tokoh agama, tokoh adat, dan kaum cerdik pandai Riau berani dan mau menyampaikan masukan, saran dan kritik bila memang benar menurut mereka tugu zapin ini tidak mencermin tari zapin melayu. Kalau tidak ada berada saya yakin mereka berani, tapi kalau mereka melawan kata hati itu pertanda “ada udang dibalik batu�, sehingga ucapan yang keluar dari mulut mereka hanya katakata menyanjung dan mengampu saja.

352

Tabrani Rab

Kau yang Mulai Kau yang Mengakhiri

D

ulu ketika saya masih duduk di kelas I SMP Bengkalis selalulah saya menghapal dan menyampaikan kepada kawan-kawan saya kalimat dari Presiden ke 16 Amerika Serikat Abraham Linclon “Democracy is goverment of the people, by the people and for the people”. Selanjutnya ketika menjadi siswa di SMA 1 Pekanbaru saya sangat terkesan dengan pepatah Latin “Vox populi vox dei”.

Sejak Indonesia merdeka kedua kalimat tersebut dipegang teguh di negara ini. Tapi sekarang di usia saya yang lebih 70 tahun ini kedua kalimat tersebut tercabik dan terpelanting di Pekanbaru.

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Walikota/Wakil Walikota Pekanbaru priode 2011- 2016 menjadi cerita panjang yang menarik untuk disimak dalam menegakkan demokrasi.

Terse-butlah dua pasang calon yang maju pada Pemilukada Walikota/Wakil walikota Pekanbaru ini, yakni pasangan Firdaus– Ayat Cahyadi (PAS) dan pasangan Septina Primawati–Erizal Muluk (Berseri). Tentang Septina Primawati adalah isteri Gubernur Riau Rusli Zainal semua orang tahu dan majunya beliau sebagai calon walikota Pekanbaru merupakan hal yang wajar. Tapi kalau memanfaatkan jabatan suami agar menang dalam pemilihan ini yang tidak wajar. Sekarang timbul pertanyaan apakah ada dugaan pemanfaatan jabatan suami tersebut. Untuk membedakan antara memanfaatkan dengan tidak memanfaatkan kita serahkan sajalah kepada masyarakat yang menentukannya. Tapi untuk mengetahui apakah masyarakat mendukungnya sebagai walikota Pekanbaru tentu berdasarkan pemungutan suara yang “one man one vote“ itu.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

353

Pada pemilukada yang berlangsung pada tanggal 18 Mei 2011 lalu pasangan Firdaus-Ayat Cahyadi memperoleh 153.943 suara (58.93 %) sementara pasangan Septina Primawati – Erizal Muluk memperoleh 107.268 suara (41.07 %). Merasa tidak puas atas kekalahan pasangan Berseri inipun menuntut ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusipun memutuskan agar diadakan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Mulai saat ini maka mulailah intervensi kekuasaan merambah ke pelaksanaan PSU. Atas dasar ketiadaan dana di Pemko Pekanbaru PSU yang seharusnya diadakan 90 hari setelah Keputusan MK molor hampir 6 bulan. Namun sekali lagi pada pemungutan suara ulang yang berlangsung pada tanggal 21 Desember 2011 lalu masyarakat Pekanbaru tetap memilih pasangan Firdaus–Ayat Cahyadi bahkan dengan persentase yang lebih tinggi dari pemilihan pertama, yakni sebesar 153.856 suara (58,76 %) untuk pasangan Firdaus–Ayat dan 95.271 suara (38,24 %) untuk pasangan Septina Primawati Rusli – Erizal Muluk.

Nampaknya intervensi kekuasaan makin menjadi dan keluarlah Keputusan kontroversi, aneh bin ajaib, berpihak kepada salah satu pasangan calon dan penuh kejanggalan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pekanbaru tanggal 28 Desember 2011, yakni menggugurkan Firdaus sebagai calon walikota yang menang mutlak pada dua kali pemilihan. Kenapa terjadi demikian? Kenapa keputusan KPU Pekanbaru terkesan bukan lagi kesiangan tapi sudah kesorean dan main seruduk saja.

Tidak cukup sampai disitu dan tak perduli atas gejolak yang telah terjadi dan mungkin akan terjadi, maka KPU Pekanbarupun mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Secara ringkas ada 7 poin yang dimohon KPU Pekanbaru ke MK, yakni ; 1) menggugurkan Firdaus dari calon walikota Pekanbaru, 2) menyatakan perolehan suara pada PSU tanggal 27 Desember 2011 tidak sah, 3) membatalkan keputusan KPU tentang perolehan suara PSU, 4) menyatakan hasil rapat pleno KPU yang menggugurkan Firdaus sah, 5) menyatakan keputusan KPU Pekanbaru No. 79 tahun

354

Tabrani Rab

2011 yang mengugurkan Firdaus sah, 6 ) menetapkan pasangan berseri sebagai sebagai yang memperoleh suara terbanyak, 7) menetapakan Septina – Erizal sebagai walikota Pekanbaru. Apa yang dimohonkan KPU Pekanbaru ini lebih mirip kepada tuntutan kubu Septina Primawati Rusli–Erizal Muluk ketimbang laporan dari KPU dalam kapasitas sebebagai badan penyelenggaran Pemilukada yang semestinya adil dan netral.

Sebagaimana itu suatu kebiasaan dimasyarakat kita bila sudah sampai ke titik super muak, maka kemungkinan yang timbul hanya dua; “merajuk dan mengamuk”. Jangan sampai keputusan KPU Pekanbaru ini membuat masyarakat menjadi merajuk sehingga partisipasi masyarakat pada pemilu dan pemilukada berikutnya semakin berkurang. Dan mengamuknya masyarakat selama ini yang selalu diwujudkan dalam bentuk demonstrasi damai sudah mulai brutal seperti amuk massa di bundaran Tugu Zapin pada tanggal 11 Januari 2011 yang lalu. Dan paling ditakutkan timbulnya teror sebagaimana tembakan di jendela rumah Tim Berseri, Muhammad Dun Royan dan pembakaran di rumah anggota KPU Pekanbaru Makmur Hendrik. Sesungguhnya kita tidak mengharap apalagi mendukung tindakan brutal semacam ini, tetapi inilah kenyataan yang terjadi pada saat ini.

Kalau orang awam atau kubu Firdaus–Ayat Cahyadi yang menganggap keputusan KPU Pekanbaru ini aneh bolehlah dianggap angin lalu, tapi kalau sampai Menteri Dalam Negeripun sudah menganggap aneh itu namanya sudah aneh bin ajaib.

Bagaimana tanggapan Mendagri atas keputusan KPU Pekanbaru ini?. “Tidak logis kalau penyelenggara membatalkan calon yang sudah menang. Pertanyaan saya, siapa yang menyelenggarakan pemilukada, KPU atau bukan? KPU yang mengangkat (pasangan calon), menyelenggarakan dan membuat foto-foto calon, kemudian hasilnya dibatalkan. Itu aneh,” kata Mendagri kepada wartawan.

Sepertinya, menggugurkan Firdaus sebagai calon walikota Pekanbaru adalah usaha terakhir dari kubu Berseri dan KPU Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

355

Pekanbaru. Oleh karena itu selain terkesan aneh dan dipaksakan tindakan KPU Pekanbaru ini seperti menepuk air di dulang.

Bagaimana tidak setelah KPU meloloskan Firdaus sebaga calon walikota bahkan sampai dua kali pemilihan bahkan sudah menetapkan sebagai perolehan suara terbanyak, tibatiba nak digugurkan. Itu namanya “Kau Yang Mulai Kau Yang Mengakhiri”.

Harapan satu-satunya dari semua kubu atas kemelut Pemilukada Walikota/Wakil Walikota Pekanbaru priode 2011-2016 adalah Mahkamah Konstitusi. Kita semua sangat mengharapkan keputusan yang adil, arif dan bijaksana dari Mahkamah Konstutusi seperti yang dikatakan Ketua MK Mahfud MD “Tak ada gunanya juga mendekati siapapun atau menggunakan orang, baik pejabat maupun pengacara, untuk mempengaruhi MK”. Kita juga mengharapkan apapun keputusan MK dapat menerimanya dan tidak mencari celah-celah lain yang mengada-ada. Semoga saja Ketua KPU Pekanbaru konsisten dengan apa yang telah diucapkannya, “Apapun Keputusan MK, KPU Pekanbaru akan menghormati dan melaksanakannya. Sekalipun itu pembatalan SK 79 dimaksud”. Jum’at 13 Januari 2011 Mahkamah Konstitusi telah memutuskan pasangan Firdaus MT-Ayat Cahyadi sebagai Walikota/Wakil Walikota Pekanbaru 2011–2016. Diharapkan berakhirlah manuver KPU Pekanbaru pada pemilukada kali ini dan kenanglah sejarah, “menepuk air di dulang dan menjilat ludah sendiri ”. Bacin laaaaa ...

356

Tabrani Rab

Dari Kampung Hgu Menuju Kecamatan Hgu

"

S

atu Kampung Masuk HGU PT Musim Mas“, demikian bunyi salah satu berita Riau Pos, 10 Januari 2012. Sayapun berasumsi ini mungkin karena kampung ini baru ada setelah PT. Musim Mas mendapat izin dari pemerintah. Hati sayapun berkata baik betullah perusahaan yang satu ini, bila selama ini konflik antara masyarakat dan perusahaan dikarenakan perusahaan mencaplok lahan masyarakat, maka perkiraan saya dalam kasus ini lahan PT. Musim Mas yang dicaplok masyarakat. Setelah berita ini saya baca seluruhnya barulah tahu saya bahwa perusahaan ini tak lebih dari musang berbulu ayam. Walaupun perusahaan belum sampai mengusir rakyat dari kampungnya, tapi masyarakat bagaikan duduk di atas bara dan tinggal menunggu bom waktu dari PT. Musim Mas untuk menyampakkan masyarakat. Faktor penyebabnya selalu sama dengan izin HGU yang didapatkan perusahaan dimana-mana di tanah air ini. Pihak perusahaan selalu beranggapan bahwa lahan milik mereka seluas izin yang didapat tanpa memperdulikan bahwa di areal itu ada kampung masyarakat yang sebenarnya berdasarkan ketentuan harus disisihkan.

Disamping itu pihak Kementerian Kehutanan dalam memberikan izin selalu tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Hal yang sama terjadi dalam menetapkan RTRW Provinsi Riau, seperti yang dikatakan Bupati Rohil Anas Maamun dalam rapat kerja di Komisi A DPRD Riau, “Kecamatan yang sudah terbentukpun dikatakan tim terpadu pusat yang terdiri dari para professor itu masuk kawasan hutan. Sementara di kawasan itu sudah berdiri Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

357

puskesmas, polsek, sarana pendidikan dan kantor kecamatan�

Untunglah Bupati Rokan Hilir ini tak mau menandatangani draft RTRW Provinsi Riau dimaksud. Kalaulah draft ini ditandatangani Bupati bukan tidak mungkin bila Kemenhut mengeluarkan izin HGU di Rohil akan terjadi “Satu Kecamatan masuk HGU�.

Tersebutlah di tahun 1995 kedatangan PT. Musim Mas ke Dusun Tambun, Kelurahan Pangkalan Kuras Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan disambut oleh masyarakat bagaikan mendapat durian runtuh. Terbayanglah oleh masyarakat bahwa ke depan kampung mereka akan maju dan berkembang. Waktu itu HGU yang didapat PT. Musim Mas baru 9.000 hektar. Setelah sekian tahun berjalan perkembangan yang diharapkan tak kunjung datang bahkan ironisnya jauh tertinggal dari kampung tetangga yang tidak tersentuh oleh perusahaan. Yang lebih tragis lagi kampung ini tak tersentuh oleh pembangunan infrastruktur dari pemerintah. Akhirnya kedok musang berbulu ayam dari PT. Musim Mas inipun diketahui oleh masyarakat ketika diawal tahun 2000 lahan HGU perusahaan ini meningkat jauh menjadi 32.000 hektar. Maka jadilah lahan perkebunan masyarakat yang telah dikelola sejak nenek moyang mereka berikut kampung merekapun termasuk ke dalam areal Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Musim Mas. Keberadaan mereka di kampung meraka sendiripun tak ubahnya seperti pendatang yang menumpang ke PT. Musim yang kapan saja perusahaan mau dapat mengusir paksa mereka.

Atas pertimbangan tersebut maka pada hari Senen, 9 Januari 2012 lalu masyarakat Dusun Tambun beramai-ramai mendatangi Bupati Pelalawan dan mendesak agar kampung dan lahan masyarakat dijadikan enclave dari lahan HGU PT Musim Mas. Sebenarnya apa yang diminta oleh masyarakat ini bukanlah hal yang aneh dan memang merupakan hak mereka yang dibenarkan peraturan. Namun hal ini sangat tergantung pada niat baik perusahaan, sebab kebanyakan konflik antara perusahaan dan masyarakat tempatan selama ini pihak perusahaan membabat habis seluruh areal izin tanpa memperdulikan adanya perkampungan

358

Tabrani Rab

penduduk, perkuburan dan fasilitas umum lain yang terdapat didalamnya.

Lalu bagaimana tanggapan PT. Musim Mas atas keinginan masyarakat Tambun ini. “Memang lahan masyarakat itu masuk HGU kita. Namun sepanjang ada usaha masyarakat, kita tidak pernah ganggu-ganggu. Selama ini kita tak pernah usik”, kata Kana, Kepala Humas PT. Musim Mas. Cuma paparan dari PT. Musim Mas ini tidak ada bukti hitam di atas putih dan terkesan cuma basa basi saja. Apa bukti bahwa PT. Musim Mas suka berbasa basi? Syafri Kepala Kantor BPN Pelalawan yang hadir dalam dialog di DPRD Pelalawan menjelaskan, “BPN telah berkali-kali memanggil manajemen PT. Musim Mas untuk mendudukkan masalah ini dengan warga serta mencari jalan keluar yang terbaik.

Namun perusahaan perkebunan ini selalu mangkir dan panggilan sejak kepala BPN dijabat pejabat sebelumnya. BPN juga bingung melihat sikap perusahaan yang kurang kooperatif menyelesaikan konflik tersebut.” Selanjutnya Syafri menambahkan, “Kita mengimbau perusahaan bersedia mengeluarkan lahan warga dari HGU-nya dan menginclave yang telah dijanjikan. Sehingga perusahaan legowo melihat kondisi yang terjadi di warga.”

Disamping itu menarik disimak wacana yang disampaikan Eka Putra S.Sos, Ketua Komisi B DPRD Pelalawan tentang perlunya pengukuran ulang lahan konsesi perusahaan. Melihat luasnya areal konsesi yang dimiliki perusahaan sangat mungkin terjadinya penggelembungan areal dari luas sesuai izin yang dimiliki. Seandainya PT Musim Mas legowo mengenclave lahan yang saat ini dikuasai oleh masyarakat Tambun tetapi tanpa adanya pengukuran ulang jangan percaya dulu itu sedekah mereka. Sebagaimana dugaan Ketua Komisi B DPRD Pelalawan bisa saja kita menyangka mereka berbaik hati dan mau merugi tetapi sebenarnya malah telah meraup untung.

Sejauh ini kita sudah melihat dukungan Pemkab Pelalawan, DPRD Pelalawan, Pemprov Riau dan DPRD Riau dalam membantu masyarakat Desa Tambun yang terkenan dampak dari izin HGU Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

359

PT. Musim Mas. Dukungan selanjutnya diharapkan Menteri Kehutanan sebagai pihak yang mengeluarkan izin HGU PT. Musim Mas yang yang didalamnya termasuk, kampung Tambun, kebun masyarakat, areal perkuburan dan fasilitas umum lainnya.

Kalau sanggup mengeluarkan izin yang begitu luas mestinya mampu jugalah mengeluarkan hak masyarakat dari izin HGU yang telah dikeluarkan itu. Sesuatu yang baik itukan apabila membawa manfaat dan sesuatu yang buruk itu bila mendatangkan mudharat. Pertanyaannya manakah yang lebih banyak yang diterima masyarakat Tambun, mudharat atau manfaat? Sekali lagi kebijakan yang peduli pada masyarakat yang selalu terhimpit dan tersepit sangat diharapkan dari Menteri Kehutanan. Bukan kebijakan yang memihak kepada perusahaan selalu berada pada posisi terkurung di luar dan terhimpit di atas. Bila DPRD Kabupaten Pelalawan dan DPRD Riau telah memperlihatkan perhatiannya terhadap masyarakat Tambun, maka diharapkan pula dukungan dari DPR RI dan DPD RI terutama dari para anggota yang berasal dari daerah pemilihan Riau. Inilah kesempatan mereka untuk membuktikan janji-janji yang telah diucapkan saat kampanye dulu. Yang paling penting adalah sifat legowo yang sesungguhnya dari PT. Musim Mas, bukan seperti sebelumnya, legowo di depan wartawan dan nyatanya mangkir saat dipanggil BPN. Buanglah jauh-jauh sifat lain di mulut lain di hati, sehingga keberadaan PT. Musim Mas di Tambun membawa manfaat dan bukan membawa mudharat bagi masyarakat.

360

Tabrani Rab

Ketika Sakit Menjadi Rahmat

P

ada tanggal 24 Januari 2012 lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan mantan Bupati Kampar priode 2006–2011 yang juga mantan Kepala Dinas Kehutanan Riau priode 2005-2006, Burhanuddin Husin. Ditahannya Burhanuddin Husin ini tak membuat masyarakat Riau kaget, sebab ditahannya bupati dan pejabat di Riau karena tersangkut hukum bukan sesatu yang asing lagi, disamping itu penahanan ini terkesan kesiangan dan sepertinya sengaja menunggu masa jabatannya sebagai Bupati Kampar habis. Justru kalau KPK tidak juga menahannyalah masyarakat menjadi heran, sebab status tersangka sudah disandangnya sejak 4 tahun yang lalu.

Burhanuddin Husin merupakan bupati ketiga sekaligus juga merupakan kepala dinas kehutanan ketiga di Riau yang ditahan KPK dalam kasus penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT). Seperti diketahui bahwa dua Bupati sebelumnya adalah Bupati Pelalawan Tengku Azmun Jaafar yang mendapat hukuman 11 tahun penjara dan Bupati Siak Arwin AS mendapat hukuman 4 tahun sementara dua Kepala Dinas Kehutanan Riau sebelumnya adalah Asral Rachman yang mendapat hukuman 5 tahun penjara dan Syuhada Tasman yang sedang dalam proses peradilan.

Selain kasus korupsi di sektor kehutanan ini masih banyak pejabat Riau yang tersangkut kasus hukum yang pada umumnya kasus korupsi juga. Diantara dari mereka ada yang telah keluar, ada yang masih dalam tahanan, ada yang baru masuk, ada yang

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

361

telah berkali-kali dipanggil jaksa belum juga muncul, ada yang di jemput paksa bahkan ada yang buron entah kemana sudah bertahun-tahun. Sayapun teringat bual seorang kawan saya yang terkenal pandai beleseng, “Kalau dah tersangkut hukum Ngah tak peduli penjahat tak peduli pejabat sama saja tingkahnya. Kalau penjahat yang melarikan diri lumrahlah Ngah, tapi kalau dah pejabat ikut pula melarikan diri kan sama saja jadinya dengan penjahat. Disamping itu Ngah karena mereka berduit dan berpendidikan maka trik merekapun lebih licik. Karena sakit dibenarkan hukum untuk tidak memenuhi panggilan penegak hukum, maka banyaklah dari mereka yang kerjanya asik sakit saja, padahal sebelumnya mereka sehat walafiat saja”. Sayapun menyela leseng kawan saya ini, “Kalau dalam kondisi biasa sakit itu musibah, tapi kalau sedang tersangkut hukum sakit itu rahmat”.

Penghujung tahun 2011 dan awal tahun 2012 ini merupakan waktu yang kurang beruntung bagi Burhanuddin. Bila di penghujung tahun 2011 lalu yang bersangkutan gagal pada pemilukada Bupati Kampar maka di awal tahun 2012 ini ditahan pula oleh KPK. Kemalangan yang beruntun begini dimasyarakat Melayu disebut dengan “sudah jatuh tertimpa tangga pula”.

Terlepas dari suka dan tidak suka orang terhadap KPK, secara pribadi saya salut dan mendukung langkah-langkah yang telah dilakukan KPK. Bila dulu apalagi ketika era orde baru jarang sekali dan mungkin kita tak pernah mendengar adanya pejebat se-level gubernur, bupati dan kepala dinas yang dijebloskan ke penjara.

Sekarang hampir tiap hari diberitakan surat kabar dan televisi pejabat bahkan aparat penegak hukum dan wakil rakyat yang masuk bui. Sepertinya tertangkap dan terhukumnya para pejabat tidak membuat pejabat yang lainnya menjadi takut. Namun begitu kita sangat mengharapkan kerja keras dari KPK dan memberantas korupsi yang kian merajalela di tanah air ini sampai ke akarakarnya sebagaimana janji Ketua KPK baru Abraham Samad.

Untuk Riau nampaknya kasus yang paling menonjol adalah korupsi di sektor kehutanan. Walaupun para terhukum dan

362

Tabrani Rab

terdakwa pada umumnya tidak mengakui telah melakukan korupsi sebagaimana jawaban Burhanuddin Husin kepada wartawan Riau Pos “Saya tidak korupsi”. Buktinya seluruh yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kehutanan di Riau tidak ada yang divonis bebas oleh pengadilan.

Menarik untuk ditelaah bersama ucapan Zul Akhrial, pakar hukum dari Universitas Islam Riau menyangkut korupsi kehutanan di Riau, “Kasus ini bakal terus berkembang. Ada banyak kemungkinan yang akan terjadi. Pasalnya kasus ini melibatkan banyak pelaku dan banyak pihak berwenang yang bakal ikut terseret. Selanjutnya Zul Akhyar menambahkan, “Kasus korupsi penyalahgunaan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman (IUPHHK-HT) merupakan tindak pidana yang melibatkan banyak pihak seperti menteri kehutanan, gubernur, bupati, dan kepala dinas kehutanan”.

Sebagaimana diberitakan surat kabar bahwa Zulfahmi seorang PNS di Dinas Kehutanan Pelalawan dalam kapasitasnya sebagai saksi di Pengadilan Tipikor perkara Syuhada Tasman menjelaskan “Terdakwa Syuhada Tasman hanya menandatangani izin untuk CV Tuah Negeri saja. Sedangkan izin untuk PT Selaras Abadi Utama, PT Mitra Tatinusa Sejati, PT Rimba Mutiara Permai, CV Putri Lindung Bulan dan CV Bhakti Praja Mulia ditandatangani dua pejabat di atasnya. Yang jelas dua pejabat diatas Syuhada Tasman ini tentu bukanlah level kepala dinas. Apakah mungkin dua atasan Syuhada sebagaimana keterangan saksi Zulfahmi tadi termasuk pejabat-pejabat yang dimaksud Zul Akhrial. Karena ini termasuk ranah aparat penegak hukum maka sebaiknya kita tidak berprasangka buruk, kata orang alim tidak boleh su-uzon.

Sebenarnya berita seputar ini sudah lama terdengar tetapi sampai saat ini belum tersentuh oleh KPK. Bak kata bidal Melayu “Isik-isik lah mengisik, iyang-iyang lah mengiyang, kabar dah bendang ke langit, berita dah merebak kebumi.

Tinggallah menunggu saat yang tepat kelak tibanya keputusan yang muktamat”. Siapakah dua atasan Syuhada itu, inilah tekaTempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

363

teki yang ditunggu masyarakat banyak. Kapankah kedua atasan Syuhada Tasman ditetapkan sebagai tersangka atau ditahan tak ada yang tahu tidak ada yang tahu dan tidak dapat diduga-duga.

Tapi berdasarkan apa yang terjadi selama ini sebagaimana juga yang dialami oleh Burhanuddin Husin hal ini baru terjadi setelah habis masa jabatan. Untuk itu bila ada yang merasa, bersiapsiaplah dari sekarang, banyak-banyaklah berdo’a dan jangan lupa selipkan juga do’a agar selalu diberi kesakitan sehingga bisa mangkir bila dipanggil KPK atas alasan sedang dalam keadaan sakit. Sesungguhnya sakitpun dapat menjadi rahmat, terutama ketika tersangkut hukum. Ha….ha….ha….ha…..ha…..!

364

Tabrani Rab

Untung Ada Kami

W

alaupun Menteri Kehutanan telah mengeluarkan perintah agar PT. Riau Andalan Pulp and Paper (PT. RAPP) menghentikan sementara operasionalnya di Pulau Padang Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti pada awal Januari 2012 yang lalu, namun menurut Serikat Tani Riau (STR) PT RAPP tidak menghiraukan perintah dimaksud. Menurut Sutarno, Sekretaris Serikat Tani Riau Kabupaten Kepulauan Meranti, “Mereka tetap saja menanam dan mengangkut kayu. Seakan tak ada larangan, kegiatan penanaman dan pengambilan kayu dari Pulau Padang oleh PT RAPP tetap berjalan biasa. Kayu hutan Pulau Padang diangkut tanpa ada satupun pihak berani mencegah.

Siang malam di kawasan terlarang itu pegawai PT. RAPP terus beraktifitas. Ponton kayu ukuran raksasa terlihat hilir mudik di laut Selat Lalang”. Ucapan sekretaris Serikat Tani Riau Kabupaten Kepulauan Meranti bukan asal bunyi sebab kata Sutarno hal ini dilihat langsung oleh anggota Tim Mediasi yang turun ke Sungai Kuat pulau Padang pada hari Jum’at, 20 Januari 2012 lalu.

Sekarang mari pula kita dengar presentasi dari PT RAPP di Ruang Redaksi Riau Pos pada hari Rabu, 25 Januari 2012 yang lalu.

“Kami mematuhi keputusan tersebut, dan berharap secepatnya ditemukan jalan keluarnya”, kata Presiden Komisaris PT RAPP, Tony Wenas. Selanjutnya secara panjang lebar Tony menjelas bahwa izin HTI yang didapatkn PT RAPP di Pulau Padang berdasarkan SK Menteri Kehutanan No.327/Menhut-II/2009 seluas 41.205 hektar. Sesuai dengan penjelasan baik oleh Presiden Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

365

Komisaris PT. RAPP maupun penjelasan Sekjen Kemenhut Hadi Daryanto kepada wartawan bahwa izin seluas 41.205 hektar tersebut adalah hanya sebesar 25,6 % dari Pulau Padang seluas 110.000 hektar. Entah dari mana mereka menghitung angka yang 25,6 % itu, dari perhitungan yang jelas-jelas saja adalah sebesar 37,46 %. Kalau dalam menentukan persentase saja sudah salah sangat patut diduga banyak kesalahan-kesalahan lain lagi.

Selanjutnya dijelaskan juga oleh Tony Wenas saat persentasi di Riau Pos bahwa dari luas 41.204 hektar tersebut dirinci sebagai berikut; 27.375 hektar HTI, 808 hektar untuk infrastruktur, 1.904 hektar untuk tanaman kehidupan, 2.895 hektar untuk areal tidak produktif, 4.121 hektar untuk tanaman unggulan, 4.102 hektar untuk kawasan lindung, 25.500 hektar suaka alam dan arahan kawasan lindung gambut. Sebagaimana izin HTI maupun HGU yang diperoleh oleh suatu perusahaan biasanya pihak perusahaan akan mengajukan permohonan izin tambahan setelah beberapa tahun perusahaan beroperasi. Lihatlah misalnya dimana pada awalnya di tahun 1995 PT Musim Mas mendapat izin HGU di Desa Tambun Kabupaten Pelalawan seluas 9.000 hektar bertambah menjadi 32.000 hektar di tahun 2000. Seandainya nanti izin HTI PT RAPP di Pulau Padang ini tidak jadi dicabut oleh Menteri Kehutanan bukan tidak mungkin izin yang menurut mereka hanya meliputi 25,6 % dari luas Pulau Padang ini akan bertambah.

Selanjutnya bagaikan Rinso yang setiap saat mencuci sendiri Tony pun menjelaskan, “HTI ini kan suatu sumber daya yang terbarukan, ditanam dan dipanen lalu tumbuh lagi, ini dampak terhadap gambut cukup bagus. Karbon akan lebih terserap lagi melalui penjagaan kami, dimana lahan yang berada di tengahtengah Pulau Padang kami jaga kelestariannya. Dengan tidak ada HTI disitu, maka akan terjadi perambahan-perambahan hutan yang tidak terkendali�. Belum lagi penjelasan dari Direktur PT. RAPP, Mulia Nauli, “Banyak dampak positif beroperasinya HTI di pulau itu. Mulai dari perbaikan infrastruktur, menyerap tenaga kerja lokal, kontraktor lokal, pengembangan masyarakat, beasiswa

366

Tabrani Rab

dan lain sebagainya”. Pokoknya menurut mereka kalaulah RAPP tidak beroperasi di Pulau Padang kehidupan masyarakat tidak terangkat dan keberadaan Pulau Padang akan terancam oleh pembalakan liar. Kesannya kesejahteraan masyarakat Pulau Padang dan pemberantasan pembalakan liar hanya mampu dilakukan oleh PT. RAPP dan bukan oleh aparat keamanan, Jagawana dan Pemkab Meranti. Disamping itu apa mereka lakukan semuanya benar sehingga tidak ada cacatnya sedikitpun. Meminjam istilah pelawak Gepeng (almarhum) pernyataan dari pembesar ini RAPP seolah-olah menyatakan “untung ada kami”. Pokoknya RAPP inilah penyelamat Pulau Padang.

Yang menjadi pertanyaan saya kenapalah rombongan PT. RAPP ini berdedai-dedai mengunjungi Riau Pos. Kalaupun mau persentasi kenapa tidak didepan banyak wartawan atau diadakan semacam konprensi pers yang tempatnya boleh saja di Riau Pos sebagai surat kabar terbesar di Riau. Seorang teman saya dari LSM menelepon saya, “Menurut saya Pak Dokter kedatangan rombongan PT RAPP ke Riau Pos lebih mengarah ke curhat dari pada pencerahan. Sebagai media masa Riau Pos yang memang banyak dikunjungi oleh berbagai elemen mulai dari pejabat sampai ke masyarakat kelas bawah tentu tidak salah menerima kunjungan itu dan sebagai media masa yang netral tentu tidak salah pula memberitakannya”.

Sekarang timbul pertanyaan, mungkinkah izin HTI PT. RAPP di Pulau Padang ini dicabut oleh Menteri Kehutanan? Melihat kebijakan Menteri Kehutanan yang menghentikan sementara operasional PT RAPP di Pulau Padang mulai awal Januari 2012 yang lalu, maka sedikit banyak masyarakat terhiburlah. Tetapi melihat pernyataan Sekjen Kemenhut Hadi Daryanto kepada wartawan nampaknya pencabutan izin itu sangat kecil kemungkinannya.

“Sanksi yang bisa dikenakan kepada pemegang izin HTI harus berdasarkan PP No. 6 Tahun 2007 jo PP No. 3 Tahun 2088.

Pencabutan kalau ada pelanggaran berat seperti tindak pidana.

Kalau hanya pelanggaran administrasi izin tidak bisa dicabut dan Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

367

hanya diberi pembinaan “, kata Hadi Daryanto. Selanjutnya Hadi Daryanto menambahkan, “Keberadaan PT RAPP di Pulau Padang justru untuk menyangga kawasan gambut di Pulau Padang.

Tanpa penyangga kawasan tersebut berpotensi menjadi lokasi pembalakan liar yang akhirnya membahayakan Pulau Padang”.

Yang tak kalah pentingnya adalah kenyataan selama ini dimana masyarakat selalu kalah bila berhadapan dengan perusahaan, apalagi dengan perusahaan kaya seperti PT. RAPP. Disamping itu beberapa hari terakhir ini banyak diberitakan adanya pembalakan liar yang ditangkap di Pulau Padang ini. Namun perlu dipertanyakan kenapa timbulnya pembalakan liar ini terjadi disaat Kementerian Kehutanan akan mengambil keputusan.

Mungkinkah ini karena ada udang di balik batu? Namun demikian keputusan tentang dicabut atau diteruskan izin HTI PT RAPP di Pulau Padang menunggu laporan dari Tim Mediasi yang dibentuk Menhut.

Bila kelak Menteri Kehutanan tidak mencabut izin HTI PT RAPP ini dan seiring perjalanan waktu izin HTI perusahaan ini makin bertambah maka jahit mulut masyarakat yang pada saat ini atas kemauan sendiri akan menjadi terjahit sesungguhnya karena rintihan mereka tidak digubris lagi oleh penguasa. Sesuai berita terbaru, Menhut Tetap Mempertahankan Izin HTI Pulau Padang dengan beberapa catatan basa-basi yang sebenarnya sudah tercantum dalam izin lama. Maka masa-masa selanjutnya yang terdengar di pulau yang penuh dengan balada ini hanyalah Rintihan Anak Pulau Padang alias “RAPP”.

368

Tabrani Rab

Gelar Otomatis

D

i era tujuhpuluhan dulu selalulah didengung-dengungkan kata-kata “Way of Life” bangsa Indonesia terutama oleh pelajar kita dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN).

Yang dimaksud dengan kata way of life bagi bangsa Indonesia ketika itu adalah Pancasila. Setelah 40 tahun berlalu kata-kata yang mirip-mirip artinya dengan way of life didengungkan pula oleh Lembaga Adat Melayu Riau yakni kata “Rujukan Hidup”.

Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau menghimbau semua warga Riau agar dapat menjadikan adat dan budaya Melayu sebagai rujukan hidup beradat, beragama, bermasyarakat, dan bernegara di Negeri Lancang Kuning. Himbauan ini disampaikan Ketua Umum LAM Riau H.Azaly Djohan SH, Sekretaris Umum Drs. H Husnan Sekh dan Ketua Penasehat, HM Adnan, BA dalam pers release ke Riau Pos tertanggal 2 Februari 2012. Selanjutnya sebagaimana diberitakan Riau Pos, Azaly Djohan menyesalkan adanya cacian dan coret moret yang terjadi beberapa waktu lalu.

Gelar Datuk Setia Amanah Masyarakat Adat Melayu Riau yang diberikan kepada daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota oleh Lembaga Adat Melayu Riau termasuk tentunya kepada keluarganya dan apabila ada ocehan dan cemoohan kepada Datuk Setia Amanah tersebut, berarti secara tidak langsung merupakan penghinaan terhadap Lembaga Adat Melayu Riau.

Sepertinya pers release dari LAM Riau ini terkesan agak terlambat dalam rangka menyikapi atas coret moret dari aksi demo dalam pemilukada Walikota/wakil walikotra Pekanbaru Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

369

yang telah selesai. Memang sulit untuk menegakkan nilai adat di ranah politik, sebab di ranah politik walaupun secara teori dibantah oleh semua politikus tetapi dalam prakteknya sering terdapat menghalalkan secara cara. Dipandang dari kacamata LAM Riau, Kepala Daerah adalah Datuk Setia Amanah, tetapi dalam kacamatan partai politik, kepala daerah adalah politikus sebab banyak dari mereka juga pimpinan atau pengurus partai.

Sementara dalam pemerintahan kepala daerah dituntut netral.

Saya yakin demonstrasi serta coret moret para demosntran yang ditujukan kepada kepala daerah dalam kapasitasnya sebagai politikus, atau sebaga kepala pemerintahan di daerah, atau mungkin juga sebagai kepala daerah yang politikus.

Mungkin dalam hal ini LAM Riau perlu memilah dam memilih dahulu permasalahannya, apalagi negara kita adalah Republik Indonesia yang menganut demokrasi yang semuanya berujung pada trias politika. Yang jelas didalam trias politika sulit untuk meletakkan dimana posisi dari gelar Datuk Setia Amanah itu.

Disamping itu demonstrasi tidak dilarang di negara kita pada saat ini sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku, antara lain telah mendapat izin dari kepolisian. Melihat demonstrasi tersebut tidak dibubarkan oleh kepolisian dan tidak satupun diantara mereka yang ditahan rasanya tentulah telah mendapat izin. Mungkin yang dihimbau LAM Riau agar seluruh lapisan masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya lebih mengedepankan etika dan moral. Kalau mungkin seperti mengambil rambut dari dalam tepunglah, rambut tidak putus dan tepungpun tidak terserak.

Disamping masalah diatas ada banyak hal yang menyangkut kehidupan masyarakat adat yang perlu dibenahi oleh lembaga adat baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terutama di kota Pekanbaru yang masyarakatnya sangat heterogen. Seorang kolega saya yang menikahkan anaknya beberapa tahun yang lalu merasa tersinggung dengan ucapan Mak Andam. “Macam mane saya tak naik pitam Ngah, karena di tepak yang disediakannye tak tersedie sirih dan perangkat lain sedap saje Mak Andamnye

370

Tabrani Rab

menyarankan ganti aje dengan gule-gule. Dah tu ketika makan adab-adab dan tepuk tepung tawar die tak ade atas alasan tak ade janji sebelumnya. Kalau tak berpikir panjang entahlah Ngah”.

Kolega saya inipun melanjutkan celotehnya “Setelah saya selidiki Ngah, rupanye Mak Andamnya bukan orang Melayu dah tu tak mau pulak belaja. Untuk menutup belangnye itu tadilah kelualah dari mulutnya asal sebut aje. Sepertinya Mak Andam seperti yang saye sebutkan tadi tak lebih dari juru hias, bukan tukang andam seperti adat Melayu Ngah“. Untuk hal-hal yang begini dan mungkin banyak masalah lain yang menyangkut adat yang perlu dibenahi oleh lembaga adat, contoh kecilnya misalnya dengan mengadakan pelatihan tukang andam pengantin Melayu.

Sayapun teringat nasihat orang tua-tua Melayu kepada saya sekitar 50 tahun silam. “Kalau ingin selamat di dunia dan akhirat patuhi aturan yang ditetapkan Allah, aturan yang ditetapkan nenek moyang, dan aturan negara. Tapi ingat juga aturan Allah itu kekal dan takkan berubah, aturan nenek moyang selalu diubah oleh manusia berikutnya demikian juga dengan aturan negara.

Maka dari itu pegang betullah aturan Allah dan karena itu pulalah nenek moyang kita berpetuah “Adat bersendikan syarak, syarak bersendi kitabullah “.

Suatu hal yang sangat dijunjung tinggi dalam masyarakat Melayu adalah kejujuran, kesetiaan dan marwah baik pada masyarakat awam apalagi pada level pemimpin. Bila sekali saja terbukti tidak jujur maka tidak akan dipakai lagi selamanya. Bak kata pepatah Melayu “Sekali lancung keujian seumur hidup orang tak percaya“. Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah kearifan yang dalam hal ini termasuklah adil dan suri tauladan, baik dari orang tua kepada anaknya, suami terhadap isterinya, dan yang paling penting pemimpin terhadap pengikutnya. Pemimpin yang adil adalah dambaan pengikutnya, sehingga segala suruhannya sedapat mungkin akan dijalankan pengikutnya. Seperti kata pepatah Melayu “Raja adil Raja disembah Raja zalim Raja disanggah”.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

371

Harus kita akui bahwa kejujuran dan keadilan ini betullah yang sekarang ini mulai luntur baik dari orang tua, dari suami dan dari para pemimpin. Sehingga banyaklah sekarang bermunculan anakanak durhaka, isteri yang tidak menghargai suami, dan rakyat yang berani menghujat pemimpinnya. Dalam masyarakat Melayu semua golongan itu berkompeten dan tinggallah bagaimana pemimpin menggali dan memanfaatkan kompetensi itu. Sebagaimana kata bidal Melayu; “Yang perkasa sebagai panglima, Yang alim sebagai imam, Yang arif sebagai hakim, Yang jujur sebagai bendahara, Yang pandai sebagai munsyi, Yang lumpuh sebagai penunggu jemur, Yang buta sebagai pengayun buai, Yang tuli sebagai penyulut lelo”.

Kembali kepada himbauan LAM Riau “Jadikan Budaya Melayu Rujukan Hidup“ harus dimulai oleh para pemangku adat, tokoh adat, dan para yang diberi gelar adat. Istilah kerennya “Top Down”, bahasa ustadnya “uswatun hasanah”, dan sangat tidak mungkin “Buttom Up” kalau yang diatas tidak sinkron atas perkataan dengan perbuatannya.

Terakhir gelar Datuk Setia Amanah yang otomatis diterima oleh kepala daerah provinsi dan kabupaten kota di Riau nampaknya selalu meleset, karena banyak Datuk Setia Amanah dan mantan Datuk Setia Amanah yang tergelincir dari kesetiaan dan amanah yang diembannya.

372

Tabrani Rab

Angka Agak-Agak

S

alah satu harian di Pekanbaru terbitan Selasa 14 Februari 2011 menurunkan judul berita “Persiapan PON Baru 60 Persen.

Komisi D DPRD Riau Mentahkan Pernyataan Gubri”. Sebagaimana diungkapkan oleh AB Purba di harian dimaksud, “Dari tinjauan kami ke beberapa venue di Pelalawan, Inhil, Inhu, Kuansing dan Pekanbaru, kami malah menyimpulkan progress baru mencapai 60 persen. Jadi saya pikir gubernur jangan asal ngomong yang menyebutkan progres sudah 90 persen. Apakah gubernur pernah meninjau semua venue itu, kok beraninya menyebut angka 90 persen”.

Dari kunjungan Komisi D DPRD Riau tersebut didapati masih banyak gelanggang olahraga yang proses pembangunannya di bawah 50 persen. Misalnya pembangunan sepakbola di Indragiri Hulu baru sekitar 15 persen karena baru berupa penempatan batu pertama. Demikian pula pembangunan sarana olahraga dayung di Kuantan Singingi juga baru sekitar 15 persen. Sementara gelanggang olahraga lainnya yang menjadi perhatian karena belum jelas pembangunannya seperti arena bolling dan futsal. Keraguan AB Purba atas pernyataan gubernur yang kerap dilontarkan kepada media massa bahwa persiapan sarana olahraga PON sudah mencapai 90 persen terungkap dari pernyataannya, “Saya berani katakan persiapan baru 60 persen karena saya lihat sendiri. Saya harap gubernur meninjau langsung juga, jangan berdasarkan laporan bawahan yang asal bapak senang“.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

373

Lalu bagaimana dengan pernyataan gubernur yang juga Ketua Umum PB PON XVIII Riau pada jumpa pers saat Chef De Mission (CDM) Meetting di Hotel Labersa beberapa waktu lalu menyatakan bahwa pembangunan venue hingga kini sudah selesai sekitar 94-95 persen? Penyebabnya dua, kemungkinan pertama berdasarkan laporan bawahan yang asal bapak senang tadi, dan yang kedua karena gubernur hanya melihat langsung pembangunan stadion utama yang tinggal finishing itu maka selanjutnya dipukulratakanlah semua sarana sudah seperti itu.

Kata orang sekarang angka estimasi. Kalau orang kampung saya menyebutnya angka agak-agak.

Ketika peresmian Countdown Timer atau yang lebih dikenal dengan Tugu PON XVIII Riau dipampangkanlah jam besar penghitungan mundur pelaksanaan PON pada tanggal 9 September 2012. Walaupun pada tugu tersebut tidak lagi dapat dibaca tinggal berapa bulan lagi hari H PON, secara spontan dapatlah kita menghitung bahwa pelaksanaan PON XVIII Riau tinggal kurang dari 7 bulan lagi. Seharusnya kita patut bangga karena helat besar ini makin dekat. Namun di satu sisi banyak pihak yang merasa ketar-ketir mengingat masih banyaknya fasilitas PON itu yang belum selesai bahkan ada yang masih dalam tahap tender. Seperti yang diutarakan gubernur pada jumpa pers saat Chef De Mission pada 31 Januari 2012 lalu, “Masih ada beberapa venue yang belum dibangun sama sekali, seperti venue bolling, biliar, takraw, panahan, softball dan baseball. Sementara venue menembak di kawasan Sport Center di Rumbai, stadion sepakbola untuk penyisihan di Rumbai dan Kampar, venue dayung di Kebun Nopi Kuansing masih dalam pengerjaan�.

Telah diketahui oleh semua pihak bahwa pelaksanaan PON XVIII Riau ini menelan biaya yang cukup besar. Sebutlah misalnya penambahan dana untuk stadion utama PON pada APBD Riau tahun 2012. Sesuai dengan hasil konsultasi Ketua Komisi D DPRD Riau pada 6 Februari 2012 dijelaskan oleh Sumele, Staf Depdagri Bagian Badan Keuangan Anggaran Daerah yang membawahi

374

Tabrani Rab

regional Riau mengakui tidak mengetahui jika Pemprov Riau melalui Dispora mengajukan penambahan anggaran pembangunan stadion utama PON di APBD 2012 tanpa dilengkapi Perda. Bahkan Sumele juga menyatakan Pemprov Riau terlalu berani menuliskan anggaran yang belum pasti di APBD dengan menyebutkan anggaran proyek multiyears.

Dari konsultasi Komisi D DPRD Riau itu, “Depdagri berpendapat, revisi Perda Nomor 5 tahun 2008 tidak bisa dilakukan karena masa berlakunya berakhir Desember 2011. Selain itu pihak Depdagri juga menegaskan harus dilakukan audit sebelum muncul usulan penambahan anggaran proyek stadion PON tersebut. Pembentukan Perda baru juga tidak bisa diterbitkan sebab pemakaian anggaran melalui perda hanya sekali. Jadi satusatunya upaya yang bisa hanya dengan penganggaran regular,� jelas Syarif Hidayat, Ketua Komisis D DPRD Riau Sekarang timbul pertanyaan kenapa sampai terjadi menjelang 7 bulan hari H PON masih ada venue yang belum dibangun.

Walaupun gubernur menyatakan semuanya akan selesai, biasanya pekerjaan yang tergesa-gesa dan mengejar waktu kurang berhasil baik. Kalaupun pembangunan venue sudah selesai bukan berarti venue tersebut sudah layak untuk penyelenggaraan PON. Layak tidak suatu venue dipergunakan untuk penyelenggaraan harus dinilai terlebih dahulu oleh Tim Technical. Misalnya setelah Tim Technical Delegate Tenis Meja meninjau sarana dan prasarana Sport Hal Center PT Chevron di Dumai, Washington selaku Ketua Technical Delegate, “Standardnya, hall tennis meja itu mampu menampung 250 penonton. Disini (sport hall center Chevron) sepertinya hanya berkapasitas 100 penonton. Makanya tadi kita meminta tambahan tribun penonton�.

Kalaulah nantinya venue yang belum dibangun dan sedang dibangun sekarang selesainya beberapa hari menjelang hari H kapan pula tim technical ini nak menilainya. Kalaupun sempat dinilai dan terbukti harus ada perbaikan, apanya lagi yang sempat diperbaiki. Tentu saja walaupun masih belum memenuhi syarat Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

375

tetap juga dipergunakan. Disamping hal yang begini akan menuai protes dari daerah lain, maka pelaksanaannyapun terkesan apa adanya, maka jadilah seperti yang pernah saya tulis “PON Alakadar”.

Sebaliknya walaupun kurang dari 7 bulan hari H PON XVIII masih sangat banyak sarana dan prasarana yang belum selesai PB PON sudah mempersiapkan opening & closing ceremony yang spektakuler plus kembang api dan sound system yang spektakuler pula. Seandainya penyelenggaraan PON nantinya tidak sesukses yang diharapkan setidak-tidaknya kita masih bisa bangga dengan pembukaan dan penutupan yang spektakuler. Dengan kata lain, “ PON boleh alakadar tapi opening & closing ceremony harus spektakuler. Lantaklah…. Pokoknya spektakuler”.

