EVALUASI RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2016-2036 DENGAN PENDEKATAN FORMAL

ShofwanHidayat,MirmantiCinahyaWinursita,HafiyyanHilmyFawwaz,MarissaYuliana Dewi,SalsabilaPurnomoAjie,KatrinMarwah,YudhistiraAryaPramaditya,Andina Fathiyaturahma

SekolahArsitekturPerencanaandanPengembanganKebijakanITB

MakalahiniDisusunUntukMemenuhiTugas MataKuliahPL4102TeknikEvaluasiPerencanaan

BABI PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dipaparkan tentang latar belakangpenelitian,pertanyaanpenelitian,tujuan dan sasaran penelitian, ruang lingkup penelitian, metodologi studi,dansistematikapenulisan laporan.

1.1

LatarBelakang

RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) adalah wujud susunan dari suatu tempat kedudukan yang berdimensi luas dan isi dengan memperhatikan struktur dan pola dari tempat tersebut (Bunga, 2021). Mengacu pada UU No. 26 Tahun 2007, untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,makadiperlukanupayapenataanruang.Penataanruangmerupakansuatu sistem dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatanruang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nomor 1 Tahun 2018, penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang wilayah ini memiliki fungsi yang meliputi, (1) acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); (2) acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembanganwilayahkota;(3)acuanuntukmewujudkankeseimbangan pembangunan dalam wilayah kota; (4) acuan lokasi investasi dalam wilayah kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta; (5) pedomanuntukpenyusunanrencanarinci tata ruang di wilayah kota; (6) dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/ pengembangan wilayah kota yang meliputi penetapanperaturanzonasi,perizinan,pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi; dan (7) Acuan dalam administrasi pertanahan.

Kabupaten Bogor merupakan sebuah wilayahdiProvinsiJawaBaratyangberbatasandengan Kota Depok di Utara, Kabupaten Purwakarta di Timur, Kabupaten Sukabumi di Selatan, Kabupaten Lebak Provinsi Banten di Barat serta Kota Bogor di bagian tengah. Kabupaten Bogordenganluas2663,83km²,terdiridari40kecamatan.

Berdasarkan arahan pengembangan, Kabupaten Bogor merupakan wilayah yang memiliki beberapa kepentingan termasuk bagian dari Kawasan Jabodetabekpunjur Adapun dalam dokumen perencanaan nasional seperti RTR KSN, RPJMN, RPJPN, bahwa pentingnya arah pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan dalam kawasan Jabodetabekpunjur menjadikan pusatkegiatankawasanperkotaanintiditetapkansebagaipusatkegiatan-kegiatan utama dan pendorong pengembangan kawasan perkotaan di sekitarnya dengan tujuan pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Lebih detailnya, dalam dokumenperencanaan provinsi disebutkan bahwa Kawasan Jabodetabekpunjur sebagai pusat kegiatan perekonomian berskala internasional, nasional, maupun regional dengan pengembangan berbasis daya dukung lingkungan yang terkendali, terintegrasi antara satu kawasan dengan kawasan lainnya, dan memiliki keterpaduan dalam pengelolaan kawasan demi menaikkan tingkatkesejahteraanmasyarakat.

1.2PertanyaanPenelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka pertanyaan penelitian dari evaluasi ini adalah, “bagaimana evaluasi kesesuaian dari kelengkapan dan kedalaman materi RTRW Kabupaten Bogor pada Peraturan Perundang-Undangan dan Pelaksanaan PemanfaatanRuang?”

1.3

TujuandanSasaran

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi muatan dan materi dari RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036. Adapun sasaran untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebagaiberikut.

a. Mengevaluasi kesesuaian kelengkapan dan kedalamanmateriRTRWKabupatenBogor 2016-2036denganperaturanperundang-undangan, b. MengevaluasikualitasdataRTRWKabupatenBogor2016-2036,dan c. Mengidentifikasi kesesuaian penataan ruang RTRW Kabupaten Bogor 2016-2036 denganRTRWProvinsiJawaBarat.

1.4 RuangLingkupPenelitian

Ruanglingkupdaripenelitianiniterdiriatasruanglingkupmateridanruanglingkupwilayah.

1.4.1

RuangLingkupMateri

Fokus utama dari evaluasi ini adalah perbandingan atau evaluasi dari perencanaan tata ruang RTRW Kabupaten Bogor tahun 2016-2036 dan pelaksanaan pemanfaatan ruang KabupatenBogoryangmengacupadaPermenATR/BPNNomor11Tahun2021.

1.4.2RuangLingkup

Wilayah

Ruang lingkup spasial adalah Kabupaten Bogor yang secara geografis terletak di antara 6º18’0″ – 6º47’10” Lintang Selatan dan 106º23’45” – 107º13’30” Bujur Timur. Luas Wilayah Kabupaten Bandung Barat adalah 298.838,304 Ha. Secara administratif, wilayah Kabupaten Bogor terdiri dari 40kecamatanyangdidalamnyameliputi416desa dan19kelurahan. Adapunbatas-bataswilayahsecarageografisadalahsebagaiberikut:

a. Selatan :KabupatenSukabumidanKabupatenCianjur

b. Barat :KabupatenLebak

c. Utara : Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Depok, dan Kabupaten/KotaBekasi

d. Timur :KabupatenKarawang,KabupatenCianjur,danKabupatenPurwakarta

e. Tengah :KotaBogor

Gambar1.PetaRuangLingkupWilayah

Sumber: Hasil Olahan Studio Wilayah Kabupaten Bogor, 2022

1.5MetodologiPenelitian

Metodologi studi merupakan tahap penelitian yang mencakupmetodepengumpulandatadan metodeanalisisdata.

1.5.1

MetodePengumpulanData

Metode pengumpulan data yang dipakai pada penelitian ini memakai data primer dan data sekunder Data primer didapat melalui survei langsung dan observasi. Sedangkan data-datasekunderdidapatmelaluisumberdaring,jurnal,danmediapopuler.

1.5.2

MetodeAnalisisData

Metode analisis data memakai metode skoring kelengkapan dan kedalaman materi RTRW dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, lalu dilengkapi dengan metode analisis kualitatif deskriptif dan metode analisis spasial berupa overlay Peta IndikasiTumpangTindihIGT(PITTI).

1.6SistematikaPenulisan

Penyajian penulisan laporan penelitian ini dibagi dalam beberapa bab dengan tujuan untuk mempermudah pencarian informasi yang dibutuhkan, serta menunjukkan penyelesaian pekerjaanyangsistematis.Pembagianbabtersebutadalahsebagaiberikut:

BABIPENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan dan sasaran penelitian, metodologistudi,ruanglingkuppenelitian,dansistematikapenulisan.

