Suara media nasional Edisi 114

C MYK

SuaraMedia NasionalCom

Media Online: suaramedianasional.com

Edisi 114 / V / 01-10 Desember 2013

@smedianasional

Harga Rp 5.000,- (Luar Kota+Ongkos Kirim)

Dewan Pers: Boikot Wartawan di KPK Demonstratif JAKARTA, SMN Ketua Dewan Pers Bagir Manan menilai aksi pewarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meninggalkan ruang Ilustrasi konferensi pers sebagai tindakan demonstratif. Saat itu, Ketua KPK Abraham Samad sedang menjelaskan soal pemeriksaan Wakil Presiden Boediono dalam kasus pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) untuk Bank Century. “Tidak perlu seperti itu, pergi saja langsung kalau memang tidak mau meliput,” kata Bagir, Selasa, 26 November 2013.

Baca DEWAN PERS... hal. 11

Gedung FIF Group Diduga Berdiri di Atas Tanah Negara

Beberapa unit rumah warga yang mendapat bantuan bedah rumah

958 Unit Rumah Tidak Layak Huni di Jombang Dapat Bantuan Bedah Rumah JOMBANG, SMN - Tahun 2013 Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Pemkab Jombang digerojok bantuan stimulan swadaya Rp 7,1 miliar dari Kementerian Perumahan Rakyat

(Kemenpera). Anggaran dari APBN ini diperuntukkan realisasi program bedah rumah atau rumah tak layak huni.

Danang Praptoko, Kabid Perumahan dan Tata Bangunan DInas PU Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan

Pertamanan, mengatakan, bantuan stimulan swadaya tersebut akan direalisasi program bedah rumah yang menyentuh sebanyak 958 unit rumah atau rehabilitasi rumah tak layak huni. “Satu unit rumah masing-masing memperoleh

Kepala SDN Besuk Agung Lecehkan Wartawan Gedung FIF Group

Baca GEDUNG FIF... hal. 11

PROBOLINGGO, SMN - Berdasarkan Informasi dari teman-teman Pers lain yang proaktif terkait dengan Pemampangan Foto dari tiga wartawan antara lain, Kompass Indonesia News, Sidak Post daan Buser Metropolis dengan statement yang mengarah pada pelecehan profesi dan pencemaran nama baik sejumlah wartawan media Cetak datang ke cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.

Untuk klarifikasi terhadap Kepala Sekolah Besuk Agung yaitu Nur Mahfud ternyata para wartawan diarahkan ke Baca LECEHKAN.. hal. 11

desa yaitu desa keboan 56 unit, desaketapang kuning 73 unit, kecamatan kudu desa katemas 155 unit, kecamatan mojoagung desa munukan 66 unit, desa sumberagung 47 unit, dukuh klopo 91 Baca BEDAH RUMAH.. hal. 11

Kades Kedungrejo Diduga Sunat Dana Bantuan Bedah Rumah dari Bupati MADIUN, SMN Pada tahun 2010 yang lalu, Bupati Madiun Mutharom bertandang ke Desa Kedungrejo Kecamatan Balerejo dengan salah satu agenda acaranya ialah memberikan bantuan berupa uang tunai senilai Rp 5 juta kepada masingmasing kepala keluarga dan waktu itu mendapat jatah bantuan bedah rumah

Kini Kasusnya Ditangani Penyidik Unit I Polres Probolinggo SIDOARJO, SMN - Gedung FIF Group yang berada di Jl Pahlawan Sidoarjo tepatnya di sisi timur Ruko Pondok Mutiara, diduga berdiri diatas lahan milik negara tanpa ijin.

bantuan stimulan senilai Rp 7,5 juta”, ujarnya.

Semula, rumah tak layak huni di Kabupaten Jombang yang diusulkan menjadi sasaran tersebar di 6 kecamatan meliputi kecamatan ngusikan ada dua

Nur Mahfud KS SDN Besuk Agung

Baca BANTUAN... hal. 11

Suparmi dan bantuan bedah rumah

Mantan Kepala SDN Tanjung Untung Diduga Korupsi Dana DAK Gedung SMPN 2 Singosari

Kadindik Kabupaten Malang

Ogah-ogahan Mengusut Dugaan Korupsi di SMPN 02 Singosari MALANG, SMN - Seperti yang telah diberitakan pada edisi 113/V/21-30 November 2013 di Koran ini, kasus dugaan korupsi yang terjadi di SMP Negeri 2 Singosari kini menemui Baca SMPN 2 SINGOSARI... hal. 11

KUALA KURUN, SMN Mantan Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) Tanjung Untung, Desa Tanjung Untung, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, berinisial DN diduga melakukan korupsi DanaAlokasi Khusus (DAK) Bidang Pedidikan tahun 2012. Pasalnya, dana yang digunakan untuk merehabilitasi ruang kelas dan perabot tersebut, oleh DN selain tidak dilaksanakan secara swakelola, juga pelaksanaannya ditengarai

tidak sesuai Rencana Anggara Biaya (RAB).

Kepala SDN Tanjung Untung, Unjung, S.Pd yang mengaku baru menjabat sejak tanggal 11 Maret 2013. Saat dikonfirmasi SMN di ruang kerjanya baru-baru ini mengatakan, bahwa dana yang digunakan untuk merahabilitasi ruang kelas dan perabot tersebut jumlahnya sebesar Rp 152 juta lebih. Sesuai arahan dari Dinas, menurut Dia dana tersebut seharusnya dilaksanakan secara swakelola. Namun,

Bangunan Gedung SDN Tanjung Untung yang direhab mengunakan kayu Durian, Bayur dan Hantangan

Baca KORUPSI DAK... hal. 11

Pavingisasi di SDN Tempuran Pasrepan Asal Jadi

Ujung paving yang tidak menggunakan uskup dan pengunci hanya menggunakan campuran pasir semen

Iklan / Langganan hubungi : Tlp. (0354) 691147, HP 081 231 515 435

oleh DN pelaksanaannya diborongkan kepada Bambang warga Desa Tumbang Habaun.

Lain halnya dengan Sigit warga Desa Tanjung Untung.

Kepala Tukang yang mengerjakan bangunan tersebut ini, saat dikonfirmasi secara terpisah mengatakan, bahwa pelaksanaan rehabillitasi ruang kelas tersebut dinilai tidak sesuai RAB. Karena menurut Dia rangka atap dan rangka bawah serta suai yang seharusnya diganti. Tidak diganti.

PASURUAN, SMN - Menjelang berakhirnya tahun anggaran 2013 kali ini beberapa paket proyek dinas pendidikan sudah terselesaikan. Seperti halnya proyek pavingisasi di halaman sekolah SDN Tempuran, Pasrepan, namun demikian diduga tidak sesuai spesifikasi yang ada.

Selain pavingisasi, pekerjaan lainnya yang ada di SDN tersebut pembangunan gapura masuk ke halaman sekolah.

Entah berapa nilai peket pekerjaan tersebut, paving sepanjang lebih kurang 35 hingga 40 meter dan lebar lebih kurang 15 meter tampak asal-asalan. Selain sudah tampak bergelombang, pada sisi utara dan selatan tidak dipasang atau tidak menggunakan uskup. Padahal sisi timur dan selatan (bagian panjang) menggunakan uskup.

Sementara itu bagian pengunci hanya menggunakan pasangan campuran pasir dan semen bukan menggunakan canstain dan campuranya juga tampak berkualitas rendah serta dengan ukuran yang sangat tipis yang kekuatannya patut diragukan.

Bergelombangnya paving di halaman sekolah tersebut sangat tidak masuk akal. Karena hanyalah sebuah halaman sekolah yang yang tidak ada beban berat seperti halnya Baca PPAVING ASAL JADI... hal. 11

Kepala SDN Padi

Diduga Menyalahgunakan Anggaran DAK Tahun 2013

Pembangunan ruang kelas baru SDN Padi

MOJOKERTO, SMN - Terkait masalah anggaran DAK tahun 2013 yang sekarang dikerjakan swakelola kepala SDN Padi Gondang Mojokerto, ketika kami konfirmasikan Budi Utami S.Pd selalu menghindar dan tidak ada di tempat.

Baca SDN PADI... hal. 11

Email: suaramedianasional@gmail.com

ETALASE

2 Ma Chung Gandeng BPPT

Penyerahan nota kesepahaman antara BPPT dan Universitas Ma Chung

MALANG, SMN - Membangun sinergi yang saling menguntungkan dengan pemerintahan, Universitas Ma Chung terus melakukan berbagai terobosan. Diantaranya dengan menggandeng Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk melakukan kerjasama, Kamis (28/11).

Menandai secara resmi kerjasama dengan BPPT, Universitas Ma Chung melakukan nota kesepahaman, Kamis (28/11). Dari Universitas Ma Chung di wakili Rektor Leenawaty Limantara Ph.D, sementara itu dari BPPT diwakili Dr Ir Listyani Wijayanti (Deputi Bidang Teknologi Agro Industri dan

Bioteknologi BPPT).

Leenawaty Limantara mengungkapkan kerjasama mengenai riset dan penerapan teknologi berbahan ala mini merupakan suatu hal yang sangat penting bagi Universitas Ma Chung. Dimana Universitas Ma Chung selama ini selalu memperluas dan memperdalam sinergi ABG (Akademisi-Government dan bisnis/industri) agar penelitian Universitas Ma Chung sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran.

“Sinergi ABG merupakan sasaran utama Universitas Ma chung dalam kontribusi nyata dibidang riset melalui Ma chung

research center for phothosynthetic pigments,” jelas Shinta, panggilan akrab Leenawaty Limantara, Kamis (28/11).

Dari kenyataan itu kerjasama antara Universitas Ma Chung yang sudah terjalin dengan industri perlu dilengkapi, didukung kerjasama dengan pemerintah. Dalam hal ini bekerjasama dengan BPPT selaku badan negara yang mewadahi penerapan teknologi di Indonesia.

Shinta menyebutkan salah satu bentuk riil dari kerjasama ini diantaranya adalah dengan bekerjasama membuat produk herbal anti hiper kolesterol. Saat ini obat ini sudah selesai dan sedang dilakukan uji coba pra klinik, sebelum nantinya diperjual belikan di pasaran.

Listyani Wijayanti mengatakan adanya kerjasama dengan Universitas Ma chung ini diharapkan menguntungkan ke dua belah pihak. Kerjasama seperti ini sudah seringkali dilakukan dengan kampus negeri, namun untuk kampus swasta dengan Universitas Ma Chung yang pertama melakukan kerjasama. (tryo/hms)

Persik Kediri Terancam Gagal Ikut ISL KEDIRI, SMN - Lampu penerangan Stadion Brawijaya banyak yang mati dan belum diperbaiki.

Persik Kediri terancam gagal lolos verifikasi untuk unifikasi liga musim depan. Pasalnya, tim bertajuk ‘Macan Putih’ terganjal infrastruktur.

Padahal infrastruktur sangat penting, karena menjadi satu dari lima aspek yang ditentukan PT. Liga Indonesia, sebagai penyelenggara kompetisi dibawah naungan PSSI. Empat syarat lainnya yaitu, adminstrasi dan personal, sporting, legal dan financial.

“Anggaran untuk pergantian lampu stadion sudah ada. Namun pengesahan APBD perubahan tahun 2013 sangat mepet. Sehingga kami belum bisa merealisasikannya,” kata Triyono Kutut, Jumat (29/11/13).

Dana pengantian lampu Stadion Brawijaya dari APBD Kota Kediri sebesar Rp 600 juta untuk belanja belasan lampu yang mati. Karena SKPD sulit menyerap untuk merealisasikan perbaikan lampu, maka dipastikan dana itu bisa menjadi Sisa Lebih Pengunaan Anggaran (Silpa) 2013 Kendati demikian, Triyono Kutut tetap optimis Persik Kediri lolos verifikasi. Artinya, PT Liga Indonesia tidak akan mempersoalkan fasilitas Stadion Brawijaya yang masih terkendala penerangan.

Triyono Kutut, meski tahun ini anggaran perbaikan lampu stadion masuk menjadi Silpa, namun ia berharap, pada awal tahun 2014 anggaran untuk perbaikan lamu disetujui dan

Kegiatan belajar mengajar di kelas

persoalan yang dihadapi wali murid dengan pihak sekolah. “Bagi pengelola sekolah, kalau ada pungutan kepada wali murid supaya koordinasi dengan Dindikpora,” ujarnya.

Penggratisan biaya sekolah, terang Wali Kota dua periode ini,

supaya wali murid tidak lagi diributkan dengan biaya pendidikan.

Selain meringankan, tujuannya supaya anak-anak didik mudah mendapatkan pendidikan. “Kami ingin dengan penggratisan ini ada peningkatan kualitas pendidikan di kota ini,” pungkasnya. (tryo)

Dishub Pamekasan Akan Segera Berlakukan Peraturan Trayek Baru

Suasanan sosialisasi Dishub Pamekasan

PAMEKASAN, SMN Untuk memaksimalkan pelaksanaan Perbup no. 15 tahun 2010 tentang penataan terminal dan angkutan barang, Dishubkominfo Pamekasan, menggelar sosialisasi yang diikuti oleh perwakilan pemilik dan Sopir MPU di Pamekasan di terminal lama kamis (21/11) pagi.

Sosialisasi tersebut terkait penerapan trayek Mobil PenumPenerbit Perusahaan Kantor Pusat Kantor Redaksi Telp./Fax Penanggung Jawab & Penasehat Hukum I

Penasehat Hukum II Dewan Penasehat

pang Umum (MPU) dalam kota.

Sebab mulai awal Desember 2013, semua MPU dari Jurusan atau trayek Kamal Pamekasan harus masuk ke terminal Ceguk Pamekasan. Termasuk sejumlah MPU dari kecamatan wilayah barat harus berhenti di Subterminal Bugih, sedang dari Utara dan Timur berhenti di Sub Terminal Lawangan Daya Pamekasan. Selanjutnya pe-

numpang di menuju kota Pamekasan sudah disiapkan angkutan Kota.

Awal tahun lalu, kebijakan tersebut sebelumnya sempat diterapkan namun ditentang oleh para Sopir MPU. Ir. H. Moh. Bahrun, Kadishubkominfo Pamekasan kepada karimata fm mengatakan sosialisasi tersebut sebagai langkah awal agar Sopir MPU bisa patuh terhadap kebijakan itu. “Kami adakan sosialisasi ini sebagai langkah awal untuk pelaksanaan kebijakan soal trayek”, katanya.

Sementara untuk masa percobaan, Dishub akan menerapkan kebijakan itu selama satu bulan kedepan dan jika masih terdapat pelanggaran, selanjutnya akan diberi tindakan tegas.” Jika nanti setelah sosialisasi akan diberlakukan Perbup no. 15 itu, jika melanggar maka akan langsung duberikan tindakan”, terangnya. (sul)

: PT. SUARA MEDIA NASIONAL : CV. SUARA MEDIA GROUP : Dsn Temboro Ds. Plaosan Kec. Wates Kabupaten Kediri, Jawa Timur : Jl. Durian (Ruko PG Pesantren) Pesantren - Kota Kediri, Jawa Timur : (0354) 691147 : Tjutjut Suliyatno, SH. Kantor Advokat: Jl. Slamet Riyadi No. 29/67 Kota Kediri : Arif Wijanarko SH. : - KH. Drs. Imam Yahya Malik/ Gus Yahya (Ponpes Al Makruf Kedong Lo Kediri) - Noura Dian Hartarony, SE (Anggota Komisi 6 DPR RI) - Drs. Ali Rohmad M.Pd - Sodiq Sudiran Atmojo - Henry Cahyono S. Soroso - Farid Makruf, SE, ST

Komisaris Utama : Winarti Direktur Utama : Kanti Wiyoto Direktur II : Edit Suwantara, SE Direktur III : Agung Budiarto Pimpinan Redaksi : Kanti Wiyoto Wakil Pimred : Yon Taufik Hidayat Bendahara : Surono, M. Irfan Amrulloh, Hj. Mintarti, ST Dewan Redaksi : Kanti, Winarti, Dian Prasetyo Redaktur Pelaksana : Adi Prijanto, Drs. Muh. Ma’ruf MQ Humas : Futi’ah SE, Abdul Rozaq, SH, Farid Makruf Pimpinan Korlip : Drs. Widji Soeratno MM MBA Kordinator Liputan : Syamsudin Fotografer : Wendy Eko Winarto Manager Marketing : M. Edy Fathurokim Marketing : Guntur Samsul Hadi ST, Anindita Absari

Ilustrasi Persik Kediri

bisa langsung dilakukan perbaikan.

Ketegasan lima syarat klub lolos verifikasi itu disampaikan oleh Ketua Komite Kompetisi PSSI Erwin Dwi

Budiawan. Syarat itu mesti dipenuhi oleh klub-klub yang akan berlaga di ajang kompetisi sepakbola tertinggi di Indonesia. (ko)

Operasi Gabungan Lalu Lintas Angkutan di Kota Kediri

Semua Sekolah di Batu Gratis BATU, SMN - Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko menjanjikan biaya sekolah gratis mulai SD, SMP, SMA dan SMK, baik sekolah negeri maupun swasta. Mulai SPP, uang gedung, praktikum dan ekstrakurikuler. “Kami juga akan memenuhi kebutuhan fasilitas yang dibutuhkan anak-anak didik di sekolah. Seperti seragam, sepatu, susu dan tas,” tegas ER, panggilan Eddy Rumpoko kepada para guru ngaji, pengajar di pondok pesantren, maupun penghafal Alquran dan penginjil di Masjid Jamik An Nuur, Rabu (27/11).

Apabila ada masalah biaya di sekolah, sambung politisi PDIP ini, wali murid dihimbau menyampaikan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Dindikpora) agar segera menuntaskan

Suara Media Nasional Edisi 114 / V / 01-10 Desember 2013

Petugas Dishubkominfo saat melakukan pemeriksaan salah satu kelengkapan angkutan barang

KEDIRI, SMN - Menjelang Natal dan tahun baru, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Kota Kediri yang terdiri dari, Dishubko-

minfo Kota Kediri, Polresta Kediri, dan Polisi Militer Kota Kediri menggelar operasi gabungan ketertiban dengan sasaran angkutan barang, penumpang dan sepeda motor yang

melintas di Jalan Kapten Tendean Kota Kediri. Dari operasi penertiban lalulintas yang kesekian kalinya itu masih saja didapati pengendara dan pengemudi yang terjaring karena melanggar aturan berlalulintas.

Operasi yang digelar selama kurang lebih dua jam berhasil menjaring puluhan pengemudi kendaraan terdiri bus antar kota antar provinsi (AKAP), antar kota dalam provinsi (AKDP), bus pariwisata, dan kendaraan angkut barang serta pengendara sepeda motor yang terbukti melakukan pelanggaran aturan lalulintas. Selanjutnya mereka dikenakan tilang dan mengikuti sidang.

Menurut Kepala Bidang Menejemen Angkutan, Hari Edianto, S.Sos, untuk penanganan bentuk pelanggaran dalam operasi gabungan dipisahkan antara jajaran Dishub dan Satlantas. Terkait ijin trayek dan kir kendaraan masuk diurusi oleh Dishubkominfo, sementara pelanggaran atas kepemilikan SIM dan STNK dita-

ngani oleh petugas dari Satlantas.

Dari data yang diperoleh Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Kota Kediri, terdapat 21 kendaraan yang melakukan pelanggaran. Sebagian besar, pelanggaran yang dilakukan meliputi pengemudi tidak memiliki SIM, kendaraan tidak mempunyai buku KIR, dimensi kendaraan tidak sesuai buku uji, dan pelanggaran muatan. Saat Operasi, dijumpai pula kendaraan pribadi yang menggunakan stiker TNI dan Polri. Untuk menghindari penyalahgunaan logo TNI dan Polri, Polisi Militer meminta pemilik kendaraan melepas stiker tersebut.

Operasi gabungan bertujuan meningkatkan ketertiban pengguna jalan sehingga dengan demikian tumbuh kesadaran dari mereka untuk patuh terhadap semua aturan berlalulintas dan diharapkan berdampak meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan lain terutama menjelang Hari Natal dan Tahun Baru. (ko)

Banyuwangi Genjot Pengembangan Desa Wisata BANYUWANGI, SMN - Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, terus melakukan berbagai langkah untuk menggenjot sektor pariwisatanya. Di samping menggelar berbagai acara pariwisata (tourism event) berbasis atraksi budaya dan keindahan alam, kabupaten berjuluk “The Sunrise of Java” ini juga mengembangkan desa wisata.

“Desa wisata punya potensi besar, terutama untuk segmen wisatawan yang tertarik menyelami kekayaan seni-budaya masyarakat Osing,” Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Osing adalah suku asli Banyuwangi Secara garis besar, desa wisata bisa diartikan sebagai konsep wisata terintegrasi di sebuah wilayah yang memadukan antara potensi wisata lokal berupa produk seni-budaya dan keindahan alam, akomodasi, dan fasilitas pendukung lainnya.

Di Banyuwangi, sudah terdapat satu desa wisata, yaitu Desa Wisata Osing yang terletak di daerah Kemi-

ren, sekitar 15 menit perjalanan dari pusat kota Banyuwangi dengan menggunakan kendaraan bermotor.

Di Desa Wisata Kemiren, sedikitnya terdapat 32 acara budaya, di mana 18 di antarannya berupa kesenian. Di antara kekayaan seni-budayanya adalah tradisi Ndog-ndogan, Penampan, Ider Bumi, Tari Gandrung, Angklung Paglak, dan lain sebagainya.

Kekayaan seni-budaya itu berpadu dengan kekhasan lokal lain seperti rumah adat dengan arsitektur khas Osing yang mencerminkan keramahan dan sikap egaliter. Warisan budaya agraris juga kental di mana ada pola bertani tradisonal, seperti penggunaan baling-baling kayu (disebut kiling) untuk mengusir hama yang bisa mengganggu tanaman.

“Kemarin, kami juga baru saja mengajak sejumlah kepala desa dan tokoh adat yang daerahnya punya potensi wisata untuk berguru ke Bali selama satu hari. Kami ke Desa Wisata Batu Bulan dan Penglipuran, Bali. Di sana termasuk belajar hal yang keli-

hatannya remeh tapi sangat substansial, seperti ramah dan tidak mematok harga barang yang tak rasional ke wisatawan,” kata Anas.

Anas menekankan, pengembangan wisata Banyuwangi didasarkan pada konsep pelibatan sumberdaya lokal, baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia, maupun sumberdaya institusional. “Masyarakat harus terlibat. Institusi lokal seperti kelompok pemuda, koperasi warga, atau kelompok perempuan didorong jadi ujung tombak pemasaran wisata,” tuturnya.

Wisatawan yang datang ke destinasi desa wisata juga bisa menginap di rumah penduduk, mempelajari cara hidup mereka, dan makan makanan setempat. Sehingga, masyarakat lokal tidak hanya dijadikan objek turistik belaka, melainkan sebagai ‘’tuan’’bagi diri mereka sendiri, wirausahawan, penyedia jasa, sekaligus diberdayakan sebagai pekerja.

“Di Desa Wisata Osing Banyuwangi ada rumah yang biasa dijadikan

home stay. Sanggar-sanggar seni hidup. Cara penyajian kopi juga khas, bahkan wisatawan bisa ikut memproses dan menggoreng kopi,” kata Anas.

Salah satu contoh sukses penerapan desa wisata berbasis masyarakat adalah komunitas Posada Amazonas yang hidup di daerah Taman Nasional Tambopata, Peru. Mereka mengelola lahan dan menawarkan ekspedisi melintasi hutan bagi wisatawan.

Wisatawan diajak belajar cara hidup ala Indian Peru dengan berburu, memancing, hingga memotong pohon.

Para wisatawan pun diajak menghargai alam.

“Jadi sebenarnya konsep desa wisata ini selaras dengan model pengembangan pariwisata berkelanjutan.

Jika unggulannya alam, maka desa wisata bisa meningkatkan daya dukung lingkungan. Jika unggulannya atraksi seni-budaya, maka desa wisata bisa melestarikan dan mengembangkan warisan budaya dari leluhur,” tutup Anas. (msj/arf)

Tarif Iklan / Advetorial Suara Media Nasional 1 Halaman Warna Rp 15.000.000,- / Hitam Putih Rp 12.000.000,1/2 Halaman Warna Rp 10.000.000,- / Hitam Putih Rp 8.000.000,1/4 Halaman Warna Rp 7.500.000,- / Hitam Putih Rp 5.000.000,1/8 Halaman Warna Rp 3.000.000,- / Hitam Putih Rp 2.000.000,Iklan Kolektif Warna Rp 1.000.000,- / Hitam Putih Rp 750.000,-

Bagi yang berminat dapat hubungi alamat kami di Jl. Durian (Ruko PG Pesantren-Kota Kediri, Jawa Timur Telp. (0354) 691147, 081231515435, 082141625608

Crew dan Wartawan Surat Kabar Umum Suara Media Nasional Kota/Kab. Kediri: Agus Wiyono (Kabiro), Joko D., Susi, Johan Wahyudi, M. Ali Faizin, Supriyono, Prijo Atmodjo. Nganjuk, Bojonegoro: Rambu Magdalena, Joko Kustono, Kristian, Jonas. Suara Blitar: Ummu Chairu Wardani, Irul, Sri Sulistyoningsih, Agus Imam S. Biro Tulungagung/Trenggalek: Dian Prasetyo, Wartawan: Rudi L, Bambang Wilaga. Wartawan Surabaya, Sidoarjo: Mulyono, Slamet.

