20 19
Kabupaten
Rembang
Kabupaten
PWK UGM
Rembang
2017
Laporan Studio Analisis WIlayah Rembang 1
Provinsi Jawa Tengah
“Cultures & climates differ all over the world, but people are the same. They’ll gather in public if you give them a good place to do it.”
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami mendapatkan kesempatan untuk menambah dan mengasah ilmu bersama dalam penyusunan Laporan Analisis Kabupaten Rembang yang mana menjadi salah satu produk pembelajaran dalam Mata Kuliah Studio Analisis Wilayah, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada 2019/2020. Laporan analisis ini juga dapat terselesaikan dengan baik atas dukungan moral dan materil dari berbagai pihak sehingga kami dapat melalui proses penyelesaian yang bermanfaat dari tahap pra survey, survey, hingga pasca survey. Tak lupa kami sampaikan terimakasih kepada:
Kata Pengantar
1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan neraca Sumber Daya Alam dengan baik. 
 2. Bapak Retno Widodo Dwi Pramono, S.T., M.Sc. selaku dosen pembimbing kelompok penyusun. 
 3. Segenap dosen pembimbing dan dosen penguji dalam Mata Kuliah Studio Analisis Wilayah, yaitu Bapak Doddy Aditya Iskandar, S.T., MCP., Ph.D., Ibu Ratna Eka Suminar, S.T., M., M.Sc., Ibu Beti Guswantari, S.Si.,M.T., Bapak Rendy Bayu Aditya, S.T., M.U.P., Ibu Atrida Hadianti, ST., M.Sc., Ph.D. 4. Bapak dan Ibu jajaran SKPD Kabupaten Rembang, yang terdiri atas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Rembang, Badan Pusat Statistik, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan instansi lainnya yang telah memberikan berbagai input data, observasi, dan wawancara dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi data 5. Orang tua kami yang telah memberikan segala dukungan atas segala yang kami semogakan. 6. Teman-teman Perencanaan Wilayah dan Kota Angkatan 2017 serta seluruh mahasiswa PWK UGM yang telah membersamai dan mendukung dengan ide, saran, dan masukan dalam proses pembelajaran kami hingga penyusunan Album Peta Analisis Kabupaten Rembang. Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Kami mengharapkan adanya kritik, saran, dan masukan yang membangun untuk dapat memperbaiki dan mewujudkan laporan analisis ini menjadi lebih baik. Selain itu, kami pun memiliki harapan kami agar laporan ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan serta dapat dimanfaatkan sebagai mestinya bagi seluruh pembacanya, serta memberikan inspirasi terhadap bidang perencanaan dan bidang keilmuan lainnya.
Kelompok Studio Kabupaten Rembang 1
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Yogyakarta, Desember 2019
i
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
ii
Museum RA Kartini Kelurahan Kutoharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang
Tim Kami Abimanyu Arya R 45937
Aqila Salma Kamila 45910
Alifa Ammatullah 45906
Yosia Aaron Satria P 46395
Ana Mulia M 45907
Zidnin Nuroo Azzahiey 45937
Anisa Nurul K 45909
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
iii
Daftar Isi i Kata Pengantar iii Tim Kami iv Daftar Isi
BAB VI Potensi, Masalah, & Tujuan 114 Potensi 115 Masalah 116 Tujuan
BAB I Pendahuluan 2 3 3 3 4 8
Latar Belakang Landasan Hukum Tujuan Penulisan Ruang Lingkup Metode Analisis Wilayah Sistematika Penulisan
BAB II Review Dokumen 10 Review Dokumen RPJP dengan RPJMD Kabupaten Rembang 11 Review Dokumen RTRW dengan RPJMD Kabupaten Rembang
BAB III Profil Wilayah 30 Fisik Dasar 33 Kependudukan 38 Ekonomi
BAB IV Analisis dan Proyeksi 42 76 78 83 90
Fisik Ruang Kependudukan Sosial dan Budaya Ekonomi Sarana dan Prasarana
BAB V Analisis NSDA
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
96 100 103 104 106 108 110
iv
Peternakan Ruminansia Perikanan Budidaya Perkebunan Pertanian Holtikultura Buah Pertanian Holtikultura Sayur Pertanian Pangan Kehutanan Produksi
BAB VIII Arah Perkembangan 118 Arah Pengembangan
BAB VII Isu Strategis 123 Potensi Pemanfaatan Sumber Daya Air untuk Pengembangan Sektor Pertanian dan Industri di Kabupaten Rembang 135 Belum Optimalnya Kerjasama antar daerah RATUBANGNEGORO terhadap perekonomian Kabupaten Rembang 141 Tingkat Kesiapan Kabupaten Rembang sebagai Minapolitan dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Wilayah 157 Keterkaitan Persebaran Pembangunan Infrastruktur Terhadap Kesenjangan Wilayah antar Kecamatan di Kabupaten Rembang 167 Kurangnya Integrasi dan Optimalisasi Infrastruktur dalam Pengembangan Sektor Pariwisata Kabupaten Rembang Pembangunan Jalan Lingkar dan Reaktivasi Jalur 177 Rel Kereta Api sebagai Langkah untuk Meningkatkan Pelayanan Mobilisasi Masyarakat di Kabupaten Rembang 183 Pemanfaatan Lahan Sebagai Kebun Campur Untuk Mewujudkan Program BEKERJA (Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera) dalam Pengentasan Kemiskinan Desa-Desa di Kabupaten Rembang
BAB I
Pendahuluan
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
1
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Latar Belakang
2
Pada hakikatnya, wilayah harus mampu mendukung dan memenuhi kelangsungan kehidupan masyarakatnya. Hal inilah yang menjadikan wilayah tersebut terus hidup. Setiap wilayah memiliki karakteristik dan ciri khasnya masing-masing sesuai dengan kondisi fisik wilayah, kependudukan, ekonomi, sosial budaya, serta ketersediaan sarana dan prasarananya. Merupakan hal yang penting untuk mempertimbangkan setiap kondisi dan aspek untuk mendapatkan rencana dan pengorganisasian yang tepat guna. Untuk mencapai tujuan tesebut, diperlukan dasar pemahaman dan perencanaan yang komprehensif dalam memahami sebuah wilayah. Oleh karena itu, penting dilakukan bagi seorang perencana untuk menganalisis wilayah rencananya. Hal ini dilakukan agar rencana yang dihasilkan dapat diimplementasikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan wilayah sehingga tercapainya pembangunan yang berkelanjutan. Perencanaan yang komprehensif memerlukan dukungan analisis yang mendalam dan menyeluruh pada setiap aspek yang ada di wilayah rencana. Aspek yang dianalisis, diantaranya fisik dasar, fisik ruang, kependudukan, ekonomi, sosial budaya, dan sarana prasarana. Data-data yang diperlukan didapatkan dari proses survei primer dan sekunder. Data yang telah didapatkan kemudian dianalisis untuk digunakan sebagai bahan dasar perencanaan yang kemudian menjadi bahan pertimbangan perencanaan yang diharapkan mampu menghasilkan rencana yang paling tepat dan dapat diimplementasikan. Perencanaan Kabupaten Rembang tentunya harus melalui tahap-tahap yang telah disebutkan sehingga didapatkan perencanaan yang mampu diimplementasikan dan dapat dikembangkan. Kabupaten Rembang yang menjadi wilayah amatan merupakan kabupaten yang berlokasi di Jawa Tengah bagian utara Pulau Jawa dan langsung berhadapan dengan Laut Jawa. Sekitar 30% wilayah berupa lahan pertannian garam yang dimiliki oleh individu maupun koperasi. Dilalui oleh Jalan Pantai Utara yang notabene merupakan jalur penghubung antar provinsi di pulau jawa. Didominasi tanah dataran, Kabupaten Rembang memiliki bentang lahan yang unik, yaitu terdapat tiga jenis bentang lahan berupa pegunungan, dataran, dan pesisir. Keunikan kondisi sik yang dimiliki Kabupaten Rembang dapat menjadi potensi dan tantangan tersendiri untuk mencapai hasil rencana yang implementatif. Analisis yang mendalam pada tiap aspek dapat mendukung didapatkannya rencana yang implementatif sehingga dapat mengembangkan wilayah Kabupaten Rembang.
Landasan Hukum • • • • • • •
Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Surat Keputusan Menteri Pertanian No 837/KPTS/UM/11/1980 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah. SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 37 tahun 2010 tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia Peraturan Daerah Kabupaten Rembang nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang tahun 2011-2031 RPJMD Kabupaten rembang tahun 2016-2021
Tujuan Penulisan 1. Mengkompilasi data primer dan sekunder yang didapatkan dari survei terkait data fisik, kependudukan, ekonomi, sosial budaya, serta sarana prasarana eksisting Kabupaten Rembang yang akan diolah menjadi dasar perencanaan. 2. Menganalisis potensi dan masalah yang terdapat di Kabupaten Rembang 3. Menentukan dan menganalisis isu-isu strategis di Kabupaten Rembang berdasarkan, potensi dan masalah yang ditemukan. 4. Menghasilkan kesimpulan yang didapatkan dari analisis, perumusan solusi, dan rekomendasi perencanaan Kabupaten Rembang.
Ruang Lingkup Lingkup Geografis Seluruh wilayah administratif Kabupaten Rembang dengan batas wilayah, diantaranya: Utara : Laut Jawa Timur : Kabupaten Tuban, Jawa Timur Selatan : Kabupaten Blora, Jawa Tengah Barat : Kabupaten Pati, Jawa Tengah
Lingkup Temporal Tahap pencarian data hingga analisis selama lima bulan, yaitu bulan Agustus 2019 hingga awal Desember 2019. Data-data yang digunakan merupakan data tahun 2012 hingga 2019.
Lingkup Substansial Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Berupa fisik dasar, fisik ruang, kependudukan, ekonomi, sosial budaya, serta sarana dan prasarana Kabupaten Rembang.
3
Metode Analisis Wilayah
Daya Dukung Pertanian
Fisik Dasar
Kesesuaian Lahan
Analisis ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kecocokan suatu lahan untuk penggunaan kegiatan tertentu yang disebut dengan kesesuaian lahan. Metode yang dilakukan membutuhkan beberapa parameter terkait kondisi geografis dari lahan, yaitu jenis tanah, curah hujan, dan kelerengan. Setelahnya, dilakukan overlay dan skoring yang dapat menentukan peruntukan lahan yang sesuai dari skor akhir tiap lahan.
Daya Dukung Daya Tampung
Daya tampung dianalisis berdasarkan Pedoman Penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2014. Formulasi perhitungan daya tampung pada dokumen tersebut membandingkan luas lahan yang dapat dikembangkan menjadi permukiman dengan populasi penduduk. Perbandingan tersebut kemudian disesuaikan dengan standar kebutuhan lahan menurut jumlah penduduk. Daya dukung lahan dihitung dengan metode supply-demand menurut Permen LH No. 17 tahun 2009. Metode supply-demand menggunakan perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan bagi penduduk yang hidup dalam suatu wilayah. Ketersediaan lahan ditentukan berdasarkan data total produksi aktual setempat dari berbagai komoditas yang sudah dikonversi menjadi nilai rupiah.
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Daya Dukung Permukiman Evaluasi daya dukung permukiman Kabupaten Rembang didasari pada kesesuaian lahan permukiman atau hasil analisa sebagai acuan untuk melihat pesebaran dan luasan lahan yang sesuai untuk permukiman kabupaten Rembang. Selanjutnya untuk mengetahui daya tampung permukiman dan menganalisis status daya tampung tersebut digunakan rumus sebagai berikut :
4
Keterangan: DDPm = Daya Dukung Permukiman Lpm = Luas lahan yang layak untuk permukiman (m2) a = Banyaknya kebutuhan lahan per jiwa (26,67m2)
Analisis Sumber Daya Alam
Analisis ini dilakukan untuk mengetahui besar sumber daya alam yang telah dimanfaatkan dan cadangan sumber daya alam yang dapat dikembangkan untuk mendukung perekonomian Kabupaten Rembang. Analisis sumber daya alam dilakukan dengan menggunakan metode necara sumber daya alam (NSDA). Cadangan = potensi (aktiva) – eksisting (pasiva)
Kependudukan
Kepadatan Penduduk Bruto
Perhitungan digunakan untuk mengetahui kepadatan wilayah secara umum. Berikut adalah cara perhitungan kepadatan penduduk bruto :
Kepadatan Penduduk Fisiologis
Perhitungan digunakan untuk mengetahui penggunaan lahan untuk pembangunan di suatu wilayah. Berikut adalah rumusan matematis untuk kepadatan penduduk netto
Sex Ratio
Sex ratio atau rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah atau negara pada waktu tertentu. Sex Ratio merupakan perhitungan yang dilakukan untuk mengetahui perbandingan komposisi jenis kelamin di suatu daerah dalam suatu waktu, tujuannya adalah untuk mengetahui pola atau perubahan rasio jenis kelamin. Perhitungan sex ratio dilakukan dengan rumus sebagai berikut:
Dependency Ratio
Proyeksi Penduduk
Proyeksi penduduk dilakukan untuk mengetahui jumlah penduduk di masa yang akan datang sehingga dapat mempersiapankan perencanaan yang akan dilakukan pada suatu wilayah sesuai dengan kebutuhan penduduknya. Proyeksi penduduk di Kabupaten Rembang dilakukan dengan rumus proyeksi geometri, yaitu sebagai berikut:
Pt = Po (1+r)t
Keterangan: Pt : Jumlah penduduk pada tahun t
 Po : Jumlah penduduk pada tahun awal
 r : Laju pertumbuhan penduduk
 t : Periode waktu tahun akhir dan tahun tahun awal
Indeks Pembangunan Manusia
Analisis IPM dilakukan untuk mengetahui bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperolah pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM memiliki indikator-indikator yang mewakili aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Indikator dari aspek kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir. Untuk indikator dari pendidikan, digunakan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Komponen ekonomi dilihat dari data pengeluaran per kapita yang disesuaikan.
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Dependency Ratio merupakan analisis untuk mengetahui perbandingan antara jumlah usia produktif (15-64) dengan usia non produktif (0-14 dan >65) di suatu daerah. Perhitungan ini ditujukan untuk melihat angka ketergantungan masyarakat tidak produktif terhadap masyarakat produktif yang akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Apabila hasil perhitungan angka ketergantungan >50% maka dapat diasumsikan bahwa tingkat ketergantungan masyarakat di Kabupaten Rembang tergolong tinggi dan perekonomian censerung rendah, sedangkan apabila perhitungan angka ketergantungan <50% maka diasumsikan tingkat ketergantungan Kabupaten Rembang rendah dan tingkat perekonomian cenderung tinggi. Perhitungan dilakukan dengan rumus sebagai berikut:
Keterangan: P(0-14) : Jumlah penduduk usia muda (0-14 tahun) P(65+) : Jumlah penduduk usia tua (65 tahun ke atas) P(15-64) : Jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun)
5
Ekonomi
Kondisi Ekonomi
Salah satu indikator ekonomi makro yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan disuatu daerah adalah PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). PDRB merupakan jumlah nilai tambah seluruh barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha suatu daerah dalam satu tahun. Dari nilai PDRB tersebut dapat diturunkan tiga indikator penting lainnya, yakni pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi, dan struktur ekonomi. PDRB dibagi menjadi dua jenis, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku atau ADHB dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan atau ADHK. PDRB ADHB menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun yang berlaku. PDRB ADHB digunakan untuk melihat PDRB per-kapita, pendapatan perkapita dan untuk melihat besarnya pergeseran struktur ekonomi. PDRB ADHK juga menunjukan nilai tambah harga barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar (tahun 2010) dan biasa digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun dan tahun.
Sektor Unggulan
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Karakter ekonomi suatu wilayah tidak hanya di lihat dari sektor basis yang mendominasi di wilayah tersebut, namun juga dari kedudukan sektor ekonomi unggulan dan potensial di wilayah yang lebih luas. Karakter ekonomi Kabupaten Rembang juga terlihat dari kedudukan sektor ekonomi unggulan dan potensial di Provinsi Jawa Tengah. Penentuan sektor unggulan dilakukan dengan metode Tipologi Klassen, Location Quotient, dan Shift Share. Tipologi Klassen merupakan metode yang membandingkan rataâ&#x20AC;&#x201C; rata laju pertumbuhan dan konstribusi sektor antara kedua wilayah. Metode LQ merupakan metode yang berfungsi untuk melihat tingkat spesialisasi suatu sektor di Kabupaten Rembang terhadap provinsi Jawa Tengah. Sedangkan shift-share menganalisis kekuatan kontribusi sektor dengan melihat substansi pertumbuhan ekonomi nasional, tingkat pertumbuhan sektoral (PS), dan tingkat kompetitif sektoral (DS).
6
Proyeksi Ekonomi dan Prediksi Ekonomi
Proyeksi ekonomi dilakukan dengan jangka waktu 20 tahun dengan metode linier, sedangkan prediksi ekonomi merupakan perhitungan nilai tambah pendapatan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Rembang.
Disparitas WIlayah
Metode yang digunakan dalam menganalisis ketimpangan kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Rembang adalah dengan menganalisis konsentrasi penduduk miskin di tiap kecamatan dengan indikator yang digunakan adalah jumlah keluarga sejahtera dan pra-sejahtera. Jumlah keluarga pra-sejahtera dan persentase penduduk miskin yang tinggi di suatu kecamatan mengindikasikan bahwa kesejahteraan di kecamatan tersebut rendah.
Sarana dan Prasarana
Analisis Jumlah Sarana
Analisis diakukan dengan menghitung kesesuaian kebutuhan dan ketersediaan tiap-tiap sarana dan prasarana dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Pelayanan Minimum. Pada analisis wilayah Kabupaten Rembang, perhitungan dilakukan dengan skala kecamatan untuk dapat melakukan analisis yang lebih detail.
Fisik Ruang
Struktur Ruang
Struktur ruang dianalisis melalui identifikasi kluster-kluster permukiman perkotaan dengan analisis tetangga terdekat. Kluster-kluster permukiman perkotaan tersebut dibuat hierarkinya berdasarkan analisis skalogram guttman dan sentralitas marshall, sedangkan kategorisasi kluster permukiman perkotaan sebagai pusat pelayanan dilakukan dengan penyesuaian standar pusat pelayanan berdasarkan UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Cara yang dilakukan yakni dengan meondisi struktur ruang Kabupaten Rembang saat ini kemudian dievaluasi. Evaluasi struktur ruang Kabupaten Rembang mencakup evaluasi (1) aksesibilitas menggunakan standar jangkauan pelayanan berdasarkan jarak, (2) konektivitas menggunakan indeks konektivitas, (3) mobilitas menggunakan detaour index, dan (4) interaksi menggunakan analisis gravity model berdasarkan jumlah penduduk.
a. Analisis Aksesibilitas
Analisis Aksesibilitas menggunakan metode marshall yang digunakan untuk menunjukkan pusat kota yang terbentuk berdasarkan indikator hierarki pusat pelayanan yang berada di Kabupaten Rembang. Cara perhitungan metode marshall dilakukan dengan membuat tabel serta melihat indikator jenis dan keberadaan infrastruktur pelayanan, kemudian membuat meng-urutkan nama permukiman atas dasar ketersediaan fasilitasnya. b. Analisis Mobilitas
Analisis mobilitas dilakukan dengan menggunakan cara membandingkan jarak bila ditarik garis lurus antar simpul-simpul kegiatan dengan jarak sebenarnya. c. Analisis Konektivitas Alpha Index Analisis Alpha Index adalah metode untuk menunjukkan mengetahui indeks konektivitas yang didapat dengan cara mengevaluasi jumlah cycle (jaringan tertutup) yang ada dan membandingkan dengan jumlah maksimal yang mungkin terbentuk.
Keterangan: e : jumlah jaringan penghubung v : jumlah simpul
Gamma Index Analisis Gamma Indeks adalah cara menentukan indeks konektivitas yang dihitung dengan mempertimbangkan hubungan antara jumlah jaringan penghubung (link) yang ada dengan jumlah seluruh jaringan penghubung yang memungkinkan.
Keterangan: e : jumlah jaringan penghubung v : jumlah simpul
Analisis Interaksi Antar Wilayah
Cara mengukur kekuatan Interaksi Wilayah dapat menggunakan teori gravitasi wilayah yang diadaptasi dari Teori Gravitasi kali pertama diperkenalkan dalam disiplin ilmu Fisika oleh Sir Issac Newton (1687). Model gravitasi Newton ini kemudian diterapkan oleh W.J. Reilly (1929), seorang ahli geografi untuk mengukur kekuatan interaksi keruangan antara dua wilayah atau lebih. Berdasarkan hasil penelitiannya, Reilly berpendapat bahwa kekuatan interaksi antara dua wilayah yang berbeda dapat diukur dengan memerhatikan factor jumlah penduduk dan jarak antara kedua wilayah tersebut. Untuk mengukur kekuatan interaksi antarwilayah digunakan formulasi sebagai berikut.
Beta Index Analisis Beta Index adalah cara menentukan indeks yang menunjukkan tingkat konektivitas antar simpul kegiatan yang diperoleh dari perbandingan antara jumlah jaringan penghubung (links) dengan jumlah simpul (nodes).
Pola Ruang Keterangan: e : jumlah jaringan penghubung v : jumlah simpul
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Analisis pola ruang dibagi menjadi evaluasi kesesuaian pola ruang dan analisis highest best use. Evaluasi kesesuaian pola ruang menggunakan metode overlay peta pola ruang dengan peta kriteria kesesuaian lahan yang dikeluarkan oleh SK Menteri Pertanian No 837/KPTS/UM/11/1980 dan peta rawan bencana. Selain itu, evaluasi pola ruang juga membandingkan pola ruang eksisting dengan pola ruang rencana di RTRW Kabupaten Rembang. Analisis highest best use merupakan proyeksi pola ruang yang digunakan untuk memilih guna lahan tertentu ketika antar guna lahan saling tumpang tindih.
7
Sistematika Penulisan Bab I Pendahuluan
Bab I berisi latar belakang, landasan hukum, tujuan, ruang lingkup, metode analisis dan sistematika penulisan.
Bab II Review Dokumen
Bab II berisi review dokumen tata ruang (RTRW) dan dokumen pembangunan (RPJPD & RPJMD) beserta penjabaran lain milik Kabupaten Rembang dari perspektif penulis.
Bab III Profil Wilayah
Bab III terdiri analisis aspek fisik dasar, kependudukan dan ekonomi untuk mengetahui profil dan karakteristik wilayah Kab. Rembang.
Bab IV Analisis dan Proyeksiâ&#x20AC;¨
Bab IV terdiri dari analisis dan proyeksi aspek fisik dasar, kependudukan, ekonomi serta sarana prasarana yang dimiliki Kabupaten Rembang
Bab V Analisis NSDA Bab V terdiri dari analisis neraca sumber daya alam yang dilakukan dengan menentukan kriteria-kriteria kesesuaian lahan untuk komoditas tertentu, dan selanjutnya menghitung luas lahan aktiva dan pasiva serta luas cadangan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk komoditas tersebut, yang selanjutnya dibandingkan dengan nilai moneter komoditas saat ini untuk memperkirakan nilai moneter lahan.
Bab VI Masalah, Potensi, & Tujuan
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Bab VI terdiri dari identifikasi potensi dan masalah yang ada di Kab. Rembang dengan mempertimbangkan hasil analisis yang disertai dengan bukti berupa data yang menjadi dasar dalam perumusan tujuan perencanaan Kab. Rembang untuk mengatasi masalah serta mengembangkan potensi di Kab. Rembang
8
Bab VII Arah Perkembangan
Bab VIII terdiri dari analisis arah perkembangan wilayah dengan melakukan pengamatan terhadap tren perkembangan wilayah selama dua puluh tahun terakhir serta memproyeksikan perkembangan wilayah selama dua puluh tahun ke depan dengan mempertimbangkan hasil analisis serta dokumendokumen perencanaan yang ada.
Bab VIII Isu Strategis Bab VII terdiri dari analisis isu-isu strategis yang terkait yang potensi dan masalah yang ada di Kabupaten Rembang serta arahan rekomendasi terkait isu strategis.
BAB II
Review Dokumen
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
9
Review Dokumen RPJP Kabupaten Rembang dengan RPJMD Kabupaten Rembang
Pada pembahasan ini, review dokumen pembangunan Kabupaten Rembang terdiri dari beberapa dokumen antara lain, dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang tahun 2011-2031 (RTRW Kabupaten Rembang), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Rembang tahun 2016-2021 (RPJM Kabupaten Rembang), dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang tahun 2005-2025 (RPJP Kabupaten Rembang). Review dokumen dilakukan untuk mengetahui relevansi antara RTRW dengan RPJP yang ada di Kabupaten Rembang dan juga untuk mengetahui relevansi antara RPJP Kabupaten Rembang dengan RPJM Kabupaten Rembang. Pada tahap ini akan dilakukan analisis terkait hubungan misi RPJP Kabupaten Rembang dengan misi RPJM Kabupaten Rembang dan hubungan keterkaitan antara arah pembangunan RPJP Kabupaten Rembang RPJP Kabupaten Rembang dengan program pembangunan yang ada pada RPJM Kabupaten Rembang. Adapun misi RPJP Kabupaten Rembang tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut : 1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah. 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. 4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Misi RPJM Kabupaten Rembang tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut : 1. Menjadikan Kabupaten Rembang sebagai kawasan pantai unggulan yang didukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan 2. Menjadikan Kabupaten Rembang sebagai kawasan pantai unggulan yang didukung pengembangan sektor pertanian, pertambangan dan, industri dalam keterpaduan pembangunan wilayah utara dan selatan 3. Menjadikan Kabupaten Rembang sebagai kawasan pantai unggulan yang didukung pengembangan antar sektor yang berwawasan lingkungan.
Tabel Perbandingan Misi RPJMD Kabupaten Rembang dengan Misi RPJP Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Studio Rembang 1
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Melalui tabel diatas dapat diketahui bahwa seluruh misi RPJM Kabupaten Rembang memiliki keterkaitan dengan RPJP Kabupaten Rembang. Misi yang erat keterkaitannya antara RPJP dengan RPJM Kabupaten Rembang yaitu pada misi nomor 4 yang berbunyi â&#x20AC;&#x153;Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.â&#x20AC;?
10
Review Dokumen RTRW Kabupaten Rembang dengan RPJMD Kabupaten Rembang Untuk mengetahui relevansi dan ketercapaian RTRW Kabupaten Rembang dengan RPJM Kabupaten Rembang perlu adanya perbandingan indicator pada RTRW Kabupaten Rembang yang membahas mengenai pengembangan potensi sektor pertanian di bagian tengah dan bagian Selatan, pengembangan potensi sektor perikanan kelautan di bagian utara, pengembangan potensi sektor pertambangan, pengembangan potensi sektor industry, pengembangan dan pemantapan fungsi pusat pelayanan yang terkoneksi dengan sistem prasarana wilayah dalam rangka pengurangan kesenjangan antar wilayah, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dengan membandingkan arah kebijakan yang ada pada RPJMD Kabupaten Rembang. Pada hal ini dilakukan skoring dengan skor 1 atau 0, yang berarti bahwa pada nilai skor 1 terdapat hubungan atau keterkaitan yang saling mendukung, sedangkan nilai skor 0 berarti bahwa tidak adanya keterkaitan yang saling mendukung. Arah kebijakan RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:
Misi 1: Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah. 1. 2. 3. 4.
Meningkatkan budaya integritas dan budaya kinerja aparatur Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan Melaksanakan Penataan organisasi perangkat daerah (SOTK) yang tepat fungsi dan tepat ukuran Meningkatkan pelaksanaan dan pengembangan Standar Opera\sional Prosedur dan Standar Pelayanan Publik secara konsisten 5. Meningkatkan evaluasi atas efektifitas pelaksanaan produk hukum daerah 6. Harmonisasi peraturan perundang-undangan/tertib regulasi 7. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja keuangan daera 8. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan pembangunan secara komprehensif 9. Mengembangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 10. Meningkatkan penerapan open government dengan fokus pada publikasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah,pelaporan kinerja instansi pemerintah, dan layanan informasi 11. Penguatan sistem dan infrasturktur e-Gov yang terintegrasi serta memperluas jangkauan publikasi informasi Pemerintah 12. Meningkatkan kualitas manajemen kearsipan berbasis IT pada masing2 Perangkat Daerah. 13. Meningkatkan konsistensi perencanaan pembangunan terutama pada penyerapan aspirasi masyarakat, pengendalian dan evaluasi 14. Peningkatan intensitas pendampingan masyarakat pada penyusunan perencanan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan 15. Meningkatkan peran swasta dalam pembangunan 16. Peningkatan pemantauan dan pengendalian terutama pada saat pelaksanaan kegiatan 17. Peningkatan ketersediaan data yang akurat dan terbarukan 18. Meningkatkan standar mutu dan pengembangan sistem pelayanan dan pengaduan publik yang terintegrasi 19. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat terutama pelayanan administrasi terpadu di tingkat kecamatan (PATEN) dan desa 20. Membangun sistem pengelolaan informasi dan layanan publik yang handal dan professional
Misi 2: Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat,serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup Pengembangan agribisnis dan peningkatan produktivitas pertanian Peningkatan infrastruktur dan modernisasi pertanian Pengembangan perikanan budidaya secara intensif Pengembangan pola nafkah ganda bagi nelayan kecil Peningkatan pelayanan TPI secara terpadu Peningkatan keamanan perdagangan dan perlindungan konsumen Peningkatan fasilitas perdagangan dengan pengembangan pasar tradisional Peningkatan kemitraan dan jaringan pemasaran Pengembangan industri skala kecil dan menengah
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
11
10. Peningkatan daya saing dan kompetensi tenaga tenaga 11. Memperkuat sistem dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan 12. Peningkatan kinerja penanggulangan kemiskinan dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat di kantong-kantong kemiskinan 13. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam konservasi SDA dan LH 14. Pemantauan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian degradasi SDA
Misi 3: Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif 1. 2. 3. 4. 5.
Peningkatan promosi dan kemitraan investasi Peningkatan pelayanan investasi berbasis teknologi informasi Revitalisasi peran koperasi sebagai penyangga perekonomian rakyat Peningkatan fasilitasi, teknologi, pemasaran serta permodalan kepada UMKM dan usaha kreatif. Peningkatan aksesibilitas, amenitas, atraksi dan aktifitas pada destinasi pariwisata unggulan yang didukung kualitas SDM pariwisata
Misi 4: Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan.
1. Peningkatan pemerataan aksesibilitas dan kualitas jalan dan jembatan pada semua wilayah 2. Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi terutama pada lahan pertanian tadah hujan 3. Pembangunan kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni terutama pada wilayah-wilayah permukiman zona merah. 4. Peningkatan cakupan akses ketersediaan air minum bagi rumah tangga pada semua wilayah 5. Peningkatan kepemilikan sanitasi layak pada semua rumah tangga 6. Peningkatan luasan ruang terbuka hijau terutama pada kawasan perkotaan 7. Pembangunan dan pemeliharan embung, PPST, maupun optimalisasi sumber-sumber air untuk penyediaan air baku terutama pada wilayah rawan kekeringan. 8. Percepatan pembangunan Pusat pertumbuhan dengan fokus pada wilayah-wilayah yang mempunyai potensi unggulan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan Peningkatan kualitas pelayanan perhubungan terutama pada kualitas pelayanan angkutan umum dan angkutan pedesaan.
Misi 5: Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan keagamaan.
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
1. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar 2. Meningkatkan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar dan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan 3. Menjalin kemitraan, dunia usaha, ormas dan LSM untuk berkontribusi penyelesaian masalah kesehatan 4. Meningkatkan promosi komunikasi, informasi dan edukasi promotif dan preventif hidup sehat 5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan PAUD, Pendidikan dasar dan Pendidikan Non formal 6. Meningkatkan manajemen dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan 7. Optimalisasi implementasi pendidikan karakter dan budi pekerti di jenjang pendidikan dasa dengan fokus pada penguatan dan adopsi nilai nilai budaya lokalitas dalam kurikulum dan manajemen sekolah 8. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan organisasi kepemudaan yang berperan dalam pembangunan 9. Penguatan dan pengembangan pola pembinaan olahraga berjenjang 10. Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana prasarana olah raga
12
Misi 6: Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan, sosial, dan mengembangkan budaya lokal serta meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan
1. Meningkatkan penguatan wawasan kebangsaan, toleransi dan peran serta sumber daya linmas (perlindungan masyarakat) dalam menjaga keamanan dan ketertiban 2. Peningkatan peran fungsi LSM/Ormas/parpol dalam pembangunan bagi masyarakat luas, dengan penekanan pada sosialisasi berkelanjutan dan menjalin hubungan yang harmonis dengan LSM/ormas dan parpol 3. Peningkatan peran serta/partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial
4. 5. 6. 7. 8.
dengan fokus pada peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berada di lingkungan masyarakat Mendorong pemahaman pemangku kepentingan, perencana, pelaksana terhadap konsep kesetaraan gender dengan fokus pengatan partisipasi masyarakat dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Peningkatan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya Pembinaan generasi muda dan pelaku budaya untuk melestarikan dan mengembangkan kembai kesenian, sejarah, tradisi dan nilai-nilai budaya lokal Peningkatan kualitas pelayanan KB dengan focus pada penurunan unmet need dan pelayanan kontrasepsi masyarakat Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dengan focus pada pelayanan akte kelahiran bagi bayi yang belum berakte dan pelayanan KTP
Misi 7: Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan 1. 2. 3. 4. 5.
Penguatan lembaga ketahanan pangan daerah Penguatan kecukupan minimal pangan dan cadangan pangan daerah Peningkatan akses dan distibusi pangan Peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pola pangan harapan Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha pengolahan hasil produksi pertanian dan perikanan skala kecil 6. Penyaluran sarana produksi pertanian dan perikanan skala kecil pada masyarakat Berdasarkan tabel analisis yang ada, maka dapat diketahui bahwa kebijakan pada RTRW yang merujuk pada kebijakan RPJMD dan bersifat general atau umum terdapat pada kebijakan ketiga, yaitu pada pengembangan potensi sector pertambangan dan kebijakan tujuh yaitu peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan kemanan Negara. Selain itu, masih cukup banyak pula kebijakan dan strategi pada RTRW Kabupaten Rembang yang belum tercantum pada RPJMD Kabupaten Rembang. Dari adanya hal tersebut, maka dapat dijadikan pelajaran agar kebijakan dan strategi RTRW yang belum tercantum dalam RPJMD Kabupaten Rembang nantinya dapat dicantumkan dan dapat terwujud.
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
13
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Misi 1
14
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
15
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Misi 2
16
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
17
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Misi 3
18
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
19
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Misi 4
20
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
21
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Misi 5
22
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
23
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Misi 6
24
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
25
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Misi 7
26
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
27
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Batik Kidang Mas Kelurahan Babagan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang
28
BAB III
Profil Wilayah
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
29
Fisik Dasar Letak Geografis
Secara geografis Kabupaten Rembang terletak di ujung timur laut Provinsi Jawa Tengah dan dilalui Jalan Pantai Utara Jawa (Jalur Pantura), pada garis koordinat 111o 00’ – 111o 30’ Bujur Timur dan 6o 30’ – 7o 6’ Lintang Selatan. Kabupaten Rembang terletak di ujung timur laut Provinsi Jawa Tengah dan dilalui Jalan Pantai Utara Jawa (Jalur Pantura), sehingga menjadi gerbang sebelah timur Provinsi Jawa Tengah. Daerah perbatasan dengan Jawa Timur. Batas administratif Kabupaten Rembang : Utara : Laut Jawa Timur : Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur Barat : Kabupaten Pati Selatan : Kabupaten Blora
Peta Tipologi Tanah Kabupaten Rembang Sumber : Bappeda Kabupaten Rembang 2019
Curah Hujan
Rata-rata curah hujan Kabupaten Rembang adalah 1638 mm/tahun, curah hujan tertinggi terjadi di Kecamatan Sulang sebanyak 2.465 mm, sedangkan untuk hari hujan terbanyak terjadi di Kecamatan Bulu sebanyak 131 hari. Rata-rata curah hujan Kabupaten rembang cenderung sedang, sehingga Kabupaten Rembang sering mengalami
Peta Dasar Kabupaten Rembang Sumber : Bappeda Kabupaten Rembang 2019
Karakteristik Wilayah
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Topografi
30
Kabupaten Rembang memiliki luas 101.408 hektar yang terdiri dari lahan sawah sebesar 29.058 hektar (28,65 %), lahan bukan sawah sebesar 39.938 hektar (39,38 %) dan bukan lahan pertanian sebesar 32.412 hektar (31,96 %). Menurut luas penggunaan lahan, lahan terbesar adalah tegalan sebesar 32,94 %, hutan 23,45 % dan sawah tadah hujan sebesar 20,08 %. Menurut Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang, sekitar 11.973 hektar wilayah Kabupaten Rembang berada pada ketinggian 0-7 mdpl, 56.197 hektar pada ketinggian 8-100 mdpl, 28.688 hektar pada ketinggian 101-500 mdpl dan 3.112 hektar pada ketinggian lebih dari 500 mdpl. Sedangkan untuk kelerengan, wilayah Kabupaten Rembang seluas 45.205 ha (46.58%) mempunyai kelerengan sebesar 0 – 2%. sedangkan 33.233 ha lainnya (43.18%) mempunyai kelerengan sebesar 2 – 15%. Wilayah perbukitan dan pegunungan dengan kelerengan sebesar 15 – 40% dan > 40% masing-masing seluas 14.38% dan 4.86% dari total wilayah Kabupaten Rembang.
Peta Curah Hujan Kabupaten Rembang Sumber : Bappeda Kabupaten Rembang 2019
Jenis Tanah
Jenis tanah di Kabupaten Rembang terdiri dari Mediterial, Grumoso, Aluvial, Andosol dan Regosol. Jenis tanah Mediterial merupakan jenis tanah yang mendominasi di Kabupaten Rembang. yaitu meliputi 45%. sedangkan jenis Grumosol hanya 32%, Alluvial 10%, Andosol 8% dan Regosol 5%.
Peta Jenis Tanah Kabupaten Rembang Sumber : Bappeda Kabupaten Rembang 2019
Kesesuaian Lahan
Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan bidang lahan untuk suatu penggunaan tertentu. Tahapan identifikasi kesesuaian lahan dilakukan dengan metode skoring terhadap peta jenis tanah, kelerengan, curah hujan sesuai dengan SK Menteri Pertanian No. 837/KPTS/UM/11/1980, hasilnya berupa klasifikasi kawasan lindung, kawasan budidaya, dan kawasan penyangga.
Total Skor
Keterangan
> 174
Kawasan Lindung, termasuk Hutan Lindung
125 â&#x20AC;&#x201C; 174
Kawasan Penyangga atau Hutan Produksi Terbatas
< 125; Lereng < 15% < 125; Lereng < 8%
Kawasan Budidaya, Hutan Produksi Tetap, Hunian Produksi Konversi Tanaman Tahunan Kawasan Tanaman Semusim dan Permukiman Tabel Skoring Kesesuaian Lahan Sumber : SK Mentan No. 837/KPTS/UM/11/1980
Jenis Kesesuaian Lahan
Luas Lahan (Ha)
Persentase
Kawasan Lindung
5.218
5%
Kawasan Penyangga
17.658
17%
Kawasan Budidaya
83.477
78%
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Kabupaten Rembang didominasi oleh Kawasan Budidaya dengan luasan 83.477 Ha atau 78% dari total wilayahnya. Selanjutnya di ikuti oleh Kawasan Penyangga dengan luas 17.658 Ha atau 17% dan terakhir Kawasan Lindung dengan luas 5.218 Ha atau 5%. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa wilayah Kabupaten Rembang berpotensi untuk dikembangkan karena didominasi oleh Kawasan Budidaya.
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
31
Kerawanan Bencana
Melalui peta tersebut dapat dilhat sebaran daerah yang memiliki kerentanan terhadap bencana yang mungkin akan terjadi. Rawan bencana yang dimaksudkan terjadi di Kabupaten Rembang yaitu bencana kekeringan, longsor, tsunami dan beberapa bencana lain. Bencana kekeringan sangat rawan terjadi di Kabupaten Rembang bagian Utara, hal tersebut dikarenakan suhu yang cukup panas di Kabupaten Rembang dan tidak tersedianya sumber air memadai yang menyebabkan terjadinya kekeringan di Kabupaten Rembang. Bencana longsor juga rawan terjadi di Kabupaten Rembang yang disebabkan karena perbedaan kontur tanah antara Kabupaten Rembang bagian Selatan yang memilki kemiringan tanah cenderung tinggi karena merupkan daerah perbukitan di Gunung Butak dibandingkan dengan Kabupaten Rembang bagian Utara yang merupakan dataran. Pada Kabupaten Rembang bagian utara memiliki kerentanan bencana yang tinggi, terutama pada kawasan pesisir laut. Pada kawasan pesisir laut rentan terjadi bencana banjir, khususnya banjir yang terjadi karena rob (meluapnya air laut) yang dikarenakan arus laut pantai utara yang cukup besar.
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Peta Rawan Bencana Banjir Kabupaten Rembang Sumber : Bappeda Kabupaten Rembang 2019
32
Peta Rawan Bencana Longsor Kabupaten Rembang Sumber : Bappeda Kabupaten Rembang 2019
Kependudukan Jumlah Penduduk
Pada tahun 2018 jumlah penduduk Kabupaten Rembang sebanyak 635.810 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Rembang mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk tahun 2014 â&#x20AC;&#x201C; 2018 sebesar 0,76%. Jika melihat laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Rembang tahun 2014
Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Rembang 2014-2018 Sumber :
Grafik Jumlah Penduduk Kabupaten Rembang 2014-2018 Sumber :
Kepadatan Penduduk
Dilihat dari jumlah penduduk per kecamatan di Kabupaten Rembang, kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi adalah Kecamatan Rembang dengan jumlah penduduk 92.180 jiwa. Kecamatan Rembang juga menjadi kecamatan dengan kepadatan penduduk brutto terbanyak dengan kepadatan 1.532,45 jiwa/ha. Sedangkan untuk kepadatan netto terbesar adalah Kecamatan Kragan dengan kepadatan netto penduduk Jumlah Penduduk (ribu)
Luas (ha)
Kepadatan Brutto (jiwa/ha)
Kepadatan Netto (jiwa/ha)
Sumber
35220
6015
453.09
4683.91
Bulu
26880
6809
262.16
6460.82
Gunem
24270
4453
290.44
5503.17
Sale
38220
4437
342.83
7420.39
Sarang
65700
8356
428.99
5051.48
Sedan
54950
3852
654.98
5870.3
Pamotan
46200
6076
547.04
5429.26
Sulang
39350
8389
477.27
10437.93
Kaliori
41390
9173
681.25
5563.58
Rembang
92180
8446
1532.45
7536.96
Pancur
29600
8245
664.7
4876.28
Kragan
63610
7774
934.15
11317.79
Sluke
28300
11147
734.66
7627.76
Lasem
49940
10252
1125.58
8870.69
Jumlah
635810
103424
626.98
Kecamatan
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
33
Piramida Penduduk
Struktur Penduduk divisualisasikan dalam bentuk piramida penduduk. Bentuk piramida penduduk Kabupaten Rembang adalah stationery, dimana jumlah penduduk muda hampir sebanding dengan penduduk tua. Kabupaten Rembang memiliki piramida penduduk yang stasioner, dengan penduduk terbesar berada di rentang usia 20-24 tahun.
Laki-laki
Angka Kematian
Angka Kematian Kasar (Crude Death Rate) adalah angka yang menunjukkan berapa besarnya kematian yang terjadi pada suatu tahun tertentu untuk setiap 1000 penduduk. Dari data di atas diketahui angka kematian kasar tiap kecamatan di Kabupaten Rembang.Dari data tersebut dapat diketahui bahwa rata- rata tingkat kematian yang terjadi di Kabupaten Rembang pada tahun 2018 adalah sebesar 0,73. Jadi, setiap 1000 penduduk di Kab. Rembang telah terjadi kematian sebanyak 0-1 orang. Maka, dapat disimpulkan jika angka kematian Kabupaten Rembang cenderung rendah. Angka kematian tertinggi terjadi di Kecamatan Rembang yaitu 1,64 dan untuk angka kematian terendah terdapat pada Kecamatan Sale yaitu 0,18.
Perempuan
Grafik Piramida Penduduk Kabupaten Rembang 2018 Sumber : Kabupaten Rembang dalam Angka 2019
Angka Kelahiran
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate/ CBR) adalah angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran pada tahun tertentu per 1000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Dari data di atas diketahui angka kelahiran kasar tiap kecamatan di Kabupaten Rembang. Dari data tersebut didapatkan bahwa rata-rata tingkat kelahiran yang terjadi di Kabupaten Rembang pada tahun 2018 adalah sebesar 13,76. Jadi, setiap 1000 penduduk di Kab. Rembang telah terjadi kelahiran sebanyak 1314 orang. Angka kelahiran tertinggi terdapat pada Kecamatan Pamotan yaitu 16,49 dan untuk angka kelahiran terendah terdapat pada Kecamatan Sale yaitu 11,36.
34
Tabel Angka Kematian Kabupaten Rembang 2018 Sumber :
Angka Pertisipasi Sekolah
APK (Angka Partisipasi Kasar) di Kabupaten Rembang untuk tingkat pendidikan SD mencapai 114 persen, SMP 103,8 persen, dan SMA 68,77 persen. APM (Angka Partisipasi Murni) di Kab. Rembang mencapai 97 persen untuk SD dan 83,8 persen untuk SMP, sedangkan APM untuk tingkat pendidikan SMA terbilang rendah, yaitu sebesar 54,27 persen. APK
APM
SD
114
97,82
SMP
103,87
83,81
SMA
68,77
54,27
Tabel Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Rembang 2018 Sumber :
Tabel Angka Kelahitan Kabupaten Rembang 2018 Sumber :
Tingkat Pendidikan
Grafik Angka Lulusan Pendidikan Kabupaten Rembang 2018 Sumber :
Berdasarkan data di atas, tingkat pendidikan Kabupaten Rembang cenderung rendah, lebih dari 50 persen penduduk Kab. Rembang tidak tamat SD dan tamatan SD, sisanya merupakan lulusan SMP, yaitu sebesar 18 persen, dan lulusan SMA, yaitu sebesar 12 persen. Adapun penduduk yang telah memiliki gelar diploma atau sarjana mencapai 3 persen dari seluruh penduduk di Kabupaten Rembang. Hal tersebut dikarenakan jumlah sarana pendidikan khususnya SMP dan SMA yang belum menjangkau di seluruh wilayah Kabupaten Rembang. Dengan tingkat pendidikan yang rendah akan berpengaruh terhadap kualitas SDM Kabupaten Rembang yang juga rendah.
Penduduk Berdasarkan Pekerjaan
Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Rembang 2018, penduduk yang bekerja pada usia diatas 15 tahun di dominasi oleh bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh tingkat pendidikan Kabupaten Rembang yang cenderung rendah sehingga pekerjaan masyarakat didominasi pada sektor primer. Selain itu, dilihat dari kontribusi sektor PDRB Kabupaten Rembang, kontribusi terbesar berasal dari sektor pertanian, kehutanan,
Tingkat Pengangguran Angkatan Kerja
346.570
70,8
Berkerja
335.518
68,52
Menganggur
11.052
2,26
Bukan Angkatan Kerja
143.085
29,2
Bersekolah
22.662
4,63
Mengurus Rumah Tangga
106.781
21,81
Lainnya
13.642
2,78
Tabel Status Angkatan Kerja Kabupaten Rembang 2018 Sumber :
Berdasarkan data di atas, tingkat pendidikan Kabupaten Rembang cenderung rendah, lebih dari 50 persen penduduk Kab. Rembang tidak tamat SD dan tamatan SD, sisanya merupakan lulusan SMP, yaitu sebesar 18 persen, dan lulusan SMA, yaitu sebesar 12 persen. Adapun penduduk yang telah memiliki gelar diploma atau sarjana mencapai 3 persen dari seluruh penduduk di Kabupaten Rembang. Hal tersebut dikarenakan jumlah sarana pendidikan khususnya SMP dan SMA yang belum menjangkau di seluruh wilayah Kabupaten Rembang. Dengan tingkat pendidikan yang rendah akan berpengaruh Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Rembang 2016, tingkat pengangguran di Kabupaten Rembang terbilang rendah, yaitu 2,26 persen. Penduduk usia produktif yang merupakan angkatan kerja mencapai 70,8 persen, sementara penduduk usia produktif yang bukan angkatan kerja mencapai 29,2 persen.