BABIITINJAUANPUSTAKA

Memuat teori-teori yang menjadi dasar pengetahuan yang digunakan dalam menyusun laporan di antaranya adalah, RTRW Sebagai Bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan IndonesiadanEvaluasisebagaiBagiandariPeninjauanKembaliRTRW.

BABIIIKERANGKAEVALUASI

Pada bab ini diuraikan berbagai metode yang dipakai dalam pembuatan laporan mencakup, pendekatan evaluasi, metode evaluasi, kerangka evaluasi,metodepengumpulandata,metode analisisdata.

BABIVHASILANALISIS

Berisi tentang hasil analisis dan evaluasi pada RTRW Kabupaten Bogor yang menjelaskan kelengkapan dan kedalaman materi RTRW, kualitas data, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, kesesuaian penataan ruang dengan RTRW Provinsi Jawa Barat, dan rekapitulasipenilaian.

BABVKESIMPULANDANSARAN

Berisitentangkesimpulandansarandarihasilpenyusunanevaluasiyangtelahdisusun.

PUSTAKA

Pada bab ini akan dilakukan tinjauan terkait RTRWSebagaiBagiandariSistemPerencanaan PembangunanIndonesiasertaEvaluasisebagaiBagiandariPeninjauanKembaliRTRW.

2.1RTRWSebagaiBagiandariSistemPerencanaanPembangunanIndonesia

Secara definisi ruang adalah wadah kehidupanyangmeliputiruangdaratan,ruanglautandan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dengan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Tata ruang adalah wujud struktural pola pemanfaatan ruang baik yangdirencanakanmaupuntidak,yangmenunjukkan adanya hirarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang. Penataan ruang adalah proses perencanaan, pelaksanaan rencana dan pengendalian pelaksanaan rencana tata ruang. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang berupa rencana-rencana kebijaksanaan pemanfaatan ruang secara terpadu untuk berbagai kegiatan. Adapun wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuangeografisbesertasegenapunsurterkaitpadanyayang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pengamatan administratif pemerintah dan atau fungsional. Penataan perlu dilakukan dalam rangka pengaturan kekuatan pasar terhadap pemanfaatan lahan dan sumber daya alam, pengaturan infrastruktur dan utilitas untuk kepentingan publik, serta acuan pemerintah dalam pengambilan keputusan mengenai zoning andlandregulationbagiprogrampembangunan,investasi,danfasilitaspublik.

Dalam sistem perencanaan pembangunan di Indonesia terdapat 2 bentuk perencanaan berdasarkan kewajibannya, yaitu mandatori/statutori dan non statutori. Mandatori adalah perencanaan yang wajib dilakukan terdiri dari rencana pembangunan dan rencana penataan ruang. Adapun non statutori adalah perencanaan yang tidak wajib dilakukan seperti masterplan wilayah/kawasan, rencana sektoral, ataupun keputusan pejabat publik. Adapun RTRWmerupakanbagiandariperencanaanpernataanruang.

Adapun dalam RTRW terdapat beberapa muatan antara lain Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang, Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang, Kawasan Strategis,Arahan Pemanfaatan Ruang, dan Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Penjelasan dari masing-masingmuatanadalahsebagaiberikut:

1. RencanaStrukturRuang

Merupakan rencana susunan pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasaranawilayahkabupatenyangdikembangkanuntukmelayani kegiatanskalakabupaten,danmengintegrasikanwilayahkabupaten.

2. RencanaPolaRuang

Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya.

3. KawasanStrategisKabupaten

Merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnyadiprioritaskan,karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah kabupaten di bidang ekonomi, sosial budaya, sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup. Delineasi kawasan strategis kabupaten berbentuk poligon dan bersifatindikatif.

4. ArahanPemanfaatanRuang

Merupakan arahan pembangunan/pengembangan wilayahuntukmewujudkanstruktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten melalui Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR), indikasi program utama jangka menengah (5 tahunan) selama 20 tahun, dan pelaksanaan sinkronisasi programpemanfaatanruang

5. KetentuanPengendalianPemanfaatanRuang Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten meliputi ketentuan umum zonasi, penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, ketentuan insentif dan disinsentif,danarahansanksi.

2.2EvaluasisebagaiBagiandariPeninjauanKembaliRTRW

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/KepalaBadanPertanahanNasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang, Peninjauan Kembali adalah upaya untuk melihat kesesuaian antara RTR dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika pembangunan, serta pelaksanaanpemanfaatanruang.

Peninjauan Kembali RTRW dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan, dalam hal ini dilakukan pada tahun kelima sejak diundangkan. Tetapi ketika terjadi perubahan lingkungan strategis, Peninjauan KembaliRTRWdapatdilakukanlebihdari1kali dalamsetiapperiode5tahunan.Perubahanstrategiyangdimaksudberupa:

a. Bencanaalamskalabesar

b. Perubahanbatasteritorial

c. Perubahanbatasdaerah

d. Perubahankebijakannasionalyangbersifatstrategis Peninjauan Kembali dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi perekonomian, dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara RTRW dengan Kawasan Hutan, RTRW provinsi dengan RTRW, serta ketidaksesuaian antara RTR dengan Batas Daerah. Adapun kajian yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah antara lain peluang kemajuan iklim investasi dan kemudahan berusaha serta dinamika internal wilayah yang berimplikasi pada rencana perubahanpemanfaatanruang.

Dalam melakukan peninjauan kembali diperlukan perhatian terhadap evaluasi RTRW Adapun evaluasi terhadap RTRW merupakan suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan olehindividu/kelompokorangmelaluipemberiansuatuopininilaiyangdidasarkan pada data dan informasi yang obyektif dan relevan mengenai RTRW dengan menggunakan metode/teknik tertentu. Tata cara penilaian dalam pelaksanaan peninjauan kembali diutamakan menggunakan metode kuantitatif. Metode kualitatif juga dapat digunakan jika terdapat keterbatasan data dan informasi yang digunakan dalam metode kuantitatif. Namun tata cara penilaian pelaksanaan peninjauan kembali dapat pula mengkombinasikan metode kuantitatif dan metode kualitatif, dengan nilai rujukan akhirberdasarkanpenilaianpadahasil perhitunganmetodekuantitatif.EvaluasiterhadapRTRWiniakanmenghasilkanrekomendasi tindak lanjut terhadap RTRW. Evaluasi RTRW dilakukan dengan menggunakan indikator penilaiansebagaiberikut:

● Kualitas RTRW dalam hal kelengkapan dan kedalaman muatan RTRW serta kualitas data

● Kesesuaian peraturan perundang-undangan yang diukur dengna memerhatikan kesesuaianmuatanRTRW

● Pelaksanaan pemanfaatan ruang memerhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pemanfaatanruangdalamketentuanperundang-undanganyangdiukurdari:

○

Jenis pelaksanaan pemanfaatan ruang dalam hal indikasi program yang dilaksanakan setiap lima tahun dan berdasarkan pelaksanaan pemanfaatan ruangterhadapstrukturruangdanpolaruangdalamperencanaan

○ Dampak yang ditimbulkan akibat pelaksanaan pemanfaatan ruang dalam hal sosial,ekonomi,danlingkungansecaragarisbesar.