Pasuruan: Fikri Setiawan. Bangkalan: Harsono. Sampang:Wahyudi Hermawan. Pamekasan: Sulaiman. Lamongan, Tuban: Mardining Sawidji LA. Gresik: M. Zainus, SH (Kabiro), I Made Agus Budiana (Wakil Kabiro), Pardi, Ainul Farikin. Jombang: Slamet W, Puji, Bambang Mardiono, Agus W. Mojokerto: Gunadi. Kabiro Kota/Kab Madiun, Magetan, Ngawi: Drs. Suyanto. Madiun Kota/Kab: J. Kustono. Magetan, Ngawi: Heri Aprianto, Resdika. Pacitan: Yon Taufik Hidayat. Banyuwangi: Misjan, Aripin, Arief Suparman.

Malang Raya: C. Junaedi (Kabiro), Triyo, Fajar Pratomo. Kota/Kab. Probolinggo, Lumajang: Edi Sunarko RD (Kabiro). Jember: Didik Nandarani (Kabiro), Rambu Magdalena. Bondowoso, Situbondo: Khairunazi/Yusi. Perwakilan Bali: B. Wirawan. Biro Jawa Barat, Jakarta; Ahmad Faisholihin. Perwakilan Jawa Tengah: Mulyono RS. Perwakilan Maluku: Yohanes. Perwakilan Kalimantan Tengah: Mandau Suwandi. Biro Gunung Mas: Leuntung I Dehes. Perwakilan Sumareta Selatan: Hasan Bakri. Kabiro Kota Lubuklinggau, Kab. Musi Rawas: Abu Hasan Azhari. Perwakilan Kepulauan Riau: Ekowanto. Biro Kota Batam: Asriaadi, ST. Perwakilan Sulawesi Utara: Kurnelius. Perwakilan Propinsi Jambi: Sugianto. Desain/Layout: Irul.

No. Rekening BRI Cabang Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. No. 6271-01-000106-50-4. A/N. Winarti.

No. Rekening Bank Jatim Capem Wates Kabupaten Kediri. No. 0782015257. A/N: Winarti Website: www.suaramedianasional.com. Email: suaramedianasional@gmail.com.

Percetakan PT. Citra Cetak Pratama Sidoarjo. Isi diluar tanggungjawab percetakan.

Kantor Biro Ponorogo: Jl. Basuki Rahmat No.17 A Ponorogo, contact person: 081231515435. Dewan Penasehat: Trimo. Kabiro: Ir. Prayudi Bahagia RW. Wartawan: Anny Hidayati, Tri Purwanto Budi Wiyono.

Waspadai Wartawan Suara Media Nasional yang memegang Kartu Pers yang namanya tidak tercantum dalam BOK REDAKSI bukan tanggung jawab Redaksi. Bila Anda ingin berlangganan, Keluhan serta informasi. Bisa mengirim surat untuk redaksi kami, kirim dengan identitas diri ke Kantor Pusat “SUARA MEDIA NASIONAL” di Dusun Plaosan Desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Telp/Fax. (0354) 691147, 081231515435, 081234225711, 085645867811.

Kami hanya memuat iklan berdasarkan order yang masuk dari pemasang iklan dan bila mana ada iklan yang tidak termuat harap menghubungi kantor redaksi “SUARA MEDIA NASIONAL”.

KEDIRI RAYA

Suara Media Nasional

Dari Kediri untuk Indonesia

Edisi 114 / V / 01-10 Desember 2013 Goa Selomangleng Kediri

3

Simpang Lima Gumul Kediri

Penghijauan Oskab Crew Berlanjut

Ngaseri, koordinator pembina OSKAB saat memberikan sambutan

KEDIRI, SMN - OSKAB CREW (OSIS Kabupaten Kediri) masa bhakti 2012-2013 kini telah purna, dilanjut dengan OSKAB yang baru periode 2013-2014 yang resmi

dibentuk oleh Bupati Kediri bertempat di SMKN 1 Plosoklaten (17/11).

Dihadapan 400 anak-anak pelajar yang tergabung dalam OSKAB, Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno

menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada anak-anak yang telah membantu kegiatan penghijauan dan kegiatan-kegiatan lain yang dilaksana-

kan Pemerintah Kabupaten Kediri.

Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi kenang-kenangan untuk nanti dalam melanjutkan di Perguruan Tinggi dan bermasyarakat. Kegiatan kalian telah membantu masyarakat secara tidak disadari bahwa dengan bertambahnya tanaman yang hidup nantinya akan menyebabkan ekonomi masyarakat meningkat karena akan mendapatkan hasil dari tanaman sirsat yang telah ditanam dan dirawat dengan baik.

Kepada anak-anak, Ngaseri sebagai koordinator pembina OSKAB menyampaikan bahwa kegiatan ini untuk mensinergikan antara edukatif di sekolahan dengan kegiatan yang ada diluar sekolahan. Kita diberi kesempatan oleh Ibu Bupati untuk menjadi diri kita yang sebenarnya, sumbangsih pikiran maupun kegiatan tindakan yang kita lakukan terkait dengan Kabupaten Kediri.

Kepada OSKAB yang lama terus

kita jalin komunikasi, selama ini kita bentuk karakter pada diri kita, kita tetap menjadi komunitas alumnus OSKAB. Kepada yang baru, kegiatan kita harus fokus ke penghijauan namun tetap akan ditambah wawasan-wawasan

dan pengetahuan-pengetahuan kalian dari dinas-dinas Kabupaten Kediri seperti yang tadi kita ikuti bersama materi tentang Ketahanan Pangan dan Pelestarian Sumber Air dari BKP3 (Badan Ketahanan Pangan dan Pelak-

sana Penyuluhan) Kabupaten Kediri yang disampaikan oleh Ir. Adi Suwignyo, M.Si, imbuh Ngaseri, SH. OSKAB CREW!!! Yeess... Sukses....

Luar Biasa.. (hms/adv/kan)

400 pelajar yang tergabung dalam OSKAB masa bhakti 2013-2014

Baznas Kota Kediri Gelar Sosialisasi Zakat

Walikota Kediri dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD saat memberikan sambutan

KEDIRI, SMN - Kamis, 21 November 2013 Pemerintah Kota Ke-

diri menggelar acara Sosialisasi Zakat bagi staff Kelurahan dan Ketua RT

Kota Kediri di Ruang Joyoboyo Balai kota Kediri. Acara tersebut dibuka oleh

Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs. Rahmad Hari Basuki, MSi, dan

dihadiri oleh Muspida Kota Kediri serta sekitar 200 orang dari staf

Kelurahan dan Ketua RT se-Kota Kediri sebagai peserta sosialisasi.

Dalam laporan kegiatannya, Kepala Bagian Administrasi Kesra Arif Syaifudin, SH,MM menyampaikan tujuan acara sosialisasi tersebut adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar zakat. Acara tersebut juga akan mendatangkan dua narasumber dari Kantor Kementrian Agama Kota Kediri dan Badan Amil Zakat Nasional Kota Kediri.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs. Rahmad Hari Basuki, MSi saat membacakan sambutan Walikota Kediri dr. Samsul Ashar, Sp.PD mengatakan bahwa di tahun baru Islam ke 1435 H ini dapat

dijadikan apresiasi sebagai simbol dalam tonggak perubahan besar kemajuan Islam, selain itu juga dapat menjadi motivasi para peserta untuk mensukseskan program pengelolaan zakat di Kota Kediri melalui Badan Amil Zakat di Kota Kediri.

Diakhir sambutannya Walikota Kediri dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD mengajak semua peserta untuk mengikuti sosialisasi dengan sungguhsungguh dan hasil yang diperoleh bisa disosialisasikan di lingkungan masingmasing. Sehingga program zakat dapat tersampaikan dengan baik dan sukses.

Selain itu, keberadaan Baznas Kota Kediri sebagai penerima dan penyalur zakat juga dapat berjalan maksimal. (hms/adv/kan)

DPRD Setuju Pemekaran Kecamatan di Kota Kediri

Sekretaris Komisi C DPRD Kota Kediri

Pemkot Harus Adil dan Bijak H. Muhaimin, Ketua Komisi A DPRD Kota Kediri

KEDIRI, SMN - DPRD Kota Kediri setuju pemekaran wilayah Kota Kediri mengingat untuk memaksimalkan pelayanan pada masyarakat.

Tetapi sejauh ini masih belum ada rencana lanjutan terkait pemekaran wilayah yang sesuai rencana akan dilakukan tahun 2014, usai pelaksanaan Pemilihan Presiden.

Ketua Komisi A DPRD Kota Kediri Muhaimin mengatakan, dalam pembahasan Rancangan APBD 2014 yang sudah dibahas ditingkat komisi, pihak eksekutif belum mengalokasikan anggaran terkait wacana pemekaran wilayah itu. “Kami akan mempertanyakan ke eksekutif saat pembahasan ditingkat badan angggaran nanti,”katanya.

Untuk diketahui, Pemkot Kediri berencana melakukan pemekaran kecamatan. Dari semula, ada 3 kecamatan akan dimekarkan menjadi 6 kecamatan. Bahkan wacana pemekaran kecamatan itu, sudah disetujui menteri dalam negeri dan akan dilaksanakan usai pelaksanaan pemilihan presiden. (pri)

APBD “Tak Membiayai”, Wakil Walikota Kediri Siap Tanggung Biaya Pengobatan Yudi Ayubchan,Sekretaris Komisi C DPRD Kota Kediri

KEDIRI, SMN - Pemerintah Kota (Pemkot) harus berlaku adil dalam mengambil kebijakan untuk hibah lahan untuk pendirian kampus Universitas Brawijaya (UB) Kediri. Kalangan Dewan berharap tidak ada sistem diskriminasi dalam keputusan kebijakan memilih lahan untuk pembangunan Kampus UB di Kediri.

Sebab, tahun sebelumnya kampus STAIN Kediri juga berniat tukar guling dengan aset Pemkot Kediri. Namun, hingga kini belum disetujui.

Sekretaris Komisi C DPRD Kota Kediri Yudi Ayubchan mengatakan, sejak awal pihaknya setuju adanya Universitas Brawijaya di Kediri. Namun pihaknya meminta Pemkot Kediri memberikan rasa keadilan lebih dulu bagi perguruan tinggi yang lain. “Sejak awal, saya setuju. Tetapi, jika ternyata mekanisme lahan tidak boleh tukar guling dan harus hibah, maka Pemkot harus memberikan rasa keadilan sosial terlebih dahulu terhadap perguruan tinggi yang lain,” ungkap Yudi Ayubchan.

Untuk diketahui, beberapa waktu lalu kalangan dewan bersama pemkot membentuk panitia khusus membahas pelepasan dan persetujuan pembangunan kampus UB di Kediri. Dalam pansus kala itu, membuahkan kesimpulan, lahan di kelurahan mrican seluas 23 hektar senilai 25 Miliar harus melalui sistem tugar guling.

Namun, pertengahan bulan Oktober 2013 turun surat rekomendasi dari Badan Pengawasan keuangan Dan Pembangunan (BPKP) yang menyebutkan, lahan senilai 25 Miliar itu harus melalui mekanisme hibah, tidak boleh dijual kepada pihak UB. Disisi lain, terkatung-katungnya pembangunan kampus UB Kediri telah merugikan mahasiswanya. Akhirnya, mahasiswa berulang kali meluruk Gedung DPRD Kota Kediri di Jalan Mayor Bismo Kota Kediri.

Mereka menuntut dewan segera merealisasikan kampus mereka.

Desakan mahasiswa dalam unjuk rasa mendapat sambutan kalangan wakil rakyat. Dalam demo terakhir, sejumlah empat fraksi DPRD setuju dan berjanji membawa aspirasi mahasiswa dalam Badan Musyawarah (Bamus) untuk dibahas dalam Pansus UB. (pri)

KEDIRI, SMN - Kondisi kesehatan ibu dan dua anak balitanya, korban percobaan bunuh diri minum racun karena himpitan ekonomi, sudah membaik. Kendati demikian, Tri Kurniawati (31) bersama Pandu (4,5) dan Eva (3,5) masih harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gambiran, Kota Kediri.

“Terima kasih atas kedatangannya, Pak. Saya sudah lumayan baik,” ujar Tri Kurniawati, saat dikunjungi Wakil Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar di ruang Tanjung RSUD Gambiran Kota Kediri, Senin (24/12/12).

Wanita asal Kelurahan Banaran, Kecamatan Pesantren itu tidak terlalu bersedia buka mulut. Dia lebih memilih untuk diam ketika diajak berkomunikasi Abdullah Abu Bakar.

Begitu juga dengan Pandu dan adiknya Eva. Mereka sudah bisa diajak berkomunikasi. Hanya saja, Eva terus menangis. Di antara ketiganya, kondisi Evalah yang paling parah. Dia sempat tidak sadarkan diri, dan dinyatakan kritis.

“Gimana le, sudah sehat ya? Semoga cepat sembuh ya le,” ucapAbdullahAbu Bakar kepada Pandu di ruang Anggrek, lantai dua RSUD Gambiran Kota Kediri.

Pandu sudah tampak sehat, sambil

bermain robot-robotan.

Kepada sejumlah wartawan, Abdullah Abu Bakar menyatakan rasa keprihatinannya atas kejadian tersebut.

Musibah yang dialami keluarga Tri Kurniawati, katanya, kesalahan dari pemerintah. Sebab, alokasi APBD untuk masyarakat miskin masih terlalu minim. Oleh sebab itu, ke depan Abdullah Abu Bakar berharap anggaran pengentasan kemiskinan dan program kerakyatan diperbesar.

Dalam kesempatan itu, Abdullah juga memberikan apresiasinya dalam bentuk sumbangan. Abdullah juga berjanji akan membiayai seluruh biaya perawatan apabila korban tidak mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah. “Saya sarankan supaya keluarganya mengurus kartu Jamkesda dulu. Apabila tidak berhasil, maka nanti saya yang akan membiayai seluruh biaya perawatan di rumah sakit,” janji Abdullah Abu Bakar.

Seperti diberitakan, pada Minggu (24/12/12) sore masyarakat di

Wakil Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar

Kelurahan Banaran geger. Menyusul insiden percobaan bunuh diri seorang ibu yang mengajak anaknya minum

racun tikus bercampur susu. Beruntung, Roni Setiawan (31) suaminya datang tepat waktu. Sehingga, nyawa

ketiganya berhasil selamat. Ketiganya kemudian dilarikan ke RSUD Gambiran Kota Kediri. (ko)

POTRET

4

Blitar, Tulungagung, Gresik, Lamongan, Bondowoso

Pemkot Blitar Beri Pelatihan Ketrampilan Kepada Masyarakat

Pelaksanaan pelatihan pembuatan tahu

BLITAR, SMN - Pemerintah Kota Blitar konsisten dan terus berupaya keras dalam mewujudkan APBD Pro Rakyat. Setelah memberikan pelatihan tempe di sekitar Jalan Kalikrasak Pakunden, Kamis dan Jum’at (21-22/11) bertempat di rumah Dhimas warga Jl. Bengawansolo no.

20 Kota Blitar sebanyak 50 orang warga Pakunden mendapatkan pelatihan pembuatan tahu. Melalui pelatihan ini diharapkan dapat menjadi bukti bahwa Manfaat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) semakin dirasakan oleh masyarakat Kota Blitar. Sebab setelah pelatihan para peserta juga akan diberikan bantuan peralatan lengkap guna membuka usaha.

Hermansyah Permadi, Kepala Disperindag Kota Blitar, saat pembukaan menyampaikan, pelatihan ini merupakan program pemerintah dalam upaya mewujudkan APBD Pro Rakyat untuk pemberdayaan IKM di lingkungan pabrik rokok. Untuk itu setelah pelatihan peserta juga akan

mendapat bantuan peralatan agar dapat membuka usaha sendiri. Lebih lanjut, Hermansyah menambahkan, kegiatan ini tidak hanya untuk memberikan kesempatan membuka usaha bagi pelaku usaha tempe dan tahu.

Tetapi lebih dari itu, kegiatan ini diharapkan agar dapat mendongkrak daya saing di pasaran.

“Jangan sampai bantuan peralatan yang nanti diterima dijual, karena peralatan itu modal untuk berusaha agar mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga”, jelasnya. Untuk itu, semua kelompok harus guyub rukun dan kompak, karena dengan kebersamaan kita akan kuat. Hermansyah berpesan, untuk masalah limbah, sedapat mungkin dikelola dengan baik.

Jangan sampai mengorbankan dan mencemari lingkungan. Sebab limbah adalah tanggungjawab kita bersama.

Sementara itu, Agus Sulistyorini, Kabid Perindustrian Disperindag Kota Blitar mengatakan, pelatihan pembuatan tempe dan tahu kali ini diikuti sebanyak 50 peserta. Masing-masing

pelatihan tempe sebanyak 20 orang bertempat di rumah Sulton dengan narasumber berpengalaman dan sangat berkompeten di bidangnya, Ilyas. Sementara pelatihan tahu diikuti 30 orang peserta bertempat di rumah Sukadi. Guna membantu para peserta agar dapat membuka usaha, setelah pelatihan mereka akan diberikan bantuan peralatan produksi sesuai pelatihan ketrampilan yang diikuti.

Perlu diketahui, penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, digunakan untuk mendanai kegiatan: a. Peningkatan kualitas bahan baku, b. Pembinaan Industri, c. Pembinaan lingkungan sosial, d. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai.

Dalam peraturan yang baru ini, tersirat bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dapat digunakan untuk

pembinaan lingkungan sosial.

Pada kesempatan lain, beberapa kegiatan sosialisasi pencegahan rokok ilegal melalui media luar ruang juga diselenggarakan oleh Bagian Humas dan Protokol. Baik melalui media massa maupun media luar ruang.

Substansi yang diangkat adalah rokok ilegal ada beberapa macam bentuknya.

Di antaranya modusnya adalah tidak me-masang cukai yang biasa dikenal dengan rokok polos atau rokok bodong, menggunakan cukai palsu, dan memasang cukai yang bukan peruntukannya. Beberapa spanduk dan baliho itu saat ini telah dipasang di berbagai tempat strategis.

Wali Kota Blitar melalui Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Blitar, Mokhamad Sidik mengharapkan masyarakat untuk tidak menjual, mengedarkan, dan mengkonsumsi rokok ilegal. “ Rokok ilegal jelas merugikan. Bahkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai ada ancaman hukum pidana dan denda kepada mereka yang melanggar”, kata Mokhamad Sidik.

Sidik menambahkan Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Blitar telah berkoordinasi dengan Kantor Bea dan Cukai Blitar. Hasilnya, masyarakat yang memproduksi rokok yang akan dijual diharapkan mengurus ijin dan memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). “Silahkan urus ijinnya. Mengurus NPPBKC di Kantor Bea Cukai Blitar mudah dan gratis”, jelas Sidik. (mam/hms)

Ratusan Peserta Ikuti Lomba Senam Aerobic di Glora Pelita Bondowoso BONDOWOSO, SMN - Dalam rangka memperingati peristiwa bersejarah “Gerbong Maut” yang terjadi pada 23 Nopember 1947 silam, KONI Bondowoso yang dipimpin oleh Drs. Husein Effendy mengukuhkan pengurus Persatuan Senam Indonesia (PERSANI) Kabupaten Bondowoso, yang sekaligus mengadakan lomba senam Aerobic.

Lomba senam yang diselenggarakan, di Gelora Pelita Bondowoso ini, dimulai pukul 08.00 wib, Minggu (24/ 11/2013) hingga selesai dan di ikuti oleh ratusan peserta dari seluruh wilayah Kabupaten Bondowoso.

Tampak para peserta sangat antusias mengikuti lomba senam bersama tiga orang instruktur profesional yakni, Ugix, Mini Mungil dan Yuli.

Hentakan musik senam tidak hanya menggoyang para peserta, namun hampir seribu orang penonton yang memadati Gelora Pelita juga ikut terhipnotis dengan menggoyanggoyangkan badannya.”Asyik juga

Sambutan Ketua KONI Bondowoso

nih,” kata Sukri, sembari mengangkat kedua tanganya sambil bergoyang.

Menurut Drs Husein Effendy, mengatakan lomba senam ini dibagi menjadi 4 kategori.” Senam kali ini melombakan 4 kategori, yakni kategori senam bersama, kategori Aerobic Pemula (Mix Impact) yang meliputi class 30 tahun keatas dan 30 tahun kebawah, kategori senam dangdut dan

senam veteran,” jelasnya.

Sementara itu, ditengah berjalannya lomba Ketua KONI Kabupaten Bondowoso, Husein Effendy, mengatakan bahwa lomba senam yang diadakan Persani ini akan diagendakan disetiap tahun. Malah, jika lomba kali terbilang sukses maka rencanannya pihak KONI Bondowoso akan menggelar event ini lebih luas lagi. “Ti-

Peserta senam aerobic

dak cukup disini, kami juga berencana mengadakan lomba senam se ExKaresidenan Besuki,” kata Husein, kepada beberapa wartawan.

Usai lomba, panitia membagikan trophy, piagam, uang pembinaan untuk juara 1, 2 dan juara 3. Sementara door price menarik diberikan kepada 10 peserta terbaik kategori lomba senam bersama. (yus)

Suara Media Nasional Edisi 114 / V / 01-10 Desember 2013

Pujasera Bersholawat GRESIK, SMN - 11 hari pasca tragedi tanam pohon mangrove yang menewaskan 3 orang pemuda di DAS Bengawan Solo Ujung Pangkah, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Gresik (PMII) dan Pemuda Pancasila (PP) menggelar Peringatan Hari Besar Islam 1 Muharram dengan diisi Do’a dan Tahlil Bersama pada Senin malam (11/11/2013) di Area Pujasera GKB Gresik.

Do’a dan Tahlil bersama ini dikhusukan kepada ke-3 Almarhum aktivis pro lingkungan yakni Abdul Aziz, Syarif Hidayatullah, dan David Setyawan. Tampak hadir dalam acara antara lain Wakil Bupati Gresik M. Qosim, Dinas Koperasi, M. Najih, Kepala Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPPD), Abu Hasandi, Kadisbudparpora Siswandi Aprilianto serta Camat Kebomas Abd. Hakam.

Meskipun acara sempat mengalami kendala akibat hujan, Namun panitia trtap melangsungkan kegiatan kirim do’a ini. Uniknya, area Pujasera Gresik Kota Baru (GKB) yang biasa bising dengan suara musik dan karaoke nampak tutup lantaran seluruh pemilik dan pekerja Warung ini turut berpar-

Suasana doa’dan tahlil bersama

tisipasi.

Diiringi rintik hujan, istighosah yang dipimpin Ustad Haris Pengasuh Ponpes Darul Ubudiyah berjalan dengan khusyuk dan khidmat.

Sementara itu Wakil Bupati Gresik, M. Qosim dalam sambutannya memberikan apresiasi penuh terhadap panitia khususnya PP dan PMII, “Acara Do’a dan Tahlil bersama, mengingatkan kita terhadap kematian yang tidak bisa kita perkirakan, kapan terjadinya,” tuturnya.

“Kami merasa kehilangan atas tragedi tanam mangrove, yang

Bupati Serahkan Bantuan dalam Peringati HUT Korpri Ke-42 dan Hari Pangan Sedunia Ke-33 BONDOWOSO, SMN Pemerintah Kabupaten Bondowoso menyelenggarakan upacara untuk memperingati HUT ke-42 KORPRI Tahun 2013 dan Hari Pangan Sedunia ke-33 di halaman Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Jum’at Pagi (29/11/13). Tema peringatan HUT KORPRI tahun ini “Dengan Profesionalisme dan Netralitas Korpri mendukung Keberhasilan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Untuk Menjaga Stabilitas Politik dan Pertumbuhan Ekonomi Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Bondowoso.

Untuk itu Korpri harus terus berupaya mengkokohkan fungsinya sebagai perekat dan pemersatu Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan meneguhkan semangat netralitas guna mendukung keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi. Apalagi menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2014. Korpri diharapkan dapat

Bupati Bondowoso

menjaga stabilitas politik serta menciptakan situasi yang kondusif untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.” ujar Bupati Bondowoso Drs. H. Amin Said Husni dalam sambutannya.

Dengan harapan sebagai Korps Organisasi Pegawai Republik Indonesia, tetap solid, profesional, dan terus maju dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta pengabdian

Kondisi jalan yang rusak

TULUNGAGUNG, SMN Tulungagung yang dikenal sebagai kota marmer termasuk juga kota industri namun sungguh sangat disayangkan dengan kondisi infras-

truktur jalan di Kabupaten Tulungagung ternyata masih banyak yang membutuhkan perhatian.

Selain kondisinya rusak parah, beberapa diantaranya bahkan ada yang

nomian masyarakat.

Namun program pemeliharaan infrastruktur jalan di Tulungagung hanya terlihat di daerah perkotaan karena di daerah perdesaan masih banyak yang rusak dan perlu untuk perbaikan. Banyak sekali dari masyarakat dan juga beberapa kepala desa dan masyarakat yang mengeluhkan terkait dengan infrastruktur jalan yang ada di desanya, kenapa hanya di beberapa wilayah perkotaan yang diperhatikan diperdesaan pun juga perlu untuk perbaikan jalan ungkap beberapa masyarakat dipinggiran desa.

