PADAPEMBANGUNANHOTELPULLMANBANDUNG
AdeliyaAminirezqi,ShofwanHidayat,AnindyaNakhwa,ZarkisDwiB.,AndinaF.
SekolahArsitekturPerencanaandanPengembanganKebijakanITB
MakalahiniDisusunUntukMemenuhiTugas MataKuliahPL2241HukumPerencanaan
lainnya Walaupun hotel ini baru dibuka pada akhirtahun2020
Pada dasarnya, masyarakat juga memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan Penataan Ruang Hal inidisebutkandalamUU26Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu setiap orang wajib menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan, memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang, mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratanizinpemanfaatan ruang; dan memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum Namun, kewajiban tersebut seringkali tidak dilakukan Hal ini dapat disebut sebagai pelanggaran penataan ruang Menurut hasil audit Kementerian Agraria dan Tata Ruang, (ATR), pada tahun 2019 terdapat 6.621 indikasi pelanggaran penataan ruang yang tersebardiberbagaiprovinsi.
Salah satu kasus yang terjadi adalah pelanggaran penataan ruang Pullman Bandung Grand Central atau yang lebih dikenal dengan Hotel Pullman. Hotel ini terletak di Jl. Diponegoro No.27, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung. Letaknya yang berada di tengah Bandung dan tepat di seberang Gedung Sate mengakibatkan kasusinimenjadi cukup dikenal. Hotel ini dimiliki oleh pengembang PT Agung Podomoro Land (APLN) Tbk dan PT Tritunggal Lestari Makmur (TML) yang merupakan anak usaha dari Agung Podomoro Land. APLN memiliki porsi 85% dan TML 15% dalam pemgembangan hotel tersebut. Nilai investasi dengan membangun hotel ini adalah Rp 954 miliar dan nilai setoran untuk Kas Daerah provinsi Jawa Barat menjadi Rp 65 miliar Hotel ini dibangun denganfasilitas279kamar, 2 ballroom, convention centre, dan fasilitas
Pada awal pembangunannya pada tahun 2013, hotel ini memang dicanangkan menjadi hotel internasional yang akan membantu meningkatkan terjadinya berbagai kegiatan nasional maupun internasional di Jawa Barat Pada tahun tersebut, terjadikesepakatanantara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan PT TLM, misalnya masa kontrak dengan jangka waktu 2012-2042 Kerjasama ini dilakukan dalam bentuk Build Operate Transfer (BOT) atau Bangun Guna Serah (BGS) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, skema pembangunan BOT adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. Sebagaimana yang telah dijelaskan, Hotel Pullman dibangun di atas lahan milik PemerintahProvinsiJawaBarat.
Berdasarkan media populer, permasalahan pelanggaran penataan ruang pada Hotel Pullman tidak hanya terjadi sekali, namun terjadi beberapa kali pada tahunyangberbeda, yaitu pada tahun 2013, 2014, 2015, dan 2019. Pada tahun 2013, Direktur Eksekutif WALHI menyebutkan terdapat kesalahan prosedur yang berkaitan dengan perizinan AMDALdan IMB. IMB yang dipakai oleh PT TML adalah IMB 1997 yang sudah kadaluarsa Adapun AMDAL yang digunakan belum disetujuioleh BPLH Selain itu, proyek ini dianggap melanggar RTRW Provinsi Jawa Barat Seharusnya lokasi tersebut diperuntukkan
untuk perkantoran pemerintah, bukan untuk fungsikomersial.
Pada tahun 2014, hal inidipermasalahkanoleh kelompok masyarakat yang tergabung dalam paguyuban Bandung Heritage Menurut mereka, pembangunan hotel ini bermasalah karena tidak sesuai tempatnya, yaitu berada di kawasancagarbudayaGedungSate Selainitu, menurut Direktur Walhi Jawa Barat, proyek pembangunan ini telah mengurug resapan air dan menghilangkan mata air di sekitarnya Pada tahun tersebut, masyarakat juga melakukan protes dalam bentuk aksi penyegelan
Kemudian pada tahun 2015, laporan Tempo tentang bagaimana proyek hotel ini diduga melanggar IMB Hal ini diresponolehRidwan Kamil sebagai walikota ketika itu, lalu menugaskan Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya untuk memeriksanya Tidak ditemukan informasi mengenai tindak lanjut dari pemeriksaan tersebut Pembangunan hotel ini tetap berlanjut, hingga pada tahun 2019, mendekati pembukaan hotel ini kembali dipermasalahkan
Pada tahun 2019, Pemerintah Kota Bandung berkonsultasi denganKementerianAgrariadan Tata Ruang perihal permasalahan ini. Kemudian Kementerian Agraria merekomendasikan Pemerintah Kota Bandung untuk menindak hotel ini. Walikota Bandung, Oded M. Danial mengatakan pembangunan hotel ini tidak sesuai dengan IMB yang telah diterbitkan DPMPTSP Kota Bandung. Ketidaksesuaian ini diakibatkan oleh lantai gedung yang melebihi batas yang ditentukan. Hal inijugadiaturpadaPeraturanDaerahKota Bandung 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung. Atas pelanggaran tersebut maka akan diberlakukan sanksi berupa pemangkasan lantai sebanyak4lantaidan/ataudendasebesar Rp 41 miliar yang disebutkan pada SK Wali Kota Bandung. Namun,permasalahaninitidak menyinggung persoalan lingkungan dan letaknya yang dekat dengan bangunan cagar budaya sebagaimana dipersoalkan tahun-tahun sebelumnya
Identifikasi Kasus berdasarkan Konteks Hukum