376

Tabrani Rab

Bukan Balas Dendam Tapi Membalas Guna

G

amang, itulah sepertinya yang terjadi dihati sebagian para pejabat di Pemerintah Kota Pekanbaru saat ini. Kenapa tidak, percaya atau tidak percaya mutasi yang biasanya dilakukan kepala pemerintahan yang baru hanya menunggu bom waktu saja.

Tambahan lagi pejabat yang duduk pada saat ini sebagian besar adalah mereka yang diangkat oleh Pejabat Walikota terdahulu Syamsurizal dengan menggusur para pejabat yang diangkat walikota sebelumnya Herman Abdullah. Kononnya lagi pejabat yang dilengserkan Syamsurizal, adalah mereka yang pro cawako ketika itu Firdaus MT sehingga mutasi inipun mendapat teguran dari Mendagri.

Setelah dilantik sebagai walikota Pekanbaru 26 Januari 2012 lalu, Firdaus pernah menjelaskan kepada wartawan bahwa kalaupun ada mutasi, itu sesuai kebutuhan dan penyegaran pegawai serta dilakukan secara profesional, dengan memperhatikan loyalitas dan kinerja pegawai. Lebih jauh dijelaskan bahwa mutasi bukanlah merupakan ajang balas dendam. Firdaus juga menyatakan kepada wartawan, “Kami memang memasukkan mutasi dalam program kerja 100 hari kami. Namun sampai saat ini masih dalam evaluasi dan pertimbangan�. Apa yang diungkap walikota diatas secara teori memang benar adanya. Cuma dalam pelaksanaan mutasi kerap terjadi balas dendam dan balas budi. Biasanya bila tidak ada balas budi dari orang yang telah ditolong akan dicap sebagai tidak membalas guna oleh yang pernah menolong. Apalagi Firdaus masih punya kesempatan untuk maju pada pemilukada berikutnya dan sudah pasti perlu dukungan lagi.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

377

Kegamangan para pejabat di Pemko Pekanbaru itu terbukti dengan terjadinya puluhan PNS Pemko Pekanbaru yang mengajukan permohonan pindah ke Pemprov Riau. Seperti yang diberitakan salah satu media massa terbitan Pekanbaru ada kurang lebih 90 orang PNS di jajaran Pemerintahan Kota Pekanbaru yang mengajukan permohonan pindah. Tentang ada permohonan eksodus besar-besaran dari PNS Pekanbaru walikota Pekambaru Firdaus mengakui belum mendapat laporan dari bawahannya.

Lebih jauh Firdaus memaparkan bahwa ia belum menentukan siapa yang akan dimutasi dan kemana akan dimutasi, serta juga belum tahu apakah ada non job dan demosi. Sebagaimana diakui Firdaus, mutasi termasuk kedalam program 100 hari walikota.

Dengan perkataan lain mutasi masih menunggu pemetaan dan penetapan yang, mungkin karena masa jabatan walikota masih sangat baru, belum sampai 30 hari.

Permohonan eksodus puluhan PNS Pekanbaru ini dibenarkan oleh Setko Pekanbaru yang juga Ketua Baperjakat Pekanbaru. “Delapan dari duabelas camat di Pekanbaru sudah mengajukan permohonan pindah ke Pemprov Riau. Selain delapan camat masih ada sejumlah Sekcam, Lurah dan staf di Sekretariat Pemko Pekanbaru yang mengajukan permohonan pindah ke Pemprov Riau. Para camat dan lurah yang hendak eksodus itu, bahkan dikabarkan tidak lagi memenuhi undangan-undangan rapat dari walikota Pekanbaru Firdaus MT�.

Dilain pihak berhembus pula kabar dimana puluhan pejabat eselon di lingkungan Pemprov Riau mulai resah terkait rencana eksodus sejumlah camat dan lurah di Pemko Pekanbaru. Mereka khawatir tergusur dari posisinya, jika Pemprov Riau menampung para pejabat yang eksodus tersebut. Bahkan diberitakan banyak pejabat eselon di Pemprov Riau yang sudah menandatangani pernyataan sikap menolak eksodus tertsebut.Nampaknya gamang di pejabat eselon Pemko Pekanbaru menyebabkan pejabat eselom Pemprov Riau gamang pula.

378

Tabrani Rab

Permohonan eksodus besar-besaran PNS Pekanbaru sebagai langkah sedia payung sebelum hujan mereka menjelang adanya mutasi dari walikota Pekanbaru. Namun menurut Setko Pekanbaru HM Wardan, “Alasan mereka pada umumnya untuk penyegaran, menambah pengalaman dan meningkatkan wawasan”. Dijelaskan juga oleh Wardan bahwa akan ada pertemuan antara dirinya sebagai Setko dan Ketua Baperjakat dengan Walikota untuk membahas bukan tentang penempatan orang-orang, akan tetapi merapatkan segala kemungkinan dan memberikan pertimbangan kepada walikota sebelum melakukan mutasi. Seperti mutasi pada umumnya, apa yang diungkapkan Setko tak lebih dari basa-basi orang timur.

Seorang teman saya yang beberapa kali terangkat dan terdepak oleh mutasi akibat pertukaran kepada pemerintahan bercerita panjang lebar kepada saya. “Mutasi tu pertimbangannya macammacam Ngah. Ada atas pertimbangan professional dan proposional, ada atas pertimbangan balas budi, ada atas pertimbangan kekerabatan dan banyak lagi Ngah. Tapi yang paling banyak untuk balas budi dan kekerabatan. Sehingga banyak pejabat di kabinet pemerintahan di suatu daerah berisikan kawan, kerabat dan keluarganya saja. Terus terang Ngah saya sangat khawatir kabinet Firdaus MT nantinya Kabinet KKO. Hal begini selalu dibantah oleh kepala daerah tetapi selalu pula ada dengan alasan professional dan proporsional tadi”. Karena tak tahu sayapun bertanya, “Ape bendenya KKO tu”. Sambil tertawa kecil teman ini pun menjawab, “Kesana Kesini Ocu”. Walaupun hati saya tak begitu geli, maka untuk menghargai teman ini sayapun ikut pula tertawa kecil ditambah pula dengan geleng-geleng kepala pura-pura heran.

Bual teman saya yang telah hampir sepuluh tahun pensiun ini semakin menjadi-jadi. “Keadaan dari pejabat yang termutasi ini bertingkat-tingkat Ngah. Ada yang termutasi pada eselon yang sama dan satker yang basah. Ini namanya dapat durian runtuh Ngah dan Firdaus pernah menikmatinya. Tapi kalau dimutasi ke satker kering atau di satker yang baru terbentuk seperti yang Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

379

dialami oleh Firdaus MT sendiri yang termutasi dari Dinas PU ke badan baru, pening lalat Ngah. Yang membuat demam tu Ngah kalau non job, dan akan demam panas bila demosi. Jadi Ngah Firdaus tu pernah dapat durian runtuh dan pernah pula pening lalat. Kejadian beginilah yang dirasakan oleh kebanyakan mereka yang tergusur akibat kebijakan Syamsurizal dulu dan jabatan mereka diduduki oleh mereka yang sekarang beramairamai mengajukan permohonan eksodus ini. Mereka yang ingin eksodus ini Ngah samalah dengan orang yang sukanya madu saja dan menolak jamu�.

Sebenarnya mutasi merupakan sesuatu yang wajar-wajar saja, namun kalau tak mau dimutasi atau memutasi untuk kepentingan kelompok samalah dengan ingin menjadi raja di negara republik.

Mutasi sesuatu yang diharapkan juga ditakuti, sesuatu yang mungkin akan datang dan pasti akan pergi, sesatu yang selalu dikatakan netral sayangnya selalu tidak netral.

Bagaimana mutasi di Pemko Pekanbaru nanti?

Kalau makan bolu berendam Minumlah madu agar perisa Badanpun segar kemana-mana Kalau bukan balas dendam Mungkin saja balas jasa Supaya jadi membalas guna

380

Tabrani Rab

Solusi Segel dan Tera Ulang

B

eberapa minggu yang lalu kita membaca berita di media massa, bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pekanbaru dan Metrologi Disperindag Riau melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua SPBU. Dari hasil inspeksi mendadak dimaksud didapatkan empat pompa di dua SPBU memiliki meteran yang tidak standar sehingga langsung disegel oleh petugas. Lalu diberitakanlah kedua SPBU dimaksud, Yakni SPBU Jalan Durian dengan tiga pompa yang tidak standar dan SPBU Jalan Hang Tuah Kulim dengan 1 pompa yang tidak standar. Lebih rincinya pompa yang tidak standar tersebut, 2 pompa pengisian BBM untuk sepeda motor dan satu poma pengisian BBM mobil di SPBU Jalan Durian dan satu pompa pengisian BBM solar di SPBU Jalan Hang Tuah Kulim.

Disatu sisi masyarakat patut berterima kasih kepada Disperindag Kota Pekanbaru yang telah melakukan inspeksi mendadak , namun disisi lain setelah kita membaca bahwa sidak tersebut menindaklanjuti pengaduan masyarakat kita akui bahwa Disperindag tidak proaktif. Lebih jelasnya Disperindag Pekanbaru menunggu bola bukan menjemput bola yang semestinya mereka lakukan.

Disamping berhak mendapat perlindungan dari Disperindag masyarakat sebagai konsumen juga berhak mendapat perlidungan dari lembaga konsumen. Cuma sekali lagi gerakan proaktif dari lembaga ini masih kurang dan sifatnya masih menunggu bola.

Contohnya untuk kasus pompa SPBU yang tidak standar sejauh ini kita tidak mendengar suara dan tindakan dari lembaga ini.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

381

Seperti kasus-kasus lainnya juga, setelah kedapatan ada SPBU yang memiliki pompa yang tidak standar, barulah Disperindag Pekanbaru akan melakukan sidak ke 36 SPBU lainnya di Pekanbaru secara bertahap. Selanjutnya Megah Miko, Kasi Usaha Perdagangan dan Metrologi Disperindag Pekanbaru menyatakan, “Namun, kami tidak akan membeberkan waktunya, karena ini untuk mengantisipasi adanya pihak-pihak yang membocorkan informasi supaya pengelola SPBU bisa mengantisipasi atau melindungi kecurangannnya sebelum kami dating”. Bual Miko ini sebenarnya sudah menjadi kewajiban pokok Disperindag apalagi bual yang menyatakan tidak membeberkan waktu sidak yang akan dilakukan. Yang namanya sidak tentu rahasia, kalau waktunya dikasih tahu lebih dahulu namanya kunjungan kerja atau silaturrahim.

Sekarang mari pula kita dengar pembelaan diri dari pengelola SPBU bermasalah ini. Ali, pengelola SPBU Jalan Durian menjelaskan kepada wartawan, “Kami melakukan tera sekali seminggu dengan menggunakan bejana kaca, minusnya hanya 40 sampai 70 persen. Jadi tidak mungkin kami salah. Malahan setiap bulan kami kehilangan 4 sampai 5 ton BBM. Jadi meteran pompa kami bukannya kurang, tetapi berlebih. Tapi tadi ditemukan mencapai 120 persen”. Kalau begitu adanya periksa kembalilah bejana kaca yang digunakan apakah memang standar. Selain itu periksa juga tangki BBMnya jangan-jangan ada bocor halus. Kalau kedua sudah baik dan memenuhi syarat SPBU boleh complain atas penyegelan Disperindag ini. Bila perlu bawa ke meja hijau. Tapi melihat tidak ada reaksi dari SPBU yang disegel dan sepertinya patuh atas hasil sidak Disperindag maka terkesan anda berlindung di balik lalang sehelai”.

Lalu apa sanksi untuk SPBU yang curang ini? “Untuk itu, kepada pengelola SPBU kami memberikan surat peringatan dan pompanya disegel dan diperintahkan untuk tera ulang meteran pompanya. Setelah itu baru bisa dibuka segelnya’, ujar Elsyabrina, Kadisperindag Pekanbaru. Sepertinya sanksi untuk SPBU nakal

382

Tabrani Rab

ini setakat segel dan tera ulang itu sajalah. Setelah itu SPBU dimaksud boleh beroperasi kembali. Maka tak heran dua hari setelah disegel. Tepatnya tanggal 16 Februari 2012 SPBU dimaksud sudah beroperasi kembali. Bahasa anak mudanya “Engkau Telah Ku Maafkan”.

Lalu bagaimana pula tanggapan masyarakat atas begitu cepatnya SPBU nakal ini diizinkan kembali oleh Disperindag?

Marilah kita lihat tanggapan dari wakil rakyat di Komisi II DPRD Pekanbaru Syamsul yang menyatakan, “Kita kaget kenapa prosesnya begitu cepat. Ini nantinya bisa jadi preseden buruk untuk kasus yang sama ke depan. Tidak ada efek jera”. Selanjutnya Syamsul menyatakan, “Saya tadi minta agar Disperindag secara mendalam menuntaskan pemeriksaan. Kasus ini tidak bisa dipandang ringan dan berlalu begitu saja. Kita minta agar jika sekali lagi itu dilakukan maka otoritas harus mencabut izin operasional tersebut. Ini pelajaran penting dan tidak bisa dianggap remeh”.

Melihat apa yang dilakukan oleh SPBU ini telah melanggar undang-undang perlindungan konsumen maupun undangundang migas maka terbuka celah untuk mempidanakan SPBU nakal ini. Karena yang dirugikan masyarakat banyak, maka banyak pihak yang dapat mempidanakannya. Selama ini biasanya yang paling respek adalah LSM atau lembaga yang menamakan dirinya membela hak konsumen. Apakah tidak gerah melihat pelanggaran yang sudah pasti mendatangan untung bagi yang melanggar cukup diselesaikan dengan segel dan tera ulang saja?

Disinilah kepedulian dan keberpihakan kepada kaum tertindas dan tanggung jawab moral LSM dan lembaga pembela hak konsumen diuji.

Bagaimana pula tanggapan Pertamina yang saaat ini sedang mengelu-elukan program SPBU “Pasti Pas” yang mengarah kepada SPBU modern yang memiliki fasilitas; ruang sholat, WC, mini market, pasar oli, taman dan tempat istirahat. Seperti selalu kita baca di media masa dan kita tonton di media elektronik lokal, Pertamina Regional I memang sulit untuk ditemui wartawan Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

383

baik untuk chek dan recheck maupun untuk konfirmasi. Seperti diberitakan media massa saat wartawan meneleponnya di kantor dijawab oleh satpam, Sales Area Manager sedang turun ke lokasi sidak Disperindag. Lalu langsunglah dihubungi ponsel sang manager ini. Bagaikan berkendaraan buraq seperti perjalanan israk mi’raj dalam sekejap mata sang managerpun sudah berada pula di luar kota Pekanbaru. Walaupun suaranya jelas di ponsel wartawan namun suara wartawan terputus-putus di ponsel sang manager. Ketika ditanya melalui SMS, entah karena SMS yang diterimanya puntung-puntung pula maka pertanyaanpun hilang bak batu jatuh ke lubuk. Kalau Pertamina punya program SPBU Pasti Pas, kenapa ketika ada SPBU yang meterannya tidak pas Pertamina sunyi sepi sendiri, bahkan terkesan ingin lepas tangan begitu saja, Bila Pertamina diam seribu bahasa, Disperindag hanya menegakkan solusi segel dan tera ulang, maka bukan tidak mungkin kasus meteran SPBU yang menyalahi standar ini akan terus terulang. Maka solusi Disperindagpun bagaikan menyusur bibir kain sarung yang pasti akan kembali ke awal, yakni solusi segel dan tera ulang.

384

Tabrani Rab

Aska Tak Begune

P

ada zaman orde baru, Riau pernah menggegerkan sekaligus mendapat julukan sebagai negeri pilar demokrasi di Indonesia.

Sebab kala itu, DPRD Riau berani menantang kebijakan otoriter rezim Suharto yang menunjuk Imam Munandar sebagai calon unggulan, pada Pemilihan Gubernur Riau, namun kalah dari calon pelengkap Ismail Suko. Walaupun akhirnya Imam Munandar berhasil menjadi Gubernur Riau setelah dilakukan pemilihan ulang oleh karena Ismail Suko dipaksa mengundurkan diri, tapi semua tahu bahwa itu tidak demokrasi. Kekalahan calon unggulan Suharto pada pemilihan Gubernur Riau tanggal 2 September 1985 ini sampai sekarang dikenal dengan istilah “September Kelabu“.

Pada hari Jum’at tanggal 2 Maret 2012 lalu, Riau kembali heboh walaupun tidak sampai menghebohkan Indonesia. Hal ini bermula dari mutasi 33 pejabat eselon II di Pemerintahan Provinsi Riau. Bila biasanya yang menghebohkan mutasi adalah tentang terangkat dan tercampaknya para pejabat, namun kali ini hebohnya terjadi pada saat pelantikan. Ketika pembawa acara sedang membacakan nama-nama pejabat yang dilantik, tiba-tiba masuk Wakil Gubernur Riau Raja Mambang Mit meminta agar acara pelantikan dihentikan dulu.

Sebagaimana lazimnya Wakil Gubernur tentu layak tahu bahwa pada saat ini ada pelantikan pejabat. Karena tak diberitahu membuat dan tak ada tembusan SK pelantikan maka Wagub pun jemput bola dengan datang ke tempat pelantikan. Di ruang tunggu pejabat Gedung Daerah, Wakil Gubernur bertemu

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

385

dengan Sekdaprov Wan Syamsir Yus dan menanyakan tentang SK pelantikan. Jawaban dari Sekdaprov memang rada aneh, yakni surat keputusan tersebut tidak ada. Mungkin dengan sedikit mengalah Wakil Gubernur pun meminta daftar nama pejabat yang dilantik. Tanpa menjawab pertanyaan Wagub, sang Sekdaprov bergegas pergi yang dikira Wagub untuk mengambil daftar nama tersebut. Tapi ketika mendengar dari pengeras suara pembawa acara membacakan nama pejabat yang dilantik, maka inilah awal kejadian tersebut.

Mungkin karena merasa dianggap tunggul, maka Wagub pun bergegas menuju ke dalam ruang pelantikan sambil berkata, “Hentikan, saya mau bicara dulu”. Bagaikan berbalas pantun maka Sekdaprov pun menjawab, “Tidak bisa, saya diperintahkan gubernur “. Mungkin merasa dianggap menganggu acara seremonial, konon Sekdaprov sempat memanggil petugas Satpol PP. Singkat cerita keduanya dibawa pejabat lain menuju ruang tunggu pejabat. Namun nasi telah menjadi bubur kejadian itu telah tercatat dalam sejarah Riau dan akan diketahui oleh generasi berikutnya sebagai “Maret Kelam“.

Walaupun tidak ada ketentuan bila gubernur tidak ada, yang melantik harus wakil gubernur, alangkah baiknya sebelum pelantikan Sekdaprov melapor secara lisan kepada Wagub. Ya sekedar basa-basilah. Di negeri Melayu Malaysia, baik pejabat polis diraja maupun pejabat tentera diraja yang telah pensiun disebut dengan “Aska Tak Begune”, tapi di negeri Melayu Riau justru pejabat yang masih aktif sudah diperlakukan bagaikan askar tak berguna. Dimana nak diletakkan tamaddun Melayu, apalagi dalam kontek hendak menjadikan Riau sebagai pusat kebudayaan Melayu.

Walaupun dalam pepatah Melayu mengatakan “Raja adil Raja disembah. Raja zalim Raja disanggah”, namun apa yang dialami oleh Raja Mambang Mit adalah sebaliknya, yakni penzaliman terhadap raja. Oleh karena itu wajar saja bila timbul reaksi, baik dari masyarakat, Partai Demokrat Riau dan anggota DPRD Riau.

386

Tabrani Rab

Reaksi tersebut tertuju pada Sekdaprov Riau Wan Syamsir Yus, mulai dari tuntutan agar turun dari jabatan, permintaan klarifikasi sampai ke permintaan mengevaluasi kinerja sang Sekdaprov.

Sebagaimana diketahui umum bahwa pangkal permasalahan bukan dari Sekdaprov, tetapi lebih mengarah kepada ketidak harmonisan hubungan antara Gubernur dan Wakil Gubernur.

Menjawab pertanyaan wartawan mengenai komunikasi antara Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekdaprov tentang pelantikan tersebut, Wan Syamsir Yus pun menjawab bahwa itu bukan wewenangnya. “Ya gubernurlah yang mengkomunikasikannya“, jawab Wan Syamsir Yus singkat. Kejadian ini seolah-olah lebih memperkuat apa yang pernah disampaikan Kemendagri beberapa waktu yang lalu bahwa 93,85 persen pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak harmonis sampai akhir masa jabatan.

Disamping itu tingkat ketidakharmonisan ini bertingkat-tingkat pula, mulai dari perbedaan misi sampai dengan tidak bertegur sapa. Yang jelas dari 2 priode masa jabatan gubernur Rusli Zainal kedua-duanya menunjukkan ketidakharmonisan tadi. Tandatanda lain yang menunjukkan ketidakharmonisan gubernur/ wakil gubernur dapat dilihat dari ketidakhadiran Wagub pada acara serah terima jabatan pejabat yang berlangsung pada Senen, 5 Maret 2012.

Lalu timbul pertanyaan, kenapa hal yang begini terjadi? Yang jelas jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah adalah jabatan politik, sementara didalam dunia politik ada adagium yang menyatakan “Tidak ada kawan abadi. Tidak ada lawan abadi”. Oleh karena itu bukan tidak mungkin sekarang terjadi perseteruan, atas beberapa pertimbangan bulan depan sudah berkoalisi lagi asal saling menguntungkan.

Adagium politik diatas sehubungan adanya kejadian saat pelantikan pejabat Pemprov Riau yang lalu dapat dibaca dari pidato Gubernur saat serah terima jabatan pejabat eselon II Pemprov Riau, “Ketidakharmonisan bisa saja terjadi dimanapun, kapanpun dan dengan siapapun. Tapi jika selalu berpegang pada tugas pokok Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

387

dan fungsi masing-masing, maka apapun bisa diatasi jika niatnya untuk melayani masyarakat“. Selanjutnya secara panjang lebar gubernur mengulas tentang tugas dan wewenang kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan revisi kedua menjadi UU No. 12 Tahun 2008. Pokoknya kalau undang-undang dimaksud dibaca semua lapisan masyarakat akan mengerti. Tetapi yang jelas undang-undang tersebut tidak menyatakan bahwa Wakil Gubernur tidak boleh meminta salinan surat keputusan atau daftar nama yang dilantik atau Sekda boleh tidak mengindahkan Wakil Gubernur.

Sekali lagi embrio kejadian saat pelantikan pejabat Pemprov Riau lalu memang masalah harmonisasi kepala daerah/wakil kepala daerah, tetapi pencetusnya adalah masalah sopan santun bawahan terhadap atasan. Siapa yang takkan tersinggung bila dirinya dianggap tunggul dan dikategorikan askar tak berguna padahal masih memegang jabatan. Sempena menjadikan Riau sebagai Pusat Kebudayaan Melayu, marilah kita tegakkan budaya Melayu secara bersama, mulai dari kepala daerah/wakil kepala daerah dan seterusnya sampai ke masyarakat kecil termasuk dalam hal menghargai orang lain.

388

Tabrani Rab

One Man Show

W

aktu saya masih duduk di bangku SMP abah saya bertugas di Bengkalis, ketika saya melanjutkan ke SMA di Pekanbaru abah saya telah pindah tugas di Selat Panjang. Maka sayapun selalulah bolak balik ke Bengkalis maupun Selat Panjang. Setiap tiba maupun berangkat dari Bengkalis atau Selat Panjang kita harus melewati pelabuhan yang dalam bahasa Melayu disebut bom. Di pangkal bom ini biasanya terdapat kantor bea dan cukai yang ketika itu lebih dikenal dengan istilah pabean. Pemeriksaan disini relatif ketat, setiap barang bawaan penumpang (pesisir kata orang Bengkalis) yang datang dan pergi diperiksa. Sehingga kadang-kadang terperiksa belacan, sebab belacan Bengkalis selalu dibuar oleh-oleh karena konon cerita terbuat dari udang asli dan proses pembuatannya bersih.

Disamping berkantor di pangkal bom, di daerah-daerah yang rawan penyeludupan yang dikenal dengan istilah semokel terdapat pula pos pabean ini. Kesan penduduk setempat pada pabean disamping arogan adalah kemakmuran, karena biasanya memang mereka hidup berkecukupan. Dizaman itu ketika masih banyak penduduk yang makan sagu, mereka mampu makan nasi dari beras Siam yang putih tejelepak. Ketika kue sehari-hari penduduk setempat kebanyakan dari bahan ubi mereka mampu makan roti kaleng (bahasa masyarakat setempat kue tim). Demikian juga dengan pakaian dan peralatan elektronik mereka semuanya made in luar negeri. Singkat cerita makmurlah. Suatu hal yang menarik, bukan berarti karena ada pos pabean, smokel ditempatTempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

389

tempat tadi menjadi berkurang, tapi makin bertambah. Seorang teman saya yang ketika itu sedang kuliah di Universitas Indonesia menyatakan kepada saya tentang semakin maraknyanya smokel di daerah yang justru ada pos pabean ini karena terjadinya proses simbiosis mutualisme.

Lalu bagaimana keadaan bea cukai saat ini. Soal kemakmuran anggota masih tetap dan mungkin saja meningkat. Karena seperti biasa para pegawai yang bekerja di kementerian keuangan radarada kaya, walaupun golongan rendah. Bahkan banyak PNS di kementerian ini yang memiliki rekening gendut yang diluar kemampuan kepangkatan mereka. Misalnya saja kasus Gayus Tambunan.yang menghebohkan itu.

Dalam minggu ini jajaran bea cukai di Riau menjadi semakin terkenal karena dua kali disemonstrasi oleh wartawan. Kejadian pertama terjadi di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) Dumai dan kejadian kedua di Kantor Wilayah Bea dan Cukai Wilayah Sumbar–Riau. Walaupun terjadi di dua kota yang berbeda tetapi penyebabnya sama, yakni arogan dari petugas bea cukai.

Di Dumai wartawan yang bermaksud melakukan liputan terhadap pemindahan barang sitaan yang akan dimusnahkan diusir oleh petugas bea cukai. “Bapak siapa? kenapa ambil gambar, apa sudah konfirmasi dengan Pusat Layanan Informasi (PLI)�, sergah Beni, salah seorang pegawai bea cukai yang mengawal pembongkaran. Ketika wartawan mencari kepala seksi PLI KPBC Dumai, beliau tidak ada di ruangnya dan ponselnya yang dihubungipun tidak aktif. Sehingga berapa banyak barang sitaan dan berapa banyak yang diangkut untuk dimusnahkan hanya pihak bea cukai sendirilah yang tahu dan sepertinya sengaja diplot agar tidak diketahui umum. Kejadian inipun seakan mengangkat batang terendam, dimana sebelum pernah terjadi hilangnya ratusan velg mobil seluduan hilang saat mau dimusnahkan.

Ada baiknya kita cermati jawaban dari Budi Hermanto, Kepala Seksi PLI KPBC Dumai yang antara lain menyatakan, “Berkaitan

390

Tabrani Rab

dengan ketertutupan, dengan ini saya informasikan mengingat sifat barang yang rawan dan untuk kepentingan pengamanan sampai dengan proses pemusnahan selesai dilakukan, sehingga tidak dapat secara terbuka kita sampaikan kepada masyarakat, sampai proses pelaksanaan pemusnahan“. Dengan perkataan lain pemusnahan adalah hak dan tanggungjawab bea cukai dan masyarakat diharapkan percaya sajalah kepada masyarakat. Nanti setelah pemusnahan akan diberitakan. Masalahnya masyarakat itu sulit untuk percaya kepada bea cukai. Ditambah lagi kebanyakan dari barang yang akan dimusnahkan itu adalah pakaian bekas (ball press) sehingga patut dipertanyakan apanya yang rawan dan apa betul yang akan diamankan. Kecuali bila barang sitaan tersebut rawan dari berita sehingga perlu diamankan dari pengetahuan wartawan. Dahlah berhentilah berbohong semua masyarakat dah tahu silat delapan penjuru angin ala bea cukai tu.

Bagaimana pula dengan demonstrasi dari S olidaritas Wartawan untuk Transfarasi (SOWAT) di Kanwil Bea dan Cukai Sumbar Riau?

Hal ini berpuncak setelah pihak KPBC Pekanbaru mengadakan jumpa pers terkait penggerebekan gudang yang menyimpan rokok tanpa cukai. Ketika itu salah seorang anggota bea cukai bernama Pintor L. Toruan berkata kepada salah seorang wartawan“. Ini para wartawan menghabiskan aqua saja“. Kehadiran wartawan di KPBC Pekanbaru ini adalah untuk memenuhi undangan jumpa pers dari Kasi PLI Ali Winoto terkait penggerebekan tiga gudang pengolahan rokok di Pekanbaru.

Singkat cerita penggerebekan tiga gudang rokok import illegal dilakukan oleh bea cukai Pekanbaru secara “one man show“ tanpa melibatkan pihak lain termasuk pihak kepolisian dan wartawan.

Namun sependai-pandainya tupai melompat, penggerebekan yang terkesan tertutup rapat ini tetap juga sampai ke telinga wartawan.

Iwan seorang kameramen tv swasta nasional menyatakan, “ Saya dilarang meliput penggerebekan semalam. Padahal tindakan ini sudah merugikan Negara“. Sehari setelah penggerebekan pihak KPBC Pekanbaru tetap saja tidak mau menyampaikan ekspose Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

391

dan terkesan mencoba menyembunyikan data dari wartawan.

Ketertutupan KPBC Pekanbaru mengundang kecurigaan semua pihak bahwa mungkin saja akan terjadi kasus simbiosis mutualis yang telah menjadi rahasia umum seperti pengatasan masalah smokel di Riau dari dulu sampai sekarang Seperti biasanya juga plus basa-basi itupun setelah kasusnya terlanjur heboh dan didemonstrasi wartawan, Ali Winoto Kasi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPBC Pekanbaru pun buka mulut. “Kita janji akan segera sampaikan perkembangan selanjutnya. Secepatnya kita sampaikan. Akan kita sampaikan kronologisnya hingga perkembangan penyelidikan“, kata Ali. Kini tinggallah kita menungggu janji-janji bea cukai ini.

Seandainya nantipun dipublikasikan patut cuga dicurigai, sebab yang menggerebek bea cukai, yang memeriksa bea cukai, yang menghitung bea cukai, yang mempublikasikannya juga bea cukai.

Sekali lagi bea cukai melakukan one man show. Sepertinya prinsip bea cukai itu “Kapan saja, dimana saja tetap saja one man show“.

Maka kesan masyarakat sekarang terhadap bea cukai menjadi makmur, arogan, simbiosis mutualisme dan one men show.

392

Tabrani Rab

Betulkah BBM Kita Disubsidi?

K

enaikan gaji PNS dan kenaikan harga BBM sangat erat hubungannya dengan kenaikan harga bahan pokok dan kebutuhan masyarakat lainnya. Kenaikan harga yang otomatis ini tak lagi memperdulikan ketentuan negara yang berlalu. Misalnya saja bila harga BBM naik maka walaupun belum terbit Perda baru, tarif angkot apalagi untuk dalam kota akan naik. Namun bagaikan teluk yang menjadi timbunan kapar maka yang paling merana akibat kedua kenaikan tadi adalah masyarakat kelas bawah.

Kenaikan harga BBM tinggal menunggu waktu saja dan tak dapat ditawar lagi dan sepertinya tak terpengaruh dengan gelombang demonstrasi oleh mahasiswa, buruh dan berbagai organisasi. Hebatnya lagi kenaikan harga BBM bersubsidi tidak akan mengubah besaran upah buruh. “Buruh dengan gaji yang tidak memadai masuk dalam bantuan ekonomi marjinal atau pedesaan atau menuju miskin. Tidak ada bedanya buruh, petani sama“, kata Menakertrans Muhaimin Iskandar.

Selanjutnya Riau Pos 18 Maret 2012 menurunkan berita “Angkot/ Oplet Tak Disubsidi. Insentif untuk sektor transportasi sebagai kompensasi harga BBM, hanya bisa disalurkan pada angkutan umum yang berbadan hukum. Angkutan umum seperti angkutan kota atau oplet yang dikelola perorangan takkan mendapatkan subsidi“.

Hal ini diungkapkan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Suroyo Alimoeso, “Sesuai ketentuan seluruh armada angkutan memang harus berbadan hukum. Yang masih sulitkan angkutan kota masih banyak dimiliki perorangan”.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

393

Disatu pihak pemerintah tengah mengusulkan anggaran kompensasi kenaikan harga BBM untuk sektor transportasi senilai Rp. 4.886 triliun. Subsidi dimaksud untuk tambahan tugas layanan publik kapal Pelni sebesar Rp. 126,5 miliar, angkutan laut perintis Rp 71,5 miliar, tambahan PSO untuk angkutan SDP_ Rp 41 miliar, bus perintis 5 miliar. Disamping itu fasilitas ban dan suku cadang untuk angkutan umum darat Rp 1,875 triliun, pembebasan PKB Rp 1 triliun, serta pembebasan bunga pinjaman Rp. 1,1,767 triliun.

Malangnya masyarakat kecil yang hanya memiliki satu atau dua buah oplet tua untuk keperluan asap dapur sehari akan merana.

Sudahlah harga BBM naik subsidipun tak dapat, beginilah nasib yang selalu menimpa masyarakat kecil di negara kita. Harapan satu-satunya hanyalah menunggu bantuan langsung tunai. Itupun kalau terjaring, kalau menurut pertimbangan ketua RT setempat tidak layak karena memiliki sepeda motor, atau karena hubungan yang tidak baik dengan ketua RT, atau karena tercemar KKN alamat BLTpun tak dapat. Rasanya kebijakan tidak memberikan BLT bila masyarakat memiliki sepeda motor, sudah tidak relevan lagi. Bagi seorang tukang bangunan sepeda motor merupakan kebutuhan primer mengingat areal Pekanbaru yang semakin luas. Maka dengan berbagai daya diupayakan untuk mendapatkan sepeda motor demi kehidupan keluarga. Selanjutnya sepeda motor inilah yang selalu menjadi momok masyarakat kecil dalam mendapat BLT dari pemerintah.

Kenaikan harga BBM ini memang ditentang berbagai pihak, baik dari partai politik. Mahasiswa, OKP dan berbagai organisasi non pemerintah lainnya. Namun demikian selain pemerintah masih ada juga partai politik yang mendukung dengan mengusung berbagai alasan pertimbangan yang sebagian besar berbau klise.

Alasan-alasan klise tersebut antara lain harga minyak di Indonesia termurah di Asean dan karena itu harus disubsidi pemerintah.

Harga BBM tetinggi di Asean di Singapura yakni Rp. 8.249/ liter untuk solar dan Rp. 11.560/liter untuk premium, sementara

394

Tabrani Rab

terendah kedua di atas Indonesia adalah Malaysia dengan harga Rp. 4.784/liter untuk solar dan Rp 5.066/liter untuk premium.

Dalam 10 negara dengan harga BBM termurah di dunia (dalam liter) Indonesia tidak termasuk di dalamnya, yakni; Venezuela Rp. 585, Turkmenistan Rp. 936, Nigeria Rp. 1.170, Iran Rp. 1.287, Arab Saudi Rp. 1.404, Libya Rp. 1.636, Kuwait Rp. 2.457, Qatar Rp. 2.575, Bahrain Rp. 3.159 dan Uni Emerat Arab Rp. 4.300. Padahal Turkmenistan sebagai negara produsen minyak dengan peringkat ke 40 dengan pangsa pasar 0,2 persen sementara Indonesia berada pada peringkat ke 21 dengan pangsa pasar 1,2 persen.

Walaupun tidak diakui oleh pihak berkuasa, namun kenaikan harga BBM sedikit banyak berhubungan dengan dunia politik.

Betapa tidak, beberapa tahun yang lalu harga bensin di Indonesia pernah mencapai Rp 6.000 per liter. Tetapi ketika SBY akan maju pada pilpres pada priode kedua, maka SBY pun menurunkan harga bensin 3 tahap masing-masing Rp. 500 per liter sehingga akhirnya menjadi Rp. 4.500 per liter dan sampai sekarang. Ketika itu berkumandanglah iklan di televisi nasional, “Turun Lagi, Turun Lagi, Turun Lagi“.

Lalu apa alasan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi ini. Yang jelas untuk mengurangi subsidi yang pada saat ini menurut pemerintah telah mencapai Rp. 191,1 triliun dan memberatkan APBN. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik dalam bukunya “Subsidi BBM buat (si) Apa“, memaparkan 5 alasan perlunya menaikkan harga BBM bersubsidi.

Kelima alasan tersebut adalah ; lebih berpihak pada si kecil, lebih hemat dan ramah lingkungan, lebih bermanfaat, lebih benar, dan lebih awet.

Mari pula kita dengar pendapat mantan Menko Perekonomian era presiden Megawati, Kwik Kian Gie. ”Dengan rate 1USD= Rp. 10.000 dan 1 barel= 159 liter, maka jual harga BBM Rp. 4.500/liter sama dengan Rp. 715.00/barel. Disisi lain biaya produksi minyak yang menurut KKG hanya USD 10/barel kita naikkan menjadi USD 15/barel. Maka dengan biaya produksi yang hanya USD 15/barel Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

395

dan harga jual USD 71/barel maka telah mendapat untung USD56/ barel. Bayangkan dengan produksi BBM kita 350 juta barel/tahun, maka didapatlah keuntungan sebesar USD19,6 miliar/tahun atau sama dengan Rp. 196 triliun/tahun. Itu bila dipukul rata dengan harga subsidi untuk premium yang Rp. 4.500/liter. Disamping premium kan masih ada pertamax yang Rp. 9.000/liter, dan sudah tentu pula untung yang didapat akan lebih besar. Disnilah letak perbedaan pemikiran ekonomi kerakyatan atau Islam dengan ekonomi neoliberal yang lebih berpihak pada perusahaan minyak asing. Meski untung mereka tetap bilang rugi�.

Sekarang timbul pertanyaan apakah betul BBM untuk masyarakat selama ini disubsidi pemerintah? Menurut pemerintah disubsidi sementara menurut Kwik Kian Gie tidak. Berawal dari pemikiran ekonomi yang dianut, BBM yang sebenarnya tidak disubsidi menjadi disubsidi. Entah mana yang benar yang jelas akibatnya lagi-lagi, “teluk yang menjadi timbunan kapar�, dialami masyarakat.

396

Tabrani Rab

Sekali Lagi Kisah BBM

W

alaupun hampir seluruh rakyat Indonesia mengharapkan agar harga BBM tidak naik, namun masih ada segelintir yang setuju dengan kenaikan tersebut. Mereka yang setuju pastilah mereka yang punya kepentingan atau setidak-tidaknya mendapat tempias nikmat dari kenaikan itu. Kalau sebatas setuju silakanlah, kalau perlu adakan pula demonstrasi “Mendukung Kenaikan BBM“. Seperti demonstrasi mendukung kenaikan BBM oleh tukang beca di Bandung walaupun ketika diwawancarai wartawan para tukang beca ini mengaku dibayar Rp. 100 ribu per orang. Yang tidak enaknya jangan pula sampai meneror orang yang menolak menaikkan harga BBM tersebut seperti pelemparan bangkai anjing ke rumah politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka.

Memang kita akui rencana kenaikan harga BBM sekarang yang Rp. 500 sampai Rp 1.500 (11,11 sampai 33,33 %) masih jauh dibawah kenaikan luar biasa BBM tahun 2005 sebesar 126 %. Tetapi alasan pemerintah yang mengatakan bahwa kenaikan harga BBM untuk mengurangi subsidi pemerintah demi menyelamatkan APBN bertentangan dengan perhitungan ekonom Kwik Kian Gie yang menyatakan bahwa pemerintah masih memperoleh untung dari penjualan BBM. Kalau memang masih disubsidi ya paparkanlah angka-angka pastinya sehingga semua masyarakat menjadi jelas.

Seorang teman lama menelepon saya, “Tab, saye dah bace Tempias awak minggu lalu. Kalau saye lebih percaye pada kate Kwik Kian Gie. Sebab ade angke-angke yang cukup masuk akal.

Saya juga dah nonton acara Indonesia Lawyer Club di TV One. Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

397

Tapi tak ade satu angkepun yang kelua dari mulut Menteri ESDM Jero Wacik. Yang disampaikankannya lebih banyak bualnye Tab, sehingga tak termakan oleh akal saye. Saye harap awak sekali lagi tulislah kisah kenaikan BBM ini�.

Keesokan harinya saya mendapat telepon pula dari mantan mahasiswa saya yang sekarang sudah Profesor. “Pak Tab, saya tahu Pak Tab termasuk orang yang tak setuju dengan kenaikan BBM. Menurut saya Pak, ada tiga kelompok dalam menanggapi kenaikan BBM ini. Ade yang menolak, ade yang setuju, ade yang cari selamat, didepan yang menolak dia menolak, didepan yang setuju diapun setuju. Kelompok pertama jelaslah mahasiswa, buruh dan sebagian besar masyarakat. Yang setuju tentu pihak pemerintah dan partai politik yang berkoalisi dengan penguasa.

Yang ketiga kelompok musang berbulu ayam. Orang yang begini biasanya kader parpol yang dekat dengan penguasa. Nak menentang apalagi sampai berdemo seperti Rieke Diah Pitaloka takut didepak partai sementara awak masih berharap untuk duduk lagi pada pemilu berikutnya. Nak terang-terangan setuju takut pula tak dipilih masyarakat pada pemilu berikutnya, sementara penghasilan sebagai wakil rakyat telah membuat awak aman, makmur, sentosa. Maka digunakanlah strategi politik musang berbulu ayam alias cari selamat“.

Sejak awal partai politik yang terus terang menolak kenaikan harga BBM ini sebagian partai non koalisi yakni PDIP dan Gerindra. PDIP melarang kader partai untuk memakai atribut partai dan membawa pihak ketiga dalam menyampaikan aspirasi.

Disamping itu PDIP juga melarang mengerahkan massa ke Jakarta dan harus seizin DPP bila menyampaikan aspirasi dengan jumlah massa yang besar di daerah. Sementara Partai Gerindra melarang pengurus dan organisasi sayap partai turun ke jalan atas pertimbangan masih percaya kepada proses-proses yang sejuk dan penuh kekeluargaan dalam kerangka politik konstitusional dalam menolak kenaikan harga BBM ini.

398

Tabrani Rab

Walaupun hampir-hampir kesiangan dan hampir-hampir menjadi musang berbulu ayam, menjelang detik-detik akhir kenaikan harga BBM, DPP Partai Keadilan Sejahtera menyatakan menentang kenaikan harga BBM. Sebagaimana dikatakan Ketua DPP PKS Bidang Advokasi Hukum dan HAM Aboebaka Alhabsy pada 28 Maret 2012 lalu, “DPP PKS menyatakan siap berada didalam pemerintahan SBY, menjadi mitra koalisi, PKS juga menyatakan siap bila sikapnya menolak rencana kenaikan BBM harus menjadi oposisi. Kita siap bekerjasama dalam kondisi apapun, baik di dalam pemerintah maupun di luar, ini adalah realitas politik yang harus dipilih olrh PKS. Melihat situasi nasional saat ini, tak ada pertimbangan lain bagi PKS selain bagaimana membawa keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. Bila kebijakan pemerintah membuat rakyat berteriak, kami tak ada pilihan lain.

PKS harus berdiri dengan mereka. Saya yakin seluruh kader PKS tak akan galau untuk meninggalkan posisi mereka saat ini bila nanti dipindahkan partai“. Hampir sama dengan PKS, pada tanggal 29 Maret 2012 Partai Golkarpun menyatakan menentang rencana kenaikan harga BBM atas pertimbangan akan menyengsarakan rakyat dan bertentangan dengan slogan Golkar, “Suara Golkar Suara Rakyat “.

Yang menarik justru pernyataan Mendagri Gamawan Fauzi.

“Jika APBN kenaikan BBM disahkan menjadi undang-undang maka kepala daerah yang ikut dalam aksi demonstrasi kenaikan BBM akan dipecat. Pemberhentian kepala daerah itu disebut didalam undang-undang karena melanggar sumpah jabatan.

Karena kepala daerah bersumpah patuh dan taat kepada peraturan dan perundangan yang berlaku“, terang Mendagri. Mendagri melanjutkan, “Sayangnya ada beberapa kepala daerah yang beranggapan peraturan pemerintah tersebut belum diatur menjadi undang-undang. Tapi itukan tak elok, pemerintah pusat punya aspirasi lain dan dia punya aspirasi lain. Jadi kalau sekarang belum menjadi undang-undang mungkin dari segi etika, kepatuhan, kurang pantas dilakukan karena dia bagian dari sistem nasional.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

399

Bupati dan Walikota adalah wakil pemerintah pusat didaerah sehingga tidak boleh ada perbedaan pemikiran antara pusat dan daerah. Kalau demo juga setelah undang-undang keluar saya akan mengambil tindakan tegas�.

Sepertinya Mendagri Gamawan Fauzi masih berandai-andai kalau peraturan pemerintah mengenai sumpah jabatan telah menjadi undang-undang. Bisa jadi setelah masa jabatan Bupati/ Walikota yang ikut demo menentang kenaikan BBM berakhir baru lahir undang-undangnya sementara undang-undang itu tidak dapat pula berlaku mundur. Dengan perkataan lain keinginan Mendagri untuk memecat Bupati/Walikota yang melalukan demo anti kenaikan BBM menjadi kepunan seperti kepunannya seorang ibu akan telur temakul dalam cerita “Batu Belah Batu Betangkup�.

Yang paling merasakan dampak dari kenaikan harga BBM ini tentulah masyarakat kelas bawah karena kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan seluruh harga kebutuhan. Harus diakui juga bahwa kenaikan harga BBM erat kaitannya dengan wakil rakyat di DPR dimana banyak partai yang mereka usung justru mendukung kenaikan BBM. Ke depan masyarakat harus lebih pintar dalam memilih wakil, sebab pada kenyataannya sekarang bila sudah duduk posisi mereka lebih kepada wakil partai, sementara partai sendiri ada yang berkoalisi. Ironisnya kepala daerah pilihan rakyat yang berdemo demi membela nasib rakyat dapat dipecat Mendagri atau paling tidak dicap tidak etis, tidak patuh dan tidak pantas.

Kalau sudah demikian yang etis, patuh dan pantas itu siapa Pak Mendagri?

400

Tabrani Rab

Betulkah Ral Marwah Riau?

S

ecara historis Riau Airlines yang sekarang telah berganti nama menjadi Riau Air adalah buah tangan dari Gubernur Riau Saleh Djasit. Ide yang dicetus oleh Saleh Djasit pada 12 Mei 2002 dan mulai beroperasi Desember 2002 ini mendapat dukungan investasi dari beberapa kabupaten/kota di Riau dan beberapa Pemprov dan Pemkab di Sumatra, yakni Bengkulu, Bangka Belitung, Lampung, Nias dan Natuna. RAL merupakan satu-satunya maskapai penerbangan komersil di Indonesia milik pemerintah daerah dan satu-satunya pula yang berkantor pusat di luar Jakarta. Namun sayangnya perkembangan maskapai penerbangan milik Riau dengan motto “Spirit of Riau� ini terus menurun sehingga banyak pemerintah daerah yang menarik sahamnya. Kebangkrutan selanjutnyapun datang dimana perusahaan tidak mampu membayar gaji karyawan sampai dengan tidak terbang selama setahun penuh karena tak memiliki pesawat.

