Suara Media Masional Edisi 113

C MYK

SuaraMedia NasionalCom

Media Online: suaramedianasional.com

Edisi 113 / V / 21-30 November 2013

Dewan Pers Sayangkan Sikap SBY yang tak Sebut 2 Media JAKARTA, SMN - Dewan Pers menilai, keluhan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap dua media massa yang dianggap memberi informasi tidak akurat hanya bagian dari dinamika pemberitaan. Sikap Presiden yang tidak mengungkap dua media yang dimaksud amat disayangkan.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Dewan Pers Margiono di Jakarta, Jumat (15/11). Margiono dimintai tanggapan atas sikap Presiden yang belakangan ini irit berbicara kepada media. Menurut Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Presiden bersikap seperti itu karena ada dua media yang selalu memelintir apapun pernyataan SBY. Baca DEWAN PERS... hal. 11

Gila‌, Dugaan Korupsi SMPN 2 Singosari Capai Angka Miliaran Mega; semua permasalahan itu sudah selesai, kalau tidak percaya coba dicek di Inspektorat Kabupaten Malang.

Seluruh keputusan/ Mega, Guru SMPN 2 berita acara terkait Singosari dugaan korupsi SMP Negeri 2 Singosari ada disana.

JOMBANG, SMN - Ikrar Janji Pilkades Damai 2013 di Kabupaten Jombang diucapkan oleh 790 calon kepala desa yang akan mengikuti pemilihan kepala desa (pilkades serentak) di Kabupaten Jombang pada 27 Nopember 2013. Mereka berikrar dihadapan Bupati, Forum Pimpinan Daerah, Ketua DPRD, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Kepala SKPD, Camat, Forpimka, pejabat desa, BPD dan seluruh undangan yang hadir di Pendopo Kabupaten Jombang pada Senin, 18 Nopember 2013.

Para Calon Kades di 281 desa tersebut menyatakan sepakat bersama-sama mendukung terlaksananya pilkades serentak tahun 2013 di kabupaten Jombang. Sepakat melaksanakan pilkades secara damai, aman, tertib, lancar dan demokratis.

Apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan pilkades akan diselesaikan secara bijaksana sesuai dengan peraturan perun-

Ikrar bersama 790 calon kepala desa

dang-undangan yang berlaku.

Para Kades juga sepakat mengajak semua komponane masyara-

NGANJUK, SMN - Kondisi jalan yang menghubungkan desa ngujung dan desa losari kecamatan gondang tampak rusak. Masyarakat yang memanfaatkan sarana transportasi berupa jalan tersebut merasa kecewa karena rasanya belum lama menikmati jalan yang baru jadi itu ternyata jalan tersebut sudah mulai rusak lagi.

Di sepanjang jalan terdapat lubang lubang karena aspalnya Kondisi jalan yang rusak seusai rehabilitasi

Babat Hutan Lindung Tanpa Izin

PT SMJL Diadukan Warga Ke Bupati

Baca TANPA IZIN... hal. 11

kat untuk bersama menciptakan situasi yang aman dan kondusif, baik sebelum pelaksanaan pilka-

Rehabilitasi Jalan NgujungLosari Sudah Rusak?

Baca KORUPSI SMPN... hal. 11

hal : PT.Sakti Mait Jaya Langit (SMJL) melakukan penggarapan hutan produksi dan hutan lindung tanpa izin pelepasan kawasan hutan, yang ditujukan ke Bupati Kapuas. Ketua BPD Desa Lahei, Ugak Amd, Ketua Mantir Adat Desa Lahei, Mahing UR dan Kaur Pemerintahan Desa Lahei, Bahran memaparkan bahwa, PT.SMJL dan kontraktor tebas tebangnya, Abu Darin warga

Harga Rp 5.000,- (Luar Kota+Ongkos Kirim)

790 Calon Kades Serentak di 281 Desa Berikrar dengan Tulus Ikhlas

MALANG, SMN - Aroma dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang/jabatan serta pelanggaran prosedur dan tatanan terhadap masa jabatan, di lingkungan pendidikan SMP Negeri 2 Singosari, tempatnya masih belum

KUALA KAPUAS, SMN Lantaran membabat hutan lindung tanpa izin. Perusahaan perkebunan kelapa sawit, PT.Sakti Mait Jaya Langit (SMJL), yang beraktivitas di Desa Lahei, Sei Mangkutup Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, belum lama ini diadukan warga ke Bupati.

Dalam surat laporan nomor: 01/BPD/DL 19/VII/2013, peri-

@smedianasional

Selain PT.SMJL, PT.KMJ juga babat hutan di Kalimantan Tengah tanpa izin

Baca REHAB JALAN.. hal. 11

des maupun setelah pilkades.

Mereka sepakat menarima siapapun peserta yang menang dan

Baca KADES.. hal. 11

Dianggap Kurang Punya Nyali Terhadap Pertanyaan Wartawan MOJOKERTO, SMN SMPN Mojokerto terkait perkara PSP ajaran tahun 2013/2014 yang dianggap memberatkan wali murid pasalnya wali murid wajib membayar Rp 675 ribu.

Akan tetapi kita konfirmasikan pada kepala sekolah tersebut yang bernama “Salsana Jati Angtiar� yang disebut, panggilan Bu Titin yang dianggap kurang punya nyali untuk Baca NYALI... hal. 11

SMPN 2 Kutorejo

Permasalahan Tanah untuk Lokasi Pembangunan MAN Insan Cendikia Palangka Raya Masih Belum Kelar

Suasana rapat permasalahan pembanguntanah

Ajak Pengusaha Kecil Menengah Berkembang KEDIRI, SMN - Bertempat di Hotel Merdeka Jalan Basuki Rahmad Kota Kediri Senen (18/11) Badan Penanaman Modal (BPM) Kota Kediri mengundang sebanyak 100 pengusaha kecil menengah dengan menghadirkan beberapa nara sumber. Diantaranya Darmanto Kadin Kota Kediri,Yayuk dari PHRI Kota Kediri dan Wahyu dari BRI Kota Kediri BPM Kota Kediri menggelar kegiatan ini dengan memfasilitasi kerjasama kemiraan antar usaha besar dan usaha kecil menengah, dengan tema terciptanya kerjasama yang harmonis antara UMKM dan koperasi dengan pelaku usaha regional.

Dalam kesempatan ini Sekretaris BPM Kota Kediri Drs.

Iklan / Langganan hubungi : Tlp. (0354) 691147, HP 081 231 515 435

calon kades juga berikrar dan bertekat untuk menyukseskan isi

Kepala SMPN II Kutorejo Mojokerto

BPM Kota Kediri

Baca BPM KOTA... hal. 11

siap mendukung segala program pembangunan yang termuat dalam visi dan misinya. Para

PALANGKA RAYA, SM Seperti yang telah diberitakan SMN pada Edisi 112/V/1120 Nopember 2013 yanglalu, Pembangunan MAN Insan Cendikia Palangka Raya sampai berita ini diturunkan lagi masih menemukan jalan buntu.

Hal ini terbukti sampai saat ini pembangunan Asrama MAN Insan Cendikia tersebut masih istirahat ditempat. Hal itu terjadi karena warga pemilik Tanah

tidak mau tanahnya Dicaplok begitu saja. Warga pemilik tanah sampai sekarang menunggu kepastian apakah tanah mereka dibayar atau diambil begitu saja.

Pada Selasa, 19 Nopember 2013 kemarin Wali Kota Palangka Raya mengundang warga pemilik tanah yang terkena areal pembangunan MAN Insan Cendikia tersebut. Dalam Undangannya Rapat dilaksanakan di ruang Baca BELUM KELAR... hal. 11

Puluhan Tower Bodong Berdiri

Ilustrasi

TULUNGAGUNG, SMN - Sedikitnya 48 buah dari 212 buah tower telepon seluler yang bercokol di wilayah Kabupaten Tulungagung tidak berijin alias bodong. Padahal ke 48 tower tersebut sudah berdiri sejak 3 tahun silam. Dari pengoperasian tower tersebut sudah milyaran rupiah keuntungan yang diaraup oleh para pemilik tower itu.

Drs Bambang bersama Haris Candra Purnama Asisten Sekkota dan Darmanto Kadin Kota Kediri

Baca TOWER BODONG... hal. 11

Email: suaramedianasional@gmail.com

ETALASE

2

Suara Media Nasional Edisi 113 / V / 21-30 November 2013

Kabupaten Malang Gelar Puncak HKN ke-49

Suasana peringatan HKN ke-49

MALANG, SMN - Puncak Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) Ke-49 tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Malang ini di pusatkan di halaman luar stadion kanjuruhan Kepanjen, pada Minggu pagi kemarin (17/11). Acara ini dibuka langsung oleh Bupati Malang H. Rendra Kresna, didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Hj. Jajuk Rendra Kresna, dan anggota Komisi IX DPR RI bidang Kesehatan, Endang Sarwan Hamid , Wakil Ketua DPRD Kab. Malang H. Sanusi, serta Kapolres Malang AKBP Adi Deriyan Jayamarta. kurang lebih 7500 kader posyandu se Kab. Malang hadir pada peringatan HKN tersebut yang kemudian dilanjutkan dengan temu wicara kader posyandu..

Dalam laoporannya Ketua Panitia penyelenggara peringatan HKN Kab. Malang. Dra. Mursyda, Apt, M.Kes, yang juga Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang ini menyampaikan bahwa, peringatan HKN tahun 2013 ini dioptimalkan untuk mengenalkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada seluruh Rakyat Indonesia sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat kesehatan sekaligus sebagai momentum penekanan terha-

dap preventif dan promotif.

Lebih lanjut Hari Kesehatan Nasional ke-49 memiliki tujuan khusus yaitu yang pertama menggalang komitmen pemangku kepentingan pemerintah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan untuk pencapaian pembangunan kesehatan.Kemudian yang kedua mendorong masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat dan bersih didukung dengan program Jaminan Kesehatan Nasional bagi masyarakat Indonesia. Serta yang ketiga meluncurkan Gerakan Indonesia Cinta Sehat, guna mempercepat pencapaian sasaran pembangunan kesehatan.

Pemilihan tema ini didasari oleh keyakinan bahwa pencapaian MDGs dan visi Kemenkes akan sulit tercapai jika sebagian masyarakat Indonesia belum tersentuh jaminan kesehatan, untuk itu sistem jaminan kesehatan nasional melalui JKN yang akan dimulai pada 1 Januari 2014 harus diperkuat. Berbagai upaya dalam mempersiapkan pelaksanaan JKN telah dilaksanakan antara lain: penguatan terhadap pelayanan kesehatan dasar, memperkuat pelayanan kesehatan rujukan, mempersiapkan regulasi dan lain sebagainya.

Bung Rendra menyampaikan ucapan selamat atas prestasi yang telah diraih Kab. Malang dibidang kesehatan sebagai kota sehat. Penghargaan yang bernama Swastisaba Padapa ini diterima Bupati H. Rendra Kresna dari Kementerian Kesehatan Kamis lalu.

Penghargaan itu diberikan kepada kota/kabupaten dalam rangkaian peringatan Hari Kesehatan Nasional karena dinilai mampu menggerakkan masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup sehat sesuai dengan kriteria dari Kemenkes. Menurut Bung Rendra, penghargaan ini didapat berkat kerja keras seluruh pihak. “Tak hanya Dinas Kesehatan, prestasi ini adalah berkat kerja keras seluruh pihak mulai dari SKPD terkait dan masyarakat serta kader kesehatan,” kata bung Rendra.

Pada kesempatan temu wicara dengan para kader langsung dengan Bupati, Ibu Astuti kader posyandu dari Kecamatan Karangploso ini menyampaikan aspirasinya tentang peralatan posyandu yang di nilainya sudah tidak layak lagi. “Alat timbangan badan bayi sudah banyak yang usang dan sampai saat ini belum dapat bantuan dari pemerintah. Kami para kader berusaha memaksimalkan peralatan yang ada agar pelayanan posyandu bisa berjalan. Saya berharap nanti kepada Pemerintah agar peralatan yang usang ini bisa diganti,” harapnya kepada Bupati.

Menanggapi apa yang disampaikan oleh para kader poyandu tersebut, Bung Rendra akan terus berusaha agar para kader ini bisa diperhatikan, mulai dari fasilitas yang ada maupun apa yang menjadi permasalah di posyandu.” Saya akan berusaha mengusulkan nanti tahun depan kepada DPRD melaui rapat-rapat, agar bisa menganggarkan dana untuk fasilitas posyandu yang tersebar di 33 Kecamatan,” jelasnya. (kus/gal/humas)

Madiso Dilaunching di UIN Maliki MALANG, SMN - Menjadikan Kota Malang yang lebih bermartabat, sesuai dengan misi yang diusung Wali Kota Malang H. Moch. Anton, Menkominfo Tifatul Sembiring, Wawali Kota Malang Sutiaji, bersama perwakilan Telkom Malang melaunching secara resmi melaunching Malang Digital Society (Madiso). Acara ini digelar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki), Selasa (12/11).

Dari program yang merupakan buah kerjasama dengan Telkom Indonesia ini, banyak sekali manfaat yang bisa didapat. Mulai dari mengembangkan potensi di bidang seni, budaya, wisata, pendidikan hingga industri yang didukung penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Wawali Kota Malang Sutiaji mengungkapkan, menyambut baik dilaunchingnya Madiso ini karena akan sangat membantu sukses yang ingin diraih Kota Malang. Adanya kegiatan ini diharapkan bisa menjadi inspirasi, dicatat oleh Allah sehingga bisa menjadi amal kebajikan.

“IT merupakan anugerah dari Allah, dengan memanfaatkan IT, kami berharap bisa lebih banyak manfaat lagi untuk memajukan Kota Malang.

Karena itu kami sangat mengapresiasi sekali kegiatan ini,” terang Sutiaji, Selasa (12/11).

Penerbit Perusahaan Kantor Pusat Kantor Redaksi Telp./Fax Penanggung Jawab & Penasehat Hukum I

Penasehat Hukum II Dewan Penasehat

Walikota Malang saat melaunching Malang Digital Society

Sutiaji menyebutkan, adanya IT yang terus berkembang pesat saat ini, harus diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia di Kota Malang.

Dengan begitu, kehadirannya bisa mengoptimalisasi perkembangan potensi yang ada di Kota Malang.

EGM Telkom Divisi Telkom Timur Iskriono Windiarjanto mengungkapkan, banyak sekali yang dilakukan Telkom untuk mendukung Malang Digital Society. Di antaranya tahap pertama, merangkul komunitas pemerintahan, komunitas pendidikan, komunitas unbankable maupun komunitas UKM online. “Untuk mendukung itu dipasang broadband ready di area publik, di antaranya dengan

pemasangan 1.000 titik WiFi di Kota Malang,” terang Iskriono.

Dari kegiatan ini, diharapkan bisa mendukung program Kota Malang mewujudkan keinginan untuk mengembangkan smart city, e-office, traffic management, rumah digital, ehealth, arsip, e-PBB, smart city security system, dan lain sebagainya.

Harapannya, bisa mendukung perwujudan Kota Malang dalam mengembangkan pendidikan, peningkatan kesehatan, penyelenggaraan pembangunan ramah lingkungan, pemerataan perekonomian, mengembangkan pariwisata dan mewujudkan pelayanan publik yang prima. (jun/trio/ hms)

: PT. SUARA MEDIA NASIONAL : CV. SUARA MEDIA GROUP : Dsn Temboro Ds. Plaosan Kec. Wates Kabupaten Kediri, Jawa Timur : Jl. Durian (Ruko PG Pesantren) Pesantren - Kota Kediri, Jawa Timur : (0354) 691147 : Tjutjut Suliyatno, SH. Kantor Advokat: Jl. Slamet Riyadi No. 29/67 Kota Kediri : Arif Wijanarko SH. : - KH. Drs. Imam Yahya Malik/ Gus Yahya (Ponpes Al Makruf Kedong Lo Kediri) - Noura Dian Hartarony, SE (Anggota Komisi 6 DPR RI) - Drs. Ali Rohmad M.Pd - Sodiq Sudiran Atmojo - Henry Cahyono S. Soroso - Farid Makruf, SE, ST

Komisaris Utama : Winarti Direktur Utama : Kanti Wiyoto Direktur II : Edit Suwantara, SE Direktur III : Agung Budiarto Pimpinan Redaksi : Kanti Wiyoto Wakil Pimred : Yon Taufik Hidayat Bendahara : Surono, M. Irfan Amrulloh, Hj. Mintarti, ST Dewan Redaksi : Kanti, Winarti, Dian Prasetyo Redaktur Pelaksana : Adi Prijanto, Drs. Muh. Ma’ruf MQ Humas : Futi’ah SE, Abdul Rozaq, SH, Farid Makruf Pimpinan Korlip : Drs. Widji Soeratno MM MBA Kordinator Liputan : Syamsudin Fotografer : Wendy Eko Winarto Manager Marketing : M. Edy Fathurokim Marketing : Guntur Samsul Hadi ST, Anindita Absari

Ilustrasi mobil dinas

Pemkot Kediri Anggarkan Rp 6 Miliar Lebih untuk Pembelian Mobil Baru KEDIRI, SMN - Tahun anggaran 2014, Pemkot Kediri mengganggarkan 6 milyar lebih untuk membeli mobil dinas baru.

Mobil dinas baru tersebut disesuaikan tingkat kebutuhan satker di lingkungan Pemkot Kediri. Mobil baru ini digunakan untuk peningkatan kinerja masing-masing Satker.

Selain mobil baru,Pemkot Kediri juga akan membeli sejumlah

sepeda motor.Pembelian kendaraan baru dirasa lebih hemat dan kendaraan lama biaya perawatan lebih mahal.Ada 15 Satker yang mengusulkan adanya mobil dinas baru. Usulan mobil baru ini jenisnya Avanza.

Jawadi Kabag Humas Pemkot Kediri menjelaskan,keberadaan mobil baru penting artinya bagi Pemkot Kediri utamanya operasional di masing-masing Satker. Pasti-

nya dengan adanya mobil baru yang rencananya akan dibeli ini bisa meningkatkan prestasi kinerja PNS di lingkungan Pemkot Kediri.

“Untuk pengusulan tambahan sepeda motor Dinas dari PU, PDE dan BPM.Adanya rencana pembelian mobil dinas baru ini tentunya ke depan pelayanan terhadap masyarakat semakin meningkat.

Masing-masing satker diharap bisa

menggunakan dan merawat mobil baru ini sesuai prosedur dan ketentuan yang ada,” jelasnya.

Jawadi menambahkan penting artinya bagi masing-masing Satker harus benar-benar menggunakan mobil dinas baru tersebut untuk kepentingan dinas dan tidak untuk kepentingan lainya.Artinya pelayanan terhadap masyarakat harus dikedepankan. (bak)

Car Free Day Diadakan di Jalan Basuki Rahmad-Doho Gelaran Pemkot Kediri Bulan Depan KEDIRI, SMN - Seperti juga daerah lain di wilayah Propinsi Jawa Timur yang sudah merealisasikan ide Car Free Day. Maka Pemkot Kediri pun akan mencoba hal ini untuk dilakukan di Kota Kediri dan kegiatan terpusat di Jl Basuki Rahmad hingga Jl Dhoho.

Pelaksanaan Car Free Day ini akan dilaksanakan bulan depan dan berlangsung selama tiga jam.

Kegiatan ini sebagai langkah untuk member kesempatan pada masyarakat Kota Kediri melakukan kegiatan dan olahraga ringan. Selama kegiatan Car Free Day ini arus kendaraan akan dialihkan.

Haris Chandra Purnama Asisten Sekota membenarkan bahwa Pemkot Kediri akan merealisasikan gagasan Car Free Day di Kota Kediri dan saat ini sedang dibahas. Sebelumnya gagasan ini pernah akan digelar pada tahun lalu namun tertunda.

“Ini hal yang menarik dan masyarakat bisa beraktivitas selama jalur tersebut untuk kegiatan Car Free Day. Masyarakat bisa beraktivitas di lokasi tersebut dengan nyaman tanpa ada gangguan dari kendaraan. Yang perlu diingat dalam seminggu dilakukan satu kali dan

harinya masih kita dalami,” jelasnya.

Masih menurut Haris, pihaknya berharap masyarakat bisa menikmati kegiatan tersebut. Saat ini berkoordinasi dengan masing-masing SKPD karena melibatkan adanya PKL, Lalu lintas dan semua kegiatan masyarakat Kota Kediri. (ko)

Tarif Iklan / Advetorial Suara Media Nasional 1 Halaman Warna Rp 15.000.000,- / Hitam Putih Rp 12.000.000,1/2 Halaman Warna Rp 10.000.000,- / Hitam Putih Rp 8.000.000,1/4 Halaman Warna Rp 7.500.000,- / Hitam Putih Rp 5.000.000,1/8 Halaman Warna Rp 3.000.000,- / Hitam Putih Rp 2.000.000,Iklan Kolektif Warna Rp 1.000.000,- / Hitam Putih Rp 750.000,-

Bagi yang berminat dapat hubungi alamat kami di Jl. Durian (Ruko PG Pesantren-Kota Kediri, Jawa Timur Telp. (0354) 691147, 081231515435, 082141625608

Crew dan Wartawan Surat Kabar Umum Suara Media Nasional Kota/Kab. Kediri: Agus Wiyono (Kabiro), Joko D., Susi, Johan Wahyudi, M. Ali Faizin, Supriyono. Nganjuk, Bojonegoro: Joko Kustono, Rambu Magdalena, Kristian. Suara Blitar: Ummu Chairu Wardani, Irul, Sri Sulistyoningsih, Agus Imam S. Biro Tulungagung/Trenggalek: Dian Prasetyo, Wartawan: Rudi L, Bambang Wilaga. Wartawan Surabaya, Sidoarjo: Mulyono, Slamet.

Pasuruan: Fikri Setiawan. Bangkalan: Harsono. Sampang:Wahyudi Hermawan. Pamekasan: Sulaiman. Lamongan, Tuban: Mardining Sawidji LA. Gresik: M. Zainus, SH (Kabiro), I Made Agus Budiana (Wakil Kabiro), Pardi, Ainul Farikin. Jombang: Slamet W, Puji, Bambang Mardiono, Agus W. Mojokerto: Gunadi. Kabiro Kota/Kab Madiun, Magetan, Ngawi: Drs. Suyanto. Madiun Kota/ Kab: J. Kustono. Magetan, Ngawi: Heri Aprianto, Resdika. Pacitan: Yon Taufik Hidayat. Banyuwangi: Misjan, Aripin, Arief Suparman.

Malang Raya: C. Junaedi (Kabiro), Triyo. Kota/Kab. Probolinggo, Lumajang: Edi Sunarko RD (Kabiro). Jember: Didik Nandarani (Kabiro), Rambu Magdalena. Bondowoso, Situbondo: Khairunazi/Yusi. Perwakilan Bali: B. Wirawan. Biro Jawa Barat, Jakarta; Ahmad Faisholihin. Perwakilan Jawa Tengah: Mulyono RS. Perwakilan Maluku: Yohanes. Perwakilan Kalimantan Tengah: Mandau Suwandi. Biro Gunung Mas: Leuntung I Dehes. Perwakilan Sumareta Selatan: Hasan Bakri. Kabiro Kota Lubuklinggau, Kab. Musi Rawas: Abu Hasan Azhari. Perwakilan Kepulauan Riau: Ekowanto. Biro Kota Batam: Asriaadi, ST. Perwakilan Sulawesi Utara: Kurnelius. Perwakilan Propinsi Jambi: Sugianto. Desain/Layout: Irul.

No. Rekening BRI Cabang Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. No. 6271-01-000106-50-4. A/N. Winarti.

No. Rekening Bank Jatim Capem Wates Kabupaten Kediri. No. 0782015257. A/N: Winarti Website: www.suaramedianasional.com. Email: suaramedianasional@gmail.com.