Angka penagngguran terbuka di Kabupaten Rembang pada tiap tahunnya mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena terbukanya lapangan kerja di Kabupaten Rembang terutama pada bidang industri pengelolaan yang mengalami pertumbuhan pesat. Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Grafik Kontribusi Tenaga Kerja Kabupaten Rembang 2018 Sumber :
35
Migrasi
Jumlah migrasi masuk (penduduk yang datang) ke Kabupaten Rembang pada tahun 2018 mencapai 584 jiwa dengan komposisi laki-laki sebesar 310 jiwa dan perempuan 274 jiwa. Angka migrasi masuk Kabupaten Rembang tahun 2018 sebesar 584 jiwa yang berarti bahwa dari 1.000 penduduk Kabupaten Rembang terdapat 1 penduduk masuk ke Kabupaten Rembang. Sedangkan, Migrasi penduduk keluar Kabupaten Rembang 2018 (penduduk yang keluar/pindah) sesuai hasil pendaftaran penduduk pindah dan datang tahun 2018 adalah 4.256 jiwa yang terdiri dari 2.193 orang laki-laki dan 2.063 orang perempuan. Angka migrasi keluar penduduk Kabupaten Rembang tahun 2018, angka migrasi keluar dari Kabupaten Rembang tahun 2018 sebesar 6,73 yang berarti bahwa dari 1.000 penduduk Kabupaten Rembang terdapat 7 penduduk keluar dari Kabupaten Rembang. Sehingga perbandingan antara penduduk yang masuk (datang) dan keluar (pindah) adalah 1:7 artinya bahwa dari 1 penduduk yang masuk ke Kabupaten Rembang terdapat 7 penduduk yang keluar. Migrasi yang terjadi di Kabupaten Rembang adalah migrasi negatif, dimana migrasi masuk lebih sedikit daripada migrasi keluar. Penyebab angka migrasi keluar lebih besar adalah karena lapangan pekerjaan yang sempit dan cenderung kurang bervariasi sehingga kesempatan kerja rendah, masyarakat lebih memilih berpindah keluar untuk mencari pekerjaan.
Indeks Pembangunan Manusia a. Angka Harapan Hidup
Angka Harapan Hidup (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Angka harapan hidup (AHH) Kabupaten Rembang dari tahun 2010 â&#x20AC;&#x201C; 2018 meningkat setiap tahunnya. Angka Harapan Hidup Kabupaten Rembang pada tahun 2018 sebesar 74,39. Sehingga dapat disimpulkan jika angka kesehatan dan pelayanan fasilitas kesehatan Kabupaten Rembang sudah cukup baik.
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
b. Angka Harapan Lama Sekolah
36
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas sesuai dengan kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Harapan Lama Sekolah (HLS) Kab. Rembang dari tahun 2010-2018 terus mengalami peningkatan dengan HLS pada tahun 2018 sebesar 12,05.
c. Rata-Rata Lama Sekolah
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS suatu wilayah normalnya tidak akan turun. RLS dihitung untuk penduduk berusia 25 tahun ke atas sesuai dengan standar internasional UNDP dan asumsi bahwa pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kab. Rembang dari tahun 2010-2018 terus mengalami peningkatan dengan RLS pada tahun 2018 sebesar 6.95.
d. Pengeluaran per Kapita
Pengeluaran Per Kapita Kab. Rembang dari tahun 2010-2018 terus mengalami peningkatan dengan Pengeluaran per kapita pada tahun 2018 sebesar 10.190. pengeluaran per kapita yang terus meningkat menunjukkan kesejahteraan penduduk Kabupaten Rembang juga meningkat.
IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu: (1) Umur panjang dan hidup sehat, (2) Pengetahuan, dan (3) Standar hidup layak.
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Indeks pembangunan manusia (IPM) Kab. Rembang dari tahun 2010-2018 terus mengalami peningkatan dengan IPM pada tahun 2018 sebesar 69,46 yang termasuk dalam kategori sedang. Jika dibandingkan dengan IPM Provinsi Jawa Tengah yaitu 71,12, maka IPM Kabupaten Rembang masih lebih rendah. IPM Kabupaten Rembang berada pada urutan ke-22 se-Provinsi Jawa Tengah. Dengan tingkat IPM yang cenderung rendah maka perlu adanya peningkatan pada kesejahteraan penduduk melalui peningkatan kualitas serta kuantitas pendidikan, kesehatan, dan sarana pendukung lainnya, serta memperluas lapangan kerja sesuai dengan kualitas SDM Kabupaten Rembang.
37
Ekonomi Struktur Ekonomi
Melalui grafik berikut dapat disimpulkan bahwa sektor dengan kontribusi terbesar pertama adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, untuk sektor penyumbang PDRB terbanyak kedua adalah sektor industri pengolahan, serta sektor penyumbang PDRB terbanyak ketiga adalah sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Sedangkan untuk sektor penyumbang PDRB terendah adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang.
Grafik Struktur Ekonomi Kabupaten Rembang 2010 â&#x20AC;&#x201C; 2018 Sumber : Analisis Studio Wilayah Kabupaten Rembang I 2019
Pertumbuhan Ekonomi
Melihat rata-rata pertumbuhan sektor-sektor perekonomian terhadap PDRB Kab. Rembang selama lima tahun, sektor yang mengalami pertumbuhan paling pesat pertama adalah sektor pertambangan dan penggalian (9.8%), kedua adalah sektor informasi dan komunikasi (9,5%), serta ketiga adalah sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (9,25%).Melalui grafik di atas, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang memiliki laju yang fluktuatif dari tahun 2015 hingga tahun 2018.
Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang 2010 â&#x20AC;&#x201C; 2018 Sumber : Analisis Studio Wilayah Kabupaten Rembang I 2019
Keterangan A
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
I
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
B
Pertambangan dan Penggalian
J
Informasi dan Komunikasi
C
Industri Pengolahan
K
Jasa Keuangan dan Asuransi
D
Pengadaan Listrik dan Gas
L
Real Estate
E
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang
F
Konstruksi
O
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib
G
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
P
Jasa Pendidikan
H
Transportasi dan Pergudangan
Q
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
M,N
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
R,S,T,U
38
Jasa Perusahaan
Jasa lainnya
Grafik Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang dan Jawa Tengah 2015 â&#x20AC;&#x201C; 2018 Sumber : Analisis Studio Wilayah Kabupaten Rembang I 2019
Melalui grafik berikut dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan dan penurunan laju pertumbuhan PDRB di Kabupaten Rembang namun perubahannya tidak terjadi secara signifikan. Adapun laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun namun mengalami penurunan pada tahun 2016. Apabila dibandingkan antara laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang dan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah, dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang lebih pesat dari laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Rembang merupakan salah satu kabupaten yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat di Jawa Tengah.
PDRB Per Kapita Perhitungan PDRB per kapita dilakukan dengan membagi jumlah PDRB pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut. Perhitungan ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kemakmuran rata-rata penduduk di suatu daerah setiap tahunnya. Melalui grafik berikut dapat disimpulkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi kabupaten rambang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Grafik PDRB Perkapita Kabupaten Rembang Tahun 2014 â&#x20AC;&#x201C; 2018 Sumber : Analisis Studio Wilayah Kabupaten Rembang I 2019
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
39
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Museum RA Kartini, Kelurahan Kutoharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang
40
BAB IV
Analisis & Proyeksi
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
41
Fisik Ruang
b. Identifikasi Persebaran Permukiman
Struktur Ruang
Identifikasi Struktur Ruang
Menurut UU RI No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Struktur ruang kabupaten terbentuk dari tiga komponen utama, yaitu : 1. Agregasi Permukiman 2. Agregasi Fasilitas/Kegiatan Layanan 3. Jaringan Penghubung
A. Identifikasi Agregasi Permukiman
Data-data yang diperlukan untuk mengidentifikasi agregasi pemukiman yaitu data persebaran kawasan perkotaan dan persebaran pemukiman. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengidentifikasi agregasi permukiman : 1. Identifikasi kawasan perkotaan 2. Identifikasi persebaran permukiman 3. Identifikasi simpul perkotaan 4. Identifikasi tetangga terdekat
Peta Identifikasi Persebaran Permukiman Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Studio Wilayah Rembang 1
Delineasi persebaran permukiman diperoleh dengan cara mengolah peta guna lahan sehingga hanya didapat persebaran permukiman. Pada peta di atas dapat terlihat persebaran permukiman di Kabupaten Rembang tersebar pada 14 kecamatan di Kabupaten Rembang yaitu Kecamatan Sumber, Bulu, Gunem, Sale, Sarang, Sedan, Pamotan, Sulang, Kaliori, Rembang, Pancur, Kragan, Sluke, dan Lasem. c. Identifikasi Simpul Permukiman
a. Identifikasi Kawasan Perkotaan
Peta Identifikasi Simpul Perkotaan Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Studio Wilayah Rembang 1
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Peta Kota Desa Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Studio Wilayah Rembang
42
Identifikasi kawasan perkotaan dilakukan dengan cara menentukan unit terkecil termasuk dalam kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan berdasarkan peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 37 tahun 2010 tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan. Pada peta di atas, persebaran kawasan perkotaan berada pada 287 desa yang tersebar pada 14 kecamatan di Kabupaten Rembang yaitu Kecamatan Sumber, Bulu, Gunem, Sale, Sarang, Sedan, Pamotan, Sulang, Kaliori, Rembang, Pancur, Kragan, Sluke, dan Lasem.
Peta simpul perkotaan diperoleh dengan meng-overlay peta desa-kota dengan peta persebaran permukiman. Setelah itu diketahui area yang termasuk dalam permukiman perkotaan. Area permukiman perkotaan yang teraglomerasi selanjutnya dijadikan sebagai simpul perkotaan. Melalui analisis tersebut ditemukan 12 simpul yang tersebar di 14 kecamatan, yaitu Kecamatan Rembang, Lasem, Sluke, Kragen, Sedan, Pamotan, Serang, dan Sulang.
d. Identifikasi Tetangga Terdekat
Untuk menghitung jarak rata-rata tetangga terdekat, dilakukan pengukuran jarak antar simpul permukiman terdekat. Dari pengukuran tersebut didapatkan data sebagai berikut:
Peta Identifikasi Tetangga Terdekat Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Studio Wilayah Rembang 1
Analisis tetangga terdekat dilakukan dengan mencari nilai indeks ketetanggaan untuk menentukan pola persebaran permukiman perkotaan yang ada dalam suatu wilayah apakah tersebar secara mengelompok, acak atau merata. Analisis tetangga terdekat dilakukan dengan menggunakan analisis jarak antara simpul-simpul yang telah ditentukan sebelumnya Rumus Indeks ketetanggan yaitu:
Diketahui : T = Indeks penyebaran tetangga terdekat Ju = Jarak rata-rata antara satu titik dengan titik tetangga terdekat Ju = Jarak rata-rata yang diperoleh jika semua titik memiliki pola acak P = Kepadatan titik dalam tiap km2 N = Jumlah titik simpul permukiman
No.
Hubungan Tetangga Terdekat
Jarak (km)
1.
Kragan A – Kragan B
4,44
2.
Kragan A – Sedan B
7,49
3.
Sedan A – Sedan B
3,97
4.
Kragan B – Sarang
6,97
5.
Sedan A – Pamotan
8,75
6.
Lasem A – Pamotan
8,61
7.
Lasem A – Lasem B
4,07
8.
Lasem B – Sluke B
2,61
9.
Sluke A – Sluke B
3,12
10.
Rembang – Lasem A
11,71
11.
Rembang - Sulang
12,18
Rata-rata
6,72
Tabel Analisis Tetangga Terdekat Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Studio Kabupaten Rembang 1
Selanjutnya dihitung variabel-variabel lain yang dibutuhkan untuk menghitung indeks ketetanggaan.
Dari hasil perhitungan diatas diketahui indeks ketetangaan Kabupaten Rembang sebesar 0,79. Nilai tersebut menandakan bahwa persebaran permukiman di Kabupaten Rembang memiliki pola acak yang berarti permukiman tersebar namun tidak merata.
Klasifikasi indeks tetangga terdekat yaitu : T = 0-0,7 = pola bergerombol (mengelompok) T = 0,71-1,4 = pola acak (tersebar tidak merata) T = 1,41-2,15 = pola tersebar merata
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
43
B. Identifikasi Agregasi Fasilitas/Kegiatan Layanan 1. Air Bersih Sumber Air Baku yang ada di Kab. Rembang berasal dari mata air dan air permukaan. Kab. Rembang memiliki 4 mata air yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Kab. Rembang, yaitu mata air Mudal, dengan kapasitas 45 liter/detik, mata air Kajar, dengan kapasitas 5 liter/detik, mata air Pasedan, dengan kapasitas 4 liter/detik, dan mata air Taban, dengan kapasitas 7,50 liter/detik. Selain itu, terdapat air permukaan yang berasal dari 2 waduk dan 1 sungai yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih, yaitu Waduk Banyukuwung, Waduk Lodan, dan Sungai Semen Sale, yang selanjutnya diolah di Instalasi Pengolahan Air agar air layak untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Adapun kapasitas produksi tiap sumber air dapat dilihat di tabel berikut : Instalasi
Kapasitas Terpasang/ Desain l/dt
Kap. Produksi Terpasang/Desain
Tidak Dimanfaatkan
Kapasitas Produksi Riil
Volume Produksi Riil
Sisti Aliran
Kapasitas Mengganggur
l/dt
m2
l/dt
m2
l/dt
m2
l/dt
m2
l/dt
m2
Transmisi
Distribusi
4.68
147,619.00
40.32
1,271,501.00
40.32
1,271,501.00
0.00
0
-
Pompa
1. Mata Air 1
Mata Air Mudal
45.00
45.00
419,120.00
2
Mata Air Kajar
5.00
5.00
157,680.00
96,283.00
1.95
61,397.00
1.95
61,397.00
0.00
0
-
Grafitasi
3
Mata Air Pasedan
4.00
4.00
126,144.00
79,142.40
1.49
47,001.60
1.49
47,001.60
2.51
-
-
Grafitasi
4
Mata Air Taban
7.50
7.50
236,520.00
1.68
52,963.20
5.82
83,556.80
5.82
83,556.80
0.00
-
-
Grafitasi
Jumlah
61.50
61.50
1,939,464.00
6.36
376,007.60
49.58
1,563,456.40
49.58
1,563,456.40
2.51
-
15,078.00
31.35
988,682.00
31.35
988,682.00
3.65
-
Grafitasi
Pompa Grafitasi
211,244.00
3.30
104,116.00
3.30
104,116.00
0
Pompa
Pompa Grafitasi
2. Air Permukiman 1
IPA Gunungsari
35.00
35.00
103,760.00
2
IPA Jatimudo
10.00
10.00
315,360.00
3
IPA Grawan
10.00
10.00
315,360.00
4.93
155,429.00
4.93
155,429.00
4
IPA Lodan
20.00
20.00
630,720.00
20.00
630,720.00
1.53
48,406.75
5
IPA Kalipang 1 (Sarang)
20.00
20.00
630,720.00
20.00
630,720.00
21.29
671,247.00
6
IPA Kalipang 2 (Kragan)
20.00
20.00
630,720.00
20.00
630,720.00
0.64
20,131.20
7
Sungai Semen Sale
80.00
80.00
2,522,880.00
4.98
156,951.00
75.02
2,365,929.00
75.02
2,365,929.00
6.70
159,931.00
18.47
19.36
0
Grafitasi
Pompa
582,313.25
Grafitasi
Pompa
40,527.00
Grafitasi
Pompa
610,588.80
Grafitasi
Pompa
0
Pompa
Grafitasi
Jumlah
195.00
195.00
6,149,520.00
11.68
643,204.00
174.60
5,506,316.00
138.06
4,353,940.95
41.48
1,152,375.05
Jumlah Total
256.50
256.50
8,088,984.00
18.04
1,019,211.60
224.18
7,069,772.40
187.64
5,917,397.35
43.99
1,152,375.05
Tabel Kapasitas Produksi PDAM Kabupaten Rembang Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Sebaran IPA dan saluran distribusi air bersih dari PDAM dapat dilihat dari peta diatas. PDAM sebagai penyedia dan penyalur air bersih utama di Kab. Rembang belum mampu melayani seluruh permukiman di Kab. Rembang, sehingga sebagian besar penduduk terutama yang tinggal dipedesaan masih menggunakan air dari sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari.
44
Peta Prasarana Air Bersih Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Studio Rembang 1
2. Jalan Jaringan jalan di Kabupaten Rembang dibedakan menjadi 3, yaitu jaringan jalan nasional, provinsi, dan kabupaten. Rincian Panjang jaringan jalan di Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut : â&#x20AC;˘ Panjang Jalan Nasional : 61,27 km â&#x20AC;˘ Panjang Jalan Provinsi : 58,40 km â&#x20AC;˘ Panjang Jalan Kabupaten : 642,75 km Kabupaten Rembang telah ditunjang dengan akses jalan yang baik, dimana 94,42% jalan nasional, 98,38% jalan provinsi, dan 87,82% jalan kabupaten sudah diaspal. Akan tetapi masih ada beberapa jalan yang belum diaspal.
Peta Hierarki Jalan Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Studio Wilayah Rembang 1 (Data Dinas Perhubungan)
Kondisi Jalan (%)
Jaringan Jalan
Panjang Jalan (km)
Baik
Sedang
Rusak
Rusak Berat
Nasional
61,27
97,65
2,35
-
-
Provinsi
58,40
50,77
44,18
5,05
-
Kabupaten
642,75
48,98
26,27
13,11
11,64
Tabel Kondisi Jalan di Kabupaten Rembang Sumber: Data Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kondisi jalan yang masih harus dibenahi untuk diperbaiki paling utama yaitu di jalan kabupaten yang masih mengalami 11,64% kondisi rusak berat dan 13,11% kondisi rusak. Untuk jalan nasional dapat dikatakan dalam kondisi cukup dan untuk jalan provinsi dapat dikatakan dalam kondisi cukup dengan pertimbangan perbaikan jalan yang mengalami kondisi rusak 5,05%. 3. Transportasi Kabupaten Rembang memiliki 2 Terminal tipe B, terletak di Kecamatan Rembang dan Kecamatan Lasem, dan 7 Terminal tipe C, terletak di Kecamatan Sumber, Gunem, Sarang, Pamotan, Sulang, Rembang dan Lasem. Terminal B di Kabupaten Rembang merupakan titik transit bus dari arah Semarang ke arah Kota Surabaya ataupun dari arah sebaliknya.
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Peta Persebaran Transportasi Umum Kabupaten Rembang Sumber: Data Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang
45
4. Persampahan
Peta Persebaran Sarana Persampahan Kabupaten Rembang Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang
Sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Rembang terbagi menjadi dua, yaitu pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan pengelolaan sampah oleh swadaya/masyarakat. Mayoritas sampah di Kabupaten Rembang dihaslikan oleh sampah rumah tangga dan sampah industry pengelolaan. Dalam pengelolaan sampah terbagi menjadi, pertama yaitu pengelolaan yang dilakukan secara konvensional dengan cara ditimbun dan dibakar. Dibawah ini merupakan alur pengelolaan sampah dengan system kolektif dari mulai TPS hingga menuju TPA yang berada di Kecamatan Landoh, Kabupaten Rembang.
Sarana persampahan berupa TPA di Kabupaten Rembang hanya memiliki satu TPA yang berada di Kecamatan Landoh, Sulang, Kabupaten Rembang. Berikut analisis standar minimum kebutuhan TPA di Kabupaten Rembang. No
Jenis
Jumlah Penduduk Kabupaten Rembang (Jiwa)
Minimum Penduduk Pendukung (Jiwa)
Kebutuhan
Jumlah Sarana Eksisting
Ket.
1.
TPA
635.796
> 480.000
1
1
Tercukupi
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Tabel Analisis Sarana Persampahan Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Studio Rembang 1
46
Berdasarkan SNI 03-1733-2004 mengenai Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, untuk 480.000 jiwa penduduk harus memiliki minimal 1 TPA pada wilayah tersebut. Melalui tabel analisis diatas dapat diketahui bahwa Kabupaten Rembang sendiri memiliki jumlah penduduk sebanyak 635.796 jiwa dan memiliki satu TPA yang berada di Landoh, Sulang. Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa sudah terpenuhinya kebutuhan TPA di Kabupaten Rembang dan TPA yang ada masih dapat menampung limbah yang dihasilkan oleh masyarakat.
5. Drainase dan Sanitasi a. Drainase
Peta Saluran Drainase Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Studio Rembang 1
Kabupaten Rembang memiliki drainase makro dan mikro. Sistem drainase mikro yang dimiliki Kabupaten Rembang berupa saluran air. Untuk sistem drainase makro, Kabupaten Rembang memiliki 4 sungai besar yakni Sungai Bagan, Sungai Kragan, Sungai Kalipang, Sungai Randugunting. Namun, untuk penggunaan sistem drainase makro yakni berupa sungai masih belum berfungsi dengan baik dikarenakan minimnya upaya normalisasi terutama pada Sungai Randugunting. Pada peta di atas dapat terlihat bahwa terdapat saluran drainase mikro di beberapa jalan pada Kabupaten Rembang. No.
Kondisi
Satuan/Panjang
1.
Panjang Drainase Tersumbat Pembuangan Aliran Air
24.9 Km
2.
Panjang Drainase Tersumbat Pembuangan Aliran Air
17 Km
Tabel Kondisi Drainase Kabupaten Rembang Sumber : dputaru.rembangkab.go.id
b. Sanitasi Sanitasi yang digunakan di kawasan perkotaan di kabupaten rembang berupa sanitasi on-site (setempat) yang menggunakan tangki septik, kakus, WC. Mayoritas di kawasan permukiman padat penduduk telah memiliki sarana sanitasi pribadi di tiap rumah, namun sebagian kecil masyarakat masih menggunakan saluran drainase untuk pembuangan air limbah. Kabupaten Rembang juga memiliki sanitasi semi masal di area pusat kegiatan seperti tempat wisata, pasar, dan lainnya.
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
47
6. Sarana Pendidikan Sarana sarana pendidikan yang ada di Kabupaten Rembang terdiri dari TK, Sekolah Dasar (SD&MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP&MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA,SMK,MA) dan Perguruan Tinggi. Tabel sarana pendidikan menampilkan jumlah sekolah yang terdapat di Kabupaten Rembang baik sekolah negeri dan swasta. Sarana pendidikan didata berdasarkan kecamatan yang ada di Kabupaten Rembang, kemudian dianalisis kecukupan jumlah sarana pendidikan berdasarkan
Kecamatan
Jumlah Penduduk
Sumber
35223
2
Bulu
3
Gunem
4
No
TK Proyeksi
Kurang
Eksisting
Proyeksi
Kurang
28
28
mencukupi
26
22
mencukupi
26877
19
22
24269
17
19
3
21
17
mencukupi
2
20
15
mencukupi
Sale
38215
24
31
7
29
24
mencukupi
5
Sarang
65696
48
53
5
36
41
5
6
Sedan
54946
36
44
8
40
34
mencukupi
7 8
Pamotan
46203
30
37
7
32
29
mencukupi
Sulang
39351
27
31
4
23
25
2
9
Kaliori
41393
29
33
4
27
26
mencukupi
10
Rembang
92177
53
74
21
48
58
10
1
Eksisting
SD
SNI
1250
SNI
1600
11
Pancur
29599
18
24
6
23
18
mencukupi
12
Kragan
63606
41
51
10
41
40
mencukupi
13
Sluke
28299
20
23
3
20
18
mencukupi
14
Lasem
49942
37
40
3
33
31
mencukupi
Tabel Analisis Sarana dan Prasarana Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Studio Rembang 1 (data Kemendikbud)
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Peta Jangkauan SD Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Studio Rembang 1
48
Berdasarkan tabel sarana pendidikan TK dan SD di Kabupaten Rembang dengan dianalisis menggunakan SNI 03-1733-2004 sarana pendidikan TK di Kabupaten Rembang masih kurang hamper di seluruh kecamatan, hanya ada satu kecamatan yang sudah memenuhi secara jumlah yaitu Kecamatan Sumber. Sedangkan untuk sarana pendidikan SD mayoritas kecamatan sudah tercukupi secara jumlah sarana pendidikan SD. Hanya tiga kecamatan yang belum mencukupi secara jumlah yaitu Kecamatan Sarang, Kecamatan Sulang, dan Kecamatan Rembang. Namun, secara jangkauan mayoritas permukiman belum terjangkau sarana pendidikan SD.
Kecamatan
Jumlah Penduduk
Sumber
35223
2
Bulu
3
Gunem
4
No
SMP Proyeksi
Kurang
Eksisting
4
7
3
26877
3
6
24269
5
5
Sale
38215
7
8
5
Sarang
65696
12
6
Sedan
54946
10
7
Pamotan
46203
8
8
Sulang
39351
5
9
Kaliori
41393
10
Rembang
1
Eksisting
SMA Proyeksi
Kurang
3
7
4
3
2
6
4
mencukupi
2
5
3
1
3
8
5
14
2
4
14
10
11
1
6
11
5
10
2
5
10
5
8
3
3
8
5
4
9
5
4
9
5
92177
14
19
5
14
19
5
SNI
4800
SNI
4800
11
Pancur
29599
5
6
1
0
6
6
12
Kragan
63606
9
13
4
3
13
10
13
Sluke
28299
5
6
1
1
6
5
14
Lasem
49942
11
10
mencukupi
9
10
1
Tabel Analisis Sarana Pendidikan SMP dan SMA Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Studio Rembang 1 (data Kemendikbud)
Peta Jangkauan SMP Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Studio Rembang 1
Peta Jangkauan SMA Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Studio Rembang 1
Berdasarkan tabel sarana pendidikan SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi di Kabupaten Rembang dengan dianalisis menggunakan SNI 03-1733-2004 sarana pendidikan SMP secara jumlah masih belum mencukupi hampir di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Rembang, hanya terdapat dua kecamatan yang sudah mencukupi yaitu Kecamatan Gunem dan Kecamatan Lasem, sedangkan secara keterjangkauan, sarana pendidikan SMP masih belum menjangkau seluruh permukiman . Untuk sarana SMA di Kabupaten Rembang secara jumlah dan jangkauan masih belum mencukupi di seluruh kecamatan di Kabupaten Rembang. Sedangkan untuk perguruan tinggi tidak terdapat standar pada SNI 03-1733-2004 karena skala pelayanan perguruan tinggi bersifat regional. Terdapat tiga perguruan tinggi di Kabupaten Rembang yang terletak di Kecamatan Rembang yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPPI, Akademi Komunitas Negeri Rembang, dan Akademi Komunitas Semen Indonesia Rembang Studio Analisis Wilayah Rembang 1
49
7. Sarana Kesehatan Kesehatan Klinik Utama
Kecamatan
Puskesmas
Posyandu
Standar
Eksisting
Standar
Kekurangan
Eksisting
Polindes
Eksisting
Standar
SUMBER
0
0
0
1
0
0
68
28
0
0
1
1
0
1
1
BULU
0
0
0
1
0
0
56
22
0
0
1
1
0
1
1
GUNEM
0
0
0
1
0
0
46
19
0
0
1
1
0
1
1
SALE
0
0
0
1
0
0
68
31
0
0
1
1
0
1
1
SARANG
0
1
1
2
1
0
100
53
0
0
2
2
0
2
2
SEDAN
0
0
0
1
0
0
98
44
0
0
2
2
0
2
2
PAMOTAN
1
0
0
1
0
0
109
37
0
1
2
1
0
2
2
SULANG
0
0
0
1
0
0
69
31
0
0
1
1
0
1
1
KALIORI
0
0
0
1
0
0
61
33
0
0
1
1
0
1
1
REMBANG
4
1
0
2
1
0
186
74
0
3
3
0
0
3
3
PANCUR
0
0
0
1
0
0
106
24
0
0
1
1
0
1
1
KRAGAN
0
1
0
2
1
0
103
51
0
0
2
2
0
2
2
Eksisting
Kekurangan
Klinik/Balai Kesehatan
Kekurangan
Standar
Kekurangan
Eksisting
Standar
Kekurangan
SLUKE
0
0
0
1
0
0
63
23
0
0
1
1
0
1
1
LASEM
0
0
0
1
0
0
100
40
0
0
2
2
0
2
2
Total
5
1
17
0
1233
0
4
17
0
21
Tabel Fasilitas Sarana Kesehatan Kabupaten Rembang 2018 Sumber : BPS Kabupaten Rembang
Sarana kesehatan Kabupaten Rembang terdiri dari rumah sakit, klinik utama, puskesmas, posyandu, klinik/balai kesehatan dan polindes. Kabupaten Rembang memiliki 5 rumah sakit dengan tipe C.Berdasarkan SNI tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan, Sarana Kesehatan Kabupaten Rembang yang belum terpenuhi adalah klinik/balai Kesehatan sebesar 17 satuan, dan Polindes dengan kekurangan sarana sebesar 21 satuan.
Peta Persebaran dan Jangkauan Sarana Kesehatan Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Studio Rembang 1
8. Sarana Perdagangan
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Sarana perdagangan pada Kabupaten Rembang terdiri dari Pasar Desa, Pasar, dan Pusat Perbelanjaan. Pada Peta Sebaran dan Jangkauan Sarana Perdagangan menampilkan titik sebaran Pasar Desa, Pusat Perbelanjaan, Dan Pasar dari sarana perdagangan beserta jangkauan nya. Pada sarana perdagangan seperti yang ada pada peta diatas, Kabupaten Rembang masih memerlukan sarana perdagangan yang cukup secara SNI. Hal ini dikarenakan masih beberapa area yang belum memiliki sarana perdagangan.
50
Peta Persebaran dan Jangkauan Sarana Perdagangan Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Studio Rembang 1
9. Sarana Peribadatan Peta di samping merupakan peta persebaran sarana peribadatan yang ada di Kabupaten Rembang. Dalam peta dapat dilihat bahwa masjid menjadi sarana peribadatan yang mendominasi di Kabupaten Rembang. Jumlah sarana peribadatan di Kabupaten Rembang sebanyak 680 sarana peribadatan, yang terbagi menjadi 570 masjid, 30 gejera, 6 vihara, dan 2 pura yang tersebar pada tiap kecamatan di Kabupaten Rembang. Setelah mengetahui jumlah sarana peribadatan eksisting di Kabupaten Rembang kemudian dilakukan analisis berdasarkan SNI 03-1733-2004 mengenai Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan yang bertujuan untuk mengetahui kebutuhan sarana di Kabupaten Rembang. Kecamatan
Jumlah Penduduk
Peta Persebaran dan Jangkauan Sarana Peribadatan Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Studio Rembang 1
Masjid
Mushola
2500
250
Eksisting
SNI
Ket
Eksisting
SNI
Ket
14
31
187
141
46
Sumber
35,223
45
Bulu
26,877
31
11
20
117
108
9
Gunem
24,269
31
10
21
112
97
15
Sale
38,215
29
15
14
185
153
32
Sarang
65,696
62
26
36
463
263
200
Sedan
54,946
45
22
23
327
220
107
Pamotan
46,203
43
18
25
260
185
75
Sulang
39,351
41
16
25
157
157
0
Kaliori
41,393
34
17
17
159
166
-7
Rembang
92,177
61
37
24
169
369
-200
Pancur
29,599
34
12
22
142
118
24
Kragan
63,606
46
25
21
346
254
92
Sluke
28,299
29
11
18
239
113
126
Lasem
49,942
39
20
19
158
200
-42
Tabel Fasilitas Sarana Peribadatan Masjid dan Musala Kabupaten Rembang 2018 Sumber : BPS Kabupaten Rembang
Sarana peribadatan yang ada di Kabupaten Rembang di dominasi oleh sarana ibadah masjid dan mushola, hal ini dikarenakan mayoritas penduduk Kabupaten Rembang memeluk agama islam. Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa sarana peribadatan masjid yang ada di Kabupaten Rembang sudah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang telah ditetapkan. Berdasarkan SNI 03-1733-2004 mengenai Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, sarana peribadatan mushola di Kabupaten Rembang sebagian besar sudah memenuhi sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) yang telah ditetapkan, namun ada beberapa kecamatan yang belum tercukupi dalam persebaran sarana peribadatan mushola yaitu kecamatan Kaliori, kecamatan Rembang, dan Kecamatan Lasem. Akan tetapi jika dilihat dari jumlah mushola yang ada diseluruh Kabupaten Rembang sudah memenuhi seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Rembang, hanya saja persebaran sarana peribadatan yang kurang merata sehingga menyebabkan kurang tercukupinya sarana peribadatan mushola yang dibutuhkan oleh tiap kecamatan di Kabupaten Rembang.
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
51
Kecamatan
Jumlah Penduduk
Vihara
Pura
Gereja
Mengikuti Hirarki Lembaga
Mengikuti Adat
Mengikuti Paroki
Eksisting
SNI
Ket
Eksisting
SNI
Ket
Eksisting
SNI
Ket
Sumber
35,223
0
0
0
0
0
0
1
0
1
Bulu
26,877
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gunem
24,269
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sale
38,215
0
0
0
0
0
0
3
0
3
Sarang
65,696
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sedan
54,946
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pamotan
46,203
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sulang
39,351
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kaliori
41,393
0
0
0
0
0
0
2
0
2
Rembang
92,177
2
0
2
0
0
0
12
0
12
Pancur
29,599
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kragan
63,606
1
0
1
0
0
0
2
0
2
Sluke
28,299
0
0
0
0
0
0
1
0
1
Lasem
49,942
3
0
3
2
0
2
9
0
9
Tabel Fasilitas Sarana Peribadatan Vihara, Pura, dan Gereja Kabupaten Rembang 2018 Sumber : BPS Kabupaten Rembang
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sarana peribadatan lain seperti gereja, pura, dan vihara yang ada di Kabupaten Rembang sudah dapat memenuhi kebutuhan peribadatan masyarakat di Kabupaten Rembang. Dalam SNI 03-1733-2004 mengenai Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan tidak dijelaskan jumlah sarana yang dibutuhkan oleh tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Rembang, jumlah sarana peribadatan yang dibutuhkan terbagi berdasarkan aturan dari hirarki lembaga, adat, dan paroki yang menjadi acuan di Kabupaten Rembang. Jika dilihat secara keseluruhan, sarana peribadatan yang ada di Kabupaten Rembang sudah mencukupi sesuai kebutuhan masyarakat Kabupaten Rembang.
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Grafik Presentase Jumlah Penganut Agama di Kabupaten Rembang Sumber : BPS Kabupaten Rembang
52
Grafik Presentase Jumlah Sarana Peribadatan Kabupaten Rembang Sumber : BPS Kabupaten Rembang
Melalui grafik tersebut dapat diketahui presentase perbandingan jumlah sarana peribadatan yang ada di Kabupaten Rembang. Mayoritas penganut kepercayaan terbesar di Kabupaten Rembang memiliki presentase sarana peribadatan yang lebih besar dibandingkan dengan yang lain.
9. Sarana Rekreasi Melalui peta di atas dapat dilihat bahwa potensi pariwisata, baik wisata alam maupun wisata budaya di Kab. Rembang terkonsentrasi di wilayah utara Kab. Rembang. Hal ini disebabkan oleh bentang lahan wilayah utara yang beragam, terdiri dari dua bentang lahan utama yaitu bentang lahan pesisir dan bentang lahan pegunungan (Gunung Lasem) yang dapat dimanfaatkan sebagai potensi pariwisata.
Peta Persebaran Pariwisata Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Studio Rembang 1
Evaluasi Struktur Ruang
Evaluasi struktur ruang membahas tentang aksesibilitas, konektivitas, mobilitas, dan hubungan antarsimpul. Evaluasi struktur ruang meliputi analisis : a. Analisis Konektivitas b. Analisis Aksesibilitas c. Analisis Interaksi d. Analisis Mobilitas 1. Analisis Konektivitas Analisis konektivitas diketahui dengan cara menghitung nilai : - Beta Indeks - Alpha Indeks - Gamma Indeks a. Beta Indeks Indeks konektivitas yang dihitung dengan membandingkan antara jumlah jaringan dengan jumlah simpul yang ada.
Diketahui : Jumlah penghubung (e) = 18 Jumlah simpul (v) = 12
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Kabupaten Rembang memiliki beta indeks sebesar 1,5. Nilai yang melebihi 1 menggambarkan konektivitas antar simpul-simpul yang ada sudah baik. Simpul-simpul yang ada sudah sepenuhnya terhubung dan memiliki susunan jalur penghubung yang cukup kompleks, yang berarti satu simpul tidak hanya terhubung dengan satu simpul lainnya saja, akan tetapi juga terhubung dengan simpul lainnya lebih dari satu.
53
b. Alpha Indeks Indeks Konektivitas yang diperoleh dengan mengevaluasi jumlah cycle (jaringan tertutup) yang ada dan dibandingkan dengan jumlah maksimal yang mungkin terbentuk.
Diketahui : Jumlah cycle (u) = 4 Jumlah simpul (v) = 12
Alpha Indeks memiliki nilai maksimal 1, yang berarti jumlah cycle yang ada sama dengan jumlah cycle yang mungkin terbentuk dan semakin tinggi nilai indeks semakin banyak jaringan yang terhubung. Struktur ruang Kabupaten Rembang memiliki alpha indeks 0,21 yang berarti masih jauh dari angka maksimal yang bisa dicapai, yaitu 1. Rendahnya angka alpha indeks ini mengindikasikan masih banyak simpul yang belum terhubung satu dengan yang lainnya secara optimal. c. Gamma Indeks Indeks Konektivitas yang dihitung dengan mempertimbangkan hubungan antara jumlah jaringan penghubung (link) yang ada dengan jumlah seluruh jaringan penghubung yang memungkinkan.
Diketahui : Jumlah penghubung (e) = 18 Jumlah simpul (v) = 12
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Gamma indeks memiliki rentang nilai antara 0 (min) hingga 1 (max). Semakin tinggi nilai indeks, semakin baik konektivitas yang ada dan nilai maksimal diperoleh, jika jumlah link yang ada sama dengan jumlah link yang bisa terbentuk (jaringan telah sepenuhnya terhubung). Nilai gamma indeks Kabupaten Rembang adalah 0,53, hal ini menggambarkan bahwa konektivitas yang ada belum cukup baik dalam menghubungkan antar simpul yang ada dan masih tergolong sedang.
54
2. Analisis Aksesibilitas Analisis Tingkat Aksesibilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kemudahan masyarakat yang tinggal di suatu permukiman dalam mengakses sarana-sarana sosial seperti sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan sarana perdagangan. Untuk mengetahui tingkat aksesibilitas suatu permukiman, maka dilakukan analisis jangkauan sarana sesuai standar yang ditetapkan menurut SNI 03-1722-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan, yang selanjutnya dioverlay dengan peta permukiman.
Peta di samping merupakan peta aksesibilitas sarana pendidikan yang merupakan hasil overlay peta jangkauan sarana pendidikan dengan peta permukiman. Melalui peta berikut dapat dilihat bahwa sarana pendidikan yang ada di Kab. Rembang sudah mampu menjangkau sebagian besar permukiman yang ada di Kab. Rembang, namun ada beberapa permukiman yang belum terjangkau oleh sarana pendidikan. Peta Aksesibilitas Sarana Pendidikan Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Studio Rembang 1
Peta di samping merupakan peta aksesibilitas sarana kesehatan yang merupakan hasil overlay peta jangkauan sarana kesehatan dengan peta permukiman. Melalui peta berikut dapat dilihat bahwa sarana kesehatan yang ada di Kab. Rembang sudah mampu menjangkau sebagian besar permukiman yang ada di Kab. Rembang, namun ada beberapa permukiman yang belum terjangkau oleh sarana kesehatan, seperti permukiman di beberapa desa di kecamatan Sumber, Bulu, Gunem, dan Sale.
Peta Aksesibilitas Sarana Kesehatan Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Studio Rembang 1
Peta di samping merupakan peta aksesibilitas sarana perdagangan yang merupakan hasil overlay peta jangkauan sarana perdagangan dengan peta permukiman. Melalui peta berikut dapat dilihat bahwa sarana perdagangan yang ada di Kab. Rembang belum mampu menjangkau sebagian permukiman yang ada di Kab. Rembang, seperti permukiman di beberapa desa di kecamatan Kaliori, Kragan, Bulu, dan Gunem.
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Peta Aksesibilitas Sarana Perdagangan Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Studio Rembang 1
55
Setelah mengetahui persebaran sarana serta tingkat keterjangkauan sarana yang ada, maka selanjutnya peta persebaran sarana tersebut dioverlay dengan peta permukiman untuk mengetahui tingkat aksesibilitas simpul permukiman yang ada di wilayah Kab. Rembang, dengan klasifikasi sebagai berikut.
Kelas Permukiman
Indeks Aksesibilitas
Keterangan
Kelas I
Indeks Aksesibilitas = 1
Aksesibilitas Tinggi
Kelas II
Indeks Aksesibilitas = 2/3
Aksesibilitas Sedang
Kelas III
Indeks Aksesibilitas = 1/3
Aksesibilitas Rendah
Melalui peta di samping dapat dilihat bahwa simpul permukiman dengan tingkat aksesibilitas yang tinggi berada di kawasan perkotaan di Kab. Rembang, yang menjadi pusat kegiatan di Kab. Rembang. Adapun simpul permukiman dengan tingkat aksesibilitas yang rendah terkonsentrasi di bagian selatan, seperti kecamatan Bulu dan Gunem.
Peta Aksesibilitas Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Studio Rembang 1
3. Analisis Interaksi Antar Simpul
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
a. Teori Gravitasi Wilayah Teori Gravitasi kali pertama diperkenalkan dalam disiplin ilmu Fisika oleh Sir Issac Newton (1687). Inti dari teori ini adalah bahwa dua buah benda yang memiliki massa tertentu akan memiliki gaya tarik menarik antara keduanya yang dikenal sebagai gaya gravitasi. Kekuatan gaya tarik menarik ini akan berbanding lurus dengan hasil kali kedua massa benda tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Secara matematis, model gravitasi Newton ini dapat diformulasikan sebagai berikut :
56
Model gravitasi Newton ini kemudian diterapkan oleh W.J. Reilly (1929), seorang ahli geografi untuk mengukur kekuatan interaksi keruangan antara dua wilayah atau lebih. Berdasarkan hasil penelitiannya, Reilly berpendapat bahwa kekuatan interaksi antara dua wilayah yang berbeda dapat diukur dengan memerhatikan factor jumlah penduduk dan jarak antara kedua wilayah tersebut. Untuk mengukur kekuatan interaksi antarwilayah digunakan formulasi sebagai berikut :
b. Interaksi Wilayah Kabupaten Rembang Berdasarkan metode yang telah dijabarkan diatas, Interaksi terkuat terdapat pada hubungan interaksi antara simpul perkotaan Sedan A dengan Sedan B. Penyebab dari besarnya angka interaksi tersebut diantaranya adalah dekatnya jarak antar kedua simpul tersebut. Sehingga dalam memenuhi kebutuhan atau pelayanan masyarakat, kedua simpul perkotaan tersebut lebih sering mengalami interaksi dibanding dengan kecamatan lain. Sedangkan Interaksi terlemah ada pada hubungan simpul perkotaan Pamotan-Sulang. Selain dari jaraknya yang jauh, infrastruktur jalannya yang masih dalam status jalan lokal menyebabkan Peta Simple Distance Interaksi Wilayah Kabupaten Rembang lemahnya interaksi dari kedua simpul tersebut, Sumber : Analisis Studio Rembang 1 dan memilih berinteraksi dengan simpul perkotaan kecamatan lain. Kecamatan Lasem merupakan kecamatan dengan pengaruh besar berdasarkan banyaknya interaksi antar simpul yang memiliki kekuatan yang besar. Hal tersebut dapat disebabkan posisinya yang berada di tengah dari wilayah Kabupaten dan juga memiliki sarana prasarana yang cukup memadai.
Jarak Asli (Km)
Jumlah penduduk A
Jumlah Penduduk B
Interaksi
Kragan A-Kragan B
4,46
3470
1767
308245,2
Kragan A-Sedan B
7,33
3470
3462
223588,1
Kragan B-Sarang
7,02
1767
2033
72895,33
Kragan B-Sedan A
10,49
1767
11426
183476,2
Lasem A-Lasem B
4,33
14498
2009
1553504
Lasem A-Pamotan
9,5
14498
2813
451887,8
Lasem A-Sedan B
16,92
14498
3462
175321,2
Lasem A-Sulang
19,93
14498
1314
47961,07
Lasem B-Sluke B
2,87
2009
936
228292,7
Pamotan-Sulang
17,22
2813
1314
12465,19
Rembang-Lasem A
12,3
15539
14498
1489090
Rembang-Pamotan
18,13
15539
2813
132983,3
Rembang-Sulang
12,77
15539
1314
125209,3
Sarang-Sedan A
14,46
2033
11426
111095,1
Sedan A-Pamotan
10,02
11426
2813
320131,6
Sedan A-Sedan B
3,92
11426
3462
2574241
Sluke A-Kragan A
11,8
2005
1314
18921,07
Sluke A-Sluke B
3,23
2005
936
179881
Tabel Interaksi Antar SImpul Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Studio Rembang 1
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Garis Interaksi
57
3. Analisis Mobilitas Analisis mobilitas digunakan sebagai parameter efisiensi jaringan transportasi dalam mengatasi kendala pada jarak maupun pergeseran dari satu ruang wilayah ke ruang wilayah lainnya. Analisis mobilitas dilakukan dengan cara mencari nilai detour index (DI) antara satu simpul dengan simpul lainnya. Penghitungan dilakukan dengan rumus :
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Tingkat mobilitas dinilai berdasarkan perhitungan di atas dengan nilai 1 atau lebih dari satu maka memiliki kategori sangat efisien, sedangkan untuk nilai mendekati 1 memiliki kategori efisien dan kurang efisien. Kategori tersebut diasumsikan sebagai berikut :
58
Detour Index
Tingkat Efisien
>1.0 0.85 - 1.0 0.7 - 0.85
Sangat Efisien Efisien Kurang Efisien
Garis Interaksi
Jarak Langsung (Km)
Jarak Asli (Km)
Detour Index
Tingkat Efisiensi
Kragan A-Kragan B
4.44
4.46
1.00
Sangat Efisien
Kragan A-Sedan B
7.49
7.33
1.02
Sangat Efisien
Kragan B-Sarang
6.97
7.02
0.99
Efisien
Kragan B-Sedan A
9.86
10.49
0.94
Efisien
Lasem A-Lasem B
4.07
4.33
0.94
Efisien
Lasem A-Pamotan
8.61
9.5
0.91
Efisien
Lasem A-Sedan B
13.15
16.92
0.78
Kurang Efisien
Lasem A-Sulang
14.29
19.93
0.72
Kurang Efisien
Lasem B-Sluke B
2.61
2.87
0.91
Efisien
Pamotan-Sulang
13.02
17.22
0.76
Kurang Efisien
Rembang-Lasem A
11.71
12.3
0.95
Efisien
Rembang-Pamotan
17.54
18.13
0.97
Efisien
Rembang-Sulang
12.18
12.77
0.95
Efisien
Sarang-Sedan A
11.85
14.46
0.82
Kurang Efisien
Sedan A-Pamotan
8.75
10.02
0.87
Efisien
Sedan A-Sedan B
3.97
3.92
1.01
Sangat Efisien
Sluke A-Kragan A
10.82
11.8
0.92
Efisien
Sluke A-Sluke B
3.12
3.23
0.97
Efisien
Tabel Mobilitas Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Studio Rembang 1
Detour Index digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dari jaringan transportasi terhadap jarak antar simpul permukiman wilayah. Dari analisis yang telah dilakukan mobilitas yang efisien adalah yang memiliki nilai detour index mendekati 1. Sehingga, 3 interaksi simpul yang memiliki mobilitas paling efisien di Kabupaten Rembang yaitu Kragan A â&#x20AC;&#x201C; Sedan B dengan nilai detour index 1.02, Sedan A â&#x20AC;&#x201C; Sedan B dengan nilai detour index 1.01, dan Kragan A â&#x20AC;&#x201C; Sedan B dengan nilai detour index 1.0. Secara keseluruhan interaksi antar simpul di Kabupaten Rembang sudah cukup efisien.