Setelah melewati masa idah 12 bulan akhirnya Kementerian Perhubungan menyatakan sudah mencabut izin penerbangan atas PT Riau Airlines. Sepintas banyak yang heran kenapa perusahaan penerbangan plat merah milik Pemerintah Provinsi Riau izinnya dicabut? Menurut Kemenhub PT. Riau Airlines selain tidak melakukan kegiatan angkutan udara selama 12 bulan berturutturut juga tidak melaporkan tindakan-tindakan nyata demi mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan ini. Seperti disampaikan oleh Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Herry Bakti kepada wartawan, “Jika tidak beropersi selama satu tahun,

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

401

izinnya tercabut secara otomatis. Hal ini sesuai dengan pasal 119 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Kita sudah memberikan surat peringatan kepada maskapai bersangkutan untuk mengingatkan, tapi tidak ada tanggapan”.

Seperti pada umumnya walaupun izin telah tercabut, maka RAL ingin membela diri. “Surat Direksi RAL tanggal 15 Maret 2012 yang ditujukan kepada Direktur Jendral Perhubungan Udara Kemenhub sudah kami kirimkan, sebagai pemberitahuan dan laporan bahwa kami sedang menyusun kembali rencana bisnis yang disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku”, kata Dirut RAL Teguh Triyanto, kepada Riau Pos. Walaupun Kemenhub telah mencabut izin penerbangan Riau Air, dan Direksi RAL berkelit telah melaporkannya, maka Pempro Riau masih menghendaki agar RAL kembali terbang. “ Pasti pemerintah daerah menghendaki supaya RAL kembali terbang. Memang sekarang sedang dicari formulanya agar RAL professional kembali. Saya pikir persoalan ini terus diikuti oleh Komisaris Utama RAL serta Biro Perekonomian. Mereka ini yang mengikuti perkembangan RAL”, kata Wagub Mambang Mit. Sekarang masyarakat menjadi semakin jelas bahwa kegagalankegagalan yang dialami oleh RAL selama ini akibat dikelola secara tidak professional. Hal ini dapat disimpulkan dari pernyataan Wagub Mambang Mit kepada wartawan bahwa Pemprov sedang mencari formula agar RAL professional kembali. Asumsi ini diperkuat pula oleh pernyataan mantan karyawan RAL Bakhrizal, “Jika RAL tidak bersikap professional sulit maskapai penerbangan ini akan kembali bangkit. Terlebih lagi keberadaan orang-orang dalam perusahaan yang tidak profesional. Jangan harap RAL bisa bangkit selagi diurus oleh orang yang tidak professional”.

Sebelumnya RAL pernah memiliki armada 2 buah pesawat BAe 146 dan 8 pesawat Foker 50. Menjelang kebangkrutan RAL hanya memiliki 2 pesawat Foker 50 itupun akhirnya ditarik oleh pihak penyewa Aero Century karena RAL tak mampu membayar sewa. Dengan ditariknya 2 peswat Foker 50 ini maka jadilah RAL

402

Tabrani Rab

maskapai penerbangan komersil nasional satu-satunya yang tidak memiliki pesawat. Karena tidak lagi memiliki pesawat maka RAL pun tidak terbang sehingga akhirnya izinpun dicabut.

Memang harus diakui dizaman golabalisasi ini seluruh bidang harus dikelola secara professional, bila tidak maka akan tersingkir sendiri oleh keadaan. Dizaman ketika dunia masih minim akan tenaga professional, memang masih dikenal istilah semi professional bahkan amatir. Seorang teman saya pernah berkata kepada saya, “ Pak Tabrani. Secara prinsip beda antara professional dengan amatir itu dimana profesional itu menyangkut pekerjaan tetap sementara amatir itu menyangkut hobi. Bedanya lagi, profesi itu akan menghasilkan uang, sementara hobi selalu menghabiskan uang”. Dalam hati saya betul juga kata teman saya ini dan mungkin karena amatir yang selalu menghabiskan uang itulah RAL tak pernah untung.

Sisi buruk akibat berbagai kegagalan yang ditoreh manajemen RAL adalah pencabutan izin oleh Kemenhub RI. Disamping itu tuah badan yang ada pada perusahaan BUMD Pemprov Riau membuat maskapai penerbangan bagaikan anak mas setiap kali kolap setiap kali pula mendapat kucuran dana. Disamping Pempro Riau yang tak kalah membela keberadaan RAL adalah DPRD Riau sehingga dana yang dianggarkan oleh Pemprov Riau selama ini terus disetujui.

Kali ini dukungan tersebut datang dari anggota Komisi B DPRD Riau Rusli Ahmad yang berpendapat bahwa Riau Air masih layak dipertahankan. Karena itu Rusli meminta Pemprov Riau segera mengurus perpanjangan SIUP. “ Pemerintah daerah bersama pemegang saham, jajaran direksi serta komisaris harus mempertahankan SIUP itu. Sebab keberadaan RAL berkaitan dengan marwah Riau. Saya yakin akan ada dispensasi, tidak mungkin langsung dicabut “, kata Rusli Ahmad. Sayangnya marwah Riau yang dimaksudkan Rusli Ahmad ini identik dengan kerugian dan identik pula dengan menyedot APBD Riau.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

403

Yang menjadi pertanyaan banyak pihak, berapa banyakkah dana yang terserap seandainya RAL terbang kembali? Yang jelas selama ini berapapun dana yang dibutuhkan penyandang dana utamanya pastu Pemprov Riau dan sangat pasti dana tersebut disedot dari APBD Riau. Sebab tak mungkin lagi mengharapkan penyertaan dana dari pihak lain terhadap perusahaan yang terus merugi sepanjang hayat ini. Kalaupun ada PT. Aruss Utama yang mau berinvestasi ke RAL seperti dikatakan Dirur RAL, mengingat kondisi dan waktu yang telah habis rasa sangat mustahil RAL akan selamat.

Memang setelah dinyatakan izinnya dicabut RAL masih memiliki peluang untuk terbang, namun persyaratan yang harus dipenuhi bukanlah hal yang mudah dimana maskapai harus mengurus kembali seperti awal-awal dulu, sementara mempertahankan yang telah didapat dengan susah payah itu pihak manajemen gagal total.

Barangkali inilah keanehan dan keunikan RAL, dari satunya maskapai penerbangan nasional milik pemerintah daerah dan satu-satunya yang berkantor pusat di luar Jakarta akhirnya menjadi satu-satunya maskapai penerbangan yang tak memiliki pesawat sama sekali sampai izinnya tercabut Kalau begini apa mungkin RAL dapat menegakkan marwah Riau?

404

Tabrani Rab

Nila Setitik Versus Susu Sebelanga

K

alau mau jujur, maka berita yang paling memuakkan tetapi paling banyak mengisi media massa akhir-akhir ini adalah narkoba dan korupsi. Setiap kita baca media cetak dan setiap kita tonton media elektronik maka kedua jenis berita ini tak pernah absen. Dalam beberapa hari belakangan ini berita tentang korupsi dan narkoba ini pulalah yang mencuat di Riau.

Pada Senen 2 April 2012 pukul 03.19 dinihari Wakil Menteri Hukum dan Ham Denny Indrayana mengejutkan tanah air dengan inspeksi mendadaknya ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru. Dari sidak ini Denny Indrayana bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil menangkap 3 orang narapidana yang diduga terlibat pencucian uang hasil transaksi narkoba dari dalam penjara serta 1 orang pegawai Lapas Pekanbaru juga ikut ditahan.

Kenapa Wamenkumham dan BNN memilih Lapas Pekanbaru sebagai target sidak mereka? Kata pepatah tak mungkin ada asap kalau tak ada api. Rupanya sidak berawal dari 3 orang pada Senen malam, 2 April 2011 di Bandara Sultan Syarif Qasim Pekanbaru dengan barang bukti sabu seberat 881,4 gram yang akan dibawa ke Jakarta. Dari sinilah awal diketahuinya keterlibatan 3 orang napi di Lapas Pekanbaru dan beberapa sipirnya. Bukti lain bahwa Wamenkumham dan BNN sudah mengantongi nama tersangka, ketika beberapa saat setelah pintu lapas dibuka Wamen langsung menanyakan 3 petugas Lapas; Hidro Sitorus, Robby dan Kasman. Selanjutnya Wamen juga menanyakan kamar-kamar sel Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

405

narapidana; Jupriadi Tanjung, Luku dan Husin. Dari keenam nama tersebut, karena memang sedang berada di lapas dan terbukti empat orang langsung dibawa ke Jakarta esok harinya.

Namun sayang sidak yang patut diacungkan jempol ini sedikit ternodai dengan adanya penamparan terhadap petugas lapas oleh Wamen. Sayangnya lagi berita penamparan ini pulalah yang dibesar-besarkan sehingga hampir menenggelamkan berita sidak yang tergolong sukses ini. Kejadian ini sepertinya hendak merusakkan susu sebelanga dengan nila setitik. Secara hukum silakan korban penamparan menempuh jalur hukum, sementara Wamenkumham dan BNN dipersilakan pula menindaklanjuti hasil temuannya. Yang patut dipertanyakan sebenarnya kenapa sampai terjadi penamparan. Jawaban tersurat karena petugas lama membukakan pintu walaupun sudah tahu bahwa yang melakukan sidak adalah Wamen. Sementara menurut Wamen keterlambatan membuka pintu dapat pula menyebabkan sidak bocor dan tidak mendapat hasil apa-apa. Hal ini sesuai dengan pernyataan Direktur Penindakan BNN Brigjend Benny Mamoto tanggal 5 April 2012. “Menurut napi yang ditangkap, razia mendadak BNN bersama Wamenkumham diberitakan oleh sipir ke napi. Alhasil target operasi berusaha menghilangkan barang bukti. Salah satu target memindahtangankan ponselnya kepada dua napi lain. Padahal ponsel itu dibutuhkan mencari bukti komunikasi antara napi dengan kurir di luar�. Bahkan Jupriadi Tanjung pun menjelaskan, “Waktu Denny Indrayana datang, para sipir pada lari ketakutan masuk blok dan ngomong ke napi Denny datang. Makanya mereka menyimpan handphone di kamar masing-masing�.

Yang tak kalah mengherankan justru reaksi dari pihak Kementerian Hukum dan Ham sendiri. Laporan dari Kepala Lapas Pekanbaru dan Kakanwil Hukum dan Ham Riau serta tanggapan dari Dirjen Pemasyarakatan justru lebih mempersoalkan masalah penamparan yang boleh dikatakan sebagai nila setitik dari pada tertangkapnya napi dan petugas lapas didalam lapas itu sendiri yang bakkan susu sebelanga. Hal ini sesuai dengan pernyataan

406

Tabrani Rab

Dirjen Pemasyarakatan Sihabuddin di Harian Kompas 3 April 2012, “Yang jelas reaksi pegawai LP merasa sakit. Saya juga ikut sakit. Sekitar 39 tahun saya mengabdi kenegara ini. Dia (Denny) kan baru berumur 39 tahun“.

Kenapa Dirjen Pemasyarakatan, Kakanwil Hukum dan Ham Riau dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru tidak introspeksi dengan terbongkarnya kasus perdagangan narkoba di lapas bahkan sampai melibatkan petugas lapas sendiri? Bukankah kasus ini adalah kejadian yang mencoreng muka mereka sekaligus mencerminkan kegagalan mereka.

Singkat cerita dalam kehidupan sehari-hari maupun lingkungan kerja secara garis besar terdapat tiga kelompok manusia. Kelompok pertama kerabat kita yang selalu menilai positif terhadap segala perbuatan kita. Kelompok kedua adalah lawan yang selalu menilai negatif walaupun yang kita lakukan itu ada benar. Kelompok ketiga orang bijak yang selalu menilai berdasar fakta yang perkataannya menyejukkan, sedikit berkata tapi banyak berbuat.

Sepertinya semua dapat membaca di kelompok mana Dirjen Pemasyarakat, Kakanwil Hukum dan Ham Riau serta Kepala Lapas Pekanbaru berada. Karena berada di satu kementerian mestinya mereka di kelompok pertama, tetapi melihat pernyaataannya mereka lebih tepat disebut kelompok kedua.Bahkan jauh lebih bijaksana bila mereka berada pada kelompok ketiga. Kesannya mereka tidak senang atas sidak Wamen Hukum dan Ham bersama BNN yang cukup berhasil ini sehingga merasa senioritasnya dalam usia dilangkahi oleh yunior. Mungkinkah Dirjen Pemasyarakatan lupa bahwa hirarkhi jabatan tidak mempertimbangkan usia dimana sebenarnya Dirjen Pemasyarakatanlah yuniornya Wamen.

Karena itu sah-sah saja bila Wamen melakukan sidak tanpa perlu berkoordinasi dengan Dirjen, Kakanwil maupun Kalapas karena kalau dikoordinasikan dahulu berarti kunjungan kerja. Apalagi selama ini kita belum pernah mendengar Dirjen Pemasyarakatan yang telah 39 tahun mengabdi kepada negara, Kakanwil Hukum Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

407

dan Ham atau Kepala Lapas yang melakukan sidak sehingga berhasil menangkap langsung target seperti yang dilakukan Wamenkumham yang baru berumur 39 tahun itu. Sangat transfaran rasanya bila pihak terkait dapat mendedahkan CCTV Lapas terkait penamparan oleh Wamenkumham dan berlamalamanya petugas Lapas membuka pintu padahal tahu persis bahwa Wamen sedang melakukan sidak. Tapi kalau hal ini masih disembunyikan atau dengan dalih lapas tak memiliki CCTV maka sesungguhnya inilah kejanggalan itu.

Yang mengherankan kenapa banyak pihak yang seperti kebakaran jenggot sehingga apa yang diucapkan hanya menampilkan kesalahan tanpa sedikitpun menyentuh kebaikan yang diperbuat sang Wamen. Apakah saat ini kita memang sedang kritis akan orang-orang bijak yang perbuatan dan ucapannya menjadi penawar pendingin untuk orang banyak.

Padahal jauh sebelum kejadian ini sastrawan Allahyarham Raja Ali Haji telah berpesan : Segala pekerjaan pedang itu boleh dibuat dengan kalam Adapun pekerjaan kalam itu tiada boleh dibuat dengan pedang Maka itulah ibarat yang terlebih nyatanya dan berapa ribu dan laksa pedang yang sudah terhunus dengan segores kalam Jadi tersarung.

Akankah sekarang ini hanya karena ego pribadi sehingga kalam kita menyebabkan pedang yang tersarung menjadi terhunus?

408

Tabrani Rab

E- Ktp Pekanbaru, Antara Pasar Kaget dan Pasar Swalayan

A

khir-akhir ini hampir seluruh kantor camat di tanah air disibukkan oleh e-KTP yang memang merupakan program dari Kementeriaan Dalam Negeri. Menurut Mendagri Gamawan Fauzi, “Pembuatan e-KTP merupakan suatu pekerjaan besar dan salah satu program nasional yang belum semua negara melakukannya. Baru tahun ini Indonesia melakukannya secara bersama-sama dengan Jerman. Tidak semua negara mempunyai program e-KTP dan pada tahun ini kami melakukannya bersama Jerman”. Namun anehnya, sebagaimana diakui Mendagri saat meninjau pelaksanaan e-KTP di Distrik Abepura, Papua bulan Desember lalu. “Saya juga belum punya e-KTP seperti warga lainnya, saya masih kuno dan belum bisa dibawa ke Jayapura ataupun ke daerah lainnya”, kata Mendagri lagi.

Walaupun e-KTP di negara kita sudah terkesan modern namun fungsinya masih tetap konvensional, yakni hanya untuk identitas penduduk. Dalam hal ini kita kalah jauh dengan negara tetangga kita Malaysia yang telah lebih dulu menerapkan e-KTP yang mereka sebut dengan MyKad. MyKad (Electronic ID Malaysia) selain berfungsi sebagai kartu identitas (KTP) sekaligus juga sebagai driving licence (SIM), basic medical data, public key infrastructure, e-Cash (ATM) dan transit card (kartu kredit).

Bahkan dari Thailand juga kita kalah dimana e-ID Thailand berfungsi sebagai kartu identitas, riwayat kesehatan, certificate of authentication, e-border pass dan online services. Agar tidak terkesan katak di bawah tempurung mari pula kita lihat e-ID Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

409

Portugal. Di Portugal lima kartu nasional yang ada yakni identity card, tax card, social security card, health service user card, dan voter card cukup dihimpun dalam satu kartu e-ID. Lalu kenapa e-KTP kita tidak berfungsi sebagaimana di Malaysia, Thailand maupun Portugal padahal pemerintah telah telah menganggarkan dana sebesar Rp 6,6 triliun? Menurut Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) BPPT, Hammam Riza, “Untuk Tahap sekarang dan secara peraturan perundang-undangan, fungsi e-KTP hanya untuk identitas penduduk yang unik dan otentik�. Padahal dalam Pasal 64 ayat 3 dan Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan justru telah diatur bahwa chip dalam e-KTP harus menyimpan data tentang peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan “.

Sebenarnya e-KTP adalah Kartu Tanda Penduduk yang dibuat secara elektronik yang baik segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi. Secara fisik e-KTP terbuat dari bahan polyvinyl PVC dan bedanya dengan KTP biasa karena ditambah chip dengan foto digital dan tanda tangan digital seperti SIM. Keistimewaannya e-KTP berlaku secara nasional dan mencegah terjadinya KTP ganda atau KTP palsu serta menciptakan keakuratan data penduduk secara nasional.

Bagaimana e-KTP di Pekanbaru? Ketika Walikota Pekanbaru dijabat oleh Syamsurizal ada larangan agar tidak memasang baliho bergambar sang Kepala Disdukcapil. Konon karena program nasional maka salah bila menampilkan gambar Kadisdukcapil Pekanbaru dan kalau mau juga harus menampilkan gambar Mendagri. Akibatnya seluruh baliho tersebut diturunpaksakan oleh Satpol PP sehingga terjadilah pertentangan hebat antara Kadisdukcapil Pekanbaru dengan Kakan Satpol PP bahkan hampir-hampir terjadi baku hantam di Balai Kota Boxing Camp.

Tapi sekarang setelah Walikota Firdaus, maka muncul kembali

410

Tabrani Rab

baliho bergambar Kadisdukcapil, Walikota dan masing-masing Camat di tiap kantor Camat di Pekanbaru. Walaupun tidak ada gambar Mendagri seperti pemasangan baliho ini tidak lagi dianggap melanggar aturan.

Anehnya lagi dalam iklan di Riau Televisi Kadisdukcapil menyatakan bahwa pengurusan e-KTP setelah 30 April 2012 akan dikenakan biaya dan denda. Sementara menurut Ketua Komisi I DPRD Pekanbaru, Wahyudianto, “Sesuai Perda Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Catatan Sipil yang disahkan Desember 2011 lalu perekaman maupun pengurusan e-KTP tetap gratis meskipun melewati 30 April 2012. Pungutan hanya dilakukan apabila warga terlambat memperpanjang KTP-nya dengan denda Rp 50.000 perbulan�. Kalau memang gratis sebaiknya iklan di RTV itu secepatnya diganti dan Perdanya disosialisasikan supaya tidak menimbulkan penafsiran negatif. Yang penting permudah urusan masyarakat sepanjang memenuhi syarat dan sikat pegawai UPTD yang mempersulit urusan dan terlambat masuk kantor.

Antusias masyarakat melakukan perekamanan e-KTP di Pekanbaru cukup menggembirakan. Walaupun demikian target selesai 31 Desember 2011 tidak tercapai dan dilanjutkan menjadi 30 April 2012 sepertinya juga tidak tercapai karena berbagai kendala yang sebenarnya berpunca dari Disdukcapil sendiri.

Misalnya karena masih memiliki KTP kuning maka harus terlebih dahulu menggantikannya dengan KTP biru atau karena ingin mengubah status menjadi menikah juga harus membuat KK baru dan sekaligus mengganti KTP setelah itu baru boleh melakukan perekaman data e-KTP. Secara teori memang gampang, namun dalam prakteknya minta ampun bisa 3 atau 4 bulan KK atau KTP baru selesai.

Sebaiknya ada gebrakan dari Kadisidukcapil sehingga birokrasi pengurusan KTP dan KK yang panjang dapat diperpendek dan lamanya berkas pengurusan mengendap di Disdukcapil Pekanbaru dapat dipersingkat. Kalau tak bisa seperti pengurusan STNK dan SIM yang sekarang tuntas dalam beberapa jam saja ya sesuai Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

411

perdalah. Tersendatnya urusan antara UPTD kecamatan dengan Disdukcapil terutama di UPTD Marpoyan Damai dimana biaya retribusi sebesar Rp 24 juta atau setara dengan 1.600 KK dan KTP diselewengkan oknumnya.

Karena ditinggalkan petugas, maka masyarakatpun mencari sendiri berkasnya yang telah amburadul itu. Akibatnya Kantor Camat Marpoyan Damai menjadi hiruk pikuk. Sekali-kali terdengar suara masyarakat yang jengkel “Anggap saja kombinasi antara pasar kaget dan pasar swalayan”.

Seorang ibu mengadu kepada saya waktu ketemu di kantor pos. “Karena ada anak saya yang pindah mengikut suaminya tentu KK saya harus diganti. Disamping itu karena suami saya baru meninggal dunia Pak, maka harus pula dikeluarkan dari KK. Untuk mengeluarkan dari KK ini harus mencantumkan Akte Kematian.

Anehnya mendapatkan akte kematian ini harus pula melampirkan KK baru yang tidak lagi tercantum nama suami saya. Macam mana peraturan Disdukcapil ni Pak”. Sambil berseloroh saya jawab juga pertanyaan ibuk ini, “Kata orang gila. Dizaman gila kita harus gila.

Kalau tidak kita yang dikatakan gila”. Ha….ha….ha…. Mana yang lebih dulu, ayam atau telur Pak Kadisdukcapil? Kalau memang begini barangkali peraturannya yang gila!

412

Tabrani Rab

Dulu Berjuang Sekarang Beruang

S

ebuah langkah yang agung dan mulia belum tentu membuahkan hasil yang agung dan mulia pula, bahkan tidak jarang bertolak belakang dengan yang diharapkan. Demikianlah halnya dengan sumpah jabatan bagi pejabat yang dilantik. Dengan dibimbing oleh rohaniwan agama yang dianutnya dan menjunjung kita suci agamanya maka keluarlah janji-janji mulia dari mulutnya. Namun sangat disayangkan sumpah yang diucapkan selalu dilanggar ketika jabatan telah di tangan. Rasanya ada benarnya apa yang pernah diucapkan da’i seribu umat Alm Zainuddin MZ dalam dakwahnya. “Bahwa pada saat ini banyak yang lupa ayat kursi setelah dapat kursi “.

Kalau dihayati bunyi dari sumpah jabatan maka seluruh yang mendengarnya menjadi tenang dan merasa terlindungi.

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat nusa dan bangsa”. Namun ketika kemudian banyak diantara mereka yang bersumpah itu ditangkap oleh KPK bahkan ada telah dijatuhi hukuman, maka masyarakatpun kecewa dan penilaian masyarakat terhadap sang pejabat tadi tak lebih dari “agar yang makan tanaman”.

Sebagaimana diberitakan Riau Pos, “Banyak Kepala Daerah di tanah air ditenggarai tersangkut korupsi. Kemendagri mencatat, Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

413

173 pimpinan daerah terlibat kejahatan kerah putih sejak tahun 2004-2012. Nah, dari jumlah tersebut 70 persen telah diputus bersalah dan diberhentikan dari jabatannya. Yang terbaru, kami Kemendagri, red) mengirim usulan pemberhentian Agisrin Najamudin (Gubernur Bengkulu, red) ke presiden tertanggal 5 April 2012 lalu. Selain itu sudah ada empat kepala daerah dinonaktifkan.

Mereka adalah Basyrah Lubis (Bupati Padang Lawas–Sumut), Satono (Bupati Lampung Timur–Lampung), Muchtar Mohammad (Walikota Bekasi–Jabar), dan Eep Hidayat (Bupati Subang–Jabar).

Sekarang kita masih menunggu usulan beberapa daerah yang baru saja divonis di daerahnya”, kata Reydonnyzar Moenek, juru bicara Kemendagri.

Menurut kajian Kemendagri ada beberapa hal yang menyebabkan meningkat jumlah kepala daerah yang tersangkut korupsi, seperti ; latar belakang kepala daerah yang sangat beragam, SDM di daerah yang masih terbatas, dan yang paling menentukan niat buruk dari kepala daerah sendiri yang mau melakukan korupsi. Suatu hal yang sepertinya tidak terpantau oleh Kemendagri bahwa kepala daerah saat ini adalah mereka berani menghabis dana besar, mulai dari mendapat perahu, tim sukses, dana kampanye dan biaya tebar pesona agar masyarakat mau memilihnya. Akibatnya setelah duduk maka perlu membalikkan modal termasuk membayar hutang yang terlanjut dibuat.

Secara materi memang berbeda antara kepala daerah di era awal kemerdekaan, era orde baru dan pejabat di era reformasi.

Pejabat di awal kemerdekaan miskin waktu di sumpah miskin juga waktu berhenti. Sementara pejabat di zaman orde baru, miskin waktu di sumpah dan biasanya kaya setelah berhenti. Yang menarik adalah pejabat di era reformasi sekarang ini, biasanya kaya (entah uang pinjaman) waktu disumpah dan sangat kaya setelah berhenti. Ditinjau dari segi kedamaian dan ketentraman juga beda. Kepala daerah era awal kemerdekaan dulu damai dan tertram sebelum dan sesudah menjabat. Kalau kepala daerah di era orde baru damai dan tentram sebelum menjabat dan sebagian

414

Tabrani Rab

kecil tersangkut hukum setelah berhenti. Sementara kepala daerah di era reformasi sebagian kecil tidak damai dan tentram sebelum menjabat dan sebagian besar tersangkut hukum ketika masih menjabat atau setelah lengser. Dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat kecenderungan peningkatan di segi materi namun penurunan kesadaran hukum antara kepala daerah dahulu dan sekarang.

Kalau dihitung-hitung 173 kepala daerah yang tersangkut korupsi ditanah air itu telah mencapai 32,6 persen. Sebab sampai dengan Agustus 2010 provinsi ditambah kabupaten/kota di Indonesia tercatat 530 dengan rincian 33 provinsi, 399 kabupaten dan 98 kotamadya. Dengan perkataan lain satu diantara tiga kepala kepala daerah kita tersangkut kasus korupsi. Yang mengejutkan justru keterlibatan kepala daerah di Sumatera yang sangat tinggi dimana 8 dari 10 gubernur di Sumatera tersangkut kasus korupsi.

Nah, bagaimana dengan Riau yang memiliki 13 kepala daerah, dengan 1 gubernur, 10 bupati dan 2 walikota? Secara prosentase cukup mengejutkan dan lebih tinggi dari prosentase nasional, yakni sebesar 46,1 persen. Tentang siapa-siapa kepala daerah di Riau yang tersangkut kasus korupsi di Riau bukanlah rahasia umum lagi dan rasanya tak perlulah sama sebutkan disini. Bila prosentase nasional diatas termasuk yang berstatus sebagai saksi, maka untuk Riau hanya memasukkan kepala daerah yang telah dijatuhkan vonis dan dalam status tersangka sampai dengan yang melarikan diri walaupun telah tertangkap kembali.

Di samping golongan eksekutif maka prosentase golongan legislatif di Riau yang tersangkut kasus korupsi juga cukup tinggi.

Ada anggota DPRD Riau yang telah divonis satu tahun penjara oleh pengadilan dan ada beberapa yang berstatus tersangka di kejaksaan tinggi Riau dan beberapa tersangka KPK. Melihat gencarnya tindakan dari KPK sangat mungkin jumlah tersangka baik dari eksekutif maupun legislatif di Riau akan bertambah.

Konon selanjutnya pemeriksaan KPK melirik Revisi Perda No. 5 Tahun 2010 tentang penambahan dana untuk Main Stadium Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

415

yang secara nominal dananya pasti lebih besar. Boleh jadi jumlah anggota legislatif kita yang tersangkut kasus korupsi bisa seperti yang pernah terjadi di DPRD Sumatra Barat beberapa tahun yang lalu.

Secara nasional data Kemendagri menunjukkan sebanyak 2.976 anggota DPRD Indonesia telah diberi izin untuk diperiksa antara tahun 2004 -2012 dengan rincian 2.545 anggota DPRD kabupaten/ kota dan 431 anggota DPRD provinsi. Peringkat pertama untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota ditempat oleh Jawa Tengah dengan 658, diikuti di tempat kedua oleh Sumut dan Sulut dengan 261. Kasus yang tertinggi baik untuk provinsi maupun kabupaten kota adalah korupsi disamping kasus lain seperti pembunuhan, pemalsuan dokumen, perjudian dan lain-lain.

Secara prosentase jumlah kepala daerah yang tersangkut korupsi era reformasi memang jauh meningkat dari sebelum reformasi. Namun angka ini tidaklah dapat dijadikan jaminan karena penegakan hukum dikedua era tersebut berbeda. Harus diakui bahwa kita hampir tidak pernah mendengar pejabat sebelum era reformasi yang dijatuhi hukuman di pengadilan karena kasus korupsi dan harus pula diakui bahwa pejabat ketika itu tidaklah sekaya pejabat saat ini.

Seorang teman ketika SMA dulu bertanya pada saya, “Apa beda perjuangan pejabat dahulu dan sekarang Tab”. “Kalau menurut awak macam mane”, kata saya balik bertanya. “ Pejabat dulu banyak dipenjara dahulu sebelum jadi pejabat. Tapi banyak pejabat sekarang yang masuk penjara setelah jadi pejabat”. Sekali lagi saya terpancing keletah oleh kawan lama saya ini, “Faktor penyebabnya juga beda. Pejabat dulu dipenjara karena ingin berjuang, sementara pejabat sekarang karena ingin beruang”.

416

Tabrani Rab

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

417

418

Tabrani Rab

Maju Tak Gerah Membela Yang Salah

S

atu orang Staf Humas dan tiga orang sekuriti PT. Arara Abadi Distrik Nilo, dipergoki masyarakat Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Pelalawan sedang menyiram sawit warga dengan racun, pada minggu malam 22 April 2012 yang lalu. Tindakan yang dilakukan 4 orang karyawan anak perusahaan PT. Indah Kiat Pulp and Paper ini bukan saja premanisme dan tidak terpuji, tetapi sudah dapat dikatakan sikap laknat perusahaan terhadap masyarakat tempatan. Keempat karyawan PT. Arara Abadi tersebut adalah; Jahilun Sinaga, Fajar, Ashari, dan George Feritas.

Menurut pengakuan Jahilun Sinaga, Staf Humas PT Arara Abadi, “Malam itu saya dipanggil Pak Nasrudin, pimpinan saya di humas perusahaan. Beliau menyuruh saya menyiramkan racun ke tanaman sawit yang ditanam warga di atas areal perusahaan. Saya langsung bergerak melakukan perintah karena dia atasan saya”.

Sementara menurut George Feritas, sang sekuriti perusahaan, “Ada sekitar 20 batang sawit sudah kami sirami dan langsung ke pucuknya. Kalau tidak salah umur sawit baru satu tahun lebih.

Kami keluar dan berencana mau pindah ke kebun lainnya. Pas sudah mau mendekati mobil, warga beramai-ramai menangkap kami “.

Tanggapan dari Polres Pelalawan, atas ditangkap basahnya empat karyawan PT. Arara Abadi boleh dikatakan luar biasa.

Kejadian luar biasa tersebut adalah dengan turun langsungnya Kapolres Pelalawan ke lokasi dengan membawa ratusan personil polisi. Nampaknya prediksi Kapolres Pelalawan tentang adanya

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

419

potensi keributan dari masyarakat tidak terbukti. Kejadian yang terjadi justru terbalik, dimana masyarakat Desa Kesuma jauh lebih bijaksana dari PT. Arara Abadi. Tindakan laknat PT. Arara Abadi justru dijawab oleh masyarakat dengan bijaksana yang bersedia menyelesaikan permasalahan di Pemkab Pelalawan dan DPRD Pelalawan.

Penyiraman racun ke sawit masyarakat menurut Kapolres Pelalawan murni kriminal. Kapolres berjanji mengusut tuntas kasus ini dan tidak ada perlakuan khusus. Melihat kenyataan bahwa keterlibatan ketiga sekuriti karena dibawa oleh Jahilun Sinaga, sementara Jahilun karena mendapat perintah dari atasannya Nasrudin patut diduga tindakan kriminal ini dilakukan secara berjemaah. Sebab tidak mungkin Nasrudin bertindak tanpa ada yang memerintah, apalagi tindakan ini jauh dari tugas pokok dan fungsi kehumasan. Singkat cerita apa yang mereka lakukan sedikitpun tidak menguntungkan mereka secara individu.

Diharapkan pihak kepolisian lebih jeli dalam menangani dan mendalami kasus ini.

Lalu apa jawaban pihak PT. Arara Abadi terhadap kasus ini. Humas PT. Arara Abadi, Musherizal menepis jika tindakan keempat orang karyawan perusahaan merupakan suruhan atau perintah dari perusahaan. “Tidak ada perintah seperti itu, kami menolak jika aksi menyiram racun itu merupakan perintah dari perusahaan. Begitu juga dengan Pak Nasrun, sudah kami konformasi ia mengatakan tidak ada. Namun kami serahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada polisi. Kami juga secara internal sedang mengusut siapa yang memberikan perintah kepada mereka�.

Namun terasa aneh bin ajaib, kalau memang benar tidak ada perintah kenapa manajemen PT. Arara Abadi tidak melaporkan keempat tersangka plus Nasrudin ke kepolisian sebagai tindakan pencemaran nama baik perusahaan apalagi dengan menggunakan kendaraan perusahaan. Tetapi sebaliknya kenapa tindakan yang diambil oleh PT. Arara Abadi justru menjamin keempat tersangka

420

Tabrani Rab

agar tidak ditahan oleh polisi. Kalau sudah tahu ada pihak yang telah melakukan tindakan pencemarkan nama baik perusahaan, tetapi pihak perusahaan malahan membela pelakunya tentulah ada sesuatu dibalik sesuatu. Dalam istilah populer tindakan manajemen PT. Arara Abadi yang seperti ini dapat dikatakan sebagai “Maju Tak Gerah Membela Yang Salah”.

Baru diawal-awal proses penyidikan, masyarakat sudah merasa dikecewakan oleh kepolisian yang tidak menahan keempat karyawan perusahaan tersebut. Seperti yang diungkapkan Kepala Dusun II Sei Medang, Desa Kesuma, Baharuddin, “Penduduk Desa kecewa terhadap polisi yang melepaskan empat tersangka.

Padahal semuanya sudah tampak jelas mulai dari bukti-bukti peracunan hingga pelaku tertangkap basah“. Secara diplomasi Kanit I Satreskrim Polres Pelalawan, Ipda Boy Marudut Tua menjelaskan, “Bukan dilepas, itu bahasa awam dan bisa-bisa salah artinya. Mereka tidak kita tahan, bukan berarti dibebaskan.

Persyaratan penangguhan juga sudah diatur dalam undangundang dan semua itu dipenuhi mereka. Selain ada jaminan dari PT. Arara Abadi, kesehatan mereka juga perlu kita pertimbangkan “.

Sebenarnya yang dimaksud dengan kata dilepaskan oleh masyarakat itu ya tidak ditahan itulah. Sementara persyaratan penangguhan telah terpenuhi dan ada jaminan dari PT Arara Abadi sekaligus menunjukkan perbedaan status antara perusahaan dengan masyarakat. Bagaimana pula dengan tersangka Jamilun dan George yang tidak ditahan atas pertimbangan medis karena sedang dirawat di Rumah Sakit. Kejadian seperti ini sering terjadi dalam kasus pidana apalagi terhadap kasus korupsi pejabat yang pintar memanfaatkan celah-celah yang dibenarkan oleh peraturan.

Namun sayangnya pengembangan pemeriksaan kepolisian bukanlah kearah keterlibatan elit perusahaan dalam peracunan tanaman masyarakat tetapi justru mengangkat kasus pemukulan warga terhadap karyawan yang menyiram racun dan perusakan Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

421

mobil yang dipakai waktu peracunan. Selama ini sering terjadi penjahat yang tertangkap basah yang dihakimi massa sekaligus membakar kendaraan yang digunakan, namun tidak pernah diangkat oleh kepolisian. Tindakan mengangkat kasus pemukulan dan pembakaran mobil oleh warga ini kedepan boleh jadi lebih diprioritaskan ketimbang kasus peracunan tanaman masyarakat dan jauh panggang dari api untuk mendalami kemungkinan keterlibatan elit perusahaan pada peracunan tersebut. Alur cerita selanjutnya dapat ditebak, karena posisi masyarakat sudah terjepit dan perbedaan status biasanya berujung pada tergiringnya pada kondisi permintaan damai dari masyarakat, alias cincai-cincai‌. ya‌..! Sayangnya berita berdamai ini lebih dulu terbit dari tempias ini sehinga cincai yang saya prediksi terkesan kesiangan.

Tindakan laknat dan premanisme PT. Arara Abadi yang bernaung dibawah bendera Sinar Mas Group yang go internasional dan konon menguasai bursa bubur kertas Asia ini membuat banyak pihak kesal. Ketua Komisi B DPRD Pelalawan mengungkapkan kekesalannya, “ Sudah saatnya PT. Arara Abadi menghentikan aksi premanisme, tidak jantan, dan arogan seperti itu. Karena telah terbukti selama ini perusak tanaman warga ternyata perusahaan itu. Kami di Komisi B sebagai mitra, sangat tahu permasalahan ini dari awal “.

Singkat cerita itulah warisan pemerintah pusat yang selalu diterima daerah, dimana ada perusahaan disitu ada konflik dengan masyarakat. Hal ini akibat izin yang diberikan Kemenhut selalu mencakup lahan masyarakat bahkan kampung masyarakat yang telah ada jauh sebelum izin diberikan. Bila demikian biasanya yang menang itu perusahaan, sebab perusahaan memiliki izin tertulis dari Menhut sementara masyarakat yang walaupun memiliki surat pasti kalah apalagi kalau tak memiliki bukti kepemilikan tertulis.

Sehingga yang didapat masyarakat dari kehadiran perusahaan dikampung mereka hanya mudharat atau cincai‌!!!

422

Tabrani Rab

Wong Cilik dan Wong Licik

B

aru-baru ini kita dikejutkan dengan berita bentrokan antara karyawan PT. Raka dengan masyarakat Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kampar. Konon 7 karyawan PT. Raka tertembak dalam bentrokan tersebut. Hal ini sekali lagi membuktikan bahwa keberadaan perusahaan di suatu daerah selalu menimbulkan konflik dengan masyarakat tempatan.

Bentrok yang kerap terjadi antara warga tempatan dengan perusahaan yang membuka usaha perkebunan di kampung mereka ini dapat diidentikkan dengan bentrok antara wong cilik dengan wong licik. Karena walau bagaimanapun dengan berbagai daya dan upaya termasuk menghalalkan segala cara akhirnya yang menang itu adalah pihak perusahaan.

Bila konflik di berbagai daerah biasanya terjadi dengan perusahaan yang telah memiliki izin maka bentrokan sekali ini lebih dahsyat lagi yakni dengan perusahaan yang tidak memiliki izin sama sekali. Dalam pertemuan antara warga yang difasilitasi Pemkab Kampar pihak PT. Raka mengakui kalau izin HGU masih diurus dan tidak pula memiliki izin prinsip. Kalau demikian keberadaan PT Raka di Desa Danau Lancang bukan saja tidak prosedural tetapi boleh dikatakan illegal. Dalam mendapatkan lahan perusahaan terkesan sangat licik. Menurut Manajernya sebelum PT Raka berdiri pada tahun 2003, pada tahun 2002 mereka membeli 400 hektar lahan masyarakat dan langsung mereka sertifikatkan. Strategi licik inipun mereka teruskan sehingga mencapai sekita 4000 hektar. Strategi licik selanjutnya

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

423

untuk urusan perizinan mereka berurusan dengan Pemkab Rohul termasuk sertifikat tanah juga mereka dapatkan dari BPN Rohul.

Mereka beralasan bahwa hal ini diarahkan oleh Pemkab Rohul, sementara mereka mengakui bahwa lahan terletak di Kabupaten Kampar.

Ketika bertindak sebagai saksi di Pengadilan Negeri Bangkinang dalam kasus bentrokan dengan warga Pencing - Desa Koto Garo, Humas PT Raka Abdul Halex menyatakan bahwa selain tidak memiliki izin PT Raka juga tidak memiliki badan hukum sebagai perusahaan kelapa sawit. Diakui pula oleh Abdul Halex PT Raka hanyalah sebuah kelompok tani, namun ketika ditanya apa nama kelompok taninya dan berapa jumlah anggotanya Abdul Helix tidak mampu menjawabnya.

Kelicikan lain PT. Raka selain menggunakan jasa preman bila menyerang dan mengintimidasi masyarakat juga menyatakan bahwa preman sewaan ini adalah karyawan mereka. Konon cerita dari berbagai pihak ketujuh karyawan PT. Raka yang tertembak dalam bentrok dengan warga adalah preman sewaan atau preman yang dipekerjakan. Sebagaimana diberitakan media masa bahwa sebelumnya Kapolres Kampar AKBP Trio Santoso pernah menyatakan, saat bentrokan perusahaan dibantu sekitar 20 anggota Laskar Merah Putih untuk mengamankan pekerjaan menimbun parit yang digali oleh warga.

Sementara menurut masyarakat setempat, lahan yang disengketakan ini sebelumnya ditanami masyarakat dengan kelapa sawit dan padi diserobot PT. Raka dengan cara ploting. Lebih tragis lagi setiap penyerobotan disertai dengan penyerangan terhadap warga dengan menggunakan jasa preman sehingga pernah terjadi warga yang dipotong jari tangannya.

Sebagaimana pernah diberitakan media masa bahwa pada tanggal 30 Juli 2011 yang lalu puluhan lelaki berpakaian preman tibatiba menyerangan penduduk Desa Koto Garo yang menyebabkan seorang warga tewas. Menurut masyarakat penyerangan itu

424

Tabrani Rab

dilakukan oleh preman yang merupakan suruhan PT. Raka.

Menurut Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar areal diklaim PT. Raka sebagai lahan mereka merupakan eks areal HPH PT Mandau Abadi, dan saat ini berdasarkan data peta Tata Guna Hutan Kawasan areal tersebut berada dalam hutan produksi Rangau Tamaluku. Sesuai dengan laporan Dishut Kampar ke Kementerian Kehutanan untuk pengelolaan kebun di Hutan Produksi Rangau Tamaluku Dishut Kampar tidak mengakui keberadaan PT Raka diareal dimaksud.

Bagaimana betul kisah bentrok antara warga dan karyawan PT. Raka yang heboh itu ? Walaupun bentrok telah terjadi bahkan korban sudah berjatuhan namun baik warga maupun pihak PT. Raka sama-sama mengakui tidak memulainya. Ketua RW 003 Dusun 4 Koto Juang, Desa Danau Lancang CP Sihotang menjelaskan, “ Saat itu jumlah warga hanya sekitar 75 orang. Tidak berjumlah ratusan sebagaimana ramai diberitakan. Justru orangorang PT. Raka yaitu preman bayaran berjumlah lebih dari 100 orang. Mereka juga membawa satu mobil berisi penuh batu. Batu itulah yang digunakan saat bentrok. Warga hanya melemparkan batu-batu yang yang sudah terlebih dahulu dilemparkan karyawan PT Raka ke warga desa. Selain itu karyawan PT Raka sudah menyiapkan Molotov. Saya justru curiga kalau tragedi penembakan tersebut sudah direncanakan PT. Raka. Tujuannya , menuntut warga sekitar secara pidana. Itu sangat beralasan. Dari pemberitaan media menyebutkan kalau satu diantara 6 orang yang luka tembak, terkena peluru dari arah belakang. Sedangkan ketika bentrok, posisinya saling berhadap-hadapan. Kalau dari belakang jelas itu bukan kami “.

Apa pula jawaban dari pihak PT. Raka. Baik Humas PT Raka maupun kuasa hukum sama-sama menyatakan menyerahkan sepenuhnya hal ini kepada pihak kepolisian. Bahkan Kuasa Hukum PT. Raka, Johansen lebih jauh menjelaskan, “Tidak mungkin kami melakukan itu. Hanya orang yang kurang sehat akalnya yang melakukan itu”.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

425

Sebenarnya dalam setiap bentrokan segala sesuatu mungkin saja terjadi termasuk hal-hal yang dalam keadaan normal hanya dilakukan oleh orang-orang berakal sehat. Apalagi pada bulan Juli 2011 lalu preman suruhan PT. Raka Telah pernah menyerang warga Desa Kota Garo yang menyebabkan 1 orang tewas. Apakah tindakan PT Raka di Desa Koto Garo ini dilakukan oleh orang yang kurang sehat akalnya? Karena dari awal mendapatkan lahan, mendapatkan sertifikat dan dalam mengurus izin PT. Raka selalu menggunakan cara licik, maka apapun yang diungkap oleh PT. Raka seperti warga terlanjur tidak mempercayainya.

Setelah melihat berbagai manuver kelicikan yang dilakukan oleh PT Raka selama ini maka sudah saatnya Pemerintah Kabupaten Kampar harus unjuk gigi. Apalagi DPRD Kampar telah menunjukkan lampu hijau dan menantang Bupati Kampar agar menutup izin PT. Raka. “Sesuai Undang-Undang sudah jelas. Kalau memang tidak punya izin, jangan diberi izin beroperasi. Ditutup saja. Selesaikan dulu izin perusahaan, baru bisa beroperasi. Kita berharap Pemkab juga memperlakukan PT. Raka sama dengan perusahaan hitam galian C yang ditertibkan karena tak memiliki izin�, kata Wakil Ketua DPRD-Miswar Pasai.

Bagaimana tanggapan dari Bupati Kampar Jefry Noer. “Pemkab tidak bisa sendiri menyelesaikan konflik agraria di lahan PT Raka.

Pemkab akan menyurati Pemprov Riau untuk duduk bersama menyelesaikan sengketa tersebut. Termasuk dengan Pemkab Rokan Hulu�, kata Jefry Noer berdiplomasi.

Akankah penentu kebijakan negeri ini mampu menyelesaikan sengketa wong cilik dengan wong licik ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Dengan perkataan lain bukan dengan cincaicincai ala membelah bambu dengan menginjak pilah yang satu dan mengangkat pilah yang lain yang selalu terjadi selama ini !!!

426

Tabrani Rab

Kebelet Ritos

D

ari lokasi purna MTQ seluas 14,7 hektar yang merupakan asset Pemerintah Provinsi Riau 3,5 hektar di antaranya akan dibangun Riau Town Square (Ritos). Baru saja pembangunan Ritos ini dimulai maka timbullah protes dari berbagai pihak. Salah satunya dari DPRD Riau yang merasa dikangkangi oleh Pemprov Riau karena tidak diikutsertakan menyangkut penghapusan asset daerah ini.

Disisi lain Pemprov Riau memastikan bahwa pembangunan Ritos ini telah sesuai prosedur dan tidak melanggar aturan yang berlaku. Sebagaimana dinyatakan Kepala Biro Perlengkapan Setda Prov Riau Abdi Haro, “Pembangunan kawasan Bandar Serai ini bertujuan untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat. Semua prosedur kita lalui dan tidak ada aturan manapun yang kita langgar. Untuk penghapusan asset yang dimiliki, tidak perlu persetujuan DPRD Riau karena kawasan tersebut masih milik Pemprov. Ini tertuang dalam UU No.32 Tahun 2004, PP No. 38 Tahun 2008 tentang tentang pengelolaan barang milik negara/daerah, dan Permendagri No.17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah “.