Percetakan PT. Citra Cetak Pratama Sidoarjo. Isi diluar tanggungjawab percetakan.

Kantor Biro Ponorogo: Jl. Basuki Rahmat No.17 A Ponorogo, contact person: 081231515435. Dewan Penasehat: Trimo. Kabiro: Ir. Prayudi Bahagia RW. Wartawan: Anny Hidayati, Tri Purwanto Budi Wiyono.

Waspadai Wartawan Suara Media Nasional yang memegang Kartu Pers yang namanya tidak tercantum dalam BOK REDAKSI bukan tanggung jawab Redaksi. Bila Anda ingin berlangganan, Keluhan serta informasi. Bisa mengirim surat untuk redaksi kami, kirim dengan identitas diri ke Kantor Pusat “SUARA MEDIA NASIONAL” di Dusun Plaosan Desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Telp/Fax. (0354) 691147, 081231515435, 081234225711, 085645867811.

Kami hanya memuat iklan berdasarkan order yang masuk dari pemasang iklan dan bila mana ada iklan yang tidak termuat harap menghubungi kantor redaksi “SUARA MEDIA NASIONAL”.

KEDIRI RAYA

Suara Media Nasional

3

Dari Kediri untuk Indonesia

Edisi 113 / V / 21-30 November 2013 Goa Selomangleng Kediri

Simpang Lima Gumul Kediri

Bupati Haryanti Resmikan Pasar Wisata Gunung Kelud

Bupati Haryanti saat meresmikan pasar Wisata Gunung Kelud

KEDIRI, SMN - Kawasan Wisata Gunung Kelud menjadi semakin lengkap dengan diresmikannya Pasar Wisata Gunung Kelud oleh Bupati

Kediri di Reast Area yang berdekatan dengan Gedung Teater Cinema Kelud, Sabtu (16/11).

Dalam rangkaian kegiatan Festi-

val Kelud 2013 yang digelar mulai 10 s/d 17 Nopember 2013, Kawasan Wisata Gunung Kelud semakin semarak. Pada waktu hampir bersamaan

pukul 08.00 di Reast Area diremikan Pasar Wisata, di puncak Gunung Kelud dilaksanakan Ritual Sesaji Gunung Kelud 2013 yang dilaksanakan oleh masyrakat dan komunitas umat Hindu se Kabupaten Kediri Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh sponsor dan elemen masyarakat yang telah mendukung berdirinya Pasar wisata Gunung Kelud supaya kawasan wisata ini menjadi ramai. Dengan ramainya kawasan wisata ini banyak orang yang mendapat rejeki, mulai dari pelaku Pemandu Wisata, Tukang foto dan para Pedagang disekitar gunung kelud ini.

Selain makanan, disini juga terdapat Souvenir. Dengan beragamnya makanan dan souvenir diKawasan ini saya yakin Kawasan wisata Gunung Kelud akan bertambah laris dan pasti rejeki masyarakat juga akan bertambah.

Perkembangan Pariwisata di Kawasan Wisata Gunung Kelud menjadi semakin baik untuk prospek jangka panjang yang memiliki nilai positif sebagai peningkatan perokonomian masyarakat dengan adanya Pasar Wisata yang menjual produk unggulan

khas Kabupaten Kediri.

Pasar wisata di Kawasan gunung kelud selain menambah kelengkapan Gunung kelud juga sebagai daya tarik wisatawan sehingga akan banyak mengundang pengunjung dari berbagai daerah di Indonesia bahkan sampai keluar negeri untuk datang mengunjungi Gunung Kelud.

Pasar wisata di gunung kelud menyediakan beraneka ragam hasil olahan dari UMKM Kabupaten Kediri mulai dari makanan hingga Souvenir

khas Kabupaten Kediri juga sebagai ajang pamer keanekaragaman dan kekayaan yang menjadi ciri khas Kabupaten Kediri.

Ritual sesaji yang dirangkai dengan Pembukaan Pasar Wisata Gunung Kelud, juga digelar pameran Education Expo yang menampilkan ketrampilan para Pelajar-Pelajar dari SMA/SMK Kabupaten Kediri misalnya ketrampilan dan kekreatifan dari Pelajar SMKN 1 Ngasem yang mampu membuat mesin robot, tidak keting-

galan juga Festival Menu Makanan Daerah yang menampilkan masakanmasakan daerah yang beraneka ragam.

Semakin membaiknya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dengan ditunjang tingkat keamanan yang kondusif akan semakin mendorong minat wisatawan berkunjung di Kawasan Gunung. Ritual Kelud merupakan Agenda Tahunan yang dilaksanakan selama 1 minggu yang dirangkai dengan Ritual Sesaji setiap bulan Muharam / Suro. (hms/adv/kan)

Pasar Wisata Gunung Kelud

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kab. Kediri KEDIRI, SMN-Menurunkan angka kemiskinan masih menjadi target utama Pemerintah, permasalahan tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kediri dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Sosialisasi Penguatan Kelembagaan, Kemitraan Program Penanggulangan Kemiskinan di Ruang Kilisuci. Kamis (14/11) Masalah kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan, jika tidak segera akan berdampak serius pada permasalahan sosial antara lain peningkatan beban sosial ekonomi masyarakat yang semakin berat, menurunnya kualitas dan produksifitas sosial ekonomi, menurunnya partisifasi masyarakat dalam pembangunan, meningkatnya kriminalitas dan terganggunya stabilitas sosial, munculnya ketimpangan dan kecemburuan

Peserta Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Sosialisasi Penguatan Kelembagaan, Kemitraan Program Penanggulangan Kemiskinan

sosial, dan menurunnya kualitas sumber daya manusia yang berimplikasi pada merosotnya mutu generasi muda. Yang disampaikan Kepala Bap-

peda Kab. Kediri Dede Sujana, S.Sos, MSi. Bupati Kediri dr. H. Haryanti Sutrisno dalam kesempatan tersebut

menyampaikan Bahwa kemisikinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak sehinngga diperlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, tepat waktu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

Salah satu upaya pemerintahan dalam penanggulangan kemiskinan adalah melakukan pemberdayaan masyarakat dengan membentuk lembaga sosial masyarakat yang kuat dan akuntabel. Lembaga-lembaga tersebut memerlukan penguatan dalam kapasitas dan status hukumnya serta kekuatan diperlukan guna menghindari resiko gagalnya program-program

Suasana Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Sosialisasi Penguatan Kelembagaan, Kemitraan Program Penanggulangan Kemiskinan

penanggulangan kemiskinan yang telah diluncurkan oleh pemerintah selama ini.

Saya harapkan seluruh pelaku penanggulangan kemiskinan mempunyai pemahaman, motivasi, dan semangat yang sama dalam upaya

percepatan pengurangan kemiskinan di Kabupaten Kediri sehingga upaya pengurangan angka kemiskinan dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kediri dapat berhasil. Tambah dr. Haryanti.

Penanggulangan kemiskinan

tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah semata, namun peran serta dan dukungan masyarakat dalam mensukseskan program program Pemerintah sangat dibutuhkan. (hms/ adv/kan)

Pemkot Kediri Gelar Upacara Peringatan Hari Kesehatan Nasional

Walikota Kediri dr. Samsul Asahar, Sp.PD juga menyerahkan hadiah

KEDIRI, SMN-Pemerintah Kota Kediri menggelar upacara Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-49, pada 12 November 2013 pukul 07.30 WIB di halaman Balai Kota Kediri. Bertindak sebagai Pembina upacara adalah Walikota Kediri dr.

Samsul Ashar, Sp.PD. sedangkan sbagai pemimpin upacara adalah Ridwan Salimin dari RSUD Gambira Kota Kediri.

Saat memberikan sambutan, Walikota Kediri dr. Samsul Ashar, Sp.PD mengucapkan banyak terima kasih kepada kader kesehatan di Kota Kediri khususnya yang telah bekerja dengan sukarela untuk meningkatkan derajad kesehatan masyarakat. Beliau juga menyampaikan bahwa upacara Hari Kesehatan Nasional tersebut mengusung tema “Menuju Indonesia

Sehat dan Jaminan Kesehatan Nasional yang Bermutu”. Tema yang inspiratif tersebut dipilih untuk menggerakkan segenap komponen bangsa guna mencapai hidup sehat.

Lebih lanjut, Walikota Kediri dr.

Samsul Ashar, Sp.PD mengatakan bahwa Pemerintah Kota Kediri telah berupaya dalam meningkatkan derajad kesehatan masyarakat Kota Kediri, antara lain dengan mencapai sasaran– sasaran eradiksi polio, eliminasi malaria, eliminasi kusta, penanggulangan HIV–AIDS, meningkatkan status gizi, dan mempercepat upaya pencapaian tujuan millennium. “ Kita bertekad untuk sungguh-sungguh mencapai sasaran–sasaran ini tepat waktu, bahkan jika mungkin lebih cepat”.

Ujarnya.

Pada akhir sambutannya, Waliko-

ta Kediri dr. Samsul Ashar, Sp.PD meminta agar Jajaran Pemerintah Daerah mengambil langkah strategis untuk mengatasi berbagai masalah pembangunan kesehatan di Daerahnya masing-masing. Antara lain masalah pemenuhan dan distribusi tenaga kesehatan, penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan kesehatan, penyediaan sarana air minum dan sanitasi dasar, perwujudan kawasan bebas rokok, dan pelaksanaan jaminan kesehatan nasional.

Pada upacara tersebut, Walikota Kediri dr. Samsul Asahar, Sp.PD juga menyerahkan hadiah kepada Devina Dwi Nur Kusumaningdiah, dari SDN Sukorame II dan Fani Nabila Fauziah, dari SDN Banjaran IV yang telah berhasil menjadi juara I Dokter Kecil Tingkat Nasional, Ibu Sri Mursih

sebagai kader Terlama Dinas Kesehatan Kota Kediri, Juara I Kinerja Puskesmas se Kota Kediri tahu 2012 yang diberikan kepada Puskesmas Ngletih, dan yang terakhir hadiah diberikan kepada RSUD Gambiran yang berhasil meraih juara I Lomba Kelompok Budaya Kerja Tingkat Provinsi Jawa Timur.

Usai upacara, diadakan pemeriksaan kesehatan gratis, yang meliputi pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan asam urat. Dari BNN Kota Kediri juga melakukan tes urine untuk mengetahui ada tidaknya kadar narkoba pada Pegawai Pemkot Kediri dan PMI menyediakan satu unit mobil untuk fasilitas donor darah bagi pegawai Pemerintah Kota Kediri. (hms/adv/kan)

Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Kediri Tahun 2013 KEDIRI, SMN - Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang bekesinambungan dan berkeadilan, Pemerintah Kota Kediri mengadakan Sosialisasi Peraturan daerah dan Peraturan Walikota Kediri tahun 2013. Acara sosialisasi diselenggarakan selama dua hari, hari Selasa-Rabu tangaal 1920 November 2013 di Ruang Kilisuci Kota Kediri.

Dalam acara tersebut akan disosialisasikan 4 produk hukum 3 diantaranya yakni inisiatif dari Dprd Kota Kediri yaitu, Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2013 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri, Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis, dan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, serta Peraturan Walikota Kediri Nomor 16 tahun 2013 tentang Kode Etik Pegawai

Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Untuk hari pertama, sosialisasi membahas tentang Peraturan Daerah Kota Kediri nomor 5 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern dan Peraturan Walikota Kediri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Pemerintah Daerah. Seperti yang telah disampaikan oleh narasumber dari Disperindagtamben Kota Kediri Drs. Dwi Rahman, MSi, bahwa penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta pasar tradisional.

Selain itu juga mengatur dan

menata keberadaan pasar modern di daerah agar gtidak merugikan dan mematikan UMKM dan koperasi serta pasar tradisional yang telah ada dan mempunyai nilai historis dan menjadi asset daerah. Beliau juga menjelaskan bahwa setiap pedagang memiliki kebebasan dalam melakukan kegiatan perdagangannya dan memperhatikan nilai-nilai, etika, estetika, dan moralitas masyarakat

yang berdampak pada terpeliharanya kepentingan masyarakat, perlindungan konsumen dan lingkup hidup.

Drs. Saiful Choiri, MM dari Inspektorat pada saat mensosialisasikan Perwali Nomor 16 tahun 2013 menhatakan bahwa Perwali ini merujuk dari PP No 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dank ode etik PNS dan PP Nomor 2010 tentang disiplin

Sosialisasi Perda dan Perwal Kediri tahun 2013

PNS. Kode etik PNS sebagaimana yang tertera pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi kode Etik PNS adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. PNS juga harus mempuntai etika dalam bernegara sebagaimana yang tertera pada pasal 4 ayat 1 yang berisi melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan UUD, turut serta

memelihara rasa persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia, menghormati dan menjujunjung tinggi toleransi antar umat beragama, dsb.

Selanjutnya, beliau juga menjelaskan bahwa setiap PNS di lingkungan Pemkot Kediri yang terbukti melanggar kode etik di kenakan sanksi moral dan sanksi administrasi sebagai yang diatur dalam peraturan yang telah

ditetapkan.

Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Ir. Haris Candra Purnama, MM saat membacakan sambutan walikota Kediri dr. Samsul Ashar, Sp.PD mengatakan bahwa adanya Peraturan Daerah Kota Kediri nomor 5 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern dapat mencegah terjadinya praktek usaha yang tidak sehat, sehingga perlu ditingkatkan kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, pengusaha kecil, dan koperasi dengan pelaku usaha pembelanjaan dan toko modern.

Sosialisasi akan dilanjutkan pada hari Rabu, 20 November 2013 yaitu membahas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2013 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri dan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis. (ko)

POTRET

Suara Media Nasional Tulungagung, Trenggalek, Lamongan, Bondowoso 4 Bupati Mulyadi Sampaikan Jawaban Eksekutif Silaturrahim dan Ta’aruf Pengurus MPC dan Atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi MPO Pemuda Pancasila Kabupaten Lamongan

Edisi 113 / V / 21-30 November 2013

Bupati Mulyadi saat menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi

TRENGGALEK, SMN - Pada tanggal 13 November 2013, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Jawaban Eksekutif Atas Pemandangan Umum Fraksi – Fraksi Dalam Rangka Pembahasan Ranperda Tentang Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 di ruang Rapat DPRD Kabupaten Trenggalek.

Dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Drs. Hari Langgeng Wiyono dan dihadiri Bupati Trenggalek beserta Wakil Bupati, Para Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Trenggalek, Jajaran Forkopimda dan Ketua Pengadilan Kabupaten Trenggalek, Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli, Kepala SKPD, Bagian dan Organisasi Wanita.

Pada kesempatan tersebut, Bupati

Trenggalek Dr. Ir. H. Mulyadi WR. MMT dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas pokok-pokok pikiran yang dituangkan dalam pandangan umum. Begitupun dengan pendapat, saran, kritik dan masukan yang disampaikan semuanya bersifat konstruktif dan rasional kepada semua fraksi DPRD yang telah memberikan apresiasi terhadap peningkatan kinerja pelaksanaan APBD Tahun anggara 2014. Namun demikian akan kami perhatikan mudah-mudahan dapat melecut untuk berkarya dan bekerja lebih baik sehingga kemajuan Trenggalek yang kita cita-citakan bisa segera terwujud.

Menjawab pandangan umum yang disampaikan enam fraksi DPRD, Bupati mengatakan terkait dengan dengan hal yang ingin dicapai dan asumsi yang direncanakan pada RAPBD Tahun 2014 . Target yang ingin kita capai pada tahun 2014 ini sesuai indikator pembangunan antara lain pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar angka 6,8% sampai 7%, produk domestik regional bruto (PDRB) meningkat menjadi 3,979 trilyun, indeks pembangunan manusia (IPM) diproyeksikan mencapai 76,57% atau meningkat 0,94% dibandingkan tahun

2013. Sedangkan asumsi peningkatan yang akan dicapai pada setiap SKPD sudah dijabarkan pada rencana kerja (RENJA) tahun 2014 pada setiap SKPD. Terkait dengan komposisi belanja tidak langsung dengan belanja langsung dapat kami sampaikan bahwa pada RAPBD 2014 belanja tidak langsung direncanakan sebesar Rp. 674.236.000.000,- atau sebesar 59,75% dan belanja langsung sebesar Rp 454.695.000.000,- atau 40,25%.

Dari belanja tidak langsung tersebut untuk belanja pegawai gaji PNS, DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Insentif dan pajak sebesar 595 M atau 52,74% dari total belanja.

Mengakhiri sambutannya Bupati mengajak segenap komponen di Kabupaten Trenggalek ini terus menguatkan kebersamaan dan membangun kelembagaan ini lebih erat lagi, lebih bersinergi dan lebih solid. Karena kita sebenarnya sama-sama menanggung kewajiban yang sama yaitu sama-sama melaksanakan amanah sesuai konstituti dan menanggung beban tanggung jawab bagi kemaslahatan masyarakat Kabupaten Trenggalek”, ungkapnya. (rud)

Rehabilitasi Jalan-jalan Rusak Besar-besaran TULUNGAGUNG, SMN Tekad bulat Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk merehabilitasi jalan rusak tampaknya bukan hanya isapan jempo belakal. Buktinya, pemerintahan yang dikomandani Bupati Sahri Mulyo itu, saat ini mulai melakukan perbaikan atau rehabilitasi jalan rusak secara bear besaran.

Hal ini sebagaimana diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya (PUBMC) Tulungagung Sutris. “Pemkab sedang melakukan perbaikan jalan rusak secara besar besaran. Mengingat, jalan merupakan sarana transportasi penting, untuk kelancaran perekonomian masyarakat”, ungkapnya.

Bahkan mantan Kepala BPPT Tulungagung itu menandaskan, bahwa tahun 2014 seluruh jalan rusak di Kabupaten Tulungagung dipastikan sudah bagus semua. ‘ Lihat saja untuk tahun 2014 Tulungagung harus sudah bebas dari jalan rusak. Tujuannya supaya masyarakat bisa menjalankan aktivitas perekonomian secara lancar,” tandas pria yang berdomisili di

Karangrejo itu.

Untuk mewujudkan program tersebut, saat ini telah dilakukan perbaikan jalan yang rusak di seluruh pelosok Kabupaten Tulungagung.

Karena hampir seluruh kecamatan terdapat jalan rusak. Ruas jalan yang menghubungkan antar kecamatan mendapat prioritas utama untuk diperbaiki.

Sejak tahun 2008 silam kondisi jalan di Kabupaten Tulungagung sudah mulai rusak karena perawatannya tidak maksimal. Sehingga kondisi jalan tidak bisa tahan lama alias awet.

Misalnya awal bulan diperbaiki akhir bulan sudah rusak. Sebab cara perbaikannya diduga tidak sesuai standart kontruksi (besaran teknik).

Data di Dinas PUBMC menyebutkan bahwa Kabupaten Tulungagung memiliki sekitar 1900 km ruas jalan. Dari jumlah tersebut sekitar 800 km mengalami kerusakan. Baik kerusakan itu bersifat ringan, sedang atau rusak berat..

Kerusakan berat banyak terjadi di pinggiran kota, misalnya di Kecama-

Salah satu perehabilitasian jalan di Tulungagung

tan Pakel, Pucanglaban, Tanggunggunung, Campurdrat, Besuki. Kerusakan jalan di daerah pinggiran ini rata rata hampir mencapai 60 persen.

Kondisi ini mengundang perhatian serius Pemkab Tulungagung untuk melakukan perbaikan jalan besarbesaran. Setiap hari petugas dari Pemkab Tulungagung terus menyisir jalanjalan pedesaan untuk mendata yang perlu

Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung menyerahkan panji Kabupaten Tulungagung kepada Bupati Syahri Mulyo

TULUNGAGUNG, SMN Acara Bersih Nagari dalama rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten Tulungagung ke-808 kemarin berlangsung cukup semarak. Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo, SE. bersama Forpimda dengan penuh kebahagian menyambut kedatangan para peserta kirab panji lambang daerah Kabupaten Tulungagung.

Prosesi dimulai dari Kantor Pemkab Tulungagung. Rombongan drum band Tradisional, pembawa panji Tulungagung dan 2 buah tumpeng Raksasa (tumpeng lanang dan Tumpeng Wadon) bersama-sama

karyawan-karyawati Pemkab dan para Kepala Desa dan Kelurahan se Kabupaten Tulungagung yang mengenakan pakaian tradisional Jawa melakukan kirab berjalan kaki menuju Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso.

Penetapan Hari Jadi Kabupaten Tulungagung pada tanggal 18 November tersebut berdasarkan Prasasti Lawadan di yang ditemukan di Desa Wates Kecamatan Campurdarat yang bertuliskan tanggal 18 November 1205. Prasasti dikeluarkan atas perintah Raja Sri Kretajaya atau Kertajaya yang kala itu merasa berkenan atas kesetiaan warga tani Lawadan terha-

H.A. Syaroni, H. Mafhum Sofa, Andrianto Wicaksono, H. Drs. Abdullah Ubaid, MM, H. Ma’ruf, SH., H. Aba Mansur.

Lamongan yang lebih maju, lebih baik, dan lebih transparan hal tersebut juga disampaikan secara tegas oleh sekretaris MPO (Majelis Pertimbangan Organisasi) Pemuda Pancasila Lamongan H. Drs. Abdullah Ubaid, MM. Pemuda Pancasila harus mampu menghasilkan karya-karya gemilang, baik di sektor pertanian, perikanan, kelautan, konstruksi, dll. Karena keseluruhan potensi tersebut ada di Kabupaten Lamongan.

H. A. Syaroni yang juga sebagai bendahara MPC mengungkapkan, bahwa Lamongan juga memiliki potensi lahan yang dapat dijadikan sebagai penanaman tebu dan jumlah luas lahan keseluruhan hampir mencapai seribu hektar lebih yang saat ini lahan tebu tersebut sudah siap tebang. Tetapi pada kenyataannya tebu yang dimiliki oleh kelompok-kelompok tani tebu tersebut terkendala dalam memasukkan ke pabrik-pabrik gula di sekitar Kabupaten Lamongan untuk digiling dan ini sangat meresahkan para petani tebu. Untuk itu peran serta pemerintah Kabupaten sangat diharapkan agar proses tebang dan

Tak hanya orang dewasa yang memperebutkan tumpeng yang dinamakan tumpeng lanang (lelaki) dan tumpeng wadon (perempuan) tersebut, tetapi orang tua dan anak-anak juga terlihat saling berebut mendapatkannya.

Sebagian warga Tulungagung masih percaya jika tumpeng-tumpeng yang disajikan itu bertuah. Karena itu mereka rela saling berebut untuk mendapatkannya kendati harus berdesakdesakan. (dian)

pengiriman dapat lancar agar swa sembada gula di Indonesia dapat segera terealisasi.

Sedangkan H. Ma’ruf, SH yang juga sebagai Tim Adfokasi Pemuda Pancasila Wilayah Jawa Timur (MPW) menyoroti banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang ada dalam pemerintahan khususnya di Lamongan. Adapun penyimpangan yang dimaksud adalah masih banyaknya kasuskasus Korupsi. Sehingga untuk memberi perhatian pada golongan pemuda, boleh dikata hampirhampir tidak mendapat perhatian.

Untuk itu ormas Pemuda Pancasila yang ada di Lamongan (MPC) harus berani tampil dominan dalam segala aspek agar pemuda pancasila Lamongan tidak dipandang sebelah mata. Pemuda Pancasila Lamongan harus bias menjadi pionir dalam mengawal dan mengawasi secara kritis khususnya penyaluran proyek-proyek baik fisik, konstruksi, pengadaan barang dan jasa agar generasi muda pemuda pancasila dapat berkesempatan untuk menampilkan karyanya dalam pembangunan. (mas)

Penutupan Festival Muharram Bondowoso 2013

segera mendapat prioritas perbaikan.