Masih banyak masyarakat yang mengeluhkan program pemeliharaan infrastruktur jalan yang setiap tahun nya mendapatkan gelontoran dana yang begitu besar tapi ternyata masih banyak jalan yang rusak, apakah masih kurang dana yang diperuntukan untuk pemeliharaan atau mungkin memang di salah gunakan oleh beberapa oknum pemerintah daerah. (tim)

Dimusim penghujan ini membuat jalan yang sudah rusak menjadi tambah rusak lagi dan hampir tak bisa untuk dilewati

kepada masyarakat, bangsa, dan negara.”tegasnya Upacara kali ini juga memperingati Hari Pangan Sedunia ke-33, dengan mengangkat tema “Optimalisasi Sumber Daya Lokal Menuju Kemandirian Pangan”. Dapat Menjadi Momentum Sekaligus Memberikan Motivasi Bagi Kita Semua Untuk Terwujudnya Kemandirian Pangan Secara Berkelanjutan Serta Membawa Kesejahteraan Bagi Masyarakat Khususnya Masyarakat Kabupaten Bondowoso”, tuturnya.

Pada kesempatan kali ini Bupati Bondowoso menyerahkan bantuan secara simbolis 7 unit Hand Traktor, 14 unit pompa air, serta 2 unit rice milling kepada masingmasing kelompok tani yang mendapatkan bantuan tersebut. Selain itu juga diserahkan hadiah kepada pemenang lomba pengucap panca prasetya korpri dan paduan suara dalam rangka HUT Korpri ke-42. (yus)

Penyerapan Dana PPIP di Desa Sukoanyar Kecamatan Turi Tepat Guna

Infrastruktur Jalan di Tulungagung Belum Bisa Maksimal belum teraspal atau belum mendapatkan program pengerasan. Hal inilah yang harus diperhatikan oleh Bupati Tulungagung dalam pemerintahan yang baru . Perbaikan jalan sangat berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dan memperlancar transportasi.

Memang sering kali pemerintah melakukan perbaikan maupun perawatan terhadap infrastruktur jalan namun masih banyak juga ruas jalan yang memerlukan perbaikan, oleh karena itu tidak heran bila pemerintah Tulungagung hampir tiap tahun mendapat gelontoran dana untuk perbaikan jalan namun hanya itu–itu saja karena memang sering mengalami kerusakan parah.

Pada tahun 2013 ini pemerintah kembali melakukan perbaikan jalan melalui program pemeliharaan dengan dana yang tidak sedikit, dengan harapan agar jalan tersebut benar–benar layak dan memberi manfaat untuk kelancaran akses dan aktifitas pereko-

melibatkan putra-putra terbaik Gresik, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah,” tuturnya lagi, sambil disambut dengan kalimat amin oleh peserta undangan “Insya’allah setiap 1 November kami memperingati tiga sahabat kita, yang terkena musibah di tanam pohon kemarin,” Pungkas Wabup yang gandrung bershalawat ini.

Acara yang ditutup dengan penggalangan 1000 tanda tangan untuk mengenang jasa ketiga korban dalam upayanya menanam pohon yang berguna untuk menanggulangi abrasi tanah. (Agus)

Kegiatan warga saat membuat plengsengan Telaga di Dusun Kruwul Sukoanyar Turi

LAMONGAN, SMN - Bantuan pemerintah pusat untuk program pembangunan infrastruktur

perdesaan (PPIP) di kabupaten Lamongan sudah mulai digunakan di beberapa kecamatan. Jumlah

desa yang mendapat bantuan sebanyak 121 Desa di Kecamatan Turi sendiri mendapat 8 Desa meliputi: Sukoanyar, Sukorejo, Tawangrejo, Bambang, Kemlagigede, Kepudibener, Wangunrejo, Geger.

Rata-rata tiap desa mendapat bantuam dari kemitraan PU nilainya rata-rata sebesar Rp 250 juta- tiap desa seperti tampak dalam ilustrasi gambar diatas kegiatan pembangunan Plengsengan Telaga di dusun Kruwul Desa Sukoanyar Kecamatan Turi panjang plengsengan mencapai kurang lebih 80 Meter didusun Galang dan Dusun Wudi Desa Sukoanyar juga sama dana bantuan tersebut di pergunakan untuk perbaikan saluran irigasi panjang plengsengan irigasi kurang lebih 250 meter. (SMN/MAS)

Jalur Hijau di Depan Masjid Agung Kota Lamongan Dibongkar LAMONGAN, SMN - Bantuan pemerintah pusat untuk program pembangunan infrastruktur perdesaan (PPIP) di kabupaten Lamongan sudah mulai digunakan di beberapa kecamatan. Jumlah desa yang mendapat bantuan sebanyak 121 Desa di Kecamatan Turi sendiri mendapat 8 Desa meliputi: Sukoanyar, Sukorejo, Tawangrejo, Bambang, Kemlagigede, Kepudibener, Wangunrejo, Geger.

Rata-rata tiap desa mendapat bantuam dari kemitraan PU nilainya rata-rata sebesar Rp 250 juta- tiap desa seperti tampak dalam ilustrasi gambar diatas kegiatan pembangunan Plengsengan Telaga di dusun Kruwul Desa Sukoanyar Kecamatan Turi panjang plengsengan mencapai kurang lebih 80 Meter

Jalur Hijau di Depan Masjid Agung Kota Lamongan Dibongkar

didusun Galang dan Dusun Wudi Desa Sukoanyar juga sama dana bantuan tersebut di pergunakan

untuk perbaikan saluran irigasi panjang plengsengan irigasi kurang lebih 250 meter. (SMN/MAS)

LINTAS TIMUR

Suara Media Nasional

5

Probolinggo, Malang, Tulungagung

Edisi 114 / V / 01-10 Desember 2013

Walikota Probolinggo Serahkan Bantuan di Kecamatan Mayangan

Walikota HM. Buchori SH. MSi saat menyerahkan bantuan secara simbolis yang didampingi Camat Mayangan Drs. Tutang A. MSi

PROBOLINGGO, SMN Dalam rangka percepatan Pro-

gram Penanggulangan Kemiskinan diKecamatan Mayangan Kota

Probolinggo hari ini (29/11) dilakukan Penyerahan Bantuan kepada 306 orang masyarakat yang kurang mampu, Hadir dalam kesempatan tersebut antara lain, Walikota HM. Buchori.

SH. MSi, Kepala Dinas, Kabag, Kasi, Para camat, dan Lurah, Camat Mayangan Drs.Tutang.A. MSi dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan anggaran P A K tahun 2013.

Lebih lanjut Tutang menjelaskan bahwa Sembako yang dibagikan sebanyak 800 paket, selain sembako

diberikan juga paket paket bantuan lain yang diantaranya Rombong/ grobak dorong untuk jualan, Etalase, Sepeda Pancal, Peralatan Dapur, Peralatan Tukang, Mesin jahit, yang seluruhnya berjumlah total 4887 paket.

Walikota Probolinggo HM, Buchori SH,MSi dalam sambutannya mengatakan bahwa Bantuan yang diberikan pemerintah ini, sudah di lakukan pengecekan dan pemantauan oleh para petugas bahwa ini semua berhak menerima.

Lebih lanjut HM. Buchori mengharap semoga bantuan ini dapat bermanfaat dan bantuan ini akan terus menerus dilakukan oleh pemerintah.

Diinformasikan juga oleh HM. Buchori bahwa nanti akan diadakan kegiatan Pesta Rakyat, yaitu kegiatan yang akan menampilkan Seni dan Kuliner, yang akan dinikmati seluruh masyarakat kota Probolinggo secara Gratis, “ Makan, minum gratis sambil nonton segala kesenian.

HM. Buchori juga mengingatkan dalam Pemilu nanti untuk memilih,

Walikota bersama muspika Mayangan

figur yang berakhlak Bagus demi kemaslakatan umat, dan yang terakhir HM. Buchori mengingatkan “Bantuan

ini jangan dijual kalau dijual duwitnya nanti bisa hilang”. (edy)

Deklarasi Kesepakatan Damai 177 Calon Kepala Desa se-Kabupaten Probolinggo Foto bersama Anggota DPRD dan MUSPIDA Kabupaten Malang (kiri) dan suasana sidang Paripurna (kanan)

Sidang Paripurna dalam Rangka Hari Jadi Ke-1253 Kabupaten Malang 28 Nopember 760 - 28 Nopember 2013 MALANG, SMN - Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Malang, Kamis (28/11) terasa istimewa karena pada hari ini bertepatan dengan Hari Jadi Kabupaten Malang ke 1253 yang mengusung tema “Dengan Semangat Hari Jadi ke 1253 Kabupaten Malang Kita Wujudkan Masyarakat MADEP MANTEB melalui: Percepatan Pembangunan Infrastruktur; Memacu Perkembangan Sektor Pertanian, Industri, Perdagangan dan Pariwisata, Perkuat Daya Saing Daerah”. Tema tersebut mengandung maksud untuk meningkatkan perekononian dan kesejahteraan masyarakat saat ini dan masa yang akan datang, namun mengenang masa lalu sangat penting dalam sebuah acara seremoni Peringatan Hari Jadi Kabupaten Malang.

Dengan menyandarkan diri pada bukti-bukti sejarah serta upaya yang sungguh-sungguh dalam mencari pertautan historis perjalanan Kabupaten Malang dengan masa lalunya, maka pada tanggal 28 Nopember 1984 ditemukan keyakinan bahwa kesinambungan sejarah Kabupaten Malang dengan Kerajaan Kanjuruhan, tertuang dalam prasasti Dinoyo atau prasasti Kanjuruhan 760 sebagai dokumen resmi pemerintahan yang dikeluarkan oleh raja Gajayana dari Kerajaan Kanjuruhan. Prasasti Dinoyo yang ditulis dengan huruf Kawi, berbahasa Sansekerta berangka tahun Candra Sangkala Nayana Vayu Rase (682 caka) bulan Margacirsa paro terang hari Jumat atau Jumat Legi 28 Nopember 760.

Peristiwa besar kala itu ditandai dengan upacara peresmian Valahajiridyah, sebagai tempat suci untuk Resi Agastya sekaligus mengganti patung Sang Resi yang semula dari kayu cendana diganti patung batu hitam agar dapat dilihat seluruh lapisan masyarakat. Gajayana yang ketika masih bernama Liswa menganugerahkan kepada Ramandanya (Dewasimha) sebuah tempat tinggal di surga, pura Kanjuruhan yang agung. Kata “Liswa” artinya anak komedi atau badut, sebuah kata yang masih dapat dijumpai pada nama Candi Badut di desa Badut.

Dalam kaitannya dengan bukti tersebut, dengan sikap bijak para pihak menggunakannya sebagai pedoman atas upaya menjawab pertanyaan : “Bilamana daerah yang kemudian berkembang menjadi Kabupaten Malang, meretas kehidupan pada awal sejarahnya?” oleh karenanya tanggal 28 Nopember 760 disepakati dan ditetapkan sebagai Hari Jadi Kebupaten Malang. Sejak tanggal itu pula catatan sejarah tentang pertumbuhan pemerintahan teratur, dimana Kabupaten Malang dewasa ini mendapatkan pertautan historisnya dengan kerajaan Kanjuruhan. Perkembangan sejarah selanjutnya peranannya makin mengalami pasang surut, namun tidak pernah hilang dari percaturan sejarah.

Pada tahun 891, seorang pengusaha dari Kanjuruhan yang bergelar Rakryan Kanuruhan meresmikan tanah Perdikan Balingawan (Mangliawan dekat pemandian Wendit Malang).

Pada abad X disebutkan dalam Prasasti Calcutta : Rakryan Kanuruhan Mpu Narottama seorang pengi-

kut Erlangga yang sangat setia, telah berjuang bersama Erlangga menegakkan kekuasaan Dinasti Icana.

Dinsasti Icana yang dibangun oleh Mpu Sindok ini mengalami kehancuran (Pralaya) diserang Wurawari dan Wengker. Melalui perjalanan panjang, pada akhirnya Narottama dan Erlangga berhasil mendirikan kembali Kerajaan Kahuripan yang kemudian berkembang menjadi Kerajaan Kediri dan Panjalu (Malang).

Banyak prasasti yang ditemukan di Malang, berasal dari jaman Dinasti Icana antara lain: Prasati Turyyan (Turen), mengenai pendirian Kucala atau rumah penginapan di Turen.

Dan, Prasasti Songgoriti, mengenai pembangunan candi dan pemandian air hangat.

Tahun 1222 kekuasaan Dinasti Icana berakhir. Raja Kertajaya dari Kediri dikalahkan oleh Ken Arok yang kala itu sudah menjabatAkuwu Tumapel, dalam pertempuran dahsyat di Genter (dekat Pujon).

Antara tahun 1222 s/d 1292 Malang muncul kembali sebagai pusat pemerintahan di bawah kekuasaan Dinasti Girindra. Tercatat ada 4 raja berturut-turut yang berkuasa di malang, yaitu: 1) Sri Rajasa Batara Sang Amurbawuni (Ken Arok) yang mendirikan Dinasti Girindra. Ibukotanya di Kutaraja (Kutorejo kecamatan Kedungkandang). 2) Anusapati 1227-1247, dicandikan di Kidal (Tumpang). 3) Wisnuwardhana 1248-1268 memindahkan ibukota ke utara yaitu dari Kutaraja ke Singasari, setelah wafat di candikan di Jajaghu (Candi Jago Tumpang). 4) Kertanegara 1268-1292, pada masa pemerintahannya, Kerajaan Singasari menjadi kerajaan besar dan diperhitungkan di Asia. 5) 1293 s/d akhir abad XV adalah episode Majapahit yang terkenal. Raden Wijaya dari Singasari inilah yang mendirikan Dinasti Brawijaya. Ia bergelar Sri Kertarajasa Jayawardhana (12931309). 6) Tahun 1293 s/d 1767 silih berganti kekuasaan berpindah tangan. Episode Majapahit dilanjutkan Kerajaan Demak, Pajang, Mataram, Surakarta, Yogyakarta, Pakualam , Mangkunegara. Sementara portugis dan belanda mulai menjarah nusantara.

Meski Malang tidak pernah lagi menjadi pusat kekuasaan, namun peran sejarahnya tidak bisa diabaikan.

Jaman Majapahit yang ditugaskan di malang yaitu Paduka Batara Ri Kabalan (Kabalan terletak di Cemorokandang Malang).

Jaman penjajahan Belanda yang panjang itu, Malang merupakan basis para pejuang bangsa yang sangat tidak mudah dilakukan. Baru sekitar tahun 1767 Malang dapat dengan susah payah dikuasai Belanda, dengan status Kabupaten dalam Karesidenan Pasuruan.

Dengan merujuk uraian sejarah serta bukti-bukti pendukung yang ada, urutan Bupati Malang akan diawali dari masa Malang seelum jatuh ke tangan Belanda sampai dengan bupati yang diangkat pada masa Kolonial Belanda antara lain sebagai berikut: 1) Mas Penganten yang juga bernama Raden Adipati Wironegoro Bupati Pasuruan yang merupakan anak Surapati mengungsi ke Malang tahun 1774 karena diserang kompeni yang bersekutu

dengan Patihnya Kyai Tumenggung Mertonegoro dan menjadi bupati di Malang selama 17 tahun (17741777); 2) Malayakusumo adik dari Wironegoro (1777) meninggal di pantai selatan (Wanalapa) setelah itu Malang dibawah kekuasaan bupati yang berada di Pasuruan yaitu Raden Adipati Notodiningrat I; Sedangkan para Bupati Malang sejak terbentuknya Kabupaten Malang hingga sekarang adalah: Bupati Malang Pada Masa Kolonial Belanda: Pertaman, Raden Tumenggung Notodiningrat I (1891 s/d Nopember 1839), Kedua: Raden Tumenggung Notodiningrat II (12 Nopember s/d 31 Juli 1884), Ketiga: Raden Tumenggung Notodiningrat III (31 Juli 1884 s/d 24 Nopember 1894), Keempat: RadenArioAdipati Suryo Adiningrat I/Raden Sjarif (24 Nopember 1894 s/d 23 Agustus 1934). Bupati Malang Pada Masa Penjajahan Jepang: Kelima: Raden ArioAdipati Sam (9 Nopember 1939 s/d 31 Juli 1945). Bupati Malang Pada Masa Pemerintah R.I: Keenam: Raden Soedono (12 Oktober 1945 s/d 17 Juli 1950), Ketujuh: Raden Mas Tumenggung Ronggo Moestedjo/Bupati Federal (1945 s/d 1950), Kedelapan: Hadji Said Hidayat (17 Maret 1950 s/d 28 Mei 1958), Kesembilan: Mas Ngabehi Soentoro (1 Maret 1950 s/ d 28 Mei 1958), Kesepuluh: Mas Djapan Noto Budoyo (1 Juli 1958 s/ d 11 Mei 1964), Kesebelas: Soendoro Hardjo Amidjoyo, S.H (3 April 1958 s/d 31 Desember 1958), Kedua belas: Mochammad Sun’an. SH (1 Oktober s/d Nopember 1969), Keempat belas: Kolonel Inf. H.R. Soewignyo (1 Nopember 1696 s/d 22 Nopember 1979), Kelima belas: Kolonel Inf. Eddy Slamet (1 Oktober 1980 s/d 22 22 Oktober 1985), Ketujuh belas: Kolonel Inf. Abdul Hamid Mahmud (22 Oktober 1985 s/d 24 Oktober 1995), Kedelapan belas: Kolonel Inf. Muhamad Said (24 Oktober 1995 s/ d 26 Oktober 2000), Kedua puluh: Ir. Moch. Ibnu Rubianto, MBA (26 Oktober 2000 s/d 24 Januari 2002), Kedua puluh satu: H. Sujud Pribadi, S.Sos, SE (24 Januari 2002 s/d 26 Oktober 2010), Kedua puluh dua: H. Rendra Kresna, BcKU, SH, MM, MPM (26 Oktober 2010 s/d sekarang).

Dari uraian tentang Hari Jadi Kabupaten Malang seperti yang dipaparkan saat ini, makna suatu kehidupan masyarakat dalam perjalanan sejarahnya dari waktu ke waktu, sangat kita butuhkan keberadaannya, baik yang kita gali jauh sebelum masehi atau sesudah masehi. Hal inilah yang menjadi perhatian kita bersama dalam rangka menuju kebesaran sejarah budaya bangsa yang tiada henti dan tiada batas.

Demikian sejarah singkat Kabupaten Malang, semoga dapat memberikan pelajaran dan manfaat bagi kita semua pada hari jadi ke1253 Kabupaten Malang tahun ini dan yang lebih penting adalah bagaimana kita menumbuhkan semangat atau jiwa bagi kelangsungan kehidupan masyarakat Kabupaten Malang dalam upaya mewujudkan sesanti leluhur “Satata Gama Karta Rahardja”. (jun/adv)

Tampak saat acara deklarasi di Pendopo Kabupaten Probolinggo ..Bupati yang didampingi Suami Drs. H. Hasan Aminuddin, MSi, dan Ketua DPRD, Komandan Kodim 0820, Kapolres Kota / Kapolres Kabupaten Probolinggo

PROBOLINGGO, SMN Jelang pelaksanaan pemilihan kepala desa yang nantinya akan digelar serentak pada tanggal 28 November mendatang, Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Bagian Pemerintahan menggelar penandatanganan deklarasi kesepakatan damai di Pendopo Kabupaten, (21/11).

Dimana dalam penandatanganan deklarasi kesepakatan damai tersebut berisi kesanggupan para calon kepala

desa untuk mensukseskan pemilihan kepada desa tahun 2013 sekaligus menyamakan kebulatan tekad siap dipilih dan tidak dipilh dalam proses pemilihan kepala desa.

Informasi yang dihimpun Suara Media menyebutkan bahwa dalam penandatanganan deklarasi kesepakatan damai tersebut tidak hanya di hadiri seluruh calon kepala desa yang jumlah mencapai 177 calon yang nantinya akan bertarung di 61 desa dalam pesta

demokrasi tingkat desa yang tersebar di 22 Kecamatan.

Tampak hadir dalam acara tersebut Bupati Probolinggo, Hj Tantri, Dandim 0820 Alfi Sahri Lubis, Kapolres Probolinggo, Endar Priantoro, Kapolresta Probolinggo, Iwan Setyawan, Ketua DPRD Kabupaten Ahmad Badawi, Mantan Bupati Probolinggo Hasan Aminuddin, Jajaran Muspika di 22 Kecamatan serta sejumlah tamu undangan.

Bupati Hj Tantri dalam sambutannya mengungkapkan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa merupakan sebuah proses suksesi atau pergantian pemimpin di tingkat desa yang sudah diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, “Jabatan Kepala Desa sudag diatur masa jabatannya dam ketika berakhir masa jabatan harus ada proses pergantian kekuasaan yang lazimnya yang disebut dengan pemilihan kepala desa”.

“Pemilihan Kepala Desa dilakukan di desa-desa yang kepala desa diberhentikan dari jabatan karena berakhir masa jabatannya, meninggal dunia, mengundurkan diri dan tersangkut kasus hukum dengan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum

tetap, karena ketentuan perun-dangundangan mengharuskaan yang bersangktuan diberhentikan”, ungkapnya.

Bupati tantri juga menyampaikan bahwa sesuai dengan surat edaran menteri dalam negeri tanggal 8 November 2013, Nomor 160/7635/PMD perihal pemilihan kepada desa dimana pada tahun 2014 menyatakan bahwa dalam rangka mensukseskan pemilihan anggota, DPR, DPD, DPRD serta pemilihan presiden dan wakil presiden maka selama tahun 2014 pelaksanaan Pilkades ditunda dan dilaksanakan pada tahun 2015".

Dalam kesempatan tersebut Bupati Tantri juga berharap agar pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2013 ini dapat terlaksana dan suskses,” Mari dalam momentum ini kita berkomitmen untuk menyelengarakan pilihan kepala desa yang demokratis, transparan, jujur, adil,aman serta damai, Jaga netralitas semua elmen desa mulai perangkat desa, BPD serta panitia pelaksana sehingga proses pilihan kepala desa berjalan aman, lancar dan kondusif dan ciptakan pilihan kepala desa yang berakhlakul karimah,” jelasnya. (edy)

Hindari Punahnya Kesenian Rakyat

Dirjen Pendidikan dan Kebudayaan Adakan Gebyar Kesenian Tradisional MALANG, SMN - Dalam rangka memperingati tahun baru Islam 1435, warga Kelurahan Kalirejo Kecamatan Lawang, khususnya Dusun Sumber Mlaten dan Dusun Polaman bekerja sama dengan Dirjen Pendidikan dan Kebudayaan mengadakan pagelaran kesenian tradisional 24 November kemarin yang diadakan di Dusun Polaman.

Pagelaran ini menampilkan berbagai kesenian daerah misalnya kesenian pencak silat yang merupakan warisan dari leluhur kita dan juga kesenian reog, barongsai serta banyak yang ditampilkan dalam acara tersebut. Masyarakat sangat antusias dengan penampilan yang diperagakan, terlihat banyaknya warga yang datang untuk menyaksikan kesenian tradisional yang sebenarnya tidak kalah hebatnya dengan kesenian budaya barat.

Pencak silat dari perguruan harimau putih yang berasal dari Dusun Sumber Mlaten pimpinan Bapak Supraun yang sangat ditunggu para penonton yang hadir, karena perguruan ini pernah menjuarai lomba kesenian tradisional tingkat propinsi yang mewakili Kabupaten Malang.

Dengan kegiatan ini panitia berharap kesenian tradisional kita dapat lestari, dan budaya kita tidak hilang ditelan jaman serta tidak terkikis oleh kebudayaan barat. Disela acara Lurah Kalirejo Desy Ariyanti sependapat dan mengatakan agar terus melestarikan budaya kita agar tidak hilang begitu saja. Jangan sampai kasus seperti kesenian reog ponorogo yang diklaim oleh negara lain, terjadi pada keseniankesenian lain yang memang asli milik bangsa Indonesia. Perlunya pengenalan kesenian tradisional pada generasi

Penampilan Kesenian Tradisional Pencak dan Barongsai

muda agar mereka bisa tahu dan mencintai kesenian yang kita miliki.

Desy mendukung kegiatan ini bisa diadakan setiap tahun. (Jun/Yon)

Sosialisasi Pemberdayaan UMKM di Tulungagung

Galih Nusantoro, SSTP memberikan motivasi kepada peserta Sosialisasi Usaha Kecil Menengah

TULUNGAGUNG, SMN Dinas Koperasi dan UMKM (DKUKM) Kabupaten Tulungagung, Kamis (28/11/2013) menggelar kegiatan sosialisasi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah bertempat di gedung Barata Jl WR Supratman 1820. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Drs. Eko Asistono, M.Si.