AB Purba salah seorang anggota DPRD Riau menegaskan, “Apapun namanya, apakah itu pengalihan asset dan pengolahan asset. Pemprov Riau harus berkonsultasi dengan dewan. Kalau tidak itu melanggar hukum“. Sebab penghapusan asset bermakna tidak ada lagi nilai suatu asset yang dicantumkan di neraca

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

427

pemerintah daerah. Memang betul tanah purna MTQ seluas 14,5 hektar tetap menjadi milik Pemprov Riau tetapi bangunan yang dihancurkan harus dikeluarkan dari neraca. Disinilah letak pentingnya persetujuan dari DPRD Riau itu, bukan pengertian sepihak ala Pemprov Riau itu.

Memang sebelumnya Pemprov Riau telah mengirim surat ke DPRD tanggal 1 November 2011. Namun sampai dengan bulan Mei 2012 sebagian besar anggota DPRD Riau tidak mengetahuinya dan tidak pernah melihatnya. Menurut Ketua DPRD Riau Johar Firdaus surat dimaksud baru diterimanya pada Jum’at 20 April 2012 yang lalu. Artinya surat yang dikirim Pemprov Riau baru diterima DPRD 6 bulan kemudian. Tentu hal ini menjadi tanda tanya besar bagi semua pihak karena terkesan sangat janggal.

Dalam membangun Riau Town Square ini Pemprov Riau bekerjasama dengan investor PT Bangun Megah Mandiri Propertindo (PT BMMP) Jakarta. Proyek senilai Rp 1,1 triliun ini murni menggunakan dana investor dengan system bangun guna serah (BGS). Dari kerjasama ini Pemprov Riau akan menerima keuntungan dari investor sebesar Rp 70 miliar selama 30 tahun.

Pada tahun ke 31 bangunan tersebut sepenuhnya menjadi milik Pemprov Riau. Artinya Pemprov Riau akan mendapatkan bangunan tua yang diperkirakan akan banyak menelan APBD karena harus selalu direnovasi. Konon diatas lahan 3,5 hektar tersebut akan berdiri pusat bisnis, hotel 16 lantai, galeri, sport center untuk venues bowling, squash dan kolam renang.

Nah, sekarang timbul pertanyaan apa yang dimaksud asset daerah itu. Asset daerah adalah barang milik daerah yang mempunyai potensi ekonomi dan mengandung manfaat finasial yang bisa diperoleh pada masa yang akan datang dan dapat menunjang peran serta fungsi pemerintah daerah dalam member pelayanan kepada masyarakat. Secara garis besar asset daerah bersumber dari APBD maupun dari luar APBD seperti bantuan atau hibah dari pihak luar maupun masyarakat.

428

Tabrani Rab

Disamping itu lingkup pengelolaan asset daerah sebagaimana diatur PP No. 6 Tahun 2006 dan Permendagri No. 17 Tahun 2007 telah diatur dengan cermat mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindah-tanganan, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian. Walaupun sudah diatur sedemikian cermat dari hulu sampai hilir, namun tetap saja terjadi masalah di daerah seperti di Riau ini. Namun demikian beberapa aspek penting menyangkut asset daerah yang selalu bermasalah dibanyak daerah adalah; perencanaan dan penganggaran, pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan.

Sementara dari keempat aspek ini yang paling sering menimbulkan masalah adalah aspek pengadaan karena sangat rawan mengarah ke tindakan korupsi yang berujung pada banyaknya panitia pengadaan yang menjadi terpidana seperti kasus pengadaan lahan Pelabuhan Bandar Sri Laksemana di Bengkalis.

Anehnya Gubernur Riau melakukan pemaparan tentang Ritos ini di rumah dinas gubernur pada 29 April 2012 lalu dan dihadiri hampir semua fraksi di DPRD Riau. Dilakukan di kediaman gubernur atas pertimbangan adanya tiga agenda penting yang dipaparkan secara bersamaan ketika mengundang angggota dewan ke kediamannya, yakni ; Persiapan PON XVIII, Islamic Solidarity Games (ISG) 2013 dan Ritos. Kalau setakat pemaparan tentu sahsah saja, namun yang ditakutkan kedepannya pemaparan ini disamakan dengan hearing dan sekaligus menganggap DPRD Riau telah setuju sebab telah dihadiri semua fraksi.

Pada pemaparan Pemprov Riau ke DPRD Riau tanggal 7 Mei 2012, pihak DPRD pun menumpahkan uneg-uneg mereka. “Saat ini proyek tengah berlangsung. Sementara sampai sekarang kami tidak tahu seperti apa penanganan asset daerah dikawasan itu.

Parahnya IMB juga belum ada. Saya minta semua ini dijelaskan.

Kenapa Pemprov Riau tidak melibatkan DPRD. Dulu DPRD Riau menolak usulan pembangunan Gedung DPD Riau di lokasi ini.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

429

Tapi saat akan dibangun pusat bisnis, tiba-tiba asset daerah itu dengan mudah diberikan pemprov. Dewan malah tidak diberitahu secara formal. Lokasi lain ada, kenapa harus dipaksakan di Bandar Serai�, tanya Wakil Ketua Komisi A, Hazmi Setiadi.

Walaupun pembangunan Ritos ini terkesan kebelet dan masih banyak aturan yang dilanggar seperti biasanya konflik ini akan berakhir dan pembangunan Ritos akan berjalan mulus.

Akankah setelah menjadi Ritos nanti betul-betul optimal dalam berdayaguna dan berhasilguna bagi masyarakat Riau. Entahlah.

Melihat pembangunan Hotel Aryaduta yang lahannya juga aset Pemprov Riau dengan model kerjasama yang mirip dengan Ritos ini namun sampai saat ini dayaguna dan hasilgunanya tak menyentuh masyarakat. Kata teman saya yang menelepon saya baru-baru ini “Pemanfaatan lahan milik Pemprov Riau oleh pihak ketiga, ibarat kue agar tak mubazir dimakan semut. Kesannya asset daerah ini sengaja dibiarkan besemut supaya boleh dimanfaatkan pihak ketiga. Sebab bila dikelola BUMD samalah dengan menambah beban subsidi. Sementara Pemprov dengan berbagai cara ingin ritos dibangun alias sudah kebelet ritos “.

430

Tabrani Rab

Main Stadium Atau Main Problem?

B

etul juga kata pepatah Melayu “Makin Tinggi Pohon Makin Kencang Angin Menerpa“. Demikianlah ibaratnya dengan penyelenggaraan PON XVIII di Riau tahun 2012 ini. Sepertinya ada-ada saja masalah yang timbul mulai dari masalah kecil sampai ke masalah besar. Memang sebagian masalah yang timbul itu dapat diatasi oleh panitia.

Biasanya pembangunan baru dilakukan bila tapak alas di mana bangunan itu akan berdiri sudah aman seratus persen. Namun untuk main stadium dimana kelak pembukaan dan penutupan PON akan dilakukan disitu tanahnya masih bersengketa dengan masyarakat dan PT. Hasrat Tata Jaya. Bahkan 5 sertifikat seluas 18 Hektar telah diputuskan oleh Mahkamah Agung sebagai milik PT Hasrat Tata Jaya.

Walaupun dalam bersengketa namun Pemprov Riau terus juga membangun main stadium yang menelan biaya sebesar Rp 858 miliar secara multiyears sejak tahun 2009 yang lalu. Main Stadium dengan luas bangunan 7, 4 hektar dibangun diatas lahan seluas 66,4 hektar dengan kapasitas 43 ribu seat. Konon selain sebagai tempat pembukaan dan penutupan stadium ini akan digunakan sebagai lokasi semifinal dan final sepak bola dan squash PON XVIII nanti. Selain itu bangunan dengan konsep desain modern rangka perahu ini menggunakan material import. Atap memakai bahan Kalzif dari Yunani, pelapis rangka ACP dari Jerman, rumput dari Brazil, scoring board dari dari USA dan sound system dari Jerman.

Konon cerita main stadium ini akan menjadi stadion bertaraf

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

431

internasional dan akan mengalahkan Gelora Bung Karno. Bahkan main stadium ini jauh lebih bagus dari Stadion pada PON 2000 di Surabaya, Stadion Jakabaring pada PON 2004 di Palembang, dan Stadion Palaran dan Segiri pada PON 2008 di Kaltim.

Pembangunan main stadium ini dilaksanakan secara konsersium oleh tiga perusahaan BUMN yakni ; PT Pembangunan Perumahan, PT Adhi Karya, dan PT Wijaya Karya. Menurut Wakil Ketua Umum Kadin Riau Viator Butar-Butar pembangunan main stadium sarat masalah. Diantara masalah tersebut adalah anggaran yang melebihi pembangunan gedung yang sama di daerah lain, ketiadaan dana membayar sub kontraktor sebesar Rp 20 miliar dari total dana sekitar Rp 900 miliar telah melanggar PP No 58 Tahun 2005. Disamping itu duduknya 3 perusahaan BUMN dalam konsesium telah melanggar Perpres No. 54 Tahun 2010 dimana tidak dibenarkan pengerjaan 1 proyek oleh lebih dari satu perusahaan dengan kepemilikan yang sama.

Namun anehnya walaupun yang duduk dalam konsersium adalah 3 perusahaan kaliber nasional milik BUMN, kemampuan finansialnya juga tidak lebih hebat dari perusahaan daerah.

Buktinya walaupun secara kolektif mereka tetap tidak mampu membayar tunggakan sebesar Rp 20 miliar kepada subkontraktor sehingga mengakibatkan ratusan pekerja subkontraktor sudah tiga bulan tidak menerima upah. Masalah tidak sampai tunggakan hutang saja, lebih jauh sejumlah subkontraktor pengerjaan main stadium ini mengancam akan meruntuh bangun yang mereka kerjakan bila konsersium tidak membayar tagihan.

Sehubungan dengan ancaman subkontraktor ini Gubernur Riau Rusli Zainal dengan berdiplomasi mengatakan. “Apapun alasannya, semuanya harus fungsional saat penyelenggaraan.

Menyangkut pada rekanan, kita carikan solusi terbaik. Karena kita semua bertanggung jawab untuk menyukseskan PON�. Sementara Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi dan Olahraga Kemenpora Djoko Pekik Irianto lebih banyak berdiplomasi ketimbang memecahkan masalah. “Kami berharap itu tidak terjadi, karena

432

Tabrani Rab

terkait dengan keberlangsungan PON XVIII di Riau. Kita minta semua pihak terkait duduk bersama, termasuk Pemprov karena anggaran dari APBD, carikan solusinya“. Rupanya main problem dan proyek main stadium ini adalah tidak berimbangnya antara realisasi fisik dengan realisasi keuangan, dimana realisasi fisik telah mencapai 97-98 persen sementara realisasi keuangan baru 68 persen bahkan revisi perdanya belum terlaksana. Dengan perkataan lain pembangunan main stadium yang didengungkan gubernur Riau selama ini yang telah mencapai 97 persen itu adalah prestasi subkontraktor sementara prestasi Pemprov sendiri masih jauh tertinggal. Dalam Kamus Mak Erot kejadian begini disebut dengan “Nafsu Besar Tenaga Kurang“. Inilah kenyataannya di dunia kahe ini siapa sangka Pemprov yang membonceng pada subkontraktor dan bukan seperti biasanya subkontraktor yang membonceng Pemprov Riau. Bagi Pemprov terkesan lebih enak karena dapat menumpang tuah, tetapi bagi subkontraktor samalah dengan numpang bengkaknya Pemprov karena menjadi malapetaka bagi mereka.

Akibat lain dari kisruh subkontraktor yang mengancam akan membongkar tembok main stadium, maka kualifikasi Group E Piala Asia 22 yang semestinya digelar di main stadium pada 5–15 Juli 2012 akan dipindahkan oleh PSSI ke Gelora 10 November Surabaya bila masalahnya tak kunjung selesai. Singkat cerita masyarakat Pekanbaru akan kepunan melihat pertandingan Piala Asia U 23 secara hidup-hidup.

Sesuai dengan hasil audit BPKP Riau terhadap main stadium yang atas permintaan Gubernur Riau maka BPKP Riaupun memutuskan bahwa dana main stadium sebesar Rp 900 miliar semesti sebesar Rp 1.118 triliun, sehingga kurang Rp 218 miliar.

Sementara menurut Wakil Ketua Bidang Infrastruktur & Jasa Konstruksi Kadin Riau Sugeng Wiyono jumlah kontrak awal main stadium sebesar Rp 832 miliar sudah sangat besar. Menurut Plt Humas BPKP Riau Achmad Kharir, “Kita hanya melakukan audit terbatas. Yaitu mengenai progres pembangunan Main Stadium.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

433

Hingga saat ini pembangunan sampai dimana dan apa yang dibutuhkan. Dalam melaksanakan audit, BPKP mengedepankan professional dan independen “.

Yang jelas seperti Revisi Perda No. 6 Tahun 2010 yang lalu, hasil audit BPKP ini dilampirkan oleh Gubernur pada usulan Revisi Perda ke DPRD Riau. Selanjutnya hasil audit BPKP ini menjadi salah satu pertimbangan pula oleh DPRD pada Revisi Perda No. 6 tahun 2010 tentang pembangunan venue menembak yang telah menelan banyak korban dari anggota DPRD dan birokrat Riau.

Dapat ditebak hasil audit BPKP terhadap dana pembangunan main stadium juga akan menjadi salah satu pertimbangan DPRD Riau pada Revisi Perda No. 5 Tahun 2008 tentang pembangunan main stadium. Karena menyangkut duit dan belajar dari kasus Revisi Perda No. 6 Tahun 2010 lalu maka pada Revisi Perda No. 5 tahun 2008 ini Banleg DPRD Riau baru melakukan revisi setelah mendapat kejelasan hukum dari presiden dan menteri terkait.

Lalu apa solusinya. Karena main problemnya adalah uang, maka dalam menentukan solusinyanya perlu dipertimbangkan setidaknya lima aspek, yakni; duit, hepeng, piti, fulus dan money.

He…he…he…uang memang bukan segalanya, tetapi tanpa uang akan hilang segalanya dan karena uang pula bisa terjadi segalanya termasuklah post power syndrome dan post power problem.

434

Tabrani Rab

Gelabah dan Gamang

W

alaupun Pilkada Gubernur Riau masih lama yakni sekitar Oktober 2013 namun pembicaraan tentang balon Gubernur Riau 2013–2018 sudah terdengar di seluruh pelosok Riau. Seperti biasanya juga para balon gubernur ini masih berbasa-basi dengan menyatakan bahwa majunya atas permintaan masyarakat. Padahal kalau mau jujur apalah upaya yang dapat dilakukan masyarakat dalam mengusulkan nama calon gubernur di era reformasi ini.

Saat pencalonan perahun calon adalah parpol bukan masyarakat.

Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh DPRD. Namun setelah berlakunya UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka kepala daerah/wakil kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada). Selanjutnya sejak berlakunya UU No. 22 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum, pilkada dikategorikan kedalam pemilu, sehingga namanyapun berubah menjadi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada). Pada perkembangan terbaru yang sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum maka digunakan pula istilah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Baik pemilu legislatif, pilpres, pemilukada gubernur/bupati/ walikota penyelenggaranya tetap Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan jenjangnya, yakni KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Demikian juga dengan dengan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) yang bertugas mengawas Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

435

pemilihan umum juga berjenjang mulai dari tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota. Perbedaannya cuma terjadi di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dimana pemilu diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Aceh (Panwaslih Aceh).

Untuk peserta Pemilikada, sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 adalah pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Selanjutnya sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2008 dinyatakan bahwa pasangan calon juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang, sementara khusus untuk Aceh peserta pemilukada dapat pula diusulkan oleh partai politik lokal. Secara jelas berdasarkan pasal 59 ayat (1) huruf a dan pasal 52 UU No. 12 Tahun 2008 dijelaskan bahwa “Parpol dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan suara sekurang-kurangnya 15 % dari jumlah kursi DPRD atau 15 % dari akumulasi suara sah dalam pemilihan anggota DPRD di daerah yang bersangkutan“.

Di zaman orde baru dimana majunya balon atas usul masyarakat dan DPRD memilih beberapa nama yang diajukan ke Mendagri. Selanjutnya berapa nama yang disetujui oleh Mendagri itulah yang menjadi calon kepala daerah. Sehingga bila tiba musim pencalonan kepala daerah maka bermunculan beranekaragam organisasi yang berujung pada panennya percetakan dan biro reklame karena banyaknya order mencetak kop surat dan stempel.

Kesimpulannya mereka yang ingin maju pada pilkada Gubernur Riau 2013 nanti adalah atas kemauan sendiri bukan permintaan masyarakat disini.

Bukti lain bahwa majunya balon atas kemauan sendiri adalah telah dimulainya sosialisasi oleh balon ataupun tim suksesnya ke berbagai daerah dan berbagai kesempatan. Pokoknya bila ada momen maka dilakukanlah sosialisasi dengan berbagai teknis pembungkusnya. Ada yang membungkusnya dengan kenduri menaiki rumah baru, bantuan sembako, silaturrahmi, pertemuan dengan kader partai politik kalau sang balon pengurus parpol.

436

Tabrani Rab

Kalau bukan pengurus parpol ya dimanfaatkan jabatan yang ada baik jabatan di pemerintahan, organisasi ataupun panitia suatu acara. Seperti halnya terjadi di Dumai pada 2 Juni 2012 yang lalu dimana terjadi Deklarasi Balon Gubernur Riau 2013 yang dibungkus dalam kemasan lain. Di luar hotel terpampang baliho besar yang bertuliskan Sukseskan PON Riau 2012 dan ISG 2013 yang menampilkan gambar Gubernur Riau Rusli Zainal dengan sang balon yang kebetulan Ketua PB PON. Pada papan monitor di pintu masuk ruangan acara tertulis Coffee Morning PON Riau 2012, namun setelah dibuka bungkusnya ternyata berisi Deklarasi Tim Sukses Balon Gubernur Riau 2013. Singkat cerita isi dari bungkus tersebut berbau kampanye, dan dibuat demikian supaya tidak curi start dan tidak melanggar peraturan.

Diwaktu yang masih lebih dari satu tahun ini setidaknya telah muncul 13 nama bakal calon Gubernur Riau priode 2013–2018. Dari ketigabelas balon dimaksud semuanya sudah cukup dikenal di Riau, mulai dari isteri gubernur aktif, wakil gubernur aktif, bupati aktif, mantan bupati/walikota, anggota DPR RI aktif, anggota DPRD Provinsi aktif, dan Pengurus DPP Parpol. Tentang muncul nama balon gubernur ini ada yang telah didukung parta politik terutama mereka yang berasal dari pengurus partai itu sendiri, ada yang masih dalam pendekatan ke partai, ada yang sedang mengatur strategi dan anehnya ada yang menunggu untuk dipinang partai.

Meraka yang menunggu dipinang parpol ini tentulah mereka yang bukan pengurus partai ataupun yang berkantong rada tipislah atau mungkin juga ingin menggunakan paket hemat. Ada juga yang menawarkan prinsip “buy now pay later“ alias BB, namun biasanya diiyakan parpol tetapi dilalukannya ke yang lain. Munculnya balon gubernur terutama yang berasal dari elit partai tentunya didukung oleh partainya melalui berbagai cara. Ada yang melalui Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) sebagaimana terjadi pada Raja Mambang Mit sang Ketua Umum Demokrat Riau. Sementara Jon Erizal yang nota bene adalah Bendahara Umum Pengurus Pusat PAN ditetapkan partainya melalui Rakerwil PAN Riau.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

437

Hangatnya suasana pemilihan Gubernur Riau 2013, baru benar-benar terasa bila sudah ada calon yang ditetapkan oleh KPU, apalagi pada saat kampanye dan minggu tenang. Pada saat inilah diperlukan peran tim sukses untuk bergerilya dan bermanuver mengumbar janji untuk mendapat dukungan dari masyarakat termasuk serangan fajar.

Yang jelas pada saat ini masyarakat pemilih sudah cukup cerdas dalam menentukan pilihan. Semua yang disampaikan calon mereka tampung, apapun yang diberikan calon mereka terima. Tapi soal mencoblos tunggu dulu hak asasi mereka, ada hitung-hitungnya.

Dampak yang ditimbulkan pemilukada pada era reformasi ini juga hampir sama dengan dampak yang ditimbulkan oleh pemilu era orde baru. Bila di era orde baru masyarakat dapat saja mendapat petaka bila tidak mendukung Golkar sebagai single majority ketika itu. Sementara di era reformasi masyarakat apalagi PNS akan mendapat petaka lebih cepat bila tidak mendukung balon kepala daerah in cumbent atau malapetaka yang agak lambat bila kepala daerah yang tidak didukungnya ternyata menang.

Petakanya bisa dalam bentuk mutasi ke bagian yang terbuang atau dipindahtugaskan ke daerah terisolir. Bahkan bila suami– isteri PNS, kedua suami isteri ini dipindahtugaskan ke kecamatan yang berbeda yang berjarak jauh. Kalau yang tidak mendukung itu bukan PNS ya akan mendapat petaka sesuai dengan apa yang digelutinya. Kalau pengurus organisasi maka alamat organisasi yang dipimpinnya tidak akan mendapat air sen dari pemerintah daerah yang dipimpinnya. Yang mendukung akan mendapat durian runtuh. Inilah gambaran sebagian kepala daerah kita saat ini berfikiran sempit dan pendendam kesumat sebagai buah dari cultur shock. Apa itu? Hati yang menggelabah dan gamang karena takut kehilangan jabatan.

438

Tabrani Rab

Sebelum Terang Datanglah Gelap

K

alau ada yang bertanya masalah apa yang tidak pernah selesai di negeri ini, maka jawabnya pastilah masalah listrik.

Padahal PLN sebagai pihak yang paling bertanggungjawab pada kelistrikan di tanah air ini telah memiliki berbagai sumber daya, seperti ; Pembangkit Listrik Tenaga Disel (PLTD), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) namun daya listrik yang tersedia tetap saja jauh dari cukup. Kenyataan inilah yang sekarang sedang melanda Kota Pangkalan Kerinci ibukota Kabupaten Pelalawan.

Konon krisis listrik yang terjadi di Pangkalan Kerinci ini disebabkan karena diputusnya pasokan daya yang dikelola Riau Prima Energy (RPE) yang berasal dari PT.RAPP. Pemutusan pasokan daya listrik disebabkan oleh gangguan pada bagian power toiler pembangkit, dimana pipa di dalam sistem mengalami kebocoran tanpa diketahui penyebabnya. Singkat cerita PLN tidak sanggup mengatasi masalah listrik di Pangkalan Kerinci, sehingga mereka membeli sebagian daya dari PT RAPP. Pembelian daya listrik ini tidak langsung, dimana PT RAPP menyerahkan pengelolaannya kepada PT Riau Prima Energy (PT. RPE). Selanjutnya PT. RPE menjualnya kepada BUMD Tuah Sekata dan PLN baru ke masyarakat. Karena itu tak heran bila tarif daya listrik di Pangkalan Kerinci relatif lebih mahal. Namun demikian masyarakat Pangkalan Kerinci maklum dan tidak mempermasalahkannya, sebab yang mereka pentingkan listrik tetap menyala.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

439

Walaupun Bupati Pelalawan M. Harris telah lama mencanangkan Program “Pelalawan Terang” melalui Pembangkit Listrik Tenaga Gas oleh PT Langgam Power sebagai patungan antara BUMD Tuah Sekata dan PT Navigate Energy, namun tidak dapat berbuat banyak ketika “Pelalawan Gelap”. Konon cerita BP Migas baru akan turun ke Langgam untuk memantau lokasi. Jadi Pelalawan Terang melalui PLTG masih sangat jauh sehingga untuk sementara terpaksalah menerima kenyataan “Pelalawan Gelap”.

Lalu apa action PLN untuk mengatasi Pelalawan Gelap ini? “ PLN juga berupaya menarik arus listrik dari Pekanbaru guna menutupi kekurangan daya di PLN Rayon Pangkalan Kerinci. Akan tetapi daya yang ditarik tidak sebanding dengan pasokan yang diputuskan RPE. Dan itu hanya sanggup untuk penerangan lampu dan mesin pompa air “, kata Kepala Rayon PLN Pangkjalan Kerinci, Said Murtazak. Sementara General Manager PT. PLN Riau – Kepri, Joko R. Abumanan mengatakan, “Krisis listrik di Pangkalan Kerinci akan segera teratasi dengan mendatangkan sejumlah generator set (genset) milik PLN dari daerah-daerah seperti Pekanbaru, Siak, dan Rengat”. Kalaupun terealisasi sepertinya kebijakan PLN ini betul-betul sekedar untuk kebutuhan pokok saja, cuma sangat disayangkan setelah hampir dua minggu listrik belum juga menyala. Disamping itu kalaupun terjadi penarikan daya dari Pekanbaru atau mendatangkan genset dari daerah lain ya sekedar gali lobang tutup lobanglah, sebab baik Pekanbaru, maupun Siak dan Rengat sendiri juga masih kurang daya dan hampir tiap hari mati lampu.

Bagaimana pula tanggapan dari PT. RAPP? Manager Media Relation PT. RAPP, Salomo Sitohang yang mengatasnamakan Manager Operasional RPE Nelson Rayadi Marpaung dalam rilis yang dikirimnya ke berbagai media masa mengatakan, “Sejak Selasa (5/6), sekitar pukul 23.00 WIB, terjadi listrik mati total (back out) diduga akibat angin kecang disertai hujan lebat di Pangkalan Kerinci. Kerusakan mengakibatkan terputusnya suplai listrik, untuk pabrik, kawasan pemukiman karyawan dan

440

Tabrani Rab

kota Pangkalan Kerinci. Termasuk beberapa peralatan pabrik dan fasilitas pemukiman menggunakan sumber listrik dari RPE“. Namun sayangnya pernyataan sang manager ini berubahubah. Pertama dikatakan akibat gangguan di bagian power toiler dan bocornya pipa tanpa diketahui penyebabnya. Beberapa hari kemudian dijelaskan disebabkan angin kencang dan hujan lebat.

Kalau begitu tentulah bocornya pipa pada power toiler akibat angin kencang dan hujan lebat. Padahal dalam dunia Melayu sudah lama dinasihatkan “Jangan katakan apa yang kamu pikirkan, tetapi pikirkan apa yang kamu katakan“.

Seorang teman saya yang tinggal di Pangkalan Kerinci sejak masih berstatus dusun menelepon saya ditengah gelap gulita, “Pak Tabrani, sudah dengar kabar belum kalau angin dan hujan di Pangkalan Kerinci ini dapat masuk sampai ke dalam pipa mesin pembangkit listrik milik PT RAPP. Karena itu saat ini kami yang hidup di Pangkalan Kerinci macam hidup di awal kemerdekaan dulu. Nampaknya ajaib betul angin dan hujan di Pangkalan Kerinci ini Pak Tabrani”.

Nampaknya Pemkab Pelalawan tidak dapat berbuat banyak dalam mengatasi krisis listrik di Pangkalan Kerinci ini. Bupati Pelalawan cuma berkirim surat ke PT. RAPP dan RPE sambil mengharapkan, “Jika di dalam kompleks RAPP lampu hidup, lampu masyarakat juga harus hidup dan tidak boleh tidak.

Kalau mati (padam), sama-sama mati“. Singkat cerita harapan Bupati Pelalawan agar PT RAPP/RPE sehidup dan semati dengan masyarakat dalam masalah listrik. Sebab menurut Bupati PT. RAPP memiliki 7 turbin dengan kapasitas 500 Mw sementara yang disalurkan ke PLN dan BUMD Tuah Sekata tak sampai 10 Mw. Setelah melihat sangat besarnya kapasitas daya listrik yang dimiliki PT RAPP dan sangat kecilnya yang disalurkan kepada PLN dan BUMD Tuah Sekata serta ngelanturnya alasan dari Manager Operasional RPE, maka sehidup semati RAPP dan masyarakat pelalawan sebagaimana diharapkan Bupati sangat ditentukan oleh iktikat baik dari RAPP. Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

441

Matinya listrik di Pangkalan Kerinci ini hampir melumpuhkan seluruh aktifitas masyarakat. Maka ada masyarakat yang menggunakan air galon untuk keperluan rumah tangga, terhentinya usaha kecil masyarakat seperti fotokopi, tukang pangkas, tukang jahit, usaha laundry dan sebagainya. Ironisnya lagi untuk pelayanan publik menjadi seperti tertundanya operasi di Rumah Sakit dan pelayanan eKTP. Bila berkunjung ke Kantor Bupati Pelalawan maka lebih separoh kantor gelap gulita yang berakibat tidak efektifnya pelayanan terhadap masyarakat.

Nampaknya Pelalawan Gelap ini masih akan terus berlanjut, karena PT. Riau Prima Energy (RPE) tidak mampu mengatasi kerusakan pembangkit listrik milik mereka dan minta bantuan dari PLN. Namun sayangnya, PLN yang diharapkan dapat membantu justru belum mampu menentukan solusi persoalan pembangkit miliknya sendiri. Kesannya sungguh terlalu perusahaan berstandar internasional ini tidak mampu mengatasi masalah listriknya.

Apa yang dilakukan PT RAPP atau PT RPE ini samalah dengan “Bergantung Pada Dahan Lapuk�, sehingga akhirnya jatuh bedebab ditimpa dahan lapuk tadi di tengah kegelapan.

Kata orang, makmurnya suatu negeri dapat di ukur dari terang atau gelapnya negeri itu pada malam hari. Kalau terang benderang pertanda negeri itu makmur, kalau kelam pertanda kelam pulalah negeri itu. Bagaimana dengan Pelalawan. Disini ada program Pelalawan Terang, namun realitasnya Pelalawan Gelap.

Kalau begitu memang telah menjadi suratan tangan Pelalawanlah “Sebelum Terang Datanglah Gelap�.

442

Tabrani Rab

Bergaya tapi tak Berdaya

E

ntah latah, entah gagap, entah pikun yang jelas akibatnya setelah sebulan ditempati Gedung DPRD Pekanbaru yang terletak di jalan protokol ibukota provinsi Riau ini masih belum dialiri listrik. Maka jadilah para wakil rakyat Pekanbaru ini bekerja dalam situasi bergelapria dan berpanasria. Akibat dari latah bin gagap bin pikun ini sehingga DPRD Kota Pekanbaru harus menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan PT Waskita Karya selaku kontraktor dan PLN. Kenapa di zaman dimana media informasi dan komunikasi sudah sedemikian canggih dan sama-sama pula berada di kota Pekanbaru yang relatif masih kecil ini kok masih juga terjadi miskomunikasi. Dijelaskan oleh Amrin, perwakilan PT Waskita Karya saat hearing, “Kami sudah mengirim surat sejak 6 Desember tahun lalu. Namun justru baru dibalas 31 Mei kemarin. Kami sudah berupaya agar listrik bisa ditingkatkan. Tapi kuncinya kan ada di PLN “. Dijelaskan juga oleh Amrin bahwa pihak PT Waskita Karya sempat mendatangi pegawai PLN untuk menanyakan proses peningkatan daya listrik menjadi 345 KVA. “ Tapi oleh PLN kita disuruh untuk menunggu. Kitapun bingung mau menyetor uang pemasangan. Karena rekeningnya tidak terlampir”, kata Amrin.

Bagaimana pula tanggapan Manajemen PLN Pekanbaru? “Wah, saya tidak tahu ada surat ini. Mohon maaf saya, saya memang baru beberapa bulan tugas disini. Harusnya Bapak kontak saya. Pasti ini akan diprioritaskan. Karena menyangkut aktifitas kelembagaan DPRD dan Pemerintahan. Ini mungkin kurang komunikasi saja”,

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

443

kata Agus Tjahyo, Manager Area PLN Pekanbaru. Darmawi selaku Humas PLN Pekanbaru ikut pula bertanya, “Apakah sudah dibayar lewat rekening PLN. Kalau belum, ya tentu kita punya landasan untuk bekerja“. Entah pura-pura bodoh entah karena tersudutkan maka Amrinpun menjawab, “Di surat konfirmasi yang diterima Waskita Karya dari PLN, 31 Mei silam tidak disebutkan nomor rekening penyetoran. Itu sebab pihaknya tidak mengetahui”.

Yang mengherankan kenapa PT. Waskita Karya yang notabene kontraktor berskala nasional ini sampai berlagak idiot sehingga tidak ada usaha untuk mencari tahu nomor rekening PLN. Kalaupun salahnya terletak pada karyawan yang membidangi ini, setidak-tidaknya perlu diberi tegoran. Kalau ditegorpun tidak maka patut diduga ini adalah akal-akalan PT. Waskita Karya saja.

Sebab sampai tanggal 21 Juni 2012 biaya sebesar Rp 174.231.00 belum dibayar juga oleh PT. Waskita Karya ke PLN Pekanbaru sehingga membuat DPRD Pekanbaru meradang dan harus melakukan hearing kedua. Mungkin inilah kado pahit dari Waskita Karya dan PLN untuk Hari Jadi Pekanbaru yang ke 228 ini.

Sebaliknya pihak PLN pun perlu introspeksi terutama dalam meningkatkan pelayanan. Kalau terhadap fasilitas pemerintah saja sudah acuh begini maka dapat dibayangkan bagaimana acuhnya PLN terhadap masyarakat kecil. Seharusnya didalam surat PLN tertanggal 31 Mei 2012 sudah tertera segala hal yang menyangkut administrasi dan keuangan yang harus dipenuhi atau setidaktidaknya mencantumkan nomor telpon petugas yang dapat dihubungi. Sepertinya kurang komunikasi juga terjadi pada intern PLN. Akibatnya Manager PLN pun dipermalukan saat hearing di DPRD karena tidak menguasai masalah akibat tidak diberitahu kalau Waskita Karya sudah mengajukan permohonan naik daya atas gedung DPRD ini. Kata orang sekarang baik PT. Waskita Karya maupun PLN harus proaktif. Sebab dengan melempamnya PT. Waskita Karya dan PLN sangat mempengaruhi kinerja di gedung DPRD Pekanbaru. Kesimpulan dari tertundanya naik daya di Gedung DPRD Pekanbaru karena belum disetornya biaya

444

Tabrani Rab

naik daya oleh PT. Waskita Karya ke rekening PLN. Sebagaimana dinyatakan manager PLN Pekanbaru, Agus, “Insya Allah besok akan kita upayakan. Kita tunggu dulu setorannya dibayar “.

Harus pula diakui bahwa sebagai provider listrik utama Indonesia maka PLN memonopoli segala urusan kelistrikan dari hulu sampai hilir, mulai dari pembangkit, jaringan, transmisi, distribusi sampai pada menjualnya ke masyarakat. Namun sayangnya monopoli segalanya ini tidak membuat PLN mampu mengoptimalkan keuntungan dan tetap defisit berkepanjangan dan senantiasa memerlukan dukungan pemerintah baik dalam bentuk subsidi maupun kebijakan menaikan tarif dasar listrik.

Presiden SBY pernah menyampaikan dalam rapat terbatas dengan Menteri terkait, “Dalam hal ini tentu ada kemampuan PLN, dan ada batas kemampuan PLN. Kalau tidak mampu dilakukan lantas semua ingin dilakukan, itu keliru. Berikan peluang pada yang lain dengan regulasi dan kebijakan yang tepat “.

Sekedar untuk perbandingan masalah listrik di negara kita ada baiknya kita melihat pelayanan listrik di berbagai negara belahan dunia. Pasar industri listrik di Jepang lebih bersifat partial liberarization, dimana pemerintah memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk membangun pembangkit, transmisi maupun distribusi. Sehingga tak heran saat ini Jepang memiliki sepuluh perusahaan pembangkit tenaga listrik. Di India pemerintahnya memberlakukan Powergrid Corporation dimana pemerintah pusat memiliki 40% kekuasaan sedang 60% diserahkan pada swasta, namun operasional tetap dikendalikan oleh pemerintah pusat.

Saat ini 80 % daerah India sudah mengecap pelayanan listrik.

Di Prancis 95% listrik dikuasi oleh perusahaan milik pemerintah yang dikenal dengan EdF (Electricite de France) sehingga hampir tidak mungkin perusahaan listrik lain yang dapat beroperasi di Prancis. Dalam hal listrik pemerintah Inggris memberlakukan sistem liberalisasi penuh sehinggi Inggris banyak memiliki perusahaan pembangkit tenaga listrik.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

445

Bagaimana pula dengan pelayanan lsitrik di Negara adhi daya Amerika Serikat? Sistem regulasi listrik di Amerika Serikat berbeda di tiap Negara bagian. Di California sistem regulasi listriknya hampir sama dengan di Inggris. Sementara di Negara bagian Texas kebijakan industri listrik ditentukan oleh lembaga ERCOT (Electric Reliability Council of Texas) yang memiliki wewenang mengatur grid reliability dan pengoperasian sehingga tidak ada pembeli dan penjual yang curang.

Kesimpulan yang dapat diambil dari sistem regulasi listrik di berbagai negara di atas dimana masing-masing negara mempunyai kebijakan sendiri, namun tersedianya listrik maupun pelayanannya sangat baik. Walaupun caranya berbeda tetapi ketersediaan daya dan pelayanannya di seluruh negara di atas jauh lebih baik dari di negara kita. Diharapkan negara kita yang memiliki kebijakan regulasi listrik yang dimonopoli oleh PLN ini dapat menyediakan kebutuhan listrik seluruh masyarakat sepanjang waktu. Dengan perkataan lain tidak ada lagi istilah belum bisa penyambungan listrik baru dan mati bergilir. Atau oleh yang dibuat-buat karena bersumber dari PLTA maka ketika musim hujan waduknya kebanjiran dan kalau musim kemarau waduknya kekeringan dan menghasilkan akibat yang sama yakni mati lampu. Kalau sanggup monopoli mestinya sanggup pula mengatasi segalanya. Singkat cerita jangan bergaya kalau tidak berdaya!!!

446

Tabrani Rab

Stadium Lesehan

A

khir-akhir ini kita sering mengenal kata lesehan yang dikonotasikan dengan pedagang makanan atau barang yang berjualan sambil duduk di tikar atau di lantai. Karena berjualan sambil lesehan maka para pembelipun dapat melihat, memilih, dan menikmati sambil leseh pula. Konon cerita budaya berjualan sambil lesehan ini bermula dari Yogyakarta. Sekarang pasar lesehan ini telah merambah kemana-mana di seluruh tanah air.

Di Pekanbaru “Pasar Lesehan” ini dikenal dengan istilah “Pasar Jongkok”, yang dapat di lihat di sepanjang jalan Soebrantas arah Pekanbaru menuju Bangkinang. Waktu beroperasinya mulai sore sampai tengah malam sehingga menjadi trend tersendiri dan tak jarang menimbulkan kemacetan. Atas pertimbangan ini konon Pemko Pekanbaru bermaksud menertibkan pedangan pasar jongkok ini dan akan mengkonsentrasikan mereka di lokasi “Giant”. Disamping itu di Pekanbaru saat ini sedang menjamur “ Pasar Kaget “ yang senantiasa mengintip dimana ada tanah lapang maka disitu pula lahir pasar kaget dengan waktu operasi mulai sore sampai menjelang malam.

Walaupun akan ditertibkan oleh Pemko Pekanbaru, namun sepertinya baik Pasar Jongkok maupun Pasar Kaget telah merupakan ciri khas Pekanbaru. Bahkan bukan tidak mungkin pasar jongkok dan pasar kaget ini dapat berperan serta dalam menyukseskan PON XVIII Riau nanti karena mencerminkan kelas bawah yang mayoritas masyarakat kita.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

447

Di daerah Melayu duduk lesehan ini lebih dikenal dengan istilah duduk bersila atau duduk bersimpuh. Karena itu dalam dunia Melayu hampir semua masalah diselesaikan dengan duduk bersila ini, mulai dari bersantap, berunding, berhelat, bersantai, dan bertamu bahkan acara adatpun tak pernah dilakukan tanpa duduk bersila ini.

Di zaman yang serba mungkin ini ke depan bukan tidak mungkin orang akan nonton bola atau nonton pertunjukan lainnya sambil bersila atau lesehan. Khusus untuk Riau tandatanda ke arah itu telah mulai nampak. Sebagaimana diberitakan media massa Minggu 24 Juni 2012, “Bongkar Kursi Stadium Utama.

Subkontraktor Protes Tagihan Belum Dibayar. Penyelenggaraan Piala ASFC-U-22 Terancam “. Ari Setiawan, Juru Bicara Forum Subkontraktor Stadion Utama PON mengatakan, “Sore ini, kami telah membongkar sebagian kursi dan sistem digital lampu sorot juga sudah kami ambil. Jadi kemungkinan pertandingan kualifikasi Piala AFC tanpa penerangan. “ Sementara itu Emrizal Pakis, Pelaksana Tugas Kadispora Riau yang juga Ketua I PB PON XVIII berkata lain, “ Penggantian kursi memang berdasarkan hasil checklist untuk dilakukan perbaikan, dan sudah sepengetahuan KSO sebagai pelaksana pembangunan untuk tahap penyelesaian “. Entah siapa yang betul entah siapa yang bohong, namun yang jelas ada kursi yang dibongkar dan pihak konsorsium masih berhutang kepada subkontraktor yang sampai saat ini belum terbayar.

Pembongkaran ini bermula dari tidak ditepatinya janji pikak konsorsium, dimana semula dijanjikan akan dicairkan sebesar 80 % atau senilai Rp 25 miliar, namun pada kenyataannya hanya 30 %. Karena tak sesuai dengan kesepakatan maka pihak subkontraktor melakukan pembongkaran pekerjaan yang telah dilakukan sebelumnya. Dijelaskan ada 11 subkontraktor yang uang pekerjaannya belum dibayar oleh konsorsium dengan nilai sekitar Rp 30 miliar dan telah dibayar sebesar Rp 8 miliar. Kesimpulan dari gonjang-ganjing antara pihak konsorsium dan subkontraktor

448

Tabrani Rab

adalah masalah dana. Konsorsium terpaksa ingkar janji terhadap subkontraktor karena ketiadaan dana yang disebabkan belum turunnya dana dari si empunya proyek. Si empunya proyek belum memiliki dana karena belum memiliki sumber dimana sumber yang terbesar adalah APBD Riau. Dana ini masih jauh karena masih menunggu APBD Perubahan Riau 2012 yang selanjutnya masih pula menunggu verifikasi dari Mendagri. Walaupun demi terselenggaranya PON Mendagri menjamin verifikasi yang biasanya memakan waktu 15 hari dapat dipersingkat menjadi 3 hari saja.

Karena itu Konsorsium tidak bisa marah kepada subkontraktor, dan Pemprov Riau tidak bisa marah kepada konsorsium. Kalaupun ada pernyataan Gubernur agar konsosium bertanggung jawab atas pembongkaran kursi main stadium itu hanya lagu lama yang sudah gaharu cendana pula. Biasalah mengkambinghitamkan orang lain untuk menutupi kesalahan sendiri. Masalahnya baik dalam pembahasan APBD Perubahan apalagi untuk Revisi Perda No. 5 Tahun 2008 sepertinya DPRD Riau cukup berhati-hati dan tidak bisa mulus seperti sebelum ini yang berakibat akan memakan waktu yang lama. Apalagi dalam tuntutan jaksa pada sidang perdana kasus Revisi Perda No. 6 Tahun 2008 dijelaskan bahwa DPRD Riau minta uang lelah sebesar Rp 1,8 M untuk Revisi Perda No. 5 Tahun 2008 dan Perda No. 6 Tahun 2008.

Konon main stadium kita ini sudah bertaraf internasional dan mampu bersaing dengan stadium manca Negara yang sampai saat ini belum terlihat keunikan dan keanehannya. Disamping itu banyak stadion yang terdapat di luar negeri memiliki keunikan dan kenaehan tersendiiri. Pada kesempatan ini kita ambil 10 stadion teraneh di dunia. Di Taiwan terdapat World Games Stadium yang memiliki keanehan sebagai penghasil listrik tenaga surya sebesar 1,4 gigawatt setahun yang bersumber dari atap stadium yang berluas 14.155 meter persegi.

Di Utara Munich, Jerman terdapat sebuah stadium yang memiliki warna yang berubah-ubah yang diberi nama Allianz Arena. Stadium akan berwarna merah bila Bayern Munchen Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

449

bermain dan akan berwarna putih ketika digunakan oleh tim nasional Jerman. Estadio Municipal de Aveiro adalah stadium sepakbola di Portugal yang dirancang dengan tempat duduk yang berwarna merah, hijau, kuning, biru, putih dan hitam yang didistribusikan secara acak di seluruh stadium. Selanjutnya Marina Bay Floating Stadium Singapura merupakan panggung terapung terbesar di dunia. Panggung terapung ini berukuran 120 X 83 meter dengan 30.000 tempat duduk dan mampu menahan beban 1.070 ton.

Di Croasia terdapat sebuah stadion kecil dengan kapasitas hanya 1.000 orang yang dikenal dengan Playground Batarija.

Keanehannya terletak pada lebih banyaknya orang yang menonton pertandingan dari restoran di atap istana yang terletak di sisi lapangan dari pada di dalam stadion itu sendiri. Mmbatho Stadion di Afrika Selatan adalah sebuah stadion dengan multi guna dan saat ini dipakai sebagai stadion sepak bola. Gospin Dolac adalah sebuah stadion di Imotski Croasia dengan keanehan karena terletak disebuah penuruan sedalam 500 meter. Fujieda City Stadium di Jepang terletak pada dua teras dengan rumput dimana kita dapat menonton pertandingan sambil duduk di atasnya.

Bagaimana dengan Main Stadium Pekanbaru? Melihat kejadian yang terjadi dan ancaman akan melakukan pembongkaran lebih banyak bila tidak juga dibayar maka tanda-tanda keanehan itu makin menguat. Kalaulah ancaman subkontraktor ini akan menjadi kenyataan, maka tentulah stadium utama ini akan kosong melompong maka jalan satu-satunya tentulah dengan menggelar tikar. Bagi Riau yang nota bene cikal bakal dunia Melayu, duduk bersila di atas tikar adalah ciri khas dan bukanlah sesuatu yang asing.

Karena itu tak salah seandainya pembukaan PON XVIII Tahun 2012 di bumi Melayu Riau dilakukan dengan duduk bersila di atas tikar. Inilah Stadion Aneh yang kesebelas yang layak diberi nama “ Stadium Lesehan�, pertama di dunia!!!

450

Tabrani Rab

Pelayanan yang Serba Minimalis

W

alaupun seluruh persyaratan telah terpenuhi namun urusan KTP sangat erat hubungannya dengan kendala dan waktu yang panjang, terutama di Pekanbaru. Dulu ketika masih KTP kuning yang hanya cukup ditandatangani oleh camat selesainya bisa memakan waktu berbulan-bulan. Ketika diterapkan KTP biru maka terjadi perpanjangan birokrasi dimana harus ditandatangani oleh Kadisdukcapil. Karena berada tidak satu atap lagi maka sudah pasti waktunya akan lebih lama lagi. Sekarang masuk ke era e-KTP dimana birokrasinya semakin bertambah karena harus dicetak di Kemendagri Jakarta sehingga dapatlah dibayang berapa lama waktunya. Sepertinya e-KTP sekarang juga bermasalah mulai dari perekaman data sampai kepada pendistribusiannya.