‘Masyarakat sangat senang karena jalan jalan yang rusak sudah mulai diperbaiki. Mudah mudahan lancar perbaikannya. Sehingga cepat bisa dilewati,’ Ujar Trimo, warga Desa Pojok, Kecamatan Campurdarat.

Memang upaya perbaikan jalan rusak ini mendpatkan tanggapan positif dari masyarakat pedesaan. (dyan)

Prosesi Bersih Nagari Peringatan Hari Jadi Tulungagung dap raja ketika terjadi serangan musuh dari sebelah timur Daha.

Sebelum tahun 2003 perayaan Hari Jadi Kabupaten Tulungagung dilakukan pada setiap tanggal 1 April dengan sumber Candrasengkala Memet yang terdapat pada sepasang arca Dwarapala yang berada disetiap jalan pintu masuk Kota Tulungagung yang bertuliskan tahun Jawa 1752 atau 1824 Masehi. Namun karena ada peninjauan kembali dan kemudian disahkan dalam Perda Kabupaten Tulungagung Nomor: 27/2002 Hari Jadi Kabupaten Tulungagung ditetapkan tanggal 18 November 1205.

Bupati Syahri Mulyo, pada kesempatan tersebut mengajak warga Tulungagung untuk bersyukur pada Tuhan yang Maha Esa atas anugerah yang diberikan, sehingga masyarakat bisa ikut memperingati hari jadi Tulungagung ke 808. Peringatan ini diharapkan mampu membuat masyarakat Tulungagung yang ayem tentrem mulyo lan tinoto.

Setelah acara usai tumpeng buceng lanang dan wadon dibawa keluar untuk direbutkan para warga. Mereka berebut untuk mendapat tumpeng dan aneka buah-buahan yang tersaji dalam gunungan tumpeng di Halaman luar Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso.

LAMONGAN, SMN Setelah enam bulan pasca Mucalub Pemuda Pancasila (MPC PP) Lamongan di deklarasikan yaitu bulan April 2013 kemarin, bulan Nopember tanggal 10 kemarin. Jajaran pengurus MPC PP Kabupaten Lamongan kembali mengadakan rapat koordinasi untuk pengurus dijajaran MPC, Pengurus Harian dan MPO (Majelis Pertimbangan Organisasi) Se Kabupaten Lamongan.

Rapat koordinasi kali ini diberi judul “Silaturrahim & Ta’aruf Pengurus MPC & MPO Pemuda Pancasila Kabupaten Lamongan”.

Acara ini sedikitnya dihadiri 40 orang pengurus diberbagai struktur kelembagaan yang ada dalam jajaran MPC. Adapun rapat koordinasi kali ini diharapkan dapat meningkatkan kerja sama antar elemen kelembagaan dalam tubuh MPC PP Kabupaten Lamongan.

Dalam sambutan Ketua MPC PP Kabupaten Lamongan, Andrianto Wicaksono, SE, kembali menegaskan, bahwa MPC PP hadir ditengah masyarakat Lamongan adalah merupakan suatu kebutuhan dan keharusan. MPC PP harus dapat berperan lebih aktif dan menjadi penyeimbang dalam masyarakat yang serba majemuk sekarang ini.

MPC PP Lamongan harus berani bersikap tegas dalam mengawal roda pemerintahan daerah Kabupaten Lamongan dan dapat menjadi partner pemerintah dalam segala aspek pembangunan Pemuda Pancasila Kabupaten Lamongan harus berani merubah Paradikma yaitu menghilangkan kesan-kesan negatif dalam masyarakat, khususnya di Kabupaten Lamongan Pemuda Pancasila Lamongan Kabupaten Lamongan harus dapat menjadi pionir dalam tiap gerakan dalam sendi-sendi membangun

Bupati Bondowoso saat menutup festival muharram 2013

BONDOWOSO, SMN Penyerahan Trophy dan Piagam Oleh Bupati Bondowoso Kepada Para Pemenang Lomba Pada Kegiatan Festival Muharram 2013. Akhirnya kemeriahan Festival Muharram yang berlangsung selama dua pekan ditutup, sesuai jadwal yang telah diagendakan. Penutupan festival ini ditandai dengan laporan akhir pelaksanaan festival oleh Sekdakab kepada Bupati Bondowoso.

Acara penutupan diisi oleh penampilan masing-masing juara dari

berbagai lomba selama festival digelar. Bukan cuma itu, gebyar musik dan pertunjukan Bupati memetik gitar didampingi Wakil Bupati menjadi daya tarik bagi penonton.

Gawe besar Pemkab ini membawa dampak positif terhadap para pelaku usaha. Tercatat transaksi nominal yang cukup tinggi dalam dua pekan, sekitar 4 milyar lebih hanya untuk pameran ekspo.

Ini baru yang tercatat di stand di dalam pameran, belum dari kaki lima dan pedagang asongan. Saya

yakin jumlah transaksinya-pun tidak kecil,” kata Bupati, Sabtu malam (16/11/2013). Menurutnya, hal ini patut untuk terus dikembangkan. Bupati Bondowoso Memainkan Alat Musik Bersama Grup Gambus An-NasyiinDikatakannya, Bupati beserta tim mengikuti kegiatan demi kegiatan dan hasilnya berlangsung dengan baik. Terlebih mendapat antusiasme yang tinggi dari masyarakat Bondowoso. Lanjutnya, pihaknya menugaskan tim untuk melakukan survey dan penelitian dan bagaimana persepsi masyarakat.

Dari hasil survey dan riset yang dilakukan, gebyar Festival Muharram Bondowoso 2013 ini, yang pertama dapat meningkatkan rasa cinta masyarakat bondowoso artinya festival mampu mengangkat martabat sekaligus meneguhkan jati diri sebagai warga Bondowoso.

Kedua, dapat mendorong tumbuh kembangnya potensi dan usaha, baik produk unggulan berupa ketrampilan dari ikm dan ukm, sekaligus menginspirasi bagi pelaku usaha dan masyarakat. Ketiga, mampu untuk terus menjaga dan melestarikan potensi seni dan budaya, karena festival ini diyakini sebagai salah satu ajang meningkatkan promosi destinasi wisata Bondowoso. (yus)

Suara Media Nasional

LINTAS TIMUR

5

Probolinggo, Gresik

Edisi 113 / V / 21-30 November 2013

Pemerintah Kota Probolinggo Gelar MPS2 Sesi Ke4 Tahun 2013 PROBOLINGGO, SMN Pemerintah Kota Probolinggo hari ini (17/11) menggelar agenda rutin yang sudah popular disebut Morning on Panglima Sudirman Street (MPS2) dalam hal ini selaku panitia penyelenggara Dinas Pendidikan Kota Probolinggo dan DPPKA. Kepala Dispendik Drs. Endro Suroso MSi selaku ketua penyelenggara melaporkan tentang dasar hukum dan tujuan diselenggarakan acara tersebut yang antara lain, bertujuan untuk sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Kota kepada para Pengusaha, Pedagang kakilima dalam hal mempromosikan produk produknya, juga kepedulian kepada masyarakat

dalam hal sembako murah, dan bantuan lainnya.

Lebih lanjut Drs. Endro Suroso menjelaskan bahwa acara ini diikuti oleh 365 peserta yang terdiri dari dinas pendidikan, dari dinas / skpd, perusahaan, ormas, dan pedagang kakilima.

Walikota Probolinggo HM. Buchori.

SH. MSi dalam sambutannya menjelaskan bahwa agenda MPS2 ini telah dilaksanakan sejak tahun 2007 dan hampir tujuh tahun, yang artinya sudah 409 kali gelaran MPS2 ini, HM. Buchori juga menjelaskan tujuan awal dilaksanakan MPS2 ini yaitu untuk bagaimana mengembangkan potensi daerah yang ada yaitu seni, budaya, kuliner, CSR, dan bantuan

Pelepasan balon oleh Walikota dan Isteri dan di damping oleh Kepala Dispendik Drs. Endro Suroso

Surya Paloh Hadiri Pelantikan Pengurus Partai Nasdem Dapil II Jatim

H. Surya Paloh saat dipanggung kehormatan bersama, Drs,H, Hasan Aminuddin MSi, Bupati Probolinggo Hj, Puput Tantriana Sari, SE, Ketua DPRD, dan para petinggi Partai Nasdem,

PROBOLINGGO, SMN Ketua Umum Partai Nasdem H. Surya Paloh hari ini (9atau11) menghadiri dan menyaksikan pelantikan para Pengurus Partai Nasdem dari tngkat cabang sampai ranting, baik Kota maupun Kabupaten Probolinggo dan Pengurus Partai Nasdem Kota atau Kabupaten Pasuruan, acara tersebut digelar secara terbuka dilapangan Kedung Dalem kec.

Dringu Kabupaten Probolinggo.

Hadir pula dalam acara tersebut antara lain Bupati Probolinggo Hj.Tantri, Drs.H.Hasan Aminuddin Msi, Ketua DPD Partai Nasdem Jatim Tedjo Edi Purdianto, Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo H, Ahmad Badawi, Pengurus DPD dan Ranting Partai Nasdem, serta para sejumlah

petinggi Partai Nasdem.

Drs. H. Hasan Aminuddin MSi dalam sambutannya selaku tuan rumah dan atas nama masyarakat Kabupaten atau Kota Probolinggo juga Kabupaten atau Kota Pasuruan mengucapkan selamat datang kepada Ketua Umum dan segenap rombongan dari Jakarta yang akan menyaksikan prosesi pelantikan.

Lebih lanjut H.Hasan Aminuddin mengatakan bahwa dalam acara tersebut selain dihadiri para pengurus yang akan dilantik juga dihadiri oleh Sebelas Ribu warga dan simpatisan Partai Nasdem,”Hasan Aminuddin tidak punya uang yang ada adalah komitment untuk Bangsa dan Negara Republik Indonesia, khususnya warga dapil 2, Saya tidak mampu membayar

Bapak atau Ibu sekalian kecuali hanya doa dan semoga di bulan april 2014 rakyat dapil 2, membuktikan bersama sama dalam kontek berbangsa dan bernegara ingin lebih baik dari hari ini”, terangnya.

Ketua DPD Partai Nasdem Jatim Tedjo Edi Purdianto mengatakan bahwa agenda yang dilakukan ini bukan kampanye melainkan agenda kluarga besar dapil 2 Partai Nasdem yaitu akan melantik pengurus DPD dan Ranting Kota atau Kabupaten Probolinggo serta Pasuruan.

Tedjo Edi berpesan”Kepada seluruh Kader dan Pengurus setelah pelantikan untuk selalu menjaga kekompakan demi berdiri tegaknya Partai NASDEM, dan setelah itu mendapat tugas untuk suksesnya Partai Nasdem di Pemilu 2014 nanti”.

Ketua DPP Partai Nasdem H. Surya Paloh dalam sambutannya mengatakan

bahwa Dalam percaturan politik kehadiran Partai Nasdem banyak dipertanyakan karena sebagai partai baru, namun Surya Paloh mengajak para kader dan juga simpatisan”Mari kita bersama sama kita Jawaban bahwa kehadiran Partai Nasdem sebagai bentuk penyegaran, dimana kehidupan Partai Politik harus dipertahankan jika Negara kita menginginkan menjadi Negara Demokrasi”.

Lebih lanjut Surya Paloh menegaskan”Masih banyak Partai Politik yang belum menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya, dan itu bukan kesalahan dari Partai tersebut, melainkan siapa yang mengurus Partai politik tersebut, untuk itu mari melalui Partai NASDEM kita menjadi Partai yang dapat melakukan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya, yang salah satunya adalah Menyalurkan Aspirasi Masya Rakat”. (edy)

Saat Sosialisasi Tampak Sekretaris dan Anggota BPBD Kabupaten Probolinggo

Suasana sosiasliasi

“Melalui kegiatan ini diharapkan nantinya semua relawan bisa lebih tanggap bencana dan lebih siap menghadapi bencana yang timbul pada musim penghujan. Tetapi kami berharap pada musim penghujan nanti tidak terjadi bencana. Ini hanya antisipasi saja, takut terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,” ungkap Joko, demikian panggilan akrabnya.

Lebih lanjut Joko mengungkapkan temu relawan ini juga untuk meningkatkan etos kerja terutama pada saat melakukan penanganan bencana, meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang baik serta meningkatkan kekompakan dan kebersamaan. “Dengan kegiatan ini kita dapat meningkatkan kualitas interaksi, komunikasi, keakraban, kebersamaan

dan kesadaran kerja sama serta dapat menumbuhkan keberanian dan rasa percaya diri dalam menghadapi tantangan pekerjaan dan mengatasi segala macam resiko,” jelas Joko.

Namun yang terpenting menurut Joko, antar organisasi bisa saling mengenal dan hasilnya positif bisa saling membantu dalam melakukan penanganan bencana. “Untuk kebersamaan, apabila terjadi bencana bisa saling bahu membahu melakukan penanganan dengan cepat sebagai upaya tanggap darurat bencana”.

Melalui temu relawan ini Joko berharap agar kebersamaan yang sudah terjalin dengan baik ini bisa terus ditingkatkan lagi. “Semoga ke depan relawan bisa lebih sigap dan tanggap setiap ada kejadian bencana yang tidak diduga. Sehingga penanga-nannya bisa dilakukan dengan cepat dalam rangka meminimalisir jatuhnya korban jiwa,” Acara dilanjutkan dengan penjelasan dari SEKRETARIS BPBD Kabupaten Probolinggo Drs. Kusmedi. (edy)

Bupati Gresik Raih Inclusif Education Award 2013

Bupati Gresik saat menerima penghargaan

GRESIK, SMN - Siang ini, Senin (18/11) Wakil Bupati Gresik, Drs. Mohammad Qosim, M.Si menerima penghargaan Inclusif education award di Gor Lila Bhuana, Denpasar Bali. Penghar-

gaan tersebut diterimakan Dirjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan RI, Hamid Muhammad Ph. D. Menurut Wakil Bupati melalui kabag Humas Pemkab Gresik, Agus

Walikota Probolinggo HM. Buchri. SH. MSi saat menabuh Gong tanda secara resmi dibuka gelaran MPS2 Sesen 4 Tahun 2013

mendapatkan hadiah dari Kementerian Pekerjaan Umum satu unit mobil kebakaran seharga 2,5 milyar lebih, Dikesempatan lain HM. Buchori juga mengatakan bahwa MPS2 ini

bukan yang terakhir, namun masih ada satu kali lagi gelaran, yang akan dilaksanakan menjelang akhir masa jabatannya nanti yaitu di bulan Januari tahun 2014. (edy)

Dispopar Kota Probolinggo Gelar Larung Sesaji Harapkan Jadi Ikon Kota

Prosesi larung sesaji dengan ubo rapenya berupa macam macam

PROBOLINGGO, SMN Pemerintah Kota Probolinggo dalam hal ini Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata ((Dispobpar )menggelar larung sesaji di TPI dalam rangka 1 Muharam acara ini Sudah menjadi rutinitas tahunan bagi Pemerintah Kota Probolinggo melalui dinas terkait menggelar larung sesaji, Dan kali momen yang di gelar sebagai ungkapan rasa syukur pada sang pencipta tersebut kembali di gelar.

Dengan mengambil tempat di TPI di Kecamatan Mayangan Kota probolinggo prosesi syukuran yang dihadiri beberapa pejabat dalam Pemerintahaan Kota Probolinggo tersebut tampak berjalan hikmad dan lancar tanpa halangan apapun.

Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Perwakilan Dispobpar Jawa Timur, Asisten, Camat, Kapolsek, Danramil, dan para undangan lainnya.

Sebelum acara larung sesaji diawali dengan pertujukan salah satu kesenian yakni jaran bodak, agendha tersebut dilanjutkan dengan pembacaan doa-doa yang dibawakan oleh sesepuh salah satu paguyuban yang dilengkapi dengan segala ubo rampenya berupa macam macam yang diantaranya ada Kepala sapi, ayam, burung dara, pisang, kelapa gading, dan macam buah serta sayur, sebelum akhirnya dilarungkan ke tengah laut.

Kepala Dispobpar Pemerintah Kota Probolinggo Drs. H. Paeni.

MPd. MH. menyatakan bahwa larung sesaji untuk tahun ini selain diadakan sebagai ungkapan rasa syukur pada sang pencipta juga digelar dalam rangka peringatan 1 Muharam 1435 H”, ujarnya.

“Momen larung sesaji dimaksudkan untuk membangun kesadaran, ungkapan rasa syukur atas anugerah yang diberikan oleh sang pencipta sekaligus sebagai ajang dalam melestarikan nilai budaya cultural jawa serta menggelorakan rasa persatuan dan kesatuan, juga melestarikan budaya leluhur.

Drs, Paeni juga menyampaikan bahwa sebelum larung sesaji digelar pihaknya juga menggelar rangkaian kegiatan dalam peringatan 1 Muharam 1435 H, “ Sebelumnya kami juga telah menggelar acara lain sebelum acara puncak yakni larung sesaji ini, Dan kami berharap semoga dengan adanya agendha ini bermanfaat baik pada semua pihak, Dengan semoga dengan dilestarikannya lerung sesaji ini kedepan menjadi salah satu ikon Kota Probolinggo”.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Drs.H. Teguh yang dalam acara tersebut mewakili Walikota yang berhalangan hadir mengatakan bahwa, “Mudah mudahan acara larung sesaji ini bisa menjadi Ikon kota Probolinggo kedepan dan mudah mudahan bermanfaat untuk masyarakat kota Probolinggo. (edy)

Pengurus atau Kader Partai Nasdem sedang berikrar

BPBD Kabupaten Probolinggo

PROBOLINGGO, SMN Dalam rangka untuk mensinkronkan penanganan bencana di daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo menggelar temu relawan dalam bentuk outbound di wisata Ayer Dingin Desa Bremi Kecamatan Krucil, Rabu hingga Kamis (6-7/11) kemarin.

Temu relawan ini diikuti oleh bermacam-macam unsur organisasi mulai dari SAR (Search And Rescue), TAGANA (Taruna Siaga Bencana), ORARI, Pramuka, Stikes Hafshawaty Zainul Hasan Genggong dan Relawan BPBD Kabupaten Probolinggo.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo Dwijoko Nurjayadi mengungkapkan temu relawan ini digelar dengan tujuan untuk koordinasi ke satuan tindak penanganan bencana dalam rangka menghadapi musim penghujan. Dimana pada musim penghujan timbul beberapa bencana, sehingga nantinya masingmasing relawan bisa melakukan tindakan sesuai dengan keahliannya.

bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu yang diantaranya sembako murah, dan juga dalam rangka menggaet wisatawan, HM. Buchori juga mengharapkan kedepan kegiatan dari rakyat dan untuk rakyat, dan diwacanakan akan diundang para pelaku seni yang ada di kota probolinggo, kuliner, pedagang dalam waktu dekat, Diimformasikan juga oleh HM. Buchori bahwa Pemerintah kota belum lama dapat penghargaan dari Pemerintah Pusat yaitu Penghargaan Rengking Tertinggi Kota Sehat kategori kota sedang, dan juga akan diterima penghargaan tertinggi Nasional tentang sanitasi dan pengelolaan sampah, serta

Setya Prambudi, terpilihnya Kabupaten Gresik sebagai penerima penghargaan tersebut karena Gresik komit dalam melaksanakan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus.

Bupati Gresik ini dituangkan dalam sebuah Kebijakan Bupati sehingga dibuatlah Peraturan Bupati Gresik No. 12 tahun 2012 tentang UPT Resource Centre. “Selain itu Bupati Gresik juga menerbitkan Peraturan Bupati Gresik No. 42 tahun 2013 tentang Pendidikan Inklusif” ujar Agus.

Selain membentuk UPT, membangun gedung Resource Centre yang memadai lengkap dengan sarana dan prasarananya di atas lahan seluas 12.500 Ha.Bupati Gresik juga mengadakan kerjasama dengan berbagai

lembaga pendidikan. Baik lembaga dari dalam negeri maupun Luar negeri.

Tercatat beberapa perguruan tinggi yang telah mengadakan kerjasama dengan Pemkab Gresik yaitu Unesa, Unair.Juga bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan Inclusif Luar Negeri yaitu Flinders University Adelaide South Australia, AAWA, HCC yang juga difasilitasi Biro Kesejahteraan Sosial Luar Negeri Pemprov Jawa Timur. Pemkab Gresik juga aktif mengirim tenaga pendidik untuk dilatih khusus tentang Pendidikan Inclusif Ke Australia, Mengalokasikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) khusus untuk Pendidikan Inklusif. Serta mengadakan workshop tentang Pendidikan Inclusif. (gus)

Disnak dan Keswan Gelar Rakor dan Evaluasi IB 2013 PROBOLINGGO, SMN Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnak dan Keswan) Kabupaten Probolinggo, Kamis (7/ 11) menggelar rapat koordinasi (rakor) dan evaluasi Inseminasi Buatan (IB) tahun 2013 di ruang pertemuan Kwarcab (Kwartir Cabang) Gerakan Pramuka Probolinggo.

Kegiatan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Budidaya Peternakan Disnak dan Keswan Kabupaten Probolinggo Suharmanto ini diikuti oleh 50 orang petugas inseminator se Kabupaten Probolinggo, 6 orang Korwil IB, 5 orang PKB (Pemeriksa Kebuntingan) serta 8 orang ATR (Asisten Tehnis Reproduksi).

Dalam sambutannya Kepala Bidang Budidaya Peternakan Disnak dan Keswan Kabupaten Probolinggo Suharmanto menjelaskan program IB di Kabupaten Probolinggo bertujuan untuk meningkatkan populasi dan kualitas genetik sapi di Kabupaten Probolinggo.

“Selain itu, meningkatkan nilai harga jual ternak, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak serta mendukung Program Nasional Swasembada Daging Sapi (P2SDS) Tahun 2014,” ungkap Suharmanto.

Menurut Suharmanto, ada 7 (tujuh) langkah yang dapat dilakukan untuk mensukseskan program IB. Yaitu, melakukan pembentukan SPIB (Satuan Pelayanan Inseminasi Buatan) Kabupaten Probolinggo, pembentukan UPTD-IB, penataan wilayah IB di lapangan serta pengetrapan pelayanan IB plus.

“Selanjutnya, peningkatan kelengkapan kerja petugas IB sesuai standart kelengkapan kerja petugas IB, melakukan koordinasi yang intensif dengan instansi terkait serta menyelenggarakan kontes ternak,” jelas Suharmanto.

Lebih lanjut Suharmanto menjelaskan realisasi hasil IB mulai Januari hingga September 2013, untuk akseptor mencapai 33.807 ekor dari target 47.000 ekor, kelahi-

ran mencapai 27.057 ekor dari target 39.000 ekor dan hasil IB mencapai 40.935 dosis dari target 56.000 dosis.

“Hasil IB pada kambing mulai bulan Januari hingga September 2013 meningkat dibandingkan tahun 2012. Dimana hasil IB men-capai 416 dosis, naik sebesar 14% dari tahun 2012 yang mencapai 373 dosis. Sementara akseptor menca-pai 413 ekor, bertambah sebanyak 51 ekor dari tahun 2012 yang mencapai 362 ekor,” terang Suharmanto.

Dikatakan Suharmanto, estimasi pencapaian target tahun 2013 untuk capaian hasil IB per bulan ratarata mencapai 4500 dosis, dimana estimasi sampai Desember 2013 mencapai 54.000 dosis atau sekitar 96,4% dari target dengan prestasi hasil IB per inseminator rata-rata 2,9 dosis per hari. Padahal standart nasional sekitar 3 dosis per hari.

“Perkiraan pendapatan peternak dari hasil IB se Kabupaten Probolinggo mulai Januari hingga September 2013 mencapai Rp. 216.456.000.000, hasil dari 27.057 ekor dikalikan Rp. 8 juta. Selama ini, pendataan hasil IB di lapangan dan laporan bulanan sudah semakin tertib. Saya berharap agar prestasi ini bisa terus lebih ditingkatkan lagi,” pinta Suharmanto.