Untuk mengidentifikasi pelanggaran penataan ruang pada kasus ini dalam konteks hukum, akan dijabarkan berdasarkan subjek hukum, objek hukum, perbuatan hukum, konflik administrasi, dan penyelesaian konfliknya Dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kasus ini antara lain UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Daerah Kota Bandung 14 Tahun 2018 tentang Bandunan Gedung, UU Nomor 28 Tahun2002tentangBangunanGedung,dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 235 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatuPintu
Kasus ini pun melibatkan Lembaga/Pejabat Administrasi yang terkait yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kementerian Agrariadan Tata Ruang, dan Pemerintah Kota Bandung, termasuk DPMPTSP Kota Bandung, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung, serta Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung. Kasus ini merupakan salah satu contoh pelanggaran hukum. Subjek Hukum adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum. Dalam kasus ini, yang menjadi subjek hukum adalah PT Agung Podomoro Land (APLN) Tbk dan PT Tritunggal Lestari Makmur (TML). Sedangkan,objekhukumadalahsegalasesuatu yang berguna bagi subjek hukum termasuk manusia atau badan hukum,dandapatmenjadi pokok/objek suatu hubungan hukum, karena itu dapat dikuasai oleh subyek hukum. Objek hukum dalam kasus ini adalah Pullman BandungGrandCentral(HotelPullman).
Dengan perbuatan hukum berupa pembangunan hotel pullman, terjadi konflik administrasi antara lain sengketa internalantar instansi yaitu Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung/Kementerian ATR BPN Konflik ini dikarenakan hotel bekerjasama dengan Pemprov Jawa Barat, bahkan diresmikan oleh pemprov Padahal ketika itu masih terdapat dugaan pelanggaran prosedur Namun, baru belakangan ini ditindak Selanjutnya, konflik
antara masyarakat dan pihak hotel pullman. MasyarakatyangtergabungdalamWALHIdan paguyuban Bandung Heritage tidak setuju karena mengganggu lingkungan dan bangunan cagar budaya Sempat ada aksi penyegelan oleh masyarakat Penyelesaian Konflik atau Masalah (de Facto) adalah secaraadministratif dikenakan sanksi berupa pemangkasan dan denda
RekomendasiPenyelesaianPersoalan
Menurut, analisis kelompok kami bahwa penyelesaiankonflikiniharusmengacukepada peraturan-peraturan terkait yaitu UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Daerah Kota Bandung 14 Tahun 2018tentangBangunanGedung,UU28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, serta Peraturan Walikota Bandung Nomor 235 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Seharusnya sejak tahun 2013, setelah adanya temuan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) terkait terdapat kesalahan prosedur yang berkaitan dengan perizinan AMDAL dan IMB dari PT TML ini, haruslah kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah terkait. Adanya indikasi bahwa pembangunan hotel ini melanggar RTRW Provinsi Jawa Barat dapat ditindaklanjuti kemudianmelaluiaturan-aturan yang berlaku. Sebagaimana dalam Pasal 39 UU 26/2007 tentang Penataan Ruang bahwa pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalamPasal35merupakantindakanpenertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang danperaturanzonasi.
Pemerintah daerah Kota Bandung seharusnya melaksanakan pengawasan terlebih dahulu yang terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Pengawasan tersebut juga harus melibatkan adanya masyarakat dimana mereka dapat ikut andil dalam melakukan pelaporan Hal tersebuttelahdiatur dalam UU 26/2007 tentang Penataan Ruang Selanjutnya, dalam menjamin tercapainya penyelenggaraan penataan ruang harus dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang Tindakan pemantauan dan
evaluasi dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Apabila kemudian diperoleh bahwa terjadi penyimpangan administratif dalam penyelenggaraan penataan ruang,sebagaimanayangdiaturdalampasal56 ayat 2 UU 26/2007 tentang Penataan Ruang, maka Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota dapat mengambil langkah penyelesaian sesuai dengankewenangannya
Pihak masyarakat sendiri sebenarnya memiliki hak, kewajiban dan peran dalam menanggapi adanya dugaan pelanggaran tata ruang Halini telah diatur dalam pasal 60 UU 26/2007 tentang Penataan Ruang yaitu bahwa pihak masyarakat mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencanatataruangdi wilayahnya; serta dapat juga mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencanatataruangkepadapejabatberwenang
Dalam penyelesaian konflik antara PT TML dan Pemerintah hendaknya juga mengikuti ketentuan yang telahdiaturdalamUU26/2007 tentang Penataan Ruang pasal 67 ayat (1) dimana"Penyelesaiansengketapenataanruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat". Berdasarkan pasal tersebut bahwa upaya pertama yang harus dilakukan dalam penyelesaian konflik ini adalah dengan melakukan mediasi kepada pihak terkait yaitu PT Tritunggal Lestari Makmur (TML). Apabila kemudian tidak diindahkanolehpihak terkait maka upaya penyelesaian sengketa selanjutnya adalah melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan mencakup penyelesaian secara musyawarah mufakat dan alternatif penyelesaian sengketa, antara lain, denganmediasi,konsiliasi,dannegosiasi.