Seorang ibu tua yang menderita “stroke” terlihat dipapah oleh dua anaknya di UPT Sukajadi. “Entah apa lagi salahnya, segala persyaratan telah dipenuhi, segala prosedur telah diikuti, namun sampai saat ini KTP ibu saya belum juga selesai. Sekarang harus pula difoto ulang karena foto yang dulu tak terekam. Nampaknya kalau ingin melihat masalah dan berurusan berlaut-larut atau mendengar janji-janji bohong di UPT Disdukcapil inilah tempatnya”, kata salah seorang anak ibu tersebut menggerutu.

Keesokan harinya seorang Bapak menelepon saya. “Pak Tabrani bukankah untuk seumur kita ini yang diatas 60 tahun ini diberlakukan KTP seumur hidup. Rupanya dengan program e-KTP ini harus juga membuat e-KTP baru. Maka pergilah saya terbungkuk-bungkuk ke Kantor Camat, Pak Tab. Sesampai disitu Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

451

tak dapat dilayani, karena KTP saya masih kuning maka harus pula mengurus KTP biru. Setelah selesai KTP biru baru dapat merekam e-KTP. Tapi KTP biru yang dijanjikan selesai sebulan itu baru siap 3 bulan. Maka terbungkuk-bungkuk lagilah saya ke UPTD tapi sekali lagi ditolak karena pelayanan e-KTP telah ditutup sementara dan entah kapan baru dibuka kembali. Padahal Mendagri juga yang menyatakan mulai 1 Januari 2013 segala urusan harus menggunakan e-KTP. Nampak Pak Menteri kita yang satu ini banyak leseng juga Pak Tab.” Sebulan kemudian saya ditelepon pula oleh seseorang yang mengaku kenal dekat dengan saya, “Pak Dokter tolonglah tuliskan di Tempias Bapak. Kenapa kalau berurusan di Disdukcapil Pekanbaru macam ibu rumah tangga membayar kredit alat pecah belah saja. Maksudnya boleh ditagih setiap hari, tiap dua hari, tiap tiga hari, atau tiap minggu. Karena dah berkeluarga maka anak saya bermaksud membuat KK sendiri dan sekalian pula ganti KTP karena statusnya karena sudah menikah. Singkat cerita dalam urusan ini tersangkutlah pengurusan 3 KK dan 2 KTP. Dari waktu 1 bulan yang dijanjikan di resi, pada waktunya baru selesai 1 KK. Kata petugas UPTD, yang lainnya perlu dinaik ulang. Sepuluh hari kemudian siap pula 1 KTP dengan alasan yang lain naik ulang. Dua belas hari kemudian siap pula 2 KK sementara satu KTP lagi belum selesai karena belangko habis. Entah kapanlah KTP yang satu lagi tu selesai, sementara KTP itu merupakan syarat pula untuk mengurus akte kelahiran anaknya yang baru lahir. Bukannya pengurusan akte kelahiran itu boleh melampirkan resi dimana KTP orang tuanya belum selesai itu. Nampaknya Disdukcapil ini hanya menegakkan peraturan sesuka hatinya saja, disiplin terhadap masyarakat tetapi tidak instrospeksi. Untuk kesalahan dipihak Disdukcapil seharusnya ada kebijakan boleh menggunakan resi.

Karena tertarik dengan pengurusan KK dan KTP dengan sistem kedai runcit ini saya tanggapi jugalah harapan mantan pasien saya ini. “Insya Allah Pak akan saya masukkan dengan judul ‘ Pelayanan Ala Kedai Runcit ‘ “.

452

Tabrani Rab

Salah satu tujuan awal dari e-KTP adalah untuk menciptakan KTP yang berlaku secara nasional dan untuk mencegah terjadinya KTP ganda ataupun KTP palsu. Sanksi KTP ganda juga telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan dimana bagi yang sengaja mengubah data penduduk dan pencatatan sipil dikenakan pidana selama 2,5 tahun dan denda Rp 25 juta. Namun baik sistem e-KTP maupun UU No. 23 Tahun 2006 tak berhasil mencegah terjadi KTP ganda dimaksud. Sebagaimana diberitakan media massa dari perekaman e-KTP yang telah mencapai 89 juta orang terindikasi perekaman ganda sebanyak 90 ribu e-KTP atau sekitar 0,1 persen.

Anehnya lagi bagi mereka yang ketahuan telah melakukan perekaman e-KTP ganda ini hanya akan diundang ke Jakarta untuk dimintai penjelasan tentang motif mereka melakukan hal itu dan bukan menegakkan peraturan sebagaimana ditetapkan UU No. 23 Tahun 2006 itu. Dapatlah dibayangkan berapa banyak nantinya masyarakat yang telah melakukan perekaman ganda akan diundang ke Jakarta hanya akibat dari gaptek dan lateknya Kemendagri sendiri. Kenapa di zaman komputerisasi yang serba online tidak diberlakukan sistem tolak langsung saat akan melakukan perekaman kedua sehingga urusannya tidak menjadi padat karya dan padat waktu dengan mengundang jutaan perekam e-KTP ganda ke Jakarta. Kalau demikian kebijakan Kemendagri samalah dengan mengatasi masalah dengan menimbulkan masalah.

Kalau begitu e-KTP yang dibanggakan Kemendagri itu bukan saja latah teknologi (Latek) tetapi juga gagap teknologi (Gaptek). Bukti gaptek dan latek sistem e-KTP Kemendagri ini, dimana masyarakat Kecamatan Bangkinang Seberang yang telah melakukan perekaman harus melakukan perekaman kembali karena Kantor Camatnya yang terbakar beberapa waktu yang lalu.

Karena gaptek dan latek itu pulalah pencetakan e-KTP itu harus dilakukan di Jakarta dan bukan di masing-masing Didukcapil masing-masing kabupaten/kota. Kesan lainnya disamping gaptek, Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

453

latek dan tidak efisien juga dalam rangka berangsur-angsur mengembalikan ke sistem sentralisasi yang serba diatur pusat seperti zaman orde baru dulu.

Perekaman e-KTP untuk warga pemula maupun masyarakat Pekanbaru yang belum melakukan perekaman belum dapat dilakukan karena belum mendapat petunjuk dari Kementerian Dalam Negeri yang sekaligus menunjukkan betapa sistem sentralisasi mulai menguat kembali. Penyebab lain karena kekurangan perlatan dan kekurangan tenaga seperti dijelaskan oleh Hermanto Yasin Sekretaris Disdukcapil Pekanbaru, “Perekaman e-KTP akan tetapi dilanjutkan hingga akhir tahun 2012. Saat ini dihentikan karena alat untuk perekaman sedang dipakai untuk pembagian e-KTP warga yang sudah selesai dicetak.

Konon cerita pula bahwa petugas Disdukcapil yang mengenter data KK dan KTP untuk 12 kecamatan di Kota Pekanbaru hanya satu orang. Demikian pula petugas di seluruh UPTD kecamatan juga masih sangat kurang. Mungkin karena itulah segala urusan di Disdukcapil Pekanbaru menjadi berlarut-larut dan beruncitruncit itu. Di satu sisi ingin memaksimalkan kinerja pelayanan tetapi akibat dari keterbatasan berbagai hal maka yang terjadi adalah pelayanan yang serba minimalis Di tengah hiruk pikuknya masyarakat mengurus KTP biru dan KK timbul pula masalah baru dimana belangko KTP dan KK habis. Di Kantor Camat Bukitraya dipampangkan pengumuman, “Pengurusan KK dan KTP untuk sementara tidak dapat dilayani sampai selesai tender”. Sedangkan ada belangko masih berbulanbulan, apalagi tak ada belangko. Bila demikian kejadiannya entah kapanlah “Pelayanan Disdukcapil Yang Serba Minimalis Menjadi Yang Serba Express “.

454

Tabrani Rab

Uang tak Lelah

K

alau istilah uang rokok, uang pelicin atau uang jaminan sudah lama kita dengar. Di Riau akhir-akhir ini dihebohkan oleh uang istilah lelah dan uang terima kasih. Seperti kita ketahui kalau uang rokok nilainya kecil dan tergantung kepada si pemberi.

Tapi kalau dah menyangkut uang lelah, sudah pakai perhitungan persen dan ditentukan oleh si penerima uang. Sedangkan uang terima kasih biasanya bukan atas dasar permintaan si penerima uang, tetapi semacam hadiah atas telah tercapainya tujuan atau hajat dari si pemberi hadiah. Kalau sodakoh diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk uang recehan maka uang terima kasih diberikan kepada siapa saja termasuk orang yang mampu. Kalau uang terima kasih untuk orang mampu tentu jumlahnya besar bahkan tak jarang berkardus-kardus dan biasanya diterima oleh perwakilannya seperti supir, pembantu atau mungkin juga ajudan bagi yang punya ajudan.

Dalam mencari uang memang banyak jalan yang diberikan Tuhan dan berpulanglah kepada kita untuk memilih dan memilahnya. Secara garis besar dibagi empat, yakni mencari uang dengan tenaga, dengan ilmu, dengan kedudukan, dan dengan uang. Yang mencari uang dengan tenaga ini biasa dikenal dengan istilah buruh kasar. Biasanya pekerjaan begini banyak menyita energi dan waktu tetapi hasil yang didapat sedikit. Yang mencari uang dengan ilmu dikenal dengan golongan professional.

Tenaga yang tersita tidak besar dan hasil yang didapat juga tidak terlalu besar, namun sangat tergantung pada manajemen diri Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

455

sendiri. Yang mencari uang dengan kedudukan dikenal dengan golongan birokrat, eksekutif dan legislatif. Golongan ini digaji oleh pemerintah dengan segala fasilitasnya dengan pendapatan yang sebenarnya tidak begitu besar tetapi sudah menjadi rahasia umum memiliki penghasilan yang cukup besar. Kedudukannya biasanya tidak lama, namun ada kemungkinan diperpanjang.

Biasanya golongan ini sangat rentan terhadap resiko hukum. Yang terakhir kelompok konglomerat yang mencari uang dengan uang alias berbisnis. Golongan ini biasanya kaya, bahkan tak jarang dengan pendidikan rendah tetapi bisa memperkerjakan kelompok professional yang berpendidikan tinggi. Bahkan tak jarang pula kelompok konglomerat ini berkoalisi dan berkolusi dengan birokrat. Selanjutnya dari koalisi dan kolusi kedua kelompok inilah lahir istilah “uang lelah� itu. Kalau nominal kolusinya besar namanya sapi besar dan kalau nominal kolusinya kecil namanya sapi kecil. Anehnya uang lelah yang diterima kelompok ini jauh lebih besar dari gaji kelompok buruh kasar yang memang benarbenar lelah itu. Kesimpulanya makin berat pekerjaan secara fisik maka semakin kecil pula hasil yang didapat dan makin aman pula dari resiko hukum.

Kembali ke istilah uang rokok dan uang lelah tadi dimana keduanya sangat erat kaitannya dengan dunia kepemerintahan.

Uang rokok terjadi pada golongan-golongan bawah misalnya saja dalam urusan segala tetek bengek masyarakat mulai dari tingkat RT sampai ke kecamatan. Sepertinya masyarakat memberinya secara suka rela dan ikhlas-ikhlas saja untuk uang rokok ini asal saja urusan mereka lancar walaupun yang dibayar ini jauh di atas ketentuan Perda yang di tempel di dinding tiap kantor lurah dan kantor camat. Sementara untuk urusan uang lelah lebih bersifat bargaining setelah mempertimbang keuntungan yang didapat. Dengan perkataan lain terjadi kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

Kita memang harus mengedepankan azas praduga tak bersalah sebelum adanya keputusan tetap dari pengadilan. Namun kita

456

Tabrani Rab

cukup terkejut dan heran tentang apa yang didakwa oleh Jaksa dan apa yang diungkapkan salah seorang saksi di Pengadilan Tipikor Pekanbaru baru-baru ini. Maka mencuatlah ke atas tentang adanya uang lelah dan uang terima kasih ini dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap revisi Perda No. 6/2010 di Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Adalah Diki Eldianto sang Manajer Operasional PT. Adhi Karya yang dalam sidang tersebut bertindak sebagai saksi yang menyebutkan tentang adanya uang lelah dan uang terima kasih guna memperlancar proses rencana penambahan anggaran untuk berbagai proyek PON Riau. Disebutkan Diki, uang lelah yang diminta wakil rakyat di Senayan sebesar 6 persen dari total tambahan anggaran Rp 450 miliar yang diajukan Pemprov Riau.

Diki juga mengaku telah menyetor sebesar Rp 9 miliar untuk keperluan uang lelah politisi Senayan melalui Lukman Abbas di Hotel Sheraton Bandara Soekarno Hatta.

Sementara itu di lain pihak Jaksa Penuntut Umum pada sidang di Pengadilan Tipikor Pekanbaru dalam dakwaannya menyatakan bahwa Wakil Ketua DPRD Riau Taufan Andoso Yakin meminta uang lelah sebesar Rp 1, 8 miliar sebagai imbalan pembahasan revisi dua Perda yang diajukan Pemprov Riau. Konon permintaan uang lelah itu disampaikan oleh Taufan dalam pertemuan di rumah Dinasnya Jl. Sumatera No. 1 Pekanbaru di depan Lukman Abbas dan sejumlah anggota DPRD Riau.

Di samping uang lelah untuk anggota DPR RI dan anggota DPRD Riau juga diungkap juga oleh Diki tentang adanya uang terima kasih untuk sejumlah petinggi di Riau. Menurut Diki, ia dihubungi oleh Kepala Cabang PT. Adhi Karya Pekanbaru, Aji Setmoko untuk mengantarkan uang Rp 500 juta kepada Gubernur Riau Rusli Zainal. Uang yang dimasukkan ke dalam kardus itu diantarkan oleh supir PT Adhi Karya Nusyirwan ke kediaman Gubernur dan diterima oleh ajudan Gubernur Said Faisal. Selain itu Nusyirwan juga telah mengantar uang sejumlah Rp 700 juta langsung ke rumah Lukman Abbas.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

457

Seandainya apa yang diungkapkan di Pengadilan Tipikor Pekanbaru ini benar semuanya maka dana yang terserap untuk uang lelah dan uang terima kasih adalah; Rp 9 miliar untuk DPR RI, Rp 900 juta untuk DPRD Riau, Rp 500 juta untuk gunernur dan Rp 700 juta untuk Lukman Abbas. Sehingga jumlah uang lelah dan uang terima kasih di luar uang rokok sekitar dana PON Riau menjadi sebesar Rp 11,1 miliar. Sungguh sebuah angka yang besar terutama bagi orang-orang kecil seperti masyarakat kita pada umumnya yang semestinya menikmatinya dari apa yang akan dibangun. Namun sayangnya dana yang sebesar itu hanya dinikmati oleh segelintir orang benar dengan cara yang tidak benar. Akibatnya uang lelah yang semula dimaksudkan akan dapat mengobati lelah justru berbalik menjadi penambah lelah lahir bathin yang berkepanjangan bagi penikmatnya.

Terjadinya kasus uang lelah dan uang terima kasih ini karena terlalu menurutkan kata hati yang buruk yang berimbas pada prilaku yang buruk pula. Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya didalam tubuh manusia terdapat segumpal darah.

Jika segumpal darah tersebut baik maka akan baik pulalah seluruh tubuhnya, adapun jika segumpal darah tersebut rusak maka akan rusak pulalah seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal darah itu adalah hati “. Hati inilah yang harus selalu bersih baik bagi masyarakat apalagi bagi pejabat yang memiliki banyak kesempatan untuk membersihkan dan mengotori hati sendiri.

Ramadhan adalah saat yang terbaik untuk menyucikan hati dari nafsu ammarah dan nafsu musawwilah dengan mewujudkan nafsu lawwamah dan nafsu muthmainnah. Semoga tak terulang lagi kasus uang lelah, uang terima kasih, sapi besar, dan sapi kecil.

Marhaban ya Ramadhan!!!!

458

Tabrani Rab

Aleg Berkadi

S

eseorang yang bila diamanahkan memegang suatu kedudukan dan ternyata apa yang dikelolanya ini maju pesat, maka iapun disebut, “bertangan dingin�. Demikiah biasanya yang terjadi pada tenaga paramedis di kampung-kampung atau daerah pinggiran yang karena pengalamannya mampu mengobati masyarakat dari berbagai penyakit. Bahkan tak jarang di suatu daerah sang paramedis ini lebih dikenal dari pada dokter sebagaimana juga terjadi di Pekanbaru pada era sebelum 80-an. Dua orang Mantri kesehatan yang cukup dikenal masyarakat Pekanbaru ketika itu dan kebetulan keduanya sekarang sudah Almarhum adalah Mantri Amat dan Mantri Amit. Dengan perkataan lain seseorang yang bertangan dingin lebih dikenal dan banyak membawa manfaat bagi masyarakat.

Seiring dengan perjalanan waktu, pada saat ini Pekanbaru yang merupakan ibukota Provinsi Riau lebih banyak mengenal tokoh masyarakat yang berkaki dingin dari pada bertangan dingin.

Entah salah siapa yang jelas dari 55 anggota DPRD Riau pada saat ini, 12 orang diantaranya tersangkut kasus hukum, dimana 10 orang tersangkut kasus suap PON dan 2 lainnya tersangkut kasus korupsi di 2 kabupaten berbeda. Dengan perkataan lain ke 12 anggota DPRD Riau ini tersangkut dalam kasus kasus korupsi.

Ironisnya lagi konon KPK masih membidik 14 anggota DPRD Riau lainnya untuk dijadikan tersangka dalam kasus PON juga.

Tidak pula tertutup kemungkinan setelah itu akan ada pula yang menyusul.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

459

Dapatlah dibayangkan bila 26 dari 55 atau 47 % anggota DPRD Riau nantinya tersangkut kasus hukum apa jadinya dengan lembaga wakil rakyat Riau ini. Sejauh ini sudah tercatat 2 dari 3 wakil ketua DPRD dalam status tersangka, yakni Raja Thamsir Rachman dan Taufan Andoso Yakin. Disamping itu 2 dari 4 ketua komisi juga tersangkut hukum, yakni Ketua Komisi D Syarif Hidayat yang masih tersangka, dan T. Azuwir Ketua Komis B yang sudah jadi terpidana.

Seandainya nanti seluruh Ketua Komisi dan seluruh Pimpinan DPRD bermasalah dengan hukum maka tentu akan terjadi perombakan secara besar-besar di lembaga ini. Kalaulah nantinya tidak dilakukan segera pengganti antara waktu (PAW) sampai adanya keputusan tetap dari pengadilan maka dapat dipastikan kinerja dewan akan terganggu dan mungkin akan lumpuh.

Semestinya Partai yang wakilnya tersangkut hukum ini perlu lebih jeli dan bijaksana untuk bersiap dalam menentukan kebijakan PAW yang lebih awal sehingga tugas DPRD yang banyak ini tidak menumpuk dan terstagnasi disamping usaha memberi bantuan hukum kepada anggotanya.

Bila seseorang yang amanah dan berhasil membawa apa yang diamanahkan kearah yang lebih baik disebut dengan bertangan dingin, maka apa pula julukan yang layak diberikan kepada orang yang mengkhianati amanah yang diembannya, termasuk kepada 14 anggota DPRD Riau yang tengah menjadi bidikan KPK. Biasanya dalam situasi yang begini akan membuat para tersangka dan terbidik akan ketakutan sehingga kakinya menjadi dingin.

Untuk lebih mudah menginganya maka kita singkat saja dengan “Aleg Berkadi“ alias anggota legislatif berkaki dingin.

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa seseorang bertangan dingin selalu membawa manfaat bagi orang banyak sementara yang berkaki dingin adalah seseorang yang sedang dalam ketakutan akibat tidak amanah sehingga akan selalu menimbulkan mudharat bagi orang.

460

Tabrani Rab

Sekarang timbul pertanyaan kalau sekarang tercatat 47% anggota DPRD Riau tersangkut kasus hukum, bagaimana dengan yang 53%. Seorang teman saya yang juga pengajar di perguruan tinggi pernah berkata kepada saya. “Mereka yang tidak bermasalah dengan hukum itu belum tentu bersih Ngah. Boleh jadi karena mereka belum punya kesempatan atau karena belum terungkap saja. Sebab mereka yang telah dijadikan tersangka ataupun yang sedang dibiduk KPK ini adalah mereka yang posisinya anggota Panitia Khusus (Pansus) Revisi Perda No. 6 Tahun 2010 yang dikenal dengan istilah kasus uang lelah itu “.

Keadaan finansial anggota dewan sekarang memang berbeda jauh dengan dulu. Begitu juga keadaan seseorang sebelum dan sesudah menjadi dewan juga berbeda jauh. Bila sebelum menjadi anggota dewan ada yang ke hulu ke hilir di Pekanbaru hanya dengan sepeda motor di tengah terik matahari, sekarang ini sudah memiliki beberapa mobil. Bahkan dulu ada yang ketika belum menjadi anggota dewan mengontrak rumah petak dan setelah menjadi anggota dewan selama satu priode telah memiliki beberapa rumah mewah. Jadi kedudukan sebagan anggota dewan sekaligus juga turut meningkatkan status sosial dan ekonomi seseorang. Sepertinya hal begini sekarang telah merupakan sesuatu yang lumrah. Namun lumrahnya hal begini dapat membuat orang-orang tertentu lupa diri sehingga lupa akan janji dan menjadi tidak amanah lagi yang banyak berujung pada Aleg Berkadi tadi.

Sekarang marilah sejenak kita melihat lebih dekat kepada Mohamed Moursi, sang Presiden Mesir yang pernah menjadi anggota DPR Mesir dari daerah pemilihan Zagazig pada tahun 2000. Prestasi gemilang beliau bukan dari meningkatnya satus ekonomi beliau tetapi pernah tercatat sebagai anggota parlemen terbaik dunia yang belum pernah diperoleh anggota DPR RI apalagi oleh anggota DPRD Riau. Setelah menjadi presiden iapun masih tetap rendah hati dan tetap menjadi pemimpin yang berakhlakul karimah. Diantara gebrakan Mouri adalah, Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

461

memperlonggar sistem pengamanan terutama di jalan raya, tetap tinggal di rumah kontrakan, selalu menjadi imam sholat dan hafal 30 juz Al Qur’an, tidak merepotkan bawahan, tidak membolehkan keluarga menggunakan fasilitas negara, tidak mau dipuja dan dipuji. Bahkan isteri Mouri tidak mau disebut sebagai ibu negara dan cukup disebut dengan “ Pelayan Rakyat “.

Kesimpulannya, ketika sudah menjadi presiden saja beliau menolak berbagai fasilitas negara yang memang haknya, apalagi ketika ia masih menjadi wakil rakyat dulu. Tentu yang diterimanya apa yang memang menjadi haknya saja dan tidak meminta yang diluar ketentuan negara dan agama. Dapat kita pastikan bahwa Muhamed Mouri tidak mencari uang dengan cara yang salah, seperti meminta uang lelah padahal untuk kerja tersebut telah digaji mahal dan tidak pula menerima uang terima kasih karena berbau rasuah. Di samping itu duduknya sang suami sebagai presiden bukan membuat istri Mouri menjadi presiden bayangan atau menjadi segerobak ketua organisasi dan tidak pula ingin menjadi kepala daerah seperti yang dilakukan Imelda Marcos atau banyak ibu-ibu pejabat di negara kita. Tidak juga terdengar bahwa anak Mouri menjadi ketua itu dan ini. Mungkin inilah yang disebut dengan rumah tangga sakinah- mawahdah- warahmah dan inilah contoh pemimpin yang bertangan dingin itu.

Selanjutnya dapatlah diprediksi bahwa pemimpin yang begini akan duduk sampai dengan habis masa jabatan dan mungkin akan terpilih pada priode berikut, bukan pejabat yang setiap harti didemo oleh rakyatnya. Bukan juga sebagaimana selalu terjadi di negara kita yang sudah jadi tersangka atau terpidana ketika masa jabatan sedang berlangsung atau menjadi pejabat yang berkaki dingin karena senantiasa dalam keadaan was-was entah kapan akan dipanggil KPK. Yang pasti Mouri bukanlah tipe pejabat yang menjadi penghuni hotel prodeo setelah jabatan berakhir!!!

462

Tabrani Rab

Mutasi Ala Mutilasi

B

egitu mendengar kata mutasi maka banyaklah dahi orang berkerut. Karena mutasi sekarang belum tentu mutasi sesungguhnya, sebab tak jarang masuk ke ranah promosi dan celakanya ada yang kesasar ke ranah demosi. Padahal batasannya sudah sangat jelas, dimana mutasi berarti perpindahan tugas jabatan yang setara dengan apa yang dijabat sebelumnya.

Sementara promosi adalah penghargaan atau kenaikan jabatan sedangkan demosi penurunan jabatan sebagai akibat dari kelalaian seseorang dalam menjalankan tugas yang diembannya.

Kenapa mutasi selalu heboh? Penyebabnya karena dilakukan sekaligus dalam jumlah besar yang biasanya terjadi setelah pergantian kepala daerah sebagai hasil dari pemilukada. Bagi yang terkena mutasi apalagi promosi biasanya akan menerimanya, tetapi bagi yang terdemosi tidak akan tinggal diam bahkah tak jarang sampai ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Tak jarang PNS yang termutasi dan terdemosi ini menang di PTUN sehingga Pemerintah Daerah harus menempatkannya ke posisi yang semestinya. Mutasi yang membungkus promosi dan demosi biasanya sebagai bentuk balas budi dan balas dendam dan gejolak inilah yang paling sering terjadi di tanah air kita akhir-akhir ini.

Sekarang marilah kita telaah beberapa kenyataan yang amat pahit yang dialami oleh orang-orang yang terdemosi ini. Di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi, seorang mantan Sekretaris Daerah (Sekda) yang kalah dalam Pemilukada sebagai calon Wakil Bupati terpaksa menerima pil pahit karena didemosikan

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

463

sebagai staf di kelurahan oleh bupati terpilih. Seperti diekspos media massa bahwa seorang mantan kepala dinas yang kalah pada pemilukada diposisikan oleh Bupati pemenang pemilukada sebagai sopir kepala dinas di kabupaten Indragiri Hulu Riau.

Kejadian yang hampir sama terjadi pula di Kabupaten Sampang Madura Jawa Timur, dimana bupati incumbent dan sekda samasama maju sebagai bakal calon bupati pada pemilukada yang akan berlangsung pada 12 Desember 2012. Walaupun masih berstatus balon, tetapi sang bupati incumbent menganggap sang Sekda adalah rival terberatnya. Maka terjadilah mutasi yang memutilasi sehingga sang Sekdapun terpelanting jauh ke bawah sebagai staf di kelurahan.

Demosi yang berbungkus mutasi ini juga pernah terjadi di Pemko Pekanbaru, dimana Penjabat Walikota mendemosikan sejumlah pejabat. Alasan Syamsurizal ketika itu, “Saya tahu demosi itu tidak boleh. Tetapi saya ingin katakan, saat melalukan mutasi, kami tidak melihat adanya pos yang kosong pada eselonisasi ‘. Karena jumlah yang demosi dan non job ini banyak maka masalahnyapun sampai ke Kemendagri. Singkat cerita Penjabat Walikota Pekanbaru Syamrurizalpun diperintahkan oleh Kemendagri agar mengembalikan eselon pejabat yang demosi dan non job tadi. Sementra mutasi 199 pejabat di Kabupaten Kuansing menurut Kemendagri cacat prosedur karena tanpa memperhatikan profesionalisme, kompetensi, persyaratan dan tidak mendukung reformasi birokrasi serta melanggar Inpres Nomor 5 Tahun 2010.

Di Sumatera Utara pernah pula terjadi, dimana Pelaksana Tugas Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho melakukan mutasi tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan Kemendagri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akibatnya sang PLT Gubernur mendapat teguran resmi dari Mendagri dan memerintahkan agar PLT Gubernur meninjau kembali mutasi yang telah dilakukannya.

Di Riau mutasi yang mirip-mirip seperti kejadian di Sampang Madura ini pernah pula terjadi. Walaupun tidak setragis kejadian Sampang Madura namun cukup menyakitkan bagi

464

Tabrani Rab

PNS bersangkutan. Kalau jabatan lama kepala dinas atau kepala badan mutasinya memang kepala dinas/badan juga tetapi dinas/ badan yang barulah yang kadang-kadang kantornyapun belum ada Anehnya seorang kepala dinas yang maju sebagai balon pada pemilukada di kabupaten/kota yang mengalami nasib tragis ini bukanlah bersaing langsung dengan sang kepala daerah, tapi hanya karena faktor solidaritas dan nepotisme kepala daerah saja.

Di Bekasi pada tahun 2010 lalu telah terjadi kejadian terhadap PNS yang terkesan agak aneh, dimana hanya karena merokok di lingkungan kantor dan adapula karena salah masuk barisan waktu upacara mendapat sanksi mutasi.

Bukankah mutasi itu telah melalui pengkajian dan pertimbangan yang seksama dan mendalam dari Baperjakat?

Untuk menjawab pertanyaan ini ada baiknya kita ketahui pula lebih dekat tentang baperjakat itu. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) ditetapkan oleh Pejabat Pembina sesuai dengan tingkatannya. Tugas Baperjakat untuk memberikan pertimbangan kepada pejabat Pembina Kepegawaian.

Pertimbangan tersebut meliputi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dan dari jabatan struktural PNS eselon II ke bawah. Disamping itu juga memberi pertimbangan kenaikan pangkat untuk pejabat struktural, perpanjangan batas pensiun bagi pejabat eselon I dan II serta pengangkatan Sekda Provinsi/ Kabupaten/Kota. Baperjakat dipimpin oleh seorang ketua yang merangkap anggota, dengan jumlah anggota paling banyak 6 orang dan seorang sekretaris. Ketua Baperjakat daerah adalah Sekda. Tentang Sekda yang dimutasi ke staf kelurahan tentulah tidak melalui pertimbangan Baperjakat, sebab yang dimutasi justru ketua Baperjakat sendiri dan sangat tidak mungkin ia menganjurkan agar dirinya didemosikan.

Berdasarkan PP Nomor 4 Tahun 2003 atas perubahan PP Nomor 97 Tahun 2000, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah gubernur dan untuk kabupaten kota adalah bupati/ walikota. Sepertinya di dalam Baperjakat ini tidak termasuk wakil Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

465

kepala daerah, sebab yang duduk dalam baperjakat selain ketua adalah pejabat eselon, sementara jabatan wakil kepala daerah adalah jabatan politik.

Mungkin celah-celah beginilah yang menimpa nasib Wakil Gubernur Riau R. Mambang Mit ketika tidak tahu tentang adanya mutasi dan pelantikan pejabat dilingkungan Pemprov Riau beberapa waktu yang lalu. Secara aturan perintah gubernur selaku pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi tidak perlu melibatkan wakil gubernur dan secara aturan juga Ketua Baperjakat tidak perlu lagi meminta persetujuan Wakil Gubernur karena telah diperintah langsung oleh gubernur. Satu-satunya celah yang melindungi wakil gubernur adalah etika. Sebab waktu maju sebagai gubernur/wakil gubernur dulu penuh dengan etika, kenapa setelah dapat jabatan tidak lagi mengabaikan. Akhir-akhir ini sepertinya etika tidak lagi menjadi pertimbangan dalam proses mutasi, sebaliknya yang ada hanyalah dendam seperti kasus Sekda Sampang yang terdepak menjadi staf kelurahan. Kasus mutasi bermotif dendam yang super kejam begini lebih tepat disebut dengan mutilasi. Semoga saja kasus seperti ini tidak akan ada dan tidak akan pernah terjadi di bumi Melayu ini. Puah sisih???

466

Tabrani Rab

Mulutmu Harimaumu

S

emua umat Muslim pasti tahu bahwa bulan Ramadhan yang juga dikenal dengan bulan puasa merupakan bulan istimewa dan penuh berkah. Di bulan Ramadhan ibadah sunah dihitung sebagai ibadah wajib, sementara pahala ibadah wajib akan dilipatgandakan oleh Allah SWT. Bahkan tidur orang yang sedang berpuasa adalah amal dan bau mulut orang yang berpuasa disisi Allah lebih harum dari minyak kasturi. Di samping itu di bulan Ramadhan tersedia bonus pahala yang spektakuler, di mana Allah menyediakan Malam Lailatulkadar yang hikmahnya lebih baik dari seribu bulan bagi umat yang mendapat ridho dari Allah SWT. Dengan perkataan lain bulan yang merupakan ladangnya amal ini akan menjadi kesempatan yang sia-sia bila tidak dimanfaatkan.

Maka berbondong-bondonglah umat muslim ke mesjid yang bukan saja untuk melakukan amalan wajib tetapi juga amalan sunat bahkan ada yang beriktikaf di mesjid dalam rangka qiyamullail.

Di seluruh masjid selama bulan Ramdahan banyak pula kaum muslim yang melakukan tadarus Al Qur’an sampai tengah malam.

Anehnya di tengah antusiasnya masyarakat beramal di Pekanbaru keluar pula pernyataan yang kontroversial dari Kasatpol PP Pekanbaru Burhanuddin “Karaoke keluarga itu bisa buka, kan di sana jelas untuk keluarga. Asalkan tidak dibuka saat orang melaksanakan ibadah. Tapi di luar dari itu (karaoke keluarga,red) kami terus pantau keberadaan tempat usaha yang jelas dilarang dibuka�. Memperbolehkan karaoke keluarga buka di malam hari samalah dengan membuka kesempatan maksiat apalagi di bulan

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

467

Ramadhan, sebab semua pengunjung karaoke ini akan mengaku sekeluarga. Singkat cerita bila mubaligh menganjurkan agar masyarakat berbondong-bondong ke mesjid maka Kasatpol PP Pekanbaru membuka kesempatan agar keluarga berbondongbondong ke karaoke.

Akibat pernyataan yang asal bunyi dari Kasatpol PP yang bertentangan dengan Surat Imbauan Walikota Pekanbaru Nomor 03/2012 dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 261//2012 tanggal 17 Juli 2012, maka iapun bengkak diserang berbagai pihak.

Anggota Fraksi PKS DPRD Pekanbaru Sabarudi menyatakan, “Ini aneh saja, harusnya Satpol PP bisa menjelaskan kepada semua pengelola tempat hiburan termasuk karaoke keluarga tentang Perwako yang sudah diterbitkan itu, bukan malah berasumsi sendiri“. Sementara anggota Komisi I DPRD Pekanbaru Adri Yanto menanggapinya dengan lebih keras lagi, “Satpol PP itu tugasnyakan menegakkan peraturan dan mengamankannya, jika tidak bisa menjalankan tugasnya, sebaiknya Kakan Satpol PP mundur saja, dan kami merekomendasikan untuk itu“. Bahkan Walikota Pekanbaru Firdaus MT membantah keras pernyataan Kasatpol PP ini “Tidak ada itu karaoke keluarga tetap buka selama Ramadhan. Dia keliru menyampaikannya. Yang benar itu apa yang disampaikan Kapolresta beberapa waktu yang lalu di mana yang berlaku itu adalah Perwako. Makanya yang ada di sana sah untuk ditindak. Satpol itu mungkin lidahnya berlipat atau apalah, tapi jika ada back up atau sejenisnya dia pertama yang akan dipecat”.

Sejauh ini kita tidak tahu pasti motif dari pernyataan Kasatpol PP Pekanbaru yang semestinya sudah masak dengan Perwako yang diberlakukan. Pepatah Melayu telah mengingatkan “Mulutmu Harimaumu” sementara orang-orang arif telah pula berpesan “Pikirkan apa yang kamu katakan, dan jangan katakan apa yang kamu pikirkan”. Kalau kita asumsikan karena berkata ketika sedang berpuasa, berapa banyak para ustat yang memberi tausiyah ketika sedang berpuasa tapi tidak ada ucapannya yang menghalalkan yang haram”. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan

468

Tabrani Rab

maka sebaiknya Kasatpol PP minta maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat muslim Pekanbaru dan sebaliknya Walikota harus memberi sanksi kepada Kasatpol PP ini.

Sebenarnya yang lebih penting dilakukan Satpol PP Pekanbaru selama bulan suci ramadhan ini adalah mengamankan karaoke, pub, café, tempat billiard dan lain-lain yang melanggar Perwako Nomor 261/2012 bukan menafsirkan Perwako itu sesuai dengan selera dan kehendak sendiri, apalagi demi kepentingan tertentu.

Di Pekanbaru masih banyak tempat hiburan malam, rumah makan dan kedai kopi yang tidak berlabel non muslim serta warung kelambu yang beroperasi di siang hari. Menindak pelanggar Perwako ini jauh lebih penting dari bercuap-cuap tak tentu arah.

Memang harus diakui kesempatan untuk beramal selama bulan Ramadhan dimanfaatkan betul oleh sebagian besar umat Islam. Di mana-mana mesjid selalu penuh bukan saja pada malam hari tetapi juga pada tiap sholat fardhu. Kesempatan dari banyaknya jemaah yang mengunjungi mesjid ini bermanfaat pula bagi banyak pihak, seperti penjual buku-buku Islam, penjual baju koko dan perangkat sholat dan sebagainya. Karena Provinsi Riau yang tak lama lagi akan melakukan Pemilukada maka kesempatan inipun tak pula luput dimanfaatkan oleh orang-orang yang berkeinginan maju pada pemilukada dimaksud. Dengan berdalih sebagai Safari Ramadhan maka terseliplah maksud dan tujuan tertentu dan tentu tak lupa minta do’a restu dari para jemaah plus memberi bantuan untuk mesjid/mushalla yang dikunjungi.

Sejauh ini safari ramadhan yang demikian lancar-lancar saja karena belum sampai ada peraturan yang dilanggar. Bahkan pengamat politik dari Fisipol Universitas Riau Ishak hanya berani menyatakan bahwa hal tersebut “tidak estetik” dan belum berani menyebutnya “tidak etis”. Mungkin maksud Ishak walaupun tidak ada aturan dan etika yang dilanggar tetapi tindakan ini punya maksud terselubung yang dibungkus dengan silaturhmi. Sebab selama ini yang bersangkutan belum pernah mengunjungi dan menyumbang mesjid/musholla dimaksud. Atau akankah yang Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

469

bersangkutan akan bersafari ramadhan juga ketempat yang sama di ramadhan tahun depan baik kalau terpilih ataupun tidak terpilih sebagai gubernur.

Rasulullah SAW bersabda, “Apabila datang Ramadhan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan setansetan dibelengguâ€?. Yang mengherankan mengapa masih ada orang yang berpuasa yang masih melakukan pekerjaan yang dapat mengurangi pahala puasa seperti memberi kesaksian palsu, berdusta, berucap yang tidak bermanfaat, bertengkar dan sebagainya seperti membolehkan melakukan hal yang bertentangan dengan peraturan dan memanfaatkan kesempatan walaupun tidak etis dan tidak estetik. Mungkinkah mereka sendiri yang membuka belenggu syaitan itu atau mungkin pula dengan cara lain. Padahal Rasulullah telah menyatakan bila saat berpuasa terbuka kesempatan untuk berbuat dosa maka katakanlah kepada siapa saja atau kepada diri sendiri, Ana Soim‌. Ana Soim‌.!!!

470

Tabrani Rab

Gagah, Gagap dan Gagal

S

egenap masyarakat Pekanbaru patut bangga, karena Pekanbaru yang juga ibukota Provinsi Riau semakin sering menjadi tempat penyelenggara event bertaraf nasional, regional bahkan internasional. Setelah beberapa waktu yang lalu menjadi tuan rumah ASFC-U 22 maka dalam waktu dekat akan menjadi Tuan Rumah PON XVIII dan Islamic Solidarity Games. Ke depan tentu bakal lebih sering lagi sebab pasca PON Main Stadium dan beberapa venue layak dipergunakan untuk event internasional.

Karena selalu ditunjuk sebagai tuan rumah maka sudah barang tentu Pekanbaru harus berpenampilan menarik, bersih, dan ramah. Maka mungkin hal inilah yang menjadi salah satu motivator sehingga Pekanbaru terus berhias diri. Sebagai buahnya maka Pekanbarupun selalu meraih prestasi, seperti tujuh tahun berturut-turut mendapat piala adipura, beberapa kali mendapat Piala Wahana Tata Nugraha (WTN) lengkap serta beberapa prestasi lainnya. Pokoknya penampilan Kota Pekanbaru ini memang gagah terutama bagi pendatang baru.

Namun entah apa sebabnya di tahun 2012 kegagalan demi kegagalan menimpa Pekanbaru. Kegagalan pertama adalah dalam mempertahan Adipura yang selama Walikota Herman Abdullah mampu diperoleh selama tujuh tahun berutut-turut. Konon citra kota Pekanbaru yang bersih tercoreng dengan sampah yang terdapat dimana-mana dan diperkuat dengan bermasalahnya Tempat Penampungan Akhir (TPA). Pada saat penilaian Adipura bulan November hingga Desember 2011 yang lalu masalah sampah

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

471

di Pekanbaru sedang pada puncaknya. Sampah berserakan dimana-mana, peralatan pengolah sampah di TPA rusak, sehingga mengundang komplain dari masyarakat. Akibatnya Kementerian Lingkungan Hiduppun memutuskan bahwa Kota Pekanbaru tidak layak memperoleh Piala Adipura. Konon berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Pertamanan Kota Pekanbaru bahwa Tempat Penampungan Akhir (TPA) Sampah Pekanbaru sampai saat masih menggunakan alat berat sewa untuk mengolah sampah.

Pengadaan alat berat untuk TPA katanya sudah dianggarkan pada APBD Kota Pekanbaru sebanyak 3 unit, namun realisasinya yang entah kapan. Bagi masyarakat yang penting Pekanbaru bersih dari sampah, bukan masalah Piala Adipura dan Plakat Adipura. Kalau perlu biarlah Adipura tidak diperolehmasalahkan Pekanbaru bersih.

Pada tahun 2012 ini Pekanbaru juga gagal mempertahankan Piala Wahana Tata Nugraha (WTN) yang beberapa tahun terakhir diperoleh kota Pekanbaru. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, kegagalan mempertahankan Piala WTN ini dikarenakan kemacetan yang sering terjadi di Jl. Sudirman akibat dari pembangunan Fly Over. Disamping itu di tahun 2012 ini Pekanbaru gagal pula memperoleh bantuan armada Bus SAUM koridor III dari Kementerian Perhubungan. Kegagalan mendapatkan bantuan Bus SAUM Koridor III ini disebabkan Dishub Pemprov Riau gagal membangun sarana penunjang (halte) seperti yang telah dijanjikan semula. Sepertinya Pemko Pekanbaru sudah kecewa dan tidak begitu mengharapkan bantuan dari Pemprov Riau lagi. Hal ini diungkapkan Kadishub Pekanbaru Sayuti, “Apabila dalam tahun ini Pemprov Riau belum juga merealisasi bantuan pembangunan sarana SAUM, berkemungkinan hal tersebut akan ditanggulangi sendiri melalui APBD Pekanbaru tahun 2013 mendatang. Sebab tahun ini sudah merupakan tahun ketiga Pemprov Riau batal merealisasi bantuan sarana SAUM“. Nampaknya kegagalan dalam mempertahankan Piala WTN dan mendapatkan bantuan Bus SAUM, membuat

472

Tabrani Rab

Pemko Pekanbarupun gagap dan ingin berbagi kesalahan dan kegagalan ini dengan mengkambinghitamkan Pemprov Riau.

Sementara dari Laporan Keuangan (LK) anggaran 2011, Pemko Pekanbaru hanya berhasil mempertahan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Prestasi WDP yang diperoleh ini sebenarnya hanya sebuah prestasi yang biasa-biasa saja sebagaimana juga didapat Pemko Pekanbaru pada tahun 2010 yang lalu. Untuk laporan Keuangan (LK) ini Pekanbaru gagal memperoleh opini terbaik yakni Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan prestasi laporan keuangan terbaik.

Riau Pos, Jum’at 3 Agustus 2012 menurunkan berita, “Tak Miliki Labor, Disperindag Hanya Diam”. Kabid Perlindungan Konsumen Disperindag Pekanbaru, Adriman menyatakan, “Kita tidak turun karena Disperindag Pekanbaru tidak memiliki Lab (laboratorium).

Jadi bagaimana kita bisa mengetahui apakah makanan yang dijual itu mengandung bahan berbahaya atau tidak. Hal ini hanya bisa diketahui dengan uji lab. Jadi kita putuskan tak turun “.Ditambahkan Adriman, “ Hanya BBPOM yang mempunyai lab pengujian pangan. Jadi makanan dan minuman berbahaya itu tak hanya berdasarkan ciri warnanya saja yang mencolok, perlu diuji dulu“. Sekedar basa basi Disperindag Pekanbaru, melalui Kabid Perlindungan Konsumen Disperindag Pekanbaru hanya sebatas mengimbau agar masyarakat lebih teliti dalam membeli makanan dan minuman. Baik hasil produksi rumah tangga yang dijual di Pasar Ramadhan maupun yang dijual di ritel swalayan. Singkat cerita untuk masalah ini Disperindag tidak berdaya dan tidak pula berupaya, sekalipun sebatas koordinasi dengan Balai POM. Gawe yang satu ini seakan-akan telah menjadi tanggungjawab Balai POM dan Disperindag pura-pura tidak tahu terhadap bahaya yang mengintai warganya.

Pada Senen, 6 Agustus 2012 Riau Pos menurunkan pula berita dengan judul “Labor Udara BLH Pekanbaru Mandul”.

Kepala Laboratorium BLH Kota Pekanbaru Ir. H. Syahrial, MSi Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

473

menuturkan, “ Sudah sekitar satu setengah tahun laboratorium ini tak ada pilot. Saya akan kembali berusaha maintenance alatalat pemantau secara menyeluruh, sehingga dapat kembali normal. Tetapi ini memang tidak mudah dilakukan“. Selanjutnya ditambahkan Syahrial, “Permasalahan serius tak ada, Cuma ada yang tak terkoneksi saja dan inilah yang kami perhatikan sekarang ini. Diharapkan dalam waktu dekat ini laboratorium ini sudah optimal kembali”. Kesannya BLH Pekanbaru menutup mata dan telinga ketika Kota Peknbaru diselimuti jerebu. Sehingga fungsi BLH samalah dengan masyarakat awam yang tak tahu apa-apa soal polusi udara.

Keberhasilan membuat Kota Pekanbaru gagah sungguh merupakan prestasi yang prestisius bagi Pemko Pekanbaru.

Namun disisi lain bila ada bidang-bidang yang tidak berhasil menoreh prestasi jangan pula lantas menjadi gagap sehingga harus mengkambinghitamkan pihak lain. Bila memang masih gagal akuilah itu suatu kegagalan yang harus diperbaiki untuk tahuntahun berikutnya. Mau tak mau harus diakui bahwa sepertinya inilah dilema Kota Pekanbaru di tahun 2012 ini “Gagah, Gagap, dan Gagal “!!!

474

Tabrani Rab

Ba’da Idul Fitri

D

ua hari raya yang dirayakan umat muslim tiap tahun, yakni Idul Fitri dan Idul Adha merupakan pengganti dua hari raya penduduk Madinah ketika masih di zaman jahiliyah. Ketika Rasulullah datang ke Madinah, penduduk setempat mempunyai dua hari raya yang mereka bermain-main padanya. Rasulullah pun bertanya “Apa yang kalian lakukan dengan 2 hari raya itu?”