Kegiatan ini bertujuan tersedianya sumber daya manusia yang handal dan tangguh serta tumbuhnya wirausaha baru / UKM bagi masyarakat Kabupaten Tulungagung, selain itu untuk mewujudkan sektor-sektor usaha yang strategis, kesempatan kerja, dan tumbuhnya ekonomi dengan memanfaatkan potensi yang tersedia. Disamping itu sosialaisasi ini diharapkan

adanya kelancaran koordinasi pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Menurut Ketua Pelaksana Galih Nusantoro, SSTP., sosialaisasi kali ini dihadiri para pelaku usah kecil menengah sejumlah 50 orang. Dengan menghadirkan narasumber dari perbankan, pengelola klinik dan dinas teknis yang membidangi.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Drs. Eko Asistono, M.Si. dalam sambutannya mengatakan, pemberdayaan usaha mikro kecil menengah sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat termasuk para pelaku koperasi. Untuk itu pemerintah melalui instansi terkait sedang berupaya untuk memperkenalkan kepada seluruh masyarakat melalui berbagai kegiatan sosialisasi.

Eko Asistono menegaskan, bahwa pemerintah daerah berkomitmen memfasilitasi para pelaku usaha kecil menengah untuk mendapatkan informasi pengembangan usahanya baik di bidang pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), pelatihan-pelatihan, pemasaran dengan memanfaatkan klinik KUMKM serta beberapa

informasi prospek pasar hasil produksi barang dan jasa lainnya, selain itu pameran maupun melalui website.

Nara Sumber pertama dari Dinas Koperasi dan UMKM, Galih Nusantoro, SSTP memberikan motivasi kepada para peserta yang hadir.

Dikatakannya, “Jika anda senantiasa berpikir positif, selalu merajut ”mentalitas bisa” dan senantiasa membayangkan masa depan dengan gelegak optimisme maka percayalah, hidup anda pada akhirnya benar-benar akan basah kuyub dalam nirvana keberhasilan dan kebahagiaan,”.

Sementara itu, Nara sumber dari Bank Jatim memaparkan tentang kredit usaha rakyat bank jatim. KUR ini bertujuan untuk tercapainya percepatan pengembangan sector riil dan pemberdayaan UMKMK dalam rangka penanggulangan pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKMK mencakup, Peningkatan akses pada sumber pembiayaan, Pengembangan kewirausahan, Peningkatan pasar produk UMKMK dan Reformasi regulasi UMKMK. (dian)

PUBLIK

6

Suara Media Nasional

Karisidenan Madiun, Nganjuk

Edisi 114 / V / 01-10 Desember 2013

Koordinasi dan Study Banding Lapangan, Penelitian Sebut Tak Ada Pemalsuan Kesehatan Koperasi dalam Rangka Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi MADIUN, SMN - Dinas Koperasi Perindustrian, perdagangan dan pariwisata Kabupaten Madiun yang dikepalai Ir. Tontro Pahlawanto telah melaksanakan study banding ke KSU Kuta Mimba Bali untuk menimba ilmu dan kinerjanya dalam perkoperasian agar lebih baik dan maju baik manajemen koperasi maupun pelaksanaan kerjanya.

Karena KSU Kuta Mimba Bali yang berdiri sejak tanggal 9 Februari 1983 modal awal Rp 1.513.750 dan sekarang sudah menjadi Rp 96.768.084.292 belum ditambah modal sendiri dan volume usaha jadi sekarang dan lebih dari 100 milyard lebih.

Pelaksanaan study banding Dina Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Madiun dilaksanakan tanggal 11-15 September 2013 yang diikuti oleh 120 orang anggota perwakilan koperasi yang tersebar di wilayah Kabupaten Madiun.

KSU Kuta Mimba Bali yang sudah berhasil mengembangkan usahanya dengan baik sampai mendapatkan berbagai penghargaan di tingkat nasional tahun 1993-1995 sebagai koperasi teladan, tahun 1998 sebagai koperasi mandiri, tahun 1999 dan 2007 sebagai koperasi berprestasi, tahun 2011 sebagai koperasi berskala besar rangking 38 di Indonesia. Jadi KSU Kuta Mimba Bali sudah sepantasnya dijadikan tujuan study banding dari Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Madiun.

KSU Kuta Mimba Bali berdiri tanggal 3 Februari 1983 yang beranggotakan 89 orang jumlah aset saat berdiri sebesar Rp 1.513.750 yang bersumber dari simpanan pokok Rp 10.000 setiap orang, simpanan wajib setiap bulan Rp 500,- dan simpanan sukarela. Jumlah anggotanya sampai sekarang 3.978 orang, pembina 6 orang,

Suasana koordinasi dan study banding

penasehat 5 orang, pengawas 5 orang, pengurus 5 orang, bamus/ ketua kelompok 18 orang, karyawan 74 orang. Unit usaha simpan pinjam (SP) dan Biro Jasa (BJ). Aset = Rp 96.768.084.292,modal sendiri Rp 13.699.

084.162,- volume usaha Rp 206.846.767.499,Visi KSU Kuta Mimba : “Membangun tatanan perekonomian untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur”.

Dinkoperindagpar Kabupaten Madiun mengadakan study banding ke KSU Kuta Mimba Bali beserta anggotanya koperasi yang berjumlah 120 orang yang terdiri dari perwakilan koperasi di wilayah kabupaten Madiun.

Tujuan mengadakan study banding ini, agar anggota koperasi yang ada di wilayah kabupaten Madiun ini bisa menimba ilmu dan mempraktekkannya di koperasinya sendiri-sendiri, biar lebih baik dan maju. (Sy)

Insan Pers Pemkab Madiun Study Banding Ke Garut Jawa Barat

Kabag Humas Kab. Madiun

MADIUN, SMN - Seluruh insan pers yang mangkal di Pemkab Madiun mulai tanggal 22-25 November 2013 telah melaksanakan study banding ke Desa Cikandang Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut Jawa Barat yang diprakarsai oleh Dinas Peternakan dan Perikanan dan Humas Kabupaten Madiun.

Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Tujuan Study Banding Insan Pers dan Peternak Kabupaten Madiun adalah untuk melihat meneliti menimba ilmu tentang peternak domba aduan domba unggulan yang sudah terkenal sejak jaman penjajahan belanda sampai sekarang domba tersebut sudah banyak yang mengembangkan baik di luar daerah mau-

pun manca negara. Karena domba garut ini sangatlah unik dan menarik dan harga jualnya sangat tinggi.

Jadi daerah lain maupun negara lain banyak yang berminat mengembangbiakkan dan prospek ke depannya menjanjikan. Apalagi bila bisa menang dalam perlombaan harganya bisa

mencapai puluhan juta bahkan ratusan juta. Terutama yang kelas A yang berat badannya sekitar 1,2 kw harganya bisa mencapai 200 juta apalagi bila sudah berkalikali memenangkan lomba harganya bisa lebih dari itu.

Dalam study banding di kampung domba desa Cikandang kecamatan Cikajang kabupaten Garut Jawa Barat dihadiri oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Garut Kepala Desa perangkat tokoh masyarakat peternak domba desa Cikandang.

Disana rombongan study banding insan pers Pemkab Madiun ditunjukkan bermacammacam atraksi dan domba tersebut dengan secara detail oleh peternak domba yang sudah terkenal di kampung doba tersebut. (Sy)

Prona: Masyarakat Miskin Harus di Dahulukan NGANJUK, SMN - Untuk tahun 2014 Kabupaten Nganjuk mendapatkan program Prona sebanyak 4050 bidang. Program ini terbagi di lima kecamatan. Program Prona tahun 2014 ini agak sedikit berbeda dalam pelaksanaannya, karena di harapkan permasalahan yang sempat terjadi di tahun sebelumya tidak terjadi lagi.

Yaitu keterlambatan penyelesaian program prona kerena waktu terachir masih banyak terjadi kekurangan berkas sehingga pihak desa penerima membutuhkan waktu tambahan untuk melengkapi dan menyebabkan proses Prona terlambat tidak sesuai jadwal.

Mengantisipast hal tersebut maka bagi desa penerima diharapkan sudah mulai memproses kelengkapan berkas yang di perlukan mulai sekarang. Sehingga nanti awal tahun baru bisa diadakan sosialisasi secara resmi tentang prona dan bulan September 2014 prona sudah selesai.

Demikian seperti dijelaskan oleh Suwarto dari BPN Nganjuk dalam memberikan gambaran awal pelaksanaan prona di salah satu desa di kecamatan Gondang.

Sasaran dan orientasi Prona adalah masyarakat menengah kebawah. Sehingga apabila ada PNS yang ikut harus melampirkan copy SK PNS maksimal golongan III D sedangkan untuk anggota polisi dan TNI pangkatnya harus kompol. Satu orang hanya bisa mengajukan maksimal 2 bidang. Tanah yang sudah pernah bersertifikat tidak dapat di ajukan. Bahkan tanah yang sudah pernah diukur BPN dan sudah ada gambarnya tidak bisa di ikut sertakan prona. Tanah tersebut tidak bermasalah baik secara juridis maupun fisik.

Untuk tanah yang berbatasan dengan hutan dalam proses pengukuran harus di saksikan oleh pejabat perhutani setempat.

Luas tanah yang diajukan untuk sawah maksimal luasnya 1 ha sedangkan untuk pekarangan maksimal 2000 m2. Khusus untuk tanah pertanian/ sawah [kecuali sawah warisan] KK dan KTP pemilik harus desa setempat. Program Prona ini adalah merupakan paketan yakni pemberkasan dan pengukuran menjadi satu paket yang dilaksanakan

Suwarto BPN Nganjuk

dan dibiayai oleh negara. Karena itu setiap desa penerima diberi blangko yang harus di isi dan di harapkan masyarakat berlaku jujur dalam mengisinya sehingga tidak terjadi berkas dikembalikan atau berkas menjadi masalah dikemudian hari. Sedangkan untuk proses melengkapi berkas yang diperlukan seperti pathok, materai, pengukuran awal dan menancapkan pathok [Petugas BPN mengukur setelah batas batas tanah jelas] dll itu menjadi

tanggung jawab penerima.

Dengan adanya penjelasan awal ini di harapkan masyarakat penerima prona memahami dan dapat melaksanakan dengan baik dan lancar. Sedangkan bagi panitia dari desa dapat melaksanakan prona sesuai dengan tujuan dan sasaran pemerintah dalam program Prona. Yaitu mendahulukan masyarakat miskin yang tidak mampu mensertifikatkan tanahnya, maka oleh pemerintah digratiskan. [Rmb]

NGAWI, SMN - Namanya kerap disebut dalam kasus SK bupati terkait pencairan dana alokasi khusus (DAK) pendidikan 2013 yang diduga fiktif membuat pejabat pembuat komitemen Gunadi Ash Cidiq resah. Pun dia menyebut tak ada pemalsuan tanda tangan dalam SK tersebut.

Pria yang juga Kadib Dikmen Dindik Ngawi itu menegaskan bahwa tugasnya sekadar mengusulkan sekolah yang dapat DAK. Soal pencairan anggaran, kata dia, erat kaitannya dengan pengguna anggaran. Sebab, menurutnya dana tidak akan cair jika pengguna anggaran tak menandatangani MoU. ‘’Tidak ada pemalsuan tanda tangan seperti apa yang orang katakan,’’ tegasnya kemarin (27/11).

Gunadi lantas mengungkapkan kronologi keluarkan SK pencairan DAK. Dia mengatakan, setelah mengajukan daftar sekolah yang mendapatkan bantuan, dirinya melaporkan ke Kadindik Abimanyu agar mendapatkan persetujuan. Setelah disetujui oleh Abimanyu, lanjut dia, dilaporkan ke Bagian Hukum Pemkab Ngawi untuk diterbitkan SK pencairan dana. ‘’Saat pengajuan itu bagian hukum hanya memberikan secarik kertas.

Di situ tertulis nomor dan tanggal SK pencairan DAK 2013 tertanggal 9 September,’’ ungkapnya.

Gunadi lantas mengajukan pencairan dana ke DPPKA agar proses pekerjaan 90 hari rehab dan pembangunan ruang kelas baru (RKB) serta perpustakaan bisa rampung sesuai jadwal. ‘’Jadi, tidak ada niatan dari saya menggunakan nomor dan tanggal SK itu untuk kepentingan pribadi,’’ ujarnya.

Mengapa Bupati Budi Sulistyono tidak segera menandatangani SK tersebut? Gunadi mengaku tidak tahu. Alasannya, itu bukan ranahnya dan dirinya tidak punya hak untuk berbicara masalah tersebut. ‘’Karena saya disalahkan menggunakan ini (surat yang belum ada tanda tangan Bupati Ngawi, Red) hingga akhirnya harus mengembalikan uang,’’ katanya.

Gunadi menyebut duit yang dikembalikan ke kasda itu sebesar Rp 1,436 miliar. Sedangkan sisanya sudah telanjur terpakai untuk 22 paket rehab di 10 SMP, pembangunan 24 RKB di 13 SMP dan perpustakaan di 1 SMP. ‘’Dikembalikan pada tanggal 11 November lalu,’’ terangnya.

Setelah dana dikembalikan, kata dia, barulah SK bupati turun. SK itu tertanggal 14 November 2013 dengan nomor SK 188/445/404.012/2013. Menurutnya, angka tersebut tidak match dengan saat dirinya menerimanya kali pertama dari Bagian Hukum Pemkab Ngawi, yakni bernomor SK 188/393/404.012/2013. ‘’Setelah keluar SK bupati itu, proyek baru bisa dikerjakan mulai tanggal 15 November. Dengan sisa waktu yang sedikit ini, kecil kemungkinan bisa rampung sebelum closing date,’’ ucapnya.

Sementara itu, Kabag Hukum Pemkab Ngawi Idham Karima belum berhasil dikonfirmasi terkait persoalan tersebut. Saat dihubungi lewat telepon selulernya tidak diangkat. SMS yang dikirim wartawan koran ini pun tidak ada respons. (Sy)

Usul Lelang Bebas Direktur PDAM MAGETAN, SMN - Kalangan DPRD Magetan kuat menyorot posisi Direktur PDAM Lawu Tirta yang akan kosong lantaran pejabat lama habis masa tugasnya di pengujung tahun ini. Pemkab dituntut jeli memilih profesional yang hendak menahkodai perusahaan daerah itu. ‘’Ini untuk memulihkan pamor PDAM yang sempat kena catatan audit BPK. Wajib didapat direktur mumpuni demi kemajuan PDAM, kalau perlu dilelang saja,’’ terang Suryadi, anggota Komisi B DPRD setempat, kemarin (24/11).

Lelang jabatan seperti yang diterapkan Pemprov DKI Jakarta, kata dia, dapat dicontoh sebagai terobosan. Kredibilitas calon direktur harus benar-benar terukur sedari awal. ‘’Justru ini sistem yang transparan. Siapapun bisa mengawasi setiap tahapan yang dijalankan, begitu juga dengan para calon,’’ tuturnya.

Menurut dia, lelang jabatan cocok untuk pengisian direktur PDAM. Ini untuk menarik minat kaum profesional. Di tangan manajer andal, Suryadi yakin PDAM Lawu Tirta akan maju hingga menyumbang keuntungan ke daerah. ‘’Bisa dari kalangan manapun,’’ jelasnya.

Suryadi menilai manajemen di PDAM selama ini masih mendapat ganjalan. Salah satunya, aset yang berasal dari hibah sempat disoal BPK lantaran tidak jelas asal usul dan pemanfaatannya. ‘’Hasil audit BPK itu membuktikan kalau internal PDAM belum ada kepaduan. Perlu ada keseriusan untuk menginventarisasi dan mendata aset yang dimiliki,’’ujar politikus PDI Perjuangan tersebut.

Suryadi juga meminta direktur terseleksi nanti dapat membawa perubahan di tubuh PDAM. Tidak sekadar mengutamakan profit namun sekalian meningkatan pelayanan 60 ribu pelanggan. ‘’Tapi kalau PDAM terus merugo tentu kiga tidak bagus ke depannya. Keuntungan harus diimbangi dengan pelayanan yang memuaskan,’’ paparnya.

Sunarti Condrowati, kabag Administrasi Perekonomian Pemkab Magetan menjelaskan, seleksi direktur PDAM dilakukan secara transparan dan prosedural. Siapa pun dipersilakan mengikuti seleksi asalkan memenuhi kreteria yang telah disepakati panitia. Bagi pendaftar yang berasal dari birokrasi wajib menanggalkan jabatan PNS. ‘’Kan syarat-syaratnya sudah

Pelaksanan pembangunan MCK di Rowomarto yang terkesan asal jadi ini masih terus dalam proses pembangunan

NGANJUK, SMN - Inilah yang terjadi dengan pembangu-

nan 2 unit MCK yang di laksanakan di desa Rowomarto keca-

wa bosnya bernama Toni.

Bangunan MCK tersebut terdiri dari 3 ruang toilet umum[kamar mandi dan wc] dan dalam pembangunannya menggunakan besi berdiameter 7- untuk balok tiang ketika di tanyakan gambarnya para pekerja di lapangan tersebut menjawab tidak ada.

Kabar yang berkembang di masyarakat bahwa dana pembangunan MCK tersebut adalah bantuan dari luar negri dengan besaran dana Rp 500 juta. Sedangkan pihak desa ketika dikonfirmasi salah satu perangkatnya menjelaskan bahwa tidak bisa memberikan penjelasan dengan pasti. Sementara Toni ketika hendak di konfirmasi selalu tidak ada di tempat... [ bersambung] [team]

Dokter Bukan Pembunuh, Poster Demo Para Dokter MADIUN, SMN - Sekitar 100 dokter umum, gigi dan specialis di Kabupaten/Kota Madiun, Jawa Timur, melakukan aksi unjuksara di depan Alun-Alun Kota Madiun, Rabu (28/11/ 2013).

Unjukrasa ini digelar, sebagai aksi solidaritas terhadap dr.Dewa Ayu Sasiary Prawan (dr.Ayu) yang harus masuk penjara karena dugaan malapraktek, saat bertugas di Rumah Sakit Kandau, Manado, Sulawesi Utara.

Dalam orasinya, koordinator aksi, dr.Porwasis, mengatakan, profesi dokter bukan untuk ‘membunuh’ pasien. Semua dokter bekerja menangani pasien dengan madsud agar pasien cepat sembuh. Kalau memang ada hal-hal dil uar kehendak dokter dan pasien, itu merupakan kewenangan Tuhan.

“Kami punya Undang-Undang tentang Kedokteran yang sifatnya leg specialist. Kami bukan pembunuh. Jangan kriminalisasi kami. Tapi kalau memang ada dokter yang benarbenar dengan sengaja melakukan malaprakter, silahkan diproses sesuai hukum yang berlaku. Yang menimpa rekan kami dr.Ayu di Manado, bukan malaprakter. Tapi murni menjalankan tugasnya sebagai dokter secara profesional,” kata dr.Porwasis yang bertugas di Puskermas Saradan, Kabupaten Madiun, dalam orasinya.

Selain melakukan orasi, para dokter juga membawa beberapa poster diantaranya bertuliskan, “Dokter Bukan Pembunuh”, “Aksi Damai Dokter Gigi” serta “Kriminalisasi Terhadap dokter agar dihentikan”.

Sebelum aksi unjukrasa usai, salah satu dokter perempuan sempat membacakan sebuah puisi. Salah satu bait dalam puisi itu berbunyi, “Bagi mereka yang tak suka dengan kami, cari saja dokter di luar negeri atau yang beriklan di koran dan TV”. Aksi unjukrasa ini kemudian ditutup dengan lagu Padamu Negeri dan Maju Tak Gentar.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, dr.Sulistyo Widyantono, mengatakan, aksi unjukrasa yang dilakukan para dokter, tidak mengatasnamakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Namun murni rasa solidaritas para dokter atas nasib yang menimpa dr.Ayu. “Ini murni solidaritas kawan-kawan dokter. Jadi tidak atas nama IDI. Selain itu, meski melakukan unjukrasa, pelayanan di rumah sakit dan Puskesmas tetap berjalan normal. Kami juga meminta kepada kawan-kawan dokter, agar lebih hati-hati dalam menangani pasien yang sifatnya darurat. Jangan sampai yang menimpa dr.Ayu, terulang kembali. Saya juga sudah meminta kepada dokter di jajaran saya, agar tidak buka praktek sebelum mempunyai ijin praktek atau ijinnya kadaluwarsa. Ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan”, terang Kadinkes Kabupaten Madiun, dr.Sulistyo Widyantono, kepada wartawan, Rabu (28/11/2013).

Untuk diketahui, dr.Ayu (38 tahun), dilaporkan ke polisi karena pasien yang dibedahnya dalam operasi caesar, Julia Fransiska Mahatey, meninggal di Rumah Sakit Kandau, Manado, Sulawesi Utara, 10 April 2010 silam. Kemudian perkara ini bergulir ke Pengadilan. Namun Pengadilan Negeri Manado, pada tanggal 15 September 2012, memvonis bebas dr.Ayu. Turut divonis bebas, yakni rekan dr.Ayu yang saat itu turut menangani operasi, dr.Hendry Simanjuntak dan dr.Hendri Siagian. Dalam sidang sebelumnya, dr.Ayu dan dua rekannya dituntut 10 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum.

Tak puas atas putusan majelis tingkat pertama, kemudian JPU melakukan upaya hukum berupa kasasi. Pada tanggal 18 September 2012, majelis hakim Mahkamah Agung yang diketuai Artidjo Alkotsar dengan anggota Sofyan Sitompul dan Dudu Mahmudin, membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dan mengadili sendiri perkara tersebut serta memvonis dr.Ayu dan dua rekannya, selama 10 bulan penjara.

Namun ketika vonis ini sudah berkekuatan hukum tetap, dr.Ayu sudah tidak bertugas di Manado. Setelah dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) oleh kejaksaan, kemudian dr.Ayu ditangkap di tempat tugasnya yang baru, di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Permata Bunda, Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat 8 September lalu. Rekannya, dr.Hendry Simanjuntak, juga sudah ditangkap di Medan, Senin 25 Nopember kemarin. Sedangkan dr.Hendry Siagian, masih dinyatakan buron. (Sy)

jelas. Baik yang berasal dari unsur swasta dan PNS,’’ urainya.

Bahkan, di edaran juga dicantumkan jika calon direktur tidak boleh berasal dari kerabat bupati dan wakil bupati. Ini untuk menjaga independensi kinerja PDAM. ‘’Unsur kekerabatannya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar. Calon juga bukan berasal dari pengurus dan anggota parpol,’’ tandasnya. (Sy)

Omprongan Gapoktan Sawahan Dingringin?

Proyek MCK di Rowomarto Terkesan Asal Jadi matan Patianrowo Nganjuk.

MCK tersebut terletak di dusun Kedung ingas dan dilaksanakan oleh salah satu rekanan di Nganjuk. Menurut penjelasan salah satu warga masyarakat desa Rowomarto bahwa di dalam membangun pondasi tidak sesuai gambar karena menurutnya dalam gambar ada stross nya tapi dalam realita di lapangan tidak ada. Bahkan yang membuat masyarakat kecewa dalam pelaksanaannya sempat terbengkelai.

Ketika SMN melihat di lapangan dan konfirmasi masalah tersebut mendapat penjelasan dari kepala pekerja di lapangan bahwa proyek MCK tersebut dari dinas PU Cipta karya. Untuk besaran dananya tidak tahu sedangkan nama CV nya juga tidak tahu yang mereka tahu bah-

Ilustrasi

Suhadi, carik Sawahan lengkong

NGANJUK, SMN - Untuk tahun anggaran 2013 ini desa Sawahan kecamatan Lengkong Nganjuk mendapat program pembangunan omprongan sebanyak 2 unit.

Dimana satu unit di terima oleh kelompok tani Sidodadi dengan ketua Suhadi [carik desa sawahan] sementara bangunan omprongannya terletak di wilayah desa sawahan sedangkan yang satunya lagi di terima oleh Gapoktan dengan ketua Suaji dan

ditempatkan di sawah pribadi milik Suhadi yang terletak di wilayah desa Ngringin kecamatan Lengkong yang merupakan desa bersebelahan dengan desa Sawahan.

Suhadi ketika di konfirmasi membenarkan hal ini dengan alasan bahwa ini di lakukan karena untuk desa sawahan cukup dengan satu bangunan omprongan saja sedangkan untuk bangunan omprongan yang kedua tidak ada tanah di wilayah sawahan yang bisa dipakai meletakkan program bantuan pemerintah tersebut. Karena itu akhirnya di letakan I tanah pribadi Suhadi di luar desa sawahan. Juga di jelaskan Suhadi bahwa dalam pembangunan omprongan tersebut mengharuskan adanya luasan tempat bebas seluas 25 ha dan satu satunya lahan yang memungkinkan dan tanaman tembakau yang paling luas di kecamatan Lengkong adalah di desa Ngringin.

Apa yang terjadi dengan masalah omprongan ini sudah diketahui dan di setujui oleh UPTD Pertanian kecamatan Lengkong. Ketika di singgung mengenai kalau lahan desa sawahan hanya tersedia untuk satu omprongan kenapa dipaksakan menerima 2? Di jawab bahwa itu yang mengatur Ka UPTD. Bahkan lanjut Suhadi untuk

bantuan mesin perajang tembakau kelompoknya menerima 2 unit namun karena di sini bukan wilayah tembakau rajangan maka mesin tersebut di kembalikan satu unit kepada Ka UPTD Pertanian Lengkong.

Masalah bantuan bangunan omprongan dari pemerintah ini sempat membuat resah masyarakat desa Ngringin yang merasa wilayahnya sebagai wilayah pertanian tembakau yang luas di lengkong namun tidak pernah menerima bantuan yang sifatnya berkaitan langsung dengan petani tembakau. Sedangkan desa yang lain yang petani tembakaunya tidak banyak justru sampai menolak bantuan tetapi tetap mendapat prioritas bantuan pemeritah tersebut bahkan sampai menempatkan bantuan pemerintah di luar wilayah desanya demikian keluhan petani desa ngringin.