Meskipun demikian menurut Suharmanto, masih ada beberapa kendala dan permasalahan dalam program IB. Dimana SDM petani peternak sebagian masih rendah dan

perlu pembinaan berlanjut. Selain Kabid Bidang Peternakan itu, hasil pedetBudaya kelahiran IB bebe-

rapa ekor ada yang kurang baik, karena menajemen pemeliharaan/ pakan kurang standart, sehingga perlu ada bimbingan teknis manajemen pedet hasil IB. “Disamping itu, beberapa wilayah populasi sapi menurun karena harga sapi melambung tinggi, sehingga banyak peternak tergiur menjual sapinya. Pada saat musim tanam tembakau, banyak ternak dijual untuk biaya tanam.

Solusi yang dapat dilakukan adalah menggalakkan program IB agar angka kelahiran ternak meningkat,” pungkas Suharmanto.

Sementara Kepala UPTD Inseminasi Buatan (IB) pada Disnak dan Keswan Kabupaten Probolinggo Mahmud mengungkapkan tujuan diadakan kegiatan ini adalah untuk mengevaluasi kinerja inseminator selama setahun apakah telah sesuai dengan target/sasaran yang telah ditetapkan, pembinaan teknis serta diskusi tentang kendalakendala yang dihadapi inseminator di lapangan sehingga ditemukan jalan keluar.

“Melalui kegiatan ini diharapkan inseminasi buatan menjadi kebutuhan masyarakat petani ternak untuk meningkatkan kualitas pedet/ sapi sehingga dapat meningkatkan harga pedet yang dapat meningkatkan kesejahteraan peternak,” ungkap Mahmud. (edy)

PUBLIK

Karisidenan Madiun, Nganjuk, Pacitan 6 Pemkab Bingung Bupati Lantik KKMB Ngawi Lahan untuk Waduk

Bupati Ngawi saat melantik KKMB Kabupaten Ngawi

NGAWI, SMN - Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi Ngawi. Terutama dalam menciptakan kesempatan tenaga kerja, pemanfaatan potensi lokal dan sumber pemenuhan kebutuhan produksi, serta distribusi bagi masyarakat.

Hal itu diungkapkan Bupati Ngawi Budi Sulistyono saat mengukuhkan 29 pengurus dan anggota Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) Ngawidi Pendopo Wedya Graha kemarin (13/11). Tampak hadir pula Kepala Bappeda Ngawi M. Arif Suyudi, kepala kantor perwakilan Bank Indonesia wilayah Kediri,

pimpinan Bank Jatim Cabang Ngawi, pemimpin cabang PT. BRI (Persero) kantor cabang Ngawi, Bank UMKM Ngawi, asisten dan kepala SKPD dilingkungan Pemkab Ngawi, serta para pelaku UMKM. Bupati Ngawi mengatakan, saat ini Ngawi memiliki 185.312 UMKM yang terdiri 146.111 usaha sektor pertanian dan 39.201 non pertanian. UMKM tersebut mampu menyerap 530 ribu lebih tenaga kerja. “Itu menunjukkan bahwa sektor ini berpotensi menjadi wadah pemberdayaan masyarakat dan penggerak dinamika perekonomian” tutumya.

Ketua KKMB Ngawi Sugiharto mengatakan, sebelum dikukuhan, puluhan pengurus dan anggota KKMB itu mengikuti serangkaian seleksi. Mulai dari tes wawancara, BI checking, diklat, ujian tulis, hingga terjun kelapangan untuk mendampingi

UMKM dalam mendapatkan kredit dari bank. “Mereka akan ditempatkan diseluruh wilayah Kabupaten Ngawi” ungkapnya.

Sugiharto menuturkan, para pengurus KKMB itudiharapkan mampu memfasilitasi para pelaku UMKM dalam memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan. Sehingga, berdampak pada peningkatan produktivitas maupun akses pasar.

Dia menambahkan, selama masa OJT, calon KKMB yang lulus dan akan menerima sertifikat dari Bank Indonesia. Sedangkan UMKM yang berhasil didampingi sebanyak 19 UMKM dengan akad kredit pembiayaan sebesar Rp 1,7 miliar lebih.

Pembiayaan yang direalisasikan setelah OJT mencapai Rp. 2,4 miliar lebih. “Dengan dikukuhkannya KKMB ini, kedepan diharapkan UMKM yang ada di Ngawi bisa semakin berkembang dan maju” harapnya. (her)

Kebut Berkas Korupsi PNPM Ngariboyo MAGETAN, SMN - Kalah dalam persidangan perkara KIR Bendo yang menyeret sekda nonaktif Abdul Azis tak menyurutkan nyali Kejaksaan Negeri (Kejari) Magetan untuk kembali melempar kasus korupsi yang ditangani ke Pengadilan Tipikor Surabaya. Kali ini berkas perkara dugaan korupsi dana PNPM Mandiri Perdesaan Ngariboyo dengan tersangka Rina Wijayanti yang bakal dilimpahkan ke meja hijau. Berkas kasus yang suspect kerugian negara Rp 1,9 miliar itu sudah tahap akhir. ‘’Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini semuanya bisa berjalan lancar,’’ kata Kasi Intelijen Kejari Magetan Anton Hardiman kemarin (16/11).

Anton menjelaskan, pihaknya sudah mengantongi keterangan saksi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan tim ahli dari Universitas Brawijaya Malang.

Informasi dari kedua lembaga itu sangat penting guna memperkuat fakta di persidangan. ‘’Hasil au-

dit BPKP yang selama ini kami tunggu-tunggu. Perkara korupsi harus melampirkan audit BPKP,’’ tutur pria asal Kediri ini.

BPKP dan tim ahli Universitas Brawijaya, kata dia, kelak juga akan dihadirkan sebagai saksi di persidangan untuk menyinkronkan keterangan yang diutarakan saksi sebelumnya. ‘’Kami juga harus menyesuaikan jadwal yang ada. Sebab, BPKP dan tim ahli itu menjadi saksi perkara korupsi di daerah lain,’’ urainya.

Dalam perkara korupsi yang menyeret mantan bendahara PNPM itu, tim penyidik telah memintai keterangan sedikitnya 15 saksi. Mereka mayoritas pengurus Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Ngariboyo dan kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Pemeriksaan saksi dilakukan secara bertahap. ‘’Kalau biasanya sehari bisa menghadirkan 4-5 saksi, dalam perkara PNPM ini maksimal 3 saksi saja,’’ jelasnya.

Disinggung keberadaan tersangka yang belum ditahan,

Ilustrasi

Anton enggan berkomentar. Tim penyidik, kata dia, masih berkonsentrasi dengan penyelesaian berkas untuk segera menjalani tahapan pelimpahan. ‘’Itu ada tahapannya sendiri. Kami ingin fokus saja pada perkara dulu, belum ke persoalan lain-lain,’’ tuturnya.

Ketua LSM Magetan Center Beni Ardi meminta kejari tidak mengulur waktu dalam penanganan perkara korupsi.

Sebab, masih banyak perkara di meja tim penyidik kejaksaan. Di antaranya, kasus kunjungan kerja (kunker) fiktif DPRD 2012,

anggaran DPRD 2009-2004, dan PNPM Kartoharjo. ‘’Kalau tidak tancap gas, kejari bisa keteteran.

Makanya kami mendorong jaksa harus tetap melanjutkan penyidikan perkara yang ada,’’ tegasnya.

Dia menilai perkara PNPM Ngariboyo selama ini terkesan diabaikan. Meski sudah ada tersangka sejak tiga bulan silam, sejauh ini belum ada perkembangan berarti. Bahkan, tersangka tunggal Rina Wijayanti masih mengirup udara bebas. ‘’Kalau ingin dilimpahkan ya segera, jangan sekadar janji-janji saja,’’ ujarnya. (Sy)

Musir Lor Laksanakan Pavingisasi di Semanding

Hasil dari pavingisasi

NGANJUK, SMN - Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya adalah tersedianya sarana transportasi yang baik terutama jalan. Dengan

jalan yang baik memudahkan aktifitas warga dan meningkatkan baik dalam perekonomian, pendidikan, kesehatan dan pertanian.

Hal ini juga menjadi perhatian

Parade Reog Meriahkan Hari Jadi Provinsi Jatim Ke-68 di Pacitan PACITAN, SMN - Parade reog memeriahkan peringatan hari jadi Provinsi Jawa Timur ke-68 di kabupaten Pacitan. sebanyak 10 grup seni asli Ponorogo itu unjuk kebolehan di lapangan aloon-aloon kota menghibur masyarakat.

Nampak bupati Pacitan Indartato dan seluruh jajaran di tribun kehormatan menyaksikan pertunjukan seni reog yang juga digelar dalam rangkaian hari kesehatan Nasional, HUT Korpri dan HUT Dharma Wanita Persatuan. Meriahnya acara tak pelak membuat masyarakat tertarikm untuk menyaksikanya.

Dari sekian grup seni reog yang tampil, Seni reog Sido Rukun desa Bangunsari Kecamatan Pacitan yang paling menyita perhatian penonton dan para undangan. Pasalnya, Seluruh pelaku seni reog, mulai dari penari jathilan, penari barong hingga para warok menampilkan pemain usia sekolah dasar.

Setelah unjuk kebolehan selama kurang lebih 30 menit diohadapan bupati selanjutnya seluruh grup reog melakukan parade berkeliling jalan lingkar aloon-aloon. Bupati Pacitan Indartato sendiri sangat mengapresiasi acara ini yang menurutnya sangat baik untuk pembinaan kesenian di kabupaten Pacitan.

Sebelum parade reog, peringatan hari jadi Provinsi Jawa Timur ke-68 ini diawali dengan senam aerobik serta sepeda sehat bersama bupati. Gowes bareng diikuti oleh Komunitas Sepeda Tua Indonesia (Kosti) Pacitan, MTB 1001 goa serta masyarakat umum. Juga dilaksanakan pengobatan gratis, donor darah serta game joget meniru joget cesar. (yon)

dan prioritas bagi pemerintahan desa musir lor kecamatan rejoso kabupaten Nganjuk. Karena itu program pemerintah yang masuk ke desa musir lor di wujudkan untuk membangun sarana transportasi baik itu jalan, jembatan dan plengsengan.

Salah satunya adalah program bantuan keuangan dari provinsi jawa timur yang digunakan untuk pavingisasi yang diletakan di dusun semanding. Pembangunan jalan paving yang hampir selesai ini berada dibeberapa titik yang merupakan jalan masuk kepemukiman warga dan juga jalan menuju punden[tempat yang dikeramatkan] yang ada didusun semanding yang selama ini masih berupa jalan tanah yang bila dimusim hujan seringkali menyulitkan aktifitas warga karena licin dan becek sehingga memberikan permasalahan tersendiri bagi warga.

Warga dusun semanding menyambut gembira dan mendukung pembangunan jalan paving ini karena dengan pavingisasi yang dilaksanakan ini membuat dusun semanding selain tampak bersih juga tampak lebih indah dan rapi.

Kepala Desa Musir Lor menjelaskan bahwa pembangunan jalan paving di dusun semanding ini memang sangat di perlukan mengingat bahwa didusun semanding ini selain banyak jalan jalan kecil juga banyak gang buntu padahal cukup banyak masyarakat yang tinggal disana.

Harapannya dengan dipavingnya jalan tersebut selain masyarakat dapat menikmati fasilitas jalan yang lebih baik juga diharapkan akan mempermudah masyarakat dalam melakuka perawatan sarana transportasi tersebut dikemudian hari.

Selain itu sebagai kepala desa Musir lor menyampaikan bahwa dengan program yang diterimanya akan berusaha melaksanakan dengan sebaik baiknya untuk mempermudah masyarakat dan sedapat mungkin dimanfaatkan secara maksimal untuk membangun desa. Sebagai kepala desa musir lor akan berusaha memberikan pengabdian dan pelayanan yang terbaik kepada desa dengan mengedepankan kebersamaan. Karena itu didalam membangun desa sebisa

Kepala Desa Musir Lor

mungkin masyarakat di ikutsertakan sehingga akan muncul swadaya masyarakat yang dapat membuat pembangunan dan pemeliharaan hasil pembangunan ini lebih baik dan bisa memberi manfaat yang lebih lama. (tian)

MADIUN, SMN Pembangunan waduk Kresek, Wungu, Kabupaten Madiun bakal memakan waktu tak sebentar. Pasalnya, lahan yang dibutuhkan adalah kawasan hutan milik Perhutani. Pemerintah daerah harus menyediakan lahan peganganti agar pembangunan waduk tersebut. ‘’Kebutuhan lahannya 10 hektare dan itu semua lahan milik Perhutani,’’ terang Wabup Madiun Iswanto, kemarin (18/11).

Dijelaskan, proses pelepasan lahan milik Perhutani memakan waktu bertahun-tahun. Pemkab dan Pemprov Jatim harus menyediakan lahan pengganti untuk 10 hektare lahan yang digunakan pembangunan waduk Kresek. Seperti halnya proses pelepasan lahan untuk waduk Kedungbrubus Baru di Pilangkenceng. ‘’Ya hampir sama dengan Kedungbrubus. Kami sudah tahu bagaimana sulitnya proses pergantian lahan Perhutani itu,’’ paparnya.

Tapi, Iswanto optimistis pembangunan waduk Kresek terwujud. Saat ini sudah dilakukan detail engineering design (DED) untuk penentuan lokasi waduk. Rencananya, tahun depan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo akan mengalokasikan anggaran untuk upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL-UPL). ‘’Ada perubahan lokasi untuk waduk Kresek, makanya dilakukan DED lagi untuk menentukan lokasi yang pas,’’ terangnya.

Hingga saat ini Pemkab Madiun belum dapat menentukan lahan penganti pembangunan waduk Kresek. Pemkab masih meminta dinas terkait berkoordinasi dengan BBWS Bengawan Solo untuk menentukan lahan pengganti. ‘’Kami mendorong Dinas PU Pengairan segera berkoordinasi, jangan sampai sampai lahan pengganti menjadi kendala pembangunan waduk Kresek.

Sampai saat ini, lahan pengantinya belum ditentukan, kami masih mencari,’’ paparnya.

Menurut Iswanto, pembangunan waduk Kresek penting untuk pasokan air petani di wilayah Wungu, Geger dan Dagangan. ‘’Tiga wilayah ini kan juga ada pabrik gula, pasti sumber air yang di wilayah gunung Wilis juga dibagi untuk pabrik. Makanya dengan waduk itu, tidak ada lagi lahan bero di Dagangan, Wungu dan Geger,’’ terangnya.

Selain waduk Kresek, juga akan dibangunan waduk Tugu di wilayah Gemarang. Bahkan sejak 2012 lalu sudah dilakukan studi kelayakan. Sedangkan 2013 dilakukan penyusunan DED, analisis dampak lingkungan (Amdal) serta Land Acquistion Resettlement Action Plan atau Larap. ‘’Untuk proyek fisiknya akan dikerjakan mulai 2014, anggarannya bersumber dariAPBD yang dikelola BBWS Bengawan Solo. Dipilihnya Tugu, karean ada aliran sungai lama sejak zaman Belanda di wilayah itu,’’terangnya.

Keberadaan waduk Tugu akan menunjang kebutuhan air bagi petani di wilayah Gemarang, Sebagian Saradan serta Kare. (Sy)

FPK Ancam Lapor Polda MADIUN, SMN Upaya Front Pemuda Kerakyatan (FPK) mengajak hearing Komisi A DPRD Kabupaten Madiun membahas dugaan pungutan dalam penerimaan CPNSD jalur K-2 kandas.

Pasalnya, saat mereka Ilustrasi mendatangi gedung dewan, tak ada satu pun anggota komisi A menemui mereka. ‘’Terpaksa kami tidak masuk ke gedung dewan, karena kami hanya ditemui BKD, asisten pemerintahan yang sebenarnya sudah memberikan keterangan, penjelasan dan bertemu kami beberapa waktu lalu.

Sebenarnya kami ingin bertemu komisiAdan sekda sebagai ketua tim penerimaan CPNSD,’’ ujar Ketua FPK, Tri Joko Kuncoro di depan gedung DPRD, kemarin (14/11).

Dia mengaku kecewa karena tidak bisa rapat dengar pendapat dengan perwakilan dewan maupun ketua panitia CPNSD. Meski demikian, dia tetap mendesak agar dugaan pungutan untuk penerimaan CPNSD melalui jalur K-2 dihapus. Pihaknya juga meminta penerimaan harus transparan dan sesuai data base K-2 yang dimiliki Pemkab Madiun. ‘’Kalau masih nggak transparan, kami akan mengajukan gugatan ke PTUN atas hasil penerimaan K-2,’’ tambahnya.

Tri Joko mengaku FPK sudah menerima sejumlah laporan terkait dugaan pungutan penerimaan K-2. Data tersebut diperolehnya saat membuka posko pengaduan CPNSD awal 2013 lalu. ‘’Ada puluhan K-2 yang mengadu pada kami. Kalau tetap tidak transparan, maka kami akan melaporkan dugaan suap dan pungutan ini ke Polda Jatim,’’ katanya.

Mereka memilih berorasi di depan gedung DPRD. Sekretaris DPRD Kabupaten Madiun, Muhammad Hadi Sutikno menegaskan, tidak ada jadwal hearing antara FPK dengan komisi A. Pihaknya pun tidak pernah menerima pemberitahuan secara tertulis dari FPK terkait permintaan hearing untuk membahas K2. ‘’Jika ada surat permintaan hearing, pasti kami siapkan segala sesuatunya. Kami juga akan mengundang eksekutif yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Tapi sampai saat ini belum ada surat tertulis yang masuk,’’ terangnya.

Sutikno menyebut, saat ini anggota dewan sibuk rapat dengan seluruh satker membahas RAPBD 2014. Pasalnya, 28 November mendatang, RPBD harus selesai dibahas. Sementara itu, Kepala BKD Diklat dan Pelatihan, Budi Tjajono mengatakan, saat ini sekda Soeakrdi masih berada di Bandung untuk tugas kedinasan. Sehingga pihaknya yang menemui para peserta aksi dari FPK. ‘’Silakan saja aspirasinya disampaikan. Yang jelas, penerimaan CPNSD 2013 kali ini sudah ditangani Panselnas.

Sedangkan kepanitian di Kabupaten Madiun sudah sesuai perosedur. LJK sudah kami serahkan ke Panselnas setelah tes tulis,’’ katanya. (Sy)

Suara Media Nasional Edisi 113 / V / 21-30 November 2013

Dana Block Grant

Penuh Jebakan Hukum Bagi Kepala Sekolah MADIUN, SMN - Sejak dana hibah yang lazim disebut dana Block Grant dikucurkan ke sekolah-sekolah, di tiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia ada saja yang terjadi masalah dalam pengelolaannya/penggunaannya. Kasus terbaru, dua Kepala Sekolah di Kota Madiun, Jawa Timur, menjadi ‘tumbal’ masalah pengelolaan dana Block Grant.

Meski belum dibuktikan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tentang bersalah atau tidaknya dua Kepala Sekolah itu, tapi bagi masyarakat yang awam terhadap masalah hukum, azas praduga tak bersalah tak ada artinya. Begitu media mem-blow up dua kasus tersebut, masyarakat awan langsung ‘menvonis’jika dua Kepala Sekolah tersebut adalah ‘Koruptor’.

Karena yang divonis sebagai koruptor oleh masyarakat awan adalah Kepala Sekolah, secara tidak langsung, dunia pendidikan ikut ‘tercoreng’.

Belajar dari dua kasus diatas, selanjutnya mampukah secara hukum Kepala Sekolah selaku pengguna anggaran yang sekolahnya menerima dana Block Grant mengelola dana tersebut meski sudah mempunyai kemampuan dibidang manejerial?

Menurut anggota Dewan Pendidikan Kota Madiun, Jawa Timur, Yulianto, meski berupa swakelola, jika dana Block Grant digunakan untuk merehabilatasi atau untuk membangun ruang kelas baru (RKB), tetap harus menggunakan payung hukum lainnya diluar petunjuk pelaksanaan (Junlak) dan petunjuk teknis (Juknis).

“Cuma pertanyaannya, apakah semua Kepala Sekolah selaku pengguna anggaran dan penanggungjawab tunggal penerima dana Block Grant menguasai atau sekedar tahu tentang tentang payung hukum lainnya ketika menggunakan dana Block Grant untuk merehabilatasi ruang kelas atau membangun RKB?”, kata Yulianto, kepada wartawan, Sabtu (16/11/2013).

Padahal sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi yang diperkuat dengan Peraturan Menteri PU (Permen PU) Nomor 7 Tahun 2011, lanjut Yulianto, yang terlibat dalam pembangunan proyek pemerintah (meski swakelola rehabilitasi atau membangun RKB yang menggunakan dana block grant), untuk tenaga ahli dan terampil wajib memiliki sertifikat keahlian atau yang lazim disebut SKA atau sertifikat ketrampilan atau yang lazim disebut SKT yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi (LPJK).

Belum lagi mengenai Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Karena, dalam pasal 26 ayat (1) dalam Perpres tersebut, dijelaskan jika swakelola termasuk kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh pengguna anggaran sebagai penanggungjawab anggaran.

“Apakah semua Kepala Sekolah penerima dana Block Grant berpikir sampai sejauh itu mengenai payung hukumnya”, tambah Yulianto, yang juga anggota LSM Pelopor Anti Korupsi se-Eks Karesidenan Madiun (PAKEM), dengan nada tanya.

Belum lagi jika dalam susunan panitia maupun pengawas serta pekerja tidak ada yang menguasai hal tersebut sesuai Undang-Undang (atau ada yang mencari-cari kesalahan) tentang rehabilitasi ruang kelas atau pembangunan RKB yang menggunakan dana Block Grant, dapatkah Kepala Sekolah selaku pengguna anggaran dan penanggungjawab tunggal menjelaskan yang sejelas-jelasnya tentang payung hukum yang dimadsud.

“Disinilah, jika terjadi masalah, atau ada yang mencari-cari kesalahan tentang penggunaan dana block grant, Kepala Sekolah akan menjadi ‘sasaran tembak’ yang empuk bagi penegak hukum untuk dijadikan tersangka. Apalagi jika memang benar-benar sengaja meng-korupsi dana block grant melalui berbagai macam cara”, tambah Yulianto.

Dalam hal ini, papar Yulianto, jika terjadi permasalahan, Kepala Sekolah tentu akan kelabakan jika seandainya ditanya oleh aparat hukum tentang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 maupun perangkat hukum lainnya yang digunakan sebagai payung hukum oleh Kepala Sekolah dalam penggunaan dana block grant untuk merehabilitasi ruang kelas atau membangun RKB. “Jika hal itu terjadi (Kepala Sekolah tidak mengetahui payung hukumnya), penegak hukum yang melakukan penyelidikan masalah penggunaan dana block grant, dapat dikatakan sudah menemukan unsur melawan hukum yang dilakukan oleh Kepala Sekolah selaku pengguna anggaran. Jika sudah menemukan unsur melawan hukum, penegak hukum tinggal mencari kerugian negara. Jika dua unsur di atas sudah terpenuhi serta didukung minimal dua alat bukti dan keterangan saksi, 99% Kepala Sekolah jadi tersangka”, papar Yulianto.

Belajar dari pengalaman dua Kepala Sekolah tersebut diatas, papar Yulianto, 31 Oktober 2013 lalu, Walikota Madiun, Bambang Irianto, mengumpulkan seluruh Kepala Sekolah di Asrama Haji, Jalan Ringroad Kota Madiun. Dalam pengarahannya, Walikota meminta kepada para Kepala Sekolah agar tidak menggunakan dana block grant. Lebih-lebih untuk merehabilatasi ruang kelas. Bahkan jika perlu, Walikota meminta agar dana Block Grant dikembalikan daripada menimbulkan masalah.