Sentralitas Marshall
Analisis agregasi fasilitas dengan metode sentralisasi marshall dilakukan dengan menghitung jumlah fasilitas yang ada di Kabupaten Rembang. Analisis agregasi fasilitas ini mempertimbangkan jumlah suatu jenis dari fasilitas. Jumlah tersebut selanjutnya dibandingkan dengan nilai sentralitas gabungan yang diformulasikan sebagai berikut:
Jenis Sarana
Kesehatan
Rincian
c
C
T
Klinik
2
100
50
Klinik Bersalin
3
100
33,33333
Puskesmas
7
100
14,28571
Puskesmas Pembantu
4
100
25
Rumah Sakit
3
100
33,33333
SD
57
100
1,754386
SMP
22
100
4,545455
SMA
19
100
5,263158
PT
2
100
50
Terminal Tipe B
2
100
50
Terminal Tipe C
5
100
20
Gereja
6
100
16,66667
Masjid
66
100
1,515152
Pura
1
100
100
Vihara
2
100
50
Pasar Kecamatan
6
100
16,66667
Pasar Desa
3
100
33,33333
1
100
100
Pendidikan
Transportasi Umum
Peribadatan
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Perdagangan
59
Kesehatan
Klinik
Klinik Bersalin
Puskesmas
Puskesmas Pembantu
Rumah Sakit
SD
SMP
SMA
PT
Terminal Tipe B
Terminal Tipe C
Bobot
50.00
33.33
14.29
25.00
33.33
1.75
4.55
5.26
50.00
50.00
20.00
Rembang
50.00
100.00
28.57
0.00
66.67
29.82
22.73
31.58
100.00
50.00
20.00
Sulang
0.00
0.00
14.29
0.00
0.00
3.51
4.55
5.26
0.00
0.00
20.00
Lasem A
0.00
0.00
14.29
0.00
0.00
22.81
22.73
21.05
0.00
50.00
20.00
Lasem B
0.00
0.00
0.00
25.00
0.00
0.00
4.55
5.26
0.00
0.00
0.00
Sluke A
0.00
0.00
0.00
25.00
0.00
5.26
4.55
5.26
0.00
0.00
0.00
Sluke B
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Kragan A
0.00
0.00
14.29
25.00
0.00
7.02
4.55
0.00
0.00
0.00
0.00
Kragan B
0.00
0.00
14.29
0.00
0.00
1.75
9.09
0.00
0.00
0.00
0.00
Sarang
0.00
0.00
14.29
0.00
0.00
10.53
4.55
5.26
0.00
0.00
20.00
Sedan A
0.00
0.00
0.00
25.00
0.00
10.53
13.64
21.05
0.00
0.00
20.00
Sedan B
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.55
0.00
0.00
0.00
0.00
Pamotan
50.00
0.00
0.00
0.00
33.33
5.26
4.55
5.26
0.00
0.00
0.00
Simpul
Peribadatan
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Gereja
60
Transportasi Umum
Pendidikan
Masjid
Pura
Perdagangan Vihara
Pasar Kecamatan
Pasar Desa
Pusat Pembelanjaan
Total
Ket.
16.67
1.52
100.00
50.00
16.67
33.33
100.00
33.33
25.76
0.00
100.00
16.67
0.00
0.00
675.13
I
0.00
6.06
0.00
0.00
16.67
0.00
0.00
70.33
V
66.67
22.73
100.00
0.00
16.67
66.67
100.00
523.60
II
0.00
3.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
37.84
V
0.00
4.55
0.00
0.00
16.67
0.00
0.00
61.28
V
0.00
3.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.54
V
0.00
1.52
0.00
0.00
0.00
33.33
0.00
85.70
V
0.00
3.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28.16
V
0.00
7.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62.20
V
0.00
12.12
0.00
0.00
16.67
0.00
0.00
119.00
V
0.00
4.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9.09
V
0.00
6.06
0.00
0.00
16.67
0.00
0.00
121.13
V
Jumlah orde didapat dari perhitungan dengan rumus 1+3,3 x (log n), dengan n merupakan jumlah simpul, dilakukan perhitungan sebagai berikut:
= 1+3,3 x (log 12) = 4,56 â&#x2030;&#x2C6; 5 Ordo
I
II
III
IV
V
Min
541,41
407,69
273,97
140,26
6,54
Max
675,13
541,41
407,69
273,97
140,26
Tabel Klasifikasi Ordo Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Studio Rembang 1
Sehingga didapat hasil setiap simpul sebagai berikut :
Perkotaan
Jumlah
Ordo
Rembang
675,13
I
Sulang
70,33
V
Lasem A
523,60
II
Lasem B
37,84
V
Sluke A
61,28
V
Sluke B
6,54
V
Kragan A
85,70
V
Kragan B
28,16
V
Sarang
62,20
V
Sedan A
119,00
V
Sedan B
9,09
V
Pamotan
121,13
V Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Tabel Klasifikasi Ordo Simpul Perkotaan Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Studio Rembang 1
61
Kategorisasi Perkotaan
Hierarki perkotaan dari hasil analisis agregasi fasilitas dengan metode sentralitas Marshall kemudian dibandingkan dengan kriteria suatu pusat kegiatan untuk menentukan skala layanannya (PKN, PKW, PKL, dan lain-lain). Kriteria yang akan digunakan mengacu pada Materi Teknis RTRW Jawa Barat 2009-2029 dan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang telah dimodifikasi sesuai dengan kondisi wilayah Kabupaten Rembang. Kriteria tersebut yang akan digunakan untuk menentukan skala layanan suatu perkotaan dapat dilihat pada tabel berikut:
No.
1.
2.
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
3.
62
4.
Pusat Kegiatan
Pusat Kegiatan Nasional
Pusat Kegiatan Wilayah
Pusat Kegiatan Lokal
Pusat Pelayanan Kawasan
Kode
PKN
PKW
PKL
PPK
Kriteria
Sarana dan Prasarana Minimal
a. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor â&#x20AC;&#x201C; impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional b. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi c. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi
a. Terdapat pelabuhan udara (primer) dan atau pelabuhan laut (utama) dan atau terminal tipe A b. Terdapat pasar induk antar wilayah c. Terdapat sarana pendidikan perguruan tinggi d. Terdapat Sarana kesehatan rumah sakit tipe A e. Terdapat jaringan jalan arteri dan lokal
a. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten b. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor - impor yang mendukung PKN c. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten
a. Penyediaan sarana transportasi terminal tipe B b. Pengembangan perdagangan dan jasa skala regional c. Penyediaan sarana kesehatan rumah sakit tipe B d. Pengembangan sarana pendidikan dasar sampai dengan tinggi meliputi SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi e. Terdapat jaringan jalan arteri, kolektor, dan lokal
a. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan b. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan
a. Pengembangan pusat perdagangan dan jasa skala kabupaten b. Peningkatan sarana kesehatan rumah sakit tipe C menjadi rumah sakit tipe B c. Penyediaan sarana transportasi terminal tipe B dan atau terminal tipe C d. Penyediaan sarana kesehatan rumah sakit tipe C e. Pengembangan sarana pendidikan skala kabupaten yang meliputi SD, SMP, SMA f. Terdapat jaringan jalan kolektor dan lokal g. Terdapat fasilitas ibadah berupa masjid berskala kabupaten
a. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala distrik (kecamatan) atau beberapa kelurahan (desa) b. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala distrik (kecamatan) atau beberapa kelurahan (desa) c. Diusulkan oleh pemerintah kabupaten/ kota
a. Penyediaan sarana transportasi berupa sub-terminal b. Penyediaan fasilitas pasar kecamatan c. Pengembangan sarana pendidikan skala kecamatan yang meliputi SD, SMP d. Penyediaan sarana kesehatan puskesmas e. Terdapat jaringan jalan lokal f. Terdapat fasilitas ibadah berupa masjid berskala kecamatan
5.
6.
Pusat Pelayanan Lingkungan
Pusat Kegiatan Strategis Nasional
PPL
PKSN
a. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala distrik (kecamatan) atau beberapa kelurahan (desa) b. Diusulkan oleh pemerintah distrik (kecamatan)
a. Pusat permukiman yang berpotensi dan telah disepakati sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga b. Pusat permukiman yang berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga c. Pusat permukiman yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya
a. Penyediaan fasilitas pasar desa b. Penyediaan sarana kesehatan klinik umum dan pusksesmas pembantu c. Terdapat jaringan jalan lingkungan d. Terdapat fasilitas ibadah berupa masjid berskala desa/mushola
Pengembangan fasilitas pelayanan keimigrasian, kepabean, karantina, dan keamanan.
Tabel ,Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Studio Rembang 1
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
63
Perkotaan Kriteria
Rembang
Lasem I
Lasem II
Sluke I
Sluke II
Pamotan
Kragan I
Pelabuhan Udara/Laut atau Terminal Tipe A Pasar Induk Antar Wilayah PKN
Perguruan Tinggi Rumah Sakit Tipe A Jaringan Jalan Arteri
Terminal Tipe B Perdagangan dan Jasa Skala Regional PKW
Perguruan Tinggi Rumah Sakit Tipe B Jaringan Jalan Arteri/ Kolektor
Terminal Tipe B / C Perdagangan dan Jasa Skala Kabupaten PKL
SMA/SMK Rumah Sakit Tipe C Jaringan Jalan Kolektor/ Lokal Masjid Kabupaten
Pasar Kecamatan SMP PPK
Puskesmas Jaringan Jalan Lokal Masjid Kecamatan
Pasar Desa SD PPL
Klinik Utama/Puskesmas Pembantu Jaringan Jalan Lingkungan Musholla
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Sehingga berdasarkan Kriteria diatas, maka peran tiap simpul perkotaan: 1. PKL : Rembang 2. PPK : Lasem I, Sluke I, Kragan I, Pamotan, Sulang, Sarang 3. PPL : Lasem II, Sluke II, Kragan II, Sedan I, Sedan II
64
Kragan II
Sedan I
Sedan II
Sulang
Sarang
Peta Struktur Ruang Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Studio Rembang 1
Simpul
Sarang
Sedan I
Sedan II
Pamotan
Sulang
Rembang
Peran
PPK
merupakan pusat permukiman yang berfungsi melayani kegiatan skala kecamatan yang memiliki jaringan jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan, fasilitas pendidikan SD, SMP, dan SMA, fasilitas pasar kecamatan dan desa, fasilitas kesehatan berupa puskesmas dan klinik umum
PPL
merupakan pusat permukiman yang berfungsi melayani kegiatan skala desa yang memiliki jaringan jalan kolektor, dan lingkungan, fasilitas pendidikan SD, SMP, dan SMA, fasilitas pasar kecamatan dan desa, fasilitas kesehatan berupa klinik umum, fasilitas ibadah berupa masjid kecamatan dan musholla
PPL
merupakan pusat permukiman yang berfungsi melayani kegiatan skala desa yang memiliki jaringan jalan kolektor, dan lingkungan, fasilitas pendidikan SD, SMP, dan SMA, fasilitas pasar kecamatan dan desa, fasilitas kesehatan berupa klinik umum, fasilitas ibadah berupa masjid kecamatan dan musholla
PPL
merupakan pusat permukiman yang berfungsi melayani kegiatan skala desa yang memiliki jaringan jalan kolektor, lokal, dan lingkungan, fasilitas pendidikan SD, SMP, dan SMA, fasilitas pasar kecamatan dan desa, fasilitas ibadah masjid kecamatan dan musholla
PPK
merupakan pusat permukiman yang berfungsi melayani kegiatan skala kecamatan yang memiliki jaringan jalan kolektor, lokal, dan lingkungan, fasilitas pendidikan SD, SMP, dan SMA, fasilitas pasar kecamatan dan desa, fasilitas kesehatan berupa puskesmas dan klinik umum, fasilitas ibadah berupa masjid kecamatan dan mushola
PKL
merupakan pusat permukiman yang berfungsi melayani kegiatan skala kecamatan yang memiliki jaringan jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan, fasilitas transportasi berupa terminal Tipe B dan C,fasilitas pendidikan SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi, fasilitas perdagangan dan jasa skala kabupaten, pasar kecamatan dan desa, fasilitas kesehatan berupa rumah sakit dan puskesmas , fasilitas ibadah berupa masjid kabupaten, kecamatan, dan mushola
PPK
merupakan pusat permukiman yang berfungsi melayani kegiatan skala kecamatan yang memiliki jaringan jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan, fasilitas pendidikan SD, SMP, dan SMA, fasilitas pasar kecamatan dan desa, fasilitas kesehatan berupa puskesmas dan klinik umum
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Kragan I
Fungsi
65
Kragan II
Sluke I
Sluke II
Lasem I
Lasem II
PPL
merupakan pusat permukiman yang berfungsi melayani kegiatan skala desa yang memiliki jaringan jalan kolektor, dan lingkungan, fasilitas pendidikan SD, SMP, dan SMA, fasilitas pasar kecamatan dan desa, fasilitas kesehatan berupa klinik umum, fasilitas ibadah berupa masjid kecamatan dan musholla
PPK
merupakan pusat permukiman yang berfungsi melayani kegiatan skala kecamatan yang memiliki jaringan jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan, fasilitas pendidikan SD, SMP, dan SMA, fasilitas pasar kecamatan dan desa, fasilitas kesehatan berupa puskesmas dan klinik umum
PPL
merupakan pusat permukiman yang berfungsi melayani kegiatan skala desa yang memiliki jaringan jalan kolektor, dan lingkungan, fasilitas pendidikan SD, SMP, dan SMA, fasilitas pasar kecamatan dan desa, fasilitas kesehatan berupa klinik umum, fasilitas ibadah berupa masjid kecamatan dan musholla
PPK
merupakan pusat permukiman yang berfungsi melayani kegiatan skala kecamatan yang memiliki jaringan jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan, fasilitas transportasi berupa terminal tipe B, fasilitas pendidikan SD, SMP, dan SMA, fasilitas pasar kecamatan dan desa, fasilitas kesehatan berupa puskesmas dan klinik umum
PPL
merupakan pusat permukiman yang berfungsi melayani kegiatan skala desa yang memiliki jaringan jalan kolektor, dan lingkungan, fasilitas pendidikan SD, SMP, dan SMA, fasilitas pasar kecamatan dan desa, fasilitas kesehatan berupa klinik umum, fasilitas ibadah berupa masjid kecamatan dan musholla Tabel Fungsi Simpul Permukiman Perkotaan Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Studio Rembang 1
Hasil analisis hierarki perkotaan menunjukkan rencana struktur ruang pada RTRW Kab. Rembang tahun 2011-2031 dengan kondisi eksisting sekarang dapat dilihat pada tabel berikut : Simpul
Struktur Ruang Eksisting
Struktur Ruang RTRW
Keterangan
Sarang
PPK
PPK
Sesuai
Sedan I
PPL
PPK
Belum Sesuai (lebih rendah)
Sedan II
PPL
-
Tidak Tercantum dalam RTRW
Pamotan
PPK
PKLp
Belum Sesuai (lebih rendah)
Sulang
PPK
PPK
Sesuai
Rembang
PKL
PKL
Sesuai
Kragan I
PPK
PKLp
Belum Sesuai (lebih rendah)
Kragan II
PPL
-
Tidak Tercantum dalam RTRW
Sluke I
PPK
PPK
Sesuai
Sluke II
PPL
-
Tidak Tercantum dalam RTRW
Lasem I
PPK
PKLp
Belum Sesuai (lebih rendah)
Lasem II
PPL
-
Tidak Tercantum dalam RTRW
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Tabel Evaluasi Struktur Ruang Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Studio Rembang 1
66
Pola Ruang
Identifikasi Penggunaan Lahan dan Pola Ruang Eksisting Guna lahan eksisting Kabupaten Rembang diklasifikasikan berdasarkan Lampiran II UU No. 1 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Guna lahan yang terdapat di Kabupaten Rembang sebagai berikut : Guna Lahan Eksisting
Klasifikasi Guna Lahan Eksisting
Pola Ruang
Luas Lahan (Ha)
Cagar Alam
Kawasan Cagar Alam
64.07
Embung
Kawasan Resapan Air
38.68
Hutan Lindung
Kawasan Hutan Lindung
Mangrove
Kawasan Ekosistem Mangrove
Sungai
Kawasan Sempadan Sungai
Lindung
16.64 47.59
Lapangan Makam Permukiman
45.31 80.2
Kawasan Permukiman
8042.71
Taman Kolam Tambak Sawah irigasi Sawah Tadah Hujan
1119.75
5.54 2.46
Kawasan Perikanan Budi Daya
2254.95 9881.02
Kawasan Tanaman Pangan
17771.56
Kebun Campuran
Kawasan Perkebunan
Tegalan
Kawasan Hortikultura
Peternakan
Kawasan Peternakan
2.79
Kawasan Industri
251.56
Kawasan peruntukan Hutan Produksi Terbatas
2089.98
Hutan Produksi Tetap
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Tetap
17873.67
Waduk
Kawasan Resapan Air
89.64
Total
103596.22
Industri Hutan Produksi Terbatas
Budidaya
14989.01 28929.09
Tabel Identifikasi Guna Lahan dan Pola Ruang Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Studio Rembang 1
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Peta Identifikasi Guna Lahan dan Pola Ruang Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Studio Rembang 1
67
Evaluasi Pola Ruang Evaluasi dalam penataan ruang menurut UndangUndang Tata Ruang Pasal 5 Ayat 22 adalah tindakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan penataan ruang merupakan kegiatan mengamati dengan cermat, menilai tingkat pencapaian rencana secara objektif, dan memberikan informasi hasil evaluasi secara terbuka. Evaluasi Pola Ruang Eksisting dengan Potensi Pola Ruang Langkah kerja dalam evaluasi pola ruang eksisting dengan pola ruang potensi sebagai berikut :
Kesesuaian Lahan
Total Skor
Tahapan pertama yaitu identifikasi kesesuaian lahan dengan metode skoring terhadap peta jenis tanag, kelerengan, curah hujan sesuai dengan SK Menteri Pertanian No. 837/KPTS/ UM/11/1980, hasilnya berupa klasifikasi kawasan lindung, kawasan budidaya, dan kawasan penyangga.
Keterangan
> 174
Kawasan Lindung, termasuk Hutan Lindung
125 â&#x20AC;&#x201C; 174
Kawasan Penyangga atau Hutan Produksi Terbatas
< 125; Lereng < 15%
Kawasan Budidaya, Hutan Produksi Tetap, Hunian Produksi Konversi Tanaman Tahunan
< 125; Lereng < 8%
Kawasan Tanaman Semusim dan Permukiman
Tabel Skoring Kesesuaian Lahan Sumber: SK Mentan No. 837/KPTS/UM/11/1980
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Kabupaten Rembang didominasi oleh Kawasan Budidaya dengan luasan 83.477 Ha atau 78% dari total wilayahnya. Selanjutnya di ikuti oleh Kawasan Penyangga dengan luas 17.658 Ha atau 17% dan terakhir Kawasan Lindung dengan luas 5.218 Ha atau 5%. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa wilayah Kabupaten Rembang berpotensi untuk dikembangkan karena didominasi oleh
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Peta Kesesuaian Lahan Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Studio Rembang 1
68
Jenis Kesesuaian Lahan Kawasan Lindung Kawasan Penyangga Kawasan Budidaya
Luas Lahan (Ha) 5.218 17.658 83.477
Persentase
Tabel Luasan Kesesuaian Lahan Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Studio Rembang 1
5% 17% 78%
Rawan Bencana Melalui peta tersebut dapat dilhat sebaran daerah yang memiliki kerentanan terhadap bencana yang mungkin akan terjadi. Rawan bencana yang dimaksudkan terjadi di Kabupaten Rembang yaitu bencana kekeringan, longsor, tsunami dan beberapa bencana lain. Bencana kekeringan sangat rawan terjadi di Kabupaten Rembang bagian Utara, hal tersebut dikarenakan suhu yang cukup panas di Kabupaten Rembang dan tidak tersedianya sumber air memadai yang menyebabkan terjadinya kekeringan di Kabupaten Rembang.
Peta Rawan Bencana Longsor Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Studio Rembang 1
Peta Rawan Bencana Banjir Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Studio Rembang 1
Bencana longsor juga rawan terjadi di Kabupaten Rembang yang disebabkan karena perbedaan kontur tanah antara Kabupaten Rembang bagian Utara yang memilki kemiringan tanah cenderung tinggi karena merupkan daerah perbukitan di Gunung Butak dibandingkan dengan Kabupaten Rembang bagian Selatan yang merupakan daerah hutan. Pada Kabupaten Rembang bagian utara memiliki kerentanan bencana yang tinggi, terutama pada kawasan pesisir laut. Pada kawasan pesisir laut rentan terjadi bencana banjir, khususnya banjir yang terjadi karena rob (meluapnya air laut) yang dikarenakan arus laut pantai utara yang cukup besar. Setelah melakukan analisis kesesuaian lahan dan rawan bencana Kabupaten Rembang, dilakukan overlay antara data peta kesesuaian lahan dan rawan bencana. Sehingga didapatkan tabel sebagai berikut : Kesesuaian Lahan Lindung Penyangga Budidaya
Rawan Bencana
Tingkat Developability
Ya
Rendah
Tidak
Rendah
Ya
Rendah
Tidak
Sedang
Ya
Sedang
Tidak
Tinggi
Peta Developability Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Studio Rembang 1
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Pada area yang tingkat developability rendah merupakan area yang tidak dapat dikembangkan karena merupakan daerah dengan kesesuaian lindung dan penyangga yang merupakan daerah rawan bencana. Pada area yang tingkat developability sedang merupakan area yang dapat dikembangkan namun bersyarat. Area tersebut meliputi kawasan penyangga dan kawasan budidaya yang berada pada area rawan bencana. Pada area yang tingkat developability tingi merupakan area yang dapat dikembangkan sebagai area terbangun untuk memfasilitasi aktivitas manusia. Area tersebut meliputi kawasan budidaya dan aman dari bencana.
69
Evaluasi Pola Guna Lahan Eksisting dengan Potensi Pola Ruang Evaluasi pola ruang dan guna lahan eksisting dengan potensi pola ruang, digunakan untuk mengetahui lahan yang tidak sesuai dengan potensi lahannya. Kami menggunakan peta guna lahan Eksisting sebagai data Pola Ruang Eksisting. Peta Developability sebagai data potensi lahan karena data tersebut mempresenstasikan potensi lahan yang dapat dikembangkan. Metode yang kami lakukan adalah overlay antara data eksisting dan potensi lahan, dengan menggunakan Arcgis, dengan output dari overlay tersebut dalam bentuk peta kesesuaian. Peta Peta Evaluasi Guna Lahan Eksisting dengan Potensi Pola Ruang Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Studio Rembang 1
Pola Ruang Eksisting
Budidaya
Lindung
No. 1. 2. 3.
Developability
Keterangan
Rendah
Tidak Sesuai
Sedang
Sesuai Bersyarat
Tinggi
Sesuai
Rendah
Sesuai
Sedang
Sesuai Bersyarat
Tinggi
Tidak Sesuai
Evaluasi Sesuai Sesuai Bersyarat Tidak Sesuai
Luas Lahan (Km2) 692,22 335,33 75,03
Lahan eksisting yang tidak sesuai tersebut umumnya merupakan pola ruang budidaya yang berada di kawasan rawan bencana, sehingga kawasan tersebut termasuk dalam kawasan resiko bencana. Lahan pola ruang eksisting yang termasuk dalam kawasan sesuai bersyarat umumnya merupakan guna lahan yang terletak di kawasan penyangga berdasarkan perhitungan kesesuaian lahan. Syarat yang dimaksudkan adalah kawasan tersebut harus mendukung kelestarian lingkungan yang ada, dengan tidak merusak lingkungan tersebut.
Tabel Luasan Kesesuaian Evaluasi Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Studio Rembang 1
Evaluasi Pola Ruang Eksisting dengan Pola Ruang Rencana (RTRW)
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Berdasarkan hasil overlay peta pola ruang eksisting dengan pola ruang rencana pada RTRW Kabupaten Rembang didapatkan peta lahan yang sesuai dan tidak sesuai. Guna lahan yang sudah sesuai yaitu industri, sedangkan untuk guna lahan dengan luas lahan diatas 90% masih berada pada lahan yang tidak sesuai adalah ekosistem mangrove, pertanian hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
70
Perbandingan luas lahan total yang sesuai dengan pola ruang eksisting adalah 35,9%, sedangkan untuk yang tidak sesuai yaitu 52%. Sehingga dapat disimpulkan jika guna lahan di Kabupaten Rembang mayoritas tidak sesuai.
Peta Evaluasi Guna Lahan Eksisting terhadap RTRW Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Studio Rembang 1
Eksisting (Ha)
Sesuai (Ha)
Persentase (%)
64.07
21.54
33.6
Cagar Alam
Hutan Lindung
1119.75
1113.03
99.4
Hutan Produksi Terbatas
2089.98
1622.46
Hutan Produksi Tetap
17873.67 251.56
Guna Lahan Cagar Alam
Industri
Eksisting (Ha)
Tidak Sesuai (Ha)
Persentase (%)
64.07
42.54
66.4
Hutan Lindung
1119.75
6.71
0.6
77.6
Hutan Produksi Terbatas
2089.98
467.52
22.4
17358.58
97.1
Hutan Produksi Tetap
17873.67
515.09
2.9
251.56
100.0
Industri
251.56
0
0.0
Guna Lahan
Perkebunan
14989.01
676.34
4.5
Perkebunan
14989.01
14310.52
95.5
Perikanan Budidaya
2257.41
1351.79
59.9
Perikanan Budidaya
2257.41
905.62
40.1
Permukiman
8173.76
6479.05
79.3
Permukiman
8173.76
1694.71
20.7
Ekosistem Mangrove
16.64
0.02
0.1
Ekosistem Mangrove
16.64
16.62
99.9
Peternakan
2.79
0.23
8.2
Peternakan
2.79
2.56
91.8
Pertanian Tanaman Pangan
27652.58
21237.70
76.8
Pertanian Tanaman Pangan
27652.58
6414.85
23.2
Pertanian Hortikultura
28929.09
435.02
1.5
Pertanian Hortikultura
28929.09
28467.42
98.4
103420.31
50547.32
48.9
Total
103420.31
52844.16
51.1
Total
Tabel Luas Lahan dan Persentase Lahan Sesuai Sumber : Analisis Studio Rembang 1
Tabel Luas Lahan dan Persentase Lahan Sesuai Sumber : Analisis Studio Rembang 1
Berdasarkan hasil overlay peta pola ruang eksisting dengan pola ruang rencana pada RTRW Kabupaten Rembang didapatkan peta lahan yang sesuai dan tidak sesuai. Guna lahan yang sudah sesuai yaitu industri, sedangkan untuk guna lahan dengan luas lahan diatas 90% masih berada pada lahan yang tidak sesuai adalah ekosistem mangrove, pertanian hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Perbandingan luas lahan total yang sesuai dengan pola ruang eksisting adalah 35,9% , sedangkan untuk yang tidak sesuai yaitu 52%. Sehingga dapat disimpulkan jika guna lahan di Kabupaten Rembang mayoritas tidak sesuai. Evaluasi Pola Ruang Rencana (RTRW) dengan Potensi Pola Ruang Evaluasi pola ruang rencana berdasarkan RTRW Kabupaten Rembang dengan potensi pola ruang digunakan untuk mengetahui luas lahan yang sesuai dan tidak sesuai dengan potensi guna lahannya. Sebelumnya kami melakukan klasifikasi kesesuaian lahan lindung dan budidaya berdasarkan data developbability. Untuk kesesuaian lahan lindung berada pada tingkat developability rendah sedangkan untuk kesesuaian lahan budidaya berada pada tingkat developability sedang dan tinggi. Peta developability digunakan sebagai data potensi lahan karena data tersebut mepresentasika potensi lahan yang dapat dikembangkan. Metode yang kami gunakan adalah melakaukan overlay peta antara data pla ruang rencana berdasarkan RTRW Kabupaten Rembang dengan potensi lahan. Sehingga didapatkan luas lahan yang sesuai dan tidak sesuai sebagai berikut :
Sesuai (Ha)
Rendah Sedang Tinggi Total Persentase Total (%)
1838.19 37818.63 65051.33 104708.15
Tidak Sesuai (Ha) 14327.52 763.45 78.65 15169.62
87
13
Tabel Luasan Kesesuaian Evaluasi Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Studio Rembang 1
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Developability
71
Secara umum kesesuaian rencana pola ruang terhadap potensi pola ruang sudah sesuai yaitu sebesar 87%. Guna lahan yang tidak sesuai dengan fungsinya berada pada tingkat developability rendah sebesar 14.327,52 Ha, hal tersebut dikarenakan terdapat guna lahan dengan kesesuaian lahan budidaya yang berada pada developability rendah yang seharusnya merupakan kesesuaian lahan lindung. Maka dari itu, perlu adanya perbaikan pola ruang rencana Kabupaten Rembang. Peta Evaluasi Guna Lahan Rencana dengan Potensi Pola Ruang Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Studio Rembang 1
Daya Tampung dan Daya Dukung
Daya Dukung dan Daya Tampung Lahan Permukiman Evaluasi daya dukung permukiman Kabupaten Rembang didasari pada kesesuaian lahan permukiman atau hasil analisa sebagai acuan untuk melihat pesebaran dan luasan lahan yang sesuai untuk permukiman kabupaten Rembang. Selanjutnya untuk mengetahui daya tampung permukiman dan menganalisis status daya tampung tersebut digunakan rumus sebagai berikut :
Dimana : DDPm = Daya Dukung Permukiman Lpm = Luas lahan yang layak untuk permukiman (m2) a = Banyaknya kebutuhan lahan per jiwa (26,67m2) (Menurut SNI 03-1733-2004)
Kesesuaian Lahan untuk Permukiman
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Dalam penentuan kesesuaian lahan untuk permukiman Kabupaten Rembang, digunakan kriteria lahan permukiman sebagai acuan dalam pemilihan lahan yang cocok untuk permukiman. Kriteria tersebut berasal dari Permen LH No. 17 Tahun 2009. Berdasarkan kriteria diatas selanjutnya dilakukan proses overlay sehingga didapatkan peta sebaran kesesuaian lahan untuk permukiman. Dengan demikian dapat diketahui luasan lahan yang cocok untuk permukiman pada Kabupaten Rembang. Berikut peta sebaran kesesuaian lahan
72
Kesesuaian
Parameter
Sesuai
Tidak Sesuai
Sangat Tidak Sesuai
Topografi
<8%
8-15%
>15%
Drainase tanah
Baik
Sedang
Buruk
Rawan Longsor
Baik
Seedang
Buruk
Aluvial, glei, latosol
Mediteran, Andosol, Laterit, grumosol
Regosol, litosol, renzina
Jenis Tanah
Tabel Lahan Permukiman Sumber : Permen LH N0. 17 Tahun 2009
Peta Kesesuaian Lahan Permukiman Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Studio Rembang 1
Berdasarkan hasil overlay diatas, maka dapat ditentukan luasan masing-masing klasifikasi sesuai, tidak sesuai, dan sangat tidak sesuai. Berikut luasan lahan tersebut yang disajikan dalam bentuk tabel. Kategori 1 2 3
Luas (m2) 683.672.000 344.963.000 304.200
Klasifikasi Sangat Sesuai Tidak Sesuai Sangat Tidak Sesuai
Evaluasi Daya Tampung Lahan Permukiman Dengan demikian dapat dilakukan evaluasi Daya Dukung Permukiman Kabupaten Rembang. Lahan yang cocok untuk permukiman merupakan lahan dengan klasifikasi Sesuai. Sehingga diketahui LPM P A
= 683.672.000 m2 = 636.336 jiwa = 26,67 m2/jiwa
Tahun
Jumlah Penduduk
Nilai DPPm
Standar
Status
2018
636.336
40,28
26,67
Mencukupi
2023
661.555
38,75
26,67
Mencukupi
2028
687.844
37,27
26,67
Mencukupi
2033
715.252
35,84
26,67
Mencukupi
2038
743.828
34,46
26,67
Mencukupi
Dari perhitungan tersebut diketahui bahwa proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2038 sebesar 743.828 jiwa. Kemudian dihitung nilai DPPm pada tiap tahunnya dan dibandingkan dengan standar luas lahan/kapita sebesar 26,67 m2/jiwa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa status daya dukung lahan permukiman Kabupaten Rembang untuk 20 tahun ke depan masih mencukupi.
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Dengan demikian status daya dukung lahan permukiman Kabupaten Rembang dapat dinyatakan masih mampu untuk menampung jumlah penduduknya atau masih jauh dari ambang
Evaluasi Daya Tampung Lahan Permukiman Proyeksi Dilakukan proyeksi daya tampung permukiman untuk 20 tahun ke depan seperti pada tabel berikut:
73
Daya Dukung Lahan Pertanian Produksi/Ha/Tahun = (Produksi (Kg) x Kalori : Kalori Beras) : Luas Tanaman Pangan (Ha) : 365 hari = (1,375,478,477,640 : 3610) : 50,776.62 : 365 = 20,56 Luas tanaman pangan : 50.776,62 Ha Jumlah penduduk : 635.796 jiwa Produksi/Ha/Tahun : 20,56 KFM : 265 kg/kapita Maka Daya Dukung Lahan Pertanian =
Tanaman Pangan
Luas (Ha)
Produksi (Ton)
Produksi (Kg)
Kalori
Produksi (Kg) x Kalori
Padi Sawah
36,375.38
207,378.77
207,378,767.56
3,610
748,637,350,878.29
Padi Gogo
3,907.62
19,550.23
19,550,232.44
3,610
70,576,339,121.71
Jagung
3,907.62
110,912
110,912,000
3,600
399,283,200,000
Kedelai
1,924
2,684
2,684,000
3,310
8,884,040,000
Kacang Tanah
508
530
530,000
4,520
2,395,600,000
Ubi Jalar
218
3,137.89
3,137,892
1,230
3,859,607,160
Ubi Kayu
3,936
97,152.29
97,152,288
1,460
141,842,340,480
50,776.62
441,345.18
441,345,180
21,340
1,375,478,477,640
Total
Tingkat daya dukung lahan pertanian Kabupaten Rembang bernilai 619x10-5 yang artinya Kabupaten Rembang dapat dikatakan belum mampu untuk melakukan swasembada pangan.
Daya Tampung Lahan Pertanian
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Jumlah petani di Kabupaten Rembang sebanyak 101695 orang (dengan asumsi dari statistic petani Kabupaten Rembang 2013) dengan standar lahan petani sebesar 0,5 ha. Luas sawah eksisting Kabupaten Rembang adalah 50,776.62 Ha. Daya tampung populasi petani = (Luas sawah eksisting : Standar Lahan Petani) Daya tampung populasi petani = 101553 orang
74
Jika dibandingkan nilai daya tampung petani dengan jumlah petani eksisting, disimpulkan bahwa masih kurangnya daya dukung pertanian di Kabupaten Rembang jika dinilai dari segi jumlah populasi.
Analisis The Highest & Best Use Analisis The Highest and Best Use atau biasa dikenal dengan analisis HBU digunakan untuk menentukan prioritas penggunaan lahan dalam optimalisasi suatu guna lahan. Prioritas penggunaan lahan dapat diketahui dengan penggunaan tertinggi dan terbaik dari beberapa potensi guna lahan di wilayah tersebut. Dalam hal ini memperhatikan beberapa unsur antara lain, kesesuaian dengan peraturan, kelayakan fisik, kelayakan finansial, dan produktivitas tertinggi. Untuk menentukan peruntukan pola ruang yang baik yaitu dengan mengurutkan unsur yang dibutuhkan sesuai dengan aturan dan kelayakan secara fisik, finansial, serta produktivitas.
Skenario Skenario Business as Usual
Skenario business as usual dilakukan dengan menggunakan pertimbangan antara perubahan penggunaan lahan berdasarkan tren pertumbuhan dan perkembangan penduduk melalui perhitungan laju pertumbuhan penduduk pada tiap kecamatan. Perhitungan dilakukan tanpa mempertimbangkan intervensi dari pihak manapun. 1)Aspek Legalitas Dalam skenario business as usual tidak terdapat intervensi ataupun batasan yang mengikat, sehingga terdapat suatu kebebasan namun tetap berdasarkan kebutuhan dari wilayah tersebut. 2)Aspek Fisik Analisis aspek fisik didasari oleh tiga kriteria yaitu, luas lahan, focus, dan aksesibilitas. Perhitungan luas lahan didapatkan melalui pertumbuhan penduduk pada kurun waktu yang telah ditentukan, dihitung dari proyeksi serta laju pertumbuhan penduduk. Sehingga didapatkan luas kebutuhan lahan permukiman pada kurun waktu yang sudah ditentukan, dengan hasil tersebut maka nantinya akan didapatkan kesimpulan terkait ketercukupan maupun kebutuhan lahan permukiman di Kabupaten Rembang.
Skenario Moderate Model skenario
moderate dilakukan dengan mempertimbangkan penggunaan lahan berdasarkan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) di kabupaten Rembang. Dalam scenario ini juga mempertimbangkan lahan pertanian dan pangan berkelanjutan (LP2B) yang ada di Kabupaten Rembang. 1)Aspek Legalitas Analisis aspek legalitas pada scenario moderate didasari oleh perubahan dari RTRW Kabupaten Rembang kemudian melakukan analisis terkait aturan LP2B serta aturan permukiman yang ada di Kabupaten Rembang, dengan adanya kedua aturan tersebut maka tidak ada penyalah gunaan lahan pertanian menjadi lahan permukiman di Kabupaten Rembang. 2)Aspek Fisik Analisis aspek fisik pada scenario moderate didasari oleh kriteria tertinggi pada guna lahan Kabupaten Rembang.
Analisis skenario optimis dilakukan dengan mempertimbangkan pengelolaan sumber daya alam yang terdapat pada perhitungan neraca sumber daya alam Kabupaten Rembang
Valuasi moneter sumber daya alam (NSDA) Kabupaten Rembang memperoleh nilai sebagai berikut : No.
Jenis
Monetary Value
1
Peternakan
Rp. 1,338,677,229,458.00
2
Perikanan Budidaya
3
Hutan Produksi
4
Pertanian Hortikultura
Rp. 85,957,908.00
5
Pertanian Pangan
Rp 79,498,000.00
6
Perkebunan
Rp. 35,804,973.00
Rp. 6,523,562,422.00 Rp. 357,341,685,866.00
Tabel Valuasi Moneter Neraca Sumber Daya Alam Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Studio Rembang 1
Arahan pembangunan Kabupaten Rembang menurut RPJMD tahun 2005-2025 yaitu mengarah pada pemantapan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan struktur perekonomian daerah berbasis sektor primer yang didukung oleh sektor sekunder dan tersier. Kemudian dari segi kelayakan finansial, dilihat dari neraca moneter masing â&#x20AC;&#x201C; masing peruntukan lahan. Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa total nilai moneter terbesar terdapat pada sector peternakan, dari hal tersebut maka cadangan sumber daya alam dan lahan yang ada di Kabupaten Rembang nantinya akan dipergunakan untuk pengolahan peternakan, hal ini karena pada sektor peternakan memiliki nilai valuasi moneter tertinggi serta berdasarkan overlay peta, diketahui bahwa sector peternakan memiliki kesesuaian lahan tertinggi yang ada di Kabupaten Rembang.
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Skenario Optimis
1)Aspek Legalitas Secara aspek legal, skenario didasari oleh Standar Nasional Indonesia (SNI) Permukiman Perkotaan, perhitungan ini dilakukan dengan cara membagi luas lahan perkecamatan di Kabupaten Rembang dengan luas penduduk yang ada pada tiap kecamatan baik pada kawasan perkotaan maupun pada kawasan pedesaan 2)Aspek Fisik Secara aspek fisik skenario ini didasari oleh nilai kesesuian lahan tertinggi yang ada pada analisis neraca sumber daya alam di Kabupaten Rembang. 3)Aspek Finansial Pada skenario ini, aspek finansial dapat dilihat dari perolehan valuasi moneter tertinggi pada analisis neraca sumber daya alam dari beberapa sector yang ada di Kabupaten Rembang. Perolehan valuasi moneter tertinggi nantinya dianalisis dengan overlay peta neraca sumber daya alam yang memiliki kesesuaian lahan tertinggi di Kabupaten Rembang.
75
Adanya pemanfaatan pada sektor tersebut maka akan terselenggaranya salah satu arah pembangunan Kabupaten Rembang sesuai dengan RPJMD Kabupaten Rembang yaitu terselenggaranya pemantapan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan struktur perekonomian daerah berbasis sektor primer yang didukung oleh sektor sekunder dan tersier. Dengan pemanfaatan pada sector tersebut juga dapat meningkatkan PDRB Kabupaten Rembang.
Peta The Highest & Best Use Pola Ruang Skenario Optimis Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Studio Rembang 1
Kependudukan Kemiskinan Tahun
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang)
Persentase Penduduk Miskin (%)
2017
115,19
18,35
2018
97,44
15,41
Tabel Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Rembang 2017-2018 Sumber : BPS Kabupaten Rembang 2018
Penduduk miskin di Kabupaten Rembang pada tahun 2018 berjumlah 97,44 ribu orang atau 15,41 persen dari total penduduk, berkurang sekitar 17,75 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin tahun 2017 yang jumlahnya 115,19 ribu orang (18,35 persen). 2017 Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)
Blora
Persentase Penduduk Miskin
Persentase Penduduk Miskin
111,88
13,04
102,50
11,90
Rembang
115,19
18,35
97,44
15,41
Pati
141,73
11,38
123,94
9,90
Kudus
64,45
7,59
59,99
6,98
Jepara
98,98
8,12
86,54
7,00
4.450,72
13,01
3.897,20
11,32
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Kabupaten
76
2018 Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)
Jawa Tengah
Tabel Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin se-Eks Karesidenan Pati 2017-2018 Sumber : BPS Kabupaten Rembang 2018
Di wilayah eks-Karesidenan Pati, Kabupaten Rembang tercatat memiliki persentase penduduk miskin tertinggi (15,41 persen) di antara kabupaten lainnya. Sedangkan persentase penduduk miskin Kabupaten Kudus (6,98 persen) merupakan yang terendah di antara 5 (lima) kabupaten yang berada di wilayah eks-Karesidenan Pati (Tabel 2). Bila dibandingkan tahun 2017, persentase penduduk miskin tahun 2018 dari lima kabupaten tersebut mengalami penurunan. Hal yang sama terjadi bila melihat secara absolut.
Sex Ratio Perbandingan jumlah penduduk Kabupaten Rembang berdasarkan jenis kelamin dihitung menggunakan rumus :
Berdasarkan perhitungan tersebut, sex ratio dari Kab.Rembang adalah 99,2, artinya setiap 100 jiwa penduduk Kabupaten Rembang berjenis kelamin perempuan, ada 99 jiwa penduduk lakilaki, maka Kabupaten Rembang memiliki rasio jenis kelamin yang seimbang.
Kecamatan
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelamin
Sex Ratio
Laki-laki
Perempuan
Sumber
17243
17980
95,9
Bulu
13231
13646
97,0
Gunem
12135
12134
100,0
Sale
18935
19280
98,2
Sarang
34172
31524
108,4
Sedan
27360
27586
99,2
Pamotan
23040
23163
99,5
Sulang
19446
19905
97,7
Kaliori
20409
20984
97,3
Rembang
45147
47030
96,0
Pancur
14847
14752
100,6
Kragan
31782
31824
99,9
Sluke
13998
14301
97,9
Lasem
24881
25061
99,3
316626
319170
99,2
Total
Tabel Sex Ratio di Kabupaten Rembang Sumber : BPS Kabupaten Rembang 2018
Laju Pertumbuhan dan Proyeksi Penduduk Diketahui bahwa berdasarkan jumlah penduduk dari tahun 2013-2018 laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Rembang sebesar 0,78 %. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar adalah kecamatan Rembang, yaitu sebesar 92.180 jiwa. Dalam memproyeksikan penduduk Kabupaten Rembang digunakan metode perhitungan Aritmatik karena asumsi tingkat pertumbuhan absolut sama setiap tahunnya, dengan rumus
Setelah dilakukan perhitungan diperoleh hasil proyeksi penduduk setiap lima tahun untuk 20 tahun ke depan sebagai berikut : Tahun
Proyeksi Jumlah Penduduk
2018
635.810 3.115.469
2028
5.595.128
2033
8.074.787
2038
10.554.446
Tabel Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Rembang Sumber : BPS Kabupaten Rembang 2018
Kecamatan
Laju Pertumbuhan Penduduk 2017 - 2018
2017
2018
Sumber
35014
35220
0,44
Bulu
26723
26880
0,43
Gunem
24041
24270
0,68
Sale
37844
38220
0,70
Sarang
64765
65700
1,01
Sedan
54359
54950
0,77
Pamotan
45908
46200
0,48
Sulang
38958
39350
0,72
Kaliori
40969
41390
0,74
Rembang
90800
92180
1,06
Pancur
29240
29600
0,86
Kragan
62721
63610
0,99
Sluke
28057
28300
0,63
Lasem
49502
49940
0,64
628901
635810
0,78
Total
Tabel Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Rembang Sumber : BPS Kabupaten Rembang 2018
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
2023
Jumlah Penduduk
77
Sosial dan Budaya Pendidikan a. TK & RA Dengan standar cakupan penduduk untuk jenjang TK & RA sebanyak 1.000 penduduk (Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/ KPTS/M/2001), maka diperoleh perhitungan seperti pada tabel di samping. Pada tabel di samping terlihat bahwa jumlah TK & RA diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Rembang belum memenuhi standar yang ditetapkan sehingga perlu untuk direncanakan penambahan sarana pendidikan TK & RA di tiap kecamatan.
Jumlah Penduduk
Jumlah TK & RA
Jumlah Standart
Kekurangan
Ketercapaian
Sumber
35,223
28
35
7
Belum tercapai
Bulu
26,877
19
27
8
Belum tercapai
Gunem
24,269
17
24
7
Belum tercapai
Sale
38,215
24
38
14
Belum tercapai
Sarang
65,696
47
66
19
Belum tercapai
Sedan
54,946
36
55
19
Belum tercapai
Pamotan
46,203
30
46
16
Belum tercapai
Sulang
39,351
27
39
12
Belum tercapai
Kaliori
41,393
29
41
12
Belum tercapai
Rembang
92,177
53
92
39
Belum tercapai
Pancur
29,599
18
30
12
Belum tercapai
Kragan
63,606
41
64
23
Belum tercapai
Sluke
28,299
20
28
8
Belum tercapai
Lasem
49,942
36
50
14
Belum tercapai
Kecamatan
Tabel Ketersediaan Sarana Pendidikan TK & RA Kabupaten Rembang Sumber : Kabupaten Rembang dalam Angka 2019
b. SD & MI Dengan standar cakupan penduduk untuk jenjang SD & MI sebanyak 6.000 penduduk (Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/ KPTS/M/2001), maka diperoleh perhitungan seperti pada tabel di samping Pada tabel di samping terlihat bahwa jumlah SD & MI di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Rembang sudah memenuhi standar yang ditetapkan.
Jumlah Penduduk
Jumlah SD & MI
Jumlah Standart
Ketercapaian
Sumber
35,223
28
35
tercapai
Bulu
26,877
19
27
tercapai
Gunem
24,269
17
24
tercapai
Sale
38,215
24
38
tercapai
Sarang
65,696
47
66
tercapai
Sedan
54,946
36
55
tercapai
Pamotan
46,203
30
46
tercapai
Sulang
39,351
27
39
tercapai
Kaliori
41,393
29
41
tercapai
Rembang
92,177
53
92
tercapai
Pancur
29,599
18
30
tercapai
Kragan
63,606
41
64
tercapai
Sluke
28,299
20
28
tercapai
Lasem
49,942
36
50
tercapai
Kecamatan
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Tabel Ketersediaan Sarana Pendidikan SD & MI Kabupaten Rembang Sumber : Kabupaten Rembang dalam Angka 2019
78
c. SMP & MTs Dengan standar cakupan penduduk untuk jenjang SMP & MTs sebanyak 25.000 penduduk (Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/ KPTS/M/2001), maka diperoleh perhitungan seperti pada tabel berikut samping. Pada tabel di atas terlihat bahwa jumlah SMP & MTs diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Rembang sudah memenuhi standar yang ditetapkan.