Untuk memperjelas masalah ini dan mendapat penjelasan tentang aturan bolehkah program bantuan pemerintah di letakkan di luar wilayah penerima SMN mencoba untuk konfirmasi kepada Ka UPTD Pertanian Lengkog Eko, namun berkali kali mencoba bertemu selalu tidak ada di kantor baik diLengkong maupun di Gondang…. bersambung. [Rmb]

Suara Media Nasional Edisi 114 / V / 01-10 Desember 2013 REOG PONOROGO

PONOROGO

REPORTASE

7

Kapolres Ponorogo Kukuhkan Pokdar Kamtibmas di Kecamatan Sambit

Kapolres Ponorogo memakaikan Rompi pada Ketua Pokdar Kamtibmas secara simbolik.

PONOROGO, SMN - Pokdar Kamtibmas Adalah kepanjangan dari Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, yang mana mayarakat dengan kesadarannya dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungannya sendiri agar selalu aman dan kondusif, tentunya hal tersebut tidak lepas dari Kepolisian.

Kapolres Ponorogo AKBP Iwan Kurniawan, SIk M.Si pada hari rabo mengukuhkan Pokdar Kamtibmas yang ke-7 di wilayah sektor kecamatan Sambit yang diketuai oleh Budiono Caleg Hanura dari 21 kecamatan yang dikukuhkan kemarin Kamis (27/11).

Acara giat tersebut berlangsung dengan khidmat yang dihadiri oleh Muspika, Pejabat Polres, Kapolsek semua Jajaran, Caleg Hanura dan

Tilik Warga Bupati Ditagih Penyelesaian Jembatan

Bupati Pacitan Indartato

PACITAN, SMN - Bupati Pacitan Indartato kembali melakukan agenda tilik warga terpadu Grindulu Mapan.Program anjangsana orang nomor satu di Pacitan itu mencakup dua desa di Kecamatan Arjosari, yakni Desa Gunungsari dan Desa Mangunharjo.

Seperti biasa, dalam tilik warga, bupati didampingi istri Ny. Luki Indartato, Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Pacitan Sukowiyono dan istri serta sejumlah pejabat teras pemkab Pacitan. Berbeda halnya dengan tilik warga sebelumnya, dalam agenda kali ini sengaja bupati tidak merencanakan

jauh sebelumnya. Sehingga terkesan mendadak. Namun demikian antusiasme masyarakat untuk menyambut kedatangan Bupati dan rombongan nampak meriah.

Menurut Bupati Pacitan Indartato, mendadak atau tidak kehadiranya hanya bertujuan untuk mengetahui lebih dekat kondisi rakyat. Dia berharap, dari pertemuan tersebut dapat mengurai jika masih ada simpul masalah di wilayah.Ini terbukti dari hasil dialog Bupati dan masyarakat di desa Gunungsari.

Meski banyak keberhasilan dan prestasi yang diraih desa Gunungsari,

namun masyarakat setempat mengaku masih banyak kendala. Misalnya belum terselesaikanya infrastruktur jembatan yang menghubungkan desa Gunungsari dan desa Semo. Saat ini akses penghubung itu baru terpasang tiang pancang. Sementara pihak desa sudah selesai melakukan pembebasan lahan. Mereka berharap proyek segera ada kelanjutanya sehingga dapat membuka keterisolasian.

Menyikapi hal tersebut, Bupati Indartato berjanji akan mengupayakan melalui pemerintah lebih atas. Ini karena penganggaran dalam APBD 2014 sudah terlambat. Sehingga belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat.

Usai melihat kondisi wilayah dan pembangunan desa Gunungsari, Bupati dan rombongan melanjutkan agenda ke Desa Mangunharjo.Seperti halnya di desa Gunungsari bupati disambut meriah masyarakat dan siswa-siswi sekolah dasar. Dalam kesempatan itu bupati menyerahkan sejumlah bantuan, mulai beras miskin daerah kepada keluarga tidak mampu, sarana olah raga, benih ikan serta perangkat komputer dan APE kepada lembaga sekolah setempat. (yon)

segenap anggota Pokdar Kamtibmas.

Adapun tata cara yang berlangsung yaitu persiapan pasukan Pokdar Kamtibmas kemudian dilakukan pemakaian rompi yang dilaksanakan oleh Kapolres Ponorogo.

Lebih lanjut Kapolres Ponorogo menjelaskan, Citra Bhayangkara atau Pokdar Kamtibmas ini sudah tidak diragukan lagi, karena hal tersebut terbentuk dilandasi oleh undang-undang sehingga memiliki legalitas yang kuat, dalam hal ini kami sebagai Pembina akan menurunkan dan melibatkan Binmas, kami juga bersineginergi dengan pemerintahan dan TNI sehingga dapat terjaga situasi yang aman tentram dan kondusif di wilayah masing-masing, masih kata Iwan, Citra Bhayangkara mempunyai fungsi

untuk melakukan upaya-upaya pencegahan peristiwa-peristiwa kejahatan dan kriminalitas karena pada dasarnya masyarakat tidak ingin menjadi korban dari suatu kejadian, pungkas Iwan.

Sementara itu masih ditempat yang sama, ketua Pokdar Kamtibmas wilayah kecamatan Sambit Budiono mengungkapkan, “Saya sebagai masyarakat Sambit dan sebagai Ketua Pokdar Kamtibmas berterimakasih kepada Kapolres Ponorogo AKBP Iwan Kurniawan Sik Msi dan Kapolsek Sambit AKP Supandi yang mana mau peduli sekali dengan keamanan dan ketertiban masyarakat Sambit pada khususnya dan masyarakat Ponorogo pada umumnya, dan saya akan berusaha membantu Kepolisian untuk menciptakan situasi yang aman dan

Kapolres Ponorogo bersama Kapolsek Sambit dan anggota.

kondusif di wilayah Sambit semampu

saya”, ungkap Budiono. (wied)

Menang Atau Kalah Tetap Ksatria

Kapolres Ponorogo Gelar Kapolres Cup Kejuaraan Pencak Silat se-Kabupaten Ponorogo

Kapolres Ponorogo menyerahkan piala Kapolres Cup yang akan diperebutkan.

PONOROGO, SMN - Bela diri adalah merupakan seni budaya yang telah ada sejak jaman dahulu kala, yang bisa berfungsi sebagai senam untuk kesehatan dan bisa juga berfungsi sebagai perlindungan diri dikala kita akan dicedrai oleh orang lain, maka dari itu hal tersebut sangat penting untuk keselamatan kita di mana saja kita berada. Namun bila mana bela diri tersebut disalah gunakan, maka akan mengakibatkan kekacauan yang bikin resah masyarakat, apalagi bila terjadi pertikaian antar perguruan pastilah suasana kamtibmas sangat terganggu dan tidak tercipta situasi yang kondusif.

Kapolres Ponorogo AKBP

Iwan Kurniawan Sik Msi sangat berani dalam mengambil sikap untuk mengatasi terjadinya penyalahgunaan fungsi beladiri dengan cara memberikan perhatian yang extra kepada segenap perguruan pencak silat se kabupaten Ponorogo, setelah mengadakan Forum Deklarasi Damai Antar Perguruan Silat, Dzikir Akbar bersama Arifin Ilham, Citra Bhayangkara Pokdar Kamtibmas, Iwan panggilan akrabnya juga menggelar Kapolres Cup dalam rangka kejuaraan beladiri se kabupaten Ponorogo yang bertempat di GOR Singodimejo Ponorogo yang yang diikuti oleh 18 perguruan pencak silat dan dihariri oleh Ka-

polres se karesidenan Madiun, Forpimda dan jajarannya, ketua IPSI dan segenap peserta Kejuaraan silat pada hari Jumat, 29 November kemarin.

Dalam hal ini Iwan Kurniawan menjelaskan dalam sambutannya,” Kami mengadakan kejuaraan pencak silat Kapolres Cup ini untuk wadah sebagai penyalur bakat seni beladiri masyarakat Ponorogo, sehingga dapat menyalurkan bakatnya dalam seni beladiri yang terkontrol dan terkendali dan tidak ngawur yang bisa berakibat merugikan masyarakat,” jelas Iwan.

Dia juga menambahkan, dengan adanya ini pesilat-pesilat bisa merasakan sportifitas sebagai Ksatria sejati yang mempunyai prinsip kalah atau menang tetap ksatria sehingga persatuan dan kesatuan tetap terjaga dengan baik, dan pastinya dapat menciptakan situasi yang aman dan kondusif, lebih lanjut Iwan juga berharap,”kejuaraan seni beladiri ini saya harapkan tidak hanya sampai di kejuaraan kabupaten saja namun bisa berkembang ke tingkat nasional bahkan sampai tingkat dunia,” pungkas Iwan. (Wied)

Kapolres Ponorogo bersama Forpimda dan undangan

Grebeg Suro Advanture Xtreem Militery Ponorogo 2013 Upaya Untuk Mengembangkan Wisata Ngebel PONOROGO, SMN - Dalam rangka HUT Korem 081/DSJ ke-50 dan perayaan Grebeg Suro, WTC Ponorogo mengadakan kegiatan lomba motor trail bertajug Grebeg Suro Advanture Xtreem Militery Ponorogo 2013, Minggu (17/11) di lokasi wisata telaga Ngebel. Kegiatan ini merupakan realisasi dari program kerja tahunan WTC Ponorogo 2013.

Hadir dalam acara ini Kapolres Ponorogo AKBP Iwan Kurniawan, Dandim Ponorogo Letkol Arh Beny

Suryana, bupati H. Amin, SH, ketua WTC Ponorogo Agus Widodo dan tamu undangan dari berbagai kalangan. Dengan kegiatan ini secara tidak langsung juga sebagai upaya untuk mengenalkan obyek wisata Ngebel yang berada di lereng gunung Wilis. Mengingat peserta lomba trail berasal dari club-lub sesama komunitas motor trail seIndonesia dan masyarakat.

“Kami berharap dari kegiatan ini mampu menumbuhkan dan meningkatkan semangat persaudaDandim Ponorogo Beny Suryana

Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Blitar, Heru Pujiono

Tahun 2013, Baru 18 Sekolah Masuk Pilot Project Kurikulum 2013 BLITAR, SMN - Implementasi kurikulum baru 2013 di Kab. Blitar, baru menyentuh 18 sekolah yang ditunjuk sebagai lokasi pilot project, yakni 10 lembaga SD, 5 lembaga SMP, dan 3 lembaga SMA. Diungkapkan Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Blitar, Heru Pujiono, penentuan sekolah sebagai lokasi pilot project pelaksanaan kurikulum 2013 tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan dari pemerintah pusat, dimana untuk kesiapan mereka, Dinas

Pendidikan telah melakukan pelatihan kepada kepala sekolah dan guru untuk semua jenjang pendidikan. Disamping itu lembaga sekolah nantinya juga akan didampingi oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Jatim.

Saat disinggung perihal sekolahsekolah yang lain yang tidak ditunjuk pemerintah pusat sebagai pilot project serta tidak mendapatkan distribusi buku sesuai kurikulum baru, Heru mengatakan secara bertahap pada tahun 2014 mendatang sekolah-

sekolah tersebut akan mendapatkan pelatihan kurikulum 2013, namun Pemkab. Blitar tidak mengalokasikan anggaran untuk pengadaan buku sesuai kurikulum yang baru. (mam)

Persiapan para peserta lomba

raan serta kekompakan persatuan dan kesatuan antar komponen komunitas trail se-Indonesia, “harap Dandim 0802 Ponorogo Letkol Arh Beny Suryana. Lebihlanjut Beny menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini sehingga berjalan lancar dan sukses. “Semoga tahun mendatang kita dapat menyelenggarakannya dengan lebih meriah lagi”, ujarnya.

Sedangkan ketua WTC Agus Widodo merasa sangat bangga

dengan terselenggaranya acara ini.

“Mudah-mudahan dapat memberikan semangat bagi penggemar motor trail yang lain untuk bergabung,sehingga menumbuhkan rasa cinta persaudaraan dan cinta alam.

Kami berharap kegiatan ini menjadi agenda tahunan dalam peyelenggaraan extreem trail di wilayah Ponorogo”, pungkasnya.

Pada akhir acara diberikan hadiah utama berupa mobil jeep yang diserahkan oleh bupati Ponorogo. (wid)

PGRI Kabupaten Ponorogo Rayakan Ultah yang Ke-68 Tahun PONOROGO. SMN - Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, guru dalam bahasa jawa diartikan digugu lan dituru maksud dari kata tersebut yaitu guru itu patut segala tindak tanduk dan kelakuannya sebagai suri tauladan bagi murid-muridnya dan masyarakat. Lebih-lebih dikenal dengan sebutan pahlawan tanpa tanda jasa yaitu penuh ikhlas dalam pengabdian terhadap Negara, oleh karena itu untuk menyatukan visi dan misi dibentuklah suatu wadah yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia yang terkenal dengan sebutan PGRI. PGRI Ponorogo telah tiba saatnya berulang tahun untuk yang ke-68 tahun, yang pada tahun lalu untuk

Sumani saat memberikan sambutan dan ceramah

Jawa Timur dipusatkan di Ponorogo sekarang dipusatkan di Blitar, namun PGRI Ponorogo tidak mau kalah yaitu dengan mengadakan syukuran dalam rangka merayakan hari Ulang Tahun PGRI yang ke-68, acara tersebut ber-

langsung di Gedung PGRI yang baru di jl raya Pacitan yang dilaksanakan oleh ketua PGRI Sumani dan dihadiri oleh segenap anggota pada tanggal 24 November kemarin.

Lebih lanjut, dalam sambutannya

ketua PGRI Sumani mengatakan, tidak terasa pada saat ini usia PGRI ini sudah 68 tahun, namun kita masih belum maximal dalam pencapaian tujuan, kami berusaha untuk lebih giat lagi dalam memperjuangkan nasib-

nasib para guru yang belum begitu sejahtera terutama para guru yang masih honorer atau guru ptt perjuangan kita masih panjang, masih kata Sumani.

Terlebih pada saat ini kita sedang digoncang oleh berita atau statement dari Sekda Ponorogo yang mana mengkambinghitamkan guru bahwa guru telah memakai DAU untuk TPP sehingga tidakdapat terlaksananya CPNS di Ponorogo pada kenyataannya untuk TPP sudah ada dana titipan langsung dari pusat, Sumani juga berharap,” Semoga di hari,bulan, tahun yang akan datang PGRI tambah jaya dan dapat mencapai tujuannya”, pungkas Sumani. (Wied)

SEPUTAR DAERAH

8

Suara Media Nasional Edisi 114 / V / 01-10 Desember 2013

Para Pengurus PGRI Kab. Sampang Rayakan Ulang Tahun PGRI Ke-68

Suasana Gebyar Gemarikan Sidoarjo 2013

Dinas Perikanan dan Kelautan Ajak Anak-anak Gemar Konsumsi Ikan SIDOARJO, SMN - Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK) Kabupaten Sidoarjo mengadakan “Gebyar Gemarikan Sidoarjo 2013” di Pendopo Delta Wibawa, Selasa (26/11/2013). Ratusan anak-anak begitu antusias mendengarkan dongeng dari Ria Ene dan “Susan” pada saat acara Gebyar Gemarikan Sidoarjo 2013 di Pendopo Delta Wibawa.

Hal itu dilakukan bertujuan untuk mengajak warga Sidoarjo, anakanak dan remaja agar gemar mengkonsumsi ikan karena memiliki gizi yang sangat baik bagi pertumbuhan maupun kecerdasan.

Kepala DPK Kabupaten Sidoarjo M. Sholeh mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan konsumsi ikan dan pengenalan produk-produk olahan ikan kepada masyarakat.

Dikatakan oleh M. Sholeh bahwa tingkat konsumsi ikan masyarakat Sidoarjo mencapai 27 kg/kapita/tahun.”Sedangkan untuk tingkat nasional mencapai 35 kg/kapita/tahunnya,” kata M. Sholeh.

Untuk itu DPK Kabupaten Sidoarjo memiliki peran strategis untuk mensosialisasikan serta memberikan informasi pada masyarakat luas tentang manfaat ikan sebagai sumber pangan. Melalui peningkatan konsumsi ikan akan berdampak langsung pada penyediaan lapangan kerja, sumber devisa negara serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya para nelayan, pembudidaya dan pengolah hasil perikanan.

Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Sidoarjo Ani’matus Sa’diyah Saiful Ilah mengatakan bahwa keterssediaan ikan di Kabupaten Sidoarjo cukup melimpah dan berharap masyarakat bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. “Ikan mengandung protein tinggi, kolesterol rendah. Sehingga sangat baik untuk dikonsumsi oleh generasi penurus bangsa, utamanya anak-anak usia dini dan usia remaja yang masih dalam masa pertumbuhan,” katanya.

Agar anak-anak gemar mengkonsumsi ikan, maka berbagai macam olahan ikan perlu dikembangkan, seperti lomba-lomba masak yang menggunakan bahan dasar dari ikan. Kegiatan yang diikuti oleh ibu-ibu dan anakanak itu, diakhir acara dihibur oleh Ria Enes dengan boneka “Susan”nya yang membuat anak-anak terbawa oleh celoteh-celoteh Susan. (Met)

Cegah Banjir, DKP dan Pengairan Angkat Sampah dari Sungai

Kendaraan berat sedang melakukan pengerukan sungai yang mengalami pendangkalan dalam rangka mencegah banjir musim hujan tahun ini

SIDOARJO, SMN - Dalam rangka mengantisipasi banjir pada musim hujan diwilayah Sidoarjo, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pengairan Kabupaten Sidoarjo akan memfokuskan perhatiannya pada 4 sungai besar yang ada disekitar kota.

Kepala DPU Pengairan Kabupaten Sidoarjo Ir. Fatchur Rahman MM melalui Kepala Bidang Operasional (Kabid OP) Ir. Agus Hidayat MM mengatakan bahwa 4 sungai besar yang menjadi perhatian khusus itu adalah Kali Pucang, Sidokare, Kedunguling dan Kumambang-Buduran.

“Bila curah hujan cukup tinggi diatas 100 mm sudah bisa dipastikan sungai-sungai tersebut tidak akan mampu menampung debit airnya,” kata Agus Hidayat, Kamis (28/11/2013).

Untuk pihaknya akan mengendalikan dam di sungai-sungai besar itu dan akan membuat sudetan yang ada di Cemengbakalan. Sudetan itu fungsinya sebagai antisipasi jika Kali Pucang tidak mampu menampung debit air, maka akan dibuang ke Kumambang yang kondisi airnya lebih rendah. “Agar tidak sampai terjadi banjir sebagian afvoer maupun sungai sekunder yang menjadi titik rawan banjir telah dinormalisasi ataupun dikeruk,” katanya.

Sungai-sungai yang telah dikeruk ataupun dinormalisasi pada tahun ini sudah mencapai 80 % dari sungai yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Adapun sungai-sungai itu diantaranya, Buntung, Bono, Wilayut, Ngaban, Mbah Gepuk dan sungai di sekitar wilayah Kecamatan Tanggulangin dan Candi. “Kami terus bekerja keras dan berupaya melakukan perbaikan-perbaikan terhadap saluran serta pembersihan sampah yang ada di sungai secara rutin, hingga melakukan normalisasi sungai,” ucapnya.

Terkait pembersihan sampah yang berada didalam sungai pihaknya telah menyiapkan 4 truck untuk mengangkat sampah-sampah tersebut.

Pihaknya tidak pernah mempermasalahkan hal itu walaupun permasalahan sampah tersebut merupakan tanggung jawab instansi lain. “Kami ini bagian dari pemerintah, mas. Kalau ada sampah di sungai, ya kami angkat dan kami tidak mau lempar tanggung jawab pada instansi lain,” tuturnya.

Namun pihaknya menyayangkan kurangnya kesadaran warga yang masih saja membuang sampah ke sungai, baik sampah rumah tangga maupun sampah industry. Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Sidoarjo Bahrul Amig mengatakan bahwa tidak perlu adanya lempar tanggung jawab antar instansi terkait permasalahan sampah disungai.

“Setiap hari ada petugas kami yang mengangkat sampah-sampah dari sungai. Bahkan melakukan pengerukan terhadap sungai yang mengalami pendangkalan akibat dari tumpukan sampah yang dibuang masayarakat,” tegasnya.

Dia juga mencontohkan bahwa sudah 2 minggu ini pihaknya melakukan pengangkatan dan pengangkutan sampah yang ada di sungai Sidokare. (Met)

Tiga lembar asbes dengan latar belakang pipa tanpa sarana lainnya

Wakil bupati H. Fadhilah Budiono disambut oleh pegurus PGRI Sampang serta peyerahan hadiah

SAMPANG, SMN - Salasa 26/ 11/2013, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sampang Merayakan ulang tahun ke 68 yang gelar di PKPN Sampang, dihadiri oleh semua pegurus PGRI Sampang serta anggota sekabupaten Sampang buka oleh Wakil Bupati Sampang H.Fadhilah Budiono, dalam sambutannya Wakil Bupati H.Fadhilah Budiono sangat mendukung sekali dalam kegiatan ini, dan dia berpesan dalam ulang tahun ini janganlah semata-mata haya senang-senang saja, tetapi harus kita pikirkan anak didik kita supaya di perhatikan serta bisa mencerdaskan Bangsa dan tingkatkan mutu pendidikan Kab. Sampang, karena pendidikan di Sampang masih sagat rendah di bandingkan dengan kota lain, majunya pendidikan itu ditangan para guruguru, maka itu kami akan tuntut guru

untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu Guru-guru yang masih honor supaya di perhatikan juga ke sejahteraannya, jangan sampai di bedakan karena dia ikut mensukseskan dunia pendidikan juga”, ucap Wabub H.Fadhilah Budiono.

Dan di hari ulang tahun (HUT) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang ke-68 berlangsung meriah, selama beberapa hari mulai 4/ 11/2013, telah dilaksanakan beberapa perlombaan, seperti lomba paduan suara, presentasi karya tulis ilmiah, lomba lawak, bola voli, gobak sodor.

Serta 70 guru akan diberi penghargaan sebagai motifasi kepada guru dalam menjalankan tugasnya .Dan di dalam acara resipsi ulang tahun ini sematamata supaya semua guru tetap menjaga persatuan sesama guru, ’’ucap ketua penitia Asmaun Shaleh.

Menurut Ketua PGRI Sampang M. Jupri Riyadi S.Pd, SH, M.M.Pd, HUT PGRI tahun ini semoga menjadi momentum dimana para guru bisa terus mencerdaskan anak bangsa, sehingga bisa bersinergi dengan keinginan pemerintah.

“Disamping punya tanggung jawab untuk memberikan ilmu terhadap generasi muda, kita juga memiliki tanggung jawab untuk membantu pemerintah agar masyarakatnya bisa lebih cerdas dan mempunyai moral yang bagus, kita berharap agar organisasi ini bisa terus berkiprah dalam kebersamaan yang saling melengkapi, karena ke depan akan berhadapan dengan peluang dan tantangan yang memerlukan pemikiran dan pengorbanan”, ucap M. jupri Riyadi, S.Pd, SH, M.M.Pd ketua PGRI Sampang. (why)

Kurangnya Pengawasan, Salah Satu Item MCK di Bongkar dan Dipastikan Molor PASURUAN, SMN - Bangunan Baru yang ada di desa Tebas, kecamatan Gondang Wetan ini ternyata sebuah bangunan yang akan diperuntukkan sebagai tempat Mandi Cuci kakus (MCK). Informasi yang diterima oleh SMN ternyata bangunan MCK tersebut merupakan proyek dengan nilai ratusan juta rupiah yang berasal dari APBD kabupaten Pasuruan. Anehnya, proyek senilai ratusan juta tersebut tanpa dilengkapi dengan papan proyek layaknya proyek pemerintah lainnya.

Bangunan yang terdiri dari 10 ruangan tersebut terkesan proyek tak bertuan. Bagaimana tidak selain tanpa dilengkapi dengan keterangan berupa papan proyek, para pekerja yang ditemui oleh SMN ternyata tidak tahu siapa pelaksana atau dari CV apa proyek yang hanya dikerjakan oleh 5 orang pekerja. Termasuk siapa mandornya, para pekerja mengaku tidak tahu, saling lempar pertanyaan antar

Pengerjaan Sumur Bor Rejo Salam Lewati Batas Akhir PASURUAN, SMN - Pengadaan sumur bor yang ada di desa Rejo Salam, kecamatan Pasrepan ini kondisinya bisa dikatakan masih setengah jadi. Bagaimana tidak, pipa PVC dengan ukuran 3 dim atau sebesar paha orang dewasa itu nampak tertanam ke dalam tanah denga kedalaman yang tidak diketahui kedalamannya. Yang muncul ke permukaan tanah lebih kurang hanya 1 meter dengan penutup pulp yang sepertinya tidak bisa di buka. Untuk pipa pendistribusian juga tidak tampak di sekitar pipa induk pada pengeboran pada saat SMN ke lokasi sumur bor, sabtu, (23/11).