“Menurut saya, ini suatu pengarahan yang sangat bijak dari seorang ‘bapak’ kepada ‘anaknya’ agar dunia pendidikan, khususnya di Kota Madiun tidak kembali ‘tercoreng’ oleh dana block grant.

Pengarahan Walikota Madiun kepada para Kepala Sekolah, khususnya yang menerima dana Block Grant, saya nilai sangat tepat. Karena menurut hemat saya, lebih baik Kepala Sekolah bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) nya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Dengan kata lain, Kepala Sekolah tidak usah menjadi “Kontraktor” pembangunan rehabilitasi ruang kelas atau pembangunan RKB yang bersumber dari dana ‘sing empuk, e koyo ager-ager diblender’alias dana Block Grant, daripada dikemudian hari menjadi masalah hukum”, pungkas Yulianto. (Sy)

Suara Media Nasional Edisi 113 / V / 21-30 November 2013 REOG PONOROGO

PONOROGO

REPORTASE

7

Semarak Peringatan HKN Dinkes Ponorogo

Menuju Indonesia Sehat dan JKN yang Bermutu

Salah satu tim juri memberikan penilaian dalam lomba tumpeng

PONOROGO, SMN- Semarak peringatan hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-49 dinas Kesehatan kabupaten Ponorogo ditandai dengan berbagai kegiatan. Mulai dari lomba nyanyi yang dikemas dalam Dinkes Idol, lomba tumpeng dan jalan santai.

Antusias para peserta nampak dari kesungguhan mereka memberikan persembahan terbaik. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh karyawan, staff

dinas Kesehatan dan pegawai Puskesmas se-kabupaten Ponorogo. Dan diluar dugaan ternyata para pegawai kesehatan yang tiap hari bertugas melayani pasien sakit ternyata mereka juga jago nyanyi tak kalah dengan peserta Indonesian Idol.

Yang tak kalah menarik adalah lomba tumpeng dengan berbagai kreasi dan citarasa yang berbeda maka membuat tim juri bingung menentu-

kan pemenang. “Semuanya bagus dan mempunyai citarasa yang khas. Cukup susah juga menentukan siapa pemenangnya tapi kita bertiga akan sportif untuk menentukan juara satu, dua dan tiga”, kata salah satu tim juri lomba tumpeng.

Dan sebagai puncak peringatan HKN adalah jalan santai yang dihadiri oleh wakil bupati Hj. Yuni Widyaningsih, SH. Msi. Disini disediakan

berbagai hadiah dan doorprice yang cukup menarik antara lain kulkas dan sepeda gunung.

“Saya ucapkan terimkasih kepada seluruh karyawan staff dinas Kesehatan dan para pegawai Puskesmas se Ponorogo atas partisipasinya untuk memeriahkan kegiatan peringatan HKN. Ini adalah wujud kekompakan dari Dinkes dan Puskesmas se kabupaten Ponorogo hingga tiap tahun acara seperti ini dapat dilaksanakan dengan meriah”, jelas Setyo Wibowo sekretaris dinas Kesehatan kabupaten Ponorogo.

Lebihlanjut Setyo mengharapkan agar hal seperti ini dapat terus dipupuk mengingat kedepan tugas makin berat untuk masalah pelayanan kesehatan terutama Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sehingga butuh kekompakan.

“Harapan saya di tahun 2014 sarana prasarana dan pelayanan bisa kami tingkatkan sehingga semua bisa lancar sesuai

yang kita harapkan. Dan target kita untuk tahun ini Ponorogo bebas pasung seperti ang dilakukan di desa Paringan kecamatan Jenangan”, imbuhnya.

Dengan tema MenujuIndonesia Sehat dan JKN yang bermutu diharapkan semua pihak termasuk tenaga kesehatan dapat berbenah dan mem-

persiapkan serta memberikan pelayanan yang terbaik melalui kemudahan akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat. (any)

Jalan santai yang diiikuti oleh seluruh karyawan dan staff Dinkes Ponorogo

PAW DPRD Ponorogo Akhirnya Terlaksana

Bupati Ponorogo H.Amin saat berpidato Drs.Damanhuri.MM bersama Isteri

Grebek Pasar BKB Ponorogo

Peserta KB Meningkat Pesat PONOROGO, SMN - Program Keluarga Berencana (KB) yang dicanangkan oleh pemerintah dengan slogan 2 anak cukup, saat ini sedang gencar-gencarnya digalakkan di Kabupaten Ponorogo.

Kali ini grebeg pasar tradisional terpadu dilaksanakan di Pasar Pulung, Kec Pulung Ponorogo pada hari Rabu, 13 November 2013 kemarin.

Acara grebeg pasar tradisional BKB tesebut dihadiri dan dibuka oleh Bupati Ponorogo H.Amin dan jajarannya, Plt Kepala KB propinsi Jatim Hartatik serta dihadiri pula oleh Forpimda Kabupaten Ponorogo. Dalam sambutannya Amin menghimbau dan mengajak semua

masyarakat Pulung pada khususnya dan Ponorogo pada umumnya untuk masuk menjadi peserta KB bagi yang belum ber KB. Adapun macam dari jenis KB yaitu IUD, suntik, MOP. Disela-sela sambutannyaAmin mengatakan, “Dengan dibatasinya jumlah anak, otomatis keluarga kita akan sejahtera dan Perekonomian kita akan meningkat”, kata Amin.

Dia juga menegaskan, “Jelasnya pendidikan anak bisa ditingkatkan karena biaya hidup untuk keluarga bisa akan berkurang sehingga bisa dialihkan untuk pendidikan anak-anak”, tegas Amin.

Sementara itu masih ditempat yang sama kepala Badan KB Po-

norogo Adri Susilo menjelaskan, bahwa dari sekian pelaksanaan grebeg pasar tradisional KB dari hasil pengamatan atau evaluasi menemui hasil yang sangat membanggakan. Hal tersebut disebabkan perolehan jumlah peserta selalu ada peningkatan luar biasa dan bertambah banyak.

“Saya sangat senang sekali bahwa peningkatan jumlah pendaftar untuk menjadi peserta KB selalu ada peningkatan dari bulan sebelumnya, dan ini menunjukkan bahwa masyarakat Ponorogo sebenarnya sudah memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya KB”, pungkas Adri Susilo. (wied)

PONOROGO, SMN - Setelah tertunda sekian lama seolah tak ada

kepastian, pergantian antar waktu (reshufle) pada fraksi Partai Demokrat

DPRD Ponorogo akhirnya dilaksanakan. Kali ini yang di lantik adalah Drs. Damanhuri, MM. yang menggantikan anggota DPRD yang lama dari partai Demokrat Budiyono yang pindah kendaraan ke Partai Hanura.

Keputusan (Pergantian Antar Waktu) PAW tersebut diambil dalam sidang Paripurna DPRD Ponorogo yang pimpin ketua DPRD Ponorogo Agus Widodo, SE. Kamis 24 Oktober 2013 yang lalu. Dalam sambutan usai pelantikan ketua DPRD Ponorogo mengatakan bahwa pergantian Antar waktu ini dilakukan saehubungan dengan pengunduran diri Budiyono karena pindah ke Partai Hanura dan menjadi Calon Legislatif nomor urut 1 dari Daerah Pemilihan IV Kabupaten Ponorogo.

Prolanis Rayakan HUT RSUD Dr Hardjono yang Ke-96 PONOROGO, SMN - RSUD Dr Hardjono kabupaten Ponorogo merayakan hari ulang tahunnya yang Ke-96 tahun pada hari minggu 10/11 kemarin, acara tersebut berlangsung dengan meriah yang bertempat di halaman RSUD Dr Hardjono dan dihadiri oleh Bupati Ponorogo H. Amin, anggota senam Prolanis, serta segenap karyawan.

Kegiatan tersebut diramaikan oleh senam Program pengelolaan penyakit kronis (Prolanis) dengan seragam yang berwarna hijau muda sehingga suasana lebih semarak yang didukung oleh instruktur-instruktur senam yang

Polres Ponorogo Gelar Dzikir Akbar Forpimda

Bupati Ponorogo menyerahkan potongan tumpeng kepada direktur RSUD Dr Hardjono Ponorogo.

Forum Komunikasi Pencak Silat dan Bela Diri Bersama Arifin Ilham PONOROGO, SMN - Berdzikir dan berdoa itu adalah wajib dilakukan oleh setiap manusia untuk memohon kepada Tuhannya, karena manusia itu hanyalah insan yang hina dina, papa, tiada daya dan upaya, tiada kuasa, tempat salah serta dosa di hadapan-NYA, oleh karena itulah setiap insan seharusnya sadar akan kesalahan, kekhilafan serta dosa-dosa yang telah dilakukan dengan berdzikir dan berdoa untuk memohon ampunan kepada Tuhan agar diberikan dan ditunjukkan jalan yang benar dan berkah terlebih di bulan Muharram atau bulan Asyuro, karena bulan ini adalah bulan tahun baru Islam.

Bilamana kita sudah mendapatkan jalan yang diberikan Tuhan maka semua urusan kita pastilah diberikan kemudahan dan kelancaran, keselamatan jasmani dan rohani

serta diberikan karunia yang membuat kita bahagia, sehingga dengan begitu kita akan menjadi insan yang tawaduk dan beriman secara otomatis sudah tidak ada lagi keonaran, permusuhan,iri dengki dan semua perbuatan yang dimurkai Tuhan.

Polres Ponorogo pada hari Jumat 15 November 2013 kemarin menggelar DzikirAkbar bersamaArifin Ilham ustads kondang yang diundang dan didatangkan dari Jakarta untuk memimpin dzikir dan berdoa kemarin, adapun acara tersebut bertempatAlon-alon Ponorogo tepatnya di panggung utama Alon-alon dan dihadiri oleh Kapolda Jatim yang diwakili oleh Dir Binmas Polda Jatim, Forpimda, Forum Pencak Silat dan Beladiri serta segenap anggota Forum Komunikasi dan Pencak Silat se Kabupaten Ponorogo.

Lebih lanjut kapolres Ponorogo AKBP Iwan Kurniawan SIK M.Si menjelaskan, kami menggelar dzikir akbar malam ini bertujuan untuk memohon bersama-sama kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar situasi Kamtibmas di wilayah Ponorogo dan sekitarnya ini aman dan kondusif, jangan sampai terjadi kekacauan dan keonaran-keonaran yang mengganggu ketenteraman masyarakat, Iwan juga berharap, “jangan pernah melakukan tindakan anarki yang berdampak pada kerugian, jaga persatuan dan kesatuan antar perguruan pencak silat sehingga tercipta suatu kamtibmas yang aman dan kondusif”, pungkas Iwan.

Sementara itu masih di tempat yang sama dan dalam waktu yang sama pula bupati Ponorogo H.Amin juga mengatakan dalam sambutan-

Sementara itu Drs. Damanhuri, MM seusai di lantik dan diambil sumpah sebagai anggota DPRD mengatakan bahwa dia akan segera mengambil langkah untuk menindaklanjuti agenda-agenda yang belum dilaksanakan terutama fokus pada bidang pendidikan, peningkatan PAD melalui pengelolaan asset daerah dan juga pengembangan Pariwisata demikian urai Daman panggilan akrabnya.

Disinggung mengenai pos barunya Damanhuri akan menempati komisi A yang salah satunya membidangi Pemerintahan demikian pungkasnya seraya minta do’a dan dukungan semua pihak agar dapat mengemban amanat rakyat dengan sebaik-baiknya. (wid)

nya, Saya benar-benar salud dengan Kapolres Ponorogo AKBP Iwan Kurniawan Sik Msi yang berani mengambil sikap disaat-saat yang rawan demi untuk keamanan dan ketertiban, dia juga mengatakan masyarakat ponorogo terkenal dengan waroknya, artinya Warok itu adalah orang yang mempunyai budi pekerti yang baik dan mempunyai kesaktian yang luar biasa dapat mengatasi persoalan yang ada di wilayahnya dengan persatuan yang kuat.

Amin juga berharap, “semoga masyarakat Ponorogo khususnya perguruan pencak silat yang hadir disini menjadi warok yang sukses, dan mempunyai jiwa kesatria yang tinggi dapat membantu menciptakan situasi yang aman, tertib dan kondusif bagi masyarakat Ponorogo”, harap Amin. (Wid)

Persiapan Dzikir akbar di Alon-alon

Direktur RSUD Dr Hardjono saat senam Prolanis

handal yang diikuti oleh semua anggota senam Prolanis serta direktur RSUD Dr. Hardjono Drg Prijo Langgeng Trininuko, MM. sebelum acara senam dimulai dilakukan pemotongan tumpeng oleh Bupati Ponorogo H. Amin yang kemudian diserahkan kepada direktur RSUD Dr Hardjono Drg Prijo Langgeng Tribinuko. MM. Lebih Lanjut Direktur RSUD Dr. Hardjono Drg Prijo Langgeng Tribinuka, MM menjelaskan, kami memperingati dan merayakan hari ulang tahun RSUD Dr Hardjono yang Ke96 tahun ini yaitu biar kami bisa tahu sudah berapa tahun kami berdiri, sehingga dengan begitu kami bisa selalu mengadakan evaluasi atas kemajuan-kemajuan atau kekurangankekurangan yang telah kami alami yaitu mulai dari administrasi maupun dari segi pelayanan, sehingga bila ada kekurangannya kami segera berusaha untuk memperbaikinya. Langgeng juga berharap, semoga semakin tambah tahun dan tambah usia kami semakin baik dalam segi administrasi maupun dalam segi pelayanan terhadap kesehatan masyarakat dan semakin bertambah maju dengan alat-alat yang lebih canggih dan modern, harap Langgeng.

Sementara itu masih ditempat

yang sama Bupati Ponorogo H. Amin mengatakan, saya sangat senang dengan diadakannya acara tersebut karena dengan demikian kita bisa selalu mengingat berapa tahun dan bagaimana kita bersusah payah dalam mendirikan sebuah rumah sakit yang selalu dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat Ponorogo, dan Amin juga berharap”, Semoga RSUD Dr Hardjono Ponorogo ini semakin bertambah maju dalam pelayanan dan terlengkap peralatannya sehingga bisa menjadi rumah sakit dalam kategori Internasional”, pungkas Amin. (wid)

SEPUTAR DAERAH

8

Suara Media Nasional Edisi 113 / V / 21-30 November 2013

Bupati Sampang Jadi Irup Pada Hari Pahlawan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang

Ilustrasi PNS sedang melakukan absen elektrik

Awal Desember Pemkab Bangkalan Berlakukan Absen Electrik BANGKALAN SMN - 1 Desember 2013 pemkab bangkalan akan memberlakukan absen electric bagi pegawai negeri sipil (PNS) “untuk beberapa hari ke depan ini kami akan melakukan regesterasi pejabat dan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan sekretaris daerah (setda) bangkalan berupa pengambilan sidik jari jempol tangan kiri dan kanan “,ujar kabag ortala setda bangkalan .Hadori .selasa (13/11).

Hadori menjelaskan.diberlakukanya absen elektronik ini merupakan salah satu dari 6 visi misi pada RPJMD bupati bangkalan yang berkaitan dengan SDM aparatur negara yakni a bsen elektronik atau cek lok PNS”sesuai petunjuk pak bupati,uji coba pemakaian absen elektronik selama dua minggu tepatnya mulai pertengahan hingga akhir nopember 2013.absen elektronik bagi PNS bangkalan akan di berlakukan secara epektif mulai awal desember 2013 nanti”ungkapnya.

Lebih lanjut Hadori menjelaskan absen elektronik sementara ini masih di berlakukan untuk PNS di lingkungan setda bangkalan saja.sedangkan untuk absen elektronik SKPD lain nya menyusul”untuk absen elektronik sementera ini masih di berlakukan bagi pejabat dan PNS di jajaran setda bangkalan saja .SKPD lain nya nanti menyusul”pungkas Hadori.(HAR)

BONDOWOSO, SMN - Jumlah penduduk Bondowoso yang masih masuk kategori buta aksara terbilang cukup tinggi. Berbagai upaya terus dilakukan, salah satunya adalah melalui Keaksaraan Fungsional (KF) yang memfokuskan pada pengentasan buta aksara di usia lanjut. Selain itu, pemerintah juga menekan munculnya buta aksara baru melalui optimalisasi wajib belajar sembilan tahun.

Catatan Bappekab Bondowoso mengungkapkan, angka buta aksara di Bondowoso terus ditekan dari tahun ke tahun. Pada 2011, jumlahnya mencapai 73.904 penduduk. Angka tersebut berkurang pada 2012 menjadi 59.988 penduduk. “Sementara pada 2013, sudah kita bisa tekan menjadi 32.366 penduduk, disaat pelatihan tu-

tor pendidikan Keaksaraan Fungsional di Ijen View.

Penduduk yang masuk kategori buta aksara tersebut kini didominasi usia 45 tahun ke atas. Sementara untuk usia di bawah 45 tahun, sudah nyaris terentaskan. Selain itu, penyandang buta aksara juga didominasi penduduk di kawasan pedesaan.

Jumlah penduduk yang masuk kategori buta aksara ini tentu tidak bisa dikurangi secara instan. Perlu proses dan tahapan. Pemerintah daerah menurutnya sudah melakukan berbagai upaya untuk pengentasan buta aksara tersebut. Salah satunya melalui program pendidikan keaksaraan fungsional (KF) yang tahun ini bekerjasa sama dengan kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT).

Kanan: Bupati Sampang KA Fanna Hasib saat menjadi inspektur upacara. Kiri: Bupati saat tabur bunga di makam pahlawan

SAMPANG, SMN - Bupati Sampang K A Fannan Hasib, menjadi Inspektur Upacara (Irup) pada Upacara Hari Pahlawan di lapangan kantor bupati, Minggu (11/11).

Dalam Upacara tersebut Bupati membacakan Sambutan Menteri Sosial RI. dalam sambutan tersebut Menteri mengatakan bahwa kita harus memaknai peringatan hari Pahlawan bukan hanya sekedar ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa,

tapi sekaligus sebagai refleksi terhadap keyakinan jati diri bangsa yang bermatabat diispirasi oleh pejuang kita yang telah gugur di medan perang.

Peringatan Hari Pahlawan tahun 2013 ini bertemakan “Pahlawanku Idolaku” adalah untuk mengingatkan kembali kepada kita semua dan bagi generasi muda khususnya sebagai penerus cita-cita agar nilai-nilai kejuangan yang telah dibangun tidak boleh dilupakan sampai kapanpun.

Usai melaksanakan upacara di halaman Kontor Bupati, Bupati dengan didampingi Wakil Bupati Sampang H Fadhillah Budiono beserta Rombangan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) melanjutkan Ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa.

Di Taman Makam pahlawan Bupati juga melaksanakan rangkaian acara dengan menjadi irup sebelum melakukan tabur bunga pada makam para pahlawan. (why)

Kementrian PDT Entaskan 32 Ribu Warga Buta Aksara Selain melaui progam KF tersebut, pemerintah daerah juga mengoptimalkan wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun (Wajar Dikdas).

“Angka partisipasi pendidikan dasar di Bondowoso sudah mencapai 97 persen lebih.

Sementara itu, Agus Jui Purmawan, Staf Khusus Menteri PDT yang juga hadir dalam pelatihan tutor pendidikan KF di Ijen View mengungkapkan, melalui program KF ini, pihaknya menargetkan peningkatan angka melek huruf bagi 800 orang tuna aksara di Bondowoso dengan menggandeng Lembaga Pendidikan Ma’arif NU. “Terget kita adalah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang ditunjukkan oleh peningkatan IPM dari 67,7 pada 2010 menjadi 72,2 pada 2014,” ujar Agus Jui, yang didampingi oleh Dra Rita Rahmawati MPd Kabid Pengembangan Pendidikan dan Keterampilan KPDT Menurut Ketua LP Ma’arif M

Pembukaan pelatihan di Hotel Ijen View, Bondowoso

Syaeful Bahar MSi, dalam program perdana dengan KPDT ini pihaknya menurunkan sedikitnya 40 tutor dengan target warga belajar sebanyak 800 warga belajar yang tersebut dibeberapa daerah terpencil. Selanjutnya dalam perencanaan 2014 pihaknya akan lebih mengoptimalkan

dengan target yang lebih tinggi.

Hadir pada pembukaan acara tersebut Ketua PCNU Bondowoso KH Abdul Qadir Syam, Ketua LP Ma’arif M Syaeful Bahar, Ketua Dewan Riset Daerah (DRD) H Sobri Wasil Ghazali, serta mewakili Bupati membuka acara tersebut asisten II HM Erfan Ghani MSi. (yus)

BPN Sidoarjo Janji Akan Beri Sertifikat Tanah Melalui Program Prona Tahun Depan Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah SH. MHum menyerahkan 400 sertipikat tanah melalui program Prona kepada warga Desa Tambakrejo

SIDOARJO, SMN - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sidoarjo membagikan 400 sertipikat tanah kepada warga Desa Tambakrejo melalui program Proyek Nasional Agraria (Prona) tahun 2013 dibalai desa, Kamis (14/11/2013).

Kepala Desa (Kades) Tambakrejo

Heru Mahmudi S.Kom mengatakan bahwa warga desa merasa sangat terbantu dengan adanya pengurusan sertipikat massal melalui program Prona. “Atas nama warga Desa Tambakrejo, kami mengucapkan terima kasih kepada BPN Sidoarjo yang telah memberikan program Prona kesini.

Sehingga masyarakat bisa mendapatkan sertipikat tanah secara mudah,” katanya.

Namun pihaknya juga meminta kepada BPN Sidoarjo agar tahun depan desanya kembali mendapatkan program Prona ini, karena masih banyak bidang tanah yang belum bersertipikat. “Di desa kami ada 2.658 bidang tanah yang belum bersertipikat. Dengan adanya Prona ini maka masih ada sekitar 2.258 bidang tanah yang bersertipikat, untuk itu kami mohon agar tahun depan program ini masih ada didesa kami,” kata Heru Mahmudi.

Hal senada juga disampaikan oleh Camat Krembung Akhmad Iwan Jauhari S.Sos yang mengatakan bahwa Desa Tambakrejo merupakan salah satu desa yang angka kemiskinannya terbesar di Kabupaten Sidoarjo. Maka dengan itu diharapkan dengan adanya program Prona ini mampu mengangkat perekonomian masyarakat Desa Tambakrejo.

“Kalau semua tanah disini sudah bersertipikat diharapkan mampu mengangkat perekonomian masyarakat. Karena sebagian besar masayarakat Desa Tambakrejo bermata

pencarian wiraswasta, sehingga sertipikat tersebut bisa dijadikan anggunan ke bank untuk tambahan modal,” terangnya.

Menanggapi hal itu Kepala Kantor BPN Sidoarjo Dra. Ida Aniyati Frans, Msi mengatakan bahwa pihaknya siap menggulirkan program Prona ini kepada masyarakat Desa Tambakrejo pada tahun 2014 nanti.

Asalkan pihak desa mengajukan proposal dan siap melengkapi administrasi serta bidang tanah yang akan diajukan. (Met)

Peringatan HKN Ke-49 dan Penetapan Rumah Sakit Pendidikan Kabuapten Sidoarjo SIDOARJO, SMN - Peringatan HKN tahun ini merupakan momentum besar dalam pembangunan kesehatan di Indonesia, untuk memperkenalkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada seluruh masyarakat yang akan memperoleh manfaat. Dalam kesempatan itu Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah, SH, M.HUM, menjadi Inspektur Upacara pada Puncak Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-49 tahun 2013.

Hal ini dimaksudkan untuk menggerakan segenap komponen bangsa guna mencapai hidup sehat serta dengan mulai berlakunya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tanggal 1 Januari 2014 yang merupakan tonggak sejarah menuju masyarakat Indonesia yang sehat, mandiri dan berkeadilan.