Indikator tersebut masing-masing memiliki bobot penilain yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. KualitasRTRW

a. KedalamanMateriRTRW

Hasil evaluasi kelengkapan dan kedalaman yang sudah dilakukan pada tahapan sebelumnya selanjutnya ditambahkankolomnilaipadabagianpalingkanantabel. Selanjutnya nilai dari masing-masing item dijumlahkan dan dihitung nilai rata-ratanya per muatan utama dan rata secara keseluruhanyangmerupakannilai akhirdaripenilaiankelengkapandankedalamanmuatanRTRW. KriteriapenilaiankelengkapandankedalamanmuatanRTRWadalah:

● Nilai3=BAIK,jikakelengkapanadadankedalamancukup

● Nilai 1,5 = KURANG BAIK, jika kelengkapan ada namun kedalaman kurang

● Nilai 0 = BURUK, jika kelengkapan tidak ada (untukmuatan/submuatan yang seharusnya ada) dan secara otomatis kedalamannya kurang (tidak ada)

b. KualitasData

Penilaian pada kualitas data tidak jauh berbeda dengan penilaian dalam kelengkapan dan kedalaman muatan RTRW, dimana hasil evaluasi pada tahap sebelumnya ditambahkan kolom nilai pada kolom terakhir Seluruh hasil penilaian setiap item (9 item) dijumlahan dan diambil ratarata yang mana merupakannilaiakhirdaripenilaiankualitasdataRTRW

Kriteriapenilaiankualitasdataadalah:

● Nilai3=BAIK,jikadataada/lengkapdanmasihrelevan

● Nilai1,5=KURANGBAIK,jikadataada/lengkapnamunperluupdating

● Nilai0=BURUK,jikadatatidakada/tidaklengkapdanperluupdating

2. KesesuaiandenganPeraturanPerundang-undangan

Untuk melihat kesesuaian RTRW dengan Peraturan Perundang-undanganyangadadi atasnya, hasil evaluasi yang sudah dilakukan pada tahap sebelumnya selanjutnya dilakukanpenilaiandenganmemberikankolomnilaipadakolomterakhir

Kriteria penilaian kesesuaian dengan peraturan dan perundang-undangan adalah sebagaiberikut:

● Nilai 3 = SESUAI, jika tidak ada perbedaan/perubahan peraturan perundang-undanganyangseharusnyadiacu/terkaitdenganmuatanRTRW

● Nilai 0 = TIDAK SESUAI, jika muatan RTRW tidak sesuai/tidak mengacu peraturan perundang-undangan baru/yang mengalami perubahan, dimana peraturan perundang undangan tersebut seharusnya diacu/terkait dengan muatan RTRW

3. PelaksanaanPemanfaatanRuang

a. JenisPelaksanaanPemanfaatanRuang

Untuk melihat kesesuaian RTRW dengan Peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya, hasil evaluasi yang sudah dilakukan pada tahap sebelumnya selanjutnya dilakukan penilaian dengan memberikan kolom nilai pada kolom terakhir.

Kriteria penilaian kesesuaian dengan peraturan dan perundang-undangan adalah sebagaiberikut:

● Nilai 3 = SESUAI, jika tidak ada perbedaan/perubahan peraturan perundang-undangan yang seharusnya diacu/terkait dengan muatan RTRW

● Nilai 0 = TIDAK SESUAI, jika muatan RTRW tidak sesuai/tidak mengacu peraturan perundang-undangan baru/yang mengalami perubahan, dimana peraturan perundang-undangan tersebut seharusnya diacu/terkaitdenganmuatanRTRW

b. Dampak

Penilaian dampak pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan didasarkan pada hasil evaluasi RTRW. Dampak terdiri

atas dampak yang positif dan negatif serta berdasarkan skala dampaknya yang selanjutnyadiberikankolompenilaian. Kriteria penilaian dampak Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang adalah terbagi menjadi4kriteria,yaitu:

● Nilai 3 = Dampak negatif berskala LINGKUNGAN (desa/kelurahan sampai kecamatan) atau tidak ada indikasi dampak negatif atau menunjukkankecenderungandampakpositif

● Nilai2=DampaknegatifberskalaKABUPATEN/KOTA

● Nilai 1 = Dampak negatif berskala REGIONAL yaitu provinsi atau lintas kabupaten/kota

● Nilai0=DampaknegatifberskalaNASIONALataulintasprovinsi Hasil penilaian tiap aspek baik kualitas RTRW, aspek kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan aspek pelaksanaan pemanfaatan ruang selanjutnya direkapitulasi menjadi satu untuk mengetahui hasil akhir penilaian. Rekapitulasi dapatdilakukanperaspek atau secara keseluruhan. Rekapitulasi akhir selanjutnya akan dikalikan dengan bobot tiap aspek kemudian dibagi tiga sehingga menghasilkan nilai akhir dimana nilai tersebut menentukan apakah RTRW perlu direvisi atau tidak direvisi. Pembobotan tiap aspek, yaitu aspek kualitas RTRW memiliki bobot penilaian 30%, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan30%,danpelaksanaanpemanfaatanruangadalah40%.

Hasil akhir dari semua aspek penilaian selanjutnya diberikan kriteria untuk menentukan apakah RTRW yang dinilai secara umum memiliki kualitas baik atau buruk.KualitasRTRW yang dinyatakan baik menghasilkan rekomendasi RTRW tidak direvisi sedangkan RTRW yang dinyatakan buruk menghasilkan rekomendasi RTRW yang direvisi. Berikut adalah kriteria rekomendasi revisi dan tidak revisi berdasarkan metode kuantitatif sesuai dengan bobotpenilaianyangtelahditetapkan:

● Jika Nilai Akhir ≥ 85 = RTRW dinyatakan berkualitas BAIK (RTRW TIDAK DIREVISI)

● JikaNilaiAkhir<85=RTRWdinyatakanberkualiatasBURUK(RTRWDIREVISI)

KERANGKAEVALUASI

3.1MetodeEvaluasi

Jenis evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode evaluasi formal, yaitu evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 yang sudah disahkan sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016. Pendekatan evaluasi yang dilakukan menggunakan pendekatan sumatif tidak langsung karena subyek evaluasi merupakan hasil pelaksanaan program selama periode tertentu, terlihat dalam periode RTRW yang akan dievaluasi, dengan kapabilitas evaluator tidak mampu mengatur input/proses pelaksanaan program secara langsung. Oleh karena itu, digunakan pendekatan retrospective outcome evaluation.