Selain itu disekitar pipa yang tertanam juga tidak dilakukan pekerjaan plesteran seperti yang ada pada sumur bor yang lain. Bahkan ada 3 lembar asbes gelombang besar yang digeletakkan begitu saja. Tidak ada bahan material penunjang lainnya sebagai tanda-tanda bahwa sumur tersebut akan dilanjutkan. Meskipun dilanjutkan, pekerjaan tersebut jelas-jelas sudah melebihi batas akhir yang sudah ditentukan sesuai hasil konfirmasi SMN kepada PPKom Dinas Perkebunan Dan Kehutanan (Disbunhut) kabupaten Pasuruan, Kusnadi, melalui pesan singkatnya. Dirinya mengatakan bahwa seluruh pekerjaan kategori PL (Penunjukan/Pemilihan Langsung) yang ada di Disbunhut berakhir pada tanggal 21 november ini.

“Semuanya berakhir tanggal 21 november 2013, tinggal P1 dan CCO”, terang Kusnadi mengklarifikasi SMN melalui pesan singkatnya. Besarnya anggaran pengadaan sumur bor serta CV pelaksana juga tidak diketahui mengingat PPKom sepertinya enggan mengatakan karena terburu-buru untuk dinas luar.

Entah sanksi apa yang akan dikenakan kepada pemborong yang mengerjakan sumur bor tersebut oleh dinas terkait. Denda sesuai aturan yang berlaku ataukah black list, meskipun masih perlu proses untuk hal itu. Mengingat Selain melebihi batas akhir yang sudah ditentukan dalam kontrak pekerjaan tersebut pengerjaan sumur bor itu juga patut dipertanyakan kualitasnya. Hingga berita ini diturunkan, disinyalir pengerjaan sarana penunjang sumur bor ini masih berlangsung. (Wan)

Bangunan MCK masih dalam pengerjaan dan bagian balok yang dibongkar karena salah ukuran, lemahnya pengawasan

pekerja dan terkesan tutup mulut.

“Saya nggak tahu mas dari CV apa yang mengerjakan”, jawab salah satu pekerja singkat. Begitu juga saat ditanya keberadaan papan proyek, pekerja tersebut juga mengaku tidak tahu papan proyek apa yang dimaksudkan. Dirinya hanya mengatakan bahwa pelaksana proyek itu jarang

sekali datang ke lokasi pembangunan MCK yang lokasinya berada tepat di selatan lapangan desa Tebas.

Saat salah satu warga setempat mendatangi lokasi proyek, hanya mengatakan bahwa pembangunan MCK tersebut berasal dari dinas Cipta Karya. “Ini dari Cipta Karya mas, pemborongnya dari Pasuruan”, penu-

turan satu warga yang enggan menyebut namanya sambil menyebut nama salah satu nama perumahan di kota Pasuruan pemborongnya berdomisili, pada SMN, sabtu, (22/11), kemarin.

Proyek MCK ini patut dipertanyakan pengawasannya dari dinas terkait.

Diduga karena lemahnya pengawasan oleh dinas terkait serta pemborong

proyek ini datang ke lokasi proyek seperti pengakuan para pekerja dilapangan menyeabkan salah satu bgian yang sudah selesai dikerjakan dibongkar lagi oleh pekerja. Tepatnya balok yang sedianya untuk kusen pintu di setiap pintu masuk MCK. “Kurang tinggi ukuran balok cornya, kepanjangan pintunya. Jadi ya di bongkar semua untuk pemasangan pintunya”, kata salah satu pekerja.

Beberapa balok yang sudah terbongkar karena kurang tinggi atau tidak sesuai dengan ukuran pintu yang terbuat dari bahan aluminium itu, tampak para pekerja sudah berhasil memotong besi yang diduga berukuran 8, yang sudah terbungkus cor-coran.

Dengan adanya kesalahan ukuran dan dibongkarnya bagian balok cor tersebut, membuktikan bahwa proyek yang diduga melebihi batas akhir yang telah ditentukan dalam kontrak itu sangat kurang pengawasannya. (wan)

Bupati Mulyadi Kukuhkan Pengurus Mitra Pemerintah dalam Peningkatan Kualitas Penduduk TRENGGALEK, SMN Masalah kependudukan sekarang ini sangat kompleks dan perlu penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan. hal ini sangat beralasan karena penduduk memiliki nilai strategis dalam berbagai hal pembangunan, dan penduduk merupakan modal dasar bagi pembangunan.

Untuk menangani permaslahan tersebut Rabu, 20 November 2013 bertempat di gedung Bhawarasa diselenggarakan Pengukuhan pengurus koalisi untuk kependudukan dan pembangunan Kabupaten Trenggalek periode 2013-2016. Pengukuhan ke42 pengurus oleh Bupati Trenggalek disaksikan Kabid pengendalian

penduduk BKKBN Jatim, Sekretaris koalisi kependudukan Jatim.

Kepe-ngurusan badan pengurus koalisi yang di lantik nantinya akan menjadi mitra pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas penduduk, memperkuat koordinasi dan keterpaduan berbagai kegiatan kependudukan di kabupaten trenggalek.

Sementara itu dalam sambutan bupati Trenggalek disampaikan bahwa program kependudukan dan keluarga berencana merupakan program yang strategis bagi investasi pembangunan sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat menuju pembangunan millennium 2015 mendatang. Karena kependudukan merupakan momentum untuk

mengevaluasi sekaligus menetapkan langkah-langkah konkrit yang harus dilakukan sehingga mampu menekan angka fertilitas (kemampuan untuk memberikan keturunan) penduduk.

Diakui berbagai persoalan diantaranya laju pertumbuhan penduduk yang tidak mampu diantisipasi bisa menyebabkan hilangnya predikat lumbung beras akibat beralihnya fungsi pertanian menjadi pemukiman warga, lapangan pekerjaan menjadi sempit sehingga angka pengangguran meningkat yang kemudian terkikisnya tatanan kehidupan sosial masyarakat dan masalah krusial lainnya, bisa terjadi jika masalah kependudukan ini tidak diatur dengan baik. (rud)

Bupati Mulyadi saat mengukuhkan 42 pengurus Mitra Pemedintahan

Hari Jadi Tulungagung, Warga Dihibur Wayang Kulit

Penampilan Ki Dalang Eko Prisdianto yang ditunjuk sebagai dalang di Wayangan Pucanglaban

TULUNGAGUNG, SMN Warga masyarakat Kecamatan Pucanglaban dan sekitarnya, Sabtu, (23/11/2013) memenuhi Balai Desa Sumberdadap, untuk melihat pentas wayang kulit semalam suntuk dalam rangka memeriahkan Hari jadi Kabupaten Tulungagung ke 808 tahun 2013 dengan dalang Ki Eko Prisdianto dari Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu. Acara tersebut bertambah meriah karena dalam pentas wayang kulit ini menghadirkan bintang tamu Lusi Brahman bersama Precil dan kawan-kawan. Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, SE dan Wakil Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo MM juga hadir untuk menyaksiskan pentas wayang ini.

Pagelaran wayang diawali dengan

penyerahan wayang Gunungan oleh Wakil Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo MM dan selanjutnya oleh Wakil Bupati di berikan Ki Dalang Eko Prisdianto. Adapun cerita yang diambil dalam pagelaran wayang kulit semalam suntuk ini adalah Wahyu Asmoro Jati Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, SE berpesan para penonton agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan demi mewujudkan Tulungagung ke depan yang ayem, Tentrem mulyo lan Tinoto. sehingga Desa dan potensi nya dapat tetap berjalan dengan tertip aman Mulyo lan Tinoto.

Selain di Desa Puser Kecamatan Pucanglaban, pagelaran Wayang Kulit dalam Rangka Hari Jadi Kabupaten Tulungagung ke-808 ini juga dilaksa-

nakan di Lapangan Desa Ringin Pitu Kecamatan Dedungwaru pada tanggal 16 Nopember 2013 menampilkan dalang Ki Budi Plandang dengan lakon Raja Sonyaruri, pada tanggal 24 Nopember 2013 di Desa Keluhrejo Ngantru dalang Ki Jliteng Sungkono dengan lakon Gatotkoco Winisudo, tanggal 26 Nopember 2013 di Desa Wates Campurdarat dengan dalang Ki Minto Daesono lakon Randowo Suci dan pada tanggal 29 Nopember 2013 di Desa Mulyosari Pagerwojo menampilkan dalang Ki Sun Gondrong dan Puncak pagelaran Wayang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Nopember 2013 di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bangso dengan dalang Ki Manteb Sudarsono. (dian)

LINTAS NUSANTARA

Suara Media Nasional Edisi 114 / V / 01-10 Desember 2013

Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Dilantik

Hadapi Tantangan Pendidikan

Undiksha Siapkan Prodi Baru dan Kuliah Jarak Jauh

Rektor Undiksha, Prof Nyoman Sudiana

BALI, SMN - Meski masih terganjal pemberlakukan moratorium, Universitas Pendidikan Ganesha siap membuka fakultas Kedokteran. Bahkan sejak 2009 pihaknya sudah melalui proses dan mekanisme pendirian izin namun terkendala moratorium yang diberlakukan sejak 2012 hingga 2014.

Namun, untuk mewujudkan rencana yang tertunda itu, Undiksha telah menyiapkan sumber daya manusia di antaranya 13 dokter yang memenuhi syarat menjadi dosen, sarana, dan prasarana pendukung seperti laboratoriun dan gedung. ”Pembukaan FK sudah kami rencanakan sejak 2009. Kami sudah siap meski ada moratorium tetapi itu tidak mengikat”, kata Rektor Undiksha, Prof Nyoman Sudiana.

Direncanakan, Fakultas Kedokteran akan menggu-

nakan gedung di Fakultas Olahraga dan Kesehatan yang terletak di Desa Jinengdalem. Sementara untuk laboratorium akan diperkuat dengan menggunakan fasilitas Fakultas MIPA. Rencana akan dibukanya Fakultas Kedokteran di perguruan tinggi di Bali Utara itu mendapat dukungan sejumlah pihak. Menurut Nyoman Sudiana, warga sekitar lingkungan kampus sangat mendukung.

Bahkan, rencana dibukanya fakultas Kedokteran itu mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah Provinsi Bali. Gubernur Bali Made Mangku Pastika sendiri mengaku telah melakukan pembahasan dengan sejunlah pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sementara, dalam menjawab tantangan pendidikan yang sarat dengan perkembangan teknologi informasi seperti sekarang, Undiksha juga menyiapkan program kuliah jarak jauh berbasih online. Sudiana mengatakan, kuliah jarak jauh program PGSD sudah berlangsung dalam tiga angkatan. Saat ini kuliah long distance education tersebut akan diterapkan pada program-program studi lainnya di kampus Undiksha.

“Sebenarnya kuliah jarak jauh ini sudah kami lakukan sejak ada program Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD). Tujuan ini untuk meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) masuk perguruan tinggi. Saat ini APK mahasiswa dirasa masih rendah,” kata Rektor Undiksha Prof Dr Nyoman Sudiana.

Ditambahkan, dari pengalaman menerapkan kuliah jarak jauh, menurut Sudiana, selama ini tidak ada kendala.

Terutama yang dilakukan di program PGSD. Mengingat, Undiksha sudah memiliki sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang memadai. Sehingga prosesnya berjalan dengan lancar.

“Di era global seperti sekarang, kita harus bersaing dengan pendidikan yang juga global. Perkembangan pendidikan sangat pesat dan harus diikuti oleh semua yang terlibat dalam pendidikan itu. Termasuk penyediaan sarana dan prasarana,” terang Sudiana. (Wir)

Tiga Wilayah di Bali Masuk Zona Merah “Pasar Narkoba Dunia” BALI, SMN - Dalam peredaran narkoba, Bali merupakan pasar potensial. Selain sebagai tempat peredaran, Bali juga sebagai daerah distribusi narkoba yang dikirim dari luar negeri. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, pemasok opium ke Bali berasal dari Afghanistan, Iran dan Pakistan. Untuk jenis heroin dipasok dari Afghanistan menuju Kurachi dan Bangkok kemudian langsung ke Bali, Jakarta dan Medan. ‘’Bahkan untuk jenis heroin ini dipasok langsung ke Bali, baru kemudian ke Jakarta,’’ kata Kepala BNN Bali Kombes Pol. Ketut Budiartha, Rabu (27/11) kemarin.

Karenanya, ia mendukung usulan DPRD Bali agar Pemprov Bali pada APBD Perubahan 2014 menganggarkan pengadaan alat pendeteksi narkoba. Pasalnya, bandar narkoba dunia diperkirakan makin gencar menyerbu Bali, karena Bali sebagai destinasi pariwisata internasional merupakan pasar yang potensial untuk peredaran narkoba.

Untuk di Bali, peredaran narkoba khusus jenis kokain, dipasok langsung dari enam negara yaitu Columbia, Bolivia, Mexico, Peru dan dari Brazil menuju Hongkong kemudian langsung ke Bali, serta dari Cili menuju ke Frankfurt, lalu ke Jakarta kemudian langsung ke Bali. ‘’Untuk jenis kokain Bali menjadi jalur utama, bahkan dari Bali memasok keAustralia,’’tegasnya.

Sementara jenis ganja, lebih banyak dipasok dari dalam negeri dengan urutan peredaran dari Aceh menuju ke beberapa daerah, kemudian langsung ke Bali.

Sementara itu di Bali, kawasan

yang rawan peredaran narkoba masih dipegang wilayah Denpasar, Gianyar dan Badung. Untuk Tabanan, Buleleng dan Jembrana masuk dalam kawasan zona kuning, selain itu Klungkung, Bangli dan Karangasem masuk dalam zona hijau. Meski sempat digegerkan dengan penangkapan bandar narkotika di Desa Ban, Karangasem, namun indikasi keberadaan pengedar dan pengguna narkoba di kabupaten ujung timur Pulau Bali itu masih belum tercium kembali. ‘’Penanganan peredaran narkoba di Karangasem diserahkan ke Polres, namun BNN tetap mem-back-up,’’ katanya.

Sementara itu, Kasat Reserse Narkoba Polres Badung AKP Bambang Gede Artha sangat mendukung adanya perhatian dari legislatif yang ingin membantu Reserse Narkoba dalam memberantas penyalahgunaan narkoba. Apalagi, Badung ada dalam zona merah rawan narkoba. ‘’Saya sangat setuju, artinya pemerintah daerah melalui legislatifnya memperhatikan bahaya narkoba. Ini juga pantas sebagai apresiasi untuk satuan

reserse narkoba,’’ katanya.

Hal senada disampaikan Kapolsek Kuta Utara AKP Reinhard Habonaran Nainggolan. Dengan bantuan alat deteksi narkoba akan meningkatkan efektivitas penanganan narkoba, apalagi di wilayah Kuta Utara dengan masyarakat heterogen banyak wisman yang tinggal untuk beberapa hari, sehingga sulit diidentifikasi jika hanya menggunakan pengamatan fisik. ‘’Jaringan narkoba itu sangat tertutup, khususnya di Kuta Utara mobilitas penduduk silih berganti, jadi cukup menyulitkan,’’ keluhnya.

Meski sebelumnya anggota Polsek Kuta Utara berhasil menangkap pengedar dengan barang bukti 10 kg ganja kering, Reinhard tetap berharap rencana untuk mengadakan alat pendeteksi narkoba dapat terealisasikan. ‘’Untuk mendeteksi pengedar membutuhkan ketelitian dan kejelian tinggi, namun dengan disiapkan alat tentu akan mempermudah, khususnya untuk mengimbangi bangkitnya pariwisata Bali yang diduga juga mengundang datangnya para pengedar narkoba,’’ tegasnya. (wir)

Pelepasan Kontingen Pestipal Tandak Intan Kaharingan Kecamatan Kurun

Suasana Pelepasan Kontingen Pestipal Tandak Intan Kaharingan Kecamatan Kurun oleh Camat Kurun, Drs. Lurant

KUALA KURUN, SMN - Pelepasan Kontingen Pestipal Tandak Intan Kaharingan Kecamatan Kurun dilaksanakan di Aula Kantor Camat Kurun. Acara Dua tahunan ini dilaksanakan pada kamis tanggal 28 Nopember 2013 dihadiri oleh para peseta dan unsur Muspika kecamatan Kurun Dalam sambutanya.

Camat Kurun Drs Lurant menghimbau kepada para peserta sepaya

bisa menjaga keamanan dan ketertiban bersama, melalui kegiatan ini diharapkan supaya bisa menambah wawasan, pengetahuan, Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau Ranying Hattala Langit Camat juga menambahkan dan juga menyarankan kepada kotingen supaya bisa menjaga kesehatan karna bagaimanapun juga bila kita sakit kita tidak bisa mengikututi pertandingan, Camat juga menyaran-

9

kan kepada para peserta atau kontingen supaya bisa membawa nama baik kecamatan Kurun, karna ipen ini diikuti oleh 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Gunung Mas, yang mana peserta dari tiap-tiap kecamatan pasti mengirim peserta terbaiknya.

Dia juga berpesan kepada kontingen supaya bisa bertanding semaksimal mungkin paling tidak mempertahankan prestasi yang telah diraih pada Pestipal Tandak Intan Kaharingan tingkat Kabupaten ke IV tahun yang lalu. Ketua Kontingen sekaligus Ketua Majelis Resort Agama Hindu Kaharingan Kecamatan Kurun Ode, S.Pd mengatakan kepada SMN, Pesrta dari Kecamatan Kurun berjumlah 90 orang yang terdiri dari anak-anak, remaja dan dewasa putra dan putri. peserta yang kita kirim untuk bertanding di tingkat Kabupaten ini sudah melalui seleksi di tingkat kecamatan, dan yang dikirim ini adalah yang terbaik di Kecamatan Kurun. Kita juga mengharapkan kepada para peserta supaya bisa bertanding di lomba dengan baik. (untung)

Ben Brahim S Bahat dan H Muhajirin Resmi Pimpin Kapuas

Gubernur Kalimantan Tengah, Dr (Hc) Agustin Teras Narang saat melantik Ir Ben Brahim S Bahat MM,MT dan Ir H Muhajirin MP, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kapuas. periode 2013-2018

KUALA KAPUAS, SMN Gubernur Kalimantan Tengah, Dr (Hc) Agustin Teras Narang, melantik Ir Ben Brahim S Bahat MM,MT dan Ir H Muhajirin MP, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kapuas. periode 2013-2018 di Gedung Manggatang Tarung, Jalan Kalimantan, Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas, Kamis (25/4).

Ben Brahim S Bahat dan H Muhajirin memenangi Pemungutan Suara Ulang (PSU) kepala daerah Kabupaten Kapuas periode 20132018 yang digelar pada 23 Januari 2013 lalu. Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang pembacaan putusan perselisihan hasil penghitungan suara Pemilu Kada Kapuas di Jakarta, Selasa (26/3). menganulir kemenangan pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas nomor urut 3, HM MawardiHerson B Aden, sebagai pasangan terpilih dalam Pemilu Kada Kapuas, seperti yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kapuas.

Acara pelantikan ini merupakan rangkaian dari Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Kapuas yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kapuas Robert L Gerung SE, MM bersama dua Wakil Ketua Mahmud Iif Sarifudin dan H Asrani.

Rapat paripurna istimewa ini juga dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Kapuas. Kemudian sejumlah tokoh tampak hadir. Diantaranya Wakil Menteri PU Hermato Dardak, Wakil Ketua DPRD

Provinsi Kalteng Abdul Razak serta sejumlah Bupati di Kalteng.

Seluruh rangkaian acara berjalan dengan lancar dan aman yang dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian pembacaan SK Mendagri RI tentang pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas. Lalu dilanjutkan dengan pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Gubernur Kalteng.

Dalam sambutannya Gubernur Kalteng Teras Narang mengatakan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas periode 2013-2018 berdasarkan keputusan Mendagri Nomor 131.62-2801 Tahun 2013 Tanggal 19 April 2013. “Kepada saudara Ben Brahim dan saudara Muhajirin saya ingatkan bahwa mulai saat ini, saudara adalah milik seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas dan laksanakan sebaik-baiknya amanah yang telah diberikan masyarakat tersebut kepada saudara,”kata Teras.

Sehingga sudah sepantasnya jika segenap keputusan dan kebijakan yang dilakukan semuanya dilandaskan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan untuk kepentingan kelompok atau golongan.

Dia juga berpesan agar Bupati dan Wakil Bupati Kapuas harus berupaya optimal menyatukan kembali masyarakat Kabupaten Kapuas yang sempat terkotak-kotak dalam afiliasi politik karena dukungan terhadap calon

bupati masing-masing pada saat pemilukada yang lalu.

Selain itu Gubernur juga menyampaikan lima pesan penting yakni segera lakukan evaluasi penyelenggaraan pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka pan-jang Kabupaten Kapuas, agar dipa-duserasikan dengan RPJMD 2013-2018. Kedua dalam mengelola keuangan daerah agar mengedepan-kan transparansi dan akuntabilitas, alokasikan belanja APBD secara cermat dan tepat.

Ketiga prioritaskan penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan, tingkatkan kesempatan kerja, investasi, ekspor dan tingkatkan aksesbilitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dengan revitalisasi pertanian dan pedesaan serta pembangunan infrastruktur.

Keempat cegah dan hindari perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme termasuk dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa. Dan yang kelima jalin hubungan kerja harmonis dengan legislatif dan forum koordinasi pimpinan daerah dalam rangka mengembangkan kebijakan daerah.

Gubernur Kalteng, Agustin Teras Narang, usai melantik mengatakan, mulai hari ini bupati terpilih dan dilantik adalah milik masyarakat Kapuas. (Mandau/Humas)

Warga Keluhkan Rusaknya Jalan Desa Pinang Tunggal-Bararawa TAMIYANG LAYANG, SMN Akibat terendam banjir beberapa waktu lalu. Saat ini, kondisi jalan Desa Pinang tunggal-Desa Bararawa Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito timur Provinsi Kalimantan Tengah, rusak parah. Dari pantauan SMN, hampir sepanjang jalan ditemukan lobanglobang besar yang digenangi air, terutama setelah turun hujan, jalan tersebut licin. Sehingga sulit dilalui baik oleh pengendara roda dua maupun pejalan kaki.

Kepala Desa Pinang Tunggal, Ahmad Dasuki didampingi Sekretaris desa Pinang Tunggal Sabirin,

saat dibincangi SMN di Kantor Desa belum lama ini mengatakan, kondisi tersebut sudah berlangsung kurang lebih enam bulan lamanya.

Dan menurut mereka kerusakan tersebut terdapat dilingkungan RT.I hingga RT.III dan sangat dikeluhkan warga. Karena sampai saat ini belum ada perhatian dari pemerintah daerah untuk memperbaikinya.

“Walaupun kami sudah berupaya memperbaikinya secara swadaya, namun kondisinya tetap saja rusak. Dan satu-satu harapan kami yang bisa memperbaiki jalan di desa kami ini, agar bisa nyaman

Kondisi Jalan Desa Pinang Tunggal-Desa Bararawa

dan aman dilalui hanyalah pemerintah daerah. Oleh karena itu kami sangat berharap agar jalan di desa

M. Notergun Adukan Ke Bupati

Verklaring PT. SMJL Palsu

Kantor PBS PT. SMJL

KUALA-KAPUAS, SMN - Tak puas dengan laporan mereka yang pertama, sebagaimana yang lansir SMN pada edisi 113/V/ 21-30 November 2013 kemarin, bertajuk “Babat Hutan Lindung Tanpa Izin, PT.SMJL Diadukan Warga Ke Bupati” (Berita dapat diakses di suaramedianasional.com). Warga Desa Lahei Sei Mangkutup, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, kembali melaporkan PT.SMJL ke Bupati. Kalau sebelumnya yang melaporkan PT.SMJL adalah, Ketua BPD Desa Lahei, Ugak, Amd. Ketua Mantir Adat Desa Lahei, Mahing,UR dan Kaur

Pemerintahan, Bahran. Namun kali ini, yang melaporkan adalah Mantan Kepala Desa Lahei, M.Notergon.

Dalam surat tertanggal 17 Nopember 2013, perihal : Keabsahan Verklaring yang ditujukan kepada Bupati Kapuas, M.Notergon dengan tegas menyatakan bahwa, Verklaring yang diserahkan oleh, Iriandi H.Dio kepada PT.SMJL sebagai dasar untuk mengurus perizinan perkebunan kelapa sawit tersebut adalah palsu.

Menurut Dia, kalau Verklaring tersebut diterbitkan pada tahun 1937 seharusnya menggunakan bahasa Belanda. Karena pada waktu

kami ini secepatnya perbaiki,” kata Sabirin yang di amini juga oleh, Ahmad Dasuki. (Mandau)

itu bangsa Indonesia masih dalam penjajahan belanda. “Pada jaman itu bangsa Indonesia dilarang menanam karet, kalau ada dicabut Belanda.Apalagi membuat Verklaring tanah kosong yang sangat luas itu mustahil,” kata M.Notergon.

Kemudian, menurut Dia surat perbatasan Kampung Tabore tertanggal 19 Desember 1973 yang ditanda tangani Wakil Kepala Kampung Tabore, Umuk Dillah. Menetapkan batas wilayah Tabore dan Lahei, sebelah utara berbatas dengan Tepian Sangumang dan selatan dengan Desa Katunjung. Namun, surat tersebut tidak ditanda tangani oleh Kepala Desa Katunjung saat itu dijabat, Amus J.Mambang. Karena menurutnya tidak ada mufakat sebelumnya, maka surat tersebut dinyatakan tidak berlaku. Dan menurut Dia surat tersebut bukan surat Verklaring.