Selepas upacara peringatan HKN ke-49 Kabupaten Sidoarjo, Bupati Sidoarjo menyerahkan sertifikan dan tropi juara I pemenang limba dalam rangka HKN ke-49 tahun 2013.Ada 18 lomba yang dilaksanakan oleh panitia peringatan HKN ke-49 tahun 2013 ini diantaranya adalah lomba Evaluasi kinerja desa UPGK berprestasi Tingkat Kabupaten Sidoarjo, lomba LBSI (6-24 bulan dan 25-60 bulan), lomba IbuASI, bidan teladan dan lain sebagainya. Selain itu juga diserahkan piagam Bintang

Keamanan Pangan dari Badan POM kepada Sari Bakery.

Selepas acara upacara dilanjutkan dengan resepsi peringatan HKN ke49 di Pendopo Delta Wibawa, sekaligus peresmian penetapan RSUD Sidoarjo menjadi RSUD Tipe B Pendidikan di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo. RSUD Kabupaten Sidoarjo di tetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No: HK.02.03/I/1889/2013.

Dan RSUD Sidoarjo dipandang telah memenuhi standar Rumah Sakit Pendidikan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 1069/Menkes/SK/ XI/2008 tentang pedoman, klasifikasi dan standar Rumah Sakit Pendidikan.

Pemberian sertifikat penetapan RSUD Sidoarjo menjadi RSUD Tipe B Pendidikan diberikan oleh dr. Wita Nursanti Nasution, MARS

dari Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia kepada Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah, SH, M.HUM. Dilanjutkan dengan penandatangan prasasti RSUD Sidoarjo menjadi RSUD Tipe B Pendidikan oleh Bupati Sidoarjo didampingi oleh Kepala

Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dr. Ika Harnasti. Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah, SH, M.HUM dalam sambutannya merasa bangga dengan prestasi-prestasi yang diraih oleh Kabupaten Sidoarjo di massa kepemimpinannya sebagai Bupati Sidoarjo dan

Wakil Bupati Sidoarjo H. MG. Hadi Sutjipto, SH, MM. Ini semua tidak lepas dari kerjasama yang baik antara seluruh elemen masyarakat dengan SKPD sertainstansi dan pihak swasta di Kabupaten Sidoarjo ini. “Dalam 3 tahun masa

Pandangan Umum Seluruh Fraksi DPRD Kabupaten Malang Terhadap Nota Keuangan Dan Raperda Tentang APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2014 MALANG, SMN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang menggelar rapat paripurna penyampaian pendangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kabupaten Malang tahun 2014 pada Selasa (12 Nopember) 2013. Enam fraksi partai di DPRD Kabupaten Malang yakni fraksi PDIP, Demokrat, Golkar, PKB, PKS dan Fraksi Hanura. Menyampaikan pendapat secara bersama dan seragam melalui satu orang juru bicara.

Mencermati RAPBD 2014 yang telah disusun oleh Pemkab Malang, keenam fraksi mengapresiasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang berfokus pada peningkatan infrastruktur guna meningkatkan sector pertanian, industry, perdagangan dan pariwisata, seperti yang telah ditetapkan memalui Peraturan Bupati nomor 8 tahun 2013.

Dalam rapat tersebut, fraksi-fraksi menyampaikan beberapa poin catatan yang siatnya himbauan dan masukan kepada Bupati Malang. Pertama, berkaitan dengan program Legislasi Daerah (prolegda). Dalam penyusunan prolegda Pemkab harus memperhatikan situasi riil di masyarakat supaya dalam pelaksanaannya tidak menemui kendala.

Sedangkan pada tahap pelaksanaan dan pengawasan akan jadi tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, supaya produk prolegda bisa selesai sesuai target fraksi-fraksi meminta dukungan alokasi anggaran yang proporsional. Agar pembahasan selesai sesuai target yang diharapkan, kata Gatot S dari fraksi Demokrat, yang didaulat menjadi juru bicara keenam fraksi dalam rapat paripurna tersebut.

Poin kedua, dari Rancangan APBD yang disampaikan oleh Bupati Malang Rendra Kresna, diketahui bahwa jumlah APBD tahun anggaran 2014 mengalami kenaikan sebesar 2,92 persen disbanding tahun sebelumnya. APBD tahun ini dipatok 2 triliun 565 miliar dengan asumsi ada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 242 M. Hal tersebut menggambarkan bahwa secara kuantitas PAD mengalami kenaikan baik yang berasal dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan alam, maupun sumber pendapatan laion yang sah, urai Gatot dalam pidato.

Ketiga, terkait kebijakan Pemkab Malang dalam tiga tahun terakhir yang terfokus pada pembangunan infrastruktur, hal ini merupakan hasil rekomendasi Dewan dalam melalui penjaringan aspirasi dan hasil rembug dengan masyarakat.

Meski demikian dalam pelaksanaannya tetap harus dilakukan pengawasan ketat supaya hasilnya berkualitas. Terbentuknya infrastuktur yang bagus diharapkan mampu meningkatkan kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pembangunan jalur lintas selatan (JLS) yang merupakan patungan pembiayaan antara Pemkab Malang dan Pemprov Jatim, akan mendongkrak kegiatan ekonomi masyarakat. Selain itu dengan akses jalan yang bagus, diharapkan mampu menggeliatkan industry pariwisata Kabupaten Malang. Dinas pariwisata dan PD Jasa Yasa harus mengembangkan potensi pariwisata alam yang selama ini kendala utamanya di infrastruktur, kata Gatot.

Catatan fraksi DPRD Kabupaten Malang keempat yakni soal penataan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sebagai salah satu sumber asli pendapatan daerah, pengelolaan PBB harus disusun rapi dan bisa bekerja optimal. Sarana dan prasarana SDM, dan data base wajib Pajak harus dikelola secara professional. Problem pemungutan pajak harus segera ditemukan jalan keluar misalnya dengan mengoptimalkan keluar misalnya dengan mengoptimalkan sosialisasi dan peran pemerintah desa (Jun)

Pelaksanaan periingatan HKN ke-49 dan peresmian Rumah Sakit Pendidikan Kabupaten Sidoarjo

Kepemimpinan kami (Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah, SH, M.HUM dengan H. MG. Hadi Sutjipto, SH, MM) awal bulan november lalu penghargaan yang diraih oleh Kabupaten Sidoarjo sudah mencapai 115 penghargaan, di tambah satu penghargaan yang kita

terima pada hari ini,” jelas Saiful.

Diakhir acara resepsi puncak peringatan HKN ke-49 ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Bupati Sidoarjo yang diberikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dr. Ika Harnasti. (Met)

LINTAS NUSANTARA 9 Gubernur Kalteng Inilah Trak-trak Pengangkut CPO yang Mulai Gerah Lihat PBS Nakal Mengakibatkan Anggota LSM Terjatuh Suara Media Nasional

Edisi 113 / V / 21-30 November 2013

PALANGKA RAYA, SMN Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang gerah melihat tingkah polah sejumlah perusahaan besar swasta (PBS) nakal yang beroperasi di wilayahnya. Sejumlah PBS ditemukan telah mengalihfungsikan irigasi milik pemerintah untuk dijadikan lahan perkebunan sawit. Padahal tak sedikit pemerintah telah mengeluarkan dana membangun irigasi untuk pertanian.

Teras Narang menegaskan akan segera melaporkan ke aparat penegak hukum para pihak perusahaan nakal yang menutup atau mengalihkan irigasi untuk kegiatan perkebunan, termasuk jika di dalamnya ada keterlibatan pemerintah kabupaten setempat yang membiarkan praktik itu terjadi, juga akan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Penegasan itu disampaikan Gubernur Teras Narang ketika memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Ketahanan Pangan Dalam Rangka Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Perluasan Areal Pangan Kalteng 2013 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, belum lama ini.

Teras minta para bupati melaporkan informasi dan data mengenai irigasi itu. Kemudian data inilah yang

PBS nakal di Kalteng alihfungsikan irigasi

nanti dijadikan bahan dilaporkan ke aparat penegak hukum kepolisian dan kejaksaan. “Bahkan, bila perlu dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” tegasnya.

Teras menekankan tindakan PBS yang dengan sengaja mengalihfungsikan irigasi untuk kegiatan perkebunan mereka sudah melampaui batas.

“Untuk itu, pemprov tidak akan memberikan toleransi terhadap ulah merugikan perusahaan tersebut,” katanya.

Sebab, tambah Teras, masalah ketahanan pangan merupakan panglima yang harus menjadi perhatian serius.

Lahan yang sudah disiapkan untuk lahan pertanian jangan sampai dialihfungsikan untuk kegiatan lain selain kegiatan pertanian.

Selama ini, kata Teras, pemerintah telah bersusah payah membangun irigasi dengan biaya pemerintah yang tidak sedikit, untuk menjadikan Kalteng sebagai daerah yang mampu berdaulat terhadap pangan. (Mandau)

GUNUNG MAS, SMN Gunung Mas merupakan Kabupaten PemekaranYang berusia muda, Tapi kita sangat bangga karna walaupun usia muda kabupaten Gunung Mas bisa menjadi contoh bagi Kabupaten-Kabupaten lain yang ada di Propinsi Kalimantan Tengah.

Hal itu terbukti beberapa bulan yang lalu Kabupaten Gunung Mas Mendapat penghargaan BPK-RI dengan mendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hendaknya penghargaan itu jangan sampai hilang begitu saja. SMN sangat kecewa dengan hal yang dilakukan oleh pihak Perkebunan Besar Sawit ,atau Kontraktor angkutan CPO yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja mengotori dengan tumpahan CPOnya padahal itu, sangatlah mudah diatasi. SMN menghimbau

kepada para Sopir Trak Tengki.

“Sebaiknya ujung selang itu dikasih galon atau jerigen biar CPOnya tidak tumpah ke jalan, tapi hal itu tidak di hiraukan. SMN Gunung Mas bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pernah menanyakan hal itu ke Dinas terkait Yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Gunung Mas, supaya kita samasama bahu-menbahu mengatasi hal tersebut.sebelum Banyak menelan atau memakan korban.

Kami disambut baik oleh Ibu Sekretaris di Dinas Perhubungan, Kata Ibu Sekretaris “nanti kita akan turunkan tim untuk menertifkan itu” Amat Jarot.I. Rampai mengatakan kepada SMN,” kelihatannya pemengang SPK CPO ini seperti tidak memperdulikan keselamatan orang lain, Buktinya himbauan Gubernur

perlu sebagai salah satu kunci kelebihan Indonesia dalam melaksanakan persiapan REDD+ sekaligus di tingkat nasional dan subnasional provinsi dibandingkan negara lain.

Hal ini telah diakui dan dikemukakan dalam pertemuan REDD+ Partnership di Palangka Raya, Kalteng, yang dihadiri oleh wakil-wakil negara dan organisasi dari 40 negara, pada

Canangkan Bunga Bangsa PAMEKASAN, SMN - Kemiskinan masih menjadi persoalan serius di bumi Gerbang Faktur rendahnya pendidikan, sulitnya lahan pekerjaan, serta ketimpangan pembangunan infrastruktur membuat desa menjadi lahan suburnya keterbelakangan ekonomi. Melalui program Bunga Bangsa (Bupati Ngajak Bangun Desa) pemerintah kabupaten (pemkab) berkomitmen untuk menghapus kemiskinan serta mengatasi persoalan ketimpangan pembangunan di wilayah pedesaan.

Secara formal program Bunga Bangsa diagendakan setiap tiga bulan sekali. Program ini sekaligus menjadi bagian dari kegiatan bupati yang aktif toron dhisah (turun langsung tinjau kondisi desa). Program ini kali pertama dilakukan di Desa

tanggal 8-11 Oktober 2013 lalu.

Dijelaskannya, COP 19 memberikan kesempatan untuk menjelaskan dan berbagi pembelajaran yang didapat dengan berbagai kalangan para pemimpin di kancah negosiasi internasional dan pengembangan kebijakan atas perubahan iklim.

Kehadiran Gubernur Teras Narang di Warsawa dari tanggal 1822 2013, akan memperkaya upaya Indonesia mendatang untuk berbagi pengalaman dalam menangani perubahan iklim dan menjadi inspirasi bagi komunitas internasional untuk upayaupaya di tingkal lokal.

Gubernur Teras Narang didampingi Asisten II Setdaprov Kalteng Syahrin Daulay dan Kadis Perkebunan Kalteng Rawing Rambang saat bertolak menuju Warsawa masuk dalam rombongan Ketua Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKPPPP) yang juga Ketua Satgas REDD+, Kuntoro Mangkusubroto. (Mandau)

Bujur Tengah, Kecamatan Barumarmar (13-14 September 2013). Di Desa Bujur Barat itu.

Bupati Achmad Syafii dan wakil Bupati Khalil Asyari beserta seluruh pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan seluruh camat turun langsung ke desa yang dinilai tertinggal itu. Selama dua hari di desa itu di lakukan berbagai kegiatan Bupati seperti salat berjamaah dan pengajian, pembuatan E-KTP. inseminasi gratis, peletakan batu pertama pembangunan puskesdes, pemberian bantuan sosial, bedah rumah, pembangunan infrastruktur jalan dan lainnya.

Kepala Bappeda Moh. Zainal Arifin mengatakan, dari 178 desa di Pamekasan, 77 desa tergolong desa tertinggal dengan angka kemiskinan di Pamekasan mencapai 20,94 persen dari total jumlah penduduk. Sementara itu Bupati Achmad Syafii berharap program Bunga Bangsa akan mendekatkan pemerintah dengan masyarakat desa. Sebab, pemerintah dapat mengetahui langsung situasi dan kondisi desa. “Melalui kegiatan ini, kita dapat menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa,” pungkasnya. (sul)

dan Bupati Gunung Mas yang menyatakan kapasitas jalan 8 ton itu tidak dipatuhi,dan kendaraan angku-

tan hasil kebun bisa melintas pada jam 22.00 s/d 05.00 wib tidak di patuhi. (untung)

Gubernur Bali Instruksikan Sidak Angkutan Wisata

Provinsi Kalteng Andalan Indonesia PALANGKARAYA, SMN Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang, Senin (18/11), bertolak menuju Polandia untuk menghadiri Konferensi Para Pihak atau yang dikenal dengan COP (Conference of The Parties) 19 untuk United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang berlangsung di Warsawa, ibukota Polandia, pada 11-22 November 2013.

Kehadiran Gubernur Teras Narang dinilai penting, karena Provinsi Kalteng menjadi andalan Indonesia dalam pertemuan internasional tersebut.

Dalam pertemuan itu, Indonesia perlu melaporkan kepada dunia mengenai kemajuan gerakan REDD+ sesuai arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagaimana telah dikerjakan oleh Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ (Satgas REDD+) selama 3 tahun terakhir ini.

Peran Kalteng sebagai Provinsi Percontohan REDD+ dipandang

Truk Pengangkut

Bus Pariwisata yang mengalami kecelakaan beberapa waktu lalu

DENPASAR, SMN - Kasus kecelakaan yang menewaskan beberapa wisatawan China membuat Gubernur Bali Made Mangku Pastika memperketat pengawasan terhadap angkutan wisata di Bali.

Pastika langsung menginstruk-

sikan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali untuk melakukan sidak ketat soal kelayakan kendaraan angkutan wisata di Bali.

“Saya su-dah menginstruksikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Pro-vinsi Bali untuk membentuk

tim dan menyidak kelayakan angkutan wisata di seluruh Bali,” ujarnya di Denpasar, Selasa (19/11).

Bila ditemukan indikasi ketidaklayakan angkutan wisata maka Dinas Perhubungan tidak perlu segan-segan untuk melakukan tindakan tegas. Menurut Pastika, sopir pariwisata harus lebih meningkatkan skill dalam mengemudi kendaraan. Pelayanannya harus lebih ditingkatkan.

Kondisi ini juga harus menjadi perhatian serius dari pihak pengusaha pariwisata di seluruh Bali.

“Kalau ada kendaraan yang tidak layak terutama jika akan melintasi jalur-jalur yang sedikit rawan maka sebaiknya diganti dulu atau diperbaiki kendaraannya,” ujarnya.

Pelayanan kendaraan untuk tour pariwisata harus lebih ditingkatkan.

Ini juga demi menjaga citra pariwisata Bali di mata dunia internasional. Bila turis meninggal

hanya karena kecelakaan lalulintas yang sebenarnya tidak perlu terjadi maka ini akan sangat mencoreng pariwisata Bali.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kecelakaan lalu lintas (Lakalantas) maut terjadi di Jalan Pande Suluban Uluwatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Senin (18/11) pukul 15.00 Wita. Sebuah bus pariwisata Anom bernomor polisi DK 9251 A milik Bali Happy Travel yang membawa 13 orang wisatawan asal China masuk ke jurang di Jembatan Jalan Pantai Suluban Pecatu, tepatnya disebelah selatan Blue Point Hotel.

Akibat kejadinya itu, 4 orang tewas tewas di lokasi kejadian, 2 orang tewas dalam perjalanan ke rumah sakit, sementara sisanya mengalami luka-luka, dan kini sedang dirawat di beberapa rumah sakit di Bali. (wir)

Gianyar Terima Penghargaan Kabupaten Sehat GIANYAR, SMN - Kabupaten Gianyar kembali meraih penghargaan sebagai Kabupaten Sehat (Swasti Saba) tahun 2013.

Penghargaan ini diberikan pemerintah pusat karena dinilai menjadi daerah yang bersih, nyaman, aman dan sehat. Penghargaan diterima Asisten II Setda Gianyar, I Ketut Suweta dari Menteri Kesehatan RI dr. Nafsiah Mboi, pada acara ramah tamah Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-49 di Hotel Merlyn Park Jakarta, Kamis (14/11) malam.

Predikat sebagai Kabupaten Sehat juga pernah diraih Gianyar tahun 2007 dan 2011. Gianyar tahun ini meraih penghargaan Kabupaten Sehat kategori Swasti Saba Padapa, setelah memenuhi tiga tatanan penilaian yakni sebagai kawasan permukiman sarana dan prasarana sehat, kawasan tertib lalu lintas dan pelayanan transportasi, kawasan industri dan perkantoran Sehat.

Gianyar menerima penghargaan

bersama 96 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Sementara dari Bali hanya tiga kabupaten/kota yang meraih penghargaan yakni Gianyar, Denpasar dan Badung.

Ketut Suweta usai menerima penghargaan mengatakan, diraihnya penghargaan ini tidak semata keberhasilan pemerintah, tetapi hasil kerja keras dan partisipasi masyarakat dalam membangun kehidupan masyarakat yang bersih dan sehat. Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor (SKPD), serta adanya dukungan dari Forum Kabupaten Sehat, kecamatan dan Pokja kesehatan di masing-masing desa dengan sistem total manajemen.

Dikatakan, sektor kesehatan menjadi program prioritas Pemkab Gianyar. Penguatan Puskesmas menjadi salah satu upaya yang telah dilakukan, sehingga kualitas pelayanan dapat ditingkatkan. Tidak hanya peningkatan kualitas Puskesmas, Pemkab Giayar juga terus

Asisten II Setda Gianyar, I Ketut Suweta terima Penghargaan Kabupaten Sehat (Swasti Saba) dari Menteri Kesehatan RI dr. Nafsiah Mboi di Hotel Merlyn Park Jakarta, (14/11).

mendo-rong pembenahan rumah sakit mulai dari manajemen hingga fasilitas sarana dan prasarana. Selain itu, pemerintah terus melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dalam upaya melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). ‘’Ke depan, Pemkab Gianyar akan terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat agar kesejahteraan masyarakat dapat terwujud sesuai visi menuju Gianyar BAGUS (Bersih, Asri, Giat, Berbudaya dan Sejahtera)’’tegas Suweta

yang saat menerima penghargaan didampingi jajaran Dinas Kesehatan dan Forum Gianyar Sehat.

Sementara, Menkes dr. Nafsiah Mboi menyatakan, penghargaan Kabupaten/Kota Sehat diharapkan bisa memberi motivasi bagi pemerintah kota/kabupaten maupun masyarakat untuk membangun kepedulian di bidang kesehatan.

Pembangunan kesehatan adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan. (wir)

RONA-RONA

10

Suara Media Nasional Edisi 113 / V / 21-30 November 2013

LSM Gempar Desak Penegak Hukum Lidik dan Sidik Kasus Dugaan Korupsi di PDP Jember Senilai Rp 3,8 Milar JEMBER, SMN - LSM Gempar Jember DesakAparat Penegak Hukum Kepolisian, Kejaksaan dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk segera Lakukan Lidik dan Sidik atas Kasus Dugaan Penyalahgunaan Wewenang / Korupsi atas Raibnya 159,106 Ton Karet milik PDP (Perusahaan Daerah Perkebunan) Kahyangan Kabupaten Jember senilai Rp 3,8 miliar yang Diduga Dilakukan oleh Direktur PDP Kahyangan Dan Bupati Jember. Adapun Kronologinya

sebagai berikut ; Bahwa pada tanggal 23 Maret 2013 telah terjadi adanya Kesepakatan Kerjasama Operasional (KSO) antara PDP (Perusahaan Daerah Perkebunan) Kahyangan Kabupaten Jember dengan PT.Nanggala Mitra Lestari Surabaya atas Pengelolaan Lahan Perkebunan milik PDP Kahyangan Kabupaten Jember sebagaimana ters Surabaya, telp 0315345549.

Sebut dalam Akta Perjanjian Nomor: 1094, Dihadapan Notaris:

Dedi Wijaya.SH.MKn. Alamat: Jl. Simpang Dukuh Nomor.16 Terbitnya Akta Perjanjian Kerjasama Operasional Dimaksud adalah Berdasarkan:Mendapat Persetujuan Prinsip dari Bupati Jember (Ir. MZA. Djalal) Nomor: 500/193/ 35.09.1.21/2013, tertanggal.19 Maret 2013. Bahwa Direktur PDP Kahyangan Kabupaten Jember adalah Tuan SUJATMIKO sedangkan Direktur PT.Nanggala Mitra Lestari Surabaya adalah Tuan HENDRA. Bahwa PT.

Kejari Jember Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Sebagai Tahanan Kota Terkait Kasus Bansos Dispendik Jember Tahun 2011

LSM Galak

JEMBER, SMN - Menurut beberapa narasumber Pelimpahan tahap . 2 oleh Polres Jember Atas para Tersangka Korupsi atau Pungli dana bantuan program nasional rehabilitasi pembangunan ratusan Sekolah Dasar Negeri tahun 2011 yang diduga merugikan negara sebesar Rp. 1,1 Milyar yang terjadi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember yakni: (1) Drs. Ach. Yasin (Kabid TK/SD), (2) Hariyadi, dan(3). Sugiyanto. menyatakan sudah diterima Kejari Jember dan ditetapkan statusnya sebagai Tahanan Kota, Menurut Ketua LSM Gempar Anshori: Bahwa dengan Tidak Ditahan Kurungan para tersangka

tersebut adalah sebagai pertanda Preseden Buruk bagi Penegakan Hukum kedepan yang dilakukan LembagaAdhyaksa sehingga Kejari Jember Terkesan sudah dikondisikan. “Atau setidak-tidaknya menjadi runmor di tengah masyarakat terjadi adanya KKN,” Jika dibandingkan dengan tersangka pencuri satu ekor Ayam,langsung di Jebloskan ke dalam tahanan kurungan, hal ini Tidak memenuhi rasa keadilan sehingga. Kondisi seperti ini jauh dari harapan masyarakat pencari keadilan karena upaya Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Kejari Jember dalam Upaya Pemberantasan Korupsi “Seperti pisau dapur, tajam di bawah tapi tumpul di atas,”

ketus Anshori.