3.2KerangkaEvaluasi

Berikutmerupakankerangkaevaluasidaristudiini.

Terdapat dua kategori evaluasi, yaitu kerangka pendalaman substansi dan pelaksanaan pemanfaatan ruang, yang dibagi menjadi empat jenis evaluasi yang akan dinilai menggunakankriteria-kriteriatertentu.

3.3KriteriadanIndikatorEvaluasi

Untuk melaksanakan evaluasi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036,diperlukanpenentuandanperinciankriteriasertaindikatorevaluasi.Untuk itu, penelitian ini akan membagi evaluasi ke dalam dua bagian besar, yaitu kerangka pendalaman dan kesesuaian pemanfaatan ruang. Kedua bagian evaluasi tersebut akan dijelaskandalamsubbabini.

3.3.1KerangkaPendalaman

Bagian pertama dari evaluasi RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 merupakan bagian evaluasi yang memberipenekananpadamuatanadministratifdariprodukrencana yang dihasilkan, yang berarti bahwa evaluasi yang dilaksanakan dalam bagian ini sebagian besar akan menyandingkan produk rencana dengan standar dan peraturanyang ditetapkan oleh pemerintah. Di samping itu, muatan substantif juga akan ditinjau meskipun tetap dalam konteks sandingan terhadap standar dan peraturan yang relevan secara administratif, sebagaimana disebutkan sebelumnya. Untuk melaksanakan bagian ini, tinjauan akan dilaksanakan terhadap kelengkapan dan kedalaman materi RTRW, kualitas data yang dihasilkan, serta kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yangrelevan.

3.3.2KelengkapandanKedalamanMateriRTRW

Tinjauan terhadap kelengkapan dan kedalaman materi RTRW akan didasarkan pada Permen ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi, Kabupaten, Kota, dan RDTR. Secara umum, tinjauan yang dilakukan merupakan tinjauan administratif (kelengkapan) dan substantif (kedalaman), yang mencakup muatan RTRW yangdiwajibkandalamperaturantersebut,mencakup:

● Tujuan,Kebijakan,danStrategiPenataanRuang

● RencanaStrukturRuangWilayah

● RencanaPolaRuang

● PenetapanKawasanStrategis

● Arahan Pemanfaatan Ruang yang Berisi Indikasi Program Utama Jangka MenengahLimaTahunan

● ArahanPengendalianPemanfaatanRuang

Detailterkaitmasing-masingmuatanakandijelaskandalambabberikutnya.

3.3.3

KualitasData

Tinjauan terhadap kualitas data RTRW akan didasarkan pada Permen ATR/BPN Nomor

6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah. Secara umum, tinjauan yang dilakukan merupakan tinjauan administratif (kelengkapan) dan substantif (relevansi) dengan komponen-komponen yang perlu ditinjau sebagai berikut:

● Datawilayahadministrasi

● Datakondisifisikdanlingkungan

● Datakependudukan

● Dataekonomiwilayah

● Dataketersediaanprasaranadansaranadasar

● Datapenggunaanlahan

● Dataperuntukanruang

● Datakebencanaan

● Petadasarrupabumidanpetatematikyangrelevan

3.3.4

Kesesuaiandenganperaturanperundang-undangan

Tinjauan terhadap kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan akan didasarkan pada beberapaperaturanyangrelevan,baiksebagaipanduanpenyusunanRTRWmaupun sebagai acuan dalam proses penyusunannya. Secara umum, tinjauan yang dilakukan merupakan tinjauanadministratifdansubstantif(kesesuaian)denganmempertimbangkan komponen relevansi peraturan terhadap RTRW dan penjabaran peraturan tersebut dalam RTRW

3.3.5KesesuaianPemanfaatanRuang

Bagian kedua dari evaluasi RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 merupakan bagian evaluasi yang memberi penekanan pada muatan substantif dari produk rencana yang dihasilkan, khususnya dalam konteks keselarasan antara RTRWKabupatendengan realisasi produk rencana tersebut. Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan arahan pemanfaatanruangpadaRTRWKabupatenBogorTahun2016-2036. Tabel penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang berisi indikasi program perwujudan rencanastrukturruang,rencanapolaruang,danrencanapenetapankawasanstrategis

3.4MetodePengumpulanData

Pada subbab ini, akan dijelaskan metode pengumpulan data untuk kebutuhan evaluasi. Pengumpulandatayangdilaksanakanadalahpengumpulandatasekunder.

3.4.1

Datasekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan terhadap peraturan-peraturan serta produk rencana. Peraturan yang dijadikan standar utama dalam pelaksanaan evaluasi di antaranya adalah Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata CaraPeninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah dan Permen ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi, Kabupaten, Kota, dan RDTR. Adapun produk rencana yang menjadi objek utama evaluasi adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036. Selain itu,datapendukungdalambentuk shapefile danpeta-petaterkaitindikasitumpang tindih yang diperoleh dari Bappedalitbang Kabupaten Bogor juga menjadi bahan untuk melaksanakanevaluasidalampenelitianini.

3.5MetodeAnalisisData

Pada subbab ini, akan dijelaskan metode analisis data berupa analisis skoring, analisis deskriptif,dananalisisspasial.

3.5.1

AnalisisSkoring

Penilaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 didasarkan pada Permen ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi,Kabupaten,Kota,danRDTR. KelengkapandanKedalamanMateriRTRW

1. Nilai3 =Baik,jikakelengkapanmuatanRTRWadadankedalamancukup

2. Nilai1,5 = Kurang Baik, jika kelengkapan muatan RTRW ada namun kedalamankurang

3. Nilai0 =Buruk,jikakelengkapanmuatanRTRWtidakada KualitasData

1. Nilai3 =Baik,jikadataada/lengkapdanmasihrelevan

2. Nilai1.5 =KurangBaik,jikadataada/lengkaptetapiperlu updating

3. Nilai0 =Buruk,jikadatatidakada/tidaklengkapdanperlu updating

KesesuaiandenganPeraturanPerundang-Undangan

1. Nilai3 =Sesuai

2. Nilai0 =Tidaksesuai

3.5.2AnalisisDeskriptif

Metode analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan alasan pemberian skor tertentu pada kriteria evaluasi RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 yang kemudian menjadimasukanbagihasilevaluasiyangdilakukan

HASILANALISIS

Selanjutnya dijelaskan hasil analisis peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor yang meliputi hasil analisis RTRW, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan,danpelaksanaanpemanfaatanruang.