Jumlah Penduduk
Jumlah SMP & MTs
Jumlah Standart
Ketercapaian
Sumber
35,223
4
2
tercapai
Bulu
26,877
3
2
tercapai
Gunem
24,269
5
1
tercapai
Kecamatan
Sale
38,215
7
2
tercapai
Sarang
65,696
11
3
tercapai
Sedan
54,946
10
3
tercapai
Pamotan
46,203
7
2
tercapai
Sulang
39,351
5
2
tercapai
Kaliori
41,393
4
2
tercapai
Rembang
92,177
14
4
tercapai
Pancur
29,599
5
2
tercapai
Kragan
63,606
8
3
tercapai
Sluke
28,299
5
2
tercapai
Lasem
49,942
11
2
tercapai
Tabel Ketersediaan Sarana Pendidikan SMP & MTs Kabupaten Rembang Sumber : Kabupaten Rembang dalam Angka 2019
d. SMA/K & MA Dengan standar cakupan penduduk untuk jenjang SMA/K & MA sebanyak 30.000 penduduk (Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/ KPTS/M/2001), maka diperoleh perhitungan seperti pada tabel di samping. Pada tabel di atas terlihat bahwa jumlah SMA/K & MA hampir diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Rembang sudah memenuhi standar yang ditetapkan, tapi masih ada di Kecamatan Pancur dimana sarana SMA/K & MA belum memenuhi standar.
Jumlah Penduduk
Jumlah SMA/K & MA
Jumlah Standart
Ketercapaian
Sumber
35,223
3
2
tercapai
Bulu
26,877
2
1
tercapai
Gunem
24,269
2
1
tercapai
Sale
38,215
3
2
tercapai
Sarang
65,696
3
3
tercapai
Sedan
54,946
6
2
tercapai
Pamotan
46,203
5
2
tercapai
Sulang
39,351
3
2
tercapai
Kaliori
41,393
4
2
tercapai
Rembang
92,177
14
4
tercapai
Pancur
29,599
0
1
tidak tercapai
Kragan
63,606
3
3
tercapai
Sluke
28,299
1
1
tercapai
49,942
9
2
tercapai
Kecamatan
Lasem
Tabel Ketersediaan Sarana Pendidikan SMA/K & MA Kabupaten Rembang Sumber : Kabupaten Rembang dalam Angka 2019
e. Perguruan Tinggi Kecamatan Rembang
Jumlah Penduduk
Jumlah PT
Jumlah Standart
Ketercapaian
92,177
3
2
tercapai
Tabel Ketersediaan Sarana Pendidikan Perguruan Tinggi Kabupaten Rembang Sumber : Kabupaten Rembang dalam Angka 2019
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Dengan standar cakupan penduduk untuk jenjang PT sebanyak 70.000 penduduk (Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/ KPTS/M/2001), maka diperoleh perhitungan seperti pada tabel di samping. Pada tabel di atas terlihat bahwa jumlah PT sudah memenuhi standar untuk di Kecamatan Rembang.
79
Kesehatan Kecamatan
Jumlah Penduduk
Puskesmas Eksisting
SNI
Klinik Utama Proyeksi
Eksisting
SNI
Rumah Sakit Proyeksi
Eksisting
SNI
Proyeksi
Sumber
35,223
68
28
0
12
0
4
Bulu
26,877
56
22
0
9
0
3
Gunem
24,269
46
19
0
8
0
2
Sale
38,215
68
31
0
13
0
4
Sarang
65,696
100
53
0
22
0
7
Sedan
54,946
98
44
0
18
0
5
Pamotan
46,203
109
15
0
Sulang
39,351
69
13
0
Kaliori
41,393
Rembang Pancur Kragan
63,606
Sluke Lasem
37
1
31
0
61
33
0
14
0
4
92,177
186
74
3
31
0
9
29,599
106
24
0
10
0
3
103
51
0
21
0
6
28,299
63
23
0
9
0
3
49,942
100
40
0
17
0
5
1250
3000
10000
5 4
Tabel Ketersediaan Sarana Kesehatan Kabupaten Rembang Sumber : Kabupaten Rembang dalam Angka 2019
Dari hasil perhitungan kebutuhan sarana kesehatan berdasarkan standar SNI 03-1733-2004 untuk posyandu dan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No.534/KPTS/M/2001 untuk balai pengobatan dan klinik bersalin didapatkan bahwa untuk sarana kesehatan posyandu jumlahnya sudah memenuhi kebutuhan di seluruh kecamatan di Kabupaten Rembang, sedangkan untuk jumlah balai pengobatan masih kurang diseluruh kecamatan di Kabupaten Rembang hanya terdapat empat sarana kesehatan balai pengobatan yang terletak di Kecamatan Pamotan dan Kecamatan Rembang. Untuk sarana kesehatan klinik bersalin belum terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Rembang. Kecamatan
Jumlah Penduduk
Puskesmas Eksisting
SNI
Klinik Utama Proyeksi
Eksisting
SNI
Rumah Sakit Proyeksi
Eksisting
SNI
Proyeksi
Sumber
35,223
1
1
0
1
0
0
Bulu
26,877
1
1
0
1
0
0
Gunem
24,269
1
1
0
1
0
0
Sale
38,215
1
1
0
1
0
0
Sarang
65,696
2
2
0
1
0
0
Sedan
54,946
1
1
0
1
0
0
Pamotan
46,203
1
1
1
1
0
Sulang
39,351
1
1
0
1
0
Kaliori
41,393
1
1
0
1
0
0
Rembang
92,177
2
2
4
4
2
2
Pancur
29,599
1
1
0
1
0
0
Kragan
63,606
1
1
0
1
0
0
Sluke
28,299
1
1
0
1
0
0
Lasem
49,942
1
1
0
1
0
0
120000
120000
240000
1 0
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Tabel Ketersediaan Sarana Kesehatan Kabupaten Rembang Sumber : Kabupaten Rembang dalam Angka 2019
80
Dari hasil perhitungan kebutuhan sarana kesehatan berdasarkan standar SNI 03-1733-2004 untuk puskesmas dan klinik utama, dan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001 untuk Rumah Sakit, bahwa Puskesmas, klinik utama dan rumah sakit sudah memenuhi kebutuhan penduduk. Namun, persebarannya yang kurang, menyebabkan penambahan beberapa sarana seperti klinik untuk setiap kecamatan ada 1 gedung, dan Rumah sakit di kecamatan pamotan untuk mempermudah aksesibilitas ke rumah sakit.
Peribadatan Analisis yang dilakukan akan menggunakan tabel kebutuhan yang diperoleh dari SNI tahun 2004 mengenai sarana peribadatan. Rata-rata kecamatan pada Kabupaten Rembang memiliki kisaran penduduk sebanyak 24 ribu hingga 92 ribu jiwa pada tahun 2018 (tahun eksisting). Dengan demikian, jumlah penduduk pendukung yang digunakan akan menyesuaikan jenis sarana peribadatannya. No
Jenis Sarana
Jumlah Penduduk Pendukung (jiwa)
1
Musholla/Langgar
250
2
Masjid warga
2.500
3
Masjid lingkungan (kelurahan)
30.000
4
Majsid Kecamatan
120.000
5
Sarana Ibadah agama lain
Tergantung sistem kekerabatan / hirarki lembaga
Tabel Kebutuhan Sarana Peribadatan dan Jumlah penduduk pendukungnya Sumber : Kabupaten Rembang dalam Angka 2019
a. Mushala Pada tabel di bawah, terlihat bahwa jumlah Mushola di Kecamaran Kaliori, Kecamatan Rembang, dan Kecamatan Lasem masih belum memenuhi standar jumlah mushola yang ditetapkan sehingga perlu untuk direncanakan penambahan sarana peribadatan mushola di kecamatan tersebut.
Kecamatan
Jumlah Penduduk
Jumlah Mushala
Jumlah Standart
Ketercapaian
Sumber
35,223
187
141
tercapai
Bulu
26,877
117
108
tercapai
Gunem
24,269
112
97
tercapai
Sale
38,215
185
153
tercapai
b. Masjid Pada tabel di bawah terlihat bahwa jumlah Masjid di seluruh Kecamatan pada Kabupaten Rembang telah memenuhi jumlah standar masjid warga yang ditetapkan. Jumlah Penduduk
Jumlah Masjid
Jumlah Standart
Ketercapaian
Sumber
35,223
45
14
tercapai
Bulu
26,877
31
11
tercapai
Gunem
24,269
31
10
tercapai
Sale
38,215
29
15
tercapai
Sarang
65,696
62
26
tercapai
Sedan
54,946
45
22
tercapai
Pamotan
46,203
43
18
tercapai
Sulang
39,351
41
16
tercapai
Kaliori
41,393
34
17
tercapai
Rembang
92,177
61
37
tercapai
Pancur
29,599
34
12
tercapai
Kragan
63,606
46
25
tercapai
Sluke
28,299
29
11
tercapai
Lasem
49,942
39
20
tercapai
Kecamatan
Tabel Ketersediaan Sarana Peribadatan Masjid Kabupaten Rembang Sumber : Kabupaten Rembang dalam Angka 2019
c. Sarana Peribadatan lain Tabel di bawah menunjukan jumlah sarana peribadatan lain pada tiap kecamatan di Kabupaten Rembang. Gereja Protestan
Gereja Katholik
Vihara
Sumber
-
1
-
-
-
-
Kecamatan
Sarang
65,696
463
263
tercapai
Bulu
Sedan
54,946
327
220
tercapai
Gunem
-
-
-
Pamotan
46,203
260
185
tercapai
Sale
2
1
-
Sulang
39,351
157
157
tercapai
Sarang
-
-
-
Kaliori
41,393
159
166
Tidak tercapai
Rembang
92,177
169
369
Tidak tercapai
Sedan
-
-
-
Pancur
29,599
142
118
tercapai
Pamotan
-
-
-
Kragan
63,606
346
254
tercapai
Sluke
28,299
239
113
tercapai
Lasem
49,942
158
200
Tidak tercapai
Tabel Ketersediaan Sarana Peribadatan Mushola Kabupaten Rembang Sumber : Kabupaten Rembang dalam Angka 2019
Sulang
-
-
-
Kaliori
1
1
-
Rembang
10
2
2
-
-
-
Kragan
1
1
1
Sluke
1
-
-
7
2
3
Lasem
Tabel Ketersediaan Sarana Peribadatan Kabupaten Rembang Sumber : Kabupaten Rembang dalam Angka 2019
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Pancur
81
Pariwisata Kecamatan
Jumlah Penduduk
Jumlah Obyek Wisata
Jumlah
Sumber
35,223
Bulu
26,877
Makam RA Kartini, Taman Wisata Wana Kartini Mantingan
2
Gunem
24,269
Wisata Waduk Panohan
1
Sale
38,215
Wana Wisata Sumber Semen
1
Sarang
65,696
Sedan
54,946
Pamotan
46,203
Sulang
39,351
Kaliori
41,393
Pantai Tasik Harjo, Pulau Gede, Pulau Marongan
3
Rembang
92,177
Museum RA Kartini, Pantai Karang Jahe, Pantai Nyamplung Indah, Taman Rekreasi Pantai Kartini, Wisata Mangrove, Agrowisata De Kampoeng, Syawalan
7
Pancur
29,599
Kragan
63,606
Sluke
28,299 Lasem Kota Tua/Pecinan, Pantai Caruban, Pantai Dasun, Makam Sunan Bonang, Wisata Alam Kajar View, Wisata Alam Watu Congol, Wisata Religi Masjid Jami Lasem, Wisata Sendang Coyo, Wisata Watu Layar, Pantai Balongan
10
Lasem
Total
49,942
635,796
24
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Tabel Ketersediaan Obyek Wisata Kabupaten Rembang Sumber : Kabupaten Rembang dalam Angka 2019
82
Melalui tabel tersebut dapat dilihat bahwa Kabupaten Rembang memiliki 24 jenis sarana wisata yang di dominasi oleh wisata alam yaitu berupa pantai dan agro wisata. Selain wisata alam, kabupaten Rembang juga memiliki wisata unggulan yang berupa wisata religi. Hal ini dapat dilihat dengan adanya wisata religi makam RA Kartini, wisata makam Sunan Bonang, wisata religi masjid Jami Lasem, serta wisata Klenteng. Obyek wisata yang ada di Rembang mayoritas memiliki letak di utara kabupaten Rembang atau di daerah pesisir Rembang untuk agrowisata terletak di pegunungan Peta Persebaran Pariwisata Kabupaten Rembang Kabupaten Rembang. Sumber : Analisis Studio Rembang 1 Kecamatan Lasem merupakan kecamatan yang memiliki jumlah obyek wisata paling banyak di Kabupaten Rembang, kemudian disusul oleh Kecamatan Rembang yang memiliki 6 jenis sarana wisata. Dengan adanya obyek wisata di Kabupaten Rembang yang dapat dikelola dengan baik tentu saja nantinya akan membantu perekonomian di Kabupaten Rembang. Namun pada saat ini masih terkendala dengan keterbatasan pengelolaan baik pengelolaan infrastruktur maupun pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang menyebabkan masih kurang optimalnya sarana wisata di Kabupaten Rembang.
Ekonomi
Struktur Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi Melalui tabel berikut dapat disimpulkan bahwa sektor dengan kontribusi terbesar pertama adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, untuk sektor penyumbang PDRB terbanyak kedua adalah sektor industri pengolahan, serta sektor penyumbang PDRB terbanyak ketiga adalah sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Sedangkan untuk sektor penyumbang PDRB terendah adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang. Deskripsi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan
2014
2015
2016
2017
2018
2,992,910.68
3,117,527.80
3,175,229.36
3,276,989.86
3,371,620.20
310,767.69
323,291.63
343,953.89
416,158.93
448,569.44
2,143,284.16
2,307,391.43
2,483,367.33
2,674,697.21
2,856,725.43
Pengadaan Listrik dan Gas
9,196.67
9,434.85
10,073.49
10,785.29
11,602.97
Pengadaaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
5,546.09
5,640.84
5,809.15
6,024.43
6,157.13
Konstruksi
776,630.15
824,642.21
886,134.34
953,602.86
1,019,201.11
Perdagangan Besar dan Eceran
1,406,724.91
1,464,601.23
1,543,234.41
1,641,010.86
1,763,621.65
Transportasi dan Pergudangan
414,922.27
443,036.47
467,117.18
495,336.15
532,263.35
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
336,231.73
356,833.89
377,230.99
400,207.68
428,676.64
Informasi dan Komunikasi
145,366.04
155,940.86
168,223.59
185,855.76
208,868.01
Jasa Keuangan dan Asuransi
407,151.89
425,297.66
454,403.01
474,317.34
492,205.73
Real Estate
105,520.70
112,044.16
118,620.31
124,600.64
131,275.23
Jasa Perusahaan
28,188.71
30,679.79
33,723.93
36,584.32
39,135.33
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
391,050.95
410,088.03
421,480.84
431,049.12
444,971.97
Jasa Pendidikan
486,880.24
520,048.58
559,728.80
604,775.53
656,453.17
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
117,619.36
129,087.85
141,929.71
153,844.22
167,516.22
Jasa lainnya
206,282.10
214,618.91
232,747.97
252,728.97
276,367.71
10,284,274.34
10,850,206.19
11,423,008.30
12,138,569.17
12,855,231.29
Total
Tabel PDRB ADHK Kabupaten Rembang Menurut Lapangan Usaha (Jutaan Rupiah) Sumber : Analisis Studio Wilayah Rembang 1 & BPS Kabupaten Rembang
Melihat rata-rata pertumbuhan sektor-sektor perekonomian terhadap PDRB Kab. Rembang selama lima tahun, sektor yang mengalami pertumbuhan paling pesat pertama adalah sektor pertambangan dan penggalian (9.8%), kedua adalah sektor informasi dan komunikasi (9,5%), serta ketiga adalah sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (9,25%). Proporsi Deskripsi
Laju Pertumbuhan 20142015
20152016
20172018
ratarata
3.20
2.89
3.03
20.99
7.79
9.80
7.70
6.81
7.45
6.77
7.07
7.58
6.00
1.71
2.98
3.71
2.20
2.65
6.18
7.46
7.61
6.88
7.03
14%
4.11
5.37
6.34
7.47
5.82
4%
6.78
5.44
6.04
7.45
6.43
3%
6.13
5.72
6.09
7.11
6.26
2014
2015
2016
2017
2018
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
29%
29%
28%
27%
26%
4.16
1.85
Pertambangan dan Penggalian
3%
3%
3%
3%
3%
4.03
6.39
Industri Pengolahan
21%
21%
22%
22%
22%
7.66
7.63
Pengadaan Listrik dan Gas
0%
0%
0%
0%
0%
2.59
Pengadaaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
0%
0%
0%
0%
0%
Konstruksi
8%
8%
8%
8%
8%
Perdagangan Besar dan Eceran
14%
13%
14%
14%
Transportasi dan Pergudangan
4%
4%
4%
4%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
3%
3%
3%
3%
20162017
1%
1%
1%
2%
2%
7.27
7.88
10.48
12.38
9.50
4%
4%
4%
4%
4%
4.46
6.84
4.38
3.77
4.86
Real Estate
1%
1%
1%
1%
1%
6.18
5.87
5.04
5.36
5.61
Jasa Perusahaan
0%
0%
0%
0%
0%
8.84
9.92
8.48
6.97
8.55
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
4%
4%
4%
4%
3%
4.87
2.78
2.27
3.23
3.29
Jasa Pendidikan
5%
5%
5%
5%
5%
6.81
7.63
8.05
8.54
7.76
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
1%
1%
1%
1%
1%
9.75
9.95
8.39
8.89
9.25
Jasa lainnya
2%
2%
2%
2%
2%
4.04
8.45
8.58
9.35
7.61
Tabel Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Rembang Menurut Lapangan Usaha Sumber : Analisis Studio Wilayah Rembang 1 & BPS Kabupaten Rembang
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi
83
Melalui grafik berikut dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan dan penurunan laju pertumbuhan PDRB di Kabupaten Rembang namun perubahannya tidak terjadi secara signifikan. Adapun laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun namun mengalami penurunan pada tahun 2016. Apabila dibandingkan antara laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang dan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah, dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang lebih pesat dari laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Rembang merupakan salah satu kabupaten yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat di Jawa Tengah.
Grafik Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang dan Jawa Tengah 2015 â&#x20AC;&#x201C; 2018 Sumber : Analisis Studio Wilayah Kabupaten Rembang I 2019
PDRB Per Kapita Perhitungan PDRB per kapita dilakukan dengan membagi jumlah PDRB pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut. Perhitungan ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kemakmuran ratarata penduduk di suatu daerah setiap tahunnya. Melalui grafik berikut dapat disimpulkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi kabupaten rambang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Grafik PDRB Perkapita Kabupaten Rembang Tahun 2014 â&#x20AC;&#x201C; 2018 Sumber : Analisis Studio Wilayah Kabupaten Rembang I 2019
Analisis Local Quotient (LQ) SLQ
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Deskripsi
84
Keterangan
2014
2015
2016
2017
2018
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
2.07
2.04
2.03
2.04
2.03
Pertambangan dan Penggalian
1.48
1.48
1.32
1.50
1.57
Basis
Industri Pengolahan
0.59
0.60
0.62
0.64
0.65
Non-Basis
Pengadaan Listrik dan Gas
0.79
0.79
0.81
0.81
0.83
Non-Basis
Pengadaaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
0.73
0.73
0.73
0.71
0.68
Non-Basis
Konstruksi
0.75
0.75
0.76
0.76
0.76
Non-Basis
Perdagangan Besar dan Eceran
0.94
0.94
0.94
0.93
0.94
Non-Basis
Transportasi dan Pergudangan
1.24
1.23
1.24
1.22
1.21
Basis
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
1.07
1.06
1.05
1.04
1.02
Basis
Informasi dan Komunikasi
0.36
0.35
0.35
0.34
0.34
Non-Basis
Basis
Jasa Keuangan dan Asuransi
1.51
1.46
1.44
1.41
1.41
Basis
Real Estate
0.57
0.56
0.56
0.54
0.54
Non-Basis
Jasa Perusahaan
0.83
0.83
0.83
0.82
0.79
Non-Basis
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
1.38
1.37
1.38
1.36
1.34
Basis
Jasa Pendidikan
1.33
1.32
1.32
1.32
1.32
Basis
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
1.48
1.52
1.52
1.51
1.50
Basis
1.29
1.30
1.29
1.28
1.27
Basis
Jasa lainnya
Tabel Analisis Static Location Quotient (SLQ) Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Studio Wilayah Rembang 1 & BPS Kabupaten Rembang
Dari hasil analisis Static Location Quotient (SLQ), diperoleh kategori yang masuk dalam sektor basis antara lain: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 6. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 2. Pertambangan dan Penggalian dan Jaminan Sosial Wajib 3. Transportasi dan Pergudangan 7. Jasa Pendidikan 4. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 8. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 5. Jasa Keuangan dan Asuransi 9. Jasa lainnya 2014-2018 Gn
RGn
t
A= (1+Gr)/ (1+RGr)
B= (1+Gn)/ (1+RGn)
DLQ = (A/B)^t
Keterangan
3.03
12.6
3.02
4
3.39
3.38
1.005
Unggulan
9.8
34.09
7.8
4
4.20
3.99
1.229
Unggulan
33.29
7.45
18.66
4.37
4
4.06
3.66
1.509
Andalan
Pengadaan Listrik dan Gas
26.16
6
18.75
4.4
4
3.88
3.66
1.267
Andalan
Pengadaaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
11.02
2.65
16.02
3.8
4
3.29
3.55
0.744
Tertinggal
Konstruksi
31.23
7.03
28.31
6.43
4
4.01
3.94
1.072
Andalan
Perdagangan Besar dan Eceran
25.37
5.82
23.24
5.37
4
3.87
3.81
1.066
Andalan
Transportasi dan Pergudangan
28.28
6.43
29.16
6.61
4
3.94
3.96
0.978
Prospektif
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
27.49
6.26
30.66
6.92
4
3.92
4.00
0.929
Prospektif
Informasi dan Komunikasi
43.68
9.5
51.01
10.87
4
4.26
4.38
0.890
Tertinggal
Jasa Keuangan dan Asuransi
20.89
4.86
27.5
6.28
4
3.74
3.91
0.829
Prospektif
Real Estate
24.41
5.61
29.18
6.61
4
3.84
3.97
0.883
Tertinggal
Jasa Perusahaan
38.83
8.55
42.85
9.33
4
4.17
4.24
0.932
Tertinggal
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
13.79
3.29
15.48
3.67
4
3.45
3.53
0.911
Prospektif
Jasa Pendidikan
34.83
7.76
33.08
7.41
4
4.09
4.05
1.038
Unggulan
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
42.42
9.25
38.39
8.47
4
4.24
4.16
1.076
Unggulan
Jasa lainnya
33.98
7.61
33.73
7.57
4
4.06
4.05
1.010
Unggulan
Deskripsi
Gr
RGr
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
12.65
Pertambangan dan Penggalian
44.34
Industri Pengolahan
Tabel Analisis Dynamic Location Quotient (SLQ) Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Studio Wilayah Rembang 1 & BPS Kabupaten Rembang
Keterangan Gr : Laju pertumbuhan PDRB sektor i di Kabupaten Rembang Gn : Laju pertumbuhan PDRB sektor i di Provinsi Jawa Tengah RGr : Rata-rata laju pertumbuhan PDRB di Kabupaten Rembang
RGn t
: Rata-rata laju pertumbuhan PDRB di Provinsi Jawa Tengah : Selisih tahun
Dari hasil analisis Dynamic Location Quotient (DLQ), diperoleh kategori yang masuk dalam sektor unggulan antara lain : 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Jasa Pendidikan 4. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 5. Jasa lainnya
Analisis Shift Share Analisis Shift Share umumnya dipakai untuk menganalisis peranan suatu sektor ataupun pergeseran suatu sektor di daerah terhadap sektor yang sama dalam perekonomian provinsi/negara. Asumsinya, Pertumbuhan ekonomi suatu daerah (D) dipengaruhi oleh tiga komponen utama yang saling berhubungan satu sama lain, yakni pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan sektoral, dan pertumbuhan daya saing wilayah.
Komponen â&#x20AC;˘ Pertumbuhan Ekonomi Nasional/National Economic Growth (N). Analisis ini dilakukan dengan membandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi daerah.
M
C >0
<0
>0
Unggulan
Berkembang
<0
Potensial
Tertinggal
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
â&#x20AC;˘ Dampak riil pertumbuhan ekonomi daerah (D)
85
â&#x20AC;˘ Pergeseran differensial/Differential Shift (C) Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah suatu sektor perekonomian di suatu daerah akan bersifat kompetitif jika dibandingkan dengan sektor perekonomian yang sama di daerah yang menjadi dasar pembanding (benchmark). Dengan kata lain, dapat dianalisis seberapa jauh daya saing industri daerah (lokal) dengan perekonomian yang dijadikan referensi. Jika pergeseran differensial dari suatu industri adalah positif, maka industri tersebut relatif lebih memiliki daya saing tinggi daripada industri yang sama pada perekonomian yang dijadikan referensi. Pergeseran ini disebut juga pengaruh keunggulan kompetitif. Lapangan Usaha
N
â&#x20AC;˘ Pergeseran proporsional/Proportional Shift (M) Analisis ini berkaitan dengan gambaran mengenai pertumbuhan salah satu sektor ekonomi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di daerah yang menjadi dasar pembanding (bench mark). Berdasarkan data ini, dapat diketahui apakah suatu perekonomian daerah terkonsentasi pada industri industri yang tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan perekonomian yang menjadi referensi. Pergeseran ini disebut juga pengaruh bauran industri (industry mix).
M
C
D
Keterangan
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
215446.5308
-126772.9195
8689.389392
97363.00065
Berkembang
Pertambangan dan Penggalian
28663.58722
-17673.63594
23944.69333
34934.64461
Berkembang
Industri Pengolahan
182544.755
-58277.19877
70148.7101
194416.2663
Berkembang
Pengadaan Listrik dan Gas
741.429783
-119.510591
257.7527046
879.6718966
Berkembang
Pengadaaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
393.440607
-92.972663
-164.8449637
135.6229803
Tertinggal
Konstruksi
65126.95093
-3261.443552
8245.239999
70110.74738
Berkembang
Perdagangan Besar dan Eceran
112695.4234
-12168.98939
31245.42014
131771.8542
Berkembang
Transportasi dan Pergudangan
34011.62807
6174.25486
-505.7683642
39680.11456
Potensial
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
27392.4373
7630.444192
-4528.768739
30494.11275
Potensial
Informasi dan Komunikasi
13346.66584
12532.0806
-17.17043445
25861.576
Potensial
Jasa Keuangan dan Asuransi
31451.94615
-13830.98101
942.0670724
18563.03221
Berkembang
Real Estate
8388.487197
-1063.329363
-293.024312
7032.133522
Tertinggal
Jasa Perusahaan
2500.747587
1209.281697
-981.1383771
2728.890907
Potensial
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
28433.70888
-8721.450612
-5339.701397
14372.55687
Tertinggal
Jasa Pendidikan
41947.35756
8993.408429
5152.691685
56093.45768
Unggulan
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
10704.28646
4037.140902
145.5912088
14887.01857
Unggulan
17659.89667
8456.851926
-266.9837616
25849.76483
Potensial
Jasa lainnya
Tabel Analisis Shift Share Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Studio Wilayah Rembang 1 & BPS Kabupaten Rembang
Berdasarkan perhitungan diatas, sektor yang sifatnya unggulan (U) adalah sektor jasa pendidikan, dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial.
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Analisis Tipologi Klassen
86
Tipologi Klassen merupakan metode yang digunakan untuk mengidentiikasi dan menganalisis sektor perekonomian suatu wilayah. Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita daerah untuk mengetahui perkembangan sektoral dalam struktur ekonomi Kabupaten Rembang. Selain itu, tipologi klassen juga dapat memberikan informasi mengenai perkembangan perekonomian tiap sektor dengan 4 klasifikasi, yaitu sektor unggulan (prima), sektor berkembang, sektor, potensial, dan sektor terbelakang.
PDRB Per Kapita
Laju Pertumbuhan
Kij > Kin
Kij<Kin
Rij > Rin
Unggulan (Prima)
Berkembang
Rij < Rin
Potensial
Terbelakang
Kabupaten
Provinsi
R. Sektor (Rij)
Proporsi sektor i pada PDRB (Kij)
R. Sektor (Rin)
Proporsi sektor i pada PDRB (Kin)
Rij : Rin
Kij : Kin
Kategori
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
3.03
27.77
3.02
13.61
1.00
2.04
Unggulan
Pertambangan dan Penggalian
9.80
3.19
7.80
2.17
1.26
1.47
Unggulan
Industri Pengolahan
7.45
21.62
4.37
34.87
1.70
0.62
Berkembang
Pengadaan Listrik dan Gas
6.00
0.09
4.40
0.11
1.37
0.80
Berkembang
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang
2.65
0.05
3.80
0.07
0.70
0.72
Terbelakang
Konstruksi
7.03
7.74
6.43
10.23
1.09
0.76
Berkembang
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
5.82
13.58
5.37
14.43
1.09
0.94
Berkembang
Transportasi dan Pergudangan
6.43
4.09
6.61
3.33
0.97
1.23
Potensial
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
6.26
3.30
6.92
3.15
0.91
1.05
Potensial
Informasi dan Komunikasi
9.50
1.50
10.87
4.32
0.87
0.35
Terbelakang
Jasa Keuangan dan Asuransi
4.86
3.92
6.28
2.71
0.77
1.44
Potensial
Real Estate
5.61
1.03
6.61
1.86
0.85
0.55
Terbelakang
Jasa Perusahaan
8.55
0.29
9.33
0.36
0.92
0.82
Terbelakang
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib
3.29
3.66
3.67
2.68
0.90
1.37
Potensial
Jasa Pendidikan
7.76
4.90
7.41
3.71
1.05
1.32
Unggulan
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
9.25
1.23
8.47
0.82
1.09
1.51
Unggulan
Jasa lainnya
7.61
2.05
7.57
1.60
1.01
1.29
Unggulan
Lapangan Usaha
Tabel Analisis Tipologi Klassen Ekonomi Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Studio Wilayah Rembang 1 & BPS Kabupaten Rembang
Berdasarkan tabel diatas, analisis tipologi klassen dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Rembang memiliki 5 sektor unggulan (prima) berdasarkan data 2013-2018, yaitu sebagai berikut : 1. Pertanian, Kehitanan dan Perikanan 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Jasa Pendidikan 4. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 5. Jasa Lainnya
Analisis Sektor Unggulan Melalui Analisis Sektor Unggulan yang dilakukan melalui menghitung rata-rata antara analisis LQ (Location Quotient), analisis Shift-Share, dan analisis Tipologi Klassen, dapat disimpulkan bahwa sektor unggulan perekonomian Kab. Rembang adalah Jasa Pendidikan dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan
Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi
Tipologi Klassen
SLQ dan DLQ
Shift Share
U
U
B
4
4
2
U
U
B
4
4
2
B
A
B
2
2
2
B
A
B
2
2
2
T
T
T
1
1
1
B
A
B
2
2
2
B
A
B
2
2
2
Transportasi dan Pergudangan
P
P
P
3
3
3
Penyediaan Akomodasi dan Makan
P
P
P
3
3
3
3.33
3.33
2.00
2.00
1.00
Informasi dan Komunikasi
Jasa Keuangan dan Asuransi
Real Estate
Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Jasa Pendidikan
2.00
2.00
3.00
3.00
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa lainnya
T
T
P
1
1
3
P
P
B
3
3
2
T
T
T
1
1
1
T
T
P
1
1
3
P
P
T
3
3
1
U
U
U
4
4
4
U
U
U
4
4
4
U
U
P
4
4
3
Tabel Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Studio Wilayah Rembang 1 & BPS Kabupaten Rembang
1.67
2.67
1.00
1.67
2.33
4.00
4.00
3.67
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
Kesimpulan
87
Analisis Gini Indeks Berdasarkan grafik gini indeks Kabupaten Rembang di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat ketimpangan di Kabupaten Rembang bersifat fluktuatif dari tahun 2005-2014. Dimana pada tahun 2014 indeks gini sebesar 0.33 yang mengindikasikan bahwa ketimpangan yang terjadi masih tergolong rendah menurut klasifikasi distribusi pendapatan (Per.25/MEN/ IX/2009 tentang Tingkat Pembangunan Permukiman dan Transmigrasi) karena mamiliki indeks gini <0.4. Hal ini menandakan terjadi pemerataan pendapatan yang cukup tinggi di Kabupaten Rembang. Tahun
Gini Indeks
2005
0,2
2006
0,2
2007
0,2
2008 2009
Grafik Gini Indeks Kabupaten Rembang 2005-2014 Sumber : BPS Kabupaten Rembang
Distribusi Pendapatan
0,31
Nilai Koefisien
0,21
<0,4
Tingkat Ketimpangan Rendah
2010
0,19
0,4 â&#x20AC;&#x201C; 0,5
Tingkat Ketimpangan Sedang
2011
0,27
>0,5
Tingkat Ketimpangan Tinggi
2012
0,33
2013
0,32
2014
0,33
Tabel Klasifikasi Indeks Gini Sumber : Per.25/MEN/IX/2009 Tentang Tingkat Pembangunan Permukiman Transmigrasi
Tabel Gini Indeks Kabupaten Rembang Sumber : BPS Kabupaten Rembang
Analisis Disparitas Wilayah
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Dalam melakukan analisis terkait ketimpangan yang ada di Kabupaten Rembang, kami melakukan olah data yaitu dengan mengklasifikasikan rumah tangga pra sejahtera dengan rumah tangga sejahtera yang ada di Kabupaten Rembang. Indikator yang digunakan dalam klasifikasi yaitu berdasarkan kebutuhan dasar (basic needs) rumah tangga di Kabupaten Rembang. Berdasarkan tabel yang ada diatas dapat dilihat bahwa pada kecamatan Rembang dan Kragan memiliki jumlah keluarga sejahtera paling tinggi di Kabupaten Rembang serta pada rumah tangga pra sejahtera paling tinggi terdapat pada kecamatan Sumber dan Bulu yang terletak di Selatan Kabupaten Rembang.
88
Kecamatan Sumber Bulu Gunem Sale Sarang Sedan Pamotan Sulang Kaliori Rembang Pancur Kragan Sluke Lasem Total
Keluarga Pra Sejahtera 6.112 5.661 4.820 5.405 4.482 4.928 4.256 3.618 1.495 4.632 3.309 3.126 3.133 3.142 58.119
Keluarga Sejahtera 5.485 3.411 3.014 6.928 12.533 8.416 9.490 6.769 10.827 16.167 5.561 12.750 6.432 11.396 119.179
Tabel Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera Kabupaten Rembang Sumber : Kabupaten Rembang Dalam Angka 2019
Peta Persebaran Penduduk Miskin Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Studio Wilayah Rembang 1
Analisis lain yang kami lakukan yaitu dengan melakukan analisis presentase kemiskinan pada setiap tahun, dengan melakukan analisis presentase kemiskinan pada tiap tahunnya maka dapat diketahui laju kemiskinan yang ada di Kabupaten Rembang. Penduduk Miskin
Tahun
Garis Kemiskinan
Jumlah
Presentase
2009
200,216
147,15
25,86
2010
217,846
138,60
23,40
2011
240,859
140,40
23,71
2012
266,303
129,90
21,88
2013
284,160
127,98
20,97
2014
299,503
120,00
19,50
2015
314,596
119,11
19,28
2016
338,986
115,49
18,54
2017
354,440
115,19
18,35
2018
365,443
97,44
15,41
Tabel Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Rembang Sumber : Kabupaten Rembang Dalam Angka 2019
Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa persentase kemiskinan di Kabupaten Rembang mengalami penurunan pada tiap tahunnya, angka kemiskinan tertinggi terdapat pada tahun 2009 yaitu menyentuh angka 25,86. Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Rembang didasari oleh pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat, pada awalnya pertumbuhan ekonomi didominasi lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Namun dengan perkembangan yang terjadi saat ini, peranannya mulai mengalami penurunan seiring dengan semakin meningkatnya lapangan usaha yang lain, seperti lapangan sektor Pertambangan dan Penggalian, Konstruksi, Transportasi dan Pergudangan, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, terutama pada tiga tahun terakhir. Industri Pengolahan juga mengalami peningkatan. Hal tersebut mempengaruhi turunnya angka kemiskinan karena adanya penyerapan
Head Count Index (HDI) Head Count Indeks (HDI) yaitu persentase penduduk miskin yang hidup dibawah garis kemiskinan. Presentase penduduk miskin Kabupaten Rembang tahun 2018 adalah 15.41% dari jumlah penduduk total Kabupaten Rembang. Dari grafik dibawah dapat dilihat bahwa presentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Rembang menurun dari tahun 2014 â&#x20AC;&#x201C; 2018.
Grafik Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Rembang 2014-2018 Sumber : BPS Kabupaten Rembang
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) yaitu indeks rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Rembang pada tahun 2018 adalah 2.86 menurun dari tahun sebelumnya yaitu 3,24. Maka, hal tersebut mengindikasi bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan, sehingga dapat disimpulkan tingkat perekonomian penduduk miskin Kabupaten Rembang tahun 2018 lebih baik dari tahun
Grafik Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) & Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Rembang 2013-2018 Sumber : Analisis Studio Wilayah Rembang 1
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Grafik Persentase Penduduk Miskin dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang 2015-2018 Sumber : Analisis Studio Wilayah Rembang 1
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan indeks yang memberi gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks semakin terjadi ketimpangan pengeluaran penduduk. Indeks keparahan kemiskinan (P2) di Kabupaten Rembang tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun 2017 dari 0.89 menjadi 0.79. Indeks keparahan kemiskinan (P2) sepanjang tahun 2014 hingga 2018 bersifat fluktuatif, terjadi kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2014 ke 2015.
89
Sarana dan Prasarana Air Bersih
Peta Prasarana Air Bersih Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Studio Rembang 1
PDAM sebagai penyedia dan penyalur air bersih utama di Kab. Rembang belum mampu melayani seluruh permukiman di Kab. Rembang, sehingga sebagian besar penduduk terutama yang tinggal dipedesaan masih menggunakan air dari sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air seharihari.
Persampahan
Transportasi
Peta Persebaran Transportasi Umum Kabupaten Rembang Sumber: Data Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang
Kabupaten Rembang memiliki 2 Terminal tipe B, terletak di Kecamatan Rembang dan Kecamatan Lasem, dan 7 Terminal tipe C, terletak di Kecamatan Sumber, Gunem, Sarang, Pamotan, Sulang, Rembang dan Lasem. Terminal B di Kabupaten Rembang merupakan titik transit bus dari arah Semarang ke arah Kota Surabaya ataupun dari arah sebaliknya
Jalan
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Peta Persebaran Sarana Persampahan Kabupaten Rembang Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang
90
Sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Rembang terbagi menjadi dua, yaitu pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan pengelolaan sampah oleh swadaya/masyarakat. Dalam pengelolaan sampah terbagi menjadi 2, yaitu pengelolaan yang dilakukan secara konvensional dengan cara ditimbun dan dibakar. Kabupaten Rembang sendiri memiliki jumlah penduduk sebanyak 635.796 jiwa dan memiliki satu TPA yang berada di Landoh, Sulang. Kebutuhan TPA di Kabupaten Rembang saat ini sudah terpenuhi dan TPA yang ada masih dapat menampung limbah yang dihasilkan oleh masyarakat.
Peta Hierarki Jalan Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Studio Wilayah Rembang 1 (Data Dinas Perhubungan)
Jaringan jalan di Kabupaten Rembang dibedakan menjadi 3, yaitu jaringan jalan nasional (61,27 km), provinsi (58,40 km), dan kabupaten (642,75 km), dengan akses jalan yang baik, dimana 94,42% jalan nasional, 98,38% jalan provinsi, dan 87,82% jalan kabupaten sudah diaspal. Akan tetapi masih ada beberapa jalan yang belum diaspal.
Rembang. Sarana pendidikan SMP secara jumlah masih belum mencukupi hampir diseluruh kecamatan, hanya terdapat dua kecamatan yang sudah mencukupi, yaitu Gunem dan Lasem. Untuk sarana SMA secara jumlah dan jangkauan masih belum mencukupi diseluruh kecamatan. Sedangkan untuk perguruan tinggi tidak terdapat standar pada SNI 03-1733-2004 karena skala pelayanan perguruan tinggi bersifat regional, perguruan tinggi tersebut antara lain Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPPI, Akademi Komunitas Negeri Rembang, dan Akademi Komunitas Semen Indonesia Rembang.
Drainase dan Sanitasi a. Drainase
Peta Saluran Drainase Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Studio Rembang 1
Sistem drainase mikro yang dimiliki Kabupaten Rembang berupa saluran air. Untuk sistem drainase makro memiliki 4 sungai besar yakni Sungai Bagan, Sungai Kragan, Sungai Kalipang, Sungai Randugunting. Namun, untuk penggunaan sistem drainase makro yakni berupa sungai masih belum berfungsi dengan baik dikarenakan minimnya upaya normalisasi terutama pada Sungai Randugunting. No.
Kondisi
Satuan/Panjang
1.
Panjang Drainase Tersumbat Pembuangan Aliran Air
24.9 Km
2.
Panjang Drainase Tersumbat Pembuangan Aliran Air
17 Km
3.
Jaringan sistem Drainase
25 Unit
Peta Jangkauan SD Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Studio Rembang 1
Tabel Kondisi Drainase Kabupaten Rembang Sumber : dputaru.rembangkab.go.id
b. Sanitasi Sanitasi yang digunakan berupa sanitasi onsite (setempat) yang menggunakan tangki septik, kakus, WC. Mayoritas dikawasan permukiman padat penduduk telah memiliki sarana sanitasi pribadi di tiap rumah, namun sebagian kecil masyarakat masih menggunakan saluran drainase untuk pembuangan air limbah. Kabupaten Rembang juga memiliki sanitasi semi masal di area pusat kegiatan seperti tempat wisata, pasar, dan lainnya.
Peta Jangkauan SMP Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Studio Rembang 1
Pendidikan
Peta Jangkauan SMA Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Studio Rembang 1
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Sarana pendidikan TK di Kabupaten Rembang masih kurang hampir diseluruh kecamatan, hanya ada satu kecamatan yang sudah memenuhi secara jumlah yaitu Sumber. Sedangkan untuk sarana pendidikan SD mayoritas kecamatan sudah tercukupi. Hanya tiga kecamatan yang belum mencukupi secara jumlah, yaitu Sarang, Sulang, dan
91
Kesehatan
Peribadatan
Sarana Kesehatan Kabupaten Rembang terdiri dari rumah sakit, klinik utama, puskesmas, posyandu, klinik/balai kesehatan dan polindes. Kabupaten Rembang memiliki 5 rumah sakit dengan tipe C.Berdasarkan SNI tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan, Sarana Kesehatan Kabupaten Rembang yang belum terpenuhi adalah klinik/balai Kesehatan sebesar 17 satuan, dan Polindes dengan kekurangan sarana sebesar 21 satuan.
Melalui grafik tersebut dapat diketahui presentase perbandingan jumlah sarana peribadatan yang ada di Kabupaten Rembang. Mayoritas penganut kepercayaan terbesar di Kabupaten Rembang memiliki presentase sarana peribadatan yang lebih besar dibandingkan dengan yang lain.
Grafik Presentase Jumlah Sarana Peribadatan Kabupaten Rembang Sumber : BPS Kabupaten Rembang
Peta Persebaran dan Jangkauan Sarana Kesehatan Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Studio Rembang 1
Perdagangan Pada sarana perdagangan seperti yang ada pada peta diatas, Kabupaten Rembang masih memerlukan sarana perdagangan yang cukup secara SNI. Hal ini dikarenakan masih beberapa area yang belum memiliki sarana perdagangan. Sarana perdagangan pada Kabupaten Rembang terdiri dari Pasar Desa, Pasar, dan Pusat Perbelanjaan Peta Persebaran dan Jangkauan Sarana Peribadatan Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Studio Rembang 1
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Peta Persebaran dan Jangkauan Sarana Perdagangan Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Studio Rembang 1
92
Rekreasi Wisata alam dan wisata budaya di Kab. Rembang terkonsentrasi di wilayah utara Kab. Rembang. Hal ini disebabkan oleh bentang lahan wilayah utara yang beragam, terdiri dari dua bentang lahan utama yaitu bentang lahan pesisir dan bentang lahan pegunungan (Gunung Lasem) yang dapat dimanfaatkan sebagai potensi pariwisata.
Peta Persebaran Pariwisata Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Studio Rembang 1
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
93
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Petani Garam Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang
94
BAB V
Analisis NSDA
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
95
01
Peternakan Ruminansia Aqila Salma Kamila - 45910
Struktur perekonomian Kabupaten Rembang didominasi oleh sektor primer sebagai penyumbang kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Rembang. Sektor primer ini merupakan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Peternakan dengan sub-sektor peternakan ruminansia sebagai salah satu bagian di dalamnya. Maka dari itu pengembangan sub-sektor peternakan ruminansia relevan untuk dilakukan guna meningkatkan kontribusi sektor tersebut sekaligus menyokong perekonomian wilayah. Untuk mengetahui prospek pengembangan sub-sektor peternakan ruminansia digunakan analisis neraca sumber daya alam peternakan. Dalam menghitung neraca sumber daya alam peternakan ruminansia, dilakukan empat analisis yaitu, analisis kesesuaian lahan, analisis neraca fisik ,dan analisis neraca moneter.
Analisis Kesesuaian Lahan Peternakan Ruminansia Analisis kesesuaian lahan peternakan ruminansia dilakukan guna mengetahui lahan yang sesuai ekologis ternak yang mencakup kesesuaian untuk pakan ternak dan juga budidaya ternak. Analisis kesesuaian lahan dilakukan dengan mengoverlay beberapa peta dengan kriteria diantaranya yaitu: • Berada di kawasan penyangga dan budidaya • Tidak berada di permukiman eksisting • Tidak berada di sempadan sungai, pantai, jalan, dan waduk. • Tidak berada di kawasan rawan bencana • Tidak berada di kawasan hutan lindung, cagar alam, taman wisata alam, dan mangrove.
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Peta Persebaran Permukiman Sumber : Analisis Penulis
96
Peta Sempadan Sumber : Analisis Penulis
Peta Kesesuaian Lahan Sumber : Analisis Penulis
Peta Rawan Bencana Sumber : Analisis Penulis
Peta Hutan Lindung, dll Sumber : Analisis Penulis
Hasil Overlay
Berdasarkan analisis spasial diatas, diketahui bahwa Kabupaten Rembang memiliki kecenderungan dapat dikembangkan untuk kegiatan peternakan. Hal ini dikarenakan luas lahan potensial untuk pakan yang cukup luas disertai dengan kondisi ekologis yang sesuai untuk ternak.
Peta Ekologis Ternak Sumber : Analisis Penulis
Analisis Neraca Fisik
Berdasarkan analisis spasial diatas, diketahui bahwa Kabupaten Rembang memiliki kecenderungan dapat dikembangkan untuk kegiatan peternakan. Hal ini dikarenakan luas lahan potensial untuk pakan yang cukup luas disertai dengan kondisi ekologis yang sesuai untuk ternak. Jenis Komoditas 1. Hewan Ternak
Potensi / Aktiva
Penggunaan / Pasiva
163,932.77 ST
112,096.28 ST
115,821.20 Ha
42,082.47 Ha
Cadangan Fisik 51,836.49 ST 12,959.12 Ton
2. Lahan Pakan Ternak Batas Aman Batas Minimum
15,485.29 Ha 73,738.72 Ha
Tabel Neraca Fisik Peternakan Ruminansia Sumber : Analisis Penulis
Hewan Ternak
Untuk mengetahui cadangan hewan ternak dilakukan perhitungan potensi hewan tenak (aktiva) dengan penggunaan hewan ternak (pasiva) sebagai berikut : Aktiva - Pasiva = Cadangan 163,932.77 ST - 112,096.28 ST = 51,836.49 ST Dari perhitungan tersebut didapatkan cadangan hewan ternak ruminansia yang dapat dikembangkan di Kabupaten Rembang sebesar 51,836.49 ST atau 12,959.12 Ton.