Lanjut Anshori Penanganan kasus Korupsi adalah menjadi tanggung jawab semua pihak, terlebih Kejari Jember ,jangan sampai membuat kebijakan yang tidak populaier atau tidak professional, Mestinya Kejaksaan mengadopsi upaya penegakan hokum yang dilakukan oleh KPK(Komisi Pemberantasan Korupsi) bahwa setiap orang yang ditetapkan sebagai tersangka Korupsi oleh KPK Langsung dijebloskan kedalam tahanan kurungan.

Oleh karenanya LSM Gempar menghimbau Jamwas Kejaksaan Agung RI untuk melakukan pemeriksaan terhadap kinerja Kejari Jember yang tidak melakukan penahanan kurungan terhadap para Tersangka Korupsi Dimaksud padahal ancaman hukumannya maksimal 20 (dua puluh) tahun sehingga Penetapan Tahanan Kota terhadap para Tersangka Korupsi tersebut menimbulkan tandatanya Apakah telah terjadi KKN ??? Bahwa Penahanan Kurungan Perlu Dilakukan sebagai efek jera sekaligus sebagai implementasi bahwa lembaga adyaksa komitmen melaksanakan program pemerintah Republik Indonesia dalam Percepatan Pemberantasan Korupsi diwilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam, Keppres Nomor 5 Tahun 2004" pungkas Anshori. (di2K)

Nanggala Mitra Lestari Berkedudukan di Jl.Raya Arjuna No.95-99 Surabaya, Akta Pendirian Nomor: 304 tertanggal.14 Maret 2013, Bahwa Jangka Waktu Kerjasama Operasional (KSO) disepakati Selama 20 Tahun terhitung sejak 23 Maret 2013. Bahwa Maksud dan Tujuan Kerjasama adalah Untuk Meningkatkan Efisiensi Produktifitas dan Efektivitas Perusahaan Daerah dan Pembangunan Nasional serta untuk Meningkatkan Keuntungan sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Obyek Kerjasama Operasional adalah Aset dari PDP (Perusahaan Perkebunan Daerah) Kahyangan Kabupaten Jember berupa Lahan Perkebunan seluas: 4.685.258 Ha, yakni terdiri dari: (a) Perkebunan Sumber Wadung seluas: 1540.46 Ha (b) Perkebunan Kali Mrawan seluas: 442.698 Ha. (c) Perkebunan Gunung Pasang seluas: 1038.41 Ha. (d) Perkebunan Sumber Pandan seluas: 998.59 Ha. (e) Perkebunan Sumber Tenggulum seluas: 665.1 Ha. Adapun Tanaman yang menjadi Obyek Kerjasama adalah meliputi: Tanaman Karet, Kopi dan Cengkeh sedangkan untuk diluar tanaman tersebut yakni Tanaman Kayu Sengon, Jati dan lain lain, tetap Dikelola PDP Kahyangan Jember.

Dalam hal hasil usaha maka PT.Nanggala Mitra Lestari Surabaya akan Memberikan Keuntungan bersih kepada PDP Kahyangan Kabupaten Jember atas Kerjasama tersebut yakni:(a) Tahun Kesatu sebesar Rp 24 miliar. (b) Tahun Kedua sebesar Rp 24 miliar. (c) Tahun Ketiga sebesar Rp 24 miliar. (d) Tahun Keempat sebesar Rp 24 miliar. (e) Tahun Kelima sebesar Rp 24 miliar. (f) Tahun Keenam sebesar Rp 26 miliar. (g) Tahun Ketujuh sebesar Rp 26 miliar. (h) Tahun Kedelapan sebesar Rp 26 miliar. (i) Tahun Kesembilan sebesar Rp 26 miliar. (y) Tahun Kesepuluh sebesar Rp 26 miliar. (k) Tahun Kesebelas sebesar Rp 28 miliar. (l) Tahun Keduabelas sebesar Rp 28 miliar. (m) Tahun Ketigabelas sebesar Rp 28 miliar. (n) Tahun Keempatbelas sebesar Rp 28 miliar. (o) Tahun Kelimabelas sebesar Rp 28 miliar. (p) Tahun Keenambelas sebesar Rp 28 miliar. (q) Tahun Ketujuhbelas sebesar Rp 28 miliar. (r) Tahun Kedelapanbelas sebesar Rp 28 miliar. (s) Tahun Kesembilanbelas sebesar Rp 28 miliar. (t) Ta-

hun Keduapuluh sebesar Rp 28 miliar.

Pembagian Keuntungan setiap tahun akan dilakukan setiap 3 bulan sekali, yang mana untuk pertama kali dibayarkan pada bulan Maret 2013.

Bahwa PT.Nanggala Mitra Lestari akan Membayar Keuntungan hasil Kerjasama Pengelolaan Perkebunan Dimaksud kepada PDP Kahyangan Kabupaten Jember sebagai berikut : (1) pada tanggal.06 April 2013 PT.Nanggala Mitra Lestari akan melakukan pembayaran sebagai memberikan keuntungan kepada PDP Kahyangan Kabupaten Jember sebesar Rp 2 miliar. (2) pada tanggal.31 Mei 2013 akan membayar Rp 2 miliar. (3) pada tanggal.31 Juli 2013 akan membayar Rp 2 miliar. (4) pada tanggal.30 September 2013 akan membayar Rp 2 miliar. (5) pada tanggal.30 Nopember 2013 akan membayar Rp 2 miliar. (6) pada tanggal.31 Desember 2013 akan membayar Rp 8 miliar.

Pembayaran Keuntungan Dimaksud Dibayar melalui Cek Bank Commonwealth.

Bahwa dengan adanya Kerjasama Operasional Dimaksud maka PDP Kahyangan Jember Pada tanggal 22 Maret 2013 telah Menyerahkan Stok Ahir Produksi Karet Olahan kepada PT.Nanggala Mitra Lestari Surabaya sebesar 159,106 Ton senilai Rp 3,8 miliar.

Kerjasama Pengelolaan Perkebunan tersebut sepertinya Tidak Direncanakan dengan matang alias Acakacakan dan terkesan ada unsur Rekayasa yakni : (1) Bahwa Perjanjian Kerjasama Operasional tersebut dibuat Dihadapan Notaris Di Surabaya.(2) Bahwa Perjanjian Kerjasama Dimaksud Tidak Ada Pemberitahuan dan/ atau Tidak Ada Persetujuan DPRD II Jember.(3) Tidak Ada Kajian Analisa Sistemic tentang Dampak Perjanjian tersebut apakah nantinya berdampak Menguntungkan dan/ Merugikan PDP Kahyangan Jember.(4) Bahwa Pengelolaan Perkebunan tersebut Diserahkan kepada Perusahaan PT.Nanggala Mitra Lestari yang baru berumur 9 hari yakni berdiri pada tanggal.14 Maret 2013 Di Surabaya sehingga Terkesan Terjadi adanya Rekayasa atau setidak-tidaknya merupakan Kebijakan yang Tidak Profesional.

(5) Bahwa dengan Dibatalkannya

LSM Gempar

Kerjasama Operasional tersebut Diduga PT.Nanggala Mitra Lestari Surabaya TidakAkan Mengembalikan 159,106 Ton Kareret yang telah Diterimanya dan/ Diduga PT.Nanggala Mitra Lestari Tidak akan Membayar harga Karet tersebut senilai Rp 3,8 miliar kepada PDP Kahyangan Jember sebagai Konsekwensi Pembatalan Kerjasama Dimaksud yang Dilakukan Secara Sepihak. (6) Bahwa dengan Raibnya 159,106 Ton maka Negara Dirugikan Rp 3,8 miliar, oleh karenanya patut diduga untuk tahun 2013 maka Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) PDP Kahyangan Kabupaten Jember Justru akan Menurun. masih menurut Anshori.

Dibuatnya Perjanjian Kerjasama Operasional tersebut diduga terjadi ketidak beresan dan terkesan ada rekayasa karena yang Dipilih sebagai Pengelola Perkebunan Dimaksud adalah PT.Nanggala Mitra Lestari yang masa pendiriannya masih se umur jagung sehingga bisa Dipastikan Perusahaan tersebut Diduga Tidak Profesional karena Didirikan pada tanggal 14 Maret 2013 dengan Akta Pendirian Nomor.304. Di Surabaya.

Bahwa dengan adanya Kerjasama Dimaksud maka pada bulan April 2013 dg secara berkelanjutan Ribuan Buruh PDP Kahyangan Jember Melakukan Aksi Demo menyampai-

kan Aspirasinya ke Komisi D. DPRD II Jember dan para Buruh Melakukan Mogok Kerja karena Tidak Setuju jika Perkebunan tersebut Dikelola oleh PT.Nanggala Mitra Lestari dan Para Pendemo minta agar Perjanjian Kerjasama Dimaksud Dibatalkan.

Dengan terjadinya Aksi Demo dan Mogok Kerja secara terus menerus oleh Ribuan Buruh PDP Kahyangan Kabupaten Jember maka pada bulan Mei 2013 Pihak PDP Kahyangan Kabupaten Jember Membatalkan Perjanjian Kerjasama tersebut secara Sepihak walaupun secara hukum Pernyataan Pembatalan tersebut Tidak bisa Menghapus Perjanjian Kesepakatan Kerjasama Pengelolaan Perkebunan antara PDP Kahyangan Kabupaten Jember dan PT.Nanggala Mitra Lestari Surabaya Dimaksud sebagaimana tersebut Pasal.22 dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersebut yang bunyinya: Bahwa Perjanjian ini tidak dapat Dihentikan dan Dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan para pihak yakni PDP Kahyangan Kabupaten Jember dan PT.Nanggala Mitra Lestari Surabaya.

Ternyata sampai dengan sekarang Karet seberat 159.106 Ton Dimaksud Tidak Dibayar oleh PT.Nanggala Mitra Lestari Surabaya, karenanya Negara Dirugikan Rp 3,8 miliar. (di2k)

Honor Dibayar Sekali, Anggota PPL Banyuwangi Demo Panwas

Bupati Blitar Resmikan Fasilitas Kesehatan BLITAR, SMN - Dari tahun ke tahun fasilitas yang ada di RSUD. Ngudi Waluyo Wlingi mengalami peningkatan cukup signifikan. Tujuannya, pelayanan kesehatan terhadap masyarakat juga semakin baik.

Kendati demikian, juga harus didukung komitmen pelayanan kesehatan yang handal.

Hal ini mengemuka dalam sambutan Bupati Blitar, H. Herry Noegroho usai meresmikan Gedung Hemodialisa, Ponek, ICU dan Poliklinik serta Launching Pelayanan Hemodialisa, Endoscopy dan CT Scan, Selasa (19/11) di RSUD. Ngudi Waluyo Wlingi. Menurut orang nomor satu di Kabupaten ini, fasilitas kesehatan yang memeadai tidak cukup jika tidak diikuti dengan sarana yang memadaai pula. Begitu juga sebaliknya. Kedepan sarana dan prasaran dalam rangka melayanai kesehatan masyarakat akan terus ditingkatkan.

Sebelumnya, Direktur RSUD. Ngudi Waluyo Wlingi, dr. Budi Wi-

narno, MM dalam laporannya menjelaskan, sebelumnya rumah sakit ini memiliki fasilitas ecocardografi dan mamografis. Sementara Ruang Hemodialisa yang baru diresmikan kali ini, dana berasala dari pendapatan asli rumah sakit yang dibangun sejak 2011 lalu. Sedangkan Icu dari DAK dan dana pemndampings ekitar 1,1 miliar, Ponek DAK 1,7 miliar.

Orang nomor satu di RSUD. Ngudi Waluyo Wlingi juga menjelaskan, target 2014, rumah sakit kebanggan warga Kabupaten Blitar ini akan menambah ruang operasi yang representatif dengan alokasi dana 5,3 miliar.

Dalam kesempatan tersebut, Budi Winarno juga meminta kepada anggota legislatif untuk membantu kelancaran pembangunan poliklinik di depan RSUD yang pembangunannya selama 5 tahun mengalami kemacetan karena terbentur dana. Peresmian fasilitas kesehatan yang dihadiri oleh unsur Forpimda, Kepala SKPD,

PPL lurug Panwaslu Kabupaten Banyuwangi mempertanyakan honor mereka yang tidak dibayar

Bupati Blitar seusai meresmikan fasilitas kesehatan

perawat dan bidan tersebut ditandai pemencetan tombol sirine oleh Bupati Blitar, pengguntingan pita ruang Hemodialisa oleh Ibu Hj. Era Herry Noegroho, Ruang Ponek oleh Bupati Blitar.

Seperti diketahui, Hemodialisa

adalah proses pembersihan darah oleh akumulasi sampah buangan. Hemodialisis digunakan bagi pasien dengan tahap akhir gagal ginjal atau pasien berpenyakit akut yang membutuhkan dialysis waktu singkat. Sedangkan Endoscopy adalah suatu alat untuk

pemeriksaan diagnostic yang dilakukan oleh dokter penyakit dalam, dokter spesialis paru dan dokter spesialis urologi yang mempunyai sertifikasi endoscopy. Bila memungkinkan dapat dilakukan biopsy oleh dokter yang bersangkutan. (mam/hms)

BANYUWANGI, SMN - Belasan anggota Panitia Pengawas Lapangan (PPL) dari empat kecamatan mendatangi kantor Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Banyuwangi. Mereka mengajukan protes karena honor tidak dibayar selama enam bulan. Sejak Mei 2013, honor mereka hanya dibayar satu kali.

Kepada Koran ini, Senin (18/11/2013), Ismail, PPL dari Kecamatan Licin, mengaku, ia dan rekan-rekannya mempertanyakan gaji mereka yang selama enam bulan yang hanya dibayar sekali.

“Dalam kontrak yang kami tanda tangani, kami menjadi petugas PPL bukan hanya pada pemilihan Gubernur Jawa timur, tetapi juga pemilihan legislatif. Selain itu, kami juga mempertanyakan honor yang berubah. Awalnya, kami menerima Rp 750.000 per bulan dan sekarang jadi Rp 500.000,” katanya.

Ismail menjelaskan, untuk Pemilihan Gubernur Jawa Timur, PPL dikontrak selama empat bulan sejak Mei 2013 dan dilanjutkan dengan Pemilihan Legislatif selama enam bulan sejak September 2013 hingga Februari 2014. “Sampai bulan ini, kami hanya menerima honor Rp 500.000 pada bulan September dan sisanya sama sekali belum terbayarkan,” jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Irham, PPL dari Kecamatan Kabat.

Ia mengatakan, mereka sengaja menghadiahi Panwaslu Kabupaten Banyuwangi dengan alat sunat karena ia tidak ingin ada kecurangan terkait honor yang diterima oleh kawan-kawan PPL. “Kami bekerja mati-matian dan ujung tombak yang langsung ke masyarakat untuk verifikasi data, tapi kami juga berhak menuntut hak kami. Jika tidak segera ada keputusan terkait honor, kami mengancam mogok,” katanya.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Banyuwangi Rory Desrino Purnomo menjelaskan, terkait perubahan honor itu merupakan kewenangan di pusat dan sudah diatur dalam rincian anggaran pembiayaan. “Kalau pemilihan legislatif dibiayai oleh APBN, sedangkan gubernur dibiayai APBD provinsi,” terangnya.

Rory juga menjelaskan, awalnya hanya ada satu petugas di satu desa sehingga total PPL sebanyak 217 orang. Namun, H-2 menjelang Pemilihan Gubernur Jawa Timur, tepatnya pada 26 Mei 2013, ada rekrutan baru sebanyak 532 PPL baru. “Sehingga total ada 749 PPL di Banyuwangi yang SK-nya diperbarui pada September ini,” katanya.

Rory berjanji akan meminta penjelasan ke bagian sekretariat terkait anggaran karena petugasnya sedang di luar kota. Selain itu, ia juga akan berkoordinasi dengan pihak kecamatan. “Setelah semuanya clear, maka kami akan memberi kepastian kepada PPL secepatnya,” pungkas Rory. (msj)

Suara Media Nasional Edisi 113 / V / 21-30 November 2013

Bupati Syahri Mulyo saat menyerahkan gunungan

ALIRAN KEBATINAN Sambungan dari hal. 12 pusat DR Ir Andri Herwandi M.Sc pengurus Propinsi Jawa Timur Biyanto Wiryo Otomo dan juga hadir pengurus dari kabupaten Kediri Trenggalek Nganjuk madiun.

Dalam sambutannya Bupati tulungagung Syahri mulyo mengatakan saya atas nama Bupati Tulungagung mengucapkan dirgahayu 1 Suro 1947 saka. Kedepannya mudah-mudahan aliran kebatinan perjalanan bertambah anggotanya dan saya berpesan kepada pengurus yang baru harus siap menerima kritik dan saran dari anggota karena yang di emban pengurus yang baru bukan pekerjaan yang ringan, harus transparan dan terbujka kepada anggotanya dan saya tidak akan melupakan kepada aliran kebatinan perjalanan karena sebelum

menjadi Bupati Tulungagung saya sering singgah ke sanggar aliran kebatinan perjalanan.

Setelah sambutan Bupati Tulungagung Syahri mulyo langsung menyerahkan gunungan wayang kepada dalang KI Winardi. Kurang lebih 800 penonton tidak bergeser sedikitpun dari tempat duduk untuk menyaksikan pagelaran wayang kulit hingga selesai.

Susunan pengurus baru aliran kebatinan perjalanan Tulungagung masa bakti 2013-2019: Ketua: Budi Santoso (Jepun), Wakil ketua: Sugimo (kedungsoko), Sekretaris: Didit Jatmiko priyo (Kampung Dalem), Wakil sekretaris: Sunyoto (Gondosuli), Bendahara: Senen (Kuto Anyar), dan Wakil Bandahara: Teguh Santoso ST M.Pd (Campurdarat). (rud)

SAMBUNGAN DEWAN PERS

KORUPSI SMPN

Sambungan dari hal. 1

Sambungan dari hal. 1

Margiono mengungkapkan, ketidakpuasan Presiden terhadap dua media massa menunjukkan eksistensi demokrasi yang berjalan dengan baik. Namun seyogyanya Presiden Yudhoyono bersikap jantang dengan menyebutkan jelas media mana dan pemberitaan periode kapan yang dituding terdapat pelintiran pernyataan.

Dengan begitu, jelas Margiono, keluhan Presiden dapat terklarifikasi dengan baik. Tanpa itu, keluhan Presiden akan menyisakan pertanyaan di publik.

Lagipula, jelas Margiono, dengan menyebut dua media massa yang dimaksud publik dapat memberi penilaian yang objektif terhadap pers yang bersangkutan.

Apabila keberatan dengan pemberitaan sebuah media massa Presiden dapat menempuh jalur resmi dengan memberi hak jawab sebagai narasumber. Jadi, kata Margiono, tidak perlu Presiden melakukan aksi hemat bicara kepada pers melalui pembatasan peliputan kegiatan dirinya dalam sepekan terakhir ini. (red)

TANPA IZIN Sambungan dari hal. 1 Desa Lahei melakukan penggarapan hutan disekitar Sei Tatawa dan Sei Baguruh,Tabore.

Dimana menurut mereka jika dilihat di peta yang dikeluarkan Menteri Kehutanan nomor: SK.529/menhut-II/2012, tanggal 25 September 2012, bahwa kawasan hutan disekitar Sei Baguruh, Tabore tersebut termasuk hutan lindung.yang saat ini kondisinya sudah musnah digarap PT.SMJL. Sedangkan PT.SMJL adalah salah satu perusahaan perkebunan besar swasta (PBS) yang dicabut izin pembukaan lahannya. sesuai surat Bupati Kapuas Nomor : 1531/DISBUNHUT/2010 tanggal 04 Januari 2010 tentang pencabutan izin pembukaan lahan perkebunan besar swasta (PBS) dan Koperasi di Kabupaten Kapuas.

Sementara itu, Managament PT.SMJL ketika diminta SMN tanggapannya terhadap hal tersebut via surat, hingga berita ini dimuat tidak ada jawaban.

(Mandau)

PAUD SIDOMULYO Sambungan dari hal. 12

Sambungan dari hal. 1 dipimpin oleh Plt Sekda”, ujarnya.

Lebih lanjut Ilwis mengatakan, “kami datang jauh-jauh mengikuti rapat ternyata tidak ada hasilnya, kami merasa kecewa sekali dipermainkan seperti ini” bilangnya.

Siperman Jamin juga menambahkan, “Kami sudah melayangkan surat kepada Kepala Kantor Wilayah KementrianAgama Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya pada tanggal 14 Nopember 2013 namun sampai berita ini diturunkan masih juga belum ada tanggapan. Adapun isi surat kami atau perihal, Mohon Penggantian sesuai nilai yang wajar atas tanah kami”, Katanya kepada SMN. Amat Jarot seorang Anggota LSM Antang Pasing Kal-Teng juga menambahkan, dirinya sangat kecewa dengan apa yang terjadi menimpa warga masyarakat pemilik tanah, hendaknya Pemerintah Kota harus berani berbuat berani bertanggung jawab jangan yang begini, masyarakat dipermainkan bagai mana nasip ataupun hak masyarakat atas tanahnya. Sementara masyarakat mengelola tanahnya sudah hampir 20han tahun lebih. (untung)

TOWER BODONG Sambungan dari hal. 1 Tower bodong tersebut terkuak lantaran banyak munculnya complain masyarakat . Sebagian besar warga yang berdomisili sekitar tower bodong mempertanyakan ikhwal berdirinya alat kelengkapan telfon seluler tersebut. Karena tanpa ada pemberitahuan atau ijin dari warga sekita.

Namun tiba-tiba sudah berdiri tower yang tingginya mencapai kisaran 54 meter sampai 72 meter lebih.

Anehnya, kompalain warga tersebut kurang mendapat respon dari pemerintah. Malahan jajaran birokrasi yang berkompeten dengan keberadaan tower tersebut seolah tutup mata.

Untuk itu dengan beragam upaya warga mendesak dan mengancam akan merobohkannya.

Dari pantauan KI dilapangan, tower bodong tersebut berdiri nelalui mekanisme dibawah tangan oknum Bappeda maupun Badan Pusat Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Tulungagung. Ditengarai tiap pendirian tower, oknum tersebut mematok harga kisaran Rp 8 juta. Untuk masalah pajak jelas pemilik tower sangat diuntungkan. Karena aturan sesuai perda yang ada. pungutan pajak tower itu disesuaikan dengan ketinggiannya.

Jelasnya kisaran Rp 8 juta yang mesti dibayar ke Kas Daerah.

Sumber di Pemkab Tulungagung mengaku, untuk mengurus pendirian tower para pengusaha mendatangi kantor Bappeda menghubungi oknum beirinisial Spd yang memeberitahukan lokasi mana yang diperbolehkan untuk pendirian tower. Karena jalur Zonasi frekuensi tower terkait dengan tata ruang kota dan ijin mendirikan bangunan (IMB) nya. Di Kantor Bappeda mereka ditarik kisaran Rp 8 juta dengan jaminan sudah dapat mendirikan tower.

Oknum Bappeda tersebut lantas menghubungi oknum Str yang manmade staf kantor BPPT. Saat menunggu keluarnya ijin resmi, para pengusaha yang sudah membayar kisaran Rp

8 juta itu langsung berani mendirikan tower di lokasi yang sudah ditetapkan sebagai zona frekuen si. Untuk memperlancar pendirian tower, tidak jarang memasang orang-orang yang berpengaruh disekitar lokasi pendirian tower.

Disamping itu warga tidak pernah diberi sosialiasi terkait pendirian tower itu. Biasanya warga didatangi oleh tokoh masyarakat, lantas diberi dana serta dimintai tanda tanganya. Hal ini dianggap warga menyetujui pendirian tower disekitar pemukiman warga tersebut. Namun warga kaget lantaran tiba-tiba berdiri tower dengan ketinggian yang dianggap membahayakan jika suastu saat roboh, dan warga mulai gelisah.