Pemberian sanksi juga berpotensi diberikan seperti sanksi administratif karena telah diatur dalam UU 26/2007 yaitu berupa penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, denda administratif,
dan lainnya. Dan UU tersebut juga disebutkan bahwasetiaporangyangtidakmenaatirencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500000000,00(limaratusjutarupiah)
Mengenai ketidaksesuaian izin mendirikan bangunan (IMB) dengan bangunan gedung, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menyatakan bahwa “Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dikenai sanksi administratifdan/atausanksi pidana“ Sanksi administratif yang dimaksud seperti pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, pembekuan izin mendirikan bangunangedung, pencabutan izin mendirikan bangunan gedung, dan lainnya Selain pengenaan sanksi administratif juga dapat dikenai sanksi denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.
Selain itu, dalam Perwali Kota Bandung nomor 235/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bahwa dalam hal hasil pengendalian yang dilakukan oleh Perangkat Daerah teknis terkait ditemukan adanya pelanggaran terhadap izin, maka Kepala PerangkatDaerahteknisterkaitmenyampaikan rekomendasi kepada Kepala DPMPTSP untuk melakukan pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, pembatalan izin dan pencabutan izin. Apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian antara persyaratan administrasi, yuridis dan teknis yang disampaikan pemohon izin dan non izin dengan kondisi lapangan, maka izin yang masihdalamprosesdanyangsudahditerbitkan dapat dibatalkan Tata cara pembatalan izin tersebut berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
Di sisi lain, daripihakPTTMLsendiriapabila merasa bahwa sanksi yang diberikan tidak sesuai dengan yang seharusnya, maka dapat
mengajukan gugatankePengadilanTataUsaha Negara (PTUN) sebagai pihak penggugat dan Pemerintah Daerah Kota Bandung selaku tergugat Dalam hal ini obyek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara (TUN) adalah keputusan TUN, sebagaimanayangdisebutkan dalam Ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Peradilan TUN yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan Hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, final dan yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata Adapun bentukgugatanyangdapatdiajukandi PTUN disyaratkan dalam bentuk tertulis karena gugatan itu akan menjadi pegangan pengadilan dan para pihak selama pemeriksaan Dalam mengajukan gugatan pihak penggugat harus memperhatikantenggat waktu pengajuan gugatan yaitu 90 (sembilan puluh) hari terhitung yang bersangkutan menerima keputusan TUN tersebut atau sejak diumumkannya keputusan TUN tersebut Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan TUN harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut.
REFERENSI
Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang PenataanRuang
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun2016tentangPedomanPengelolaan BarangMilikDaerah
Peraturan Daerah Kota Bandung 14 Tahun 2018tentangBangunanGedung UU28Tahun2002tentangBangunanGedung Peraturan Walikota Bandung Nomor 235 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal dan PelayananTerpaduSatuPintu.
Badan Diklat Kejaksaan RI. 2019. Modul Hukum Acara Tata UsahaNegara.Jakarta : Badan Pendidikan dan Pelatihan KejaksaanRepublikIndonesia.Risma Riyandi 2019 Pemkot Bandung Sanksi Hotel Pullman di https://ayobandungcom/read/2019/09/19/ 64221/tak-taat-aturan-pemkot-bandung-si ap-s anksi-hotel-pullman (diakses 10 Januari2021)
Satira Yudatama. 2019. Pengembang Hotel Pullman Bandung Didenda di https://www.pikiran-rakyat.com/bandungraya/pr-01323239/pengembang-hotel-pull man-d i-bandung-didenda-rp-41-miliar-hanya-pe rlu-bayar-rp-28-miliar?page=3(diakses10 Januari2021)
Sovia Hasanah 2017 Dasar Hukum Pembangunan dengan Skema BOT di https://wwwhukumonlinecom/klinik/deta il/ulasan/lt5a4458d2105c1/dasar-hukum-p emba ngunan-dengan-skema-ibuild-operate-tran sfer-i-bot/(diakses10Januari2021)
Suhirman 2021 Hukum Perencanaan [PowerPoint Slides] Imas Damayanti 2019 Terjadi 6621 Pelanggaran Tata Ruang di https://nasionalrepublikacoid/berita/pwx a7d370/terjadi-6621-pelanggaran-tata-rua ng-ja wa-mendominasi (diakses 10 Januari2021)
Putra Prima 2015 Pembangunan Hotel Pullman Terancam Distop di https://nasionaltempoco/read/724709/sal ahi-izin-hotel-mewah-di-bandung-ini-tera ncamdistop/full&view=ok (diakses 10 Januari2021