Lahan Pakan Ternak Kecamatan
Potensi Lahan (Ha)
Penggunaan Lahan (Ha)
Cadangan Lahan (Ha)
Persentase Cadangan (%)
A
B
C
D
C-D
((C-D)/C)x100
1
Sumber
2
Bulu
3
Gunem
4
Sale
5
Sarang
6
Sedan
7
Pamotan
8
Sulang
7,451.87
9
Kaliori
7,435.51
10
Rembang
4,760.55
8,907.81
3,592.15
5,315.66
59.67
11,255.89
2,312.95
8,942.94
79.45
9,350.70
2,235.66
7,115.04
76.09
8,957.32
2,708.62
6,248.69
69.76
10,052.61
3,707.81
6,344.80
63.12
10,431.75
3,177.12
7,254.63
69.54
12,803.89
2,919.49
9,884.40
77.20
3,834.47
3,617.40
48.54
4,805.06
2,630.45
35.38
3,612.76
1,147.79
24.11
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
No
97
11
Pancur
5,165.60
2,595.58
2,570.03
49.75
12
Kragan
7,216.90
2,717.86
4,499.04
62.34
13
Sluke
5,799.21
1,873.34
3,925.88
67.70
14
Lasem
6,231.57
1,989.61
4,241.96
68.07
Total
115,821.20
42,082.47
73,738.72
63.67
Total Cadangan
115,821.20 - 42,082.47
73,738.72
Tabel Perhitungan Cadangan Lahan Pakan Ternak Sumber : Analisis Penulis
Untuk mengetahui cadangan lahan pakan ternak dilakukan perhitungan terhadap potensi lahan pakan ternak (aktiva) dengan lahan pakan ternak yang telah digunakan (pasiva). Cadangan fisik untuk lahan pakan ternak di bagi menjadi dua yaitu, lahan batas aman dan batas minimum. Penggunaan batas aman berarti memanfaatkan lahan sebesar 16,67% dati total potensi lahan. Sedangkan penggunaan batas minimum berarti menggunakan seluruh cadangan lahan yang dimiliki. Perhitungan lahan pakan ternak batas aman dan batas minimum dapat dilihat pada tabel berikut: Batas Penggunaan
Besar Cadangan
Makna / Keterangan
Batas Aman (50% Penggunaan)
(63.67% - 50%) x 115,821.20 Ha = 15,485.29 Ha
Kebutuhan pakan ternak dapat terpenuhi dengan pilihan pakan secara aman
Batas Minimum (Sama dengan besaran total cadangan)
73,738.72 Ha sama dengan total cadangan lahan
Kebutuhan ternak terpenuhi dengan pilihan pakan yang terbatas
Tabel Cadangan Lahan Ternak Sumber : Analisis Penulis
Luas lahan pakan ternak batas aman menandakan kebutuhan pakan ternak dapat terpenuhi dengan pilihan pakan yang bervariasi yaitu dengan cadangan lahan sebesar 15.485,29 Ha. Sedangkan luas lahan pakan ternak batas minimum menandakan kebutuhan pakan ternak dapat terpenuhi namun pilihan pakan terbatas dengan cadangan lahan sebesar 73.738,72 Ha.
Analisis Neraca Moneter Hewan Ternak
Jenis Komoditas
Potensi / Aktiva
Penggunaan / Pasiva
Hewan Ternak
163,932.77 ST
112,096.28 ST
Cadangan Fisik 51,836.49 ST 12,959.12 Ton
Moneter (Rupiah) Rp. 1.338.677.229.485
Tabel Cadangan Moneter Hewan Ternak Peternakan Ruminansia Sumber : Analisis Penulis
Jenis Ternak
Harga
Rata-rata Harga
(Rp/ton)
(Rp/ton)
Sapi potong
0.11
Kambing
0.1
Domba
0.1
0.1033
Tabel Harga Jenis Ternak Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Penulis
Cadangan
Jenis Komoditas
ST
Fisik (Ton)
Moneter (Miliar Rupiah)
A
B
B*0.25
(B*0.25)*0.1033
Hewan Ternak
51,836.49
12,959.12
1,338.68
Tabel Perhitungan Cadangan Moneter Hewan Ternak Sumber : Analisis Penulis
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Analisis neraca moneter hewan ternak dilakukan dengan mengonversi cadangan fisik ke dalam bentuk moneter yakni dengan cara mengalikan cadangan fisik dengan harga rata-rata hewan ternak yang berlaku. Koefisien konversi cadangan fisik hewan ternak sebesar 0,1033 miliar rupiah didapatkan dari perhitungan rata-rata harga ternak dari komoditas ternak ruminansia antara lain sapi potong, kambing, dan domba. Maka diperoleh cadangan moneter hewan ternak sebesar 1,34 triliun rupiah.
98
Lahan Pakan Ternak Batas Penggunaan
Luasan Cadangan (Ha)
Rata-Rata Produksi Pakan (Ton/Ha)
Estimasi Produksi Pakan (Ton/Tahun)
Harga Rata-Rata Pakan (Rp/Ton)
Cadangan Moneter
A
B
AxB
C
(AxB)xC
200,000
45,936,349,267
Batas Aman
15,485.29
Batas Minimum
73,738.72
3.11
48233.66
9,646,732,272
229681.75
Tabel Perhitungan Cadangan Lahan Pakan Ternak Sumber : Analisis Penulis
Jenis Komoditas
Potensi / Aktiva
Penggunaan / Pasiva
115,821.20 Ha
42,082.47 Ha
Cadangan Fisik
Moneter (Rupiah)
Lahan Pakan Ternak Batas Aman Batas Minimum
15,485.29 Ha
Rp. 9.646.732.272
73,738.72 Ha
Rp. 45.936.349.266
Tabel Cadangan Moneter Lahan Pakan Ternak Ruminansia Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Penulis
Selanjutnya untuk mengetahui cadangan moneter lahan pakan ternak dilakukan dengan mengalikan estimasi produksi lahan dengan harga rata-rata pakan ternak yang berlaku. Maka diperoleh cadangan moneter luas lahan pakan ternak dengan batas aman sebesar 9,65 miliar rupiah dan batas minimum sebesar 45,95 miliar rupiah.
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
99
02
Perikanan Budidaya Anisa Nurul Kartikasari - 45909
Analisis Neraca Sumber Daya Alam perikanan budidaya di Kabupaten Rembang dibagi menjadi dua yaitu perikanan budidaya tambak dan perikanan budidaya kolam. Hal tersebut dilakukan karena keduanya memiliki kriteria lahan yang berbeda.
A. Perikanan Budidaya Tambak Analisis Kesesuaian Lahan Perikanan Budidaya Tambak
Kesesuaian lahan yang dapat digunakan untuk perikanan budidaya tambak adalah kawasan budidaya dan penggunaan lahan eksisting berupa tegalan, taman, lapangan dan tambak . Berdasarkan Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAP3) didapatkan kriteria lahan peruntukan perikanan budidaya tambak sebagai berikut:
Sumber : Paena, Mudian (2018); Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau Penyuluhan Perikanan (BRPBAP3)
Berdasarkan kriteria lahan peruntukan perikanan budidaya tambak tersebut dilakukan overlay peta kelerengan, peta jenis tanah, peta curah hujan, peta jarak dari sungai, dan peta jarak dari pantai. Hasil dari overlay peta-peta tersebut didapatkan peta kesesuaian lahan dan luas aktiva perikanan budidaya tambak seluas 9366,79 ha.
Peta Kesesuaian Lahan Perikanan Budidaya Tambak Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Penulis
Kondisi Eksisting Sumber Daya Alam Perikanan Budidaya Tambak
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Tabel Kondisi Eksisting per Komoditas Perikanan Budidaya Tambak Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Penulis
100
Diketahui bahwa luas perikanna budidaya tambak passive Kabupaten Rembang adalah 2.396,3 ha. Dari hasil perhitungan didapatkan nilai produksi total perikanan budidaya tambak sebesar Rp 297.298.767.000,00. Dengan persentase produksi perikanan budidaya tambak (air payau) tertinggi adalah komoditas udang vanamei sebanyak 61.25% dengan nilai produksi Rp236.504.638.00,00.
Neraca Sumberdaya Alam Perikanan Budidaya Tambak Untuk menghitung NSDA Perikanan Budidaya Tambak, terlebih dahulu mencari cadangan lahan untuk perikanan budidaya tambak yang dapat dimanfaatkan. Cadangan lahan = luas lahan aktiva â&#x20AC;&#x201C; luas lahan passiva. Cadangan lahan = 9.366,79 â&#x20AC;&#x201C; 2.396,30 = 6.970,49 ha. Peta Cadangan Lahan Perikanan Budidaya Tambak Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Studio Rembang 1
Tabel Potensi Produksi per Komoditas Perikanan Budidaya Tambak Kabupaten RembangSumber : Analisis Penulis
Jika luas lahan cadangan dimanfaatkan secara aktif, maka didapatkan potensi produksi total mencapai 14.039.830,9 kg dengan asumsi luas lahan per komoditas didapatkan dari hasil kali antara luas cadangan lahan total dengan persentase luas lahan existing per komoditas. Apabila potensi produksi tersebut diuangkan (Neraca Moneter) maka akan mencapai 864.963.221.505,1 rupiah.
B. Perikanan Budidaya Kolam Analisis Kesesuaian Lahan Perikanan Budidaya Kolam
Kesesuaian lahan yang dapat digunakan untuk perikanan budidaya kolam adalah kawasan Budidaya dan penggunaan lahan eksisting berupa tegalan, kolam, dan perkebunan. Kriteria lahan peruntukan perikanan budidaya kolam sebagai berikut :
Sumber :Hardjowigeno dan Widiatmaka (2007) dimodifikasi; bPoernomo (1989); Radiarta et al. (2012) dimodifikasi; Hardjowigeno dan Widiatmaka (2007) dan Radiarta et al. (2012)
Peta Kesesuaian Lahan Perikanan Budidaya Kolam Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Penulis
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Berdasarkan kriteria lahan peruntukan perikanan budidaya tambak tersebut dilakukan overlay peta kelerengan, peta jenis tanah, peta curah hujan, peta jarak ke sungai, dan peta jarak dari permukiman. Hasil dari overlay peta-peta tersebut didapatkan peta kesesuaian lahan dan luas aktiva perikanan budidaya kolam seluas 4367,7 ha.
101
Kondisi Eksisting Sumber Daya Alam Perikanan Budidaya Kolam
Tabel Kondisi Eksisting per Komoditas Perikanan Budidaya Kolam Kabupaten Rembang Sumber Analisis Studio Rembang 1
Diketahui bahwa luas perikanna budidaya kolam passiva Kabupaten Rembang adalah 32,17 ha. Dari hasil perhitungan didapatkan nilai produksi total perikanan budidaya kolam sebesar Rp 21.864.571.000,00. Dengan persentase produksi perikanan budidaya kolam tertinggi adalah komoditas ikan lele sebanyak 68.89% dengan nilai produksi Rp15.775.490.000,00.
Neraca Sumber Daya Alam Perikanan Budidaya Kolam Untuk menghitung NSDA Perikanan Budidaya Kolam, terlebih dahulu mencari cadangan lahan untuk perikanan budidaya kolam yang dapat dimanfaatkan. Cadangan lahan = luas lahan aktiva â&#x20AC;&#x201C; luas lahan passiva. Cadangan lahan = 4.367,7 â&#x20AC;&#x201C; 32,17 = 4.335,52 ha.
Peta Cadangan Lahan Perikanan Budidaya Kolan Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Studio Rembang 1
Tabel Potensi Produksi per Komoditas Perikanan Budidaya Tambak Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Studio Rembang 1
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Jika luas lahan cadangan dimanfaatkan secara aktif, maka didapatkan potensi produksi total mencapai 196.762.233,98 kg dengan asumsi luas lahan per komoditas didapatkan dari hasil kali antara luas cadangan lahan total dengan persentase luas lahan existing per komoditas. Hasil potensi produksi yang besar dipengaruhi oleh produktivitas ikan lele dan nila yang besar. Apabila potensi produksi tersebut diuangkan (Neraca Moneter) maka akan mencapai 2.953.288.778.341,71 rupiah.
102
03
Perkebunan Ana Mulia Madinah - 45907
Sumber Daya Alam merupakan modal utama dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah, tak terkecuali Kabupaten Rembang. Perekonomian Kabupaten Rembang tumbuh cukup baik dalam 10 tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan 5.5% pertahun (BPS, 2018). Kesuksesan ini tentu didukung oleh beberapa faktor. Akan tetapi, pertanian menjadi faktor utama dalam pertumbuhan perekonomian Kabupaten Rembang yang menyumbang sebesar 35% PDRB Kabupaten Rembang. Sektor Pertanian merupakan sektor yang sangat bergantung oleh kondisi ketersediaan sumber daya alam. Demi keberlanjutan ketersediaan sumber daya alam maka sangat penting untuk selalu memonitor keadaan sumber daya alam dari waktu ke waktu. Metode terbaik dalam memonitor keadaan sumber daya alam adalah dengan menggunakan NSDA (Neraca Sumber Daya Alam). Komoditas dengan total produksi terbesar di Kab. Rembang adalah komoditas tebu, yaitu 78% dari total produksi hasil perkebunan di Kab. Rembang dengan total produksi sebesar 45.420 ton, diikuti oleh tembakau 11% dengan total produksi sebesar 3.727 ton.
Hasil dari analisis Best Use perkebunan di Kabupaten Rembang menunjukkan bahwa tembakau dan kelapa menjadi komoditas perkebunan yang potensi yang paling besar di Kabupaten Rembang. Selain itu tersisa 6 komoditas yaitu jambu mete, cengkeh, tebu, tembakau, kelapa, dan kapuk yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Analisis Neraca Sumber Daya Alam Perkebunan di Kabupaten Rembang mengindikasikan bahwa pada saat ini jenis komoditas yang ditanam sudah cocok untuk meningkatkan produktivitas agregat perkebunan Kabupaten Rembang. Akan tetapi, saat ini perkebunan Kabupaten Rembang belum pada titik pemanfaatan maksimal. Oleh karena itu, lahanlahan yang dapat di konversi menjadi perkebunan dan memiliki potensial yang tinggi seharusnya dapat dimanfaatkan keberadaannya agar cadangan lahan tersebut dapat berkontribusi terhadap pendapatan daerah.
Peta Best Use Perkebunan Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Penulis
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
103
04
Pertanian Hortikultura Buah Zidnin Nuroo Az-zahiey - 45937
Lahan Potensial Lahan potensial yang dapat dikembangkan untuk sektor pertanian hortikultura buah adalah kawasan budidaya dengan guna lahan non-pertanian pangan, non-hutan, dan non-permukiman. Faktor limitasi dengan beberapa guna lahan di atas karena sektor-sektor tersebut merupakan sektor penting dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Rembang. Lahan Permukiman tidak menjadi lahan potensial sektor hortikultura buah karena keterbatasan lahan permukiman. Lahan sawah tidak digunakan karena lahan tersebut penting sebagai suplai pangan konsumsi masyarakat Kabupaten Rembang. Lahan hutan, baik konservasi maupun produksi, tidak digunakan karena hutan sebagai area penyerapan air dan sebagai kawasan lindung sehingga perlu dibatasi dalam pemanfaatan lahan tersebut. Dari hasil overlay tersebut didapatkan lahan seluas 33171,30 ha sebagai lahan potensi sumber daya pertanian hortikultura buah-buahan
Peta Lahan Potensial Sumber Daya Alam Sektor Hortikultura Buah Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Studio Rembang 1
Neraca Fisik Sumber daya Alam Cadangan lahan pertanian hortikultura dapat dilihat dari perbandingan antara luas lahan antara luas lahan pertanian hortikultura buah-buahan eksisting dengan luas lahan yang berpotensi pertanian hortikultura buah-buahan. Lahan Potensial/Aktiva (Ha)
Lahan Eksisting/Pasiva (Ha)
Cadangan (Ha)
33171'30
5060'75
28110'55
Tabel Luas Lahan Cadangan Sumber Daya Alam Hortikultura Buah Sumber : Analisis Studio Rembang 1
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Berdasarkan tabel diatas, terdapat lahan seluas 28100,55 hektar cadangan lahan sumber daya pertanian hortikultura buah-buahan yang dimiliki Kabupaten Rembang. Hal ini mengindikasikan bahwa pertanian hortikultura buah di Kabupaten Rembang belum dimanfaatkan secara maksimal, dalam pemanfaatan lahan yang ada. Jika lahan tersebut mampu dioptimalkan, produksi buahbuahan di Kabupaten Rembang dapat ditingkatkan, sehingga memenuhi kebutuhan pasar dalam dan luar daerah. Hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Rembang.
104
Cadangan Produksi sumber daya Pertanian hortikultura buah sebesar 6134250,62 Kuintal. Hal tersebut dapat diperoleh jika seluruh cadangan lahan seluas 28110,55 Hektar dimanfaatkan secara optimal, salah satunya, dengan meningkatkan produktivitas dari masing masing komoditas denga upaya seperti peningkatan skill petani buah, intenfisikasi lahan dan penggunaan teknologi yang lebih mutakhir untuk bibit yang unggul, atau bisa disebabkan meningkatnya demand terhadap buah-buah tersebut sehingga produktivitasnya lebih digencarkan untuk memenuhi permintaan pasar.
Luas Lahan (Ha)
Proporsi Lahan Eksisting
Cadangan Lahan Panen Komoditas (ha)
Cadangan Produksi Komoditas (Kw)
Cadangan Moneter (Rp.)
Blewah
81'00
2%
449'92
19524'47
1,308,139,701'92
Melon
193'00
4%
1072'04
147975'12
9,914,332,838'56
Semangka
46'00
1%
255'51
16297'26
733,376,597'79
Nama
Mangga
1068'31
21%
5934'06
2847907'81
182,266,099,832'93
Rambutan
20'80
0%
115'53
27200'98
1,169,642,078'12
Durian
22'78
0%
126'52
29006'23
5,366,152,615'54
Jambu Biji
88'11
2%
489'44
110703'60
3,985,329,405'32
Jeruk
2'89
0%
16'05
6915'50
428,761,187'49
Sawo
25'37
1%
140'92
78253'79
4,460,465,827'87
Pepaya
45'43
1%
252'34
61739'61
1,666,969,506'03
Pisang
1888'90
37%
10492'11
2079011'29
201,664,094,605'64
Nanas
1319'79
26%
7330'93
399'93
15,197,442'79
Kedondong
21'65
0%
120'23
70804'75
2,832,190,105'91
Alpukat
0'85
0%
4'73
3127'25
300,216,150'55
Belimbing
5'18
0%
28'80
17465'32
1,379,760,903'53
Duku
3'09
0%
17'18
6553'65
524,292,731'84
Jambu Air
46'86
1%
260'30
46373'02
1,669,428,650'82
Nangka
89'94
2%
499'60
356674'92
15,907,701,258'13
Sukun
40'17
1%
223'13
121645'64
3,649,369,332'94
Salak
7'80
0%
43'33
2399'60
111,341,265'07
Sirsak
42'18
1%
234'29
82943'32
3,317,732,727'60
0'64
0%
Kawis Total
5060â&#x20AC;&#x2122;75
3'57
1327'56
39,826,631'87
28110â&#x20AC;&#x2122;55
6134250â&#x20AC;&#x2122;62
442,710,421,398'26
Tabel Cadangan Sumber Daya Alam Hortikuktura Buah Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Studio Rembang 1
Neraca Moneter Sumber daya Alam Neraca moneter digunakan untuk mengetahui cadangan pendapatan sumber daya pertanian hortikultura buah-buahan di Kabupaten Rembang. Untuk menghitung neraca moneter maka perlu melihat standar biaya yang dihasilkan setiap satu hektar lahan pertanian hortikultura dalam bentuk uang. Berdasarkan data yang didapatkan, satu hektar lahan pertanian hortikultura sayuran mampu menghasilkan pendapatan sebesar Rp15.748.908,06/ha. Lahan Potensial (Ha)
Lahan Eksisting(Ha)
Cadangan (Ha)
Standar Harga Pendapatan per Hektar per tahun (Rp/Ha)
Nilai Lahan Potensial (Rp.)
Nilai Lahan Eksisting (Rp.)
Nilai Cadangan Lahan (Rp.)
33171'30
5060'75
28110'55
15,748,908'06
522,411,705,994'89
79,701,284,596'63
442,710,421,398'26
Tabel Cadangan Moneter Sumber Daya Alam Hortikultura Buah Sumber : Analisis Studio Rembang 1
Dari perhitungan neraca moneter diatas, Kabupaten Rembang memiliki cadangan moneter sebesar Rp 442.710.421.398,26 dengan nilai lahan yang sesuai/maksimum sebesar Rp. 522.411.705.994,89. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Rembang belum mengoptimalkan pemanfaatan dan produksi sumberdaya pertanian hortikultura buah. Studio Analisis Wilayah Rembang 1
105
05
Pertanian Hortikultura Sayur Alifa Amatullah M - 45906
Neraca Fisik Sumber daya Alam Neraca fisik yaitu suatu metode untuk mengukur cadangan luas lahan potensial yang nantinya dapat digunakan dan dikembangkan menjadi pertanian hortikultura komoditas sayuran beserta cadangan produksi dan produktivitas. Cadangan luas lahan potensial dapat diketahui dengan mencari selisih luas lahan potensial dengan luas lahan yang telah digunakan menjadi pertanian hortikultura. Lahan Potensial/Aktiva (Ha)
Lahan Eksisting/Pasiva (Ha)
Cadangan (Ha)
A
B
c=a-b
33,134 Ha
29,562 Ha
3,572 Ha
Tabel Luas Lahan Cadangan Sumber Daya Alam Hortikultura Sayut Sumber : Analisis Studio Rembang 1
Berdasarkan tabel tersebut, cadangan lahan potensial yang dapat digunakan sebagai petanian hortikultura di Kabupaten Rembang adalah 33,134 Ha. Hal ini berarti bahwa produksi komoditas sayur masih dapat dioptimalkan lagi sehingga dapat membantu dalam menggerakan dan meningkatkan perekonomian Kabupaten Rembang.
Neraca Moneter Sumber daya Alam Analisis neraca moneter digunakan untuk mengetahui nilai rupiah yang ada pada cadangan produksi pertanian hortikultura yang ada di Kabupaten Rembang Cadangan (Ha)
Standar Harga Pendapatan per Hektar per tahun (Rp/Ha)
Nilai Lahan Potensial (Rp.)
Nilai Lahan Eksisting (Rp.)
Nilai Cadangan Lahan (Rp.)
b
c=a-b
d
e = a*d
f = b*d
g = c*d
5060'75
28110'55
15,748,908'06
522,411,705,994'89
79,701,284,596'63
442,710,421,398'26
Lahan Potensial (Ha)
Lahan Eksisting(Ha)
a 33171'30
Tabel Cadangan Moneter Sumber Daya Alam Hortikultura Buah Sumber : Analisis Studio Rembang 1
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Berdasarkan perhitungan neraca moneter, dengan standar harga per hektar per tahun adalah Rp 147,336,000 didapati bahwa nilai lahan yang dapat dikembangkan menjadi pertanian hortikultura adalah Rp 562,284,192 dengan nilai lahan potensial awal adalah Rp 4,881,831,024. Hasil tersebut menunjukan bahwa dengan tidak optimalnya pemafaatan lahan pertanian hortikultura sayur, opportunity cost yang dikeluarkan sangat besar (terwujud dalam nilai cadangan). Apabila hal tersebut dikembangkan secara optimal, maka lahan pertanian dapat semakin menggerakan perekonomian Kabupaten Rembang.
106
Keterkaitan NSDA dengan Pertumbuhan Ekonomi Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang cukup stabil yaitu berada di angka diatas 5% pada kurun 6 tahun terakhir, dengan angka pertumbuhan di tahun akhir yaitu tahun 2018 sebesar 5,9% dan secara kesuluruhan petumbuhan ekonomi selama 6 tahun belakang adalah 5,65%. Tingginya angka pertumbuhan ekonomi ini juga didasari oleh tersedianya sumber daya alam (khusunya pada sector hrotikultura sayur) yang masih memiliki nilai cukup besar dan dapat menjadi suatu kelebihan yang dimiliki oleh Kabupaten Rembang dalam penggerakan ekonomi di Kabupaten tersebut, sehingga memiliki kemungkinan bahwa sektor hortikultura sayur menjadi prospek sector unggulan di Kabupaten Rembang dan akan membawa Kabupaten Rembang menjadi semakin mandiri dalam pergerakan ekonomi.
Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang 2013-2018 Sumber : Analisis Studio Rembang 1
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
107
06
Pertanian Pangan Yosia Aaron Satra P - 46395
Kesesuaian Lahan Ekologis Analisis Neraca Sumber Daya Alam dilakukan dengan menentukan kesesuaian lahan untuk pertanian pangan, dengan cara menentukan kriteria-kriteria kesesuaian lahan untuk pertanian pangan, baik pertanian lahan basah maupun pertanian lahan kering. Adapun kriteria-kriteria yang digunakan untuk menentukan kesesuaian lahan pertanian pangan ditentukan berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 8 Tahun 1981 tentang Pedoman Kesesuaian Lahan Pada Komoditas Tanaman Pangan Kriteria Kesesuaian Pertanian Basah serta publikasi hasil penelitian yang terkait dengan pertanian pangan, sehingga kriteria untuk pertanian lahan basah dan lahan kering dapat dilihat di tabel di samping Adapun peta yang digunakan untuk menganalisis kesesuaian lahan pertanian lahan basah dan lahan kering adalah peta curah hujan, peta jenis tanah, peta kelerengan, peta rawan bencana banjir, dan peta rawan bencana longsor. Setelah itu, peta kesesuaian lahan tersebut di overlay dengan faktor limitasi, seperti berada di kawasan budidaya serta tidak berada di guna lahan permukiman, industri, hutan, perairan, dan pertanian garam, sehingga dihasilkan peta sebagai berikut:
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Peta Kesesuaian Pertanian Lahan Kering Sumber : Analisis Studio Rembang 1
108
Peta Kesesuaian Pertanian Lahan Basah Sumber : Analisis Studio Rembang 1
Berdasarkan hasil analisis kesesuaian lahan untuk pertanian, lahan yang sesuai untuk pertanian lahan basah saja sebesar 9.155 ha, lahan yang sesuai untuk pertanian lahan kering saja sebesar 1.306 ha, dan lahan yang sesuai untuk pertanian lahan basah sekaligus lahan kering sebesar 47.003 ha. Hal ini menunjukkan bahwa Kab. Rembang memiliki potensi lahan yang besar untuk dilakukan pertanian dengan pola tanam yang bergilir antara padi dan palawija, karena sebagian besar lahan yang ada sesuai untuk padi dan palawija. Peta Overlay Kesesuaian Lahan Pertanian Sumber : Analisis Studio Rembang 1
Neraca Fisik Sumber daya Alam Berikut adalah analisis neraca fisik untuk pertanian lahan basah dan lahan kering di Kab. Rembang, dimana terdapat cadangan lahan sebesar 19.782 ha dan cadangan produksi sebesar 122.777 ton untuk pertanian lahan basah (padi) serta cadangan lahan sebesar 19.382 ha dan cadangan produksi sebesar 154.668 ton untuk pertanian lahan basah (palawija) Tabel Cadangan Neraca Fisik Pertanian Pangan Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Studio Rembang 1
Neraca Moneter Sumber daya Alam Berikut adalah analisis neraca fisik untuk pertanian lahan basah dan lahan kering di Kab. Rembang, dimana terdapat cadangan moneter sebesar 958 miliar untuk lahan basah dan cadangan moneter sebesar 676 miliar lahan kering apabila cadangan lahan dimanfaatkan untuk pertanian.
Tabel Neraca Fisik Pertanian Pangan Lahan Basah Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Studio Rembang 1
Tabel Neraca Moneter Pertanian Pangan Lahan Kering Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Studio Rembang 1
Kesimpulan dan Saran Kab. Rembang memiliki cadangan lahan untuk pertanian lahan basah sebesar 19.782 Ha dan 19.382 ha. Apabila cadangan lahan yang ada dimanfaatkan dengan optimal, maka cadangan pertanian lahan basah dapat menghasilkan Rp. 958 miliar dan cadangan pertanian lahan kering di Kab. Rembang dapat Rp. 676,78 Miliar. Saat ini salah satu hal yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat yang berkerja di sektor primer seperti pertanian adalah produktivitas pertanian yang masih rendah serta infrastruktur pendukung pertanian seperti saluran irigasi yang belum memadai. Dengan adanya pemanfaatan sumber daya pertanian yang optimal serta pembangunan infrastruktur pendukung pertanian, maka diharapkan produktivitas pertanian dapat meningkat, yang juga akan menaikkan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang berkerja di sektor primer.
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
109
07
Kehutanan Produksi Abimanyu Arya R - 46376
Potensi Penyediaan Sumber Daya
Untuk mengetahui potensi penyediaan sumber daya hutan produksi yang ada di Kabupaten Rembang dapat diketahui dengan menggunakan analisis kesesuaian lahan. Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan sebidang lahan untuk penggunaan tertentu. Kesesuaian lahan ini dilakukan untuk mengetahui berapa luasan dari hutan produksi serta mempertahankan hutan tersebut agar tetap berkelanjutan. Analisis ini dilakukan dengan metode skoring dengan mengoverlay data dan peta jenis tanah, kelerengan, dan curah hujan sesuai dengan SK Menteri Pertanian No. 837/KPTS/UM/11/1980 dan No. 683/KPTS/UM/8/1981
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Peta Kesesuaian Lahan Sumber : Analisis Studio Rembang 1
110
Luas Lahan Potensial Hutan Produksi (Aktiva) = 55.658,44 Ha
Luas Lahan Eksisting Hutan Produksi (Pasiva) = 21.577,84 Ha
Luas Cadangan Lahan Hutan Produksi = 34.080,6 Ha
Cadangan Lahan Sumber Daya Kehutanan Produksi Neraca Fisik
Neraca Moneter
Cadangan Produksi Sumber Daya Kehutanan Produksi Neraca Fisik
Neraca Moneter
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
111
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
TPI Tasik Agung Kelurahan Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang
112
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
BAB VI
Potensi, Masalah & Tujuan
113
Potensi
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Kabupaten Rembang memiliki tiga potensi yang dapat digunakan untuk memcahkan masalah yang ada. Potensi tersebut yaitu potensi pengembangan sektor perikanan dan kehutanan, potensi pengembangan sektor jasa dan akomodasi, dan potensi pengembangan sektor perdagangan dan jasa. Potensi pengembangan sektor perikanan dan kehutanan Kabupaten Rembang ditandai dengan nilai PDRB pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor yang memiliki kontribusi terbesar pada PDRB Kabupaten Rembang. Selain itu, potensi pengembangan sektor perikanan dan kehutanan ditandai dengan nilai produksi perikanan tangkap Kabupaten Rembang berada pada peringkat ke tiga tertinggi di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang juga memiliki potensi pada bidang pertanian garam hal tersebut ditandai dengan produksi pertanian garam Kabupaten Rembang berada pada peringkat kedua tertinggi di Provinsi Jawa Tengah, serta produksi hasil hutan yang tinggi dan apabila lahan cadangan peruntukan hutan produksi dimanfaatkan dapat meningkatkan nilai PDRB Kabupaten Rembang. Adanya pengembangan sektor jasa dan akomodasi di Kabupaten Rembang ditandai dengan potensi pariwisata di Kabupaten Rembang. Melihat kondisi fisik (bentang alam) Kabupaten Rembang yang terdiri dari kawasan pesisir dan pegunungan mendorong adanya potensi wisata alam, selain itu, bangunan peninggalan sejarah yang ada di Kabupaten Rembang dapat berpotensi sebagai obyek wisata sejarah. Dengan adanya potensi pariwisata tersebut mendorong banyak wisatawan datang, sehingga Kabupaten Rembang perlu menyediakan jasa dan akomodasi seperti hotel, penyewaan kendaraan, restaurant, dan lain-lain untuk para wisatawan. Hal tersebut akan mendorong adanya lapangan kerja baru sehingga penyerapan tenaga kerja akan meningkat. Potensi pengembangan sektor perdagangan dan industri ditandai dengan lokasi Kabupaten Rembang yang strategis sehingga mempermudah proses pendistribusian produk. Pengembangan sektor perdagangan dan industri akan membuka lapangan kerja sehingga akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Dengan adanya ketiga potensi tersebut akan memperluas lapangan kerja sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran di Kabupaten Rembang dan meningkatkan ekonomi Kabupaten Rembang.
114
Masalah
Kabupaten Rembang memiliki beberapa masalah-masalah yang harus segera diselesaikan. Mulai dari kualitas sumber daya manusia yang rendah, Ketahanan masyarakat terhadap bencana kekeringan, pendapatan per kapita yang rendah dan angka migrasi keluar yang tinggi. Kualitas sumber daya manusia Kabupaten Rembang yang rendah disebabkan oleh sarana prasarana yang belum merata, terutama pendidikan. Walaupun jumlah sarana pendidikan sudah memenuhi standar yang ada, namun karena belum meratanya fasilitas tersebut, terutama wilayah selatan, menyebabkan masyarakat belum terlayani fasilitas pendidikan secara merata. Selain sarana pendidikan, pelayanan air bersih di Kabupaten Rembang dinilai belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan ketersediaan air baku dan belum meratanya jaringan air bersih menyebabkan masyarakat di Kabupaten Rembang cukup kesusahan ketika musim kemarau, karena kekurangan air bersih. Hal tersebut mengindikasikan kerentanan yang cukup tinggi masyarakat Kabupaten Rembang terhadap bencana kekeringan. Keterbatasan akses air bersih juga menyebabkan produksi sektor pertanian yang rendah. Belum meratanya jaringan irigasi menyebabkan sawah-sawah milik masyarakat, terutama sawah irigasi, kekurangan suplai air. Sehingga sawah gagal panen dan produksi sektor pertanian rendah. Belum adanya kawasan peruntukan industri dan pertambangan yang resmi menyebabkan investor-investor tidak mau menanamkan modalnya di Kabupaten Rembang karena belum adanya fasilitas yang memadai, terutama lahan. Rendahnya penanaman modal di sektor tersebut menyebabkan rendahnya produksi di sektor-sektor tersebut. Rendahnya produksi di sektor-sektor di atas menyebabkan rendahnya pendapatan per kapita Kabupaten Rembang. Hal tersebut juga menyebabkan migrasi keluar yang tinggi karena lapangan kerja yang rendah, sehingga masyarakat lebih memilih bekerja di luar daerah, seperti di Kabupaten Tuban, Blora, Semarang dan daerah lain. Dengan masalah-masalah tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Rembang memiliki kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang rendah. Hal tersebut harus menjadi perhatian yang intens oleh Kabupaten Rembang dengan memberikan solusi-solusi yang menjawab permasalahan di atas.
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
115
Tujuan
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Tujuan pengembangan ini merupakan solusi-solusi yang dapat dikembangkan oleh Kabupaten Rembang dalam mengatasi permasalahan - permasalahan di kabupaten tersebut dengan pengembangan potensi-potensi yang dimiliki Kabupaten Rembang. Pengembangan jaringan-jaringan air bersih untuk permukiman dan pertanian dapat mengurangi kerentanan masyarakat terhadap kekeringan. Pengembangan jaringan tersebut dapat meningkatkan suplai air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan sektor pertanian terhadap air bersih. Pengembangan kawasan pusat kegiatan baru dapat mengurangi kesenjangan wilayah di Kabupaten Rembang, dengan cara pemerataan sarana-sarana pendukung seperti pendidikan dan kesehatan sebagai kebutuhan dasar manusia, serta perdagangan untuk embrio kegiatan masyarakat di kawasan tersebut. Sehingga diharapkan pusat kegiatan baru tersebut dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah utara dan selatan Kabupaten Rembang. Selain itu, pemerataan sarana pendidikan, baik secara kualitas dan kuantitas, dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Rembang. Sehingga dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) di Kabupaten Rembang. Rendahnya pendapatan per kapita di Kabupaten Rembang dapat diatasi dengan mendorong investasi di beberapa sektor, terutama sektor industri dan pertambangan. Kedua sektor tersebut dapat menyerap tenaga kerja yang tinggi, dan meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Rembang. Sehingga pendapatan per kapita Kabupaten Rembang akan naik. Solusi-solusi di atas dapat membantu Kabupaten Rembang dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Rembang.
116
BAB VII
Arah Perkembangan
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
117
Arah Perkembangan
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. Tentang RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 Pasal 8 mengenai rencana struktur ruang, terdapat kecamatan-kecamatan yang ditetapkan sebagai PKLp seperti kecamatan Lasem dan kecamatan Pamotan. Apabila dilihat dari arah perkembangan di Kab. Rembang di tahun-tahun sebelumnya, terlihat bahwa perkembangan perkotaan di kecamatan Rembang mengarah menuju ke timur karena terdapat Lasem sebagai pusat pariwisata budaya di Kab. Rembang serta Sluke yang memiliki pelabuhan pengumpan, PLTU, serta industri. Untuk itu, perlu adanya peningkatan konektivitas antar kecamatan untuk mendukung integrasi antar pusat-pusat kegiatan khususnya di wilayah utara. Apabila dilihat dari analisis struktur ruang yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat tiga kecamatan yang akan mengalami perkembangan pesat dalam dua puluh tahun ke depan, yaitu kecamatan Kragan dan Sarang di wilayah utara dan kecamatan Gunem di wilayah selatan. Saat ini kecamatan Kragan memiliki satu PPK dan satu PPL, sementara itu kecamatan Sarang memiliki satu PPK. Selain itu, kecamatan Kragan dan Sarang ini juga memiliki lokasi yang strategis karena dilintasi oleh jalur Pantai Utara serta memiliki tempat pelelangan ikan skala kecil yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian di dua kecamatan sekaligus serta menjadikan kecamatan Kragan dan Sluke sebagai pusat perdagangan berbasis perikanan selain kecamatan Rembang. Saat ini kecamatan Gunem merupakan salah satu daerah dengan potensi pertambangan yang tinggi di Kab. Rembang sehingga kecamatan Gunem dapat dikembangkan menjadi pusat industri berbasis pertambangan di Kab. Rembang, namun saat ini kecamatan Gunem belum memiliki konektivitas yang memadai karena jalan yang ada masih merupakan jalan lokal. Untuk itu, perlu adanya peningkatan kelas jalan menjadi jalan kolektor untuk meningkatkan konektivitas serta mendorong kecamatan Gunem sebagai pusat kegiatan baru untuk mengurangi disparitas di wilayah selatan.
118
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
119
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
TPI Tasik Agung, Kelurahan Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang
120
BAB VI
Isu Strategis
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
121
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Isu Stragetis
122
01.
Potensi Pemanfaatan Sumber Daya Air untuk Pengembangan Sektor Pertanian dan Industri di Kabupaten Rembang
02.
Belum Optimalnya Kerjasama antar daerah RATUBANGNEGORO terhadap perekonomian Kabupaten Rembang
03.
Tingkat Kesiapan Kabupaten Rembang sebagai Minapolitan dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Wilayah
04.
Keterkaitan Persebaran Pembangunan Infrastruktur Terhadap Kesenjangan Wilayah antar Kecamatan di Kabupaten Rembang
05.
Kurangnya Integrasi dan Optimalisasi Infrastruktur dalam Pengembangan Sektor Pariwisata Kabupaten Rembang
06.
Pembangunan Jalan Lingkar dan Reaktivasi Jalur Rel Kereta Api sebagai Langkah untuk Meningkatkan Pelayanan Mobilisasi Masyarakat di Kabupaten Rembang
07.
Pemanfaatan Lahan Sebagai Kebun Campur Untuk Mewujudkan Program BEKERJA (Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera) dalam Pengentasan Kemiskinan Desa-Desa di Kabupaten Rembang
01
Potensi Pemanfaatan Sumber Daya Air untuk Pengembangan Sektor Pertanian dan Industri di Kabupaten Rembang
Yosia Aaron Satria / 46395
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
123
Latar Belakang Air merupakan sumber daya yang memiliki peranan penting untuk mendukung kegiatan manusia. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, air dapat dibagi menjadi dua berdasarkan sumbernya, yaitu air tanah dan air permukaan. Saat ini permasalahan terkait sumber daya air di Indonesia meliputi kualitas air yang semakin menurun akibat adanya pencemaran air tanah dan air permukaan serta kontinuitas air yang semakin tidak menentu akibat perubahan iklim, sehingga perlu ada perlindungan dan pengelolaan sumber daya air secara seksama untuk menunjang keberlanjutan hidup masyarakat. Kabupaten Rembang merupakan kabupaten yang terletak di pesisir utara provinsi Jawa Tengah dan menjadi tempat tinggal bagi 635.810 jiwa. Kab. Rembang memiliki curah hujan yang rendah, yaitu 1600 mm/ tahun apabila dibandingkan rata-rata curah hujan di Jawa Tengah yang mencapai 2000 mm/tahun (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018). Kabupaten Rembang merupakan bagian dari Wilayah Sungai Jratunseluna yang meliputi Kota Semarang, Kab. Semarang, Kab. Kudus, Kab. Pati, dan Kab. Rembang, berdasarkan Keputusan Menteri PU Nomor 588/KPTS/M/2010 tentang Pola Pengelolaan Sumber Daya Air. Kabupaten Rembang memiliki 28 DAS, dengan DAS Lasem sebagai DAS terbesar di Kab. Rembang, dengan luas DAS yang mencapai 225 km2. Pada tahun 2018, sektor pertanian di Kab. Rembang menyumbang 15 persen dari total PDRB Kab. Rembang, namun hasil produksi pertanian di Kab. Rembang terbilang rendah, yaitu 226.920 ton GKG apabila dibandingkan rata-rata hasil produksi pertanian di Jawa Tengah yang mencapai 275.545 ton GKG. Hal ini disebabkan oleh belum adanya prasarana irigasi yang memadai, sehingga sebagian besar lahan pertanian di Kab. Rembang masih merupakan lahan pertanian tadah hujan yang memiliki produktivitas pertanian yang lebih rendah dibandingkan pertanian irigasi. Pada tahun 2018, sektor industri di Kab. Rembang menyumbang 20 persen dari total PDRB Kab. Rembang dan menyerap 15 persen dari total tenaga kerja yang ada di Kab. Rembang, namun nilai tambah industri terbilang rendah, yaitu 425 miliar apabila dibandingkan rata-rata nilai tambah industri di Jawa Tengah yang mencapai 2,5 triliun. Hal ini disebabkan oleh sektor industri di Kab. Rembang yang didominasi oleh industri rumah tangga serta belum adanya kawasan industri dengan sarana dan prasarana yang memadai sehingga belum ada investasi skala besar untuk sektor industri di Kab. Rembang. RTRW Kab. Rembang 2011-2031 menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan sektor pertanian melalui pembangunan jaringan irigasi serta peningkatan jaringan irigasi sederhana dan setengah teknis menjadi irigasi teknis. Selain itu pemerintah Kab. Rembang juga akan mengembangkan sektor industri melalui pengadaan lahan untuk industri sebesar 865 ha serta penyediaan sarana prasarana untuk industri di Kab. Rembang.
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Untuk itu, perlu adanya perhitungan seksama terkait ketersediaan dan kebutuhan sumber daya air yang ada untuk mendukung pengembangan sektor pertanian dan industri di Kab. Rembang sesuai dengan RTRW Kab. Rembang 2011-2031 dan menunjang keberlanjutan hidup masyarakat secara umum.
124
Landasan Hukum 1. SNI 6728-2002 tentang Pedoman Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam 2. UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 3. Peraturan Menteri PU No. 09 Tahun 2015 Tentang Penggunaan Sumber Daya Air 4. Peraturan Menteri PU No. 22 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air. 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2010 RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 14Tahun 2011 RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011 - 2031
Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui ketersediaan air baku di Kab. Rembang melalui perhitungan potensi air baku dari air tanah dan air permukaan 2. Untuk mengetahui kebutuhan air dan daya dukung air di Kab. Rembang pada tahun 2018. 3. Untuk mengetahui kebutuhan air di Kab. Rembang dan daya dukung air pada tahun 2038, dengan skenario business as usual dan skenario sesuai RTRW Kab. Rembang. 4. Untuk memberikan rekomendasi terkait pemanfaatan potensi air baku di Kab. Rembang untuk mendukung pengembangan sektor pertanian dan industri di Kab. Rembang.
Manfaat Penelitian Secara Teoritis
Menjadi bahan pertimbangan dalam penelitian lain mengenai potensi sumber daya air serta pemanfaatan sumber daya air untuk menunjang keberlanjutan hidup masyarakat secara umum.
Secara Praktis
Memberikan saran kepada pemerintah dan pihak terkait dalam pemanfaatan potensi sumber daya air yang ada di Kab. Rembang, khususnya untuk mendukung pengembangan sektor pertanian dan industri di Kab. Rembang. Memberikan saran kepada pemerintah dan pihak terkait dalam preservasi sumber daya air untuk menjaga kuantitas dan kualitas air di Kab. Rembang.
Metode Penelitian Metode Pengumpulan Data
Data yang digunakan untuk melakukan analisis potensi pemanfaatan sumber daya air di Kab. Rembang sebagian besar merupakan data sekunder yang didapatkan melalui instansi-instansi terkait, seperti BAPPEDA Kab. Rembang dan BPS Kab. Rembang serta sumber-sumber lain seperti publikasi hasil penelitian yang menjadi referensi tambahan dalam melakukan analisis potensi pemanfaatan sumber daya air.
Metode Pengolahan Data
Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dan disajikan dalam berbagai bentuk seperti tabel dan peta. Analisis yang dilakukan meliputi analisis ketersediaan air baik air tanah maupun air permukaan yang ada di Kab. Rembang serta analisis kebutuhan air saat ini dan di masa mendatang dengan dua skenario, yaitu skenario business as usual dan skenario sesuai RTRW Kab. Rembang. Analisis yang telah dilakukan menjadi dasar dalam membuat arahan rekomendasi terkait pemanfaatan sumber daya air di Kab. Rembang.
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
125
Skema Analisis
Analisis Ketersediaan Air Analisis Ketersediaan Air dilakukan dengan memperhitungkan potensi air baku yang berasal dari air tanah dan air permukaan (sungai dan mata air).
A. Analisis Ketersediaan Air Tanah Untuk mengetahui potensi air baku yang berasal dari air tanah di Kab. Rembang, dilakukan perhitungan terhadap volume total air yang meresap menjadi air tanah melalui proses infiltrasi. Data yang digunakan dalam memperkirakan volume air tanah yang meresap adalah data suhu, curah hujan, koefisien tutupan lahan, dan luas tutupan lahan. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung volume air tanah yang meresap adalah sebagai berikut: R = (P-ET) x Ai x (1-Cro) R adalah volume air tanah, P adalah nilai curah hujan (cm/bulan), ET adalah nilai evapotranspirasi (cm/bulan), Ai adalah luas tutupan lahan, dan Cro adalah koefisien tiap tutupan lahan.
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Untuk mengetahui nilai evapotranspirasi di Kab. Rembang, dilakukan perhitungan terhadap indeks panas ratarata di Kab. Rembang dengan metode Thornthwaite dan Mather. Data yang digunakan dalam memperkirakan indeks panas rata-rata adalah data suhu rata-rata setiap bulan di Kab. Rembang. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung nilai evapotranspirasi adalah sebagai berikut:
126
ET = 1,6 (L/12)(N/30)(10Ta) ET adalah nilai evapotranspirasi, L adalah waktu dari matahari terbit hingga terbenam (jam), N adalah jumlah hari, dan Ta adalah indeks panas rata-rata. Apabila suhu rata-rata di Rembang adalah 27,35 Celcius (BMKG Jawa Tengah, 2018), maka nilai evapotranspirasi di Kab. Rembang adalah 7,5 cm/bulan.
Data volume air hujan yang meresap pada suatu tutupan lahan didapatkan dengan melakukan intersect peta tutupan lahan dengan peta curah hujan di ArcGIS.