“Kalau pun benar Verklaring tersebut, luasnya paling banyak 10 Hektar. Sedangkan perkebunan kelapa sawit milik PT.SMJL tersebut digarap sejak tahun 2007 dan saat ini luasnya sudah mencapai kurang lebih 20.000 Hektar. Serta berada diluar Verklaring tersebut, sampai ke daerah Baguruh dan merambah kawasan hutan lindung” terang M.Notergon.

Lebih lanjut, didalam surat tersebut M.Notergon juga berharap agar pemerintah menuntut PT.SMJL, karena telah membabat hutan lindung tanpa izin pelepasan kawasan hutan.

Sesuai dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 38, ayat (3),pasal 50,ayat (3) huruf a dan g, serta pasal 78 Undang-undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan. (Mandau)

Rampok Nasabah Bank, Caleg PPP Dipecat MUSI RAWAS, SMN - Indra Kusuma, Caleg PPP dari Dapil Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan akhirnya dipecat. Pemecatan dilakukan lantaran Indra Kusuma melakukan perampokan pada nasabah bank demi memenuhi dana kampanye.

Seketaris Fraksi PPP DPR RI, Arwani Thomafi mengaku menyesal atas tertangkapnya Caleg PPP, Indra Kusuma kerena menjadi otak perampokan nasabah bank. “Yang bersangkutan adalah kader baru. Saat mendaftar, tidak ditemukan rekam jejak yang mencurigakan. Kami sangat menyesal dengan kejadian ini,” kata Arwani Thomafi kepada Koran ini di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (29/11/2013).

Menurut anggota Komisi V DPR RI ini, PPP memutuskan memberhentikan Indra Kusuma secara tidak terhormat dari keanggotaan partai. Atas peristiwa ini, Arwani Thomafi meminta kepada

seluruh kader PPP agar tetap memegang teguh prinsip perjuangan partai, untuk bekerja dengan akhlaqul karimah dalam memenangkan pemilihan umum. “Ini adalah pelajaran penting untuk mengevaluasi mekanisme rekrutmen kader di internal kami,” tandasnya.

Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Tuban, AKP Wahyu Hidayat mengatakan, Indra Kusuma merupakan otak atau pimpinan kelompok dari pelaku perampokan nasabah bank. Kelompok perampok ini membagi tugas, ada yang mengintai, membuntuti, hingga menjadi ekse-kutor ketika korban lengah.

Satreskrim Polres Tuban membekuk lima perampok uang nasabah sebesar Rp 100 juta milik Kastutik (36), manajer sekaligus ketua dari Koperasi KSP Lohjinawe. Salah satu pelakunya ialah Indra Kusuma.

Ia tercatat sebagai warga Desa Trikoyo, Kecamatan Tugumulyo,

Seketaris Fraksi PPP DPR RI, Arwani Thomafi mengakui pihaknya melakukan pemecatan pada Caleg PPP dari Dapil Kabupaten Musi Rawas, Indra Kusuma yang tertangkap merampok nasabah bank demi mengumpulkan dana kampanye

Kabupaten Musi Rawas.

Selain Indra Kusuma juga ada Kelvin Jacky Amora (24) asal Bengkulu, Devin (23) asal Bandar Lampung, Bambang Irawan (24) Sumatera Selatan, dan Suharlani (36) asal Bengkulu.

Saat ditangkap, uang yang tersisa tinggal Rp 7,45 juta. Para pelaku

mengaku sudah membaginya. Tiap orang mendapatkan jatah Rp 15 juta dari hasil perampasan. Uang ini selanjutnya dikirim kepada istri-istri mereka supaya digunakan untuk membiayai kehidupan keluarga.

Adapun sisanya digunakan untuk membiayai perampokan selanjutnya. (abu)

RONA-RONA

10

Suara Media Nasional Edisi 114 / V / 01-10 Desember 2013

Hari Korpri Ke-42

Gubernur Beri Lima Pesan Pada Insan Korpri di Jatim Gubernur Jawa Timur, Soekarwo saat memberikan piala pemenang lomba dalam rangka memeriahkan HUT Korpri ke-42

SURABAYA, SMN - Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperingati Hari Korp Pegawai Negeri Republik indoensia (Korpri) ke-42.

Saat memberikan sambutan, Gubernur Jatim Soekarwo berpesan limah hal kepada Korpri.

Pertama, untuk meningkatkan profesionalisme sebagai aparatur negara agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya. Kedua, wujudkan birokrasi yang bersih, efektif, efesien, transparan, akuntabel dan anti korupsi. Ketiga, tunjukan keteladanan sebagai aparatur negara yang bersih dan berwibawa jangan ciderai kepercayaan masyarakat. Keempat, dalam menghadapi pemilu presiden dan wakil presiden 2014 untuk menjaga netralitas. Dan kelima, menunjukkan bahwa aparatur pemerintahan dalam pelayanan untuk mengedepankan kepentingan mayarakat di atas ke-

pentingan pribadi dan golongan.

Tak hanya itu, dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat, Gubernur Soekarwo juga menekankan pentingnya sikap semangat reformasi birokrasi, dedikasi, profesionalisme dan integritas Korpri dalam mengemban tugas. “Esensi dan nilai reformasi yang kita jalankan adalah memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat. Rakyat harus mendapat perlakuan dan pelayanan dari segenap aparatur pemerintah dengan sebaikbaiknya” ujar gubernur saat menjadi Inspektur upacara peringatan HUT Korpri Ke-42 di Halaman Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (29/11).

Gubernur memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintahan yang memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sehingga Jawa Timur mampu meraih penghargaan pelayanan terbaik tingkat nasional.

“Dalam tataran nasional kita telah menunggu selama 4 tahun untuk mendapatkan penghargaan sebagai 138 jenis pelayanan paling baik di republik ini dan Korprilah yang sebetulnya yang menjadi etalase kita” tuturnya.

Pada upacara peringatan HUT Korpri ke-42 ini, gubernur juga memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang menjalankan sistem lelang jabatan untuk menghasilkan pejabat yang benarbenar mampu bekerja keras dan memberikan pelayanan prima kepada rakyat. Lelang jabatan ini diharapkan dapat memfasilitasi percepatan pembetukan tatanan pemerintahan yang bersih, transparan dan semakin berwibawa.

Dalam kesempatan itu, juga diserahkan piala bagi para pemenang dalam lomba memeriahkan HUT Kor-

pri tahun ini. Perlombaan tersebut di antaranya, profesional award, lomba cerdas cermat, serta lomba-lomba yang bersifat olahraga maupun seni.

Untuk kategori profesional award, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

keluar sebagai juara pertama, disusul juara kedua Kabupaten Sampang, juara ketiga Kabupaten Banyuangi, harapan satu Kabupaten Magetan dan Kabupaten Semenep sebagai harapan dua.

Ketegori lomba cerdas cermat Korpri, juara pertama dimenangkan oleh Dinas Kehutanan Jatim, juara kedua Dinas Koperasi dan UMKM Jatim dan juara ketiga oleh Dinas Bandiklat jatim. Untuk kategori lom-

ba kerapian upacara juara pertama dimenangkan oleh Dinas Pendapatan Jatim, juara kedua Dinas perhubungan dan LLAJ dan juara ketiga Pasukan Brigade Jatim. (syam)

Acara Pembukaan Festival Tandak Intan Kaharingan V Tingkat Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013

Festival Tandak Intan Kaharingan V

GUNUNG MAS, SMN - Festival Tandak Intan Kaharingan V Tingkat Kabupaten Gunung Mas tanggal 28 Nopember- 01 Desember 2013. Dengan tema “Kita tingkatkan Iman dan Taqwa Sebagai Landasan

Terbentuknya Ahlak Mulia Menuju Masyarakat yang Cerdas dan Bermartabat”. Subtema, “Dengan Penyang Hinje Simpei Paturung Humba Tamburak” (Persatuan dan Kesatuan kita Tingkatkan Pembinaan,Pelayanan

Umat Hindu Kaharingan).

Acara pembukaan itu dihadiri oleh Bupati Kabupaten Gunung Mas yang dalam hal ini dihadiri oleh Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas Drs Arton S Dohong dan Unsur Muspida Kabupaten Gunung Mas. Dalam Sambutannya Ketua Panitia pelaksana kegiatan Festival Tandak Intan Kaharingan V Kabupaten Gunung Mas nenerangkan acara ini terselenggara atas partisipasi,ibu saudara saudari dan Bantuan Dari Pihak Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Ketua Panitia juga menjelaskan adapun hal-hal yang dilombakan meliputi: Lomba Pembacaan Kitab Suci Panaturan Dewasa, Remaja Anak-anak putra dan putri. Kandayu atau Kidung Rohani Umat Hindu Kaharingan, Perorangan dan beregu, dewasa,remaja anak-anak putra dan putri. Manandak, Pandehen, Manggaru Sangku Tambak Raja, Karungut Tari Tarian yang bernuansa Agama Hindu Kaharingan dan Exsebisi

Balian. Semua kategori itu terdiri dari dewasa, remaja dan Anak-anak, pria dan wanita.

Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas Drs Arton S Dohong dalam pidatonya saat acara pembukaan Festival Tandak Intan Kaharingan V tingkat Kabupaten Gunung Mas tahun 2013 mengingatkan kepada para peserta lomba supaya bisa tetap menjaga keamanan dan ketertiban supaya kegiatan ini bisa berjalan seperti yang kita harapkan.

Dalam pidatonya Drs Arton S Dohong mengucapkan banyak terima kasih kepada - Camat se Kabupaten Gunung Mas,yang mana telah bersusah payah membantu dan mendukung sehingga kontingen-kontingen bisa sampai di Kabupaten Gunung Mas ini tepat waktu, bila tidak ada bantuan dari - Camat maka tidak akan mungkin peserta bisa datang sampai disini di GedungAula Damang Batu.(untung)

LSM Gempar Jember Desak KPK Periksa dan Tahan Bupati Jember &/ KPK Segera Supervisi Kejati Jatim

Ketua LSM GEMPAR saat di KPK

JEMBER, SMN - Sehubungan dengan Turunnya Putusan M. A (Mahkamah Agung) RI Atas Kasus Dugaan Korupsi Penjualan Asset Pemkab.

Jember Tanah eks Brigif. 9 Kostrad Jember atas Terdakwa Drs. Djoewito (mantan Sekda Jember) yang Di Vonis dengan Pidana Penjara 6 Tahun dan Adanya Vonis Kasus Dugaan Korupsi (Suap) Dana Proyek Hambalang dan Dana Proyek di Kemendiknas dengan Terdakwa Angelina Sondakh yang dipidana Penjara 12 Tahun adalah Patut di Apresiasi oleh Para Penegak Hukum sebagai untuk Menimbulkan Efek Jera Bagi Koruptor atau setidaktidaknya adalah merupakan Upaya Pemiskinan Koruptor”.

Oleh karenanya Berdasarkan Surat Laporan LSM GALAK (Gabungan LSM Anti Korupsi) Jember Kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Nomor: 25/GLK/JBR/X/ 2013 tertanggal 21 Oktober 2013 yang telah diterima oleh bagian Dumas KPK yakni Sdr. Sugeng, atas Adanya Dugaan Korupsi Penjualan Asset Pemkab. Jember Tanah eks Brigif. 9 Rp 20 Milyar yang Diduga Melibatkan Bupati Jember Ir. MZA. DJALAL Karenanya LSM Gempar Desak KPK segera Melakukan Pemeriksaan dan Penahanan terhadap Bupati Jember Ir. MZA. DJALAL sebagai Tersangka Korupsi Penjualan Asset Pemkab.

Jember Dimaksud dan/atau setidaktidaknya KPK segera Melakukan Supervisi terhadap Kejati Jatim Untuk menangani Kasus tersebut yangmana Berdasarkan Hasil Audit BPKRI Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: 56/R/XVIII. JATIM/06/2010 tertanggal 23 Juni 2010 Diduga Rugikan Negara Rp 11 Milyar”.

Bahwa Disinyalir Penanganan

Kasus tersebut oleh Kejati Jatim mandeg selama Lebih 2 (dua) tahun, dikarenakan pada saat itu Terganjal oleh tidak turunnya Ijin Presiden Untuk Periksa Bupati Jember Ir. MZA. Djalal, sehingga sampai saat ini Bupati Jember masih Belum Diperiksa dan/ atau tidak tersentuh oleh Hukum.

Penjualan Tanah eks Brigif. 9 Kostrad milik Pemerintah Kab. Jember tersebut dijual atas dasar SK Bupati Jember Ir. MZA. Djalal Nomor: 188.45/130/012/2008 tertanggal: 14 Mei 2008 tentang “Penghapusan dan PelepasanAset Pemkab. Jember Tanah eks Brigif. 9 Kostrad Jember”.

Adapun Penjualan Tanah eks Brigif. 9 Kostrad milik Pemkab.

Jember tersebut yang terletak Di Jl. Gajah Mada Jember Tidak Dilengkapi Syarat-syarat sebagai berikut: (1) Penjualan Aset Tanah eks Brigif. 9 Kostrad milik Pemerintah Daerah Jember Tidak Ada Persetujuan dari DPRD II Jember & Tidak Ada Persetujuan yang tertuang didalam SK Menteri Keuangan. (2) Tidak Ada Apracel (Ahli Penilai Asset) yang Mematok Harga Tertinggi. (3) Penjualan Tanah tersebut Tidak Dilelang oleh BUPLN (Badan Urusan Pelayanan Lelang Negara), karenanya Patut Diguga Melanggar Keppres No. 80 tahun 2003. Bahwa sebagai Pembanding adalah Penjualan Kayu Perhutani Harus Dilelang oleh BUPLN. (4) Harga Jual Aset tanah tersebut Tidak Sesuai dengan Nilai NJop, Permeter persegi Dijual dengan harga Rp 950.000,- Padahal harga Pasaran Penjualan Tanah di wilayah tersebut pada saat itu permeter persegi Rp 3 Juta s/d Rp 4 Juta.

(5)Aset milik Pemkab. Jember Tanah eks Brigif. 9 Dimaksud Tidak

Di Sertipikat dan Mencatatnya ke dalam Daftar Inventaris Barang milik Daerah. (6)Tanah eks Brigif. 9 Kostrad tsb Dijual kepada Direktur PT. Teguh Surya Milenia yakni Sdr. Moch. Ghozi seharga Rp 20 Milyar dengan Tanpa Dilelang Namun Dana Hasil Penjualan Tanah tersebut Dimasukkan ke Kasda hanya Rp 11 Milyar dengan alasan Dana yang Rp 9 Milyar Dipergunakan untuk Biaya Pembangunan Markas Brigif. 9 Kostrad Ditempat yang baru yakni terletak Di Lingk.

Kreyongan, Kel. Jember Lor, Kec. Patrang, Kab. Jember. Bahwa Dana Rp 9 Milyar yang mestinya Dimasukkan ke Kasda ternyata Tanpa Persetujuan DPRD II Jember Dana tersebut telah Dipergunakan Untuk Biaya Pembangunan Fisik Markas Brigif. 9 Kostrad Dimaksud & Pembangunan tersebut Tidak Ada Persetujuan DPRD II Jember.

Berdasarkan Hasil Audit BPKRI Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: 56/R/XVIII. JATIM/06/2010 tertanggal. 23 Juni 2010 Dinyatakan bahwa Temuan-temuan atas Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Daerah Jember Tahun 2008 yang Belum Ditindaklanjuti Sesuai Rekomendasi BPKRI adalah sebagai berikut: (a) Ada Ketidakwajaran Mekanisme Penghapusan dan Pelepasan Hak Atas Tanah eks Brigif.

9 Kostrad, Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Jember Sebesar Rp 11.

000.000.000, (b) Badan Penghapusan dan Pelepasan Tanah eks Brigif. 9

Kostrad, Aset Milik Pemerintah Daerah tersebut Tidak Ada Persetujuan DPRD II Jember. (c) Memperingatkan Panitia Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kab. Jember eks Brigif. 9, Tahun 2008 yang Tidak Mengadakan Lelang/Tender Sesuai Ketentuan yang berlaku. (d) Memperingatkan Panitia Penaksir Harga Tanah dan Bangunan milik Pemerintah Kab. Jember yang Menetapkan Harga Tanpa Mempertimbangkan Harga Pasar atau Harga Pembebasan Tanah dalam Wilayah yang sama. (e) Memperingatkan Kepala Bagian Perlengkapan yang Tidak Segera melakukan Pensertifikatan Tanah milik Pemerintah dan mencatatnya kedalam daftar inventaris barang milik Daerah, (f) Memperingatkan Kepala Sub Bagian Akuntansi yang Lalai dalam Melakukan Pelaporan atas Keuangan Daerah. (g) Memperingatkan Kepala Bagian Keuangan Selaku Kuasa BUD yang Lalai Tidak Melakukan Penyimpanan Atas Kekayaan Daerah berupa Surat Retensi. Bahwa menurut Hemat LSM Gempar Jika tanah tersebut Dijual dengan harga pasaran maka Kerugian Negara Diperkirakan Membengkak mencapai telah Ditahan oleh Kejati Jatim Di Lapas Medaeng(Jatim) yakni: (1)Ter-dakwa Drs. Djoewito (mantan Sekda Jember) dalam Perkara Nomor: PDS-05/JEMBER/08/2011.

(2)Terdakwa Soediyanto. SH. (Kabag.

Pemerinta-han) Kabupaten Jember, dalam Perkara Nomor: PDS-06/ JEMBER/08/2011. (3)Terdakwa Drs.

Hasyi Madani (mantan Asisten III), dalam Perkara Nomor: PDS-07/ JEMBER/08/2011. Rp 20 Milyar.

Bahwa dalam Penanganan Kasus Korupsi yang sama yang Melibatkan 3 Terdakwa anak buah Ir. MZA. Djalal (Bupati Jember) pada tahun 2010, Dalam Persidangan Di Pengadilan Tipikor Surabaya 3 Terdakwa tersebut masing2 Dituntut 6 (enam) tahun Penjara oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) Namun oleh Majelis Hakim Tipikor Surabaya Divonis Bebas, yang mana tersebut didalam salahsatu Amar Putusannya berbunyi: “Bahwa 3 Terdakwa Melakukan Tindak Pidana Korupsi Atas Perintah Atasan (Bupati Jember Ir. MZA. Djalal), atas Keputusan Dimaksud maka JPU (Jaksa Penuntut Umum) Mengajukan Upaya Hukum Kasasi ke M. A (Mahkamah Agung). RI. Pada bulan Nopember 2013 Keputusan M. A (Mahkamah Agung) atas Terdakwa Drs. Djoewito Perkara Nomor: PDS-05/JEMBER/08/2011 Menyatakan Terdakwa Drs. Djoewito (mantan Sekda Jember) Bersalah dan Dipidana 6 (enam) Tahun Penjara, hal ini sesuai Tuntutan JPU. Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Bupati Jember Ir. MZA. Djalal Patut Diduga “Menyalahgunakan Wewenang” sebagaimana Pasal 52 yo Pasal 55 KUHP Vide Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 yang di Ubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Menurut hemat LSM Gempar

bahwa Dengan Turunnya Keputusan Mahkamah Agung Atas Terpidana Drs. Djowito (mantan Sekda Jember) tersebut yang Notabene sebagai Anak Buah Bupati Jember Ir. MZA. DJALAL, Mestinya Kejati Jatim segera Periksa dan Tahan Bupati Jember Ir. MZA. Djalal, hal ini dikarenakan Dalam Kasus tersebut sudah terpenuhi adanya Dua (2) Alat Bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP” yakni: (1)Bukti berupa SK. Bupati Ir. MZA. Djalal tentang Penghapusan dan Pelepasan Tanah Aset Pemkab. Jember Nomor: 188. 45/130/ 012/2008 tertanggal. 14 Mei 2008.

(2)Bukti berupa Hasil Audit BPKRI Perwakilan Jawa Timur Nomor: 56/ R/XVIII. JATIM/06/2008 tertanggal.

23 Juni 2010 yang Menyatakan Ada Kerugian Negara Rp 11 Milyar.

(3)Bukti berupa Saksi yakni: (a)Drs. Djoewito (mantan Sekda) sekarang berstatus sebagai Terpidana. (b) Terdakwa Drs. Hasyi Madani (mantan Asisten. III). (c)Terdakwa Sudiyanto.

SH (Kabag. Pemerintahan Umum) Kabupaten Jember. Bahwa atas Lambannya Penanganan Kasus tersebut oleh Kejati Jatim, karenanya Dihimbau Jamwas Kejaksaan Agung untuk Periksa JPU Kejati Jatim yang Menangani Kasus yang Melibatkan Bupati Jember tersebut karena Patut Diduga terjadi adanya Unsur KKN (Korupsi, Kolusi & Nepotisme) dan/ atau terjadi Pelanggaran Profesi.

Selanjutnya LSM Gempar Jember minta Kejaksaan Agung. RI.

Pro-aktif untuk Instruksikan Kejati Jatim segera Periksa dan Tahan Bupati Jember (Ir. MZA. Djalal) sebagai Implementasi bahwa Lembaga Kejaksaan Komitmen terhadap Program Pemerintah Dalam “Percepatan Pemberantasan Korupsi” sebagaimana tersebut dalam Keppres No. 5 Tahun 2004". Bahwa jika Kejati Jatim maupun Kejagung RI, tidak segera Periksa dan Tahan Bupati Jember Ir. MZA. Djalal, karenanya LSM Gempar Mendesak KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Selaku Motor Penggerak dalam Pemberantasan Korupsi untuk men-Supervisi dan/atau Ambil Alih Kasus tersebut dari Kejati Jatim sebagai Melaksanakan Pasal 8 dan 9 UU No. 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yakni “Bahwa KPK(Komisi Pemberantasan Korupsi) Berwenang Melakukan Supervisi dan/atau Mengambil Alih Kasus Korupsi yang Macet yang Ditangani oleh Kepolisian maupun Kejaksaan”.

Kejati Jatim wajib Hukumnya untuk melakukan Penahanan terhadap Bupati Jember sebagaimana yang telah Dilakukan Penahanan terhadap 3 Terdakwa dalam Kasus yang sama agar supaya Penegakan Hukum yang Dilakukan Kejati Jatim Tidak terkesan Tebang Pilih seperti “Pisau Dapur yang Tajam Dibawah Namun Tumpul Diatas” sebagaimana yang di Amanatkan dalam Pasal 2 KUHP “Bahwa Kedudukan Warga Negara Indonesia Dimuka HukumAdalah Sama”. (di2k)

Suara Media Nasional Edisi 114 / V / 01-10 Desember 2013

SAMBUNGAN

11

KORUPSI DAK Sambungan dari hal. 1 Kemudian dinding yang diganti hanya di bagian depan, sedangkan dinding samping dan belakang hanya tambal sulam dan tidak diganti. Bahkan menurut Dia banyak dinding, rangka atap dan lantai yang sudah lapuk namun tidak diganti.

“Untuk lantai yang diganti hanya satu ruang saja itupun sebagian saja. Dan kalau menurut perhitungan kami, jumlah dana yang digunakan untuk merehabilitasi ruang kelas tersebut hanya sekitar Rp 80 juta. Karena bahan kayu yang digunakan, menggunakan kayu Durian, Bayur dan Hantangan. Saya berani mengatakan begitu, karena saya yang mengerjakannya,” ujar Sigit Sementara itu, Mantan Kepala SDN Tanjung Untung berinisial DN hingga berita ini dimuat tidak bisa dikonfirmasi, Karena yang bersangkutan saat ini bertugas sebagai pengawas di Kecamatan Damang Batu. Meskipun SMN sudah berupaya dihubunginya melaui surat yang dititipkan lewat anak, istrinya di Desa Tanjung Untung. (Mandau)

Beberapa unit rumah warga yang mendapat bantuan bedah ruamh

BEDAH RUMAH

BANTUAN

Sambungan dari hal. 1

Sambungan dari hal. 1

unit, kecamatan peterongan desa tengaran 22 unit, desa morosunggingan 22 unit, desa tugusumberjo 37 unit, desa mojongapit 37 unit, desa jabon 34 unit, kecamatan jombang desa sambong-dukuh 47 unit, desa banjar dowo 201 unit, kecamatan diwek desa grogol 19 unit, desa keras 51 unit.

Danang menjelaskan, penentuan kelayakan sasaran sudah diatur dalam pedoman tenis (domnis) yang diterbitan Kemenpera Deputi Bidang Perumahan Swadaya. Kriteria sasarannya, lanjut Danang, meliputi rumah rusak sedang, rusak ringan dan tak layak

huni milik warga kurang mampu.

Seperti kerusakan pada bagian atap, dinding dan berlantai tanah. Dengan luas lahan bidang tanah rata-rata antara 7x5 meter dan 4x3 meter. “Mekanisme pencairan bantuan langsung ditransfer pada masing-masing rekening sasaran, jadi tidak melalui dinas. Nah, sekarang sebagian sudah mulai hamper selesai pembangunan fisik”, tambahnya sembari menegaskan mekanisme pencairan bantuan terbagi dalam dua tahap.

Danang menegaskan, realisasi bantuan persasaran tidak akan dicairkan dalam bentuk uang cash.