Penduduk Madinah menjawab pertanyaan Rasulullah, “Kami bermain-main padanya waktu kami masih jahiliyah”. Maka bersabdalah Rasulullah, “Allah SWT telah menggantikannya untuk kalian dengan Idul Adha dan Idul Fitri” (HR Abu Daud).

Maka dapatlah dipastikan bahwa 2 hari raya di masa jahiliyah itu dirayakan dengan hal-hal yang bernuansa jahiliyah pula, dan karena itu Allah SWT menggantikannya dengan 2 hari raya yang bernuansa Islami. Namun ada kebiasaan sebagian umat Islam menyambut dan merayakan Idul Fitri kadang-kadang banyak yang tidak sesuai lagi dengan yang dianjurkan Rasulullah. Dengan perkataan lain pergantian dari dua hari raya yang bernuansa jahiliyah dengan dua hari raya yang bernuansa Islami, tak jarang dinodai oleh sebagian umat muslim dengan kegiatan yang mirip kebiasaan di zaman jahiliyah. Bahkan kebiasaan yang tidak baik itu telah dilakukan sebelum Idul Fitri tiba, yakni dilakukan justru di bulan Ramadhan yang penuh berkah itu. Keutamaan Ramadhan yang secara garis besar dibagi menjadi fase “Rahmat”, fase “Maghfiroh“ (pengampunan dosa) dan fase “Itsfunminannar “(pembebasan dari azan neraka) menjadi tidak berbekas ketika idul fitri dirayakan.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

475

Karena biasanya semakin ke ujung semakin banyak cobaan sehingga terasa semakin berat maka Allah menetapkan makin ke ujung Ramadhan semakin tinggi nilai pahala yang didapat. Nilai pahala yang makin ke ujung makin meningkat ini juga terjadi pada Sholat Tahajud yang sangat baik diamalkan dalam rangka qiyamullail, di mana sepertiga malam pertama dikatakan sebagai waktu yang utama, sepertiga malam kedua sebagai yang lebih utama sementara sepertiga malam terakhir sebagai yang paling utama. Namun kecenderungan manusia sebaliknya yang biasanya baik di awal-awal dan semakin keujung semakin buruk. Di bulan Ramadhan 10 hari pertama banyak umat Islam yang mengunjungi Mesjid bahkan tak jarang sampai melimpah, sehingga membuat pengurus Masjid harus menyediakan tenda. Pada sepuluh malam kedua jumlahnya semakin menurun karena sebagian besar mulai mengunjungi pusat perbelanjaan untuk mempersiapkan keperluan hari raya. Sementara pada sepuluh malam terakhir banyak umat Islam yang mengunjungi pelabuhan, bandara dan terminal atau sedang diperjalanan mudik lebaran.

Akibatnya begitu Ramadhan berlalu maka berlalu pulalah kebiasaan-kebiasan baik maka tak heran pada satu sholat Zuhur tangga 1 Syawal yang mengisi Masjid hanya orang-orang TOP (tua, ompong, peot) plus gharin itupun kalau tak pulang kampung.

Yang jelas pengunjung Masjid tidak sebanyak di bulan Ramadhan lagi.

Perayaan Idul Fitri akhir-akhir sudah mulai kebablasan dan lebih mengikuti hawa nafsu serta penuh dengan hura-hura, mubazir, pamer kemampuan finansial ketimbang merayakan kemenangan dalam mengalahkan hawa nafsu. Maka di Idul Fitri bukan saja dengan pakaian baru tetapi juga dengan perabotan rumah tangga baru, mobil baru, rumah baru dan sebagainya yang serba baru sehingga melalaikan kewajiban yang hakiki. Padahal disekeliling kita masih sangat banyak anak yatim dan fakir miskin yang masih berjuang sekitar keperluan dasar seperti sandang dan pangan.

476

Tabrani Rab

Walaupun penghitungan zakat kita lakukan sendiri tanpa perlu melampirkan bukti sebagaimana SPT pajak, apakah telah dihitung dengan jujur. Bila perhitungan masih belum sesuai syariat berarti harta yang kita miliki belum bersih karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa fungsi zakat itu adalah mensucikan harta. Harta yang bersih pasti membawa berkah bagi pemiliknya, keluarganya dan keturunannya dan jangan lupa ada hak orangorang lain yang berhak menikmati sebagian dari harta ini. Harta yang halalan toyibah biasanya akan bermanfaat dikala susah dan senang dan bukan harta yang menyusahkan pemiliknya. Berapa banyak orang menjadi sengsara karena harta dan berapa banyak pula orang yang terlalu cinta harta akhirnya menjadi penghuni hotel prodeo. Penyesalan memang datang terlambat dan hotel prodeo bisa membuat orang jahat menjadi baik. Salah satu moment yang selalu membuat orang sadar adalah ketika mendengar suara takbir berkumandang dari dalam terali besi.

Secara garis besar perayaan Idul Fitri dimana-mana hampir sama, yakni menyediakan makanan khusus, menghias rumah, pergi sholat Ied beramai-ramai dan maaf memaafkan. Namun suatu ciri khas kita adalah mudik lebaran dan halal bi halal maka seluruh alat transportasi darat, laut dan udara penuh dan kehabisan tiket.

Bagi sebagian besar masyarakat kita mudik lebaran telah menjadi kebiasaan yang turun temurun. Prinsipnya sangat sederhana, lebaranlah kesempatan untuk bertemua keluarga. Oleh karena itu dengan berbagai daya dan upaya diusahakan untuk pulang berlebaran. Bahkan tak jarang penghasilan yang disimpan dalam setahun habis untuk keperluan pulang lebaran ini, bahkan ada yang sampai hutang sana-sini.

Dapat dilihat betapa berdesak-desakannya transportasi kelas menengah kebawah seperti kereta api, bus, dan kapal laut. Sepertinya mudik lebaran cukup menyerap energi pikiran dan uang, tetapi demi bertemu keluarga maka semua faKtor itu menjadi terkesampingkan. Bahkan tak jarang ada yang terpaksa berlebaran di jalan karena memang berangkat mendekati hari Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

477

H. Ironisnya demi pulang kampung yang hukumnya boleh-boleh saja banyak umat Islam yang sampai meninggalkan kewajiban berpuasa.

Bila kita hayati, maka apa yang telah dilakukan oleh sebagian dari umat muslim dalam ber-Idul Fitri maupun ba’da Idul Fitri sangat relevan dengan Firman Allah dalam surat Al Ma’un, yakni sebagai orang mendustakan agama, yang menyia-nyiakan anak yatim, yang tidak memberi makan fakir miskin, yang melalaikan sholat, yang riya, dan yang tidak mau menolong dengan barang yang berguna.

Idealnya setelah satu bulan berpuasa ditambah dengan berbagai amalan lainnya maka kebiasaan baik itu terbawa dalam keseharian. Mudah-mudahan keutamaan ramadhan yang mengandung Rahmat, Maghfiroh dan Itsfunminannar bersebati dengan umat muslim sehingga ba’da Ramadhan seluruh umat muslim memiliki qolbun salim dan semoga bertemu dengan Ramadhan tahun depan. Amin Ya Rabbal ‘alamin. Ilalliqa’ ya Ramadhan wa Ahlan Wasahlan ya Syawal.

478

Tabrani Rab

Lapasgate

M

erayakan Idul Fitri di tanah air kita identik dengan silaturahim dan saling memaafkan yang biasanya diwujudkan dengan saling bersalaman. Zaman dulu untuk memohon maaf kepada keluarga dan kerabat yang jauh dilakukan dengan mengirim kartu lebaran atau melalui telegram khusus lebaran yang disediakan Telkom. Sekarang seiring dengan kemajuan dunia komunikasi dan informasi, jasa telegram sudah gulung tikar, sementara melalui kartu lebaran hanya digunakan oleh birokrat dan konglomerat.

Untuk person terutama dikalangan anak muda telah berubah arah ke SMS,FB dan internet. Sementara untuk golongan tua ada pula melalui telpon atau fax tetapi persentasenya sangat sedikit.

Dulu menjelang lebaran Kantor Pos penuh sesak dengan orang yang membeli perangko. Di ruang tunggu kantor pos di sediakan puluhan keranjang besar untuk menampung kartu lebaran. Bahkan untuk melayani ini kantor pospun terpaksa mempekerjakan pegawai kontrak, sehingga sepanjang hari terdengarlah suara keletuk-keletuk pertanda petugas sedang menstempel perangko.

Suara keletuk-keletuk dan hiruk pikuk di kantor pos sekarang hampir tak terdengar lagi. Disamping karena perkembangan dunia komunikasi dan informasi juga akibat banyaknya muncul jasa ekspedisi yang mampu menyediakan pelayanan yang lebih baik dan lebih cepat. Untuk mengimbangi persaingan dengan jasa ekspedisi swasta yang menjamur ini, maka mau tak mau PT. Pos Indonesia terpaksa mengembangkan sayap, seperti menyediakan wesel elektronik, jasa pengiriman Patas (cepat terbatas) sampai

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

479

ke jasa paket yang sanggup melayani pengiriman sepeda motor, paket pindah dan sebagainya.

Harus diakui bahwa pelayanan PT. Pos saat ini lebih baik dari era sebelumnya, namun disana-sini harus juga diakui bahwa adanya pelayanan yang harus diperbaiki. Seorang teman menceritakan pengalamannya yang kurang menyenangkan ketika menggunakan jasa PT. Pos. “Seperti biasanya kantor kami masih tetap menggunakan kartu lebaran Ngah dan jumlah kartu lebaran yang dikirim juga sekitar limaratusanlah. Maka kami teleponlah kantor pos untuk mengetahui harga perangko“. Seorang pegawai Pos yang mengangkat teleponpun menjawab, “ Perangko kartu lebaran dalam kota Rp 1.500 dan luar kota Rp 3.000 “. Singkat cerita dibelilah limaratusan perangko untuk dalam dan luar kota, dan disampaikan ke pegawai pos yang sedang bertugas. “Perangkonya kurang ni, luar kota mesti Rp 4.000 dan dalam kota mesti Rp 2.500“, kata petugas kantor Pos. Maka terpaksalah petugas kantor swasta ini pulang lagi untuk meminta tambahan uang.

Untuk konfirmasi maka diteleponlah sekali lagi Kantor Pos dan kebetulan diambil oleh petugas yang menginformasikan pertama.

“Bu kemarin Ibu katakan perangko dalam kota Rp 1500 dan luar kota Rp 3.000 sekarang kenapa untuk dalam kota menjadi Rp 3.000 dan luar kota Rp 4.000,-“. “Sayapun tak begitu menguasai masalah ini, tetapi biarlah saya tanyakan dulu ke atasan saya“, jawab petugas kantor pos ini. Setelah mendapat jawaban dari atasannya maka didapatlah jawaban, “untuk perangko dalam kota Rp 2.500 dan luar kota Rp 3.000. Dengan perkataan lain perangko untuk dalam kota naik Rp 1.000 dan luar kota tetap Rp 3.000. Ketika petugas perusahaan swasta ini bermaksud membeli sejumlah perang Rp. 1000 sebagai resiko kenaikan harga perangko dalam kota dari Rp 1.500 menjadi Rp 2.500 sekali lagi timbul masalah dimana di kantor pos tidak ada perangko Rp 1.000 dan hanya ada perangko Rp 1.500,-.

Singkat cerita harga perangko dalam dan luar kota sama, yakni Rp 3.000. Padahal pada kartu lebaran yang kami terima dari Padang, Malang, Purwokerto perangkonya cuma Rp 1.500,-

480

Tabrani Rab

Masalahnya bukan samanya harga perangko untuk dalam dan luar kota itu, tetapi bagaimana PT. Pos Indonesia masih menjawab dengan mencla-mencle. Seolah-olah tidak ada harga standar untuk perangko pengiriman kartu lebaran tahun ini tidak lagi seperti dulu-dulunya. Kalau begini telah terjadi langkah mundur pada pelayanan PT. Pos. Lebaran selalu pula berhubungan dengan naiknya harga seluruh kebutuhan dan meningkatnya kebutuhan akan barang tersebut.

Sehingga bulan ramadhan yang semestinya dapat mengekang hawa nafsu amarah dan lawamah justru menjadi terbalik menjadi diperbudak oleh hawa nafsu. Sudah menjadi hukum sebab akibat dalam ekonomi dimana bila permintaan meningkat maka pastilah harga akan naik. Maka terjadilah kenaikan harga segala jenis kebutuhan sejak Ramadhan sampai dengan lebaran mulai dari harga cendol, temple benen sampai ke harga tiket transportasi dan untuk tahun ini termasuklah harga perangko.

Dilihat dari hakikat puasa adalah melawan hawa nafsu maka seharusnya kitalah yang mengendalikan hawa nafsu itu dan bukan nafsu yang memperbudak kita, sehingga mungkin keadaan yang beginilah membuat Bang Toyib sudah tiga kali tiga kali puasa dan tiga kali lebaran tidak dapat pulang.

Seorang kerabat sempat pula berkeluh-kesah kepada saya saat kami bersilaturramin pada pada lebaran lalu. “ Memang betul Ngah kebutuhan pada lebaran itu tinggi. Kalau menyangkut harga barang sudah menjadi lagu lamalah Ngah. Ini ada kebutuhan yang tak terduga Ngah. Pada hari pertama lebaran saya pun bersilaturrahim dengan kolega saya yang kurang bernasib baik.

Maka datanglah saya ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pekanbaru dengan menenteng sedikit makanan sebagai oleholeh. Oi Ngah rupanya kita harus melewati lima pintu diluar pintu pagar. Di setiap pintu kita diperiksa termasuk oleh-oleh bawaan kita. Singkat cerita periksa memeriksa itu hanya basa-basi saja Ngah, persoalan pokoknya UUD (ujung-ujungnya duit). Setiap melewati pintu setiap kali pula keluar duit. Habislah duit saya Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

481

sekitar Rp 50 ribu Ngah“. Nampaknya saat-saat lebaran ini terjadi kenaikan harga, mungkin mumpung lebaran. Untuk pembayaran disetiap pintu yang dilewati di Lapas Pekanbaru kita kerenkan saja istilahnya dengan “Lapasgate�, kata saya menanggapi uneguneg kolega saya ini!!!

482

Tabrani Rab

Pilih Tilang Biru, Merah, atau Abu-Abu

W

alaupun setiap hari banyak masyarakat berbicara tentang tilang, namun sebagian besar dari mereka tidak tahu secara detail tentang tilang. Secara garis besar dasar hukum dari tilang itu adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sementara penggunaan blanko tilang yang diberikan oleh petugas polantas berdasarkan atas Surat Keputusan Kapolri No. Pol: SKEP/443/IV/1998 tentang Buku Petunjuk Teknis Tentang Penggunaan Blanko Tilang. Pada prinsipnya lembar/slip tilang yang diberikan oleh polantas kepada pelanggar bukanlah sepihak oleh polantas saja. Si pelanggar aturan lalu lintas berhak memilih slip biru atau slip merah.

Slip biru diberikan bila si pelanggar mengakui telah melakukan pelanggaran lalu lintas. Pembayaran denda untuk slip biru dapat dilakukan oleh pelanggar langsung ke BRI. Setelah denda tilang di stor ke BRI pelanggar dapat meminta kembali SIM/STNK yang ditahan petugas setelah menunjukkan struk dari BRI. Selanjutnya tugas polantaslah mengirimkan slip biru itu ke Pengadilan Negeri untuk dilakukan sidang tanpa kehadiran pelanggar (verstek).

Bila si pelanggar mendapat slip merah, berarti pelanggar menolak/tidak setuju dengan sangkaan pelanggaran yang ditentukan polantas. Dalam hal ini pelanggar harus hadir sendiri pada sidang di Pengadilan Negeri, dan slip merah sekaligus merupakan panggilan sidang sesuai dengan waktu yang telah dicantumkan dalam kolom pada lembar tilang.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

483

Cara lain pelanggar dapat pula memberi kuasa kepada polisi untuk menghadiri sidang dimana perkaranya akan disidangkan secara verstek dan sekaligus menitipkan uang denda tilang kepada polisi (petugas khusus). Selanjutnya polisi/petugas khususlah yang akan membayarkan denda ke BRI dan mengirimkan slipnya ke pengadilan.

Untuk diketahui bersama, sebenarnya berkas tilang terdiri dari 5 rangkap. Slip merah diberikan kepada pelanggar yang tidak koperatif atau yang tidak mengaku kesalahan. Slip biru diberikan kepada pelanggar yang koperatif dengan petugas atau yang mengaku kesalahan. Slip hijau untuk pengadilan, slip putih untuk kejaksaan dan slip kuning untuk arsip polisi. Jadi bila ada yang menerima tilang slip biru sementara tulisannya tinta asli maka patut dipertanyakan.

Bagaimana dengan tilang yang berlalu sehari-hari di tengah masyarakat? Kalau sepenuhnya mengacu pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dan Surat Keputusan Polri No. Polo : SKEP/443/ IV/1998 maka masalah tilang tidak akan ribet dan tidak akan menjadi buah mulut di tengah masyarakat. Kenyataannya selain slip merah dan slip biru yang ditentukan oleh Kapolri masih ada slip abu-abu alias damai di tempat. Damai di tempat adalah sebuah istilah yang berkembang di dunia pertilangan tanah air yang tidak akan pernah di jumpai dalam istilah hukum di manapun. Pada kenyataannya damai di tempat inilah yang banyak ditempuh oleh masyarakat dan biasanya berlaku di pos-pos penjagaan atau bila terjadi razia kecil-kecilan yang dilakukan oleh beberapa petugas saja.

Lalu timbul pertanyaan kenapa damai di tempat ini dipilih masyarakat? Pertama karena sebagian besar masyarakat kita masih awan dengan hukum dan masih takut berurusan dengan penegak hukum. Disamping itu kesempatan untuk damai di tempat ini selalu terbuka lebar, dengan perkataan lain telah terjadi kolusi antara petugas dan pelanggar. Salah satu contoh polisi yang dikenal tegas dan sigap dalam bertugas akan menjadi

484

Tabrani Rab

lamban dan letoi ketika akan menulis slip tilang yang pada intinya untuk memberi kesempatan kepada pelanggar untuk mengajukan permintaan damai di tempat. Bahkan ada sebagian petugas yang terang-terangan menawarkan damai di tempat kepada pelanggar.

Alasan selanjutnya karena damai di tempat lebih simpel, mudah, dan hemat waktu apalagi bila biayanya sama juga dengan nilai tilang di pengadilan.

Mungkinkah damai di tempat yang berlaku selama ini sama dengan menitipkan uang kepada polisi/petugas khusus sebagaimana dimaksud SK Kapolri No. Pol. SKEP/443/IV/1998 itu. Kalau memang demikian maka polisi yang menyetor denda tilang ke BRI dan menghadiri sidang di pengadilan negeri. Kalau memang begini adanya maka kepada polisi ini patut diberi acungan jempol dan marilah masyarakat beramai-ramai mengusulkan kepada Kapolri agar kepada polisi ini diberi penghargaan. Sebaliknya kalau untuk kepentingan pribadi samalah dengan pagar makan tanaman dan semua yakin kalau Kapolri mau lambat laun aparat-aparat yang bertindak demikian akan ketahuan. Memang harus diakui dari sekian banyak yang disiplin tentu ada juga yang tidak disiplin, misalnya demi mendapatkan damai ditempat ada petugas yang sengaja mangkal di jalan verboden misalnya dulu di Jalan Suma Hilang depan RRI Pekanbaru, sebab biasa ada saja masyarakat yang lewat disitu. Begitu ada pelanggar maka sang petugas yang mangkal di kios rokok itu langsung menyetop pelanggar yang berujung pada damai di tempat.

Selain itu bila pelanggar bermaksud ingin menjemput jaminan tilang berupa SIM/STNK ke Pengadilan Negeri maka biasanya disitu banyak pula orang-orang tertentu yang rajin bertanya dengan ramah tentang maksud dan tujuan kita. Bila diutarakan maksud untuk menjeput jaminan tilang maka orang tersebutpun menanyakan mana slipnya. Setelah melihat slipnya biasa orang tersebut akan menyebutkan besar biaya tilang tersebut dan menyatakan bahwa dia dapat menolong mengambilnya. Biasanya biaya yang diajukan orang tertentu ini akan lebih besar dari biaya Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

485

tilang sesungguhnya. Keadaan-keadaan inilah yang menyebabkan mengapa masyarakat akan lebih banyak memilih damai di tempat disamping masih ada masyarakat yang menyangka bahwa damai di tempat itu memang merupakan cara dalam menyelesaikan tilang.

Sekarang ini timbul pula masalah baru di dunia lalu lintas berupa lahirnya geng motor yang cukup meresahkan masyarakat yang bukan saja di jalan raya tetapi telah merambah sampai perkampungan dan telah pula menggunakan senjata tajam sampai ke senjata api. Beberapa bulan yang lalu para geng motor ini sempat melempari Mapolresta Pekanbaru. Katika itu polisi belum sampai menahan para anggota geng motor ini dengan harapan setelah dibina mereka akan berkelakuan baik. Sepertinya cara ini tidak berhasil sebab akhir-akhir ini tindakan mereka makin brutal dimana dengan terang-terangan membawa senjata tajam sambil mengendarai kendaraan. Bahkan sebagaimana disampaikan Kapolresta Pekanbaru kepada wartawan, “Berdasarkan informasi yang diterima, seorang anggota geng motor membekali dirinya dengan senjata api. Anggota geng motor yang terindikasi membawa senjata api adalah seorang residivis. Jangan salahkan polisi apabila bertindak tegas. Tidak akan ada lagi penangguhan penahan kepada geng motor “.

Melihat kebrutalan geng motor yang kian meningkat baik dalam kualitas maupun kuantitas harapan masyarakat tentu saja agar pernyataan Kapolresta Pekanbaru ini tidak sebatas pernyataan di surat kabar, tetapi juga memerintah kepada seluruh jajaran juga untuk bertindak tegas. Semoga saja dalam mengatasi kebrutalan geng motor ini tidak pula ada istilah damai di tempat sebagaimana tilang kepala pelanggaran peraturan lalu lintas.

486

Tabrani Rab

Antara Vladivostok dan Pekanbaru

D

i Vladisvostok Rusia pada 2–9 September 2012 lalu telah berlangsung Konferensi Tingkat Tinggi Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik yang lebih dikenal dengan istilah KTT APEC. Selama sepekan KTT berlangsung dengan serangkaian acara, Pertemuan Pejabat Senior, Pertemuan Dewan Penasehat Bisnis APEC, Pertemuan Tingkat Menteri APEC, APEC CEOP. Disamping itu dijadwalkan pula bahwa Presiden SBY akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Cina Hu Jintao, Presiden Meksiko Felipe Calderon, Presiden Peru Otlanda Humala, dan Presiden Cile Sebastian Pinera.

Selama mengikuti APEC Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama para pemimpin dari 21 anggota APEC dan 5000 delegasi tidak di inapkan di hotel berbintang lima sebagaimana pada KTT pada umumnya. Para kepala negara peserta APEC tahun ini di inapkan di asrama yang baru dibangun untuk mahasiswa dari Timur Jauh Universitas Federal di Pulau Russky, lepas pantai Vladisvostok. Bahkan akibat keterbatasan akomodasi dan transportasi, banyak delegasi Indonesia memilih tidur empat orang sekamar yang hanya memiliki 2 tempat tidur.

APEC didirikan pada tahun 1989 dengan sekretariat yang berkantor di Singapura ini bertujuan untuk mengukuhkan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas negara-negara di Asia Pasifik. Sementara KTT APEC di adakan setiap tahun di negara-negara anggota secara bergantian dengan pertemuan

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

487

pertama di Canbera Australia pada tahun 1989. Pada KTT 1994 di Bogor Indonesia APEC menghasilkan “Deklarasi Bogor” dengan tujuan untuk menurunkan bea cukai hingga nol dan lima persen di lingkungan Asia Pasifik untuk negara maju paling lambat tahun 2010 dan untuk negara berkembang paling lambat tahun 2020.

Bila pada KTT tahun 1994 berlangsung di Bogor maka di tahun 2013 mendatang Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah kali yang kedua dengan mengambil tempat di Bali. Pemerintah Indonesia akan mengusung tema “Pertumbuhan Ekonomi Asia Pasifik Tahan Banting” pada KTT APEC tahun 2013 di Bali yang akan datang.

KTT APEC ini tidak selamanya berjalan mulus. Pada KTT APEC tahun 1997 di Vancouver Canada sempat terjadi kontroversi ketika kepolisian setempat menggunakan bubuk merica untuk mereda aksi pengunjuk rasa yang memprotes kehadiran Soeharto presiden Indonesia ketika itu. Pada KTT tahun 2003 di Bangkok Thailand, Hambali merencanakan akan melakukan serangan, namun keburu tertangkap di kota Ayutthaya oleh kepolisian Thailand.

Sesampainya di Pekanbaru dari mengikuti KTT APEC di Vladivostok Rusia Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono langsung membuka PON XVIII pada tanggal 12 September 2012 malam di Main Stadium Pekanbaru dengan acara seremonial yang bernuansa Melayu plus kembang api yang akan menerangkan langit Pekanbaru selama beberapa saat.

Di tengah demam PON yang melanda Indonesia, khususnya Riau bolehlah kita sejenak kita turut larut di dalamnya. Dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI pada 5 September 2012 lalu, Menpora. Gubernur Riau, PB PON, dan Komite Olahraga Indonesia (KOI) secara bergantian telah menyampaikan segala tetek bengek tentang PON XVIII ini. Menpora Andi Malarangeng menjelaskan, “Kalau ada yang menyampaikan bahwa darurat PON rasanya harus kita lihat proporsional”. Sementara Gubernur Riau Rusli Zainal juga senada dengan Menpora menyatakan,

488

Tabrani Rab

“Kalau dikatakan darurat PON, untuk fungsional sudah semua bisa dimainkan. Jadi sedikit sekali (yang belum rampung) hanya bangunan-bangunannya. Terlalu berlebihanlah pemberitaan”.

Pada kesempatan lain Gubri pernah menyatakan, “Saya ingin pelaksanaan PON Riau bersih dari yang namanya KKN, yang bisa merusak nama baik PB PON, Provinsi Riau dan marwah negeri”.

Anggota Komisi X DPR RI, Dedi S Gumelar dalam menaggapi persiapan PON XVIII menyatakan, “Ketika Sea Games 2011 juga sama persoalannya dengan PON ini, nyaris gagal pelaksanaannya.

Tapi PON ini lebih parah dari Sea Games. Sekarang yang tidak beres gedung wisma atlet, venue menembak, venue futsal. Ini sangat mengecewakan. Mundurnya penyelesaian venue PON menunjukkan buruknya manajemen perencanaan di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sangat tidak matang dan tidak professional.

Padahal pada tahun 2006 sudah diketahui PON akan dilaksanakan di Riau”.

Dari apa yang di paparkan oleh Gubernur itu nampaknya tidak ada kesalahan yang dilakukan PB PON atau Pemprov Riau.

Tentang tidak selesainya beberapa venue itu hanya karena dilebihlebihkan oleh media massa saja. Berbicara tentang kabut asap yang makin menjadi akhir-akhir ini, itu bukanlah asap dari Riau tetapi asap dari provinsi tetangga. Sebaliknya gubernur bertekad ingin menjadi pelaksanaan PON bersih dari KKN. Tentang adanya pejabat dan anggota dewan yang dijadikan tersangka oleh KPK dan masih ada lagi yang tengah di bidik KPK dan dicekalnya gubernur ke luar negeri mungkin dalam rangka membersihkan PON dari KKN itu sendiri.

Bagaimana pula dengan bocornya atap venue futsal di Tembilahan, mencoronya air dari atap venue bilyar di Pekanbaru , sibuk anggota TNI ikut membersihkan dan mengepel wisama atlet. Apakah ini juga karena di besar-besarkan oleh pihak lain.

Di satu sisi memang kita akui bahwa helat ini cukup besar, tetapi bukankah Riau telah ditunjuk sebagai tuan rumah PON XVIII sejak tahun 2006 lalu.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

489

Memang ada yang menyatakan kekurangan pada PON ini merupakan sesuatu yang wajar sambil mengkonotasikan PON dengan gading, kayu, tebu, dan sungai. Kalau nak mengutip pribahasa kan ada pribahasa Melayu “Karena nila setitik rusak susu sebelanga”. Ada pula yang menyanjung selangit dimana seolaholah suara hatinya adalah suara hati dari seluruh masyarakat Riau.

Apa yang dapat dipetik dari Vladivostok tuan rumah KTT APEC 2012 dan Riau tuan PON 2012? Perbedaannya seluruh peserta KTT APEC termasuk kepala negara tidak diinapkan dihotel tetapi di asrama mahasiswa, sementara atlet PON Riau terpaksa diinapkan di hotel dan rumah masyarakat kartena wisma atlet belum selesai dan tak terdengar pula pujian. Sedangkan persamaannya baik KTT APEC maupun PON XVIII sama-sama dihadiri oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono .

Lalu bagaimana PON XVIII tahun 2012? Kata penyair Hasan Mustafa “Manusia itu tak ada salah betulnya, kalaupun ada hanya sekedar kebetulan dan kesalahan”, plus kepentingan dan pujian.

490

Tabrani Rab

Setelah Baik Datanglah Degil

P

ada dasarnya seluruh pejabat dan pegawai negeri sipil yang masih adalah orang-orang yang berkelakuan baik. Sebab waktu akan diangkat menjadi PNS atau waktu mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif, wajib menyertakan Surat Keterangan Berkelakuan Baik (SKBB) dari kepolisian yang sekarang berubah nama menjadi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). SKBB yang sekarang dikenal oleh SKCK itu masa berlakunya hanya beberapa bulan saja sementara kedudukan seseorang sebagai PNS atau legislatif selama beberapa tahun. Setakat ini belum pernah kita mendengar mereka-mereka ini diwajibkan memperpanjang SKCK yang telah kadaluarsa. Mungkin karena itulah banyak PNS dan anggota legislatif yang menjadi degil ketika tidak lagi menjabat atau menjadi PNS. SKCK ini bukanlah jaminan bahwa mereka yang memilikinya seratus persen baik atau akan baik selamanya.

Yang menentukan baik buruknya tingkah laku seseorang adalah mereka sendiri. Logika menunjukkan bahwa pada waktu akan mendapatkan sesuatu seseorang akan berkelakuan baik dan akan mengikuti seluruh ketentuan yang berlaku, tetapi setelah apa yang dicari itu didapat maka sekali lagi tergantung kepada pribadi masing-masing.

Kedegilan ini terjadi hampir di seluruh daerah di tanah air dan selalu diberitakan media massa. Salah satu bentuk kedegilan yang paling sering terjadi disamping kasus korupsi adalah banyaknya diantara mereka ini yang tidak mau mengembalikan rumah dinas atau mobil dinas yang dipinjampakaikan kepada mereka setelah

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

491

mereka tidak lagi berhak menggunakannya. Rasa memiliki bagi mereka ini memang perlu tetapi dalam konteks untuk menjaga dan merawatnya sebagai milik sendiri, namun dalam kenyataannya rasa kepemilikan ini selalu diterapkan sebagai hak milik turun temurun.

Kedegilan tidak mau mengembalikan asset daerah yang dipinjam-pakaikan ini dikarena antara lain akibat dari tidak tegasnya aparat yang berwenang sehingga memberi kesempatan kepada mantan pejabat ini untuk berdegil. Ketidaktegasan ini juga karena adanya rasa sungkan kepada mantan atasan dan senior mereka. Maka tak heran yang keluar dari mulut mereka adalah himbauan-himbauan yang sekedar basa-basi ataupun koar-koar di media masa akan mengambil paksa asset daerah ini. Kalaupun sampai terjadi pengambilan paksa biasanya akan terjadi pada orang-orang tertentu saja.

Konon cerita kedegilan tidak mengembalikan asset daerah ini adalah sebagai trik untuk dapat menguasai sepenuhnya asset daerah ini melalui lelang. Penjualan barang milik daerah secara lelang ini memang dibenarkan oleh aturan tetapi setelah melalui proses yang sangat panjang termasuk setelah mendapat persetuan DPRD. Namun dalam kenyataannya tak jarang terjadi modus penjualan asset daerah yang pada kenyataannya belum layak untuk di lelang karena masih sangat bagus. Hal ini semata-mata berpedoman pada aturan bahwa kendaraan yang telah dipakai selama lima tahun boleh dilelang tanpa mempertimbangkan mutu asset itu. Anehnya lagi para pejabat atau mantan pejabat yang membeli mobil lelang ini sebenarnya cukup kaya dan memiliki banyak mobil. Sekali lagi karena menurut hawa nafsu dan atas mumpung dapat membeli murah, atau dari pada jatuh ke orang lain, atau mungkin juga atas pertimbangan belum tentu akan mendapat kesempatan di lain maka ditempuhlah berbagai cara.

Akibatnya terjadilah regenerasi degil setiap terjadi pergantian pejabat.

492

Tabrani Rab

Dari sekian banyak pejabat yang berdegil itu masih ada juga beberapa yang berhati mulia. Jangan tidak mengembalikan mobil dinas yang tidak lagi merupakan haknya, mobil yang jelas-jelas secara aturan memang menjadi haknya untuk memakaipun ditolaknya. Pada tahun 2010 lalu Wakil Ketua DPD RI Laode Ida mengembalikan mobil dinasnya atas alasan terlalu mewah dan merasa tidak pantas menggunakan mobil seharga Rp 1,3 miliar dan tetap memakai mobil pribadi miliknya. “Saya tidak ingin menjadi penikmat kemewahan di tengah banyaknya persoalan masyarakat.

Mungkin karena saya berlatar belakang keluarga miskin sehingga soal sensitifitas di mata publik ini begitu saya perhatikan�.

Ditambahkan Laode Ida, “Pemerintah tidak sepantasnya memberikan fasilitas kendaraan yang harganya mahal, sebaliknya cukup dengan kendaraan berharga Rp 200 juta hingga Rp 300 juta. Pejabat di pemerintahan Malaysia hanya menggunakan kendaraan dinas yang harganya sekitar Rp 190 juta. Bahkan untuk PM Malaysia kendaraan dinasnya seharga Rp 200 juta. Kendaraan dinas untuk seluruh pejabat Negara juga membebani APBN, dimana untuk pajaknya saja, Negara harus mengeluarkan Rp 62 miliar untuk tahun 2010, belum anggaran untuk membelinya�.

Selanjutnya atas pertimbangan terdapatnya kesalahan dalam proses pengadaan kendaraan dinas untuk alat kelengkapan dewan, DPC PDIP Kabupaten Bandung memerintahkan Fraksi PDIP secara resmi mengembalikan mobil dinas yang jumlahnya 4 unit. Kesalahannya karena adanya penambahan dua unit mobil jenis Nissan Navarra yang tidak masuk dalam anggaran akibat dari tersisanya anggaran dari pembelian 26 unit kendaraan dewan sebesar Rp 12,3 miliar.

Sementara kejadian di Pemprov Riau sedikit berbeda. Dalam rangka menyukseskan PON XVIII Gubernur Riau menginstruksikan kepada Pejabat Eselon II dan III diminta untuk mengembalikan 215 mobil dinas untuk sementara waktu. Seluruh mobil dinas tersebut telah dikembali ke Pemprov Riau paling lambat tanggal 4 September 2012. Bagi yang tidak mengindahkan Surat Edaran Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

493

Gubri No. 024/PP/59.18 tersebut akan dikenakan sanksi. Namun beberapa hari sebelum hari H masih banyak mobil-mobil tersebut yang belum dikembalikan.

Melihat telah tersedianya sanksi bagi pejabat yang melanggar surat edaran gubernur ini, sepertinya Pemprov Riau sudah tahu bakal ada Pejabat Eselon II dan III yang degil. Kalau dipinjam untuk sementara saja masih ada pejabat yang berdegil maka patut diduga untuk menarik mobil dinas setelah tidak lagi menjadi haknya pastilah akan lebih degil lagi. Sejauh ini kita sangat sering mendengar adanya mantan pejabat di Pemprov Riau maupun Pejabat di Kabupaten/Kota di Riau yang tidak mau atau setidak-tidak berdegil dalam mengembalikan mobil dinas yang tidak lagi menjadi haknya. Sebaliknya sampai detik ini belum pernah sekalipun kita mendengar pejabat di Riau yang tidak mau menggunakan mobil dinas atau mengembalikan mobil dinas yang memang menjadi haknya.

Semua kita tahu bahwa seluruh pejabat memang mempunyai beberapa kendaraan pribadi untuk keperluan keluarga, isterinya bahkan untuk anak-anaknya. Namun bukan pula merupakan sesuatu yang salah bila pejabat ini masih menggunakan kendaraan dinas. Tetapi pastilah masyarakat rindu akan pejabat yang menolak kendaraan dinas dan sangat rindu pada pejabat yang ikhlas mengembalikan segala asset daerah yang digunakannya setelah jabatannya berakhir.

Memang sangat terpuji menjadi orang yang baik selamanya dan sangat keji menjadi orang yang degil sepanjang hayat.

Sementara kedudukan orang baik setelah degil lebih bermakna dari orang yang degil setelah baik. Disamping itu sangat banyak mantan penjahat yang telah menjadi orang baik seperti Jhoni Indo dan Anton Medan dan banyak juga mantan orang baik yang menjadi penjahat.

494

Tabrani Rab

Pilah Pilih Ruas Tebu

"

B

erburu ke padang datar-Dapat rusa belang kaki-Berguru kepalang ajar-Bagaikan bunga kembang tak jadi�. Kutipan di atas merupakan pantun nasihat Melayu yang masih relevan sampai saat ini dan mungkin juga sampai akhir zaman. Salah satu tujuan hakiki dari pantun tersebut bahwa seorang guru tidak saja dituntut untuk mengajar tetapi lebih jauh dituntut pula untuk mendidik.

Dengan perkataan lain mencari guru yang bisa mengajar bukan lagi merupakan pekerjaan susah pada saat ini, tetapi mencari guru yang bisa mengajar sekaligus mendidik tidaklah semudah membalik telapak tangan. Sebab didalam mendidik tidak saja terkandung nilai ilmu pengetahuan tetapi juga harus memenuhi nilai agama, nilai moral, dan nilai budaya.

Guru dalam arti luas bukan saja terpaku kepada guru yang tegak di depan kelas, tetapi secara semua insan yang terlibat dalam dunia kependidikan juga harus memiliki jiwa mengajar dan mendidik. Kalau seluruh insan yang terlibat dalam dunia kependidikan secara luas ini tidak sinkron maka akan terjadi halhal yang berjalan di luar jalur.

Terjadinya hal-hal yang di luar jalur ini sekarang ini sudah sangat sering seperti masih adanya segelintir guru tempramen, guru bisnismen, guru ngamen dan berbagai tipikal guru lainnya.

Bahkan akhir-akhir ini banyak pula beredar di sekolah-sekolah materi pelajaran yang tidak sesuai norma. Beberapa bulan yang lalu kita dihebohkan dengan ditemukannya buku Lembar Kerja Siswa (LKS) Bahasa Inggris kelas 3 SMP yang memuat foto artis porno Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

495

asal Jepang, Maria Ozawa atau Miyabi di SMP Islam Brawijaya – Mojokerto. Kini kejadian yang hampir sama telah terjadi di depan mata kepala kita di Pekanbaru dengan ditemukannya buku Penjaskes Kelas 5 SD/MI yang diantara materinya menampilkan gambar alat kelamin yang masih terlalu vulgar untuk anak SD/ MI. Kejadian yang begini sudah beberapa kali terjadi di tanah air dan sayangnya baru ketahuan setelah buku-buku bahan ajar tersebut telah beredar beberapa lama. Terkesan peredaran buku bahan ajar untuk siswa ini bebas saja beredar tanpa terlebih dahulu melalui bagian penilai dan sensor baik di Kementerian maupun di tingakt Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Kalaupun telah melalui badan sensor kok masih saja terjadi kebocoran yang berulang-ulang ini. Kejadian begini bukan lagi bagaikan “si buta dua kali kehilangan tongkat�, tetapi sudah laksana seseorang yang sehat yang telah beberapa kali memerosokkan diri ke dalam lubang yang sama. Konon segala buku yang dipakai di sekolah telah melalui tim seleksi buku yang berisikan guru-guru sekolah tersebut. Tetapi lebih jauh seluruh buku pelajaran tersebut dikeluarkan oleh Pusat Perbukuan Kemendikbud yang berarti segala isi yang dikeluarkan secara moral dan hukum adalah tanggungjawab Pusat Perbukuan tadi.

Pertanyaannya hanya dua kenapa masih terjadi kesalahan materi dan ada apa gerangan?.

Disamping itu segala hal yang menyangkut pengadaan alat pelajaran dan segala fasilitas lainnya mulai dari buku sampai ke pakaian seragam di seluruh sekolah di tanah air memang telah merupakan lahan empuk yang menghasilkan uang bagi kelompok tertentu. Dampak negatif dari cara demikian maka terjadilah beredarnya buku yang semestinya dilarang atau terjadinya peningkatan harga yang jauh di atas harga pasar. Ujung-ujung maka jadilah orang tua sebagai sapi perahan dan kerbau yang ditusukkan lubang hidung yang mesti patuh pada keputusan sekolah asalkan anak mereka dapat bersekolah. Biasa pula kita

496

Tabrani Rab

mendengar keluh kesah para orang tua terutama dari golongan tidak mampu dalam menghadapi kejadian begini.

Bukan hal yang aneh lagi buku cetak yang dipakai oleh seorang anak pada tahun ini tidak lagi dapat dipakai oleh adiknya pada tahun depan walaupun pada tingkatan kelas yang sama.

Bukan pula sesuatu yang terlarang suatu sekolah memakai buku dari penerbit yang berbeda pada setiap tahunnya ataupun kalau masih dengan penerbit yang sama tetapi dengan edisi cetakan yang berbeda dengan isi yang sedikit dikurangi ditambah disana sini sehingga tidak cocok lagi untuk dipakai di tahun berikutnya.

Kejadian-kejadian seperti ini yang terjadi di dunia pendidikan kita sehingga apa isi buku tidak terperhatikan lagi oleh pihak yang berkompeten.Kejadian begini akan terjadi terus dan hebohnya ini hanya sesaat karena telah diekspos media massa dengan solusi paling tinggi sampai pada tingkat menarik buku yang beredar tanpa ada sanksi bagi penerbit yang nakal begini.

Dengan perkataan lain inilah potret sebagian besar bangsa kita. Kesannya bangsa kita sangat suka akan moto, visi dan misi dan segala macam bentuk formalitas yang sangat berbeda bahkan ada yang bertolak belakang dengan kenyataan sebenarnya.

Sehingga jangan heran bila kita ke kantor pemerintah banyak ditemukan pengumuman, spanduk, baliho, baner dan sejenisnya yang antara lain berbunyi “Tidak Melayani Urusan Melalui Calo” atau “ Penerimaan…. Baru Tidak Dipungut Bayaran” atau “Kami Melayani Dengan Senyum Sapa dan Salam”. Bagi yang penasaran atau tidak percaya cobalah berurusan di kantor tersebut dengan cara yang berlawanan dengan apa yang tertulis tersebut. Biasanya urusan akan menjadi lebih lancar, lebih cepat, lebih praktis, dan lebih aman asalkan mau mengeluarkan biaya yang lebih besar.

Sebab dengan cara yang melawan arus ini anda tidak perlu antri berjam-jam dengan persyaratan yang sedikit saja kurang akan ditolak.

Kembali ke buku Penjaskes Kelas V SD/MI yang berisikan materi vulgar di Pekanbaru, dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

497

telah terjadi penjelasan yang simpang siur. Kabid TK dan SD Disdik Pekanbaru–Naguib Nasution SPd menjelaskan kepada wartawan, “Walaupun namanya untuk pembelajaran, tapi pendidikan seksual di sekolah lebih baik diberikan di tingkat SMP. Itupun semestinya harus melalui kajian psikologi”. Tapi Kadisdik Kota Pekanbaru mengambil kebijakan yang cukup menyegel dengan cara melipat dan melem halaman yang bermasalah. Solusi Kadisdik Pekanbaru ini persis seperti solusi petani tebu di kampung-kampung dalam memilih dan memilah batang tebu, yakni membuang ruas tebu yang rusak dan mengambil ruas yang baik. Disamping itu solusi yang begini terkesan lebih mengedepan rasa sungkan karena buku tersebut dikeluarkan oleh Pusat Perbukuan Kemendikbud RI. Mungkin karena rasa sungkan ini pulalah Kadisdik Riau enggan menilai buku tersebut, atas pertimbangan tak punya wewenang menarik buku-buku tersebut dari peredaran dan akan minta petunjuk pusat lebih dahulu. Seorang mantan mahasiswa saya yang sekarang telah pula menjadi dosen berkata, “Mungkin Kadisik Riau takut kualat Pak. Ha…ha…ha…”

Sayapun teringat peristiwa tentang larangan beredarnya beberapa buku di tanah air. Cara tidak dengan melipat dan melem halaman yang menyalahi aturan, tetapi menarik seluruh buku tersebut dari peredaran dan melarang untuk diedarkan.

Kesimpulannya, masalah pendidikan adalah masalah besar yang mencakup berbagai aspek termasuk aspek agama, moral dan budaya dan karena itu membenahi juga rumit. Maka dari itu solusi dalam mengatasi materi vulgar yang terkadung dalam buku pelajaran dianjurkan tidak seperti memilah dan memilih ruas tebu ala petani tradisional. Sebab masalahnya sudah mencuat sehingga rasa ingin tahu dari benda yang terlipat dan terlem ini akan menjadi besar. Untuk masalah yang menyangkut pendidikan di Kota Pekanbaru yang lain mungkin saja masih cocok dengan solusi, “pilah-pilih ruas tebu ini”!!!

498

Tabrani Rab

Serindit Informal Meeting

B

erbicara masalah tugu di Riau setidaknya sudah pernah terjadi tiga kali protes dari masyarakat tempatan terhadap tugu yang telah dibangun baik oleh Pemerintah Kabupaten/Kota maupun oleh Pemerintah Provinsi. Respek dari pemerintah daerahpun beragam pula, mulai dari membongkar, mengalihkan issu sampai dengan tidak memperdulikannya sama sekali.

Di kota Bagan Siapi-api yang ketika itu masih dibawah Kabupaten Bengkalis dengan dan masih di era orde baru pernah dibangun “ Tugu Jam “ yang kira-kira jam gadang mini ala kota Bukittinggi lah. Tanggapan dari masyarakatpun timbul tidak dalam bentuk demonstrasi karena ketika itu demonstrasi merupakan barang haram. Beberapa tokoh masyarakat menemui saya di Pekanbaru untuk menentukan solusinya. Singkat cerita atas nama masyarakat Bagan Siapi-api di Pekanbaru sayapun mengirim telegram kepada Camat Bangko, yang ketika itu dijabat oleh saudara saya Naskari. Selanjutnya telegram saya tersebut dibahas oleh Camat bersama pihak yang berkompeten di kecamatan Bangko. Hasilnya diputuskan untuk membongkar tugu jam tersebut, dimana pelaksanaannya pada malam hari. Masalahnya bukan melanggar SARA tetapi lebih kearah menegakkan tamadun dan jati diri Melayu terutama di daerah sendiri. Alhamdulillah masalahnya selesai karena ditangani camat bagaikan menarik rambut di dalam tepung, sehingga tak ada tepung yang terserak dan tak ada rambut yang terputus.