4.1

KelengkapandanKedalamanMateriRTRW

Penilaian kualitas RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 dapat dilihat melalui kelengkapan dan kedalaman RTRW Kabupaten Bogor Tahun yang dinilai berdasarkan muatan yang ada dengan mengacu pada Permen ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi, Kabupaten, Kota, dan RDTR. Berikut merupakan tabel penjelasan kelengkapandankedalamanMateriRTRW

Tabel4.1PenilaianKelengkapandanKedalamanMateriRTRW

No

MuatanRencana TataRuangWilayah (RTRW) KabupatenBogor

Kelengkapan Kedalaman

Tidak Cukup Kurang

Nilai

MuatanRencana TataRuangWilayah (RTRW) KabupatenBogor

Lingkungan

22SistemJaringanTransportasi

Kelengkapan Kedalaman

CatatanEvaluasi Nilai Ada Tidak Cukup Kurang

Tidakterdapat jaringanjalan lingkungan,jalan khusus,jembatan timbang,dan jembatan.

1.5 b) Sistem Jaringan Kereta Api ✔ ✔

a) SistemJaringanJalan ✔ ✔

Tidakdibedakan antarastasiun penumpang,barang, dan/atauoperasi. 15 c) Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan ✔ ✔

Tidakterdapatalur pelayaran,lintas penyebrangan,dan pelabuhan. 0 d) Sistem Jaringan TransportasiLaut ✔ ✔

Tidakterdapat pelabuhan-pelabuha n,terminalumum, danterminal khusus

0 e) Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus ✔ ✔

Tidakdibedakan antarabandara pengumpul, pengumpan,dan khusus

1.5

23SistemJaringanEnergi a) Jaringan Infrastruktur MinyakdanGasBumi ✔ ✔ 3 b) Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan ✔ ✔

Tidakterdapat jaringan infrastruktur penyalurantenaga listrikdansarana pendukung

15

24SistemJaringanTelekomunikasi

15 b) JaringanBergerak ✔ ✔ 15

a) JaringanTetap ✔ ✔ Dijelaskandi RTRWnamuntidak terdapatdidalam peta

25SistemJaringanSumberDayaAir

MuatanRencana TataRuangWilayah (RTRW) KabupatenBogor

Kelengkapan Kedalaman

CatatanEvaluasi Nilai Ada Tidak Cukup Kurang

PrasaranaSumberDayaAir ✔ ✔

Dijelaskandi RTRWnamuntidak terdapatdidalam peta 15

26SistemJaringanPrasaranaLainnya a) Sistem Penyediaan Air Minum(SPAM) ✔ ✔ 3 b) Sistem Pengelolaan Air Limbah(SPAL) ✔ ✔ 3 c) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ✔ ✔ 3 d) Sistem Jaringan Persampahan ✔ ✔ 3 e) Sistem Jaringan EvakuasiBencana ✔ ✔ 3 f) SistemDrainase ✔ ✔ 3 III

RENCANAPOLARUANG 31KawasanLindung a) BadanAir (jika diperlukan) ✔ ✔ 0 b) Kawasanyang Memberikan Perlindunganterhadap KawasanBawahannya ✔ ✔ 3 c) KawasanPerlindungan Setempat ✔ ✔ 3 d) KawasanKonservasi ✔ ✔ 3 e) KawasanHutanAdat ✔ ✔ 0 f) KawasanLindung Geologi ✔ ✔ 3 g) KawasanCagarBudaya ✔ ✔

Dijelaskandalam pasalRTRWnamun tidakterdapatdalam lampiranpeta 1.5 h) KawasanEkosistem Mangrove ✔ ✔ 0

MuatanRencana TataRuangWilayah (RTRW) KabupatenBogor

Kelengkapan Kedalaman

CatatanEvaluasi

Dijelaskandalam penjelasanpasal demipasaltetapi tidakterdapatdalam pasalRTRW

15 c) KawasanPertanian

Dijelaskandalam pasalRTRWnamun tidakterdapatdalam lampiranpeta. 15 e) KawasanPenggaraman ✔ ✔ 0 f) KawasanPertambangan danEnergi

Dijelaskandalam pasalRTRWnamun tidakterdapatdalam lampiranpeta. 15 g) KawasanPeruntukan Industri

Dijelaskandalam pasalRTRWnamun tidakterdapatdalam lampiranpeta

MuatanRencana TataRuangWilayah (RTRW) KabupatenBogor

Kelengkapan Kedalaman

CatatanEvaluasi Nilai Ada Tidak Cukup Kurang V

ARAHAN PEMANFAATAN RUANGYANGBERISIINDIKASIPROGRAMUTAMAJANGKA MENENGAHLIMATAHUNAN

51PerwujudanRencanaStrukturRuangWilayahKabupaten a) Sistem pusat permukiman di wilayah kabupaten ✔ ✔ 3 b) Sistem jaringan transportasi ✔ ✔ 3 c) Sistem jaringan energi diwilayahkabupaten ✔ ✔ 3 d) Sistem jaringan telekomunikasi di wilayahkabupaten ✔ ✔ 3 e) Sistem jaringan sumber daya air di wilayah kabupaten ✔ ✔ 3 f) Sistem jaringan prasarana lainnya di wilayahkabupaten ✔ ✔ 3 5.2PerwujudanRencanaPolaRuangWilayahKabupaten a) KawasanLindung ✔ ✔ 3 b) KawasanBudidaya ✔ ✔ 3 5.3 Perwujudan Kawasan StrategisKabupaten ✔ ✔ 3

Kriteriapenilaiankualitasdataadalah:

Nilai3=Baik,jikadataada/lengkapdanmasihrelevan

Nilai1,5=KurangBaik,jikadataada/lengkapnamunperlu updating

Nilai0=Buruk,jikadatatidakada/tidaklengkapdanperlu updating

Berdasarkan hasil analisis di atas diketahui bahwa total nilai untuk kelengkapan dan kedalaman RTRW Kabupaten Bogor berdasarkan muatan yang seharusnya tercantum adalah sebesar138dengannilairata-rata2,19.