Peta Tutupan Lahan
Peta Curah Hujan
Berikut adalah potensi air baku yang berasal dari air tanah: Tutupan Lahan Hutan Lindung Hutan Produksi Tetap Hutan Produksi Tetap Industri Industri Kebun Campuran Kebun Campuran Kebun Campuran Lapangan Lapangan Lapangan Makam Makam Makam Permukiman Permukiman Permukiman Sawah Irigasi Sawah Irigasi Sawah Tadah Hujan Sawah Tadah Hujan
Curah Hujan
Volume Total
1200 1200
Luas Tutupan Lahan 7.520.000 3.200.000
0,95
1200
1.940.000
2.061.395,5
0,25 0,25 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,2 0,2 0,2 0,75 0,75 0,75 0,75
1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
2.500.000 960.000 2.880.000 5.080.000 49.200.000 10.000 90.000 120.000 160.000 120.000 470.000 10.720.000 9.720.000 490.000 12.240.000 44.580.000 5.450.000 6.420.000
699.062,5 268.440 2.415.960 4.261.485 41.272.650 8.388,75 75.498,75 100.665 134.220 100.665 394.271,25 2.398.065 2.174.365 109.612 10.267.830 37397047,5 4571868,75 5385577,5
0,75 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75
1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
83.870.000 7.490.000 2.120.000 22.920.000 4.440.000 2.020.000 80.000
70356446,25 4188782,5 1185610 12818010 3.724.605 1.694.527,5 67.110
7.990.564 3.400.240
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Sawah Tadah Hujan Tambak Tambak Tambak Tegalan Tegalan Tegalan
Koefisien Tutupan Lahan 0,95 0,95
127
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
128
Hutan Lindung Hutan Produksi Tetap Industri Kebun Campuran Lapangan Makam Mangrove Permukiman Sawah Irigasi Sawah Tadah Hujan Sungai Taman Tambak Tegalan Cagar Alam Hutan Produksi Terbatas Hutan Produksi Tetap Hutan Produksi Tetap Industri Kebun Campuran Lapangan Makam Permukiman Permukiman Sawah Tadah Hujan Sawah Tadah Hujan Tegalan Tegalan Tegalan Tegalan Hutan Produksi Tetap Hutan Produksi Tetap Kebun Campuran Permukiman Tegalan Tegalan
0,95 0,9
1400 1400
3.660.000 53.100.000
4.584.424,5 63.011.115
0,25 0,75 0,75 0,75 0,95 0,2 0,75 0,75 0,8 0,75 0,5 0,75 0,95 0,9
1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1800 1800
450.000 61.420.000 190.000 30.000 5.410.000 17.690.000 21.840.000 59.350.000 1.250.000 11.680.000 510.000 360.000 640.000 20.900.000
148.331,25 60.736.702,5 187.886,25 29.666,25 6.776.430,75 4.664.853 21.597.030 58.689.731,25 1.318.500 11.550.060 336.217,5 355.995 1.044.848 32.324.985
0,9
1800
94.750.000
146.545.087,5
0,9
1800
200.000
309.330
0,25 0,75 0,75 0,75 0,2 0,2 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,9
1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 2000
1.050.000 31.220.000 40.000 170.000 360.000 10.000 330.000 50.000 330.000 80.000 330.000 80.000 22.480.000
451.106,25 40.238.677,5 51.555 219108,75 123.732 3.437 425.328,75 64.443,75 425.328,75 103.110 425.328,75 103.110 38.815.092
0,9
2000
200.000
345.330
0,75 0,2 0,75 0,75
2000 2000 2000 2000
60.000 35.910.000 136.990.000 119.470.000
86.332,5 13.778.667 197.111.486 171.902.396 Total 1.098.407.725 Berdasarkan tabel diatas, potensi air baku yang berasal dari air tanah mencapai 1.098.407.725 m3/tahun.
B. Analisis Ketersediaan Air Permukaan Untuk mengetahui potensi air baku yang berasal dari air permukaan, dilakukan perhitungan terhadap volume total air yang mengalir di atas permukaan. Data yang digunakan dalam memperkirakan volume air permukaan adalah data debit seluruh sungai dan mata air di Kab. Rembang. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung volume air permukaan adalah sebagai berikut: V=QxT V adalah volume air permukaan, Q adalah debit air permukaan, dan T adalah waktu (satu tahun). Berikut adalah potensi air baku yang berasal dari sungai: Nama Sungai Sungai Babadan Sungai Ceper Sungai Kidul Sungai Kresak Sungai Karanggeneng Sungai Lasem Sungai Randugunting Sungai Sarang
Panjang Sungai (km) 20,45 24,55 11,65 8,12 48,18 40,08 47,38 27,92
Luas DAS (km2) 57,05 60,95 29,30 11,65 134,15 228,85 136,65 100,85
Debit Sungai (m3/det) 2,65 2,85 1,35 0,55 6,35 10,85 6,45 4,75
Sungai Sulang Sungai Sale Sungai Tlogo Sungai Wangon
20,5 7,5 12,5 18,65
45,8 15,30 12,75 52,10
1,75 0,85 0,65 2,45
Volume Total (m3/tahun) 83.570.400 89.877.600 42.573.600 17.344.800 200.253.600 342.165.600 203.407.200 149.796.000
55.188.000 26.805.600 20.498.400 77.263.200 Total 1.308.744.000 Berdasarkan tabel diatas, potensi air baku yang berasal dari sungai mencapai 1.308.744.000 m3/tahun. Berikut adalah potensi air baku yang berasal dari mata air: Nama Mata Air
Volume Total (m3/tahun) Mata Air Pamotan 1.419.120 Mata Air Gn. Lasem 157.680 Mata Air Sumber Semen 13.245.120 Mata Air Sumber Sewu 567.650 Mata Air Brubulan 3.153.600 Mata Air Pasedan 141.910 Mata Air Pasucen 151.370 Mata Air Taban 236.520 Total 21.028.200 Berdasarkan tabel diatas, potensi air baku yang berasal dari sungai mencapai 21.028.200 m3/tahun.
Volume Air Tanah + Volume Air Permukaan 1.098.407.725 + 1.308.744.000 + 21.028.200 2.428.179.925 m3/tahun
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
C. Potensi Air Baku Total:
Debit Mata Air (l/det) 45,00 5,00 420 18 100 4,50 4,8 7,50
129
Analisis Kebutuhan Air Tahun 2018 Analisis Kebutuhan Air dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan air untuk permukiman, perdagangan, pelayanan umum, pertanian irigasi, dan industri.
A. Kebutuhan Air untuk Permukiman
Untuk mengetahui kebutuhan air untuk permukiman, digunakan rumus sebagai berikut: Jumlah Penduduk x 144 l/orang/hari x 365 hari Apabila jumlah penduduk di Kab. Rembang pada tahun 2018 adalah 635.810 jiwa, maka kebutuhan air untuk permukiman adalah 33.445.820 m3.
B. Kebutuhan Air untuk Perdagangan dan Pelayanan Umum
Untuk mengetahui kebutuhan air untuk perdagangan dan pelayanan umum, digunakan rumus sebagai berikut: 30% Jumlah Penduduk x 144 l/orang/hari x 365 hari Apabila jumlah penduduk di Kab. Rembang pada tahun 2018 adalah 635.810 jiwa, maka kebutuhan air untuk perdagangan dan pelayanan umum adalah 10.033.745 m3.
C. Kebutuhan Air untuk Pertanian Irigasi
Untuk mengetahui kebutuhan air untuk pertanian irigasi, digunakan rumus sebagai berikut: Luas Lahan Irigasi x Standar Kebutuhan Air Irigasi x Masa Tanam (asumsi 3 kali panen setahun) Luas Lahan Irigasi x 1,2 l/det/ha x 3600 x 24 x (3 x 90) Apabila luas lahan irigasi di Kab. Rembang pada tahun 2018 mencapai 8.375 ha, maka kebutuhan air untuk irigasi adalah 234.446.400 m3.
D. Kebutuhan Air untuk Industri Untuk mengetahui kebutuhan air untuk industri, digunakan rumus sebagai berikut: Luas Lahan Industri x Standar Kebutuhan Air Industri Luas Lahan Industri x 0,7 l/det/ha x 3600 x 24 x 365 Apabila luas lahan industri di Kab. Rembang pada tahun 2018 mencapai 250 ha, maka kebutuhan air untuk industri adalah 5.518.800 m3.
E. Daya Dukung Air Tahun 2018
Un tuk mengetahui daya dukung air dalam memenuhi kebutuhan air di Kab. Rembang, digunakan rumus sebagai berikut:
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
DDA 2018: Ketersediaan Air/Kebutuhan Air 2018 DDA 2018: 2.428.179.925/283.444.765 = 8,55
130
Angka DDA sebesar 8,55 menunjukkan bahwa ketersediaan air masih mencukupi kebutuhan air di Kab. Rembang hingga saat ini.
Analisis Kebutuhan Air Tahun 2038 I. Proyeksi Kebutuhan Air (Skenario Business As Usual) Analisis Proyeksi Kebutuhan Air dengan skenario business as usual dilakukan dengan memproyeksikan kebutuhan air dengan skenario pertumbuhan penduduk sebesar 0,86%, tanpa rencana perluasan lahan irigasi dan pengembangan kawasan industri baru sebesar 865 ha.
A. Kebutuhan Air untuk Permukiman Berikut adalah tabel proyeksi kebutuhan air untuk permukiman di Kab. Rembang hingga tahun 2038: Tahun Proyeksi Penduduk Proyeksi Kebutuhan Air 2018 635.810 33.445.820 2023 661.552 34.771.318 2028 687.842 36.153.082 2033 715.252 37.593.625 2038 743.828 39.095.575 Berdasarkan tabel diatas, proyeksi kebutuhan air untuk permukiman pada tahun 2038 mencapai 39.095.575 m3.
B. Kebutuhan Air untuk Perdagangan dan Pelayanan Umum Berikut adalah tabel proyeksi kebutuhan air untuk permukiman di Kab. Rembang hingga tahun 2038: Tahun Proyeksi Penduduk Proyeksi Kebutuhan Air 2018 635.810 10.033.745 2023 661.552 10.431.395 2028 687.842 10.845.925 2033 715.252 11.278.088 2038 743.828 11.728.672 Berdasarkan tabel diatas, proyeksi kebutuhan air untuk permukiman pada tahun 2038 mencapai 11.728.672 m3.
C. Kebutuhan Air untuk Pertanian Irigasi
Berikut adalah tabel proyeksi kebutuhan air untuk pertanian irigasi di Kab. Rembang hingga tahun 2038, dengan asumsi peningkatan lahan permukiman akan berdampak pada pengurangan lahan pertanian: Proyeksi Peningkatan Lahan Permukiman 0 63,05 128,78 197,28 268,72
Tahun 2018 2023
Persentase Lahan Irigasi 30 30
2028
30
2033
30
2038
30
Luas Lahan Irigasi 8.375
8.348,40 8.328,22 8.308,72 8.287,28
Proyeksi Pengurangan Lahan Pertanian 28.495 28.401,95 28.336,22 28.267,72 28.196,28
Luas Lahan Tadah Hujan 20.120 20.055
Luas Lahan Total 28.495 28.401,95
Proyeksi Kebutuhan Air 234.446.400 233.680.818,8
20.008
28.336,22
233.140.016,5
19.960
28.267,72
232.576.423,5
19.908
28.196,28
231.988.641,5
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Tahun 2018 2023 2028 2033 2038
131
Berdasarkan tabel diatas, proyeksi kebutuhan air untuk irigasi pada tahun 2038 mencapai 231.988.641,5 m3.
D. Kebutuhan Air untuk Industri Berikut adalah tabel proyeksi kebutuhan air untuk permukiman di Kab. Rembang hingga tahun 2038: Tahun Proyeksi Penduduk Proyeksi Kebutuhan Air 2018 250 5.518.800 2023 250 5.518.800 2028 250 5.518.800 2033 250 5.518.800 2038 250 5.518.800 Berdasarkan tabel diatas, proyeksi kebutuhan air untuk industri pada tahun 2038 adalah 5.518.800 m3.
E. Daya Dukung Air Tahun 2038
Apabila kebutuhan air total pada tahun 2038 sebesar 288.331.690 berikut adalah daya dukung air pada tahun 2038 dengan skenario business as usual: DDA 2018: 2.428.179.925/288.331.690 = 8,42
II. Proyeksi Kebutuhan Air (Skenario Sesuai RTRW 2011-2031) Analisis Proyeksi Kebutuhan Air dengan skenario sesuai RTRW 2011-2031 dilakukan dengan memproyeksikan kebutuhan air dengan skenario pertumbuhan penduduk sebesar 0,86%, dengan rencana perluasan lahan irigasi dan pengembangan kawasan industri baru sebesar 865 ha.
A. Kebutuhan Air untuk Permukiman Berikut adalah tabel proyeksi kebutuhan air untuk permukiman di Kab. Rembang hingga tahun 2038: Tahun Proyeksi Penduduk Proyeksi Kebutuhan Air 2018 635.810 33.445.820 2023 661.552 34.771.318 2028 687.842 36.153.082 2033 715.252 37.593.625 2038 743.828 39.095.575 Berdasarkan tabel diatas, proyeksi kebutuhan air untuk permukiman pada tahun 2038 mencapai 39.095.575 m3.
B. Kebutuhan Air untuk Perdagangan dan Pelayanan Umum
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Berikut adalah tabel proyeksi kebutuhan air untuk permukiman di Kab. Rembang hingga tahun 2038:
132
Tahun Proyeksi Penduduk Proyeksi Kebutuhan Air 2018 635.810 10.033.745 2023 661.552 10.431.395 2028 687.842 10.845.925 2033 715.252 11.278.088 2038 743.828 11.728.672 Berdasarkan tabel diatas, proyeksi kebutuhan air untuk permukiman pada tahun 2038 mencapai 11.728.672 m3.
C. Kebutuhan Air untuk Pertanian Irigasi
Berikut adalah tabel proyeksi kebutuhan air untuk pertanian irigasi di Kab. Rembang hingga tahun 2038, dengan asumsi peningkatan lahan permukiman dan industri akan berdampak pada pengurangan lahan pertanian, dengan skenario peningkatan lahan irigasi sebesar 7,5% per 5 tahun akibat pembangunan irigasi: Tahun 2018 2023 2028 2033 2038
Proyeksi Peningkatan Lahan Permukiman 0 63,05 128,78 197,28 268,72
Proyeksi Peningkatan Lahan Industri 0 216,25 432,5 648,75 865
Proyeksi Pengurangan Lahan Pertanian 28.495 28.185,78 27.903,72 27.618,98 27.331,28
Tahun
Persentase Luas Lahan Luas Lahan Luas Lahan Proyeksi Lahan Irigasi Irigasi Tadah Hujan Total Kebutuhan Air 2018 30 8.375 20.120 28.495 234.446.400 2023 37,5 10.580 17.635 28.185,78 296.197.132 2028 45 12.570 15.365 27.903,72 351.884.425 2033 52,5 14.515 13.132,5 27.618,98 406.346.958 2038 60 16.417,5 10.942,5 27.331,28 459.564.438 Berdasarkan tabel diatas, proyeksi kebutuhan air untuk irigasi pada tahun 2038 mencapai 459.564.438 m3.
D. Kebutuhan Air untuk Industri Berikut adalah tabel proyeksi kebutuhan air untuk industri di Kab. Rembang hingga tahun 2038: Tahun Proyeksi Lahan Irigasi Proyeksi Kebutuhan Air 2018 250 5.518.800 2023 466,25 10.292.562 2028 682,5 15.066.325 2033 898,75 19.840.085 2038 1.115 24.613.848 Berdasarkan tabel diatas, proyeksi kebutuhan air untuk industri pada tahun 2038 mencapai 24.613.848 m3.
E. Daya Dukung Air Tahun 2038
Apabila kebutuhan air total pada tahun 2038 sebesar 535.002.532 berikut adalah daya dukung air pada tahun 2038 dengan skenario sesuai RTRW Kab. Rembang: DDA 2018: 2.428.179.925/535.002.532 = 4,52
III. Perbandingan Antara Skenario Business As Usual dengan Skenario Sesuai RTRW Kab. Rembang
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Tahun Skenario Business As Usual Skenario Sesuai RTRW Rembang 2018 283.444.765 283.444.765 2023 284.402.332 351.692.408 2028 285.657.825 413.949.758 2033 286.966.938 475.058.755 2038 288.331.690 535.002.532 Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa proyeksi kebutuhan air dengan skenario business as usual dan skenario sesuai RTRW Kab. Rembang memiliki perbedaan yang signifikan, dengan selisih sebesar 246.670.842 m3.
133
Arahan Rekomendasi Perhitungan Daya Dukung Air menunjukkan bahwa ketersediaan air di Kab. Rembang masih mampu untuk memenuhi kebutuhan air di Kab. Rembang hingga tahun 2038 baik dengan skenario business as usual maupun dengan skenario sesuai RTRW 2011-2031, sehingga ketersediaan air yang ada dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui pembangunan irigasi serta mengembangkan perindustrian di Kab. Rembang. Berikut adalah rekomendasi terkait pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air di Kab. Rembang: 1. Potensi air baku yang berasal dari air tanah dan mata air sebaiknya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air untuk permukiman, perdagangan, dan pelayanan umum, karena kualitas air dari air tanah serta mata air lebih baik dibandingkan kualitas air dari air sungai, sehingga pengolahan air baku menjadi air bersih tidak membutuhkan biaya yang besar. 2. Potensi air baku yang berasal dari sungai sebaiknya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air untuk pertanian irigasi dan industri dengan membangun waduk baru serta memaksimalkan waduk yang ada untuk menjaga kontinuitas air untuk pertanian irigasi dan industri di Kab. Rembang. 3. Perlu adanya perlindungan khusus terhadap Daerah Tangkapan Air (DTA) untuk menjaga kuantitas air tanah di Kab. Rembang. 4. Perlu adanya perhatian khusus terhadap pengolahan limbah rumah tangga dan industri untuk menjaga kualitas air permukaan di Kab. Rembang.
Referensi
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
1. RTRW Provinsi Jawa Tengah 2009-2029 2. RTRW Kabupaten Rembang 2011-2031 3. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air WS Jratunseluna 4. Kusumasari, Indra (2011). Analisa Ketersediaan dan Kebutuhan Air pada DAS Sampean 7. Soetopo, Widandi, dkk. (2012). Analisa Neraca Air Permukaan DAS Renggung untuk Memenuhi Kebutuhan Air Irigasi Dan Domestik Penduduk, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat 6. Jauhari, Marisdha, dkk. (2013). Penerapan Metode Thornwhaite Mather dalam Analisis Kekeringan di DAS Dodokan, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat 5. Priyonugroho, Anton (2014). Analisis Kebutuhan Air Irigasi (Studi Kasus pada Daerah Irigasi Sungai Air Keban) 8. Bonita, Rizkita, dkk. (2015). Studi Water Balance Air Tanah di Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. 9. Delta, Novia, dkk. (2018). Analisis Neraca Air Pada Pulau Bengkalis, Provinsi Riau
134
02
Belum Optimalnya Kerjasama antar daerah RATUBANGNEGORO terhadap perekonomian Kabupaten Rembang
Zidnin Nuroo Az-zahiey / 45937
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
135
Pendahuluan Latar Belakang Ratubangnegoro merupakan kerja sama antar wilayah di Indonesia, terutama di daerah perbatasan antar provinsi, dimana kerja sama ini terbentuk dari 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Blora dan Rembang (Provinsi Jawa Tengah) serta Kabupaten Tuban dan Bojonegoro (Provinsi Jawa Timur). Sistem perwilayahan ini didasari dari kesamaan geografis, seperti Rembang dan Tuban yang terletak di pesisir utara pulau jawa, sehingga memiliki pantai utara jawa yang dimanfaatkan dalam sektor
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Gambar Daerah Kabupaten Blora, Tuban, Rembang dan Bojonegoro Sumber : Google Earth 2019
136
perikanan tangkap, sedangkan Kab. Blora dan Bojonegoro memiliki hutan dan sumber daya minyak dan gasnya yang produktif. Selain itu, pergerakan ekonomi masyarakat di empat kabupaten tersebut sangat dinamis. Pergerakan ini kerap kali melintasi batas-batas administratif wilayah dari kabupaten-kabupaten tersebut. Sehingga, pada 6 Juli 2006, terbentuklah kerja sama ini dengan ditandatanganinya perjanjian kerja sama antar daerah oleh Bupati Bojonegoro, Bupati Tuban, Bupati Blora dan Bupati Rembang. Kerja sama ini dikoordinatori oleh Badan Kerjasama Antar Daerah (BKAD) Ratubangnegoro. Tujuan dari kerja sama ini adalah peningkatan investasi di daerah-daerah tersebut, dengan cara sinkronisasi dan sinergisitas pembangunan-pembangunan di daerah-daerah tersebut. Selain itu, pergerakan ekonomi masyarakat di empat kabupaten tersebut sangat dinamis. Pergerakan ini kerap kali melintasi batas-batas administratif wilayah sehingga kerjasama antar daerah yang berdekatan harus dilakukan. Pada 6 Juli 2006, empat bupati masing-masing dari Kabupaten Blora, Kabupaten Tuban, Kabupaten Rembang dan Kabupaten Bojonegoro membuat kesepakatan bersama untuk mensinergikan program-program daerah tersebut. Berbagai agenda telah dilakukan oleh BKAD Ratubangnegoro, baik di Kabupaten Blora, Tuban,
Rembang maupun Bojonegoro. Pada tahun 2014 di Kabupaten Bojonegoro pernah digelar Bursa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersamaan dengan peringatan HUT Kabupaten Bojongegoro ke- 337. Di Kabupaten Blora, pada peringatan HUT Kota Mustika ke-265 digelar kegiatan yang sama, Pameran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta pawai budaya. Rencana yang telah dicanangkan oleh kerja sama antar daerah ini diantaranya 1. Pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jembatan Biting dan Giyanti yang menggunakan dana sharing antara Kabupaten Blora dan Kabupaten Bojonegoro; 2. Penataan rest area di kawasan perbatasan Rembang dan Tuban; 3. Investasi pariwisata; 4. Upaya penyelesaian sengketa perbatasan pada daerah penambangan pasir kwarsa di wilayah Kec. Bancar (Tuban) dengan Kec. Sarang (Rembang); 5. Pengembangan kapasitas pabrik gula mini, yang mana bahan baku tanaman tebunya ditanam di wilayah perbatasan Kabupaten Tuban dan Bojonegoro; 6. Tata pengaturan dan pengelolaan air pada daerah aliran sungai (DAS) Bengawan Solo (pada musim kemarau) yang pengelolaannya digunakan untuk irigasi persawahan maupun bahan baku air bersih,dll. Namun. Setelah 13 tahun, perkembangan wilayah Kabupaten Rembang masih tertinggal dibandingkan 3 Kabupaten lain, terutama dalam pendapatan daerah.
Teori Teori yang digunakan dalam penelitian adalah prinsip-prinsip ‘Good Governance’ yang dituliskan J. Edralin dalam tulisan ilmiahnya berjudul ‘The new local governance and capacity building: A strategic approach’ dalam jurnal ‘Regional Development Studies’ pada tahun 1997. Agar berhasil melaksanakan kerjasama tersebut dibutuhkan prinsip-prinsip umum sebagaimana terdapat dalam prinsip “good governance”. Beberapa prinsip diantara prinsip good governance yang ada dapat dijadikan pedoman dalam melakukan kerjasama antar Pemda yaitu:
• Tranparansi
Nilai tranparansi dalam kerjasama antar daerah ini diimplementasikan dalam transparansi data dan informasi dari tiap daerah yang dib-
•
•
•
•
•
•
yang terlibat dalam kerjasama tersebut dapat menyetujui suatu keputusan. Atau dengan kata lain, keputusan yang sepihak tidak dapat diterima dalam kerjasama tersebut. Saling menguntungkan dan saling memajukan Dalam kerjasama antar Pemerintah Daerah harus dipegang teguh prinsip saling menguntungkan dan saling menghargai. Prinsip ini harus menjadi pegangan dalam setiap keputusan dan mekanisme kerjasama. Selain sebagai bentuk pelaksanaan perjanjian yang telah dilaksanakan, prinsip tersebut juga merupakan sebagai pengikat daerah daerah tersebut agar tetap berada dalam lingkaran kerja sama tersebut.
Metode Penelitian dan Pengambilan data Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif dengan alat analisis yaitu indeks williamson. Indeks Williamson merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesenjangan dalam daerah. Dalam perhitungannya, Indeks Williamson menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita dan jumlah penduduk sebagai data dasar. Adapun Indeks Williamson secara statistik dapat diformulasikan sebagai berikut:
Dimana Vw adalah nilai indeks ketimpangan Williamson, Yi adalah PDRB per kapita masing-masing kabupaten, Y adalah PDRB per kapita rata-rata seluruh kabupaten, Fi adalah jumlah penduduk masing-masing kabupaten, dan N adalah jumlah penduduk provinsi. Pengambilan data dengan studi literatur dan survey sekunder dimana data yang dibutuhkan adalah yang berkaitan dengan PDRB dan jumlah penduduk dari daerah-daerah tersebut dengan sumber data tersebut berasal dari BPS masing-masing kabupaten.
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
utuhkan dalam kerjasama tersebut, tanpa ada data/informasi yang ditutupi dalam kerjasama tersebut. Penutupan akses ke data/informasi suatu daerah dapat menimbulkan ketidak percayaan daerah lain yang berada dalam kerjasama tersebut kepada daerah tersebut, karena hal tersebut akan menghambat pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam perjanjian kerjasama tersebut. Akuntabilitas Kesediaan dari pemerintah daerah tersebut untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang terkait dengan kegiatan kerjasama, termasuk kepada DPRD sebagai wakil rakyat, atau kepada para pengguna pelayanan publik, sebagai bentuk pelaksanaan sistem demokrasi dari pemerintah kepada masyarakat. Partisipatif Semua pihak terkait dalam kerja sama ini,berperan aktif dalam kegiatan kerjasama tersebut. Kerja sama daerah membutuhkan peran aktif tiap pihak agar setiap kegiatan dalam kerja sama tersebut berjalan optimal. Pasifnya suatu daerah dapat mengganggu kegiatan dalam kerja sama tersebut sehingga berpengaruh pada hasil yang tidak maksimal bahkan berujung pada dampak terhadap pihak pihak yang terlibat. Efisiensi Efisiensi yang dimaksud diatas berkaitan dalam penggunaan sumber daya, untuk kegiatan terkait kerjasama. penggunaan sumber daya yang membutuhkan biaya yang rendah namun dapat menghasilkan output yang bernilai tinggi bagi daerah-daerah tersebut merepresentasikan semakin efisiennya kerjasama tersebut. Efektif Efektivitas kerja sama diukur dari keberhasilan kerjasama memenuhi target yang telah direncanakan pada awal perjanjian kerjasama, umumnya dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan berkaitan kerja sama tersebut. Patokan dari pengaruh kerja sama tersebut dapat dilihat dari perubahan terhadap perekonomian, seperti PAD, jumlah angka miskin, dll. Konsensus Karena dalam kerja sama antar daerah terdiri dari berbagai daerah yang terlibat, dan kepentingan yang berbeda-beda, sehingga dalam melaksanakan kerjasama tersebut harus dicari titik temu agar masing-masing pihak
137
Pembahasan Kependudukan Jumlah penduduk dari seluruh kabupaten yang terlibat dalam kerja sama antar daerah ini pada Tahun 2018 sebesar 3.992.537 jiwa, dengan rincian pada tabel (1). Berdasarkan pada data tersebut, Kabupaten Rembang memiliki jumlah penduduk paling rendah dibandingkan dengan kabupaten lain. Hal tersebut dikarenakan sedikitnya jumlah lapangan kerja yang berada di Kab. Rembang, sehingga penduduk Kabupaten Rembang memilih untuk migrasi ke kabupaten lain untuk mencari kerja. Sedangkan Kabupaten Tuban dan Bojonegoro merupakan kabupaten yang memiliki jumlah penduduk yang besar, dikarenakan sedang gencar-gencarnya investasi yang ada di kabupaten tersebut sehingga meningkatkan jumlah lapangan kerja yang terbuka bagi masyarakat. Kabupaten Blora Rembang Tuban Bojonegoro RATUBANGNEGORO
Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2015-2108 Daerah dalam Kerja Sama Ratubangnegoro 2015-2018 Sumber : Analisis Studio Rembang 1
2014 979,244 616,901 1,291,665 1,229,940
Jumlah Penduduk (Jiwa) 2015 2016 2017 984,848 991,577 997,832 621,134 626,136 628,579 1,304,080 1,315,155 1,267,836 1,234,910 1,239,910 1,310,293
2018 862,110 635,796 1,168,277 1,324,336
4,119,764
4,146,987
3,992,537
4,174,794
4,206,557
Tabel Jumlah Penduduk Tahun 2014-2018 daerah yang masuk dalam Kerja Sama Ratubangnegoro Sumber : Analisis Studio Rembang 1
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Perekonomian
138
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) , sebagai representasi dari perekonomian daerah, yang digunakan dalam analisis ini merupakan PDRB atas dasar harga konstan dengan rentang waktu 2014-2018. Berdasarkan data pada tabel 2, PDRB Kabupaten Rembang merupakan PDRB terendah dibandingkan dengan 3 Kabupaten lainnya. Kabupaten Rembang, pada tahun 2018, memiliki PDRB ADHK total sebesar Rp.12 triliun, lebih rendah dibanding dengan Kabupaten Blora yang memiliki PDRB ADHK Tahun 2018 sekitar Rp.17 triliun, Kabupaten Tuban memiliki PDRB sebesar sekitar Rp.43 triliun dan Kabupaten Bojonegoro memiliki PDRB sekitar Rp.65 triliun yang memiliki PDRB terbesar dibanding kabupaten lain.
Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi 2015-2108 Daerah dalam Kerja Sama Ratubangnegoro 2015-2018 Sumber : Analisis Studio Rembang 1
Kabupaten Blora Rembang Tuban Bojonegoro
2014 12.227.201 10.284.274 35.519.917 39.934.820
PDRB ADHK (juta rupiah) 2015 2016 2017 12.882.588 15.914.663 16.866.149 10.850.206 11.423.008 12.138.569 37.256.028 39.081.756 41.037.709 46.892.810 57.187.400 63.056.490
2018 17.607.942 12.855.231 43.157.199 65.834.940
Tabel PDRB ADHK Tahun 2014-2018 daerah yang masuk dalam Kerja Sama Ratubangnegoro Sumber : Analisis Studio Rembang 1
Analisis Indeks WIlliamson Data jumlah penduduk dan PDRB ADHK yang telah dijabarkan akan digunakan sebagai dasar dalam menganalisis kesenjangan wilayah, dengan rumus Indeks WIlliamson.didapatkan data sebagai berikut
Tahun 2018 2017 2016 2015 2014
Indeks Williamson 0'431 0'435 0'412 0'330 0'332
Tabel Indeks Kesenjangan Wilayah Ratubangnegoro Sumber : Analisis Studio Rembang 1 Grafik Indeks Kesenjangan Wilayah Ratubangnegoro Sumber : Analisis Studio Rembang 1
Berdasarkan grafik di atas, didapatkan bahwa dalam 5 tahun terakhir, tingkat kesenjangan dari Perwilayahan Ratubangnegoro semakin tinggi, diihat dari angka indeks williamson yang meningkat dari tahun ke tahun. Kesenjangan dalam wilayah Ratubangnegoro menjadi indikasi belum meratanya keuntungan yang didapatkan dalam kerja sama ini terhadap perekonomian daerah-daerah tersebut, terutamanya Kabupaten Rembang. Kabupaten Rembang memiliki PDRB terendah dibandingkan kabupaten lain, menjadikan Kabupaten Rembang sebagai kabupaten yang masih tertinggal. Selain itu, rendahnya PDRB Kab.Rembang mengindikasikan belum tercapainya tujuan awal dari terbentuknya kerja sama antar daerah ini, yaitu meningkatkan Investasi Daerah. PDRB, sebagai representasi dari pendapatan daerah tersebut, menjadi tolok ukurnya. Besar Kecilnya PDRB dipengaruhi Investasi yang masuk ke daerah tersebut. Semakin besar investasi di daerah tersebut, semakin tinggi pendapatan daerah, yang ditunjukkan dengan peningkatan PDRB. Dengan rendahnya PDRB kab. Rembang mengindikasikan rendahnya investasi di kabupaten tersebut. Sehingga target awal dari Kerja sama tersebut belum tercapai secara merata.
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Penyebab belum optimalnya kerja sama antar daerah ini diantaranya adalah pembangunan yang dilakukan oleh daerah-daerah tersebut yang sering terhambat oleh beberapa hal seperti modal, sistem birokrasi yang rumit, dan penyebab lainnya. Sehingga pembangunan dianggap belum sesuai dengan target awal. Hal tersebut menjadikan perkembangan dari kerja sama ini yang terkesan lambat. Dengan potensi yang melimpah, baik dari sektor pertanian, pertambangan minyak dan gas (migas), hutan produksi, perikanan tangkap dan sektor lain yang dapat dikembangkan, mestinya kerja sama ini dapat menguntungkan bagi semua pihak.
139
Penutup Kesimpulan
Saran
Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini diantarannya • Sistem perwilayahan RATUBANGNEGORO merupakan salah satu bentuk kerja sama antar daerah perbatasan yang dibentuk untuk meningkatkan dan mengembangkan investasi di daerah-daerah yang terlibat. • Ratubangnegoro dinilai belum mampu meningkatkan investasi di Kabupaten Rembang, dibuktikan dengan PDRB yang masih rendah dibandingkan dengan 3 kabupaten lain dan terjadinya kesenjangan antar daerah. • Penyebab dari belum optimalnya kerja sama Ratubangnegoro diakibatkan pembangunan yang dinilai kurang tepat guna dan efektif.
Diharapkan, pemerintah daerah kabupaten-kabupaten yang terlibat dapat merumuskan rencana dan program yang lebih konkret dan realistis, berdasarkan kebutuhan dari masing-masing pihak dan sumber daya yang dimiliki. Selain itu, diperlukan penentuan arah kebijakan sebagai pengarah kebijakan pembangunan
Referensi
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Edralin, J. (1997). The new local governance and capacity building: A strategic approach. Regional Development Studies Vol. 3. Kaban, Y. T. (2009). KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH DALAM ERA OTONOMI: ISU STRATEGIS, BENTUK DAN PRINSIP. Kementerian BAPPENAS. Tim Penyusun (2019). Kabupaten Blora dalam Angka 2019 . Blora: BPS Kabupaten Blora. Tim Penyusun (2019). Kabupaten Bojonegoro dalam Angka 2019. Bojonegoro: BPS Kabupaten Bojonegoro. Tim Penyusun (2019). Kabupaten Rembang dalam Angka 2019. Rembang: BPS Kabupaten Rembang. Tim Penyusun (2019). Kabupaten Tuban dalam Angka 2019. Tuban: BPS Kabupaten Tuban. Wahyudi, A., & Sari, M. A. (2011). KERJASAMA ANTARDAERAH UNTUK MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PELAYANAN PUBLIK DI KAWASAN PERBATASAN . Jurnal Borneo Administrator Vol. 7 No. 3 , 283.
140
03
Tingkat Kesiapan Kabupaten Rembang sebagai Minapolitan dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Wilayah
Aqila Salma Kamila/ 45910
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
141
Latar Belakang
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Peta Kabupaten Rembang dalam Provinsi Jawa Tengah Sumber: BPS Kab. Rembang
142
Kabupaten Rembang terletak di Provinsi Jawa Tengah yang secara administratif berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur di sebelah timur, Kabupaten Blora di sebelah selatan, dan Kabupaten Pati di sebalah barat. Kabupaten Rembang memiliki garis pantai sepanjang 63,5 km2 yang tergolong panjang di Provinsi Jawa Tengah. Terdapat 6 kecamatan yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa antara lain Kecamatan Kaliori, Kecamatan Rembang, Kecamatan Lasem, Kecamatan Skule, Kecamatan Kragan dan Kecamatan Sarang. Kabupaten ini memiliki luas wilayah pesisir sebesar 35,5% dari total luas wilayah. Dengan letak dan kondisi geografisnya, maka Kabupaten Rembang memiliki potensi yang besar pada sektor kelautan dan perikanan. Sesuai dengan tujuan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang tahun 2011-2031, yaitu â&#x20AC;&#x153;Untuk mewujudkan penataan ruang wilayah Daerah Rembang sebagai kawasan pantai unggulan yang didukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan, pertanian, pertambangan dan industri dalam keterpaduan pengembangan wilayah utara dan selatan serta antar sektor yang berwawasan lingkunganâ&#x20AC;?, maka dalam rencana kawasan strategis direncanakan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Minapolitan guna mendukung pengembangan potensi sektor kelautan dan perikanan wilayah. Minapolitan terdiri dari kata mina dan politan (polis). Mina berarti perikanan dan politan berarti kota, sehingga minapolitan dapat diartikan sebagai kota perikanan. Minapolitan merupakan konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis manajemen ekonomi kawasan, dengan komoditas unggulan berupa perikanan (Suhaeni 2014 dalam Imron 2016).
Sesuai dengan Peraturan Menteri No. 12 tahun 2010, minapolitan didefinisikan sebagai konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan. Secara lebih spesifik, kawasan minapolitan memiliki fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya (Perda Kabupaten Rembang No. 14 Tahun 2011). Pengembangan kawasan minapolitan adalah suatu pendekatan pembangunan yang menumbuhkan pusat-pusat pelayanan fasilitas perkotaan (urban function center) yang dapat mengarah pada terbentuknya kota-kota berbasis perikanan dengan tujuan meningkatkan pendapatan daerah. Kabupaten Rembang menetapkan pengembangan kawasan minapolitan di lima (5) kecamatan yang berfungsi sebagai sentra antara lain di Kecamatan Rembang, Kecamatan Lasem, Kecamatan Sluke, Kecamatan Kragan, dan Kecamatan Sarang. Sedangkan kecamatan yang berada di sekitarnya berfungsi sebagai penunjang kegiatan sektor terkait. Maka dari itu menjadi relevan untuk dilakukan kajian tentang kesiapan Kabupaten Rembang sebagai kawasan minapolitan. Tulisan ini ditujukan untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan menggunakan berbagai literatur terkait kawasan minapolitan dengan kriteria dasar penetapan kawasan minapolitan antara lain, yaitu (1) kesesuaian dengan dokumen perencanaan wilayah; (2) memiliki komoditas unggulan di bidang kelautan dan perikanan dengan nilai ekonomi tinggi; (3) terdapat sarana dan prasarana pendukung kegiatan kelautan dan perikanan; dan (4) letak geografis yang strategis dan kelayakan lingkungan.
Kerangka Berpikir
Review Literatur dan Dokumen Review Literatur
Bagian ini memaparkan mengenai karakteristik, tujuan, konsep, dan kriteria dalam kawasan minapolitan.
Konsep Minapolitan merupakan konsep yang ditawarkan oleh Friedman dan Douglas. Menurut Friedman dan Douglas dalam Anugrah (2003) Kawasan Minapolitan mempunyai konsep pola interaksi yaitu: 1. Penetapan pusat Agropolitan/Minapolitan, 2. Penetapan unit-unit kawasan pengembangan, 3. Penetapan sektor unggulan, 4. Dukungan sistem infrastruktur, 5. Dukungan sistem kelembagaan.
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Menurut dokumen pengembangan Kawasan Minapolitan sekretariat jendral Kementrian Kelautan dan Perikanan, karakteristik kawasan minapolitan meliputi: 1. Suatu kawasan ekonomi yang terdiri atas sentra produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran dan kegiatan usaha lainnya, seperti jasa dan perdagangan; 2. Mempunyai sarana dan prasarana sebagai pendukung aktivitas ekonomi; 3. Menampung dan memperkerjakan sumber daya manusia di dalam kawasan dan daerah sekitarnya; dan 4. Mempunyai dampak positif terhadap perekonomian di daerah sekitarnya.
Selanjutnya berdasarkan sumber yang sama, penetapan Kawasan Minapolitan dilaksanakan dengan tujuan: 1. Meningkatkan produksi, produktivitas, dan kualitas produk kelautan dan perikanan; 2. Meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah ikan yang adil dan merata; dan 3. Mengembangkan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di daerah.
143
Untuk titik tekan kajian minapolitan di Kabupaten Rembang secara spesifik akan difokuskan pada empat kriteria wilayah sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.KEP.12/ MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan, yaitu: 1. Kesesuaian dengan dokumen perencanaan wilayah 2. Memiliki komoditas unggulan di bidang kelautan dan perikanan dengan nilai ekonomi tinggi. 3. Terdapat sarana dan prasarana pendukung kegiatan kelautan dan perikanan 4. Letak geografis yang strategis dan kelayakan lingkungan
Review Dokumen Dalam pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Rembang dilandaskan pada peraturan terkait, antara lain:
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 20112031 Dalam dokumen RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031, kawasan minapolitan merupakan konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis wilayah dengan pendekatan sistem dan manajemen kawasan integrasi, dengan prinsip efisien, kualitas dan akselerasi. Kawasan Minapolitan adalah kawasan ekonomi yang terdiri dari sentra - sentra produksi dan perdagangan komoditas kelautan dan perikanan, jasa perumahan dan kegiatan terkait lainnya. Penetapan kawasan minapolitan di Kabupaten Rembang masuk ke dalam Kawasan Strategis Kabupaten (KSK). Kawasan yang ditetapkan sebagai minapolitan meliputi lima (5) kecamatan yang berperan sebagai sentra antara lain Kecamatan Rembang, Kecamatan Lasem, Kecamatan Sluke, Kecamatan Kragan, dan Kecamatan Sarang sedangkan kecamatan di sekitarnya berperan sebagai pendukung, Minapolitan di Kabupaten Rembang di arahkan untuk kawasan Minapolitan Garam.
144
Perda No. 1 Tahun 2010 Tentang RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 Dalam RPJPD Kabupaten Rembang tahun 2005-2025, kawasan minapolitan masuk ke dalam program prioritas pembangunan Kabupaten Rembang. Pengembangan dan pengoptimalan kawasan minapolitan merupakan suatu bentuk perwujudan dari misi 2 â&#x20AC;&#x153;Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Maju dan Berdaya Saingâ&#x20AC;? dan misi 5 â&#x20AC;&#x153;Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutanâ&#x20AC;?. Kegiatan yang dilakukan antara lain,
yaitu optimalisasi pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan menuju pengembangan kawasan minapolitan, pemantapan keberlanjutan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan menuju terbentuknya kawasan minapolitan, penetapan kawasan minapolitan sebagai upaya pengembangan potensi kelautan perikanan, dan lain sebagainya. Perda No. 6 tahun 2019 tentang Perubahan Perda RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2016-2021 Dalam RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2016-2021, salah satu kebijakan penataan ruang wilayah adalah dengan mengembangkan potensi sektor perikanan kelautan di bagian utara yang mencakup beberapa strategi antara lain, menetapkan dan mengembangkan kawasan minapolitan, mempertahankan luasan lahan perikanan darat yang telah ditetapkan sebagai kawasan minapolitan, dan mengembangkan kawasan minapolitan yang meliputi subsistem hulu, usaha perikanan, hilir, dan penunjang. Permen No. 12 Tahun 2010 tentang Minapolitan Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 12 Tahun 2010 tentang Minapolitan, menjelaskan mengenai asas, tujuan, dan sasaran pengembangan kawasan minapolitan yang tertulis pada pasal 2 sampai 4. Selain itu dokumen ini juga berisi mengenai proses, karakteristik, dan persyaratan pengembangan kawasan minapolitan yang tertulis pada pasal 5 sampai 11. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan juga merupakan fokus bahasan dan masuk ke dalam pasal 12, 13, dan 14. Selain itu pembinaan dan pembiayaan kawasan minapolitan juga dijelaskan berturut-turut pada pasal 15 dan pasal 16. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia No. 35/KEPMEN-KP/2019 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan Keputusan Menteri ini berisi mengenai penetapan kawawan minapolitan do 33 provinsi yang mencakup 179 kabupaten/kota di Indonesia. Salah satunya adalah pada Kabupaten Rembang yang ditetapkan sebagai kawasan minapolitan perikanan budidaya pada tigas kecamatan antara lain Kecamatan Lasem, Kecamatan Kragan, dan Kecamatan Sluke. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. KEP.18/MEN/2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan Pedoman umum ini merupakan bahan rujukan secara umum mengenai pelaksanaan pengembangan Minapolitan. Dokumen ini berisi mengenai kebijakan dan strategi pembangunan, ketentuan pengembangan, tata lansana pengembangan, dan kelembagaan terkait.
Metode Analisis Metode yang digunakan untuk mengetahui Evaluasi Kesiapan Kabupaten Rembang sebagai Minapolitan dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Kabupaten Rembang, yaitu sebagai berikut:
Metode LQ, Shift Share, Tipologi Klassen
Metode ini digunakan untuk mengetahui sektor unggulan di Kabupaten Rembang.
Metode Perbandingan Komparatif
Metode perbandingan komparatif dilakukan untuk mengetahui perbandingan antara dua variabel secara time-series. Dilakukan perbandingan komparatif pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PRDB ADHK dari tahun 2010 hingga 2018 dari pendapatan sektoral, kontribusi, dan laju pertumbuhannya. Selain itu juga dilakukan perbandingan laju pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan antara dua wilayah yaitu Kabupaten Rembang dengan Provinsi Jawa Tengah.
Metode Skoring Likert
Metode ini digunakan untuk mengetahui kesiapan Kabupaten Rembang sebagai minapolitan. Dilakukan analisis statistik deskriptif dengan menggunakan kategori Skala Likert (1= Buruk, 2 = Sedang, 3 = Baik) kemudian mencari persentase kesiapan Kabupaten Rembang sebagai minapolitan. Selanjutkan hasil perhitungan dapat diinterpretasikan untuk mengetahui tingkat kesiapan Kabupaten Rembang sebagai minapolitan.
Metode Analisis Kesesuaian Lahan
Metode ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kecocokan bidang lahan terhadap penggunaan perikanan budidaya.
Metode Analisis SWOT
Dilakukan untuk mengetahui strength (kekuatan), weakness (kelemahan), opportinuty (peluang), dan threat (ancaman) dari hasil temuan pada sektor perikanan.
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
145
Hasil Temuan dan Pembahasan Kajian minapolitan di Kabupaten Rembang akan difokuskan pada lima (5) kriteria sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.KEP.12/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan, yaitu: 1. Kesesuaian dengan dokumen perencanaan wilayah. 2. Memiliki komoditas unggulan di bidang kelautan dan perikanan dengan nilai ekonomi tinggi. 3. Terdapat sarana dan prasarana pendukung kegiatan kelautan dan perikanan 4. Letak geografis yang strategis dan kelayakan lingkungan
Kesesuaian dengan dokumen perencanaan wilayah Aspek ini terkait dengan kesesuaian perencanaan pembangunan kawasan minapolitan dengan dokumen perencanaan wilayah. Dalam konteks kawasan minapolitan di Kabupaten Rembang sudah sesuai dengan dokumen Perda No. 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang. Kawasan Minapolitan ini berlokasi di Kecamatan Kaliori, Rembang, Lasem, Sluke, Kragan, Sarang sebagai sentra dan kecamatan sekitar sebagai penunjang. Kawasan minapolitan ini termasuk ke dalam rencana Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) yang ditetapkan dari berbagai sudut kepentingan, salah satunya adalah kepentingan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penetapan kawasan ini bagian dari strategi pengembangan potensi sektor perikanan dan kelautan di bagian utara. Selain itu pengembangan kawasan minapolitan juga tercantum pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang.
Keberadaan Sektor Unggulan
Aspek ini dilihat dengan tiga metode analisis, yaitu Location Quotient (LQ), Shift Share, dan Tipologi Klassen. Masing-masing akan dijelaskan pada sub bagian berikut.kesiapan Kabupaten Rembang sebagai minapolitan. a. Location Quotient (LQ) Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
146
Komoditas unggulan di bidang kelautan dan perikanan ditinjau dari dua aspek, yaitu: • Keberadaan sektor unggulan • Keberadaan komoditas unggulan yang melimpah atau dapat dibudidayakan dengan baik dengan prospek pengembangan tinggi di masa depan. • Kontribusi sektor terhadap perekonomian wilayah (PDRB) • Kontribusi Tenaga Kerja
Nilai DLQ
Ket.