Kejadian kedua terjadi di ibukota Provinsi Riau-Pekanbaru ketika tugu yang sejak sebelum dibangun telah diberitakan di Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

499

surat kabar dengan nama Tugu Zapin dan tak ada sanggahan dari Pemprov Riau. Tugu ini terletak ditempat strategis di jalan protokol dan menggantikan kedudukan Tugu Pesawat yang telah berdiri lebih dari 30 tahun. Namun ketika tugu telah selesai dan sama sekali tidak menunjukkan zapin maka banyaklah protes dari masyarakat, mulai dari wakil rakyat, tokoh masyarakat, budayawan dan sebagainya. Maka barulah Pemprov Riau menanggapi bahwa tugu tersebut bukanlah tugu zapin tetapi “Tugu Titik Nol” dan belakangan berubah pula menjadi “Tugu Tari“. Lamakelamaan tanggapan dari masyarakat ini hilang ditelan waktu dan tugu dimaksudpun tetap berdiri sampai saat ini. Nampaknya solusi meredam isu dengan menggantikan nama sebagaimana berubahnya nama dari PORKAS ke SDSB di zaman orde baru dulu sangat ampuh.

Protes yang paling keras terhadap pembangunan tugu nampaknya terjadi di Dumai. Komunitas Melayu di Dumai merasa dilecehkan, karena tugu Lancang Kuning yang telah berdiri lama yang telah menjadi simbol kota Dumai dirubuhkan dan diganti dengan “Tugu Serindit“. Serindit lengkap dengan Pakaian Melayu yang merupakan maskot PON XVIII Riau dijadikan tugu oleh Pemko Dumai seolah-olah menggantikan Tugu Lancing Kuning.

Kalaulah seandainya tugu serindit ini tetap dibangun tetapi di tempat yang lain tanpa membongkar tugu lancang kuning, pastilah tidak akan menimbulkan gejolak seperti ini. Filofosinya memang tidak pas, sebab banyak kota dan kabupaten lain di Riau yang juga menjadi tempat penyelenggaraan PON merasa tidak perlu membangun tugu PON. Bahkan Kota Pekanbaru yang merupakan pusat penyelenggaraan PON juga tidak merasa perlu membangun tugu masot PON tersebut.

Protes paling keras datang dari Laskar Melayu Dumai yang sempat mewacanakan akan membakar baju Melayu. Protes keras masyarakat Melayu Dumai ini rupanya mendapat respek dari segelintis tokoh Melayu yang menyarakankan agar Wako Dumai meminta tunjuk ajar kepada kepada Bapak Tennas Effendi. Solusi

500

Tabrani Rab

ini nampak berhasil meredakan aksi warga untuk sementara sambil menunggu reaksi dari Wali Kota Dumai atas saran ini. Apapun yang dilakukan Wako Dumai, kecuali mempertahan kedudukan dan keberadaan tugu serindit pada tempatnya memang sedikit bacin bakkan menepuk air di dulang. Tetapi lebih jauh seorang pemimpin dituntut harus konsekwen dalam mengakui kesalahan dan kesilapan dengan segala resikonya. Pemimpin di dunia Melayu harus menerapkan prinsip “Tangan mencencang maka bahulah memikul“.

Walaupun sama-sama memprotes tentang pembangunan tugu baru, tetapi nuansanya berbeda antara Dumai dan Pekanbaru. Di Pekanbaru Tugu Pesawat Terbang tidak dibongkar tetapi dipindahkan, sementara Tugu Lancang Kuning di Dumai di bongkar habis. Disamping itu di tempat kedudukan Tugu Lancang Kuning diletakkan Tugu Serindit di Dumai Maskot PON sementara Tugu Zapin di Pekanbaru seratus persen dibuat khusus.

Perbedaan yang sangat nyata dari protes kedua tugu ini, bila di Dumai Walikotanya dianjurkan agar mendapat tunjuk ajar dari tokoh adat Riau maka untuk Gubernur Riau tidak ada yang berani mengajurkannya walaupun keduanya sama-sama telah mendapat gelar dari Lembaga Adat.

Apakah menurut adat, seseorang yang telah diberi gelar datuk oleh adat masih harus diberi tunjuk ajar adat? Mengapa tidak terdengar sedikitpun tanggapan dari Lembaga Adat Dumai.

Apakah Lembaga Adat Dumai setuju dengan penggantian tugu Lancang Kuning dengan Tugu Serindit? Mungkinkah Lembaga Adat Dumai setuju pula dengan wacana perlunya tunjuk ajar adat atas Walikota Dumai atau boleh jadi Lembaga Adat Dumai beranggapan hal ini bukan ranahnya sehingga perlu diam seribu bahasa.

Seyogya seseorang yang telah mendapat gelar adat pastilah telah menguasai tata cara adat dan karena itu merupakan suatu tamparan bila disarankan untuk mendapat tunjuk ajar adat.

Terlepas dari tunjuk ajar adat,penyebab terjadi hal-hal yang Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

501

demikian akibat dari kurangnya sosialisasi dan komunikasi sebelum mengambil kebijakan yang menyangkut adat dan budaya. Seorang pemimpin tidak hanya harus pandai,dan sama sekali tidak dituntut harus pandai-pandai, dan diharapkan bersih dari tingkah laku yang memandai-mandai, tetapi harus bijak dan arif dalam membaca dan mengatasi sutuasi lapangan jauh lebih penting. Maka masyarakatlah yang menilai apakah kebijakan mengganti Tugu Lancang Kuning dengan Tugu Serindit di Dumai ini termasuk ke dalam kategori pandai, pandai-pandai, atau memandai-mandai.

Yang menjadi pertanyaan sekarang kenapa Wali Kota Dumai disarankan agar mendapat tunjuk ajar dari tokoh adat? Tentu harus ada dasar yang kuat, misalnya karena tidak mengerti adat, tidak menghargai adat, atau mungkin pula karena tak beradat.

Kalaulah persoalannya tidak menyangkut adat, tetapi disarankan untuk diberi tunjuk ajar adat maka boleh jadi pertanda kita tidak tahu adat.

Setelah sekian lama berlalu tindak lanjut dari saran tunjuk ajar kepada Walikota Dumai sepertinya masih sunyi sepi sendiri, maka bolehlah kita berandai-andai kelanjutan dari protes Tugu Serindit di Dumai ini sama dengan protes Tugu Zapin di Pekanbaru yang habis ditelan waktu. Bila Tugu Zapin di Pekanbaru terus Berzapin, eh‌.. salah bertandak maka mungkin saja Tugu Serindit di Dumai akan terus berkicau.

Bagaimana pula dengan yang getol memprotes keberadaan Tugu Serindit di Dumai selama ini. Betulkan semata-mata karena ingin menegakkan marwah dan tamadun Melayu. Bila kelak kicau protes pembongkaran Tugu Lancang Kuning kalah dengan kicau Serindit di Tugu PON Dumai pertanda mulut pemerotesnya sudah tertutup dan terkunci. Apalagi bila ada pula Serindit informal Meeting, maka tak usahlah diharapkan lagi kicaunya desahnyapun tak akan terdengar lagi.

502

Tabrani Rab

Mayat Hidup

P

erbedaan prinsip antara dagang dengan sodakoh terletak pada tujuannya. Bila tujuan dagang untuk mencari untung maka tujuan sodakoh untuk mencari pahala. Oleh karena itu biasanya bila suatu usaha dagang yang hanya pulang pokok apalagi merugi melulu maka jawabannya tiada lain dari menguburkan usaha dagang tersebut. Bila seseorang atau sekelompok orang yang masih ngotot mempertahankan usaha dagangnya padahal rugi berkepanjangan berarti usaha dagangnya tidak lagi berorientasi untung tetapi lebih berorientasi pahala. Dengan perkataan lain tidak mencari untung di dunia yang fana ini tetapi untuk menuai pahala di akhirat kelak.

Mungkin atas orientasi untung itulah Menteri BUMN Dahlan Iskan akan menutup BUMN yang benar-benar tidak bisa dipertahankan. “ BUMN yang bisa dihidupkan ya dihidupkan, kalau memang tidak bisa ya harus dikuburkan�, kata Dahlan Iskan.

Pada Rakernas BUMN di Yogyakarta ada 31 BUMN yang tidak diundang karena sudah ada yang telah menjadi mayat dan ada pula yang tidak layak hadir dalam Rakernas tersebut. “Yang tidak diundang itu memang sudah jadi mayat dan beberapa lagi belum layak diundang ke acara sebesar itu karena diperkirakan biaya menghadiri acara itu akan membebani perusahaannya�, lanjut Dahlan lagi. Sebagaimana pernah diutarakan pula oleh Dahlan dari total 141 BUMN 31 diantara menyandang prediket mayat yang belum dikubur. Bagaimana pula kisahnya BUMD di Riau? Salah satu BUMD milik Pemprov Riau yang selalu diberitakan media Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

503

massa terus merugi adalah PT. Riau Air Line (PT.RAL) yang telah berganti nama menjadi PT. Riau Air. Pada tanggal 12 Juli 2012 Pengadilan Niaga Medan memutus PT. Riau Air pailit. Keluarnya putusan pailit ini setelah digugat oleh PT. Bank Muamalat akibat dari PT. Ral tidak mampu membayar angsuran hutangnya. Konon cerita hutang PT. RAL pada Bank Muamalat sebesar Rp 60 miliar dan PT. RAL baru sanggup mengangsurnya dua kali, yakni sebesar Rp 3 miliar pada Desember 2010 dan Rp 25 miliar pada Desember 2011. Karena tidak ada iktikat baik untuk membayar angsuran berikutnya itulah Bank Muamalat menggugat ke Pengadilan Niaga Medan. Sebagaimana pernah diberitakan media massa angsuran PT. RAL inipun setelah mendapat suntikan dana dari APBD Riau. Menanggapi putusan pailit ini Pemprov Riau selaku pemilik saham terbesar dari PT. Riau Air Line telah melakukan berbagai upaya. Semula Pemprov Riau bermaksud melakukan kasasi ke Mahkamah Agung namun belakangan lebih memilih upaya damai ke Pengadilan Niaga Medan. Nampaknya usaha ini membuahkan hasil dimana Pengadilan Niaga Medan mengesahkan permohonan damai, dengan perkataan lain perdamaian PT. RAL dengan Bank Muamalat telah disetujui dan PT. RAL tidak lagi dalam status pailit. Dengan telah dicabutnya putusan pailit atas PT. RAL sebagai buah perdamaian antara PT.RAL dengan Bank Muamalat tidak serta merta menyelesaikan seluruh masalah terutama dalam menyelesaikan kredit pada bank. Hampir dapat dipastikan bahwa RAL tidak akan mampu melunaskan hutanghutangnya pada bank. Hal ini sesuai dengan pengakuan Kepala Biro Administrasi Ekonomi Setdaprov Riau Irhas Irham kepada wartawan, “ Mau bayar pakai apa. Kita (RAL) sudah dinyatakan pailit “. Saat ini Tim Penyelamat PT Riau Airlines yang dibentuk Pemprov Riau telah berusaha mencari solusi terbaik diantaranya agar pihak Bank Muamalat memberikan keringanan penangguhan pencicilan hutang RAL, sebab sudah pasti RAL tidak akan mampu membayarnya sekarang. Selanjutnya sesuai dengan paparan Kepala Perwakilan BPK RI di Riau Widiyatmantoro bahwa sebagai

504

Tabrani Rab

pemilik saham terbesar PT. RAL maka Pemprov Riau berpotensi menangung kerugian Rp 200 miliar akibat dari kolapsnya PT. RAL. “Kita suplay dari data Kantor Akuntan Publik yang memeriksa kerugian penggunaan anggaran daerah. Hasilnya menjadi pelaporan kita bahwa Riau berpotensi mendapatkan kerugian dari PT. Riau Air. Dan karena itu dari APBD maka keruguan tersebut mau tidak mau Selama ini semua masyarakat Riau tahu bahwa PT RAL adalah BUMD dan selama beroperasinya PT RAL ini boleh dikatakan tidak pernah untung dan terus menerus menyedot APBD Riau. Tetapi walaupun terus merugi dan terus menyedot APBD Riau tetapi keberadaan terus dipertahankan.

Selanjutnya sebagai gambaran kita semua bahwa diantara jenisjenis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu adalah ; Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan BUMD. Disamping itu diantara tujuan dari pendirian BUMD itu adalah untuk memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan penerimaan kas negara serta mengejar dan mencari keuntungan. Atas pertimbangan tidak berhasil mengejar dan mencari keuntungan ini Meneri BUMN Dahlan Iskan menutup BUMN yang terus merugi dan berpotensi tidak bisa diselamatkan.

Berdasarkan data Kementerian BUMN hingga akhir 2011 lalu setidaknya tercatat 23 BUMN yang merugi dengan PT. PAL sebagai pemuncak rugi sebesar Rp1,32 triliun dan BUMN yang mengalami kerugian paling kecil adalah PT Inhutani III dengan nilai kerugian Rp 58 juta. Melihat data dari BPK perwakilan Riau dimana Pemprov Riau berpotensi rugi Rp 200 miliar akibat kolapnya PT RAL maka kedudukan kerugian PT RAL ini hanya satu tingkat dibawah PT PAL sang top scorer kerugian BUMN. Nampaknya hebat juga PT RAL ini yang boleh disejajarkan dengan ranking kedua kerugiab BUMN. Menurut kategori Dahlan Iskan, bila perusahaan terus merugi dan tidak mungkin untuk dipertahan dikategorikan sebagai mayat, sebaliknya di Riau BUMD yang telah dinyatakan pailit Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

505

oleh Pengadilan Niaga dengan berbagai upaya masih diusakan agar tidak pailit lagi. Sepertinya Pemprov Riau sangat yakin RAL akan berhasil keluar dari kerugian yang berkepanjangan dan tidak menyusu pada APBD.Padahal PT RAL harus mulai dari nol lagi sebab sesuai kunjungan lapangan salah seorangn anggota Banggar DPRD Riau kondisi tiga pesawat asset PT RAL yang terparkir di Halim telah menjadi bangkai. Disamping itu PT RAL juga tidak masuk dalam jadwal dengar pendapat Komisi B DPRD Riau pada 15 – 19 Oktober 2012 ini. Karena itu kata salah seorang anggota Komisi B, Mansur, “Dengan tidak masuknya PT RAL dalam jadwal Komisi, maka dipastikan perusahaan penerbangan Riau tersebut tidak akan dibahas, baik soal penganggaran serta program kedepannya“.

Semua masyarakat menunggu hasil dari pencabutan status pailit PT RAL, masih mengulangi lagu lama yang membebani APBD Riau atau sesuai tujuan pendirian BUMD dapat memberikan keuntungan bagi Riau. Dan mudah-mudahan pula ke depan DPRD Riau tidak lagi menyetujui suntikan dana APBD untuk RAL sehingga kasus dagang buluh kasap alias modal habis untung lesap tidak terjadi berualng-ulang. Di Kementerian BUMN Jakarta perusahaan yang telah menjadi mayat terkubur, tetapi di Riau BUMD yang telah menjad mayat hidup lagi. Ha… ha… ha… ha… hebatkan di Riau ada mayat hidup. Bantailah!!!

506

Tabrani Rab

The Sooner The Better?

D

ua hal yang saling kontroversial namun selalu kita lihat di tengah kehidupan sehari-hari adalah “curi start“ dan “terlambat“. Bila curi start selalu berada dalam bungkusan yang rapi dan apik maka terlambat lebih dikarena oleh kemalasan dan tidak punya nyali dalam melihat akibat sesuatu masalah ke masa depan.

Indikator dari curi start ini secara gamblang bila seseorang tibatiba berubah menjadi baik dari kebiasaan sebelumnya. Pelakunya bisa saja orang awam, pedagang, politikus maupun pejabat.

Kebaikan mendadak si pencuri start ini bungkusnya bermacam, bisa dalam bentuk pasar murah, pengobatan massal, rajin ke Masjid bagi muslim, rajin menghadiri undangan, ramah, murah senyum, dermawan, pokoknya yang baik-baiklah. Sementara terlambat khusus untuk Pekanbaru selalu dilakukan pejabat yang lamban dalam mengantisipasi suatu masalah. Dengan perkataan lain terlambat ini mungkin juga karena menganggap enteng suatu masalah ketika masih kecil namun ketika sudah menjadi besar maka biasanya akan keteteran, kedodoran bahkan sampai kelabakan.

Biasanya yang dikatakan curi start bila seseorang sudah sah sebagai calon baik pada pemilu legislatif maupun pada pemilukada yang melakukan kampanye secara terang-terangan atau sembunyisembunyi sebelum masanya. Bila kegiatan yang penuh dengan aroma kampanye itu dilakukan ketika masih berstatus balon atau sebelum tiba masa kampanye orang banyak menyebutnya dengan sosialisasi. Biasanya dengan bungkus silaturrahim sang balon ini

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

507

sedikit-sedikit menyelipkan tantang maksud hati dan sudah tentu sambil menyampaikan sumbangan.

Seorang teman lama saya sepertinya sudah masak dengan halhal yang berbau curi start ini. Simbiosis mutualis antara balon dan pendukung sangat kental pada saat-saat begini. Sang pendukung yang biasa juga disebut dengan tim sukses berlomba-lomba ingin memanfaat sang balon sementara sang balonpun ingin memanfaatkan tim sukses ini. Tapi jangan lupa perang strategi antara kedua kubu ini juga harus jitu, sebab jika salah satunya salah strategi akan menimbulkan penyesalan dan kerugian. Suatu hal yang harus diingat bahwa ujung dari segala ujung dari strategi itu adalah uang. Biasa bila ada kesempatan banyak yang datang yang menawarkan diri sebagai tim sukses dan menyatakan mempunyai massa yang banyak dan pernah memenangkan beberapa anggota legislatif maupun kepala daerah dan untuk menggerakkan dan menguasai massa itu perlu duit. Tetapi harus super hati-hati bisabisa uang telah melayang sementara dukungan yang diharapkan nol besar, sebab tak jarang orang-orang begini tak punya massa sama sekali. Di satu sisi banyak pula balon yang menawarkan janjijanji muluk akan menggantikan seluruh biaya yang terpakai untuk keperluan sosialisasi dan kampanye belakangan. Biasanya janji ini jarang ditepati setelah menang sebab tim sukses tidak diperlukan, apalagi bagi balon yang kalah yang biasanya sudah mendadak kere dan lesu darah sehingga semua janji tak berarti lagi. Disamping itu bila ketika masih berstatus balon atau calon ponselnya sangat senang dihubungi dan pasti diangkat, maka jangan diharapkan tim sukses akan dapat menelepon lagi sebab ponselnya sudah dipegang oleh ajudan atau orang-orang tepercaya.

Karena jabatan kepala daerah adalah jabatan politik dan untuk duduk sebagai seorang calon juga perlu dukungan partai politik, maka sudah barang tentu seorang balon/calon kepala daerah juga harus mengerti politik bahkan tak jarang memang politikus. Sebagai contoh marilah kita lihat motto dari Aznur Affandi dan Zulkifli Yusuf “Riau Bersatu Masyarakat Maju“ yang dimuat di surat kabar

508

Tabrani Rab

lokal yang patut diduga sebagai sosialisasi balon pada Pemilukada Gubernur Riau 2013. Belakangan ketika ditanya wartawan mereka menolak sebagai sosialisasi apalagi kampanye. Mengapalah harus berbasa-basi pula, sekedar sosialisasi sebagaimana balon lainnya kan tak menyalahi aturan. Sedangkan iklan Fauzi Bowo “Fokelah Kalau Begitu” ketika masih menjadi Gubernur DKI di sejumlah stasiun radio yang memprodikan lagu dengan judul asli “Okelah Kalau Begitu” sudah ditafsirkan dan dikategorikan oleh Panwaslu DKI sebagai upaya kampanye yang mencuri start.

Bagaimana pula ceritanya dengan terlambat dalam mengantipasi dan menyelesaikan hal-hal yang menyangkut masyarakat banyak.

Sebutlah salah satu kejadian yang baru berlalu beberapa hari di Pekanbaru dan sampai detik ini masih terus memanas, yakni tentang penggusuran pedagang pasar jongkok di sepanjang jalan HR. Soebrabtas Panam Pekanbaru. Pasar jongkok baru ditertibkan oleh Pemko Pekanbaru menjelang pelaksanaan PON XVIII dengan mengalihkan mereka setelah bertahun-tahun berjualan dilokasi dimaksud tanpa pernah dilarang bahkan telah pula dipungut retribusi. Akibatnya sudah terasa enak berjualan dipinggir jalan dan di jalur hijau maka merekapun menolak untuk dilokasisasi karena di tempat yang baru ini lokasinya sempit dan sepi pengunjung.

Maka akibatnya merekapun beramai-ramai berdemo di Kantor Walikota Pekanbarui untuk menuntut pertanggungjawaban walikota atas penggusuran tersebut, menindak tegas tindakan kekerasan dilakukan Satpol PP dan yang paling penting menagih janji Walikota Firdaus MT yang ketika kampanye dulu akan menjadi pasar jongkok seperti Malioboro di Yogyakarta.

Bentuk penanganan yang terlambat ini pernah pula terjadi ketika akan menertibkan pedagang pasar malam non formal di belakang Perpustakaan Suman Hs. Banyak yang berpendapat penerbitan dan penggusuran ini tidak memiliki konsep yang reasonable serta tidak bersolusi. Sekali lagi Walikota Firdaus MT mendapat kecamatan dan tudingan dari Ikatan Pedagang Kreatif Pekanbaru karena sebagai orang yang tidak menepati janji semasa kampanye pilkada dulu. “Pada saat kampanye lalu Walikota Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

509

Pekanbaru itu, terus mengumbar janji akan kepada perekonomian rakyat, khususnya pedagang, tetapi apa nyatanya saat ini kami digusur”, kata Sekretaris Ikatan Pedagang Kreatif Pekanbaru.

Contoh kasus terlambat bertindak terjadi pula di Jl. H. Agus Salim. Jalan Agus Salim yang dulunya menjadi jalur angkutan oplet sekarang sudah dipenuhi pedagang kali lima, sehingga untuk berjalan kaki saja sudah susah ditambah dengan situasi kotor, becek dan berbau. Entah berapa kali berganti walikota kasus jalan yang dijadikan pasar ini belum juga teratasi. Konon cerita ada wacana dari Walikota Firdaus MT untuk merevitalisasi kawasan kumuh di Jl Agus Salim ini untuk menjadi kawasan ala Malioboro Yogyakarta.

Apakah lokasi ini betul-betul menjadi seperti Malioboro Yogyakarta atau akan menjadi pasar jongkok yang konon juga dijanjikan Walikota akan dijadikan seperti Malioboro.

Penanganan yang terlambat juga terjadi di persimpangan Pasar Arengka yang macet hampir setiap saat sebagai akibat pedagang yang berjualan sampai ke bibir jalan dan parkir kendaraan yang berserakan. Dulu saat kampenye Pemilikada Walikota Pekanbaru, salah seorang calon Septina Primawati Rusli pernah mengunjungi pasar ini untuk mendengar keluh-kesah pedagang disini dan bertekad akan melakukan peremajaan sehingga pedagang maupun pembeli akan menjadi nyaman. Sedangkan janji dari yang menang saja sulit terealisasi apalagilah lagi janji orang kalah bak kata lirik lagi IIs Sugianto “Tapi Janji/ Tinggal janji /Bulan madu/Hanya mimpi”.

Memang ada pepatah asing yang menyatakan “The Sooner the better”, alias lebih cepat lebih baik tetapi penggunaannya selalu dikonotasikan dengan kebaikan. Untuk penanganan masalah yang diperkirakan tidak boleh ditunda ini sangat baik tetapi untuk kampanye politik ini namanya curi start dan dilarang aturan. Namun dalam kenyataannya untuk pekerjaan yang baik untuk masyarakat sering terlambat sementara untuk pekerjaan yang baik untuk pribadi sering tercepat.

510

Tabrani Rab

Perang Gajah

S

elama ini orang ataupun lembaga yang mempunyai kedudukan tinggi selalu ditamsilkan dengan gajah dan yang tidak punya kedudukan alias rakyat jelata ditamsilkan dengan semut. Sehingga dalam suit, suatu cara pengambil keputusan yang adil dan berlaku sejak zaman bahaeula sampai sekarang terutama di kalangan anak-anak menggunakan simbol gajah, semut dan manusia.

Pengundian dalam sistem suit ini sangat demokratis dimana tidak ada yang superior yang tak bisa dikalah dan tak pula yang tak bisa mengalahkan. Ibu jari sebagai simbol gajah dapat mengalah jari telunjuk sebagai simbol manusia. Tetapi jari kelingking sebagai simbol semut yang kecil bisa mengalahkan gajah (ibu jari).

Sebaliknya jari kelingking (semut) dapat pula dikalahkan oleh jari telunjuk (manusia). Walaupun cara pengambilan keputusan konvensional masih juga dipakai pada sebagian kecil masyarakat kita namun tidak demikian aman dan damai dalam kenyataan hidup bermasyarakat dan bernegara. Kalau saling klaim kebenaran dikalangan semut dengan segala keterbatasannya masih dapat dimengerti, tetapi ketika saling klaim yang paling benar dan paling berhak itu terjadi di lingkungan gajah, maka akibatnya semakin banyaklah semut-semut kecil yang mati terinjak.

Paling tidak pada saat ini pada level nasional kita sedang menyaksikan dua perang gajah, yakni antara POLRI versus KPK, dan antara DPR versus Menteri BUMN. Sementara pada level daerah biasanya perang gajah dingin sering terjadi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kejadian itu pernah terjadi di

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

511

Riau baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota dan yang terbaru antara Bupati dan Wakil Bupati Kampar.

Perang POLRI versus KPK sebagaimana diketahui tersangkut Proyek Pengadaan Simulator SIM senilai Rp 198 miliar. Menurut KPK kerugian yang dialami negara dalam kasus ini sekitar Rp 100 miliar. Pada tahun lalu Bareskrim Polri pernah menganggap kasus ini tak cukup bukti namun tak demikian dengan KPK yang pada 30-31 Juli 2012 lalu bahkan menggeledah Markas Korlantas. Tetapi pada 1 Agustus 2012 Bareskrim justru menetapkan 5 tersangka dan langsung menahannya. Sengketa kewenangan penyidikan kasus ini akhirnya membuat Presiden sebagai atasan Kapolri mengeluarkan perintah kepada Kapolri untuk menyerahkan penyidikan kasus dugaan korupsi simulator SIM ini ke KPK. Namun sampai dengan 29 November 2012 penyerahan wewenang itu belum dilakukan Polri, bahkan Korlantas berbalik menuntut KPK secara perdata terkait penyitaan dokumen Korlantas. Walaupun menurut Korlantas mereka hanya memohon agar dokumen yang tidak ada kaitan ditarik dari KPK, namun menurut KPK hal ini untuk mengganggu penyidikan yang dilakukan KPK. Yang membuat masyarakat awam sedikit terheran karena terduga kasus korupsi ini adalah jajaran Polri sendiri sementara polri begitu ngotot untuk melakukan pemeriksaan setelah KPK lebih dahulu mengangkat kasus ini. Untuk kasus-kasus korupsi yang jumlah kita ketahui sangat banyak hampir tidak pernah terdengar perebutan wewenang ini. Bukan tidak mempercayai Polri tetapi rasanya lebih objektif bila terduga adalah anggota Polri diperiksa oleh KPK. Karena sama-sama lembaga penegak hukum yang sah di tanah air tercinta, maka perang gajah ini sedikit banyak membuat masyarakat alias semut tak dapat berbuat apaapa kecuali menonton dan menunggu perkembangan selanjutnya.

Dengan perkataan lain yang diinginkan masyarakat hukum tegak di tanah air, walaupun terhadap aparat penegak hukum sendiri.

Perang gajah kedua adalah antara antara DPR versus Menteri BUMN. Perang ini bermula dari pesan singkat Menteri BUMN

512

Tabrani Rab

Dahlan Iskan kepada Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang menyatakan ada oknum anggota DPR yang kerap minta jatah kepada BUMN bocor sehingga sampai ke media massa. Mengantisipasi hal demikian membuat Dahlan merasa perlu mengeluarkan surat edaran kepada seluruh BUMN agar menolak dan menghentikan kongkalikong dengan DPR, DPRD, dan rekanan.

Sebagaimana biasanya orang timur yang cepat meradang membuat banyak wakil rakyat mendesak agar Dahlan mengungkapkan secata terbuka siapa anggota DPR melakukannya agar tudingan tidak digeneralisasi. “Saya ini enggak ingin ada heboh-heboh. Saya tidak punya kepentingan untuk bongkarbongkar. Tapi karena mereka selalu mengatakan buka saja begitu, yah saya akan buka kalau memang ada permintaan DPR“, kata Dahlan. Menurut Dahlan permintaan jatah dari oknum-oknum anggota DPR kepada BUMN bentuknya bermacam-macam, seperti ; meminta fasilitas, meminta proyek, memasukkan pegawai di BUMN,dan meminta uang terima kasih. Kata Dahlan lagi, “Jika cara-cara itu tidak dipenuhi, bisa saja dipersulit. Kalau BUMN dapat dari negara, misalnya, nanti tidak cair. Mereka minta bagian, miliaran rupiahlah“.

Selanjutnya saat diwawancara Kompas TV Dahlan menyatakan, “Praktik-praktik seperti ini hampir terjadi di seluruh BUMN. Tidak mungkin di Kementerian karena hanya mengelola anggaran Rp 100 miliar. Mereka pasti larinya ke BUMN. Hampir semua BUMN mengalami ini, hanya perbankan yang tidak karena mereka ketat, ada pengawasan dari kementerian sampai BI“.

Entah dalam rangka berbalas pantun entah tidak yang jelas Dahlan Iskan sudah dua kali dipanggil Komisi VII DPR terkait laporan audir BPK yang mengindikasikan pemborosan PLN senilai Rp 37, 6 trliun semasa kepemimpinannya. Karena mangkir dua kali maka Komisi VII akan melakukan pemanggilan ketiga terhadap Dahlan. Akankah perang gajah antara DPR dan Menteri BUMN ini akan berakhir damai, dalam arti saling memaafkan sehingga baik masalah pemborosan di tubuh PLN dimasa kepeminpinan Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

513

Dahlan dan masalah anggota DPR minta jatah ke BUMN habis begitu saja? Yang jelas beberapa hari yang lalu Presiden SBY mendadak memanggil Dahlan ke Istana tersangkut kongkalikong itu. Sekali lagi masyarakat menunggu kepastian hukumnya bukan perang basa basi seperti selalu terjadi selama ini dan habis begitu saja di tengah jalan.

Perang gajah juga terjadi di daerah tak terkecuali di Riau patut diperkirakan akibat dari sangat kurangnya wewenang bagi para wakil. Melihat isi dari surat edaran Menteri BUMN Dahlan Iskan agar tidak melakukan kongkalikong dengan DPR, DPRD dan rekanan menunjukkan bahwa kemungkinan kongkalikong dengan DPRD mungkin saja terjadi. Di Riau kongkalikong begini memang sudah pernah terjadi, namanya juga sama uang terima kasih dan uang lelah dalam kasus revisi Perda Nomor 6/2010 tentang pembangunan venue menembak PON XVIII baru-baru lalu. Kasus ini menyebabkan banyak kalangan legislatif, eksekutif dan pihak BUMN ditangkap KPK dan mungkin jumlahnya akan bertambah.

Nampaknya segala urusan di negara kita harus dengan uang.

Kalau nilainya kecil namanya uang rokok dan bila nilainya besar nama uang terima kasih atau dalam bentuk fasilitas, proyek dan paling tidak memasukkan ampi (anak, menantu, ponakan, ipar) bekerja. Perang antara Polri dan KPK memang tersangkut wewenang penyidikan kasus pengadaan simulator SIM yang mengakibatkan kerugian negara dalam bentuk uang, sementara perang DPR dan Kementerian BUMN tersangkut uang terima kasih. Kesimpulannya akar penyebab perang gajah baik di pusat maupun daerah adalah uang, dan karena uang tidak ada efek jera baik dikalangan gajah maupun semut.

514

Tabrani Rab

Bacin

D

alam dunia kahe ini macam-macam saja polah tingkah manusia. Ada yang sebelumnya musuh berat akhirnya menjadi teman akrab, ada yang sebelumnya benci setengah mati akhir menjadi cinta berat, ada yang mula biasa saja akhirnya menjadi luar biasa. Penyebabnya secara garis besar “tak kenal maka tak cinta“ atau “tak berkepentingan“.

Seorang teman pernah bercerita kepada saya. “Heran betul saye Ngah tiba-tiba saja seseorang yang dahulunya tak pernah menegur saya sekarang baik betul. Bahkan menawarkan agar saya datang ke rumahnya, karena di rumahnya sedang ada durian kiriman dari kampung. Ujung-ujungnya barulah saya tahu bahwa yang bersangkutan sedang menjadi sales produk tertentu yang di tempat saya bekerja memakai bahan tersebut tetapi beda merek“. Seorang teman lain juga pernah menelepon saya tentang keheranannya. “Entah apa pasal dan entah dari mane dia tahu alamat saya tiba-tiba pada hari raya Idul Fitri beberapa tahun silam berkirim kartu lebaran pada saya. Kami dulu memang pernah sekelas waktu SD tapi saye kan tak tamat. Dari orang kampung barulah saye tahu kalau die nak maju sebagai calon bupati di daerah kami. Tapi setelah die gagal sampai sekarang tak pernah lagi saye tengok kartu lebaranya“.

Dua cerita di atas merupakan sebagian kecil dari cerita ada udang dibalik batu di jajaran masyarakat kita yang selalu berbuat baik bila ada maunya. Sebagaimana diberitakan salah satu surat kabar di Pekanbaru, “Minta Posisi Jabatan Dipertahankan di DPRD

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

515

Riau Kader Golkar Dekati Tabrani Maamun“. Tabrani Ma’amun yang juga anggota DPRD Riau dari Golkar yang selama ini bukan saja kurang dikenal oleh masyarakat Riau, tetapi juga cuma dipandang sebelah mata oleh Fraksi Golkar. Namun keadaan menjadi berubah jauh ketika sang abang kandungnya Annas Ma’amun yang nota bene Bupati Rohil terpilih sebagai Ketua DPD I Golkar Riau. Karena adanya kepentingan maka banyaklah koleganya dari Fraksi Golkar DPRD Riau berlomba-lomba mendekatinya tentu dengan harapan dapat masuk dalam kepengurusan partai.

“Dulu saya tidak dianggap. Padahal saya ini Pengurus DPD I duduk sebagai Wakil Ketua Bidang Tani dan Nelayan. Tidak satu jabatanpun saya diberikan di dewan. Sedangkan yang lain sudah pernah. Sekarang baru mereka merengek-rengek“, kata Tabrani Ma’amun. Selanjutnya tambah Tabrani, “biarlah saya seperti saat ini. Saya tidak meminta jabatan. Itu tidak apa-apa“. Konon ada anggota Fraksi Golkar yang menelepon Tabrani lebih dari 20 kali setelah Anas Maamun menjadi Ketua DPD I Golkar Riau. Kalau bukan karena ada udang dibalik batu tidaklah mungkin sampai terjadi demikian, apalagi selama 3 tahun lebih ini mereka tidak pernah menelepon Tabrani sekalipun.

Kejadian begini bukan saja terjadi di daerah, bahkan Presiden SBY pun pernah didekati oleh pihak-pihak tertentu untuk meminta jabatan menteri. “Saya tahu banyak yang akan jadi menteri, banyak yang sampaikan minatnya pada saya baik langsung ataupun tidak langsung. Itu tidak dilarang, tetapi tentu tidak baik kalau kita berpikiran bongkar habis”, kata SBY saat memberikan sambutan dalam pembukaan Munas Tarbiyah Islamiyah tahun 2011 silam.

Sayang saja kenapa Tabrani baru mengeluarkan uneg-unegnya setelah abang kandungnya duduk sebagai Ketua DPD I Golkar Riau dan banyak koleganya di Fraksi Golkar yang melakukan pendekatan kepadanya. Sebagai politikus semestinya Tabrani mengerti bahwa adagium politik telah menyatakan “Dalam politik tidak ada kawan abadi dan tidak pula ada lawan abadi kecuali cuma ada kepentingan yang abadi”. Dan dalam rangka adagium

516

Tabrani Rab

politik itu pula bahwa jabatan yang menjadi uneg-uneg selama ini begitu angin segar bertiup pastilah akan dirasakan oleh dan mungkin akan lebih besar dari yang diinginkan selama ini.

Berbicara tentang tak dianggap, pada prinsipnya meremehkan dan diremehkan pasti pernah dialami dan dilakukan oleh seseorang tetapi mungkin dalam tingkatan yang berbeda saja. Penyebabnya ya itu tadi, karena tak kenal atau karena tak ada kepentingan. Nilai positif dari diremehkan dapat dijadikan cemeti dalam menggapai tujuan, sementara nilai positif dari meremehkan dapat membuat seseorang akan sifat menjauhi takabur dan sombong ketika melihat yang diremehkan itu berhasil apalagi bila ternyata kita membutuhkannya pula.

Adalah Susan Boyle, seorang wanita asal Skotlandia berusia 47 tahun yang bertubuh bongsor dengan wajah, tampang dan penampilan biasa-biasa saja ikut serta dalam audisi reality show Britain Got Talent 2009, semacam Indonesia Idol lah. Semua juri dan penonton menertawakan kekikutsertaannya pada reality show yang diikuti kawula muda itu. Tertawa juri dan penonton semakin meledak ketika ia menjawab pertanyaan juri bahwa impiannya ingin menjadi penyanyi yang professional dan ingin terkenal seperti Elaine Paige. Namun cemoohan dan pandangan sebelah mata berubah seratus delapan puluh derajat ketika ia menyanyikan lagu “I dream A Dream� dari Les Miserables. Juri apalagi menonton bersorak sorai dan bertepuk tangan sebagai ungkapan terpesona dengan suara emas Susan. Videonya di youtube terus dicari orang bahkan diundang pada acara spektakuler Oprah Winfrey Show.

Singkat cerita bila sebelumnya Susan diremehkan dan diolokolokan akhirnya menjadi penyanyi terkenal dan dipuja. Susan berhasil merubah cemoohan menjadi cemeti dalam mengejar prestasi dan itu berhasil.

Disamping itu adagium politik bukan hanya terjadi dikalangan legislatif dan sangat amat terasa di eksekutif, karena pucuk pimpinan eksekutif adalah jabatan politik. Kenyataannya begitu terjadi pergantian pimpinan kepala daerah pasti diikuti dengan Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

517

mutasi. Bukan menjadi rahasia umum bahwa jabatan kepala satker akan ditempati oleh orang-orang dekat dengan kepala daerah. Bahkan tak jarang penempatan para pejabat ini tidak lagi mempertimbangkan disiplin ilmu dan empiris seseorang dengan jabatan yang didudukinya. Seolah-olah pengalaman dan pendidikan seorang pejabat itu bagikan kunci Inggris yang sesuai saja dengan kondisi tempat kedudukannya. Sesungguhnya di dalam dunia mekanik, kunci Inggris hanya untuk keadaan dan posisi ringan dan karena itu hampir seluruh bengkel didunia pasti memakai kunci pas. Penggunaan kunci Inggris selalu menyebabkan baik baut maupun kunci Inggris sendiri juga lecet. Namun dalam kenyataan sekarang kunci Inggris inilah yang banyak dipakai.

Di tengah persaingan yang cukup ketat baik secara sportif apalagi dengan cara tidak sportif, dilecehkan, diremehkan, dipandang sebelah mata merupakan pemandangan sehari-hari.

Namun demikian harus diingat bahwa semua hal ini akan berakhir bila seseorang mampu menunjukkan kemampuannya yang teruji dan pada gilirannya cepat atau lambat seluruh yang menebar angin akan menuai badai tak akan segan-segan mengemis demi tujuannya. Karena itu jadilah diri sendiri pasti suatu saat yang belum tahu dan yang tidak berkepentingan akan mengalami “baru tahu dia�, alias “bacin�.

518

Tabrani Rab

Lurus Tabung Ni Ye

A

cungan jempol patut diberikan kepada Kasatlantas Polresta Pekanbaru Kompol M.Mustofa yang konsisten menegakkan hukum di bidang yang diembannya. Tepatnya Rabu 7 November 2012 telah menilang alat berat Dinas PU Kota Pekanbaru meskipun sedang mengerjakan pengerukan parit guna mengatasi banjir di Jl. Soebrantas Pekanbaru. Penyebabnya karena sang operator alat berat tersebut tidak memiliki SIM. Saya yakin acungan jempol akan terus diterima bila selanjutnya Kasatlantas sanggup menegakkan hukum tanpa pandang bulu terutama terhadap bawahannya yang melaksanakan tugas yang tidak sesuai dengan aturan dan prosedur.

Karena mungkin saja kenderaan milik kepolisian tidak memiliki dokumen yang sesuai dengan situasi dan waktu, maka kita patut mengacung dua jempol bila Kasatlantas ini melakukan tilang pula.

Sebelumnya alat berat dimaksud dibawa dari Kantor Dinas PU Pekanbaru di Jl. Parit Indah menuju Jl Soebrantas dibawah kawalan aparat Satlantas Polresta Pekanbaru dengan operator yang sama. Jika pada Rabu 7 November 2012 alat berat milik Dinas PU Pekanbaru ini ditilang karena operatornya tidak memiliki SIM B2 maka sebelumnya juga pernah ditangkap karena tidak dikawal aparat polantas. Jangan-jangan setelah sang operator telah memiliki SIM nantinya masih ada kesalahan lain yang dibidik oleh Satlantas, sebab kalau nak dicungkil-cungkil kesalahan manusia ini mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. “Kita siap membantu Dinas PU, namun supir dan operator alat berat harus memiliki SIM yang patut, sebagai bukti ia layak Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

519

mengemudikanalatitu.Karenainimenyangkutpertanggungjawaban dan keselamatan pengguna jalan raya“, kata Kompol M. Mustofa.

Namun ketika ditanya, kenapa anggota yang melakukan pengawalan tidak terlebih dahulu menanyakan kelengkapan operator, seperti SIM B2 yang akhirnya menjadi masalah. Maka Kompol Mustofa pun menjawab, “Secara administrasi mungkin anggota itu salah, kenapa tidak mengecek kelengkapan operator saat mengawal. Anggota ini akan kita tegur dan diberikan sanksi“. Mudah-mudahan saja apa yang diungkapkan Kompol Mustofa benar-benar diterapkan dan tidak sebatas lip- service saja.

Kedepan kita sangat mengharapkan terciptanya kenyamanan berlalulintas di Pekanbaru yang baru akan terwujud atas kerja keras Polantas dan kesadaran masyarakat. Yang paling penting tentu kerja keras dan kedisiplinan aparat Polantas yang menindakan para pelanggar peraturan lalu lintas tanpa pandang bulu tadi. Bila terhadap setiap pelanggar benar-benar ditilang tanpa ada istilah damai ditempat kapan saja dan dimana saja, maka mau tak mau masyarakat pasti akan mematuhi aturan yang berlaku. Ibarat mau menarik garis lurus di atas kertas putih maka gunakan penggaris yang lurus dan jangan menggunakan mata gergaji sebagai penggaris yang pasti menghasilkan garis yang bergerigi.

Dengan mulai berlakunya Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 sejak Januari 2010 yang menggantikan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1992 maka otomatis sanksi yang akan diterima para pelanggar akan lebih berat. Misalnya saja baik supir maupun pengendara kenderaan roda dua yang menggunakan ponsel ketika sedang berkenderaan dapat dikategorikan melanggar Pasal 106 ayat (1) dengan hukuman 3 (tiga) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp 750 ribu. Kenyataan sehari-hari pengendara bukan saja menerima panggilan bahkan mengendara sambil meng-SMS ditangan kanan memegang rokok yang di kanan kiri sambil memangku anak.

Selanjutnya Denda bagi yang tak membawa SIM (Pasal 288 Ayat 1) Rp 250 ribu sementara denda bagi yang tidak memiliki

520

Tabrani Rab

SIM (Pasal 281 jo Pasal 77 Ayat 1) Rp 1 juta. Tak ada plat TNKB (Pasal 280 jo Pasal 68) dendaRp 500 ribu. Tidak menggunakan helm SNI (Ps 291 Ayat 1.2 jo Ps 108 Ayat 8) denda Rp 250 ribu.

Berboncengan bertiga (Ps 292 jo Ps 106 Ayat 9) denda Rp 250 ribu.

Tidak memakai lampu sign saat berbelok (Ps 294 jo Ps 112 Ayat 2) denda Rp 250 ribu. Melanggar traffic light (Ps 287 Ayat 2 Jo Ps 106 ayat huruf c) Rp 500 ribu. Inilah segelintir dari denda kesalahan berlalulintas sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dan bagi yang tak mampu atau tak bersedia membayar denda sanksi pidana kurungan sesuai dengan pasal yang dilanggar telah menunggu. Bila sanksi ini betul-betul terlaksana maka pengguna kenderaan bermotor akan berfikir seribu kali untuk melanggar undang-undang lalu lintas ini. Untunglah undang-undang lalu lintas kita tak sekeras di Inggris dimana bersin saat mengendarai kenderaanpun dikenakan tilang.

Sekarang timbul pertanyaan mengapa untuk menilang alat berat Dinas PU Pekanbaru ini harus langsung dilakukan oleh Kasatlantas. Berat betulkah kesalahan operator alat berat yang tak memiliki SIM itu sehingga harus Kasatlantas yang turun tangan. Bila tidak, sibuk betulkah anggota Polantas yang lain atau memang ada pembagian tugas kenderaan alat berat harus ditilang Kasat sementara anggota menilang kenderaan ringan. Namun melihat kenyataan dimana sebelum dikenakan tilang karena operatornya tak memiliki SIM telah pula dikenakan tilang karena tak dikawal oleh aparat Satlantas saat membawa alat berat Dinas PU ditambah dengan kenyataan tilang dilakukan saat sedang melakukan pengerukan untuk pengatasan banjir yang terjadi setiap hujan seperti ada sesuatu yang tersembunyi disebalik tilang ini dan patut diduga bukan karena lurus tabung. Sebaliknya pihak Dinas PU Pekanbaru telah melakukan kesalahan besar karena memperkerjakan tenaga yang tidak memiliki SIM yang layak.

Inilah sekilas tentang tilang dinegeri kita yang secara garis besar harus terjadi tatap muka antara petugas dan pengendara.

Seorang teman selalu bolak balik Indonesia Malaysia bercerita Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

521

pengalamannya ditilang di Malaka. “Di Malaysia Ngah motorsikal (sepeda motor) tidak dikenakan biaya parkir tetapi harus diparkir di petak khas motorsikal, sementara biaya parkir mobil 60 sen/ jam dan 40 set/setengah jam dan kad parkir harus diletakkan di dashboard mobil sehingga terbaca dari luar. Kalau di negara kita di kantor kerajaanpun seperti di Kantor Samsat di Pekanbaru dipungut biaya parkir. Ketika saya akan mengambil motorsikal untuk pulang di tangkai spion tergantung gulungan kertas kecil yang kira-kira sama dengan slip tilang kita. Isinya kira-kira dalam bahasa kita sepeda motor plat nomor sekian, jam, tanggal, bulan dan tahun sekian di jalan ini parkir tidak pada tempatnya dan harus membayar denda sebesar sekian di alamat ini. Tidak ada penyitaan SIM, STNK, kunci kontak ataupun kenderaan. Saya sama sekali tidak bertemu petugas tilang yang di Malaysia bukan dilakukan polisi seperti kasus tilang alat berat Dinas PU. Kalau di negara kita keadaan begini kan bisa lari Ngah. Di Malaysia database seluruh kenderaan sudah terintegrasi dan online sehingga jika kita tak mau bayar saman (denda) maka saat mengurus pajak tahunan (road tax) akan ketahuan. Singkat cerita sehari berselang sayapun membayar denda ke Pejabat Majelis Badaraya Melaka Bersejarah semacam Kantor Pemprov kitalah. Hebatnya saya hanya membayar 50 persen karena membayar sebelum masa seminggu�.