4.2KualitasData

Kualitas data dinilai berdasarkan perbandingan jenis data yang terdapat dalam RTRW Kabupaten Bogor Tahun2016-2036denganPermenATR/BPNNomor6Tahun2017Tentang

Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah. Berikut merupakan tabel penjelasankualitasdataRTRWKabupatenBogor.

Tabel4.2PenilaianKualitasDatapadaRTRWKabupatenBogor

Relevansidengan KondisiSaatIni Nilai Keterangan

Lengkap Tidakada/ TidakLengkap Masih Relevan Perlu Updating

Adanya pertumbuhan penduduk

Adanya penambahan prasarana& saranadasar

Terjadinya alihfungsi lahanpada gunalahan eksisting

JenisData

Kelengkapan Relevansidengan KondisiSaatIni

Nilai Keterangan Ada/ Lengkap Tidakada/ TidakLengkap Masih Relevan Perlu Updating

7 Dataperuntukan ruang ✔ ✔ 3

8 Datakebencanaan ✔ ✔ 15

Adanya peningkatan frekuensi bencana

9

Petadasarrupa bumidanpeta tematikyang dibutuhkan termasukpeta penggunaan lahan,peta peruntukanruang, danpetadaerah rawanbencana padaskala minimal 1:250000

✔ ✔ 15

Adanyadata yangperlu updating untukbahan pembuatan peta Total 18 Rata-rata 2

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Kriteriapenilaiankualitasdataadalah: Nilai3 =Baik,jikadataada/lengkapdanmasihrelevan

Nilai1.5 =KurangBaik,jikadataada/lengkaptetapiperlu updating

Nilai0 =Buruk,jikadatatidakada/tidaklengkapdanperlu updating

Berdasarkan hasil analisis, diketahui total nilai untuk kualitas RTRW Kabupaten Bogor berdasarkan kualitas data-data yang terdapat di dalamnya adalah sebesar 18 denganrata-rata sebesar2.

4.3KesesuaiandenganPeraturanPerundang-Undangan

Penilaian kualitas RTRW selanjutnya dapat dilihat dari kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang ditinjau berdasarkan undang-undang dan peraturan yang relevan sertaberkaitan.

Tabel4.3

No

1

2

PenilaianKesesuaiandenganPeraturanPerundang-Undangan

MuatanRTRyangHarusDiacudan PeraturanPerundangan/Kebijakan yangTerkait/Mempengaruhi PelaksanaanRTRW

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi JawaBarat

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Kesesuaian

Nilai Ket. Sesuai Tidak Sesuai

✔ 0

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentangPenataanRuang ✔ 3

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahanDaerah ✔ 3

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang WilayahNasional ✔ 3

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang ✔ 3

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang ✔ 3

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi,Puncak,danCianjur ✔ 3

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata RuangPulau JawaBali ✔ 3

Peraturan Presiden Nomor 2Tahun2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka MenengahNasionalTahun2015-2019 ✔ 0

Peraturan Presiden Nomor 3Tahun2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek StrategisNasional ✔ 3

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang WilayahProvinsiJawaBarat Tahun2009-2029 ✔ 3

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat PertumbuhandiJawaBarat

✔ 0

TotalPoin 30 Rata-Rata 2,5 Hasil Analisis, 2022

Tidakdibahasurusan perburuhandan penerangandiRTRW

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, diperoleh bahwa nilai total kualitas RTRW jika dilihat dari kesesuaian terhadap peraturan perundang-undangan adalah sebesar 30 poin denganrata-ratanilai2,5poin.

4.4KesesuaianPelaksanaanPemanfaatanRuang

Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan arahan pemanfaatan ruang pada RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036. Tabel penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang berisi indikasi program perwujudan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan rencana penetapan kawasan strategis. Berikut merupakan hasil analisis pelaksanaan pemanfaatanruangdiKabupatenBogor.

No IndikasiProgram

LimaTahunan

JenisdanBesaran Unit (Luas/Panjang/ Jumlah/ Volume/dll)

Kesesuaian KondisiEksisting danAktualdi Lapangandengan Rencana

RealisasiRencana Persentase Realisasi Pemanfaatan Ruang Nilai Dampak Ketidaksesuaian PemanfaatanRuang Nilai Keterangan Sesuai Tidak Sesuai Realisasi Belum Terealisasi/ Selisih II

PengembanganJalan TolEksisting 2 ✔ 2 0 100,00% 3 (+)tidakadaindikasi dampaknegatif 3

PembangunanJalan TolBaru 9 ✔ 4 5 44,44% 1 (-)berskalaregional 1

PengembanganJalan ArteriPrimer 2 ✔ 0 2 0,00% 0 (-)berskalakabupaten 2

PengembanganJalan ArteriSekunder 6 ✔ 3 3 50,00% 2 (-)berskalakabupaten 2

PengembanganJalan StrategisNasional 2 ✔ 0 2 0,00% 0 (-)berskalanasional 0

Pengembangan JaringanJalan KolektorPrimer1 (KP1) 14 ✔ 0 14 0,00% 0 (-)berskalaregional 1

Pengembangan JaringanJalan KolektorPrimerII (KP2) 10 ✔ 0 10 0,00% 0 (-)berskalaregional 1

JenisdanBesaran

No IndikasiProgram

LimaTahunan

Unit (Luas/Panjang/ Jumlah/ Volume/dll)

Kesesuaian KondisiEksisting danAktualdi Lapangandengan Rencana

Sesuai Tidak Sesuai Realisasi Belum Terealisasi/ Selisih

RealisasiRencana Persentase Realisasi Pemanfaatan Ruang Nilai Dampak Ketidaksesuaian PemanfaatanRuang Nilai Keterangan

Pengembangan JaringanJalan KolektorPrimerIII (KP3) 9 ✔ 6 3 66,67% 2 (-)berskalaregional 1

PengembanganJalan StrategisProvinsi 1 ✔ 1 0 100,00% 3 (-)berskalaregional 1

Pengembangan JaringanJalan KolektorPrimerIV (KP4) 11 ✔ 6 5 54,55% 2 (-)berskalaregional 1

PengembanganJalan KolektorSekunder 20 ✔ 8 12 40,00% 1 (-)berskalakabupaten 2

Monitoringdan EvaluasiKinerja PengelolaanJaringan JalandanPenataan SistemJaringan Jalan

3 ✔ 0 3 0,00% 0 (-)berskalakabupaten 2

Rencanajaringan pelayananlalulintas danangkutanjalan 6 ✔ 0 6 0,00% 0 (-)berskalakabupaten 2

4 ✔ 1 3 25,00% 1 (-)berskalakabupaten 2

No IndikasiProgram

LimaTahunan

JenisdanBesaran Unit (Luas/Panjang/ Jumlah/ Volume/dll)