Dengan kesepakatan bersama warga berupaya mempertanyakan ijin secara resmi terkait pendirian tower tersebut. Beberapa waktu yang lalu, warga Desa Wates Kecamatan Campurdarat mempertanyakan pendiran tower telepon seluler tersebut ke Pemkab. Ironisnya, Pemkab Tulungagung, tidak mengetahui sama sekali jika ada tower yang berdiri di desa tersebut.

Kasus tower bodong tersebut ternyata tidak hanya di Desa Wates, namun sekitar 48 tower yang bodong sudah bercokol menyebar di wilayah KabupatenTulungagung . Selama tiga tahun para pemilik tower tidak membayar pajak ke Kas Pemkab. Padahal sudah berapa milyar keuntungan yang sudah diperoleh oleh para pengusaha itu.

Oknum yang bermain terkait pendirian tower bodong itu selayaknya dipidanakan. Lantaran sudah merugikan keuangan negara milyaran rupiah.

Dari hitungan kasar jika tiap tower membayar pajak sekitar Rp 8 juta dikalikan 48 tower dikalikan tiga kali.

Lantaran sudah tiga tahun beroperasi.

Tidak kurang dari Rp 2 miliar dana yang mestinya masuk ke kas daerah lenyap. (dyan)

menemukan titik temu yang jelas, pasalnya kasus dugaan korupsi ini jelas, jelas sangat merugikan keuangan negara, sampai sekarang kasusnya seolah-seolah hilang dan tidak jelas kelanjutannya.

Belum tuntasnya kasus dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang di lingkungan pendidikan SMPN 2 Singosari dikuatkan dari beberapa fakta dan barang bukti serta beberapa saksi yang telah mengetahui dan mengalami sendiri tentang adanya dugaan yang sangat kuat telah terjadi pelanggaran tatanan hukum dan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh Bendahara sekolah berinisial M. Akibat dari penggunaan wewenang/ jabatan serta pelanggaran prosedur dan tatanan terhadap masa jabatan sehingga memudahkan terjadinya konspirasi secara sistematik, terkontrol dan terkondisi untuk merealisasikan terjadinya tindak pidana korupsi.

Dari semua pejabat structural di SMPN 2 Singosari maupun wali murid dari generasi ke generasi telah mengetahui akan adanya dugaan kuat terjadinya pelanggaran jabatan dengan menetapkan pejabat abadi yakni saudara M. Menduduki jabatan bendahara sekolah selama lebih dari 10 tahun, tanpa tergantikan/adanya peralihan jabatan (yakni mulai tahun

KADES Sambungan dari hal. 1

BELUM KELAR rapat Peteng Karuhai II Kantor Wali Kota Palangka Raya KM 5,5 Palangka Raya.

Agenda rapat tersebut membahas: 1) Permasalahan tanah untuk lokasi pembangunan MAN Insan Cendikia seluas 10ha di wilayah Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya Tahun 2013. 2). Hal-hal yang dianggap perlu.

Yang mengundang, Wali Kota Palangka Raya. Dan Tembusan Undangan tersebut: 1. Wakil Wali Kota Palangka Raya di Palangka Raya (sebagai Laporan) 2. Plt. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya.

Anehnya, yang memimpin rapat tersebut adalah Plt. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya didampingi oleh Asisten I dan Asisten II dan dihadiri oleh para undangan dan unsur Muspida Kota Palangka Raya. Sehingga Rapat tersebut hasilnya masih nihil.

Ilwis, SE, MM warga pemilik lahan mengatakan kepada SMN, “Awalnya kami merasa lega melihat adanya undangan Walikota. Kami pikir pembebasan tanah kami segera akan kami tahu kejelasannya, tetapi dalam rapat ternyata Wali Kotanya tidak dating. Rapat tersebut cuma

11

Kepala Desa Sidomulyo (paling kiri) dan juga perangkat desa

ria Notorejo 15 anak dan PAUD Pelita Hati Sidem 15 anak. Dalam kegiatan ini Noviani mengatakan tidak hanya lomba me-nyanyi saja yang di lakukan oleh anak-anak PAUD, tetapi juga ada lomba mewarna, senam, serta lombalomba lainnya yang bertujuan untuk mening-katkan tumbuh kembang anak.

NYALI Sambungan dari hal. 1 menemui dan menjawab pertanyaan Koran ini pasalnya guru tersebut membeli jabatan dan tidak punya skill atau potensi dalam bidang kinerja kepala sekolah ironisnya yang menjawab Wakasek SMPN II Kutorejo Mojokerto yang bernama Sudarto (43) berkomentar, “maaf mas ibu kepala sekolah tidak bisa diganggu dan menugaskan saya untuk menemui anda dan kami sebagai Wakasek cukup saya saja yang menemui dan maaf kami tidak bisa di ajak kerja sama ujar wakasek tersebut.

Sering terjadi pro dan kontra antara kepsek dengan wartawan

Noviani juga mengharapkan kepada pemerintah daerah agar insentif guru-guru PAUD juga di perhatikan lagi, serta mengharap agar pemerintah menambah alat-alat permainan edukatif yang selama ini masih kurang supaya kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar. (rud) disebabkan karena oleh humas maupun waka yang terjadi di lembaga pendidikan padahal jelas sesuai UU RI No. 40 tahun 99 tentang Pers setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pasal 4 ayat 3 di pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda Rp 500 juta.

Padahal sudah dijelaskan kebebasan tentang pers akan tetapi sering terjadi keterhambatan untuk melakukan investigasi maupun konfirmasi apalagi semaraknya di Kabupaten Mojokerto dijual belikan kursi jabatan contohnya Kepsek SMPN II Kutorejo Mojokerto yang kami anggap belum punya skill maupun kinerja yang baik. (cak gun)

REHAB JALAN Sambungan dari hal. 1 terkelupas, padahal jalan gujung losari tersebut baru mendapat rehabilitasi dengan pagu anggaran sebesar Rp 520.975.000, dan di menangkan oleh CV Dewi Sri yang beralamat di Jl. KH. Wakhid Hasyim No 27 Kertosono Nganjuk dengan penawaran Rp 398.595.000,.

Pelaksanaan rehabilitasi jalan ngujung-losari itu dilaksanakan oleh CV Dewi Sri pada bulan September 2013 yang lalu sehingga praktis usia rehab jalan tersebut baru sekitar 3 bulan.

Rusaknya kembali jalan yang baru di rehab tersebut sangat disayang-kan oleh warga karena jalan tersebut merupakan satu satunya akses warga losari untuk kekecamatan gondang maupun kekota.

Seperti yang dituturkan salah satu warga losari yang menyampaikan

bahwa ketika mendengar jalan jurusan ngujung-losari yang lokasinya kanan kiri hutan itu dapat perbaikan dari pemerintah dirinya senang sekali, karena harapannya nanti dimusim hujan dengan adanya jalan baru tetap dapat beraktifitas keluar dengan lancar, aman dan nyaman. Namun setelah melihat kenyataan bahwa jalan ternyata sekarang sudah mulai rusak lagi dia merasa kecewa dan prihatin bahwa rehab jalan katanya dengan dana setengah milyar kok Cuma begini.

Melihat kondisi jalan yang mudah rusak dan aspalnya mengelupas ini menimbulkan pertanyaan apakah yang salah?anggaran yang terlalu sedikit untuk jalan sepanjang itu ?ataukah memang pengerjaannya yang asal jadi?

Bbersambung... [jk/rmb]

INSPEKTORAN & PU Sambungan dari hal. 12 hitam. Dan untuk pengecoran tural yang dipakai ukuran dua dibanding tiga bukan ukuran tiga dibanding lima.

Apalagi besi pemakaian ukuran yang seharusnya 10 mm jadi 8 mm. Pengecorannya pun tidak memakai alat molen melainkan dengan cara manual.

Pemasangan batu kalinya pun tidak tersusun dengan rapi hanya ditumpuk sedangkan pemberian pengaduan luluhnya pun kering tidak basah.

Kami sebagai penyambung lidah masyarakat menindak lanjuti permasalahan proyek proyek plengsengan yang di kerjakan banyak potensi penyimpangan untuk mencari keuntungan yang lebih besar masalah ini tidak

ada tindak lanjutnya oleh pihak terkait. ada apa ini? menurut informasi dari sekretaris Inspektorat mengatakan, “gini mas kalau mau melaporkan tentang proyek yang nakal harus jelas alamatnya, jalan apa, kelurahan mana, dan kecamatan apa. Baru kita periksa”, imbuhnya.

Masalah ini masalah rakyat diambil dari dana APBN untuk rakyat.

Sedangkan tugas dari Inspektorat sendiri bila mana kalau ada permasalahan yang menyangkut pekerjaan yang tidak sesuai aturan harus ditindak dengan tegas.

Kami baru pertama kali untuk melaporkan aspirasi rakyat, sampai

ikrar dan menandatangani sebagaimana naskah isi ikrar.

Penandatanganan naskah isi ikrar dan janji ditandatangani oleh perwakilan calon kades Balongsari Megaluh Lilik Sunarsih. Yang diketahui oleh Komandan Kodim 0814, Kapolres Jombang, Dansatradar 222 Ploso di Kabuh, Ketua DPRD Jombang, dan Bupati Jombang, Drs. Ec. H. Nyono Suharli Wihandoko.

Kapolres Jombang, AKBP Tri Bisono Soemiharso dalam sambutannya mengapresiasi positif Ikrar dan Janji para Calon Kades. “Saya sangat apresied dengan adanya ikrar dan janji para calon kades, kalau kita cermati isinya sangat mambantu kami dalam menjaga kamtibmas di kabupaten jombang, semoga ikrar dan janji tersebut tidak hanya diucapkan saja tapi juga diresapi, dipahami dan dilaksanakan, mari kita jaga kerukunan dan bangun kebersamaan dalam pelaksanaan pilkades, sebagaimana contohnya pilkada bupati Jombang 2013 yang luar biasa damai dan kondusif, mari hindari hal-hal yang

2003 sampai 2013 serta selama itu juga merangkap sebagai bendahara BOS).

Salah satu hasil temuan inspektorat Kabupaten Malang tahun 20112012 atas pelanggaran dana BOS telah terindikasi adanya dugaan korupsi kurang lebih sebesar Rp. 675.000.000.

Hal ini dikuatkan oleh salah satu saksi dari LSM Lembaga Swadaya Masyarakat Tertindas (Landas) Untung Heru Setyawan, yang mengetahui selama kurun waktu 2 tahun SMPN 2 Singosari dengan sengaja tidak memasukkan unsure pendapatan dalam APBS, perlu dicatat temuan adanya indikasi konrupsi tersebut hanya pada penerimaan untuk periode 1 tahun yakni tahun 2011-2012, sedangkan pada periode 9 (sembilan) tahun ke bekalang tidak ada atau tidak dilakukan pemeriksaan. Apabila kita ambil separo saja adanya penyelewengan maka kerugian negara bisa mencapai lebih dari Rp. 6,75 milyar selama akumulasi kurun waktu 10 tahun.

Menanggapi kasus dugaan korupsi yang membelit di SMPN 2 Singosari, Kepala Sekolah Drs. Hari Wahyudi saat dikonfirmasi, mengatakan bahwa permasalahan ini sudah ada mediasi antara Inspektorat Kabupaten Malang dengan perwakilan guru disalah satu hotel di Kota Batu, karena

pada saat itu saya (Hari Wahyudi) sedang sakit, jadi tidak mengetahui hasilnya secara pasti.

Sementara itu salah satu guru yang mewakili untuk hadir dalam persoalan kasus dugaan korupsi, Mega mengatakan permasalahan ini sudah selesai, dan berita acara sekarang ada di Inspektorat dan dengan nada kesal oknum guru yang bernama Mega menyarankan kepada Tim Investigasi SMN untuk menelusuri berita acara terkait dugaan korupsi SMP Negeri 2 Singosari di Inspektorat untuk mengetahui lebih jelas hasil yang didapat dari pertemuan antara Inspertorat dan SMP Negeri 2 Singosari.

Namun menurut sumber terpercaya mengatakan kepada wartawan bahwa pertemuan itu tidak menghasilkan atau menuntaskan masalah, hasil yang didapat pada pertemuan itu adalah pihak Inspektorat menyarankan agar kasus ini bisa segera diselesaikan secepatnya, jangan sampai berlarutlarut, karena kasus ini nantinya bisa berimbas pada sekolah-sekolah lain.

Terpisah, Budi Iswoyo yang baru saja 2 bulan menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, saat dikonfirmasi mengatakan kasus dugaan korupsi SMP Negeri 2 Singosari akan dipelajari dan segera ditindaklanjuti. (Tim) bersambung …

melanggar hukum baik hukum umum maupun khusus”, tutur Kapolres Jombang Tri Bisono Soemiharso.

Kepada jajaran TNI dan polri diharapkan terus memantau pra pilkades hingga pasca pilkades. Untuk mengamankan jalannya pilkades serentak di 281 desa polres akan dibantu oleh Polda dan Polres tetangga.

Ikrar dan Janji Damai Pilkadesa 2013 yang diucapkan oleh 790 calon kades dari 281 desa di Kabupaten Jombang, diharapkan oleh Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko betul-betul diucapkan dengan tulus dan ikhlas. Bupati meminta Calon kades harus siap menerima dengan legowo seluruh hasil pelaksanaan Pilkades 27 Nopember 2013, Siap Kalah Siap Menang.

Bupati juga berharap pilkades serentak dapat berjalan dengan jujur, adil, tertib, aman dan sukses. “Untuk kelancaran dan kesuksesan pilkades kita sudah meminta dan berdoa kepada Allah SWT. Kita sudah awali dengan menggelar doa bersama forpimda dan jajarannya, Jombang Bersholawat.

Istiqhosah dipendopo dan doa ribuan jamaah putri di alon-alon Jombang

pada hari Minggu 17 Nopember 2013”, tutur Bupati Nyono Suharli.

Diingatkan pula oleh Bupati Nyono Suharli agar dalam mencari simpati kepada masyarakat calon kades melakukan dengan santun dan lebih mengedepankan visi misi program kerja yang baik seiring dengan visi misi Bupati Jombang “Jombang Sejahtera Untuk Semua”. “Jangan sampai para calon kades terjebak dalam money politik yang pada akhirnya menyulitkan diri sendiri”, tuturnya.

Kepada Panitia penyelenggara kepala desa Bupati meminta untuk melaksanakan tugas dengan adil dan mengedepankan netralitas dan profesional, jangan sampai berpihak kepada salahsatu calon. “Saya dan forpimda tidak menginginkan ada penyelenggara pilkades yang tidak netral, ini yang akan mengakibatkan situasi menjadi tidak kondusif, jika itu terjadi tentu ada sangsi dan konsekuensinya”, tandas Bupati Nyono Suharli.

Diakhir acara Ikrar dan Janji pilkades damai 2013, doa dipimpin oleh Ketua MUI Kabupaten Jombang, KH. Cholil Dahlan. (bam/hms)

PROYEK DIKNAS Sambungan dari hal. 12

Galian Tanah Timbun Proyek Penambahan Ruang Kelas Baru SMPN Pagar Ayu

dinding dengan air yang bercampur lumpur.

Untuk menimbun ruangan, pihak sekolah mengunakan tanah dibelakang sekolah, sehingga membentuk seperti galian kolam, karena perlu banyak tanah, masing masing ruangan belum selesai ditimbun, sehingga diperlukan tanah yang didatangkan dari tempat lain. Kusen pintu dan jendela pun kuat dugaan mengunakan kayu yang berkualitas buruk. Untuk mengsiasati hal itu pihak sekolah mengecat kusen dengan seragam sehingga tidak dapat dikenali jenis kayunya. Kualiatas cor tiang banguan ini diduga asal jadi, karena pengadukan tidak mengunakan molen.

Menurut Herdianto selaku Ketua Masyarakat Peduli Pembangunan Daerah (MPPD) Kabupaten Musi Rawas, pembagunan gedung baru biasanya tanah timbunan didatangkan dari tempat lain, bisa mengunakan tanah setempat namun harganya lain dengan tanah yang didatangkan.

Pekerjaan pelasteran tidak mengapa dengunakan pasir tanpa saring, namun saat ini yang kami tau kalau ada permasalahan yang menyangkut kinerja PU Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya banyak di temukan penyimpangan yang tidak sesuai aturan tidak ada tindak lanjutnya, kemungkinan diduga Inspektorat Kota Surabaya dan PU Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya ada main.

Berdasarkan informasi dari warga Rungkut Penjaringan Sari V11 yang tidak mau disebut namanya mengatakan, “ya mas itu rumahnya Bu Erna dan suaminya dari pengusaha kontraktor.

Bisa jadi semua pembangunan PU Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya jatuh tangan kedua”, jelasnya. (tim)

Plang merk

hal itu menggambarkan kalau pekerjaan tersebut dikerjakan asal jadi.

Kalu pekerjanya hanya berjumlah empat orang, diyakini proyek ini tidak

akan selesai dikerjakan selama 100 hari kalender. “Sebaiknya pihak sekolah menambah tenaga kerja pembangunan tersebut,” ujar Herman. (abu)

Drs Bambang Priambodo Sekretaris BPM Kota Kediri saat memberikan sambutan

BPM KOTA Sambungan dari hal. 1 Bambang Priambodo menyampaikan bahwa dengan memfasilitasi kerjasama ini tentunya pengusaha kecil dan menengah diharapkan karyanya bisA menembus pasar modern, tidak hanya sekedar menjual namun memerlukan inovasi sehingga memiliki nilai jual tinggi. Tentunya dengan berkordinasi denga pihak PHRI,Kadin dan BRI Kota Kediri yang bisa mmeberi solusi.

Bambang berharap dengan kegiatan ini bisa tumbuhnya pengusaha kecil dan menegah kota Kediri.

Sehingga, dengan digandengnya pihak BRI maka pertumbuhan perekonomian juga lebih baik,”harap Bambang.

Walikota Kediri H.Samsul Ashar yang diwakili Asisten Sekkota Haris Candra Purnama juga menyampikan

bahwa BPM Kota Kediri mempertemukan dan memfasilitasi pengusaha dengan pihak PHRI, Kadin dan BRI dengan pengusaha Kecil menegah Kota Kediri bisa berkembang baik.

Disamping itu, karyanya lebih dikenal lebih luas dari segi kuwantintas dan kualitas.

“Pelaku usaha kecil menengah harus tumbuh baik dengn hadirnya BRI agar pelaku usaha bisa mendapat pinjaman lunak, sedangkan PHRI hasil karyanya bisa dipamerkan di hotel-hotel dan dikenal lebih luas, serta Kadin bisa memberikan gambaran kepada UMKM juga bias dikenal dan dipromosikan keluar daerah,” pungkasnya. (adv/kanti)

CMYK

12

Proyek Diknas Musi Rawas Tanpa Pengawasan?

Pembanguan Penambahan Ruang Kelas Baru SMPN Pagar Ayu, Kecamatan Megang Sakti, Kab. Musi Rawas, Sumsel

MUSI RAWAS, SMN - Pendidikan diharapkan mampu meningkatkan martabat generasi muda dengan mengembangkan ilmu pengetahuan dan menciptakan individu yang berkarakter yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat dimasa yang akan datang. Untuk itu Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Alokasi Khusus guna membangun gedung sekolah yang akan menjadi sarana dan prasarana peroses berlajar mengajar.

SMP Negeri Pagar Ayu di Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan misalnya, tahun 2013 ini dibawah koordinasi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Rawas SMP Negeri Pagar Ayu mendapatkan

Proyek Penambahan Ruang kelas Baru, dana bersumber dari DAK & APBD Kab. Musi Rawas senilai Rp. 607.600.000,- dikerjakan secara Swakelola.

Dilokasi pembangunan ruang kelas baru SMP Negeri Pagar Ayu ini tidak terlihat adanya pengawasan dari pihak Dinas Pendidikan. Seorang guru yang seharusnya mengajar, terlihat tekan pinggang mengawasi empat orang tukang yang sedang bekerja memplaster didinding bangian luar.

Pasir adukan plasteran yang seharusnya di saring terlebih dahulu, langsung diaduk manual dalam kotak aduk.

Sebelum melakukan pekerjaan plasteran, tukang terlebih dahulu menyiram

SURABAYA SMN - Pada saat wartawan melaporkan kinerja Inspektorat Kota Surabaya untuk klarifikasi masalah salah satu instansi Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya diduga banyak ditemukan pada penyimpangan proyek plengsengan yang dikerjakan pu bina marga dan pematusan kota surabaya. yang pengerjaanya tersebut jalan raya made tepatnya di depan Kantor Kelurahan Made Kec Lakarsantri Kota Surabaya yang pengerjaannya diduga banyak potensi penyimpangan tentang pengadukan luluh yang dipakai debu bukan pasir

Baca PROYEK DIKNAS.. hal. 11

Baca INSPEKTORAT & PU.. hal. 11

Aliran Kebatinan Perjalanan Tulungagung

Lantik Pengurus Baru dan Gelar Wayang Kulit TULUNG-AGUNG, SMN Sabtu malam Minggu (16/11/13) memperingati 1 Suro 1947 saka, aliran kebatinan perjalanan Tu-lungagung gelar wayang kulit de-ngan dalang Ki Winardi dengan lakon Pandawa Kumpul serta pe-lantikan pengurus baru masa bakti 2013-2019 bertampat di sanggar/padepokan kelurahan Tretek kec. Tulungagung dalam acara 1 suro 1947 saka. Di hadiri Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan pengurus aliran kebatinan perjalanan Baca ALIRAN KEBATINAN.. hal. 11

Diduga Inspektorat dan PU Bina Marga Kota Surabaya Ada Main

Pengurus Aliran Kebatinan Perjalanan Tulungagung yang baru bersama pengurus Propinsi Jawa Timur

Ilustrasi

PAUD Tunas Mulya Sidomulyo Adakan Kegiatan Lomba Gondang.

Kepala Desa Sidomulyo Agus Suharto dalam sambutannya mengharapkan agar para orang tua yang memiliki anak usia 3 tahun supaya anaknya segera di daftarkan ke PAUD, dan dirinya juga berharap agar PAUD di Kecamatan Gondang bertambah lebih baKepala Desa Sidomulyo beserta perangkat dan juga pengurus dan anak didik PAUD nyak lagi.

Tunas Mulya Sidomulyo Sementara itu TULUNGAGUNG, SMN - Pada kepala UPTD kec. Gondang Supeno hari Senin tanggal 11 November 2013 dalam sambutannya mengatakan dirinya kemarin bertempat di balai desa Sido- sangat senang dan bangga terhadap apa mulyo PAUD Tunas Mulya Sidomulyo yang di lakukan oleh 3 PAUD di Kec. Kec. Gondang Kab. Tulungagung me- Gondang ini karena baru kali ini di Kec. ngadakan kegiatan lomba. Kegiatan Gondang ada 3 PAUD Yang meyang di namai “KIAT BERSAMA� ini ngadakan kegiatan bersama seperti ini. di ikuti oleh 3 PAUD di kec. Gondang Sementara itu Noviani selaku ketua yaitu PAUD Tunas Mulya Sidomulyo HIMPAUDI Kec. Gondang ketika di PAUD Pelita Hati Sidem dan PAUD temui di sela-sela acara mengatakan Bintang Ceria Notorejo. Hadir dalam bahwa kegiatan ini rutin di adakan setiap kegiatan ini kepala desa SidomulyoAgus empat bulan sekali, kegiatan ini di ikuti Suharto, kepala PAUD Tunas Mulya oleh 55 anak dari tiga PAUD di Kec. Sidomulyo Astutik, kepala PAUD Peliya Gondang yaitu PAUD Tunas Mulya Hati Sidem Noviani, kepala PAUD Sidomulyo 55 anak PAUD Bintang CeBintang Ceria Notorejo Siti Anisa, serta pendamping dari UPTD Kecamatan Baca PAUD SIDOMULYO.. hal. 11