Tentu kita rindu akan petugas yang tegas Seperti Kasatlantas Polresta Pekanbaru, tetapi lebih rindu lagi akan petugas yang konsekwen dalam menegakkan hukum dan sangat rindu akan sistem tertata baik seperti database kenderaan di negara tetangga kita Malaysia.

522

Tabrani Rab

Habis Manis Sepah Dibuang

D

i zaman dimana angka pengangguran tinggi, kerja susah, pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi-jadi maka satusatunya sektor yang terbuka yaaa sektor swasta-lah. Tapi tentu saja ada peraturan yang mesti diikuti. Oleh karena tugas pemerintah itu untuk melindungi masyarakat tentu saja sektor swasta ini harus yang tidak merugikan masyarakat. Masih segar diingatan kita ketika BMA dan RJS di dekat kantor Polres yang merugikan uang rakyat miliaran. Cobalah anda bayangkan perusahaan penerbangan tekhnologi tinggi saja bergelimpangan buruh terkapar karena PHK bahkan ada yang mati. Apalah yang dapat diberikan kecuali air mata.

Saya masih ingat ketika mendapat telepon dari Anggota MPR RI untuk membentangkan kertas kerja “Bagaimana sih penyelesaian masalah buruh di Indonesia?�. Dan saya diminta untuk membentangkan makalah. Apa yang mau dibentangkan.

Tenaga pengangguran saja di Indonesia semakin meningkat dan hutang negarapun belempap. Sayapun bilang dengan Anggota MPR RI “Saya hampir tak bisa bernafas melihat pengangguran yang meninggi, PHK yang melambung, angka kemiskinan yang meninggi, pendidikan yang memburuk. Dan semuanya ini seperti bola salju yang makin membesar dan diperlukan tindakan radikal. Itulah sebabnya saya coba masuk konvensi partai Golkar, kalaupun tak menang mencoba mendorong Golkar melakukan langkah-langkah konkrit berupa penundaan pembayaran hutang

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

523

dan karena negara ini memang dijahanami oleh koruptor, nah tak ada jalan lain tembak para koruptor dengan pengadilan rakyat.

Tak usahkan di Jawa di Riau pun nafas sesak. Satu kali datanglah kepada saya Riki yang juga mantan mahasiswa saya. ”Ngah, saya dipaksa untuk mengundurkan diri Ngah diperusahaan saya bekerja”. Tentu saya menjadi heran dan balik tanya ”Apa pasal? Memangnya awak salah ape?”. ”Itulah Ngah, sayapun tak tahu”. Riki inipun bercerita panjang lebar bagaimana ia sampai di PHK ”Mulanya Ngah, saya bekerja di PT. Gaya Makmur Tractors ini bulan Mai 2012. Saya diletakkan di bagian marketing karena perusahaan mengatakan saya cocok dibagian marketing. Akhirnya saya teken kontrak kerja dan ijazah sayapun ditahan. Perusahaan menegaskan bila ada penjualan selama 6 bulan kerja saya diangkat menjadi karyawan tetap Ngah. Sayapun diimingi dengan mobil inventaris. Pokoknya semangatlah saya kerja Ngah”. Rikipun melanjutkan pembicaraannya. “Alhamdulilah Ngah, dua bulan saya bekerja saya sudah menjual 3 (tiga) unit crane. Bulan ketiga sayapun diberitahu kalau gaji saya ditambah”. Sampai di sini tentulah saya senang mendengar cerita mantan mahasiswa saya ini. “Tapi tak disangke Ngah setelah 5 bulan saya bekerja, saya dipanggil oleh pimpinan dan dipaksa untuk mengundurkan diri”.

“Kenapa?” Tanya saya heran “Kata pimpinan saya tidak cocok di marketing dan sering keluar kantor Ngah”. Dalam hati saya kalau marketing hanya duduk dikantor, tentu ini namanya recepsionist.

Atau jangan-jangan perusahaan ini mengalami kelainan jiwa yang lebih mengutamakan marketing yang duduk di kantor dan lebih suka dengan receptionist yang sering keluar, ha…ha…ha… “ Yang anehnya lagi Ngah konsep surat pengunduran diri dibuat oleh perusahaan Ngah, tentu saya tidak mau menandatangani. Alhasil gaji sayapun sudah tidak dibayarkan lagi. Karna saya tidak terima dengan keputusan perusahaan maka sayapun mencoba menelpon dan meng-email kepada perusahaan di Jakarta tapi sampai saat ini belum ada jawaban”. Sepertinya keputusan begini memang jadi trik perusahaan dan sepertinya juga mereka telah berpengalaman

524

Tabrani Rab

dalam mengatur scenario. “Macam mana pula saya dikatakan tidak cocok di marketing Ngah. Buktinya baru dua bulan kerja sudah terjual 3 crane dengan nilai jual Rp 9 miliar. Kalau berhasil menjual 3 buah mesin potong rumput bolehlah saya tak cocok dimarketing�. Entah berasal dari lubuk hati yang dalam atau memang tuntutan zaman reformasi maka banyak jugalah yang simpati dengan nasib buruh ini.

Beginilah gambaran nasib buruh di Riau pada umumnya.

Disatu pihak mereka dihadapkan pada kebutuhan pokok yang sangat mendesak yang dalam keadaan bekerja saja tidak terpenuhi.

Sementara di pihak lain perhatian pihak perusahaan tempat mereka bekerja sangat minim sekali dan senantiasa dihantui masalah PHK. Untung saja di era reformasi ini sedikit teratasilah oleh demonstrasi paling tidak melepaskan was-was kata orang Melayu.

Tak sampai disini saja Riki ini masih menambahkan ceritanya �Ngah, itu baru soal PHK Ngah, lain lagi dengan janji pembayaran insentif hasil penjualan saya Ngah. Sewaktu pimpinan membuatkan konsep PHK Ngah, beliaupun membuat konsep perjanjian kesepakatan pembayaran insentif. Disurat itu dinyatakan kalau saya mendapat insentif atas penjualan 2 (dua) unit crane truck kapasitas 50 ton dan 1 (satu) unit crawler crane. Insentif yang dibayarkan sebesar 0,7% dari total harga jual sebelum PPN 10%.

Tapi sampai sekarang Ngah, asik nak bejanji. Padahal barangnya sudah sampai pada pembeli. Ketika saya datangi pimpinan untuk menandatangai surat perjanjian pembayaran insentif yang sudah dibuatnya dulu, dia menolaknya sambil bilang “Kenapa kamu ambil surat pengunduran diri yang saya buatkan dulu, soal insentif nantilah diurus dulu ke Jakarta dan itupun nanti dipotong. Entah kapan insentif yang memang menjadi hak saya sebagai buah kerja keras saya ini terealisasi Ngah. Memang betulbetul zalim perusahaan ini Ngah. Setelah tak berhasil merayu saya untuk mengundurkan diri, maka posisi sayapun digantung sebab perusahaan tak berani mengeluarkan surat PHK sementara gaji Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

525

saya tak lagi dibayar tanpa alasan yang jelas. Pokoknya saya merasa ditipu dengan janji-janji indah sebelum barang terjual, namun ketika barang terjual dengan nilai tinggi maka janjipun dipungkiri.

Nampaknya pepatah Melayu “ Habis manis sepah dibuang“ telah diterapkan oleh PT Gaya Makmur Tractor terhadap saya yang nota bene karyawannya sendiri. Untuk menghibur mantan mahasiswa saya ini sayapun menyanyikan lagi lagu “janji-janji, tinggal janji, bulan madu dalam mimpi….”.

Sebagai pesan dari saya untuk seluruh karyawan swasta di manapun berada cermati betul-betul dulu janji dari perusahaan tempat anda bekerja yang penting harus ada hitam di atas putih dan minta satu rangkap untuk arsip anda. Dan jangan segan-segan melapor atau berkonsultasi ke Disnaker bila ada kejanggalan seperti kasus menahan ijazah asli karyawan adalah kesalahan dari pihak perusahaan. Sekarang ini kalau soal berjanji banyak orang yang muluknya setengah mati, tapi saat merealisasikannya banyak yang setengah hati. Untuk kasus ini saya pun menganjurkan agar Riki ini melaporkan ke Disnaker dan mengharapkan Disnaker dapat melindungi buruh yang terancam PHK sepihak tanpa pesangon dan tidak adanya penghargaan terhadap prestasi yang disumbangkan karyawan pada perusahaan. Sesuatu yang paling hakiki dalam menyikapi PHK ini adalah hati nurani. Masih berfungsikan hati nurani para petinggi perusahaan termasuk petinggi PT Gaya Makmur Tractor? Secara teoritis sangat amat berfungsi, tetapi prakteknya wallahu’alam bissawab dan mungkin saja berhati laknat.

526

Tabrani Rab

Numpang Bengkak

D

alam bahasa Melayu seseorang yang mendapat keberuntungan secara mendadak tanpa terduga sebelumnya disebut “mendapat durian runtuh“. Sebaliknya kalau yang diharapkan untung namun yang diperoleh rugi akibat dari kesalahan orang lain disebut dengan “numpang bengkak“. Nampaknya, numpang bengkak inilah yang sekarang tengah dialami oleh beberapa kontraktor di Kabupaten Pelalawan.

Adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan mendapatkan dana dari pemerintah pusat melalui Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 19,8 miliar untuk pendidikan, lebih tepat untuk rehab sekolah guna penuntasan wajib belajar 9 tahun. Sesuai peruntukan dana maka Kadisdik Pelalawan membuat program proyek rehab 85 gedung SD dan SMP. Sekarang timbul pertanyaan bagaimana mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) tersebut? DID adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah tertentu, baik Pemprov maupun Pemkab/Pemko yang dinilai telah memenuhi kriteria tertentu. Secara garis besar kriteria kinerja yang dinilai tersebut mencakup; pengelolaan keuangan, pendidikan, dan ekonomi dan kesejahteraan. Pengelolaan keuangan yang baik itu, bila opini BKP atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) mendapat WTP/WDP, penetapan APBD tepat waktu, dan terjadinya peningkatan PAD. Kriteria Kinerja Pendidikan meliputi; partisipasi sekolah/angka partisipasi kasar (APK) baik, dan dan terjadinya peningkatan indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sedangkan

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

527

kriteria kinerja ekonomi dan kesejahteraan meliputi; peningkatan angka pertumbuhan ekonomi lokal, penurunan angka kemiskinan dan penurunan angka pengangguran.

Dana Insentif Daerah baru dimulai tahun 2010 dengan daerah penerima sebanyak 54 dan meningkat menjadi 60 daerah pada tahun 2011. Dengan proporsi 10 persen untuk Pemprov dan 90 persen untuk Pemkab/Pemko ini pemberian DID bertujuan untuk mendorong agar daerah mampu mengelola keuangan dengan baik, menetapkan APBD tepat waktu, dan pemanfaatan instrument politik dan fiskal secara optimal. Berdasar kriteria kinerja tersebut diatas, maka hanya Pemkab Pelalawan dan Pemko Pekanbaru di Riau yang pada tahun 2011 lalu berhak menerima DID tersebut.

Maka dilakukan lelang proyek rehab 85 sekolah dan setelah ada pemenang lelang walaupun belum ada surat perintah kerja maka pihak kontraktor memulai pekerjaan. Alasan para kontraktor tenggat waktu bekerja tinggal sedikit dan para kontraktorpun menyatakan karena adanya imbauan dari pihak konsultan.

Maka dibongkarlah 10 diantara 85 atap sekolah untuk digantikan dengan yang baru. Namun setelah sebulan dibongkar belum ada tanda-tanda pekerjaan akan diteruskan maka terkuaklah sebab musababnya. Rupanya Danah Insentif Daerah (DID) yang jelasjelas dibunyikan untuk rehab sekolah dalam rangka wajar 9 tahun menurut Dinas Pengelola Kekayaan dan Keuangan Daerah (DPKKD) telah dialihkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ke dana pendidikan lainnya. Sayangnya pengunaan untuk dana pendidikan lainnya tersebut sampai saat ini belum jelas kabar beritanya.

Kesalahannya terletak pada tidak adanya pemberitahuan dari DPKKD maupun TAPD kepada Disdik Pelalawan tentang pengalihan dana insentif daerah tersebut. Pada hal Disdik Pelalawan dengan diketahui oleh Bappeda telah melakukan lelang melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Akibatnya baik Kepala Disdik Pelalawan maupun kontraktor menjadi bengkak-bengkak diserang berbagai pihak.

528

Tabrani Rab

Yang menjadi pertanyaan kenapa sampai terjadi demikian?

Memang sedemikian burukkah komunikasi dan koordinasi antara Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Pengelola Kekayaan dan Keuangan Daerah (DPKKD) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Pemkab Pelalawan? Pertanyaan selanjutnya apakah boleh DPKKD maupunn TAPD begitu saja mengalihkan dana insentif daerah yang telah diperuntuk untuk rehab sekolah untuk keperluan pendidikan lainnya. Inilah keanehan dunia kahe ini yang punya duit orang lain yang menentukan orang lain dah tu tak pulak dipandang sebelah mata. Kalau dikatakan tukar guling jelas pula apa ditukar dengan apa.

Kenyataan di lapangan saat ini atap gedung sekolah yang telah sebulan dibongkar itu ditekankan oleh Kadisdik untuk dipasang sesuai dengan material baru sesuai dengan gambar yang ada pada tender dan tidak masuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas Pendidikan. Semua biaya ditanggung oleh kontraktor yang telah membongkarnya. Tapi tidak dijelas oleh MD Rizal apakah hal ini sesuai dengan hasil konsultasi Disdik Pelalawan ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKKP) Jakarta sebagaimana dikatakannya sebelumnya.

Bila selama ini dimana-mana kontraktor mengerjakan proyek tentu dengan mengharapkan untung, namun tidak demikian dengan 10 kontraktor di Kabupaten Pelalawan sepertinya lebih mengutamakan amal. Bayangkan pemasangan atap multiroof dengan kerangka baja dan plafon baru itu seluruh biaya ditanggung oleh kontraktor atas inisiatif sendiri. Sebagaimana pembongkaran atap sekolah dilakukan oleh kontraktor tanpa adanya surat perintah kerja dari Disdik Pelalawan, maka katanya atas inisiatif sendiri para kontraktor mulai melakukan pemasangan atap sekolah dengan material yang baru.

Selain akan mendapat pahala tindakan yang dilakukan oleh kontraktor di Kabupaten Pelalawan ini layak mendapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) plus bengkak sana bengkak sini. Namun di sebalik semua itu masih terdapat Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

529

beberapa hal yang sepertinya masih terselubung yang lebih mengarah kepada koar-koar saja. Seperti belum keluarnya surat perintah kerja tetapi atap sudah dibongkar. Surat perintah kerja memang belum keluar tetapi mungkin sudah ada persetujuan lisan maka sambil menunggu surat pekerjaan sudah boleh dimulai apalagi kontraktornya sudah sah sebegai pemenang lelang. Bila tidak terjadi hal yang demikian maka pengerjaan yang dilakukan sebelum keluarnya SPK tentu tidak akan dipermasalahkan oleh Kadisdik atau boleh jadi akan mendapat pujian karena selesai lebih cepat. Disamping itu manalah mungkin kontraktor mau menanggung seluruh biaya ganti atap dan plafon tanpa adanya sesuatu janji atau perundingan sebelumnya. Dan selubung yang paling besar kenapa sampai terjadi pemindahan proyek dari rehap atap sekolah kepada yang lain dan selubung yang super besar yang lain itu apa sehingga tidak ada yang bisa menjelaskannya padahal media masaa sudah riuh rendah memberitakannya. Anehnya lagi adalah pernyataan dari Kadisdik Pelalawan bahwa setelah diadakannya konfrensi pers atas kasus ini jangan ada berita lagi tentang hal ini. Seolah-olah konferensi pers merupakan keputusan muktamat sehingga segala urusan telah selesai dan tidak boleh diberitakan lagi.

Mau tidak mau harus kita akui bahwa ini salah satu sisi lemahnya otonomi daerah, namun harus kita akui pula bahwa otonomi daerah merupakan hasil perjuangan dan idaman seluruh daerah di tanah air yang memang banyak manfaatnya. Memang sejak awal banyak pakar berpendapat bahwa otonomi daerah akan mengakibatkan timbulnya raja-raja kecil di daerah. Apakah pengalihan proyek secara sepihak dan tidak komunikatif di Kabupaten Pelalawan ini akibat kebijakan raja kecil? Tanyakanlah pada rumput yang bergoyang!!!

530

Tabrani Rab

Keletah

D

emonstrasi bukan sesuatu yang aneh lagi di era reformasi sekarang ini. Boleh dikatakan di Negara kita ini, “tiada hari tanpa demonstrasi“. Tuntutannyapun bermacam-macam mulai dari masalah besar sampai ke masalah sepele, mulai dari yang masuk akal sampai kepada yang tidak masuk akal bahkan tak jarang ada tuntutan itu habis ditengah jalan begitu saja tanpa solusi. Sementara di Pekanbaru Demonstrasi Pedagang Kali Lima (PKL) pun sudah sering terjadi dalam menolak penertiban yang dilakukan oleh Pemko Kota Pekanbaru. Pada prinsipnya penyebabnya adalah keterlambatan Pemko Pekanbaru dalam mengatasi suatu masalah. Biasanya ketika terjadi pedagang kaki lima berjualan di daerah yang terlarang dalam jumlah kecil dibiarkan saja. Bahkan hal ini tak jarang dimanfaatkan pula oleh sebagian kecil oknum tertentu untuk mendapatkan fee. Ketika jumlahnya sudah banyak dan berlangsung sekian lama ditambah pula sudah mulai mengganggu ketertiban umum barulah dilakukan penertiban. Akibatnya timbullah perlawanan dari para PKL dan berlanjut sampai ke demonstrasi.

Dua demonstrasi PKL yang tergolong cukup besar beberapa bulan terakhir ini adalah demonstrasi PKL Pasar Jongkok Jl. HR Soebrantas dan demontrasi PKL Pasar Malam Jl. Cut Nyak Dhien. Dua tempat yang selalu menjadi objek para demonstrans ini biasanya Kantor Walikota dan Gedung DPRD Pekanbaru.

Namun demonstrasi PKL Jl. Cut Nyak Dhien ke DPRD Pekanbaru tanggal 3 Desember 2012 sedikit membawa angin segar bagi PKL,

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

531

karena berdasarkan keputusan DPRD Pekanbaru yang terkesan keletah karena bertindak sepihak dan sudah merambah ke ranah eksekutif.

Keputusan DPRD Pekanbaru dalam merespon aksi demo PKL Cut Nyak Dhien yang dimotori oleh Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) itu memutuskan PKL diperbolehkan berdagang di tempat semula sampai ada keputusan bersama antara Badan Musyawarah (Bamus) DPRD dengan dengan Walikota Pekanbaru.

Anehnya keputusan membolehkan yang merupakan ranah walikota ini diputuskan sepihak begitu saja oleh DPRD. Akibatnya lahir dualisme kebijakan yang kontroversi, DPRD membolehkan untuk sementara waktu sementara Walikota Pekanbaru tetap tidak membolehkan. Menurut Walikota Pemko sudah menyediakan tempat yang aman dan nyaman bagi para PKL agar bisa tertata lebih baik. “Artinya silahkan berjualan di tempat yang aman dan nyaman namun tidak melanggar UU dan Perda Kota Pekanbaru“, kata Walikota.

Harapan dari beberapa anggota DPRD Pekanbaru hampir senada yakni perlu penyediaan tempat yang layak bagi PKL. Namun masalahnya tidak segampang itu, sebab tuntutan PKL sebagaimana disampaikan kordinator demi Anthony Fitra, “Kami hanya mau ditata di tempat yang selama ini menjadi tempat berjualan kami. Kami tidak mau direlokasi karena tidak mendatangkan keuntungan bagi kami. Apalagi tempat relokasi ini dikelola oleh swasta, semuanya membebankan kami. Jadi kebijakan Pemko tidak memihak kami rakyat miskin ini“.

Adapun tuntutan para demonstran yang disampaikan ke DPRD ini antara lain. “Hentikan penggusuran PKL, meminta jaminan hukum, beri tempat yang layak dan permodalan bagi PKL“. “Jika tidak, kami akan menempuh jalur hukum. Soalnya kami punya kontrak politik dengan walikota Firdaus”. Anggota DPRD, M. Fadri beranggapan kontrak politik yang disepakati dan tertuang dalam materai Rp 6.000 jelas memiliki dasar hukum yang kuat bagi SRMI.

532

Tabrani Rab

Menanggapi apa yang dinyatakan oleh M.Fadri tentang kontrak politik ini rupanya yang bersangkutan baru setakat pernah melihat dan tak tahu pasti akan isinya. Menurut anggota DPRD Pekanbaru yang lain Kamaruzzaman di dalam kontrak politik tersebut jelas disebutkan bahwa Pemko akan mencarikan tempat bagi pedagang. “Saat ini tempat sudah disediakan namun pedagang yang tidak mau dipindahkan, untuk itu maka diberikan sanksi penggusuran“, kata kamaruzzaman.

Menyangkut kontrak politik ini, sebaiknya SRMI memahami dulu bahwa dalam politik itu ada yang namanya adagium politik, yakni tidak ada kawan abadi, tidak ada lawan abadi, yang ada hanya kepentingan yang abadi. Disamping itu pahami betul kedudukan kontrak politik dalam hukum. Secara gamblang kontrak politik tidak dapat dijadikan dokumen hukum, tidak dapat ditegakkan dalam ranah hukum (non enforceable) dan tidak memiliki implikasi yuridis. Bahkan kontrak politik yang dibuat oleh seorang politikus dengan melibatkan notarispun sebenarnya lebih mengarah pada agar terciptanya suatu persepsi bahwa kontrak politik yang dibuat adalah suatu dokumen hukum saja. Keterlibatan notaris dalam kontrak politik biasanya hanya dalam hal legalisasi (pencatatan tanggal). Dengan kata lain naskah kontrak politik yang dilegalisir notaries sekalipun tidak bisa menjadi suatu akta otentik, tetapi tetap sebagai surat biasa. Jadi kalau ada yang mengatakan kontrak politik walikota Pekanbaru dengan SRMI dapat dijadikan dasar hukum yang kuat hanya karena ketidaktahuannya akan hukum saja.

Sekarang timbul pertanyaan bagaimana dengan kebijakan DPRD Pekanbaru yang nota bene sebagai pembuat Perda yang membolehkan PKL berjualan di tempat-tempat yang dilarang perda. Jawabannya tiada lain kecuali melanggar Perda itu sendiri.

Sebab setelah Perda disahkan DPRD menjadi kewajiban Pemko Pekanbaru untuk menjalankan perda tersebut. Bila Pemko melanggar Perda, maka DPRD boleh memanggil Walikota untuk meminta keterangan. Menyerap, menghimpun, menampung Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

533

dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat termasuk aspirasi PKL dan meminta penjelasan dari walikota memang sudah menjadi kewajiban DPRD sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009.

Seorang mantan mahasiswa saya pun menanggapi kebijakan DPRD Pekanbaru ini. “Kalaulah memang betul itu merupakan keputusan DPRD Pekanbaru,itu namanya keletah dan memandaimandai yang tak lebih dari menepuk air di dulang plus tebar pesona dengan maksud agar dipilihlah pada pemilu selanjutnya.

Betul Tak Pak Tab“. Sambil menganguk-anguk balam saya balas juga kata mantan mahasiswa saya ini. “ Kita tu boleh saja, keletah, memandai-mandai atau tebar pesona tapi kalau sampai timbul sesuatu yang tidak diinginkan akibat dari PKL yang dibolehkan berjualan sementara atas izin DPRD ini digusur juga oleh Satpol PP siapa yang bertanggung jawab. Kan terjadi konflik akibat pembuat Perda yang melanggar perda dengan Pemko yang menjalankan Perda. Kalaupun dulu kita termasuk partai pendukung duduknya sang walikota itu sejarah masa lalu, sekarang ini sekali lagi merujuklah pada adagium politik. Untuk itu ke depan “ Bekerja dan berbuatlah sesuai koridor hukum dan jangan mencaplok ranah orang lain. Sebenarnya masih banyak pekerjaan yang belum terselesaikan dengan baik. Orang-orang bijak pernah berpesan “Pikirkanlah apa yang dikatakan. Jangan katakan apa yang dipikirkan “.

534

Tabrani Rab

Kura-Kura dalam Perahu

"

M

acamlah tak ade orang yang baik lagi sehingga PNS mantan terpidana masih juga diangkat sebagai pejabat struktural.

Semestinya PNS mantan napi dengan vonis dibawah empat tahun walaupun statusnya sebagai PNS tak gugur tak usahlah diberi jabatan. Tapi dalam kenyataannya di beberapa daerah ada yang diangkat ke eselon yang lebih tinggi. “Entah nak jadi apelah negara kita ini“, kata seorang teman yang menelepon saya barubaru ini. Sayapun menanggapi uneg-uneg teman saya ini dengan berprasangka baik terhadap kepala daerah dimaksud. “Mungkin kepala daerah tu tidak tahu atau kecolongan sehingga terjadi kasus mengangkat mantan napi menjadi pejabat di kabinetnya“.

“Tak tahu atau kecolongan hantu keburu. Orang yang diangkat tu kroni kepala daerah bahkan ada yang dari kelompok tim suksesnya. Kalau kura-kura dalam perahu baru betul “, kata kawan saya ini lagi. Dalam hati saya, lantaklah awak marah sampai langit ke tujuh. Sedangkan Undang-Undang Nomor 43/1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Peraturan Pemerintah Nomor 32/1979 tentang Pemberhentian PNS, Peraturan Pemerintah Nomor 33/2010 tentang Disiplin PNS dan Surat Edaran Bersama Menpan & RB dan Mendagri tentang Pencopotan Pejabat Struktural Berlatar Belakang Mantan Napi Korupsi dan Surat Edaran Mendagri tentang Pencopotan PNS yang berstatus Terpidana Korupsi dipijak lapah saja oleh banyak kepala daerah.

Tragisnya Kemendagri telah menemukan fakta di mana terdapat 153 PNS terpidana korupsi tidak dipecat di berbagai daerah Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

535

di seluruh Indonesia. Dan yang lebih tragis lagi ada beberapa PNS yang bahkan mendapat promosi ke jabatan yang lebih tinggi. Sepertinya pertimbangan Baperjakat dalam mengangkat pejabat di beberapa daerah ini berlaku terbalik sehingga tak lagi menghiraukan prestise dan prestasi. Karena merasa kecolongan maka Mendagripun mengultimatum kepala daerah, “Kalau ada SK Provinsi atau Kabupaten/Kota mengaktifkan, memberikan jabatan kepada mantan narapidana koruptor PNS, saya akan batalkan SKnya “. Harapan kita tentu ultimatum Mendagri ini tidak hanya gertak sambal tetapi terealisasi dengan cepat dan tegas.

Sementara itu sesuai dengan pernyataan Mendagri Gamawan Fauzi, jumlah PNS di seluruh Indonesia yang terjerat pidana dalam kurun waktu 2010 – 2012 berjumlah 1.091 orang. Jumlah tersebut menurut Mendagri mungkin lebih karena pendataan belum selesai dan diperkirakan bisa mencapai 1.500 PNS. Prediksi ini berdasarkan kenyataan bahwa banyak laporan dari daerah yang jumlahnya lebih kecil dari kenyataan. “Ada beberapa yang saya tandai“, kata Mendagri. Sebagaimana kita lihat selama ini bahwa dari jumlah yang sudah terdata tersebut, mayoritas atau lebih dari 60 persen berkaitan dengan tindak pidana korupsi dengan pangkat para pelaku mulai dari staf sampai pejabat eselon.

Entah ya entah tidak tetapi sebagaimana diberitakan di media massa kejadian diangkatnya mantan terpidana korupsi sebagai pejabat eselon sudah sampai di depan mata kita. Konon cerita menurut Indonesia Coruption Investigation (ICI) terdapat dua pejabat di Kabupaten Kampar yang menyandang status mantan terpidana korupsi. Tetapi menurut Kepala BKD Kampar kedua pejabat tersebut diangkat sebelum surat edaran Mendagri terbit.

Padahal Kepala BKD pasti tahu bahwa surat edaran Mendagri tersebut lahir karena adanya kasus pengangkat pejabat yang mantan terpidana korupsi itu dengan mempedomani undangundang dan peraturan pemerintah terdahulu. Sepertinya kepala BKD menganggap surat edaran Mendagri lebih tinggi dari undang-undang dan peraturan pemerintah yang telah lebih

536

Tabrani Rab

dahulu mengatur hal-hal yang demikian. Apalagi dengan alasan menunggu arahan dari Gubernur untuk menjalankan surat edaran Mendagri ini. Nampaknya yang terjadi dalam hal ini rujukan terbalik dengan merujuk kepada aturan yang sekecil-kecilnya, seperti lebih menunggu arahan gubernur ketimbang menjalan undang-undang atau peraturan pemerintah. Kalau memang betul menunggu arahan gubernur kenapa tidak pro aktif dan jemput bola.

Melihat kenyataan bahwa di provinsi tetangga Kepri yang paling tidak terdapat 9 kasus pengangkatan mantan terpidana korupsi sebagai pejabat struktural bukan tidak mungkin hal ini untuk Riau hanya terjadi di Kabupaten Kampar. Sebagaimana dikatakan Mendagri Gamawan Fauzi bahwa Kemendagri masih terus mencari data kita juga menunggu angka sebenarnya yang terjadi di Riau. Kesembilan kasus yang terjadi di Provinsi Kepri tersebut adalah 1 kasus di Pemprov. 1 kasus di Kabupaten Karimun 1 kasus di Kota Tanjung Pinang, 2 kasus di Kabupaten Natuna, dan yang paling tinggi 4 kasus di Kabupaten Lingga. Berdasarkan berita di media massa baru 2 yang mengundurkan diri, yakni 1 di Pemprov dan 1 di Kota Tanjung Pinang.

Nampaknya salah satu tameng bagi kepala daerah untuk mengangkat mantan terpidana menjadi pejabat eselon adalah Pasal 23 ayat 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, dimana mantan terpidana korupsi harus diberhentikan tidak hormat atau dipecat dari status PNS, namun batas ancaman pidana atas perbuatannya harus empat tahun lebih dengan putusan incrah, sementara baik tuntutan jaksa maupun putusan majelis hakim tipikor banyak yang dibawah 4 tahun. Melihat adanya celah yang memungkinkan maka banyak kepala daerah yang “sok lurus tabung“ tanpa mempertimbang faktor lainnya seperti faktor moral dan masih sangat banyaknya PNS lain yang lebih layak dan memenuhi syarat.

Masyarakat kita tidak semata-mata berpedoman pada hukum formal, karena masih ada hukum material yang tak tertulis seperti Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

537

misalnya adat istiadat dan etika yang dikenal dengan istilah kepatutan dan kepantasan. Karena itu merupakan aib keluarga bila anggota keluarganya terpidana karena kriminal apalagi korupsi. Oleh karena itu merupakan sesuatu yang bertentangan dengan masyarakat bila mantan terpidana korupsi diangkat pula jadi pejabat. Sementara bagi kepala daerah yang mengangkat mantan terpidana korupsi sebagai pejabat walaupun masih ada celah pada tetapi secara adat, etika dan kebiasaan telah melukai hati masyarakat.

Sayangnya Surat Edaran Mendagri Nomor 800/4329/SJ tanggal 29 Oktobr 2012 tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan karena sesuai dengan sifat surat edaran hanya bersifat naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Menurut Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD secara hukum memang tidak ada pelanggaran yang dilakukan ketika kepala daerah mengangkat kembali mantan terpidana sebagai pejabat struktural. Entah basabasi dijelaskan juga oleh Mahfud surat edaran Mendagri bisa menjadi dasar untuk memberhentikan pejabat mantan terpidana, tetapi bila tidak dilakukan meskipun tidak melanggar peraturan perundangan, cuma rakyat kecewa.

Lalu bagaimana jalan keluarnya agar mantan terpidana tidak lagi diangkat oleh kepala daerah sebagai pejabat struktural? Yang paling prinsip tentu dengan merevisi undang-undang terkait yang saat ini berlaku. Karena revisi butuh waktu sementara masalah sudah didepan mata maka satu-satu yang dapat mencegahnya hanya hati nurani kepala daerah yang dipilih oleh rakyat. Sebab menurut Mahfud MD kebijakan ini akan membuat rakyat kecewa. Pertanyaan selanjutnya apakah kepala daerah kita masih memikirkan perasaan rakyatnya. Jawabnya “Ya kaleee� atau “Tidaklah yau“.

538

Tabrani Rab

Rajin Pangkal Pandai

S

ejak duduk di bangku sekolah dasar kita semua selalu dimotivasi oleh para guru dengan pepatah “Rajin Pangkal Pandai–Hemat Pangkal Kaya“. Pepatah ini pastilah masih tertancap di hati dan terngiang di telinga semua kita sampai tua bangka sekalipun.

Kalaulah pepatah ini kita dialektiskan tentu jadinya “Malas Pangkal Bodoh–Boros Pangkal Miskin“. Dalam menuntut ilmu pepatah ini sangat relevan dan banyak diamalkan, tetapi dalam bekerja walaupun sangat relevan namun banyak ditinggalkan orang. Lalu apa gunanya kita mendialektiskan pepatah asli bangsa Indonesia ini? Malas di kalangan pelajar, pegawai tidak begitu menjadi masalah, sebab absensi bagi para pelajar dan pegawai negeri apalagi swasta sangat menjadi pertimbangan dalam menentukan prestasi dan prestise palajar dan pegawai malas yang masih dalam batas-batas wajar akan mendapat teguran, skorsing dan mungkin saja akan menjadi pemecatan bila sudah melebihi batas.

Namun akhir-akhir ini malas masuk kantor ini sudah merambah ke ranah wakil rakyat dan ini terjadi hampir di seluruh wilayah nusantara baik itu di DPR RI, DPRD Provinsi maupun di DPRD Kabupaten/Kota. Pada awal Agustus 2012 lalu, 24 dari 30 anggota DPRD Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan tidak masuk kantor dengan berbagai alasan bahkan ada yang tanpa alasan. Anehnya sang Ketua BK sendiri termasuk satu diantara 24 yang tidak masuk tersebut sementara ketika ponselnya dihubungi wartawanpun tidak aktif. Kejadian yang samapun terjadi pada DPR RI yang pada penghujung Agustus 2012

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

539

lalu terpaksa membatalkan Rapat Kerja antara Komisi I DPR RI dengan Menhan. Pada pertengahan Deptember 2012 lalu DPRD Kota Bandar Lampung gagal melaksanakan sidang paripurna karena tidak kuorum karena 28 diantara 45 anggota DPRDnya tidak hadir.

Sebuah surat kabar terbitan Riau menurunkan berita dengan judul “Anggota DPRD Riau Malas Masuk Kantor “. Konon menurut sumber berita menurunnya kinerja dan tingkat kehafiran anggota DPRD Riau telah menjadi sorotan Badan Kehormatan (BK) DPRD Riau dalam laporan kerja di penghujung tahun 2012.

Salah seorang anggota BK DPRD Riau, Kirjauhari menyatakan, “Persoalan kurang maksimalnya kerja anggota dewan itu lebih disebabkan pincangnya struktur pimpinan. Jika dulunya masih diisi empat orang, saat ini paling maksimal cuma dua orang saja“.

Sebagaimana dikatakan Kirjauhari sulitnya memaksimalkan kinerja anggota karena kedekatan emosional serta terkungkung oleh politik. Jika ingin pengawasan dan kinerja terhadap wakil rakyat maksimal, Kirjauhari mengusulkan BK ini diisi oleh professional di luar anggota dewan. “Tapi itu pendapat pribadi saya ya! Tidak dapat dipungkiri karena masih dalam lingkup yang sama, faktor kedekatan emosional tidak bisa dipisahkan. Belum lagi kedekatan politik“, lanjut Kirjauhari. Ketika hal ini ditanyakan wartawan kepada pimpinan dan ketua fraksi di DPRD Riau maka jawabannya hampir senada dan penuh dengan diplomasi.

Menyimak dari apa yang dikatakan salah seorang anggota BK DRPRD Riau Kirjauhari tadi seperti BK di DPRD Riau ini kurang bergigi dan selalu berbasa-basi dalam mengambil keputusan.

Karena itu kitapun tak heran bila ada kejadian anggota dewan yang telah dijatuhkan pidana oleh pengadilan bahkan telah dijebloskan ke bui setahun masih tetap saja berstatus dan diberi gaji sebagai wakil rakyat dan kembali berfungsi setelah habis masa hukuman.

Bahkan konon cerita di DPRD Pekanbaru ada anggotanya yang telah dipecat oleh DPP Partainya karena tersandung kasus narkoba dan ditahan di Jakarta dan telah diusulkan pula untuk dilakukan

540

Tabrani Rab

PAW telah hampir setahun belum juga ada tanda-tanda akan terealisasi. Penyebabnya ya seperti yang dikatakan Kirjauhari ini kedekatan emosional dan kepentingan tertentu. Karena PAW ini juga harus disetujui oleh walikota bisa saja sengaja diperlambat sebagai akibat dari dampak politik karena yang akan duduk di PAW adalah ketua parpol dan parpol dimaksud adalah perahu calon walikota yang kalah dalam pemilukada beberapa waktu yang lalu. Maka jadilah persoalannya seperti benang kusut dan mungkin saja tidak akan terjadi PAW sampai pemilu berikutnya.

Disatu sisi harus pula kita akui bahwa bukan seluruh wakil rakyat itu malas, masih banyak yang rajin dan penuh dedikasi dan sangat banyak pula yang rajin pada momen-monem tertentu seperti untuk studi banding dan kunjungan kerja. Pada tahun 2010 lalu telah terjadi studi banding anggota DPRD Riau ke luar negeri diantaranya 15 orang ke Swis dan 13 orang ke Prancis dengan biaya Rp 3,5 miliar. Studi banding wakil rakyat Riau ini mendapat kecaman dari berbagai kalangan namun seperti pepatah lama anjing menggonggong namun kafilah berlalu ini juga terjadi dimana para wakil rakyat Riau ini menurut FITRA Riau, “Jalanjalan anggota dewan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan bagi kepentingan daerah, begitu juga dengan peningkatan kinerja�. Hal ini ditepis oleh Ketua DPRD Riau Johar Firdaus, “saya berharap kita jangan berpikir apriori, karena rencana studi banding ke luar negeri itu merupakan bagian dalam peningkatan wawasan para wakil rakyat yang menjadi anggota dewan�. Cuma dengan waktu yang begitu singkat dimana didalam studi banding ini sudah termasuk studi tour yang mungkin saja porsinya lebih banyak kira-kira wawasan apa yang dapat ditingkatkan. Studi banding ala pesantren kilat siswa di bulan ramadhan ini sepertinya tidak begitu banyak membawa hasil. Buktinya disiplin para orang asing di negara yang mereka kunjungi saja tidak berhasil mereka serap sehingga sampai saat ini masih saja banyak anggota dewan kita yang malas masuk kantor.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

541

Disamping itu di penghujung tahun 2012 ini anggota DPRD Riau merencanakan studi banding ke luar negeri yang pada tahun ini direncanan di tiga benua, yakni Eropa, Amerika dan Australia dengan biaya yang didalam APBD murni saja sebesar Rp 4 miliar berarti lebih kecil dari yang dianggarkan tahun 2011 sebesar Rp 4,5 miliar yang akhirnya dikembalikan ke kas daerah karena tak digunakan. Karena perjalan anggota dewan ke luar negeri sebagaimana diatur Permendagri Nomor 11 Tahun 2011 harus terlebih dahulu mendapat izin dari Mendagri yang permohonannya harus dilayang paling lambat 14 hari sebelum keberangkatan dan Mendagri berwewenang untuk menolak memberikan rekomendasi izin perjalan dinas ke luar negeri ini.

Masalah izin Mendagri sepertinya bukanlah masalah karena selama ini belum pernah terjadi penolakan dari Mendagri.

Demikian juga halnya dengan penolakan dari berbagai komponen masyarakat, karena seperti biasanya juga mau setuju mau tidak elemen masyarakat biasanya anggota wakil rakyat ini tetap juga melenggang ke luar negeri. Hanya saja dua kata kata yang tertera dalam pepatah lama kita “Rajin Pangkal Pandai–Hemat Pangkal kaya�, yakni rajin dan hemat dilawan habis oleh para wakil kita ini sehingga yang tercermin hanyalah kata “Malas dan Boros�.

Ee...ngggalah yang diharapkan rakyat rajin dan hemat, tapi yang terealisasi justru malas dan boros.

542

Tabrani Rab

Tentang Penulis

P

rof. Dr. Tabrani Rab, dilahirkan di Bagansiapiapi, Riau, 30 September 1941. Menyelesaikan kedokterannya pada Fakultas Kedokteran Univer-sitas Pejajaran, Bandung tahun 1967, yang kemu-dian dia lanjutkan dengan mengikuti Kursus Peng-gunaan Radio Isotop pada Ilmu Kedokteran yang diselenggarakan Badan Tenaga Atom Nasional (Batan), Bandung.

Enam tahun kemudian, tepatnya 1974 dia menyelesaikan specialis paru-paru pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) dengan memperdalam bagian jantung dan perawatan gawat darurat di universitas yang sama.

Pada tahun 1977 Tabrani diterima menjadi anggota British Thoracis Association (MBTA) London dan mendapat kesempatan meninjau beberapa pusat gawat darurat di Eropa. Tahun 1978 Tabrani mendirikan Ruma Sakit Pelayanan Gawat Darurat di Pekanbaru. Rumah sakit ini sekarang dikelola putrinya, dokter Diana Tabrani, yang kemudian mendirikan pula Rumah Sakit Bersalin di Jalan Ronggowarsito, Gobah.

Tabrani —yang pensiunan PNS, mantan dosen Fakultas Perikanan Unri — sangat peduli dengan daerah tumpah darahnya, Riau. Untuk Riau, bukan saja pusat pelayanan medis yang dia didirikan, tetapi juga berbagai kegiatan dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya.

Dalam bidang akademis, dia pernah memegang beberapa posisi penting di Unri maupun di universitas swasta lainnya di Riau. Di Unri sendiri, sejak 1967 sampai pension dia menjabat Lektor Kepala Fisiologi dan Biokimia. Tahun 1968 dia dia diangkat menjadi Direktur Laboratarium Unri. Selain itu juga merupakan Lektor Kepala Biologi Universitas Lancang Kuning (Unilak) serta Lektor Kepala Ilmu Kedokteran Kehakiman pada Islam Riau (UIR) Khusus di bidang akademis ini, Tabrani Rab menyatukan profesi kedokterannya dengan bidang pendidikan, sehingga kemudian berdirilah beberapa lembaga pendidikan yang saling kait-mengait, yang induknya Universitas Tabrani Rab, di bawah Yayasan Abdurrab di Jalan Riau ujung, Pekanbaru. Komplek pendidikan ini begitu megah. Di sini berdiri mulai dari

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

543

sekolah menegah asisten apoteker sampai universitas. Tak kurang dari tujuh lembaga pendidikan medica. Peminatnya pun cukup besar, datang dari berbagai daerah, khususnya Riau.

Di bidang sosial kemasyarakatan banyak sekali yang dibuat Tabrani Rab. Mulai dari yang terlembaga sampai pada kegiatan incidental atau spontanitas. Kegiatan sosial terlembvaga saja dia sudah beraktivitas sejak 1968, di antaranya dengan mendirikan dan memimpin Surat Kabar Sempena, mendirikan Yayasan Dana Mahasiswa Riau yang memberikan beasiswa pada pelajar-eplajar Melayu Riau, mendirikan Lembaga Studi Sosial Budaya yang menerbitkan Surat Kabar Mingguan Genta di Pekanbaru.

Kemudian menjadi anggota Persatuan Linguistik Malaysia, anggota Sejarawan Indonesia, anggota Kajian Melayu Riau, anggota Penulis Melayu Riau, dan anggota Kelompok Bina Mulia Bahasa Melayu.

Lain dengan sepak terjangnya, mulai dari membantu orang-orang terlantar karena dizalimi berbagai pihak sampai pelajar-mahasiswa yang perlu dana sekolah. Sepertinya tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Ini tokoh “paling garang� di Riau melawan kezaliman pusat yang menguras Riau.

Peran Tabrani untuk Riau dan republik ini semakin tercuat masa bangkitnya reformasi, jatuhnya rezim Soeharto. Khusus di Riau Tabrani ikut membidani lahirnya beberapa cabang partai baru, utama sekali partai berbasis Islam.

Kemudian gerakan paling monumental adalah dilakukan Tabrani Rab bersama tokoh Riau lainnya, ketika dilakukan referendum yang berakhir pada Riau Tuntut Merdeka dari Republik Indonesia pada masa Presiden Abdurrahman Wahid. Yang lain, adalah perjuangan merebut kilang minyak Blok Siak dari pusat.

Pada era Megawati Tabrani Rab “dijinakkan� dengan menjadikan dia sebagai anggota Komite Otonomi Daerah RI. Sekarang Tabrani banyak berada di Komplek Lembaga Pendidikan Universitas Tabrani Rab, Jalan Riau, Pekanbaru, mengawasi hasil jerih payahnya selamai seraya menikmati hari tuanya yang, ternyata berjaya, paling kurang untuk Riau

544

Tabrani Rab

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

545

Tempias adalah Tabrani Rab. Topik yang dibahas dalam Tempias beragam masalah, dan selalu saja menyangkut hal-hal yang up to date. Mulai masalah sosial dan problem masyarakat kecil, sampai masalah politik, ekonomi, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Semua masalah diamatinya dengan cermat, diserapnya, lalu dia tumpah-luahkannya kembali ke dalam Tempias; menjadi sebuah tulisan yang menarik; tajam dan menukik. Mulai dari caranya mendedahkan, mengurai dan mengorak masalah sampai memaparkan dan membentangkan berbagai alternatif solusi yang bisa ditempuh.

Melalui Tempias, Tabrani Rab memaparkan persoalan langsung dari akar-akarnya sampai pada pemaparan dengan menggunakan bahasa yang menggelitik dan menggelegak. Sangat khas Melayu.

Pelik, berat, tajam, malah menggeram. Namun apa pun persoalannya selalu diungkainya dengan untai-untaian kalimat demi kalimat yang berkelakar. Menohok tetapi bercampur mencuil hati pembaca.

Tabrani merupakan segelintir tokoh Riau, yang dari dulu hingga kini yang “lantang bersorak� jauh sampai ke pusat dan ke langit-langit global untuk membela hak-hak orang Riau.

Lebih dari itu, Tabrani bukan sekadar bersorak, dia juga mendedahkan fakta, data, serta segala dampak yang diterima Riau. Mulai dari sumber daya alamnya yang terkuras, kulit bumi yang terkelopak dengan pengeksploitasian hutan rimba. Rakyat dan pribumi yang dimiskinkan terus menerus secara tersistematis sementara “pemburu� —entah itu investor atau oknum-oknum pejabat tangantangan kotor, semakin melesat kaya raya.

546

Tabrani Rab