Kesesuaian KondisiEksisting danAktualdi Lapangandengan Rencana

RealisasiRencana Persentase Realisasi Pemanfaatan Ruang Nilai Dampak Ketidaksesuaian PemanfaatanRuang Nilai Keterangan Sesuai Tidak Sesuai Realisasi Belum Terealisasi/ Selisih

Rencana Pengembangan terminalbarang/peti kemas: 6 ✔ 2 4 33,33% 1 (-)berskalakabupaten 2 Sistemjaringan perkeretaapian 9 ✔ 1 8 11,11% 0 (-)berskalakabupaten 2 Stasiunkeretaapi 8 ✔ 7 1 87,50% 3 (-)berskalaregional 1 2 TransportasiUdara 1,5 1,5 BandarUdara 4 ✔ 4 0 100,00% 3 (+)tidakadaindikasi dampaknegatif 3 RuangUdara 4 ✔ 0 4 0,00% 0 (-)berskalanasional 0 III PerwujudanSistemJaringanPrasaranaEnergi 0 2

Peningkatansarana pembangkittenaga listrik 6 ✔ 0 6 0,00% 0 (-)berskalakabupaten 2 2 Jaringantransmisi tenagalistrik 6 ✔ 0 6 0,00% 0 (-)berskalakabupaten 2 3 Jaringanpipa minyakdangas bumi 6 ✔ 0 6 0,00% 0 (-)berskalakabupaten 2

1

No IndikasiProgram LimaTahunan

Kesesuaian KondisiEksisting danAktualdi Lapangandengan Rencana 30

RealisasiRencana Persentase Realisasi Pemanfaatan Ruang Nilai Dampak Ketidaksesuaian PemanfaatanRuang Nilai Keterangan Sesuai Tidak Sesuai Realisasi Belum Terealisasi/ Selisih 2 JaringanAirLimbah 8 ✔ 1 7 12,50% 0 (-)berskalaregional 1 3 JaringanAirMinum 4 ✔ 0 4 0,00% 0 (-)berskalalingkungan 3 4 JaringanDrainase 6 ✔ 0 6 0,00% 0 (-)berskalaregional 1 5 JalurEvakuasi Bencana 4 ✔ 4 0 100,00% 3 (-)berskalaregional 1 PerwujudanRencanaPolaRuang 1,59 1,92 I PerwujudanKawasanLindung 1,57 2,14 1 KawasanKonservasi 36199,82 ✔ 33.916,4 0 2.283,42 94% 3 tidakberdampak signifikan 3 2 KawasanHutan Lindung 4.609,66 ✔ 4.510,51 99,15 98% 3 tidakberdampak signifikan 3 3 EnclaveKawasan Hutan 2.293 ✔ 1.859,54 433,46 81% 3 (-)berskalalingkungan 3 4 KawasanSempadan Sungai 13841,43 ✔ 906,19 12935,24 7% 0 (-)berskalaregional 1 5 KawasanSempadan Waduk/Situ 1623,862 ✔ 70,20 1.553,66 4% 0 (-)berskalalingkungan 3 6 RencanaWaduk 113,863 ✔ 0,00 113,86 0% 0 (-)berskalaregional 1

No IndikasiProgram

LimaTahunan

JenisdanBesaran Unit (Luas/Panjang/ Jumlah/ Volume/dll)

Kesesuaian KondisiEksisting danAktualdi Lapangandengan Rencana

RealisasiRencana Persentase Realisasi Pemanfaatan Ruang Nilai Dampak Ketidaksesuaian PemanfaatanRuang Nilai Keterangan Sesuai Tidak Sesuai Realisasi Belum Terealisasi/ Selisih

7 Situ 465,9218 ✔ 263,22 202,71 56% 2 (-)berskalaregional 1

II PerwujudanKawasanBudidaya 1,6 1,7

KawasanHutan ProduksiTerbatas 15.323,28 ✔ 7.186,56 8.136,72 47% 1 (-)berskalakabupaten 2

KawasanHutan ProduksiTetap 23.234,35 ✔ 10647,4 7 12.586,88 46% 1 (-)berskalakabupaten 2

Kawasan Peruntukkan PertanianLahan Basah 38095,37 ✔ 26.603 11.492,15 70% 2 (-)berskalanasional 0

Kawasan Peruntukkan PertanianLahan Kering 20070,77 ✔ 13.944 6.126,72 69% 2 (-)berskalakabupaten 2

Kawasan Peruntukkan Perkebunandan Tanaman 40.521 ✔ 22.181,1 4 18.340,04 55% 2 (-)berskalakabupaten 2

Kawasan PeruntukkanIndustri 10116,71 ✔ 2956,34 7160,37 29% 1 (-)berskalanasional 0

Kawasan Peruntukkan 14.243 ✔ 8.155,61 6.087,87 57% 2 (-)berskalalingkungan 3

No IndikasiProgram

LimaTahunan

JenisdanBesaran Unit (Luas/Panjang/ Jumlah/ Volume/dll)

Kesesuaian KondisiEksisting danAktualdi Lapangandengan Rencana

RealisasiRencana Persentase Realisasi Pemanfaatan Ruang Nilai Dampak Ketidaksesuaian PemanfaatanRuang Nilai Keterangan Sesuai Tidak Sesuai Realisasi Belum Terealisasi/ Selisih

Permukiman Perdesaan KawasanKhusus Hankam 522,66 ✔ 151,66 370,99 29% 1 (-)berskalanasional 0 Kawasan Permukiman PerkotaanKepadatan Sedang 22.214,04 ✔ 14691,7 8 7.522,26 66% 2 (-)berskalalingkungan 3 Kawasan Permukiman PerkotaanKepadatan Tinggi 68.094,18 ✔ 41615,7 1 26.478,47 61% 2 (-)berskalalingkungan 3

3,00 3,00 1

Kawasanstrategis darisudut kepentingan pertahanandan keamanan

1 ✔ 1 0 100% 3 (+)tidakadaindikasi dampaknegatif 3 2

Kawasanstrategis darisudut kepentingan ekonomi 1 ✔ 1 0 100% 3 (+)tidakadaindikasi dampaknegatif 3 3

Kawasanstrategis untukkepentingan fungsidandaya 1 ✔ 1 0 100% 3 (+)tidakadaindikasi dampaknegatif 3

PerwujudanKawasanStrategisDaerah

JenisdanBesaran

No IndikasiProgram

LimaTahunan

Unit (Luas/Panjang/ Jumlah/ Volume/dll)

Kesesuaian KondisiEksisting danAktualdi Lapangandengan Rencana

RealisasiRencana Persentase Realisasi Pemanfaatan Ruang Nilai Dampak Ketidaksesuaian PemanfaatanRuang Nilai Keterangan Sesuai Tidak Sesuai Realisasi Belum Terealisasi/ Selisih dukunglingkungan hidup 4

Kawasanstrategis darisudut kepentingan pendayagunaan sumberdayaalam dan/atauteknologi tinggi

1 ✔ 1 0 100% 3 (+)tidakadaindikasi dampaknegatif 3 Rata-rata 1,77 2,41

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Petunjukpengisian:

1) Diisidenganpenomoran

2) DiisidenganjenisdanmuatanrencanasebagaimanaterdapatdalamdokumenRTRW

3) Diisi dengan satuan sebagaimana dimuat dalam dokumen RTRW, misalnya luasan, panjang,dll.