Kategori
2,06
1,01
Unggul
Basis
Tabel LQ Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Rembang Sumber: Olahan Penyusun
Berdasarkan perhitungan tersebut diketahui bahwa sektor perikanan merupakan sektor basis dan unggul. b. Shift Share Lapangan Usaha
Nij
Mij
Cij
Dij
Keterangan
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
215.446,53
-126.772,92
8.689,39
97.363,00
Berkembang
Tabel Shift Share Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Rembang Sumber: Olahan Penyusun
Berdasarkan perhitungan tersebut diketahui bahwa sektor perikanan bukan merupakan sektor unggulan namun masih tergolong berkembang. c. Tipologi Klassen Kabupaten
Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
Provinsi
Rij
Kij
Rin
Kin
3,03
27,77
3,02
13,61
Rij : Rin
Kij : Kin
Kategori
1
2,04
Unggulan
Tabel Tipologi Klassen Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Rembang Sumber: Olahan Penyusun
Berdasarkan perhitungan tersebut diketahui bahwa sektor perikanan merupakan sektor unggulan. Tabel berikut menyajikan hasil perhitungan dengan metode skoring untuk ketiga metode yang digunakan. LQ
Shift Share
Tipologi Klassen
Hasil Skoring
Jasa Pendidikan
Unggulan
Unggulan
Unggulan
4,0
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Unggulan
Unggulan
Unggulan
4,0
Jasa lainnya
Unggulan
Potensial
Unggulan
3,7
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
Unggulan
Berkembang
Unggulan
3,3
Pertambangan dan Penggalian
Unggulan
Berkembang
Unggulan
3,3
Sektor
Komoditas Unggulan di Bidang Kelautan dan Perikanan
Nilai SLQ
Tabel Skoring Sektor Unggulan Kabupaten Rembang Sumber: Olahan Penyusun
Keterangan Skoring Unggul= 4; Potensial= 3; Berkembang= 2; Tertinggal= 1
Berdasarkan analisis sektor unggulan menggunakan gabungan dari 3 metode diketahui bahwa terdapat 5 sektor yang paling unggul di Kabupaten Rembang, yaitu dengan urutan sebagai berikut: 1. Jasa Pendidikan 2. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 3. Jasa Lainnya 4. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian. Berdasarkan analisis sektor unggulan di atas, sektor perikanan menempati urutan ke-4.
Keberadaan Komoditas Unggulan
Keberadaan komoditas unggulan di Rembang didasarkan pada tiga sumber yaitu perikanan budidaya kolam, perikanan budaya tambak, dan garam rakyat. Analisis penentuan komoditas unggulan perikanan budidaya tambak dan budidaya kolam ditentukan berdasarkan perhitungan Neraca Sumber Daya Perikanan di Kabupaten Rembang. Selanjutnya untuk komoditas garam rakyat didasarkan pada data dari Dinas Kelautan dan Perikanan (Dinlutkan) Kabupaten Rembang tahun 2018. a. Perikanan Budidaya Tambak Jenis Komoditas
Potensi Produksi (kg)
Harga per kg (Rp)
Neraca Moneter (Rp)
bandeng
3.920.877,88
17.000,00
66.654.923.902,58
udang vanamei
8.599.471,80
80.000,00
687.957.738.198,44
udang windu
1.349.662,26
80.000,08
107.973.093.899,21
ikan lainnya
169.818,96
14.000,00
2.377.465.504,86
Total
14.039.830,90
864.963.221.505,10
Tabel Neraca Sumber Daya Perikanan Budidaya Tambak Sumber: Analisis Penyusun Neraca Sumber Daya Perikanan
Maka dapat disimpulkan bahwa komoditas perikanan unggulan di Kabupaten Rembang adalah udang vanamei dari budidaya tambak dan lele dari budidaya kolam. c. Garam Rakyat Selain itu Kabupaten Rembang juga memiliki potensi pada komoditas garam rakyat sesuai dengan Perda No. 6 tahun 2019. Pada tahun 2010 Kabupaten Rembang telah ditetapkan sebagai Kabupaten Minapolitan Garam, dengan daerah yang memiliki potensi di wilayah Kecamatan Kaliori, Kecamatan Rembang dan Kecamatan Lasem. Luas Lahan Produksi (Ha)
Pemilik
Pengaruh
2013
1.584,42
1.058
4.120
107.121,10
32.136.327
2014
1.543,22
1.058
4.210
141.943,10
57.480.253
2015
1.568,66
1.088
4.212
219.477,50
65.843.250
2016
1.564,66
1.239
1.850
1.464,40
1.225.330
2017
1.579,89
1.144
3.160
93.490,56
161.592.370
2018
1.573,90
1.144
3.160
165.467
285.999.162
Tahun
Jumlah Pekerja (orang)
Produksi (ton)
Nilai Produksi (ribu)
Tabel Perkembangan Usaha Garam Rakyat di Kabupaten Rembang 2013-2018 Sumber: Dinlutkan Kabupaten Rembang Tahun 2018
Berdasarkan tabel sebelumnya dapat dilihat bahwa nilai produksi garam rakyat cenderung fluktuatif, namun meningkat dengan signifikan pada tahun 2018. Peningkatan produksi ini disebabkan karena proses produksinya sangat terpengaruh dengan kondisi cuaca yang mengalami kemarau panjang dan adanya inovasi teknologi industri (bio isolator). Selain itu juga didukung oleh peningkatan harga garam sehingga nilai produksi di tahun 2018 mencapai 285,99 milyar rupiah.
Dari tabel di atas diketahui bahwa komoditas perikanan budidaya tambak yang paling unggul adalah jenis komoditas udang vanamei dengan potensi produksi sebesar 8.599.471,80 kilogram atau senilai 687,95 milyar rupiah. a. Perikanan Budidaya Kolam Jenis Komoditas
Potensi Produksi (kg)
Harga per kg (Rp)
Neraca Moneter (Rp)
Lele
137.518.148,88
15.500,00
2.131.531.307.641,88
Nila
31.663.808,26
15.500,00
490.789.028.017,98
ikan lainnya
27.580.276,84
12.000,00
330.968.442.681,85
Total
196.762.233,98
2.953.288.778.341,71
Dari tabel di atas diketahui bahwa komoditas perikanan budidaya kolam yang paling unggul adalah jenis komoditas lele dengan potensi produksi sebesar 137.518.148,88 kilogram atau senilai 2,13 triliun rupiah.
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Tabel Neraca Sumber Daya Perikanan Budidaya Kolam Sumber: Analisis Penyusun Neraca Sumber Daya Perikanan
147
Kontribusi Sektor terhadap Perekonomian Wilayah Struktur Perekonomian Wilayah Berdasarkan data PDRB Kabupaten Rembang pada tahun 2018, dapat diketahui bahwa sektor penyumbang terbesar adalah dari sektor primer yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Sektor ini menyumbang sebesar 3.371.620,2 juta rupiah atau 26,23% terhadap PRDB.Kelautan dan Perikanan (Dinlutkan) Kabupaten Rembang tahun 2018. Lapangan Usaha
PDRB (juta)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Perrtambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
Presentase
3.371.620,20
26,23%
448.569,44
3,49%
2.856.725,43
22,22%
11.602,97
0,09%
6.157,13
0,05%
Konstruksi
1.019.201,11
7,93%
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
1.763.621,65
13,72%
Transportasi dan Pergudangan
532.263,35
4,14%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
428.676,64
3,33%
Informasi dan Komunikasi
208.868,01
1,62%
Jasa Keuangan dan Asuransi
492.205,73
3,83%
Real Estate
131.275,23
1,02%
39.135,33
0,30%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib
444.971,97
3,46%
Jasa Pendidikan
656.453,17
5,11%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
167.516,22
1,30%
276.367,71
2,15%
12.855.231,29
Â
Jasa Perusahaan
Jasa Lainnya PDRB Total
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Tabel PRDB Sektoral Kabupaten Rembang Sumber: Olahan Penyusun
148
Selanjutnya apabila dilihat dari grafik PDRB time-series dari tahun 2010 sampai dengan 2018, diketahui bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki tren pertumbuhan positif meskipun fluktuatif pada tahun-tahun tertentu.
Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB ADHK Kabupaten Rembang memiliki tren negatif dengan penurunan kontribusi dari tahun 2010 sebesar 33,64% menjadi 26,23% pada tahun 2018.
Grafik Pertumbuhan Sektor Perikanan Kabupaten Rembang Sumber: Olahan Penyusun
Grafik Kontribusi Sektor Perikanan Kabupaten Rembang Sumber: Olahan Penyusun
Grafik Laju Pertumbuhan Sektor Perikanan di Kabupaten Rembang dan Provinsi Jawa Tengah Sumber: Olahan Penyusun
Apabila dilihat perbandingan laju pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan antara Kabupaten Rembang dengan Provinsi Jawa Tengah, terdapat perbedaan laju tiap tahunnya antara kedua variabel ini. Pada tahun 2014 hingga 2018 sektor ini mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dengan tren positif di kedua wilayah. Selanjutnya apabila dilihat pada tahun 2018 laju pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Rembang memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menandakan bahwa pertumbuhan sektor tersebut berkembang lebih cepat dibandingkan kabupaten lain yang ada di provinsi ini. Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB Berikut merupakan kontribusi sektor perikanan budidaya dan perikanan kolam terhadap PDRB Kabupaten Rembang tahun 2018 : Unit
Valuasi Moneter Eksisting (Rp)
Kontribusi (%)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
3.371.620.000.000
26,23
Perikanan budidaya tambak
297.298.767.000
2,31
Perikanan budidaya kolam
21.864.571.000
0,17
Tabel Kontribusi Sektor Perikanan Kabupaten Rembang Sumber: Olahan Penyusun
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sub sektor perikanan budidaya menyumbang 2,48% terhadap sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Dengan rincian sebesar 297.298.767.000 rupiah (2,31%) dari perikanan budidaya tambak dan sebesar 21.864.571.000 rupiah (0,17%) berasal dari perikanan budidaya kolam. Proyeksi Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB Valuasi Cadangan Moneter (Rp)
Kontribusi terhadap PRDB Rencana (%)
Kontribusi terhadap sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)
PRDB Total Kabupaten Rembang
12.855.231.000.000,20
20.045.102.999.847
-
-
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
3.371.620.000.000
7.189.871.999.846,8
35,87
-
Perikanan Budidaya Tambak
297.298.767.000
864.963.221.505,1
5,80
4,13
Perikanan Budidaya Kolam
21.864.571.000
2.953.288.778.341,7
14,84
41,38
Tabel Proyeksi Kontribusi Sektor Perikanan Kabupaten Rembang Sumber: Olahan Penyusun
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Valuasi Meneter Eksisting (Rp)
Unit
149
Dari hasil perhitungan proyeksi kontribusi sektor perikanan budidaya tampak dan kolam terhadap PDRB Kabupaten Rembang dapat disimpulkan dengan memanfaatkan cadangan lahan peruntukan budidaya tambak dan kolam secara maksimal maka akan menaikkan kontribusi terhadap PDRB sebesar 5,8% untuk perikanan budidaya tambak dan 14,84% untuk perikanan budidaya kolam. Sedangkan kontribusi sub sektor perikanan terhadap sektor pertanian, kehutanan dan perikanan meningkat menjadi 4,13% untuk perikanan budidaya tambak dan 41,38% untuk perikanan budidaya kolam. Peningkatan pada perikanan budidaya kolam cukup signifikan yang disebabkan oleh produktivitas yang besar. Selain itu, proses pembudidayaan perikanan kolam yang cenderung lebih mudah sehingga menghasilkan kuantitas produksi yang lebih banyak.
Kontribusi Tenaga Kerja
Sektor
Jumlah Pekerja
Pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan
95221
Perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel
68724
Jasa Kemasyarakatan
39685
Industri Pengolahan
58571
Lainnya
57817
Total
320018 Tabel Persebaran Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Sumber: Olahan Penyusun
Grafik Kontribusi Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Sumber: Olahan Penyusun
Berdasarkan data penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Rembang, sektor pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan menjadi kontributor terbesar dengan jumlah pekerja sebanyak 95.221 jiwa atau 30%. Hal ini menandakan bahwa mayoritas masyarakat masih bekerja di sektor primer. Menurut data serapan tenaga kerja di lapangan usaha perikanan se-Provinsi Jawa Tengah (tahun 2010), Kabupaten Rembang menempati urutan ke-2 dengan kontribusi paling besar dengan jumlah lapangan usaha perikanan sebanyak 20.273 atau 10,57% dari total lapangan usaha perikanan di Jawa Tengah. (Pusat Data Statistik Dan Informasi - Kementerian Kelautan Dan Perikanan)
Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Berdasarkan penetapan KSK minapolitan Kabupaten Rembang, terdapat lima (5) kecamatan yang berperan sebagai sentra minapolitan antara lain kecamatan Rembang, Lasem, Sluke, Kragan, dan Sarang. Dari kelima kecamatan tersebut dilakukan analisis kesiapan pengembangan dari aspek ketersediaan sarana dan prasarana pendukung menggunakan metode skoring Likert.
150
Peta Kawasan Minapolitan Kabupaten Rembang Sumber: Olahan Penyusun
Sarana Pendidikan
Sarana Perniagaan
SMA/SMK/MA
Pasar Tradisional
Kecamatan
Sarana Perikanan Unit
TPI
Skor
Produksi
Skor
Total Skor
Eksisting
SNI
Kurang
Skor
Eksisting
SNI
Kurang
Skor
Eksisting
Rembang
14
19
5
1
2
3
1
1
6
3
3
2
5
Lasem
9
11
2
1
6
2
-4
3
1
1
0
1
2
Sluke
1
6
5
1
1
1
0
2
1
1
0
1
2
Kragan
3
13
10
1
3
2
-1
3
3
2
3
2
4
Sarana Transportasi Kecamatan
Eksisting
Kinerja Simpul
Terminal
Skor
Pelabuhan
Skor
Total Skor
Aksesibilitas
Mobilitas
Konektivitas
Interaksi
Total Skor
Rembang
2
3
1
2
5
3
2
2
2
9
Lasem
2
3
0
1
4
3
2
3
2
10
Sluke
0
1
2
3
4
2
2
2
3
9
Kragan
0
1
0
1
2
2
3
3
3
11
Sarang
1
2
0
1
3
2
2
1
2
7
Kecamatan
Pendidikan
Perniagaan
Transportasi
Kinerja Simpul
Sarana Perikanan
Total Skor
% Skor
Keterangan
Rembang
1
1
5
9
5
21
88
cukup siap
Lasem
1
3
4
10
2
20
83
cukup siap
Sluke
1
2
4
9
2
18
75
cukup siap
Kragan
1
3
2
11
4
21
88
cukup siap
Sarang
1
2
3
7
2
15
63
tidak siap
Tabel Skoring Likert Sarana dan Prasarana Kabupaten Rembang Sumber: Olahan Penyusun
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Dalam pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Rembang melihat berbagai aspek, salah satunya adalah ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Berdasarkan perhitungan di atas diketahui bahwa terdapat beberapa sarana yang belum memenuhi standar yang ditentukan. Sarana pendidikan berupa SMA/SMK/MA belum dapat melayani seluruh kawasan minapolitan. Pasar tradisional secara keseluruhan sudah dapat melayani 4 kecamatan terkait, namun pada Kecamatan Rembang masih belum memenuhi standar dengan kekurangan 1 unit pasar. Sarana perikanan yang ada mayoritas berada pada Kecamatan Rembang dan Kragan, sedangkan kecamatan lainnya masih kurang memadai terutama dalam pengadaan unit industri pengolahan sektor perikanan. Kabupaten Rembang memiliki 5 terminal tipe C dan 2 terminal tipe B yang tersebar di 7 kecamatan. Namun, sarana transportasi yang ada belum tersebar menyeluruh pada kawasan minapolitan, kecamatan Kragan memiliki skor terendah disebabkan oleh tidak tersedianya sarana transportasi penunjang. Simpul merupakan persebaran permukiman perkotaan yang diidentifikasi sebagai pusat kegiatan wilayah di tiap kecamatan. Apabila dlihat dari aspek kinerja simpul, kecamatan dengan kinerja terbesar adalah kecamatan Kragan. Hal ini disebabkan kecamatan ini memiliki 2 simpul yang menyebabkan tingginya kinerja yang terjadi. Berdasarkan hasil analisis menggunakan skoring Likert, kawasan minapolitan Kabupaten Rembang secara keseluruhan tergolong cukup siap, namun kecamatan Sarang masih terlgolong tidak siap. Hal ini dikarenakan kurang memadainya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung minapolitan pada kecamatan tersebut.
151
Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Lokasi Kawasan Strategis Kota
Jarak
Jakarta
594 km
Bandung Semarang Surabaya Surakarta Tuban Pati Kudus Blora Grobogan
476 km 111 km 203 km 213 km 115 km 36 km 60 km 37 km 108 km
Berdasarkan tabel di samping, dapat terlihat bahwa wilayah Kabupaten Rembang memiliki jarak yang cukup dekat dengan kotakota besar di Jawa. Lokasi kawasan strategis ini memberikan pengaruh positif pada perkembangan sektor perikanan dan berimplikasi terhadap perkembangan ekonomi wilayahnya. Selain itu, Kabupaten Rembang juga dilewati oleh Jalan Pantai Utara (Pantura) sebagai jalan arteri primer dan merupakan jalan nasional. Jalan arteri primer berfungsi menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah. Kawasan pengembangan minapolitan difokuskan pada lima kecamatan antara lain Kecamatan Rembang, Lasem, Sluke, Kragan, dan Sarang. Jika dilihat dari peta kelas jalan Kabupaten Rembang di bawah, seluruh kecamatan terkait dilewati oleh Jalan Pantura sehingga pemilihan lokasi tersebut dapat dikatakan sudah sesuai.
Tabel Jarak Kota dengan Kabupaten Rembang Sumber: Olahan Penyusun
Peta Kelas Jalan Kabupaten Rembang Sumber: Olahan Penyusun
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Tahun
152
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Baik 351,58 356,88 314,83 289,32 315,11 390,05 427,23
Sedang 149,81 148,71 168,85 159,1 160,55 138,1 136,81
Persentase 2018 (%)
67,91
21,75
Kondisi Jalan Rusak Rusak Berat 65,85 75,51 63,65 73,51 84,24 74,83 95,59 98,74 85,94 81,15 70,45 30,5 44,34 20,72 7,05
Tabel Kondisi Jalan Kabupaten Rembang Sumber: Olahan Penyusun
3,29
Jumlah Total 642,75 642,75 642,75 642,75 642,75 629,10 629,10
Selanjutnya apabila dilihat dari tabel di atas, kondisi jalan di Kabupaten Rembang dari tahun 2012 hingga 2018 terus mengalami peningkatan kualitas. Pada tahun 2018 persentase jalan kondisi baik mencapai 67,91% dengan panjang 427,23 km. Namun masih terdapat kondisi jalan yang rusak dan rusak berat dengan persentase 7,05% dan 3,29%. Hal ini perlu diperhatikan karena jalan yang memiliki peran penting terhadap perkembangan antar wilayah yang seimbang, pemerataan hasil pembangunan, dan distribusi jasa dan/atau barang antar wilayah. Kondisi jalan yang baik akan akan meningkatkan konektivitas antar wilayah, hal ini akan memberi berdampak positif bagi pertumbuhan sektor perikanan sekaligus berimplikasi pada peningkatan perekonomian wilayah. Distribusi hasil produksi sektor perikanan akan lebih mudah dengan adanya infrastruktur jalan yang baik sehingga dapat meningkatkan produktivitas sektor tersebut.
Kelayakan Lingkungan Dari hasil overlay berdasarkan kriteria kesesuaian lahan untuk perikanan tambak di Kabupaten Rembang didapatkan luas potensi lahan (aktiva) seluas 9.366,79 ha. Sedangkan lahan yang telah dimanfaatkan (pasiva) seluas 2.396,30 ha. Maka dari itu dengan perhitungan selisih antara lahan aktiva dengan pasiva didapatkan luas lahan cadangan untuk perikanan budidaya tambak seluas 6.970,49 ha.
Peta Cadangan Lahan Perikanan Tambak Kabupaten Rembang Sumber: Olahan Penyusun
Dari hasil overlay berdasarkan kriteria kesesuaian lahan untuk perikanan budidaya kolam di Kabupaten Rembang didapatkan luas potensi lahan budidaya kolam (aktiva) seluas 4.367,70 ha. Sedangkan lahan yang telah dimanfaatkan (pasiva) seluas 32,17 ha. Maka dari itu dengan perhitungan selisih antara aktiva dengan pasiva didapatkan luas lahan cadangan untuk perikanan budidaya kolam seluas 4.335,52 ha.
Peta Cadangan Lahan Perikanan Kolam Kabupaten Rembang Sumber: Olahan Penyusun
Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Rembang cadangan lahan potensial yang cukup besar untuk perikanan budidaya tambak dan kolam. Hal ini menandakan bahwa pemanfaatan lahan sumber daya perikanan belum optimal.
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
153
Hasil Temuan No 1
Kriteria Kesesuaian dengan dokumen perencanaan wilayah.
2
Memiliki komoditas unggulan di bidang kelautan dan perikanan dengan nilai ekonomi tinggi.
3
Terdapat sarana dan prasarana pendukung kegiatan kelautan dan perikanan
4
Letak geografis yang strategis dan kelayakan lingkungan
Kesesuaian
Pembuktian
Sesuai
Sesuai dengan perda No.14 tahun 2011 tentang RTRW Kab. Rembang, dilakukan penetapan kawasan strategis kabupaten (KSK) yang salah satunya adalah kawasan minapolitan.
Sesuai
Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi penyumbang terbesar terhadap PDRB wilayah. Mayoritas masyarakat bekerja pada sektor tersebut. Terdapat komoditas unggulan dalam sektor perikanan budidaya dengan nilai ekonomi tinggi yaitu udang vanamei, lele dan garam rakyat.
Kurang Sesuai
Terdapat sarana dan prasarana pendukung kegiatan perikanan dan kelautan di lima kecamatan yang difungsikan sebagai kawasan minapolitan, namun pada beberapa kecamatan masih belum mencukupi dan persebarannya belum merata.
Sesuai
Jarak yang relatif dekat dengan kota besar di Jawa Tengah, dilalui oleh Jalan Pantura, memiliki kesesuaian lahan untuk perikanan budidaya dengan cadangan lahan yang besar.
Analisis SWOT Strength • • • •
Memiliki komoditas unggulan dengan nilai ekonomi tinggi pada sektor perikanan dan kelautan Mayoritas penduduk bekerja pada sektor primer yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan Struktur ekonomi Kabupaten Rembang masih dipegang oleh sektor primer (pertanian, kehutanan, dan perikanan) Memiliki lokasi yang strategis dengan aksesibilitas yang baik.
Weakness • •
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
•
154
Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya perikanan yang dimiliki Kurang memadainya sarana dan prasarana pendukung sektor perikanan dan kelautan Kontribusi sektor mengalami penurunan dari tahun ke tahun (memiliki tren pertumbuhan negatif)
Opportunity •
• •
Dengan pengembangan kawasan minapolitan dapat meningkatkan produktivitas sekaligus pendapatan sektor perikanan dan kelautan. Memiliki luas cadangan lahan yang cukup besar untuk pengembangan perikanan budidaya. Meningkatkan nilai tambah sektor perikanan dengan melakukan proses pengolahan terlebih dahulu.
Threat •
Pemanfaatan perikanan tangkap yang berlebihan dapat berakibat over-fishing dan merusak ekosistem laut.
Kesimpulan
Rekomendasi
Pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Rembang memiliki peluang yang tinggi. Tingkat kesiapan diukur dari tingkat kesesuaian yang dilihat dari 4 kriteria pengembangan kawasan minapolitan. Dari keempat kriteria tersebut, tiga di antaranya tergolong sesuai sehingga pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Rembang dapat tergolong cukup siap, namun tidak didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Kawasan minapolitan sudah tepat dan relevan untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber kegiatan perekonomian di bidang perikanan yang menunjang PRDB Kabupaten Rembang. Akan tetapi, keberadaan fasilitas pendukung perlu mendapatkan perhatian karena jumlahnya yang belum sesuai dengan standar dan persebarannya tidak merata seperti sarana pendidikan, pasar tradisional, unit produksi pengolahan, dan sarana transportasi. Oleh karena itu, pemerintah dan stakeholder Kabupaten Rembang sebaiknya melakukan pengadaan terhadap penyediaan sarana dan prasarana pendukung guna mengoptimalkan pemanfaatan sektor perikanan sehingga dapat meningkatkan pendapatan sektor tersebut yang berimplikasi pada meningkatkan perekonomian wilayah.
Dalam pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Rembang, perlu difokuskan pada dua (2) aspek yaitu pengoptimalan perikanan budidaya dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung sektor perikanan dan kelautan. 1. Pengoptimalan pengembangan perikanan budidaya, salah satunya dengan memanfaatkan cadangan lahan yang sesuai untuk perikanan budidaya tambak dan kolam. Dengan pemanfaatan yang optimal, maka produktivitas sektor perikanan dapat meningkat yang berdampak pada peningkatan pendapatan di sektor tersebut. Secara bersamaan hal tersebut akan meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap PRDB Kabupaten Rembang serta memajukan perekonomian wilayah. Masyarakat juga akan merasakan pengaruh positif dikarenakan mayoritas penduduk di Kabupaten Rembang bekerja pada sektor primer, yang salah satunya adalah perikanan. 2. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang perlu ditingkatkan fasilitas dan kapasitasnya serta kuantitas dan persebaran yang merata terutama pada Kecamatan Sarang. Keberadaan sarana dan prasarana pendukung memegang peran penting terhadap perkembangan sektor perikanan. Karenanya perlu dilakukan kajian terhadap sarana dan prasarana pendukung seperti ketersediaan sarana pendidikan, pasar tradisional, unit produksi, dan sarana transportasi.
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
155
Referensi • • • • • • •
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
•
156
Imron, Masyhuri. “PENERAPAN PROGRAM MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP DALAM MEMBERDAYAKAN NELAYAN KECIL DI KABUPATEN SUKABUMI.” Jurnal Masyarakat dan Budaya 18, no. 2 (2016): 93-106 Suhaeni, S. “Model Pemberdayaan Industri Kecil Pengolahan Ikan Cakalang Fufu di Kota Bitung.” DISERTASI (Program Doktor Ilmu Pertanian Minat Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan) Program Pascasarjana Fakultas Pertanian. Universitas Brawijaya. Malang (2014). Dokumen RTRW Kabupaten Rembang 2011-2031 Dokumen RPJPD Kabupaten Rembang 2005-2025 Dokumen RPJMD Kabupaten Rembang 2016-2021 Kabupaten Rembang Dalam Angka 2019 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 35/KEPMEN-KP/2019 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. KEP.18/MEN/2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan
04
Keterkaitan Persebaran Pembangunan Infrastruktur Terhadap Kesenjangan Wilayah antar Kecamatan di Kabupaten Rembang
Anisa Nusul Kartikasari/ 4909
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
157
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Latar Belakang
158
Disparitas atau kesenjangan merupakan divergensi atau ketidaksetaraan karakter, fenomena atau proses, identifikasi dan perbandingan yang rasional secara kognitif, psikologis, sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya (Kutscherauer et.al., 2010). Sementara itu kesenjangan wilayah berarti divergensi atau ketidaksetaraan karakter, fenomena atau proses yang dimiliki oleh suatu wilayah spesifik dan terjadi setidaknya dalam dua entitas struktur teritorial. Kesenjangan wilayah biasanya menyangkut perbedaan kecenderungan pembangunan masyarakat yang mengakibatkan munculnya ketimpangan pembangunan, aspek sosial beserta bagian-bagiannya, termasuk fenomena dan proses yang terjadi apabila dikembangkan secara tidak merata akan menghasilkan ketidaksetaraan atau kesenjangan (Triyatno & Keban, 2019). Kabupaten Rembang yang terdiri dari 14 kecamatan, merupakan wilayah yang memiliki kinerja ekonomi yang relative baik. Hal tersebut dibuktikan dengan angka laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat hingga tahun 2018 dan jika dibandigkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah masih lebih tinngi laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang. Meskipun demikian, terdapat hal yang masih perlu diperhatikan, apakah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, karena jika melihat angka kemiskinan Kabupaten Rembang masih tinggi, selain itu dari segi infrastruktur yang ada belum dapat melayani ke seluruh wilayah Kabupaten Rembang. Menurut Teori Neoklasik (Neo-classic Theory) dipelopori oleh Borts Stein (1964), kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Roman (1965) dan Siebert (1969), disebutkan berdasarkan analisa pada komponen fungsi produksi, unsurunsur yang menentukan pertumbuhan ekonomi regional adalah modal, tenaga kerja, dan teknologi. Pada awal proses pembangunan modal dan tenaga kerja ahli cenderung terkonsentrasi di daerah yang lebih maju, sehingga ketimpangan pembangunan melebar (divergence). Namun, bila proses pembangunan terus berlanjut, dengan semakin membaiknya prasarana dan fasilitas komunikasi maka mobilitas modal dan tenaga kerja tersebut akan semakin lancar. Dengan demikian setelah negara yang bersangkutan maju maka ketimpangan pembangunan regional akan berkurang atau dengan kata lain akan terjadi convergence.
Maka dari itu, diketahui salah satu faktor Kesenjangan wilayah adalah pembangunan infrastruktur yang tidak merata. Indikator pembangunan infrastruktur terdiri dari pelayanan air bersih oleh PDAM, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana niaga, serta aksesibilitas yang dilihat berdasarkan simpul perkotaan dan interaksinya menunjukkan persebaran yang belum merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Rembang. Pada dokumen perencanaan Kabupaten Rembang terdapat pembahasan mengenai pembangunan infrastruktur dan kesenjangan wilayah, sehingga dapat disimpulkan jika kesenjangan wilayah merupakan salah satu masalah yang ada di Kabupaten Rembang.
Landasan Hukum • • •
RPJPD Kabupaten Rembang 2005 – 2025 RPJMD Kabupaten Rembang 2016 – 2021 SNI 03-1733-2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Review Dokumen Dalam RPJPD Kabupaten Rembang 2005 – 2025 disebutkan bahwa pembangunan infrastruktur yang memadai merupakan salah satu misi Kabupaten Rembang. Pencapaian misi ini adalah untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Rembang. Dalam RPJMD Kabupaten Rembang 2016 – 2021 pembahasan mengenai pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan ksenjangan wilayah disebutkan dalam kebijakan dan startegi penataan ruang wilayah Kabupaten Rembang tahun 2011 – 2031. Kebijakan mengenai hal tersebut disebutkan sebagai berikut, pengembangan dan pemantapan fungsi pusat pelayanan yang terkoneksi dengan system prasarana wilayah dalam rangka pengurangan kesenjangan antar wilayah. Dari kedua dokumen tersebut dapat disimpulkan jika kesenjangan wilayah di Kabupaten Rembang merupakan salah satu masalah yang ada dan strategi yang digunakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan pembangunan infrastruktur yang memadai.
Kerangka Berfikir
Metode 3. Metode Skoring Metode skoring dilakukan dengan analisis statistik deskriptif berdasarkan kategori Skala Likert (1= Buruk, 2 = Sedang, 3 = Baik, 4 = sangat baik) kemudian total skor digunakan untuk melihat peforma masing-masing kecamatan. Dalam metode skoring ini membandingkan variable dari dua indikator berbeda. Untuk indikator pertama adalah indikator kesenjangan wilayah yang terdiri dari indeks Williamson, kepadatan penduduk, dan tingkat kemiskinan. Indikator kedua adalah pembangunan infrastrutur yang terdiri dari pelayanan PDAM, sebaran sarana pendidikan, sebaran sarana kesehatan, sebaran sarana niaga, dan aksesibilitas. Hasil dari total skor pada dua indikator tersebut diketahui posisi kesenjangan wilayah antar kecamatan di Kabupaten Rembang.
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Metode yang digunakan untuk mengetahui keterkaitan antara persebaran infrastruktur dengan kesenjangan wilayah antar kecamata di Kabupaten Rembang yaitu : 1. Metode indeks Williamson Metode indeks Williamson merupakan salah satu indikator kesenjangan wilayah yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kesenjangan di suatu wilayah. Data yang digunakan adalah PDRB per kecamatan dan jumlah penduduk per kecamatan. 2. Metode perbandingan komparatif Metode perbandingan komparatif dilakukan unuk menganalisis sarana yang ada di setiap kecamatan untuk mengatahui apakah sarana yang tersedia sudah sesuai jumlahnya dengan kebutuhan menurut SNI 03-1733-2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan.
159
Hasil dan Temuan Indikator Kesenjangan Wilayah 1. Indeks Williamson Analisi Indeks Williamson digunakan untuk mengetahui ketimpangan pembangunan antar daerah misalnya antar wilayah dalam suatu kabupaten, antar kabupaten/kota dalam suatu provinsi, maupun antar provinsi dalam negara (Mutaâ&#x20AC;&#x2122;ali, 2015). Nilai indeks dalam penelitian ini ditentukan dengan cara membandingkan pendapatan per kapita kecamatan dengan rata-rata pendapatan per kapita kabupaten yang menjadi acuan. Nilai Indeks Williamson berkisar antara 0 sampai dengan 1 (0<IW<1) yang dalam hal ini semakin mendekati 0 maka ketimpangan semakin kecil, demikian juga sebaliknya, semakin mendekati 1 maka semakin besar ketimpangan yang terjadi. dengan kata lain akan terjadi convergence.
2. Persebaran Penduduk Dilihat dari kepadatan penduduk Kabupaten Rembang, wilayah Kabupaten Rembang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi sedangkan wilayah Kabupaten Rembang bagian selatan memiliki kepadatan penduduk rendah. Ketimpangan kepadatan penduduk tersebut terjadi karena pusat pemerintahan Kabupaten Rembang berada di bagian utara sehingga sarana dan prasarana lebih terpusat pada daerah utara, maka masyarakat lebih memilih tinggal di bagian utara Kabupaten Rembang.
Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Rembang sumber : Analisis Penulis 2019
3. Tingkat Kemiskinan
Grafik Indeks Williamson Kabupaten Rembang 2010 - 2014 sumber : Analisis Penulis 2019
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Nilai indeks Williamson selama periode 2010 â&#x20AC;&#x201C; 2014 meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2014 nilai indeks Williamson menunjukkan bahwa kesenjangan wilayah kecil. Namun jika melihat trend nilai indeks Williamson yang meningkat sepanjang tahun 2010 â&#x20AC;&#x201C; 2014, maka kemungkinan besar kesenjangan wilayah hingga saat ini semakin meningkat.
160
NO
Kecamatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Bulu Gunem Kaliori Kragan Lasem Pamotan Pancur Rembang Sale Sarang Sedan Sluke Sulang Sumber
Jumlah Penduduk Miskin 16664 15047 4967 12085 10987 14323 10987 20279 16815 10231 20330 9339 13773 18668
Jumlah Penduduk Total
Persentase jumlah penduduk miskin
26877 24269 41393 63606 49942 46203 29599 92177 38215 65696 54946 28299 39351 35223
62 62 12 19 22 31 37 22 44 16 37 33 35 53
Tebel Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Rembang 2018 sumber : BPS Kabupaten Rembang
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kesenjangan antar kecamatan di Kabupaten Rembang berdasarkan jumlah penduduk miskin per kecamatan di Kabupaten Rembang masih tinggi. Kecamatan dengan tingkat kemiskinan tertinggi berada di Kecamatan Bulu dan Kecamatan Gunem sebesar 62%. Sedangkan kecamatan dengan tingkat kemiskinan terendah adalah Kecamatan Kaliori.
Variabel Pembangunan Infrastruktur 1. Sarana dan Prasarana Sarana Pendidikan Sarana pendidikan didata berdasarkan kecamatan yang ada di Kabupaten Rembang, kemudian dianalisis kecukupan jumlah sarana pendidikan berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di perkotaan. NO
KECAMATAN
JUMLAH PENDUDUK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Sumber Bulu Gunem Sale Sarang Sedan Pamotan Sulang Kaliori Rembang Pancur Kragan Sluke Lasem
35223 26877 24269 38215 65696 54946 46203 39351 41393 92177 29599 63606 28299 49942
NO
KECAMATAN
JUMLAH PENDUDUK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Sumber Bulu Gunem Sale Sarang Sedan Pamotan Sulang Kaliori Rembang Pancur Kragan Sluke Lasem
35223 26877 24269 38215 65696 54946 46203 39351 41393 92177 29599 63606 28299 49942
NO
KECAMATAN
JUMLAH PENDUDUK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Sumber Bulu Gunem Sale Sarang Sedan Pamotan Sulang Kaliori Rembang Pancur Kragan Sluke Lasem
35223 26877 24269 38215 65696 54946 46203 39351 41393 92177 29599 63606 28299 49942
Peta Sarana Pendidikan SD Kabupaten Rembang sumber : Analisis Penulis 2019
SD Eksisting 26 21 20 29 36 40 32 23 27 48 23 41 20 33
SNI
1600
Proyeksi Kurang 22 0 17 0 15 0 0 24 41 5 0 34 29 0 25 2 26 0 58 10 0 18 40 0 18 0 31 0
Peta Jangkauan Sarana Pendidikan SMP Kabupaten Rembang sumber : Analisis Penulis 2019
SMP Eksisting 4 3 5 7 12 10 8 5 4 14 5 9 5 11 Eksisting 3 2 2 3 4 6 5 3 4 14 0 3 1 9
SNI
Proyeksi Kurang 7 3 6 3 5 0 8 1 14 2 11 1 10 2 4800 8 3 9 5 19 5 6 1 13 4 6 1 10 0 SMA SNI Proyeksi Kurang 7 4 6 4 5 3 5 8 14 10 5 11 10 5 4800 8 5 9 5 19 5 6 6 10 13 5 6 1 10
Tebel Sarana Pendidikan Kabupaten Rembang sumber : https://referensi.data.kemdikbud.go.id dan Analisis Penulis 2019
Peta Jangkauan Sarana Pendidikan SMA Kabupaten Rembang sumber : Analisis Penulis 2019
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Berdasarkan tabel sarana pendidikan SD di Kabupaten Rembang dengan dianalisis menggunakan SNI 03-1733-2004. Sarana pendidikan SD mayoritas kecamatan sudah tercukupi secara jumlah sarana pendidikan SD. Hanya tiga kecamatan yang belum mencukupi secara jumlah yaitu Kecamatan Sarang, Kecamatan Sulang, dan Kecamatan Rembang. Namun, secara jangkauan mayoritas permukiman belum terjangkau sarana pendidikan SD. Berdasarkan tabel sarana pendidikan SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi di Kabupaten Rembang dengan dianalisis menggunakan SNI 03-1733-2004 sarana pendidikan SMP secara jumlah masih belum mencukupi hampir di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Rembang, hanya terdapat dua kecamatan yang sudah mencukupi yaitu Kecamatan Gunem dan Kecamatan Lasem, sedangkan secara keterjangkauan, sarana pendidikan SMP masih belum menjangkau seluruh permukiman . Untuk sarana SMA di Kabupaten Rembang secara jumlah dan jangkauan masih belum mencukupi di seluruh kecamatan di Kabupaten Rembang.
161
Sarana Kesehatan Kabupaten Rembang terdiri dari rumah sakit, klinik utama, puskesmas, posyandu, klinik/balai kesehatan dan polindes. Kabupaten Rembang memiliki 5 rumah sakit dengan tipe C.Berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan, Sarana Kesehatan Kabupaten Rembang yang belum terpenuhi adalah klinik/balai Kesehatan sebesar 17 satuan.
Peta Permukiman yang Terlayani Sarana Pendidikan SMA Kabupaten Rembang sumber : Analisis Penulis 2019 NO KECAMATAN
Luas
terlayani pendidikan (Ha)
1
Bulu
523
301.1
2
Gunem
367
348.9
3
Kaliori
666
496.6
4
Kragan
613
559.7
5
Lasem
573
534.0
6
Pamotan
696
552.0
7
Pancur
369
323.5
8
Rembang
1142
1059.6
9
Sale
496
392.9
10
Sarang
565
527.7
11
Sedan
536
518.0
12
Sluke
286
242.6
13
Sulang
613
498.0
14
Sumber
591
453.8
tidak terlayani pendidikan (Ha) 221.9 18.1 169.4 53.3 39.0 144.0 45.5 82.4 103.1 37.3 18.0 43.4 115.0 137.2
Peta Jangkauan Sarana Kesehatan Kabupaten Rembang sumber : Analisis Penulis 2019
Tebel Keterlayanan Sarana Pendidikan Kabupaten Rembang sumber : Analisis Penulis 2019
Secara umum permukiman yang ada di Kabupaten Rembang masih belum terlayani oleh sarana pendidikan.
Sarana Kesehatan Kesehatan KECAMATAN
Klinik Utama Eksisting
Standart Kekurangan Eksisting
Puskesmas
Posyandu
Klinik/Balai Kesehatan
Standart Kekurangan Eksisting
Standart Kekurangan Eksisting Standart Kekurangan
SUMBER
0
0
0
1
0
0
68
28
0
0
1
1
BULU
0
0
0
1
0
0
56
22
0
0
1
1
GUNEM
0
0
0
1
0
0
46
19
0
0
1
1
SALE
0
0
0
1
0
0
68
31
0
0
1
1
SARANG
0
1
1
2
1
0
100
53
0
0
2
2
SEDAN
0
0
0
1
0
0
98
44
0
0
2
2
PAMOTAN
1
0
0
1
0
0
109
37
0
1
2
1
SULANG
0
0
1
69
31
0
0
1
KALIORI
0
0
0
1
0
0
61
33
0
0
1
1
REMBANG
4
1
0
2
1
0
186
74
0
3
3
0
PANCUR
0
0
0
1
0
0
106
24
0
0
1
1
KRAGAN
0
1
0
2
1
0
103
51
0
0
2
2
SLUKE
0
0
0
1
0
0
63
23
0
0
1
1
LASEM
0
0
0
1
0
0
100
40
0
0
2
2
0
0
0
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Tebel Keterlayanan Sarana Kesehatan Kabupaten Rembang sumber : Analisis Penulis 2019
162
1
NO KECAMATAN
Luas
terlayani kesehatan (Ha)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Bulu
523
351.6
Gunem
367
192.3
Kaliori
666
646.5
Kragan
613
509.0
Lasem
573
571.9
Pamotan
696
667.1
Pancur
369
363.8
Rembang
1142
1131.1
Sale
496
275.4
Sarang
565
508.3
Sedan
536
498.3
Sluke
286
272.8
Sulang
613
612.1
Sumber
591
548.4
tidak terlayani kesehatan (Ha) 171.4 174.7 19.5 104.0 1.1 28.9 5.2 10.9 220.6 56.7 37.7 13.2 0.9 42.6
Tebel Keterlayanan Sarana Kesehatan Kabupaten Rembang sumber : Analisis Penulis 2019
Secara umum kecamatan di Kabupaten Rembang sudah terlayani oleh sarana kesehatan, namun pada bagian selatan wilayah Rembang khususnya Kecamatan Gunem, Kecamatan Bulu, dan Kecamatan Sale sebagian besar wilayah belum terlayani sarana kesehatan.
Sarana Niaga KECAMATAN Sumber Bulu Gunem Sale Sarang Sedan Pamotan Sulang Kaliori Rembang Pancur Kragan Sluke Lasem Jumlah
Prasarana Air Bersih JUMLAH PENDUDUK 35223 26877 24269 38215 65696 54946 46203 39351 41393 92177 29599 63606 28299 49942 635796
Perdagangan Pasar 3 2 3 4 2 2 3 1 2 3 1 5 1 8 40
KECAMATAN
Swalayan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Tebel Sarana Niaga Kabupaten Rembang sumber : Analisis Penulis 2019
Sumber Bulu Gunem Sale Sarang Sedan Pamotan Sulang Kaliori Rembang Pancur Kragan Sluke Lasem Jumlah
JUMLAH PENDUDUK
35223 26877 24269 38215 65696 54946 46203 39351 41393 92177 29599 63606 28299 49942 635796
DAERAH PELAYANAN (JIWA) 23653 7673 0 6349 48878 9428 24750 18009 33856 91676 12128 27638 0 38791 342828
DAERAH TERLAYANI ( JIWA )
CAKUPAN PELAYANAN WILAYAH TEKNIS ( %)
5480 1390 0 730 17002 1700 7772 8188 19716 72422 6530 804 0 24456 166190
23 18 0 11 35 18 31 45 58 79 54 3 0 63 48
Tebel Pelayanan PDAM Kabupaten Rembang sumber : PDAM Kabupaten Rembang
Berdasarkan data di atas dapat diketahui jika belum semua kecamatan yang ada di Kabupaten Rembang terlayani jaringan air bersih dari PDAM Kabupaten Rembang. Kecamatan yang belum dilayani PDAM Kabupaten Rembang adalah Kecamatan Gunem dan Kecamatan Sluke. Selain itu, Kecamatan Kragan juga masih sangat minim penduduk yang terlayani PDAM Kabupaten Rembang, hanya 3% penduduk yang terlayani jaringan air bersih dari PDAM Kabupaten Rembang.
Peta Jangkauan Sarana Niaga Kabupaten Rembang sumber : Analisis Penulis 2019
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
KECAMATAN
Luas
terlayani niaga (Ha)
tidak terlayani niaga 278.7 290.1 300.4 187.4 1.1 116.6 24.3 140.9 156.8 128.6 133.8 68.1 206.8 136.3
Bulu 523 244.3 367 Gunem 76.9 Kaliori 666 365.6 Kragan 613 425.6 Lasem 573 571.9 Pamotan 696 579.4 Pancur 369 344.7 Rembang 1142 1001.1 496 Sale 339.2 565 Sarang 436.4 Sedan 536 402.2 Sluke 286 217.9 613 Sulang 406.2 591 Sumber 454.7 Tebel Keterlayanan Sarana Niaga Kabupaten Rembang sumber : Analisis Penulis 2019
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Secara jumlah sarana niaga Kabupaten Rembang sudah mencukupi menurut SNI 03-17332004. Namun secara jangkauan pelayanan sarana niaga yang ada belum menjangkau ke seluruh wilayah di Kabupaten Rembang. Sarana niaga banyak terdapat di Kecamatan Lasem karena kecamatan tersebut merupakan kawasan bisnis (perdagangan dan jasa).
Peta Pelayanan PDAM Kabupaten Rembang sumber : PDAM Kabupaten Rembang
163
2. Aksesibilitas Aksesibilitas Kabupaten Rembang ditinjau berdasarkan kinerja simpul yang ada. Terdapat 12 simpul yang ada di Kabupaten Rembang. Simpul-simpul tersebut dipilih berdasarkan jumlah permukiman perkotaan yang ada di setiap kecamatan di Kabupaten Remabang. Indeks Beta Indeks Alpha Indeks Gamma Indeks
Nilai 1.5 0.21 0.53
Tabel Evaluasi Struktur Ruang Kabupaten Rembang sumber : Analisis Studio Wilayah Kabupaten Rembang 1
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Kabupaten Rembang memiliki beta indeks sebesar 1,5. Nilai yang melebihi 1 menggambarkan konektivitas antar simpul-simpul yang ada sudah baik. Simpul-simpul yang ada sudah sepenuhnya terhubung dan memiliki susunan jalur penghubung yang cukup kompleks, yang berarti satu simpul tidak hanya terhubung dengan satu simpul lainnya saja, akan tetapi juga terhubung dengan simpul lainnya lebih dari satu. Struktur ruang Kabupaten Rembang memiliki alpha indeks 0,21 yang berarti masih jauh dari angka maksimal yang bisa dicapai, yaitu 1. Rendahnya angka alpha indeks ini mengindikasikan masih banyak simpul yang belum terhubung satu dengan yang lainnya secara optimal. Nilai gamma indeks Kabupaten Rembang adalah 0,53, hal ini menggambarkan bahwa konektivitas yang ada belum cukup baik dalam menghubungkan antar simpul yang ada dan masih tergolong sedang. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh simpul yang ada sudah saling terhubung namun untuk tingkat konektivitas masih belum baik dan belum optimal, hal tersebut disebabkan oleh kualitas jalan penghubung dan status jalan yang berpengaruh terhadap aktivitas dan jenis transportasi yang ada.
164
Berikut merupakan konektivitas yang ditinjau berdasarkan Kecamatan yang ada di Kabupaten rembang. Dilihat dari jumlah simpul dan jumlah interaksi antar simpul. Jumlah simpul yang ada ditetapkan beradasarkan jumlah permukiman perkotaan yang ada berdasarkan batas administrasi desa, sehingga didapatkan jumlah simpul dan jumlah interaksi antar simpul sebagai berikut. Kecamatan Jumlah Simpul Sumber 0 Bulu 0 Gunem 0 Sale 0 Sarang 1 Sedan 2 Pamotan 1 Sulang 1 Kaliori 0 Rembang 1 Pancur 0 2 Kragan Sluke 2 2 Lasem
Jumlah Interaksi 0 0 0 0 2 6 4 3 0 3 0 5 3 5
Skor 0 0 0 0 1.5 4 2.5 2 0 2 0 3.5 2.5 3.5
Tebel Evaluasi Kinerja Simpul Kabupaten Rembang sumber : Analisis Studio Wilayah Kabupaten Rembang 1
Berdasarkan data di atas, kecamatan di Kabupaten Rembang yang tidak memiliki simpul berjumlah 6 kecamatan dari 14 kecamatan di Kabupaten Rembang. Kecamatan yang tidak memiliki simpul adalah Kecamatan Sumber, Kecamatan Bulu, Kecamatan Gunem, Kecamatan Sale, Kecamatan Kaliori, dan Kecamatan Pancur.