4) Diisidengankesesuaiankondisieksistingdanaktualdilapangandenganrencana

5) Diisi dengan besaran rencana dan program yang sudah terealisasi maupundanbelum terealisasitermasukjikaadaselisihyanglebihbesardanrencanayangseharusnya

6) Diisidenganpersentaserealisasipelaksanaanpemanfaatanruang

7) Diisi dengan penilaian berdasarkan evaluasi besaran dan jenis pelaksanaan pemanfaatanruang

8) Diisi dengan dampak yang ditimbulkan terhadap aspek ekonomi, sosial/budaya, dan lingkunganakibatterjadinyaketidaksesuaianpemanfaatanruang

9) Diisidenganpenilaianberdasarkanevaluasidampakpelaksanaanpemanfaatanruang

10)Diisidenganpermasalahandanketeranganlainyangdibutuhkan

Berdasarkan hasilanalisisdiatasdiketahuitotalnilaiuntukkualitasRTRWKabupatenBogor dilihat dari rata-rata nilai jenis dan besaran pelaksanaan pemanfaatan ruang adalah sebesar 1,77. Sedangkan, untuk rata-rata nilai dampak pelaksanaan pemanfaatan ruang sebesar 2,41. Maka,didapatkannilaiakhirpelaksanaanpemanfaatanruangsebesar2,09.

4.5RekapitulasiPenilaian

Setelah dilakukanpenilaianterhadapRTRWKabupatenBogor,baikdarisegikualitasRTRW, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, maupun kesesuaian penataan ruang denganRTRWPJawaBarat,didapatkantotalpenilaiansebagaiberikut.

Tabel4.5RekapitulasiPenilaianRTRW No. AspekPenilaian Nilai KualitasRTRW 1 KelengkapandanKedalamanMuatanRTRW 2,19 2 KualitasData 2 Total 4,19 Rata-Rata 2,095

KesesuaiandenganPeraturanPeraturanPerundang-undangan 1 KesesuaiandenganPeraturanPeraturanPerundang-undangan 2,5

KesesuaianPelaksanaanPemanfaatanRuang 1 JenisdanBesaranPelaksanaanPemanfaatanRuang 1,77 2 DampakPelaksanaanPemanfaatanRuang 2,41 Total 4,18 Rata-Rata 2,09 Total 6,685 Rata-rata 2,23 Sumber: Hasil Analisis, 2022

Tabel4.6PembobotandanHasilAkhirPenilaianRTRW No Aspek NilaiAkhir Bobot

Rata-rataNilaiPenilaianAkhirPKRTRW 73,82 Sumber: Hasil Analisis, 2022 Berdasarkan hasil pembobotan dan hasil akhir penilaian RTRW Kabupaten Bogor, diketahui nilainyaadalahsebesar73,82.Hasilinimasukdalamkategoriburukdanperludirevisi.

DANREKOMENDASI

Bab ini merupakan bab terakhir dalam laporan ini. Pada bab ini, dijelaskan mengenai kesimpulan,kelemahanstudi,danrekomendasidaristudiini.

5.1Kesimpulan

RTRW Kabupaten Bogor tahun 2016-2036 dievaluasi berdasarkan hasil analisis RTRW, kesesuaian dengan peraturanperundang-undangan,danpelaksanaanpemanfaatanruang.Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor direkomendasikan perlu untuk direvisi. Hal ini dilakukan karena hasil akhir dari penilaian hanya mencapai angka 59,28 yang berarti angka ini dibawah angka 85 dan dinyatakan berkualitasburuk.

5.2KelemahanStudi

Kelemahan studi pada penelitian iniadalahdatayangdigunakanhanyaberupadatasekunder Hal ini berdampak aspek kualitas data. Kualitas data yang didapat menjadi kurang baik karenakurang update aspekpelaksanaanpemanfaatanruangjugaberdampakkarenarealisasi dari rencana hanya bersumber dari data sekunder sehingga terdapat realisasi yang tidak diketahuinilainya.

5.3Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diberikan untuk penelitian-penelitian selanjutnya adalah dengan melakukan survei pada wilayah yang nantinya akan diteliti jika memungkinkan. Hal dilakukan agar dapat lebih tergambarkan secara eksisting bagaimana implementasi dari pemanfaatan ruang yang nyatanya terjadi, baik dari muatan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategisnya. Selain itu, dampak dari pemanfaatan ruang tersebut bagi sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat setempat lebih terlihat. Selain itu,denganketerbatasan tidak dapatdilakukannyasurveilangsung,makapenelitidapatmenggunakanberbagaiasumsi yangrelevanterhadapkondisilangsungpadawilayahpenelitian.

PermenATR/BPNNomor6Tahun2017tentangTataCaraPeninjauanKembaliRencanaTata RuangWilayah

Permen ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi, Kabupaten, Kota,danRDTR

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang WilayahKabupatenBogorTahun2016-2036

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan PembangunandanPengembanganMetropolitandanPusatPertumbuhandiJawaBarat

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang WilayahProvinsiJawaBaratTahun2009-2029

PeraturanPemerintahNomor15Tahun2010tentangPenyelenggaraanPenataanRuang

PeraturanPemerintahNomor26Tahun2008tentangRencanaTataRuangWilayahNasional

Peraturan PemerintahNomor68Tahun2010tentangBentukdanTataCaraPeranMasyarakat dalamPenataanRuang

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah NasionalTahun2015-2019

PeraturanPresidenNomor28Tahun2012tentangRencanaTataRuangPulauJawaBali

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta,Bogor, Depok,Tangerang,Bekasi,Puncak,danCianjur

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalamLingkunganProvinsiJawaBarat

Undang-UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahanDaerah

Undang-UndangNomor26Tahun2007tentangPenataanRuang