Analisis Skoring
Kesimpulan
Berdasarkan indikator kesenjangan wilayah yang terdiri dari indeks Williamson, kepadatan penduduk, dan jumlah penduduk miskin, dilakukan metode skoring antar indikator tersebut menurut kecamatan di Kabupaten Rembang. Metode skoring dilakukan untuk mengetahui posisi ratarata kesenjangan suatu kecamatan di Kabupaten Rembang. Semakin kecil angka menunjukkan bahwa suatu kecamatan semakin tertinggal.
Berdasarkan perbandingan kedua data tersebut, didapatkan hasil adanya keterkaitan anatara persebaran infrastruktur dengan kesenjangan wilayah antar kecamatan di Kabupaten Rembang. Hal ini dibuktikan dengan data yang menunjukkan bahwa semakin tertinggal suatu kecamatan maka peforma sarana dan prasarana juga akan semakin rendah. Dari metode skoring yang telah dilakukan dihasilkan bahwa Kecamatan Bulu, Kecamatan Gunem, dan Kecamatan Sale merupakan kecamatan tertinggal dimana letak ketiga kecamatan tersebut berada di bagian selatan wilayah Kabupaten Rembang, sedangkan Kecamatan Rembang dan Kecamatan Lasem merupakan kecamatan prima dimana kedua kecamatan tersebut terketak di bagian utara wilayah Kabupaten Rembang.
NO
Kecamatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Bulu Gunem Kaliori Kragan Lasem Pamotan Pancur Rembang Sale Sarang Sedan Sluke Sulang Sumber
Indeks Williamson 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tingkat Kemiskinan 1 1 4 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 1
Kepadatan Penduduk 1 1 3 3 4 2 3 4 2 2 3 3 2 2
Nilai 3 3 8 7 8 6 6 8 5 6 6 6 5 4
Saran
Tebel Skoring Indikator Kesenjangan Wilayah sumber : Analisis Penulis 2019
Metode skoring juga dilakukan untuk variable pembangunan infrastruktur yang terdiri dari keterlayanan terhadap jaringan air bersih, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana niaga, serta aksesibilitas. Dengan metode skoring diketahui rata-rata kuantitas dan keterjangkauan infrastruktur tiap kecamatan di Kabupaten Rembang. Semakin kecil angka menunjukkan infrastruktur yang masih kurang di kecamatan tersebut. NO
Kecamatan
PDAM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Bulu Gunem Kaliori Kragan Lasem Pamotan Pancur Rembang Sale Sarang Sedan Sluke Sulang Sumber
1 1 3 1 4 2 3 4 1 2 1 1 3 2
Pendidikan Kesehatan 1 4 2 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3
2 1 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4
Niaga
Aksesibilitas
Nilai
1 2 1 3 4 2 1 2 2 1 1 1 1 2
1 1 1 4 4 3 1 2 1 2 4 3 2 1
6 9 11 15 20 14 13 16 8 13 14 12 13 12
Tebel Skoring Variabel Pembangunan Infrastruktur sumber : Analisis Penulis 2019
Untuk mengurangi kesenjangan wilayah antar kecamatan di Kabupaten Rembang dapat dilakukan dengan menambah infrastruktur (sarana dan prasarana) agar dapat menjangkau ke seluruh wilayah Kabupaten Rembang, terutama wilayah bagian selatan, khususnya Kecamatan Gunem. Selain itu, peningkatan akses juga dapat dilakukan dengan adanya transportasi umum yang menjangkau seluruh wilayah sehingga jika kecamatan yang tidak terdapat maupun terjangkau fasilitas tertentu masih dapat mengakses fasilitas di kecamatan terdekat. Arah pengembangan pembangunan wilayah Kabupaten Rembang dapat di arahkan ke bagian selatan, sehingga kepadatan penduduk dapat lebih merata. Dengan penduduk yang tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten Rembang akan meningkatkan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah. Apabila dilihat dari sisi bencana yang melanda Kabupaten Rembang daerah selatan minim rawan bencana longsor dan banjir, maka pengembangan wilayah ke arah selatan cukup aman dari bencana. Studio Analisis Wilayah Rembang 1
165
Daftar Pustaka
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Pratiwi, N. N. (2011). Disparitas Wilayah Antar Kecamatan Kabupaten Malang. tesis. Rahayu, E., & Santoso, E. B. (2014). Penentuan Pusat-Pusat Pertumuhan dalam Pengembangan Wilayah di Kabupaten Gunung Kidul. Jurnal Teknik POMITS Vol.3, No. 2, 290-295. Triyatno, I. Y., & Keban, Y. T. (2019). Disparitas Wilayah Antar Kecamatan di Kabupaten Sleman. Jurnal Litbang Sukowati vol. 3 no. 1, 75-87. Mutaâ&#x20AC;&#x2122;ali, L. (2015). Teknik Analisis Regional untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan. Yogyakarta : Badan Penerbit Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Rembang 2005 - 2025. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Rembang 2016 - 2021. Dokumen Kabupaten Rembang Dalam Angka 2019. Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang.
166
05
Kurangnya Integrasi dan Optimalisasi Infrastruktur dalam Pengembangan Sektor Pariwisata Kabupaten Rembang
Alifa Ammatullah M / 45906
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
167
Latar Belakang
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Peta Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Studio Rembang 1
168
Pariwisata adalah gabungan gejala dan hubungan yang timbal balik dari interaksi wisatawan, bisnis, pemerintah maupun masyarakat tuan rumah dalam proses menarik dan melayani wisatawan serta para pengunjung lainnya. Secara umum pariwisata terbagi menjadi dua jenis, yakni pariwisata alam dan pariwisata buatan (budaya). Pariwisata alam adalah suatu obyek wisata yang banyak mengacu pada kenampakan fisik di muka bumi yang beragam dan mempunyai keistimewaan tersendiri. Adapun wisata buatan adalah wisata yang menggambarkan hasil budaya manusia seperti museum, tarian maupun wisata lain (Pendit, 1999 dalam Dewi Pramesti, 2006). Beberapa alasan yang melandasi sektor pariwisata untuk dijadikan sebagai sektor andalan dalam pembangunan nasional adalah : 1. Makin berkurangnya sumber daya alam khususnya minyak bumi sebagai penghasil devisa negara tertinggi. 2. Alam yang indah serta beranekaragamnya kebudayaan di Indonesia. 3. Prospek pariwisata yang tetap memperlihatkan kecenderungan meningkat secara konsisten (Sujali, 1989). Kabupaten Rembang sendri memiliki kawasan pariwisata strategis yang apabila dikembangkan mampu mendorong pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Rembang, hal ini dikarenakan oleh letak geografis Kabupaten Rembang yang berada di pesisir pantai Utara pulau Jawa. Kabupaten Rembang memiliki destinasi wisata yang cukup banyak, terdiri dari 22 destianasi wisata. Destinasi wisata di Kabupaten Rembang sendiri cukup bervariasi yang terdiri dari wisata alam, wisata budaya, serta wisata religi yang tersebar pada beberapa daerah di Kabupaten Rembang. Masyarakat sekitar menyadari akan keberadaan potensi sector wisata yang ada pada di daerah sekitar. Dengan potensi yang ada kemudian masyarakat secara bersamaan mengelola daerah wisata yang dikelola menggunakan dana desa. Masyarakat sekitar mengelola sendiri daerah wisata tanpa adanya bantuan serta peran dari pemerintah Kabupaten Rembang. Melalui pengembangan daerah wisata yang dikelola oleh masyarakat sekitar secara tidak langsung dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar, hal tersebut terjadi karena biaya masuk obyek wisata masuk kedalam kas pribadi desa yang kemudian akan adanya bagi hasil bagi masyarakat yang ikut serta dalam mengelola obyek wisata yang ada. Namun pengembagan pariwisata yang ada di Kabupaten Rembang dirasa masih belum optimal jika belum ada peran dari pemerintah terkait, hal itu dikarenakan belum adanya sarana prasarana penunjang yang memadai bagi wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang menyebabkan rasa kurang nyaman bagi wisatawan saat berkunjung. Perlunya peran pemerintah setempat diharapkan mampu memaksimalkan potensi yang Kabupaten Rembang terutama pada sector wisata. Hal ini menjadi menarik, karena peran dan Pemerintah yang dianggap penting dalam pengembangan infrasturktur penunjang bagi suatu sector justru dirasa kurang mencerminkan adanya hal tersebut. Adanya hal ini yang menjadi belakang penulis menetapkan adanya isu kurangnya integrase dan optimalisasi infratsturktur dalam pengembangan sector pariwisata di Kabupaten Rembang.
Landasan Hukum Landasan hukum yang diguanakn dalam menulis isu pengembangan Kabupaten Rembang yaitu sebagai berikut : 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 2. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah 3. Wilayah Pengembangan Kabupaten Rembang
Kerangka Berfikir
Review Dokumen RTRW Kabupaten Rembang 2011-2031
Pada RTRW terdapat tujuan penataan ruang Kabupaten Rembang yaitu, untuk mewujudkan penataan ruang Kabupaten Rembang sebagai wilayah pantai unggulan yang didukung pengembangan sektor perikanan, pertanian, pertambangan dan industri dalam keterpaduan pembangunan wilayah utara dan selatan serta antar sektor yang berwawasan lingkungan.
RPJMD Kabupaten Rembang 2016-2021
Pada RPJMD Kabupaten Rembang terdapat isu strategis, yaitu belum optimalnya pengembangan destinasi wisata dalam satu kawasan wisata dan pengembangan desa wisata.
RPJP Kabupaten Rembang 2005-2025
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Pada RPJP Kabupaten Rembang terdapat isu-isu strategis daerah, salah satunya yaitu kualitas dan kuantitas infrastruktur belum memadai. Masih kurang optimalnya pengaturan dalam pembangunan infrastruktur, kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan permukiman masih kurang, kondisi infrastruktur permukiman seperti air minum, drainase, persampahan maupun air limbah belum memadai, infrastruktur pelabuhan masih kurang maupun pengelolaan potensi air permukaan belum optimal untuk menampung kelebihan air pada musim hujan melalui pembangunan embung, bendung dan check dam.
169
SWOT
Analisis & Pembahasan 1. Analisis Kondisi Pariwisata Eksisting Kabupaten Rembang
Melalui tabel dan peta dibawah dapat diketahui bahwa wisata yang ada di Kabupaten Rembang terdiri dari wisata alam, wisata budaya, serta wisata religi, yang didominasi oleh wisata alam.
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Tabel Sebaran Pariwisata Kabupaten Rembang Sumber : Dinas Parisiwata Kabupaten Rembang
170
Tabel Sebaran Pariwisata Kabupaten Rembang Sumber : Dinas Parisiwata Kabupaten Rembang
Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan jumlah kunjungan wisatawan yang ada di Kabupaten Rembang dari tahun ke tahun. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2015-2016, jumlah wisatawan yang semula sebanyak 707,753 ribu pengunjung pada kurun waktu satu tahun meningkat menjadi 1,270,261 juta pengunjung pertahun pada tahun 2016. Hal ini menandakan bahwa terdapat peningkatankan antusias masyarakat yang berkunjung ke Kabupaten Rembang
Grafrik Jumlah Wisatawan Kabupaten Rembang 2015-2018 Sumber : Rembang Dalam Angka 2019
Lembaga daerah yang seharusnya berwenang dalam merencanakan dan mengelola pariwisata di Kebupaten Rembang salah satunya adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Namun, pada tahun ini kewenangan terkait pariwisata di Kabupaten Rembang diambil alih oleh pemerintah pusat Jawa Tengah untuk mengelola obyek wisata yang ada di Kabupaten Rembang. Melalui kebijakan baru yang dibuat oleh pemerintah pusat Jawa Tengah, maka pemerintah Kabpaten Rembang mengalami kesulitan dalam mengelola dan membuat kebijakan terkait pariwisata yang ada di Kabupaten Rembang.
2. Analisis Infrastruktur Kabupaten Rembang
Infrastruktur Air
Peta Saluran Perpipaan dan Jaringan Distribusi Sumber : PDAM Kabupaten Rembang
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Gambar di atas merupaka peta sebaran saluran perpipaan dan distribusi air yang ada di Kabupaten Rembang. Kabupaten Rembang memiliki unit produksi air bersih sebanyak 9 unit produksi yang tersebar pada beberapa kecamatan di Kabupaten Rembang. Unit produksi tersebut belum dapat mencukupi kebutuhan air bersih yang dibutuhkan oleh masyarakat Rembang, hal ini dikarenakan Kabupaten Rembang sendiri memiliki unit produksi yang kurang memadai serta belum adanya persebaran unit produksi yang merata pada tiap kecamatan di Kabupaten Rembang.
171
Tabel Pelayanan Perairan PDAM Sumber : PDAM Kabupaten Rembang
Dari tabel diatas menunjukan bahwa masih banyaknya masyarakat daerah yang tidak terlayani air bersih di Kabupaten Rembang, dapat dilihat dari perbandingan antara jumlah penduduk pada saat ini dengan masyarakat daerah yang terlayani air bersih. Apabila pada tahun 2018 terdapat jumlah wisatawan sebanyak 1,809,813 jiwa, maka para wisatawan akan kesulitan dalam mendapatkan air bersih karena pada tahun 2018 Kabupaten Rembang hanya dapat melayani 206,315 jiwa air bersih pada 14 kecamatan yang ada. Permasalahan ini tentu saja menjadi masalah yang serius mengingat bahwa air bersih merupakan kebutuhan vital bagi manusia, apabila hal ini tidak diatasi dengan baik maka akan menyebabkan turunnya daya tarik wisatawan yang akan mengunjungi Kabupaten Rembang.
Infrastruktur Jalan
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Tabel Kondisi Jalan Kabupaten Rembang Sumber : Rambang Dalam Angka 2019
172
Berdasarkan analisis tabel diata, dapat disimpulkan bahwa kondisi jalan di Kabupaten Rembang dari tahun 2012-2018 mengalami peningkatan kualitas kondisi jalan. Namun masih terdapat kondisi jalan yang rusak dan rusak berat, hal ini perlu diperhatikan karena jalan merupakan unsur penting yaitu sebagai konektivitas atau penghubung antar daerah di Kabupaten Rembang. Adanya unsur konektivitas yang baik di Kabupatem Rembang nantinya akan membawa dampak positif bagi sector pariwisata sekaligus perekonomian Kabupaten Rembang. Karena itu, wisatawan yang berkunjung tidak perlu mengkhawatirkan kenyamanan saat berkendara serta akan terselenggaranya kemudahan mobilitas bagi wisatawan yang mengunjungi Kabupaten Rembang
Infrastruktur Pelayanan Transportasi
Tabel Jumlah Pelayanan Transportasi Sumber : Rambang Dalam Angka 2019
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa infrastruktur pelayanan transportasi di Kabupaten Rembang masih kurang memadai. Belum adanya sarana bandara serta pelabuhan untuk penyebrangan dan kapal kargo di Kabupaten Rembang, Kabupaten Rembang memiliki dua stasiun namun kedua stasiun tersebut berstatus tidak aktif dan sudah tidak dapat digunakan selama beberapa tahun belakang hingga saat ini. Sarana pelayanan transportasi yang aktif saat ini di Kabupaten Rembang hanyalah pelabuhan perikanan, dan terminal. Keterbatasan infrastruktur transportasi baik udara, air maupun darat menjadi penghambat wisatawan yang akan berkunjung. Selain ini, keterbatasan infrastruktur transportasi juga dapat menghambat sector jasa dan komersil penunjang kegiatan di Kabupaten Rembang.
Infrastruktur Pelayanan Publik
Grafik Jumlah Hotel Pada Kurun Waktu 5 Tahun Terakhir di Kabupaten Rembang Sumber : Rambang Dalam Angka 2019
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa jumlah hotel yang ada di Kabupaten Rembang mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Akan tetapi, jumlah hotel yang ada di Kabupaten Rembang masih terbilang sedikit yaitu dibawah angka 20. Hal ini menjadi suatu masalah, jasa perhotelan yang ada kurang atau bahkan tidak memadai untuk menampung wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Rembang sehingga menyebabkan rasa kurang nyaman wisatawan pada saat berkunjung dan melakukan perjalanan di Kabupaten Rembang.
173
3. Analisis Sektor Ekonomi Pariwisata Kabupaten Rembang
Berdasarkan diagram disamping, dapat diketahui bahwa kontribusi sektoral rata-rata pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minuman serta sektor jasa masih rendah dibandingkan dengan sektor lain yang ada di Kabupaten Rembang. Hal ini dikarenakan kualitas Sumber Daya Manusia yang masih rendah menyebabkan kurang optimalnya pengembangan pada sektor tersbut.
Diagram Kontribusi Sektoral Rata-Rata Kabupaten Rembang Sumber : Rambang Dalam Angka 2019
PDRB Kabupaten Rembang Tahun 2019 Sumber : Rembang Dalam Angka 2019
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Sektor yang memiliki keterkaitan dengan adanya sector pariwisata adalah penyediaan akoodasi dan makanan minum yang berupa hotel, penginapan, restoran, rumah, makan, depot, dam perusahaan akomodasi lainnya dalam kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Rembang. Sektor lain yang memiliki keterkaitan dengan sector pariwisata yaitu sector jasa lainnya. Melalui diagram dan tabel diatas,dapat diketahu bahwa kontribusi sector akomodasi makan dan minum serta jasa lainnya mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Peningkatan pada setiap tahun menunjukan adanya perkembangan dan peluang terhadap sector akomodasi makanan dan minuman seta jasa lainnya di Kabupaten Rembang.
174
4. Analisis Pendekatan Sistem
Casual Loop Diagram Parisiwata Kabupaten Rembang Sumber : Analisis Penulis
Pada casual loop diagram diatas dapat diketaui bahwa jumlah wisatawan dipengaruhi oleh fasilitas dan jasa yang terdapat di Kabupaten Rembang. Peningkatan kualitas infrastruktur akan meningkatkan daya tarik Kabupaten Rembang yang selanjutnya akan meningkatkan minat kunjung wisatawan di Kabupaten Rembang Hal ini menimbulkan bertambahnya tingkat wisatawan Kabupaten Rembang, dengan adanya peningkatan angka wisatawan akan berpengaruh terhadap PDRB Kabupaten Rembang yang disebabkan oleh peningkatan pendapatan dari jasa dan pelayanan yang dibutuhkan oleh wisatawan. Adanya hal tersebut maka akan meningkatkan jenis dan kebutuhan ketenagakerjaan terkait jasa dan pelayanan di Kabupaten Rembang yang dikarenakan kebutuhan wisatawan yang terus meningkat, dengan adanya keterbukaan tenaga kerja bagi masyarakat tentunya selaras dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rembang. Variabel casual loop diagram diatas yaitu : 1. Angka WIsatawan 2. Daya Tarik 3. Jasa & Pelayanan 4. Tenaga Kerja 5. Pertumbuhan Ekonomi
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Sektor pariwisata memiliki potensi pengembangan yang potensial untuk membangkitkan dan meningkatkan perekonomian Kabupaten Rembang dapat dikembangkan dengan 4 konsep yaitu 1. Attraction (Daya Tarik) Daya tarik dalam dunia kepariwisataan dapat berupa Daerah Tujuan Wisata atau dapat disingkat DTW. Dalam pengelolaannya, DTW Kabupaten Rembang masih dikelola oleh Desa setempat sehingga masih belum optimalnya pengelolaan Pariwisata di Kabupaten Rembang 2. Amenities (Fasilitas) Aminities dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Rembang mencakup ketersediaan sarana prasarana dan fasilitias yang tersedia di Kabupaten Rembang, dapat diketahui bahwa ketersediaan yang ada pada daerah wisata masih kurang optimal 3. Ancillary (Kelembagaan) Kelembagaan pariwisata memiliki peran yang penting dalam pengelolaan obyek wisata dalam pengelolaan dan pengawasan 4. Accesibility (Aksesibilitas) Akesesibilitas merupakan konsep pengembangan yang dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi wisatawan dalam mencapai tujuan wisata. Semakin baik akses yang ada pada wilayah maka akan berpengaruh pada tingginya angka kunjungan suatu obyek wisata.
175
Kesimpulan & Rekomendasi Kesimpulan Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : 1. Sektor pariwisata di Kabupaten Rembang merupakan salah satu potensi wilayah di Kabupaten Rembang namun sarana prasarana penunjang masih kurang memadai, hal itu dapat diketahui dari masih banyaknya infrastruktur pendukung yang ada belum maksimal 2. Adanya pengembangan sektor wisata di Kabupaten Rembang dapat berkontribusi dalam meningkatkan sektor perekonomian Kabupaten Rembang serta dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar obyek wisata yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rembang 3. Adanya pengembangan infrastruktur sarana prasarana pada sektor pariwisata akan memberi pengaruh terhadap pertumbuhan sektor pendukungnya, terutama pada sektor penyediaan akomodasi makan dan minum serta pada sektor jasa lainnya.
Rekomendasi 1. Potensi pariwisata di Kabupaten Rembang dapat dikembangkan dengan pengembangan daya tarik wisata yang sudah ada dengan memerhatikan aspek pariwisata yaitu sarana prasarana, aksesibilitas, kelembagaan dan fasilitas penunjang lain yang ada. 2. Pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Rembang dapat berkembang dengan pesat terutama dengan melakukan promosi kepada masyarakat luar daerah Rembang 3. Pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Rembang dapat meningkatkan perekonomian Kabupaten Rembang dengan adanya retribusi yang terdapat pada obyek wisata di Kabupaten Rembang.
Referensi
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
1. 2. 3. 4. 5.
176
BPS Kabupaten Rembang 2018. Kabupaten Rembang Dalam Angka 2018 BPS Kabupaten Rembang 2019. PDRB Kabupaten Rembang RTRW Kabupaten Rembang 2011-2031 RPJMD Kabupaten Rembang 2016-2021 RPJP Kabupaten Rembang 2005-2025
06
Pembangunan Jalan Lingkar dan Reaktivasi Jalur Rel Kereta Api sebagai Langkah untuk Meningkatkan Pelayanan Mobilisasi Masyarakat di Kabupaten Rembang
Abimanyu Arya Ramadhan / 46376
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
177
Latar Belakang
Review Literatur
Pelayanan masyarakat akan mobilitas dari satu tempat ke tempat lain sangat diperlukan dalam sebuah daerah. Prasarana dan sarana transportasi yang menunjang tentunya dapat memberikan rasa aman dan nyaman pada masyarakat dalam melakukan perpindahan tempat. Kabupaten Rembang saat ini mengembangkan pembangunan daerah dibidang tranportasi, yaitu terkait pembangunan jalan lingkar dan jalur rel kereta api. Rembang menjadi satuâ&#x20AC;&#x201C;satunya daerah di jalur Pantura Jawa Tengah yang belum memiliki jalur lingkar. Akibatnya tiap pagi arus lalu lintas di jalur Pantura dalam kota semrawut. Rembang yang kini tumbuh banyak industri sangat membutuhkan jalan lingkar. Hal ini juga didasari pada pertimbangan kondisi fisik dan kebutuhan ruang pengembangan yang meliputi permukiman, perdagangan, jasa, fasilitas umum, perkantoran, dan industri rumah tangga. Selain itu, Reaktivasi Jalur Rel Kereta Api juga akan dibangun lagi yang memiliki rute antar daerah di Pantura. Pengembangan transportasi jalan rel menjadi prioritas di Kabupaten Rembang karena terdapat potensi pengembangan industri yang akan menghasilkan bangkitan/tarikan perjalanan yang sangat besar dan jika dibebankan ke jaringan jalan akan berdampak signifikan (negatif) dan kurang efektif dan efisien. Pengembangan transportasi jalan rel diarahkan untuk menghubungkan simpul transportasi baik dalam wilayah Kabupaten Rembang (Pelabuhan Niaga Sluke) maupun simpul transportasi diluar wilayah Kabupaten Rembang, dengan sumber bangkitan/tarikan perjalanan
Disebutkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang Tahun 20112031, akan dibangun jalan Lingkar dibeberapa titik disepanjang Jalur Pantura. Menurut RTRW ini, Jalan Lingkar Luar Perkotaan Rembang akan dioperasionalkan pada tahun 2026 dan Jalan Lingkar Dalam Perkotaan Lasem pada tahun 2024. Sedangkan untuk proyek Reaktivasi eks Stasiun Kota Rembang dan Lasem masuk dalam perubahan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Rembang Tahun 2016-2021. Program Reaktivasi kereta api lintas Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang ini telah tertampung dalam revisi Peraturan Menteri No. 43 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional. Dalam upaya reaktivasi kereta api komuter di Kabupaten Rembang perlu dilakukannya identifikasi terkait lahan-lahan yang merupakan aset PT. KAI sekaligus fasilitasi untuk pengadaan lahan baru untuk mewujudkan program reaktivasi kereta api di Kabupaten Rembang
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Landasan Hukum
178
- Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 - Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 - Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan - Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - Peraturan Menteri No. 43 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional - Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
Kerangka Berpikir
Pembahasan
C. Kondisi Eksisting
A. Faktor Pertimbangan 1. Letak Rembang dalam jalur Pantai Utara (Pantai Utara) dinilai sangat strategis sebagai jalur transportasi yang mudah untuk dilewati 2. Sejak bulan Januari sampai awal September 2019, terdapat 342 kasus kecelakaan lalu lintas. Rata-rata setiap bulan 10 sampai 15 orang korban meninggal dunia. 60% korban diantaranya merupakan warga usia produktif 3. Ketersediaan Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) yang belum memadai, baik yang melayani penumpang dalam kabupaten maupun yang menghubungkan antar kabupaten.
B. Metode Penelitian Pembangunan Jalan Lingkar dan Reaktivasi Jalur Rel Kereta Api di Kabupaten Rembang menggunakan metode yang bertujuan untuk menganalisis sejauh mana perkembangan yang terjadi di kawasan sekitar Jalan Lingkar dan Stasiun Kereta Api ditinjau dari aspek sosial dan ekonomi penduduk setelah pembangunan tersebut. Ukuran dari perubahan sosial ekonomi tersebut dinilai dari perubahan aktivitas ekonomi yang terjadi, serta persepsi penduduk terkait perubahan lingkungan disekitarnya dan juga perubahan bagaimana respon masyarakat terhadap pembangunan tersebut dengan merasakan kenyamanan dalam berpindah tempat (mobilitas). Metode analisis yang digunakan untuk mendukung penelitian pada isu ini ialah metode analisis kualitatif.
Kabupaten Rembang memiliki : -2 Terminal tipe B, terletak di Kecamatan Rembang dan Kecamatan Lasem -7 Terminal tipe C, terletak di Kecamatan Sumber, Gunem, Sarang, Pamotan, Sulang, Rembang dan Lasem -Terminal B di Kabupaten Rembang merupakan titik transit bus dari arah Semarang ke arah Kota Surabaya ataupun dari arah sebaliknya
Kabupaten Rembang memiliki 3 tingkatan jalan, yaitu Jalan Arteri, Jalan Kolektor, dan Jalan Lokal. Jaringan jalan di Kabupaten Rembang dibedakan menjadi 3, yaitu jaringan jalan nasional, provinsi, dan kabupaten dengan rincian sebagai berikut : - Panjang Jalan Nasional : 61,27 km - Panjang Jalan Provinsi : 58,40 km - Panjang Jalan Kabupaten : 642,75 km Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Kabupaten Rembang telah ditunjang dengan akses jalan yang baik, dimana 94,42% jalan nasional, 98,38% jalan provinsi, dan 87,82% jalan kabupaten sudah diaspal. Akan tetapi masih ada beberapa jalan yang belum diaspal
179
E. Kesimpulan dan Rekomendasi Tabel Kondisi Jalan di Kabupaten Rembang (Data Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang)
Rembang juga memiliki sebuah stasiun dan jalur rel kereta api yang dulunya pernah beroperasi dan saat ini rencananya jalur itu akan diaktifkan lagi sebagai jalur tranportasi kereta api. Namun, sebagian besar jalur lama sudah menjadi permukiman warga dengan bangunan permanen dan hal ini masih dalam kajian apakah akan menggunakan jalur lama atau membuka jalur baru. Jalur rel kereta dulunya merupakan salah satu identitas Rembang dimana jalur itu sampai ke Bojonegoro dan Cepu. Pertimbangan : 1.Studi kelayakan 2.Biaya sosial 3.Kegunaan lahan (untuk permukiman warga dengan bangunan permanen, padahal status lahannya hanya sewa)
D. Rencana Pengembangan
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Rembang menjadi satu â&#x20AC;&#x201C; satunya daerah di jalur Pantura Jawa Tengah yang belum memiliki jalur lingkar. Akibatnya tiap pagi arus lalu lintas di jalur Pantura dalam kota semrawut. Semula jalur lingkar Rembang akan dibangun antara Lasemâ&#x20AC;&#x201C; Rembang sampai dengan Kecamatan Kaliori. Panjangnya 25,67 kilo meter, dengan lebar 20 meter. Kendala paling pokok adalah pembebasan lahan, karena membutuhkan anggaran besar. Pemkab rencananya akan menagih janji pemerintah pusat. Pengembangan transportasi jalan rel menjadi prioritas di Kabupaten Rembang karena terdapat potensi pengembangan industri yang akan menghasilkan bangkitan/tarikan perjalanan yang sangat besar dan jika dibebankan ke jaringan jalan akan berdampak signifikan (negative) dan kurang efektif dan efisien. Pengembangan transportasi jalan rel diarahkan untuk menghubungkan simpul transportasi baik dalam wilayah Kabupaten Rembang (Pelabuhan Niaga Sluke) maupun simpul transportasi diluar wilayah Kabupaten Rembang, dengan sumber bangkitan/tarikan perjalanan
180
Pemerintah Kabupaten Rembang saat ini tengah mengupayakan pembangunan dalam bidang transportasi, dalam hal ini yaitu pembangunan jalur jalan lingkar dan reaktivasi stasiun dan rel kereta api. Dampak yang diharapkan akan terjadi yaitu masyarakat akan menjadi lebih mudah, aman, dan nyaman dalam melakukan mobilitas pergerakan dari satu tempat ke tempat lain. Adanya jalur jalan lingkar akan mengurangi intensitas kepadatan kendaraan di Jalur Pantura, mengurangi angka kecelakaan, dan dapat meningkatkan sektor-sektor perdagangan dan jasa baru disekitarnya. Reaktivasi stasiun dan rel kereta api juga diharapkan akan berdampak pada kenyamanan dan kemudahan akses dalam perpindahan tempat, baik di Kabupaten Rembang maupun lintas daerah dengan daerah disekitar Rembang. Selain itu, sektor-sektor lain juga dapat tumbuh dari adanya stasiun dan jalur rel kereta api ini karena masyarakat dari luar Kabupaten Rembang dapat menjadi pengunjung atau wisatawan ke Kabupaten Rembang. Pembangunan 2 proyek ini juga telah masuk dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang tahun 2011-2031 (jalan lingkar) dan perubahan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Rembang 2016-2021 (stasiun dan rel kereta api). Tentunya adanya bantuan dari pemerintah daerah (provinsi) dan pemerintah pusat akan dapat berkolaborasi dengan baik dalam upaya pembangunan infrastruktur transportasi di Kabupaten Rembang. Dan tentunya implementasi dari proyek ini juga harus sejalan dengan target proyek akan diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan, agar nantinya proyek yang dikembangkan ini dapat dirasakan oleh masyarakat dengan baik.
Referensi Direktorat Jenderal Perkeretaapian. (2006). Studi kelayakan menghidupkan kembali jalan kereta api lintas Yogyakarta â&#x20AC;&#x201C;Magelang tahun 2006. Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan RI. Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael. 1992. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tantang Metode-Metode Baru. Jakarta:UI Press. Pemerintah Kabupaten Rembang Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (2005), Tataran Transportasi Lokal Kabupaten Rembang, Rembang. Tamin, Ofyar Z. (1997), Perencanaan dan Pemodelan Transportasi, ITB Ed. 2, Bandung.
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
181
182
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
07
Pemanfaatan Lahan Sebagai Kebun Campur Untuk Mewujudkan Program BEKERJA (Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera) dalam Pengentasan Kemiskinan Desa-Desa di Kabupaten Rembang
Ana Mulia Madinah / 45907
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
183
Latar Belakang Pertanian merupakan salah satu sektor unggulan yang menjadi penyumbang terbesar pertama untuk PDRB Kab. Rembang. Sub. sektor Pertanian di Kab. Rembang yakni pertanian hortikultura berupa komoditas mangga dan kakao sedangkan dan perkebunan berupa komoditas jagung memiliki potensi pegembangan komoditas mangga, jagung, dan sedang dilakukan uji coba budidaya tanaman kakao. Sehingga dibutuhkan nya upaya bersama dalam megentaskan kemiskinan dengan target jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Banyak opsi pengembangan yang cocok dengan agro-climate, kultur tanaman, serta keunggulan komparatif yang dimiliki oleh Kabupaten Rembang. Pelaksanaannya dapat dilakukan di setiap desa yang klasifikasi nya cocok untuk sektor pertanian.
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Berbagai program pengentasan kemiskinan tengah dan telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang. Upaya penanggulangan kemiskinan tersebut digarap oleh Pemkab Rembang melalui program-program yang berfokus pada masyarakat. Diantaranya adalah, Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Keluarga Harapan (PKH), Beras Sejahtera (Rastra), Kesehatan dan Pendidikan Gratis Koin Amal Lansia melindungi yang rentan jadi berkah (Kamalia Merekah), Industri Rumahan (Istri Mantap), pendampingan OPD Kepada Desa prioritas kemiskinan serta kemitraan dan pendampingan KKN tematik di desa prioritas kemiskinan.
184
Kebun campuran biasanya dirawat secara intensif oleh pemilik / pengelolanya untuk mendapatkan beragam hasil ekonomis sepanjang tahun. Tanaman yang ditanam adalah aneka jenis tanaman tahunan yang dimanfaatkan hasil buah, daun, dan kayunya. Kadang-kadang juga ditanam secara campuran dengan tanaman semusim. Apabila proporsi tanaman semusim lebih besar daripada tanaman tahunan, maka lahan tersebut disebut tegalan. Kebun campuran ini mampu mencegah erosi dengan baik karena kondisi penutupan tanah yang rapat sehingga butiran air hujan tidak langsung mengenai permukaan tanah. Kerapatan tanaman juga mampu mengurangi laju aliran permukaan. Hasil tanaman lain di luar tanaman semusim mampu mengurangi risiko akibat gagal panen dan meningkatkan nilai tambah bagi petani.
Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) merupakan program yang dijadikan pemerintah sebagai strategi untuk mengentaskan masyarakat desa dari kemiskinan berbasis pertanian dengan upaya pemberdayaan di sektor pertanian.Dampak dari program ini ialah pada peningkatan ketersediaan pangan, peningkatan konsumsi pangan dan kualitas gizi keluarga, serta peningkatan ekonomi/pendapatan masyarakat agar terangkat menjadi masyarakat sejahtera. Tidak hanya itu, program ini juga pada saat yang sama juga akan berdampak terhadap membaiknya kondisi sosial masyarakat. Program ini cocok bagi pengembang pada sektor pertanian yang terkendala masalah modal usaha.
Landasan Hukum •
• • •
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/ PERMENTAN/RC.120/5/2018 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian tahun anggaran 2018 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70 tahun 2017 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementrian Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/ PERMENTAN/OT.210/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/ PERMENTAN/OT.110/12/2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementrian Pertanian Tahun 2018.
Metode Metode yang digunakan untuk mengetahui Evaluasi Kesiapan Kabupaten Rembang sebagai Minapolitan dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Kabupaten Rembang, yaitu sebagai berikut: Analisis Kondisi Eksisting dan Fisik Metode ini digunakan untuk mengetahui potensi sektor perkebunan untuk dimanfaatkan dalam program BEKERJA di Kabupaten Rembang. Dilakukan analisis statistik deskriptif dengan menggunakan kategori Skala Likert (1= Buruk, 2 = Sedang, 3 = Baik) kemudian menentukan best use Analisis Sektor Unggulan; Menggunakan Metode LQ, Shift Share, Tipologi Klassen berdasarkan NSDA Perkebunan Metode ini digunakan untuk mengetahui sektor unggulan di Kabupaten Rembang.
Analisis Sektor Unggulan Dilakukan untuk membuktikan Sektor Unggulan Kabupaten Rembang Analisis Ekonomi Dilakukan untuk membuktikan bahwa sektor perkebunan berpotensi untuk berkontribusi pada program BEKERJA dalam meningkatkan perekonomian Kab. Rembang
Review Dokumen Relevansi dengan dokumen RTRW Kabupaten Rembang. -Kebijakan penataan ruang Kabupaten Rembang: -Pengembangan potensi sektor pertanian di bagian tengah dan bagian selatan -Pengembangan potensi sektor perikanan kelautan di bagian utara -Pengembangan potensi sektor pertambangan -Pengembangan potensi sektor industri -Pengembangan dan pemantapan fungsi pusat pelayanan yang terkoneksi dengan sistem prasarana wilayah dalam rangka pengurangan kesenjangan antar wilayah -Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
RPJMD Kabupaten Rembang 2016-2012 Visi dan Misi Kabupaten Rembang. Visi : â&#x20AC;&#x153;Terwujudnya Masyarakat Rembang yang Sejahtera, Melalui Peningkatan Perekonomian dan Sumber Daya Manusia yang Dilandasi Semangat Kebersamaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kewirausahaanâ&#x20AC;?. Misi: -Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah -Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup. -Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif. -Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan, -Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan keagamaan. -Menciptakan stabilitas mengembangkan budaya politik, lokal pemerintahan, serta sosial, meningkatkan dan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan. -Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan.
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Tabel Analisis Fisik Komoditas Tiap Kecamatan di Kab. Rembang sumber : Analisis Penulis 2019
185
Kerangka Berfikir
Analisis dan Pembahasan Analisis Kondisi Eksisting dan Fisik Perkebunan
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Analisis Eksisting
186
Kabupaten Rembang merupakan wilayah yang didominasi oleh dataran rendah dengan kemiringan 0-8 persen, yang meliputi 60 persen dari luas total Kab. Rembang, sisanya merupakan perbukitan dengan kemiringan 15-25 persen yang berada di bagian timur dan bagian selatan. Kabupaten Rembang memiliki dua gunung yaitu Gunung Lasem yang terletak di bagian timur dan Gunung Butak yang terletak di bagian selatan, dan menjadi bagian dari Pegunungan Kapur Utara yang membentang hingga Jawa Timur.Wilayah Kabupaten Rembang memiliki jenis iklim tropis dengan suhu maksimum tahunan sebesar 32째C dan suhu ratarata 25째C. serta memiliki curah hujan sebesar 8001600 mm/tahun, Kab. Rembang didominasi oleh guna lahan pertanian dan perkebunan di bagian utara serta guna hutan produksi di bagian selatan. Kabupaten Rembang merupakan wilayah yang didominasi oleh dataran rendah dengan kemiringan 0-8 persen, yang meliputi 60 persen dari luas total Kab. Rembang, sisanya merupakan perbukitan dengan kemiringan 15-25 persen yang berada di bagian timur dan bagian selatan.
Kabupaten Rembang memiliki dua gunung yaitu Gunung Lasem yang terletak di bagian timur dan Gunung Butak yang terletak di bagian selatan, dan menjadi bagian dari Pegunungan Kapur Utara yang membentang hingga Jawa Timur.Wilayah Kabupaten Rembang memiliki jenis iklim tropis dengan suhu maksimum tahunan sebesar 32째C dan suhu ratarata 25째C. serta memiliki curah hujan sebesar 8001600 mm/tahun, Kab. Rembang didominasi oleh guna lahan pertanian dan perkebunan di bagian utara serta guna hutan produksi di bagian selatan.
Peta Lahan Basah dan Lahan Kering Kab, Rembang sumber : Analisis Penulis 2019
Analisis Fisik Analisis Fisik dilakukan untuk mengetahui keadaan eksisting dari pemanfaatan lahan dan produktivitas lahan. Pendekatan yang dilakukan adalah secara deskriptif melihat ke variabel luas lahan yang digunakan sebagai perkebunan dan total produksi komoditas pada tahun 2018. Melalui tabel berikut dapat dilihat bahwa komoditas dengan total produksi terbesar adalah komoditas tebu, yaitu 78% dari total produksi hasil perkebunan di Kab. Rembang dengan total produksi sebesar 45.420 ton, diikuti oleh tembakau 11% dengan total produksi sebesar 3.727 ton
Peta Fisik Komoditas Tembakau Tiap Kecamatan di Kab. Rembang sumber : Analisis Penulis 2019 Peta Fisik Komoditas Tembakau Tiap Kecamatan di Kab. Rembang sumber : Analisis Penulis 2019
Kondisi fisik Kabupaten Rembang memungkinkan komoditas tembakau ditanam dengan total lahan maksimal 25,968 ha. Dengan luas lahan tersebut produksi total diperkirakan mencapai 47.586.17 ton dengan nilai moneter maksimal Rp 1,6 Triliun
Tabel Analisis Fisik Komoditas Tiap Kecamatan di Kab. Rembang sumber : Analisis Penulis 2019
Selain itu, untuk mengetahui nilai potensi maksimum dari setiap komoditas diperlukan pertimbangan kesesuaian lahan yakni dengan meninjau kondisi fisik Kab. Rembang menggunakan cara evaluasi kompenen lahan yang cocok untuk komoditas tertentu pada sub-sektor perkebunan. berikut dilampirkan peta skenario High Use komoditas dengan potensi ter-unggul
Peta Fisik Komoditas Kelapa Tiap Kecamatan di Kab. Rembang sumber : Analisis Penulis 2019
Kondisi fisik Kabupaten Rembang memungkinkan komoditas kelapa ditanam dengan total lahan maksimal 25,968 ha. Dengan luas lahan tersebut produksi total diperkirakan mencapai 14,775 ton dengan nilai moneter maksimal Rp 171,99 Miliar
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
187
Sarana Kesehatan Kabupaten Rembang terdiri dari rumah sakit, klinik utama, puskesmas, posyandu, klinik/balai kesehatan dan polindes. Kabupaten Rembang memiliki 5 rumah sakit dengan tipe C.Berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan, Sarana Kesehatan Kabupaten Rembang yang belum terpenuhi adalah klinik/balai Kesehatan sebesar 17 satuan.
Peta Permukiman yang Terlayani Sarana Pendidikan SMA Kabupaten Rembang sumber : Analisis Penulis 2019
Peta Jangkauan Sarana Kesehatan Kabupaten Rembang sumber : Analisis Penulis 2019
Peta Best Use Seluruh Komoditas Tiap Kecamatan di Kab. Rembang sumber : Analisis Penulis 2019
Setelah ditemukan High Use tiap Komoditas, seluruh lokasi kemudian di kompilasi dengan cara Overlay dan disesuaikan dengan moneternya untuk mengetahui Kompenen Best Use di Kab. Rembang. Skenario Best Use dilakukan untuk mengetahui nilai potensi moneter maksimum dari seluruh kombinasi penanaman seluruh komoditas. Scenario Best Use dilakukan dengan cara mempertimbangkan kecocokan lahan dengan kategori â&#x20AC;&#x153;S1â&#x20AC;? (Sangat Cocok) sebagai syarat utama penggunaan lahan untuk komoditas tertentu.
Hasil dari analisis Best Use perkebunan di Kabupaten Rembang menunjukkan bahwa tembakau dan kelapa menjadi komoditas perkebunan yang potensi yang paling besar di Kabupaten Rembang. Selain itu tersisa 6 komoditas yaitu jambu mete, cengkeh, tebu, tembakau, kelapa, dan kapuk yang dapat dikembangkan lebih lanjut.
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
Analisis Sektor Unggulan
188
Analisis Sektor Unggulan dilakukan dengan menganalisis PDRB dan laju pertumbuhan PDRB dengan metode LQ dan Tipologi Klassen untuk mengetahui sektor unggulan di Kab. Rembang. Berikut adalah tabel hasil analisis sektor unggulan dengan metode LQ dan Tipologi Klassen. Melalui tabel disamping dapat disimpulkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi salah satu sektor unggulan yang memiliki daya saing kuat di tingkat provinsi.
Tabel Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Rembang sumber : Analisis Penulis 2019
Analisis Potensi Perkebunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Rembang Analisis Potensi Perkebunan ini dilakukan dengan memproyeksikan pertumbuhan PDRB apabila potensi perkebunan ini dimanfaatkan secara bertahap selama 10 tahun. Berikut adalah tabel proyeksi PDRB selama 10 tahun yang ditambah dengan nilai tambah dari pemanfaatan potensi perkebunan.
Peluang •Sektor pertanian menjadi ujung tombak untuk menekan angka kemiskinan khususnya di desa. •Pengembangan sektor pertanian dapat mensejahterakan petani •Lahan yang digunakan dapat berupa lahan khusus maupun lahan pekarangan. •Potensi produksi hasil pertanian dan perkebunan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan bagi masyarakat lokal •Menunjang
Tebel Sarana Niaga Kabupaten Rembang sumber : Analisis Penulis 2019
Tabel Analisis Potensi Ekonomi Perkebunan Kabupaten Rembang sumber : Analisis Penulis 2019
Melalui tabel diatas, dapat dilihat bahwa apabila potensi perkebunan dimanfaatkan secara bertahap maka akan meningkatkan perekonomian sebesar Rp. 1,17 Triliun. Hal ini dapat dimanfaatkan dalam mendorong perekonomian Kabupaten Rembang dalam jangka waktu 10 tahun.
Grafik Perbandingan PDRB Kabupaten Rembang sumber : Analisis Penulis 2019
upaya
perwujudan
agrowisata
•Program #BEKERJA merupakan opsi pengusahaan penekanan angka kemiskinan di pedesaan dalam bentuk subsidi bibit yang bisa dikembangkan secara mandiri •Mewujudkan fungsi produksi yang dapat terpenuhi secara subsisten dan komersial (untuk sehari-hari dan dijual kembali) •Mewujudkan sebagai lokasi
fungsi edukasi
sosial nonformal
Kesimpulan Berdasarkan seluruh hasil analisis tersebut, didapatkan hasil adanya keterkaitan antara kesesuaian lahan tiap Komoditas untuk mengetahui komoditas yang cocok untuk diterapkan pada Program Bekerja sesuai dengan lokasi lahan yang tepat. Hal ini dibuktikan dengan Hasil dari analisis Best Use perkebunan di Kabupaten Rembang menunjukkan bahwa tembakau dan kelapa menjadi komoditas perkebunan yang potensi yang paling besar di Kabupaten Rembang.
Rekomendasi
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
•Pemerintah membantu memfasilitasi program #BEKERJA dengan cara mempermudah proses penerimaan bantuan subsidi bibit. •Meningkatkan kualitas produk hasil perkebunan agar tidak kalah saing dengan produk impor •Membatasi masuknya produk hasil tani impor untuk menstabilkan inflasi Nilai Tukar Petani •Menentukan struktur dan komposisi kualifikasi jenis tanaman pada kebun campur dengan beragam. Dapat ditentukan berdasarkan jenis-faktor letakhabitat-iklim-jenis tanah nya.
189
Daftar Pustaka
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
•Dokumen Kabupaten Rembang Dalam Angka 2019 •Dokumen RTRW Kabupaten Rembang •Dokumen RPJPD Kabupaten Rembang 2005 -2025 •Dokumen RPJMD Kabupaten Rembang 2016-2012 •Data Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang •Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil •http://www.serikatpetanirembang.com/2017/06/ petani-singkong-karet-dan-kakao-masih.html •https://www.jpnn.com/news/gabah-rp-4000-perkg-petani-blora-dan-rembang-semangat?page=2 •http://rembang.dosen.unimus.ac.id/?page_ id=1764 •https:// jateng.tribunnews.com/2018/05/12/ potensi-kakao-kabupaten-batang-perlu-dikelolasecara-profesional •https://rembangkab.go.id/narasi-tunggal/ entaskan-kemiskinan-desa-kementerian-pertaniancanangkan-program-bekerja/ •https://bisnisukm.com/sektor-sektor-unggulanprovinsi-jawa-tengah.html •Hasil Analisis Studio Wilayah Rembang 1 •Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Rembang 2005 - 2025. •Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Rembang 2016 - 2021. •Dokumen Kabupaten Rembang Dalam Angka 2019. •Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang.
190
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
191
Studio Analisis Wilayah Rembang 1
192
Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universtias Gadjah Mada 2019