Tetapi, untuk belanja material dana yang sudah dalam rekening akan ditransfer ke masing-masing toko material terdekat desa yang sudah ditunjuk desa. Setelah ada persetujuan dari tenaga pendamping masayarakat (TPM) dan dinas terkait menyangkut rencana anggaran belanja (RAB).

“Larangannya, bantuan ini tidak boleh dialihkan untuk belanja keramik, cat plafon, plester dinding atau membangun kamar mandi”, pungkasnya.

Kepala Dinas PU Cipta Karya, Tata Karya, Kebersihan dan Pertamanan, M. Qudus, menjelaskan, puluhan

rumah sasaran pencoretan setelah dalam proses verifikasi melibatkan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) ditemukan rumah-rumah tersebut memang tak layak terima bantuan.

Meliputi, kata Qudus, bangunan rumah sudah dalam kondisi bagus, pengusulan rehab bangunan tak sesuai pedoman, pernah menerima bantuan sejenis, serta tidak ditemukan penghuni (pemilik). “Karenanya, setelah pencoretan itu yang kita usulkan ke Kemenpera menerima bantuan sebanyak 958 unit rumah”, paparnya.

Meski demikian, dia meminta sasaran tidak lantas menyalahgunakan bantuan yang anggarannya sudah ditransfer di masing-masing rekening.

Seperti, digunakan memenuhi kebutuhan hidup (primer), membeli perangkat atau kebutuhan sekunder atau dibelanjakan barang-barang diluar ketentuan rehabilitasi bedah rumah.

“Kriteria bangunannya pun ditetapkan. Plester (lantai) tidak boleh gunakan keramik, dinding gedeg (anyaman bambu) atau papan kualitas rendah, atap dari rumbian atau genting kualitas rendah”, tandas Qudus. (met/adv)

Asbes, bantuan bedah rumah milik Suparmi

tersebut.

Pada hari yang telah ditentukan, warga yang akan mendapat bantuan sudah berkumpul di kantor desa sambil menunggu kedatangan Bupati Muhtarom. Tapi menurut keterangan dari narasumber, Suyadi, kepala Desa Kedungrejo tiba-tiba menyuruh pulang para calon penerima bantuan, dengan dalih sudah kesiangan dan uang akan diantar ke rumah masingmasing jika sudah cair.

Berdasarkan sumber lain yang diperoleh Koran ini menerangkan salah satu penerima bantuan tersebut adalah Sadino (39) dan Suparmi (37).

Uang yang seharusnya diterima utuh sebesar Rp 5 juta ternyata dari Kades Suyadi hanya diberikan Rp 1 juta dan kasiboot 10 lembar, asbes 8 lembar, kayu jowo ukuran 5x7x400. 2 batang, paku internit 1/2 kg.

Setelah itu lama tak kunjung ada kejelasan dari kepala desa. Akhirnya Suparmi menanyakan kekurangan dana tersebut kepada Kades Suyadi,

kata Suparmi. “Pak Kades mengatakan jika nanti dananya akan dipotong vee Rp 500.000 untuk Kades”, jelas Suparmi.

Suparmi pun menurut saja, dengan harapan cepat dibenahi rumahnya yang rusak. Namun hingga dipengujung tahun 2013 ini pun tidak ada kebijakan maupun kelanjutan dari Kades Suyadi dan setiap ditanyakan Kades Suyadi marah-marah. Katanya dana sudah habis dan diberikan ke orang lain.

Terus bagaimana nasib rumah Sadino dan Suparmi yang sampai saat ini masih tekatung-katung menunggu perbaikan rumahnya yang belum jelas.

Dari narasumber lain Koran ini juga menceritakan, “rumah Sadino pernah diambil fotonya untuk pengajuan bantuan bedah rumah tahun 2012 kemarin, tapi yang dipakai pengajuan KTP orang lain bukan KTP Sadino.

Akhirnya yang mendapat pencairan dana bedah rumah orang lain juga bukan Sadino”, jalasnya. (heri)

LECEHKAN Sambungan dari hal. 1 cemaran nama baik sejumlah wartawan yang tergabung pada hari itu juga Rabu (27/11) langsung Menuju ke Mapolres Probolinggo untuk melaporkan Tinadakan Oknum Kepala Sekolah tersebut dengan disertakan bukti bukti yang ada, dengan STPL No: LAPOL/588/ XI?2013/Polres.

Selanjutnya dari semua media cetak yang tergabung akan terus memantau dan mengawal pelaporan tersebut sampai tunSurat laporan STPL No: LAPOL/588/XI?2013/Polres tas. Ketua Folembaga pendidikan SDN Besuk rum Wartawan Mingguan ProbolingAgung langsung menemui Kepala go (F-WAMIPRO) dengan adanya Sekolah Diruangannya. Padahal para kasus tersebut maka, tindakan yang wartawan sudah mengasumsikan biar dilakukan oleh oknum sekolah tidak mengganggu aktifitas belajar tersebut akan diadukan juga ke Dewan mengajar atau menjadi perhatian para Pers Nasio-nal, dan pihak-pihak terkait siswa, tapi tetap saja dari Cabang untuk menindak lanjuti.

Dinas Pendidikan mengarahkan ke Selaku Jurnalis menurut ketiga lembaga sekolah dan pada akhirnya wartawan tersebut saat itu sudah tetap menjadi perhatian. melaksanakan tugasnya sebagai mana Pada saat dikonfirmasi oleh mestinya, yang sudah mengacu kepasemua wartawan yang datang kurang da UU no 40 th 1999 tentang PERS, lebih dari 25 Media Cetak dan 80 serta sesuai dengan kode etik jurwartawan, Nur Mahfud kebingungan nalistik. (edy) tidak bisa menjawab dan hanya diam membisu seribu bahasa. Akhirnya Pengawas Cabang Diknas mengarahkan dan memfasilitasi kepada awak Sambungan dari hal. 12 media semua untuk mengklarifikasi tindakan kepala sekolah dan secara khusus [DAK] dari pemerintah dan saat lisan pengawas menyampaikan per- itu masih dalam kewenangan kepala mohonan maaf atas semua kejadian sekolah yang lama. Sedang-kan KS yang terjadi pada Insan Pers di wilayah Edy Dwi Martoyo S. Pd SD baru pendidikan Besuk terutama di menjabat kepala SDN Klagen 1 pada kelembagaan SDN BesukAgung yang bulan agustus 2013. Karena itu masalah dilakukan oleh Oknum Kepala Seko- proses pembangunan ruang kelas 2 lah dan akan berkoordinasi dengan tersebut kepalasekolah baru tidak tahu.

Menurut informasi yang SMN kepala Cabang Diknas Besuk yang kebetulan pada saat itu tidak ada ditem- dapat dari masyarakat, Th 2009 itu pat. pembangunan RKB di laksanakan Dengan adanya pemam-pangan oleh Sugiyo warga dusun pokak desa Foto dan Steatman Kepala Sekolah Klagen kecamatan Rejoso yang Be-suk Agung yang dirasa meleceh- bertindak sebagai rekanan pelaksakan Profesi Wartawan dan Pen- naan pembangunan. Menurut penje-

AMBRUK

Beberapa unit rumah warga yang mendapat bantuan bedah ruamh

GEDUNG FIF

SMPN 2 SINGOSARI

Sambungan dari hal. 1

Sambungan dari hal. 1

Dugaan ini dilontarkan Imam Sholeh SH, ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Studi Khusus Masalah Kerakyataan (FSKMK), saat ditemui selepas melaporkan persoalan ini Polres Sidoarjo. “Kita laporkan terjadinya pemakaian tanah negara tanpa hak, yang dilakukan oleh FIF Group Jl Pahlawan Sidoarjo,” tutur Imam Sholeh.

Selain melaporkan pemakaian tanah tanpa hak, FSKMK juga melaporkan pejabat terkait yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum diatas. Diantaranya pejabat kepala desa Janti Sidoarjo, serta pejabat BPN , karena diduga turut menyalahgunakan wewenangnya untuk memberikan ijin pemakaian hak tanah negara itu.

“Kita duga, kepala desa setempat juga melakukan kebijaksanaan yang

dianggap korupsi atau korporasi sesuai pasal 2 UU No 31 tahun 1999. Pada pasal ini, setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara dipidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun atau paling lama 20 tahun,” ungkap Imam.

Dari informasi yang diperoleh FSKMK , tanah yang saat ini berdiri gedung FIF, dulu terdapat aliran sungai untuk mengaliris sawah milik penduduk setempat. Selain itu, juga terdapat rel kereta angkut tebu, yang biasa digunakan para petani saat panen tebu.

“Dari informasi dan data yang kita temukan, tanah negara yang digunakan untuk bangunan FIF ini sekitar 1000 meter2,” ujar Imam Sholeh. Sementara itu Kepala BPN Sidoarjo tidak bisa dihubungi terkait masalah ini. (met)

DEWAN PERS Sambungan dari hal. 1 Menurut Bagir, masalah pemberitaan KPK bergantung pada reporter setiap media. Kalau mereka memilih boikot, dia menambahkan, menjadi urusan reporter dengan masing-masing redaksi newsroom medianya.

Masalah boikot wartawan KPK menjadi provokatif karena citra lembaga itu sebagai pembuat berita dan sering kali jadi sorotan. “Padahal, kalau reporter tidak mau memberitakan, itu urusan mereka. Mau apa lagi?” ujar Bagir.

Juru bicara KPK, Johan Budi S.P.,

menyatakan suasana sempat kikuk akibat aksi boikot yang dilakukan oleh sejumlah peliput di komisi antikorupsi.

“Pimpinan yang memberikan keterangan pers dan berbicara di depan jadi merasa tidak enak,” kata Johan.

Dia menyebutkan, pimpinan KPK juga punya harga diri yang perlu dijaga. “Untuk itu akhirnya keterangan pers tidak jadi diberikan karena ada sejumlah protes,” kata dia.

Dalam jumpa pers yang berlangsung pada Senin, 25 November 2013, hadir Ketua KPK Abraham Samad, Wakil Ketua KPK Bambang Widjo-

episode baru, dari temuan tim investigasi SMN banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa oknum guru sehingga negara dirugikan hingga milyaran rupiah. Dari temuan di lapangan menyebutkan seorang oknum guru berinisial “M” menjabat sebagai bendahara sekolah merangkap sebagai bendahara BOS selama 10 tahun lebih.

Dengan menempatkan pejabat abadi yakni Saudara “M” tanpa tergantikan sampai sekarang, ini jelas sudah melanggar prosedur dan tatanan terhadap masa jabatan sehingga memudahkan terjadinya konspirasi secara sistematik, terkontrol dan terkondisi untuk merealisasikan terjadinya tindak pidana korupsi. Hal ini dikuatkan bahwa secara fakta dari semua pejabat struktural di SMPN 02 Singosari maupun wali murid dari generasi ke generasi berikut telah mengetahui akan adanya dugaan kuat

janto, dan Deputi Penindakan KPK Warih Sadono. Saat jumpa pers dibuka oleh Johan, seorang jurnalis televisi nasional langsung memotong sebelum pimpinan KPK sempat memberikan keterangan.

Peristiwa itu pun tersiar secara langsung oleh siaran televisi nasional.

“Saya hanya mengatakan pada mereka, (konpers ini) perlu dilanjutkan atau tidak?” kata Johan.

Belakangan, Johan menyatakan sebagian besar wartawan tetap meneruskan pemberitaan. “Akhirnya mereka meminta konferensi pers lagi pada saya (sebagai juru bicara KPK)”. (red)

terjadinya pelanggaran jabatan dan penyalagunaan wewenang.

Kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang diduga telah dilakukan oknum bendahara “M” ini perlu untuk diperiksa, menurut narasumber terpercaya yang tidak mau namanya dikorankan mengatakan kepada wartawan, semenjak menjabat sebagai bendahara oknum “M” dalam kurun waktu 10 tahun, kini memiliki aset-aset yang berlimpah, seperti pembelian bangunan rumah dan tanah, di Jalan Kertarejasa Singosari. Renovasi rumah pribadi di Jalan Raya Tunggul Ametung Singosari, renovasi bangunan rumah milik mertua berlokasi di Kabupaten Malang, membeli sebidang sawah di daerah Karangploso, memiliki kebun/lahan pertanian di daerah Banjarsari, membeli kapling tanah perumahan di daerah Araya (Perumahan elit di Kota Malang).

Bersama stafnya membeli kapling tanah di belakang rumah sakit Marsudi Waluyo Singosari, gaji sebagai guru selama berturut-turut tidak pernah diambil dan uang direkening atas nama pribadi jumlahnya ratusan juta (rekening gendut).

Dari beberapa temuan yang berhasil dihimpun oleh tim investigasi SMN, adanya praktek-praktek yang melanggar peraturan hukum yang berlaku, bahwa pada setiap sekolah yang menerima dana BOS dilarang keras melakukan pungutan lain dalam bentuk apapun, namun yang terjadi ada pungli sebesar Rp 350.000,- per siswa sebagai biaya atas adanya pelajaran tambahan tanpa adanya surat edaran dan dipungut oleh setiap wali

PAVING ASAL JADI

lasan guru-guru yang mengetahui saat pembangunan itu berlangsung menjelaskan bahwa pihak sekolah pada saat itu hanya bisa mengelus dada melihat material bangunan yang di gunakan karena kondisi material tampak jelek mutunya di banding ketentuan.

Terutama material kayu yang dipakai tidak jelas kayu apa dan masih dalam kondisi basah ketika dipasang.

Tetapi pihak sekolah tidak berani protes karena saat itu pihak konsultan yang mengawasi tidak mempermasalahkan. Dan tetap bahan bangunan tersebut yang di pasang. Selain pihak sekolah memang tidak memahami tehnis konstruksi SDN Klagen 1 memang kekurangan ruang kelas jadi

tidak diisinya celah antar paving yang sudah tertata dengan pasir lazimnya pemasangan paving. Tak pelak celah antar paving renggang dan dibiarkan berlubang tanpa terisi pasir untuk menutup celahnya.

Hingga diturunkannya berita ini, belum ada pihak yang dimintai keterangan baik pihak pelaksana proyek maupun dari pihak sekolah SDN Tempuran, Pasrepan. Mengingat pekerjaan sudah terselesaikan serta tidak adanya papan proyek dilokasi proyek tersebut. (Wan)

pihak sekolah menerima saja bangunan tersebut.

Bangunan ruang kelas baru yang hanya satu ruang itu hanya sempat di gunakan tidak lama karena kondisinya menurut pihak sekolah mengkhawatirkan karena sempat terlihat bahwa kayu blandar tidak menempel dengan tembok sehingga untuk mengantisipasi terjadinya bahaya yang bisa membawa korban ruang kelas tersebut praktis selama 2 tahun terakhir tidak digunakan. SDN Klagen 1 yang sebelumya hanya memi-

SDN PADI Sambungan dari hal. 1

Sambungan dari hal. 1 sebuah jalan umum maupun jalan di pemukiman. Diduga karena kurang bahkan tidak dilakukan pemadatan serta striiping pasir sebagai bantalan atau sebagai dasar sebelum paving terpasang kurang dari ketentuan yang semestinya.

Lebih ngawur lagi hal yang dilakukan oleh pelaksananya adalah

kelas. Dan lebih hebatnya keputusan diambil dari mengundang 4 orang wali murid di tiap kelas sebagai perwakilan, hal ini dilakukan pendekatan pada wali murid yang pro pungutan liar.

Peristiwa/kejadian di luar nalar juga dilakukan yakni pada remidi/her ulangan, diharuskan membawa bunga anggrek seharga Rp 50.000,- serta terjadi unsur keterpaksaan pada setiap wali murid khususnya pada semua kelas 9 (Sembilan) yang berjumlah kurang lebih 250 siswa dengan harus membayar uang sumbangan sebesar Rp 1.580.000,- setiap bulannya.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut, yang merupakan indikasi adanya dugaan kuat atas terjadinya suatu peristiwa pelanggaran hukum, maka demi tegaknya hukum dan rasa keadilan yang berdasarkan pada peraturan, prosedur hukum dan undang-undang yang berlaku, untuk segera dilakukan pemeriksaan, karena sampai saat ini belum ada follow up/tindakan apapun dari para pejabat/instansi terkait.

Sementara itu menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Budi Iswoyo ketika dikonfirmasi melalui telepon, HP-nya aktif tapi tidak ada jawaban, namun setelah di SMS, Budi Ismoyo mengatakan, “lagi-lagi mengatakan kasus ini masih dipelajari dan segera ditindaklanjuti”, dari temuan yang ada saat ini tidak hanya oknum bendahara “M” yang diduga melakukan pelanggaran dugaan korupsi tapi banyak pihak yang terlibat didalamnya, untuk itu semua pihak terkait segera mengusut tuntas kasus SMPN 2 Singosari, agar jelas kepastian hukumnya. Bersambung… (tim)

Gapura masuk halaman sekolah.

liki 5 ruang kelas dan dengan tambahan satu RKB harusnya cukup untuk masing masing kelas menggunakan satu ruangan dalam proses belajar mengajar ini kembali harus menggabungkan kelas 1 dan kelas 2 dalam satu ruangan.

Ironisnya hal ini dibiarkan terjadi hingga 2 tahun berlangsung.

Perlu di ketahui bahwa SDN Klagen Rejoso memiliki siswa sebanyak 208 siswa. Dengan jumlah siswa sekian ini sudah selayaknya membutuhkan fasilitas yang memadai baik

dari segi bangunan maupu sarana peningkatan mutu untuk kegiatan proses belajar mengajar yang sehat, aman dan nyaman.

Terkait dengan ambruknya bangunan ruang kelas 2 SDN Klagen 1 kecamatan rejoso ini siapa yang harus bertanggung jawab?Benarkah bahwa ini masih menjadi tanggung jawab rekanan ? Sementara pihak Dinas Pendidikan kecamatan Rejoso beberapa kali ketika hendak dikonfirmasi masalah ini sedang tidak ada di kantor. [Ian/Rmb]

Ketika kita mendapat konfirmasi dari K3S SDN se-Kecamatan Gondang, H. Suwito S.Pd mengatakan, “Masalah penyalahgunaan pasti. Tapi apa boleh buat. Dari dinas sendiri sudah di pangkas presentasenya.

Belum dari pajak juga presentasenya dan lebih wajibnya kita harus membayar kepada Cak Nono. Bagi kita itu suatu kewajiban untuk menyelesaikan presentase tersebut dan secara otomatis pekerjaan proyek lokal dan anggaran kurang lebih seratus juta tidak bisa sesuai dengan spek dan RAP yang ditentukan”, ujarnya.

Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto sekarang rawan terjadi korupsi. Pasalnya setiap ada pencairan dana selalu ada presentase yang dipangkas oleh oknum-oknum orang dinas sendiri dan non dinas. Akan tetapi dari pihak ketenagaan atau inspiturat belum ada tindakan tegas.

Ironisnya setiap ada permasalahan selalu diabaikan. “Untuk edisi berikutnya kami coba bikin surat kaleng kepada tipikor biar tidak terjadi suap menyuap yang terjadi di Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto”, ujar Koran ini dan untuk tindak lanjutnya terserah dinas terkait. (cak.gun)

CMYK

12

Bupati dan Forpimda Pantau Langsung Pilkades Serentak di 280 Desa JOMBANG, SMN - Pilkades Serentak 280 desa di Kabupaten Jombang yang dilaksanakan pada 27 Nopember 2013 berlangsung tertib, lancar, dan aman. Bupati Jombang Drs. Ec. H Nyono Suharli Wihandoko bersama Forpimda, Kapolres, Dandim 0814, Kajari, Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Komisi A – DPRD Jombang, Plt. Sekda, Asisten dan sejumlah Kepala SKPD terkait, memantau langsung jalannya proses pemilihan kepala desa di 10 desa yang ada di 3 Kecamatan, yakni kecamatan Jombang, Perak dan Bandarkedungmulyo.

Pukul 10.00 WIB rombongan tim pemantau yang dipimpin oleh Bupati Jombang menuju ke desa Kepatihan, Pulo Lor, Tunggorono, kecamatan Jombang. Kemudian dilanjutkan ke desa Glagahan Sembung, Gadingmangu kecamatan Perak. Dan pantauan terakhir melihat pilkades di desa Tinggar, Banjarsari, Bandar Kedungmulyo, Gondang Manis kecamatan Bandar Kedungmulyo.

Dari pantauan tersebut pelaksanaan pilkades berjalan lancar. Antusias dan tingkat partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilih cukup tinggi. Dalam kesempatan pemantauan tersebut Bupati Nyono Suharli juga menyampaikan himbauan agar pelaksanaan pilkades dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh panitia penyelenggara. “Kepada panitia, mari kita laksanakan pilkades dengan baik

sesuai aturan yang berlaku, yang adil dan kedepankan netralitas juga transparansi”, tutur Bupati.

Kepada seluruh masyarakat yang hadir, Bupati juga mengharapkan juga turut tetap menjaga kondusifitas lingkungannya. Bupati meminta kepada masyarakat untuk mengikuti jalannya pilkades dengan tertib, teratur dan aman. Bupati juga berharap tingkat kehadiran masyarakat bisa mencapai 80 % dalam pilkades serentak ini.

“Sebagaimana komitmen kita bersama, bahwa kita akan menerima hasil apapun dari pilkades ini dengan legowo, siap menerima kekalahan juga siap menerima kemenangan, semoga dari pemilihan ini kita mendapatkan kepala desa yang amanah”, tandas Bupati yang diamini masyarakat yang hadir.

Kepada para pendukung , siapapun yang menang, lanjut Bupati Nyono Suharli, mari kita dukung bersama untuk melaksanakan visi misinya . Dan bagi yang kalah, tentu masih ada kesempatan untuk pemilihan 6 tahun berikutnya, seperti juga pemilihan Bupati juga pemilihan Gubernur”, pungkas Bupati Nyono Suharli.

Dari hasil pemantauan langsung pilkades serentak 280 desa dari 21 kecamatan yang diikuti 855 calon tersebut juga berjalan lancar untuk desa yang lainnya, yakni didesa Bedahlawak kecamatan Megaluh, desa Karangmojo dan desa Plandaan

Bupati Jombang beserta Forpinda saat memantau langsung pelaksanaan Pilkades serentak di salah satu desa di Kabupaten Jombang

kecamatan Plandaan, desa Kedungombo dan desa Pandan Blole kecamatan Ploso. Tim pemantau dititik itu adalah Kepala Inspektorat, Kepala BPMPD, Kabag Hukum,dan SKPD lainnya.

Seluruh calon kepala desa, panitia

pilkades di 280 desa tersebut sebelumnya telah komitmen berikrar dan berjanji dihadapan Bupati, Forum Pimpinan Daerah, Ketua DPRD, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Kepala SKPD, Camat,Forpimka, pejabat desa, BPD dan seluruh unda-

Banyak Prestasi Diraih SMAN 2 Kota Probolinggo PROBOLINGGO, SMN Banyak prestasi yang telah diraih oleh SMAN 2 ini, menurut pantauan Suara Media Nasional (SMN) Prestasi demi prestasi terus diraih oleh SMAN 2 Kota Probolinggo Yang sangat membanggakan ini, baik itu tingkat daerah, provinsi, maupun tingkat nasional. Dan Baru-baru ini lembaga yang di pimpin oleh Drs Safi’udin, MSi tersebut meraih berapa prestasi yang cukup membanggakan baik dalam bidang akademik maupun non akademik.

Informasi yang berhasil di himpun SMN dari lembaga Sekolah yang berlokasi di Jalan Ki Hajar Dewantara No. 1 Kota Probolinggo tersebut, Menyebutkan bahwa prestasi prestasi yang telah diraih diantaranya, bidang non akademik di lembaga sekolah yang telah berpredikat sekolah Adiwiyata Mandiri tersebut diantaranya merebut juara I lomba teater dalam

rangka hari pahlawan tingkat Jawa Timur, Masuk 10 besar non rangking tingkat Jawa Timur dalam rangka festival musik tradisi daerah Jawa Timur Tahun 2013 yang di gelar dalam rangka hari jadi Provinsi Jawa Timur ke 68, Juara I Lomba PBB kreasi serta juara III lomba patrol kirab bedug tingkat Kota dan masih banyak lagi, Sementara di bidang akademik, Lembaga yang merupakan salah satu lembaga favorit di tingkat lembaga Menegah Atas Negeri (SMAN) di Kota Probolinggo tersebut baru-baru ini meraih juara III lomba karya tulis ilmiah yang digelar di salah satu universitas ternama di Kota Malang yang merupakan lomba tingkat Provinsi dengan peserta lembaga tingkat SMA Sejawa Timur.

Drs Safi’udin MSi selaku Kepala SMAN 2 Kota Probolinggo saat ditemui SMN diruang kerjanya memberikan penjelasan bahwa lembaga yang

Gedung SMAN 2 Kota Probolinggo

Siswa/siswi SMAN 2 Kota Probolinggo 10 besar non rengking saat Festival musik tradisi Jawa Timur

dipimpinnya juga dapat prestasi di bidang lingkungan, “Lembaga ini juga memperoleh predikat sekolah sahabat bumi, Dimana di Indonesia hanya ada lima lembaga tingkat menegah atas (SMA) yang mendapat predikat tersebut, Dua diantara adalah lembaga yang ada di Kota Probolinggo yang salah satunya adalah SMAN 2 Kota Probolinggo”, ungkapnya.

Lebih lanjut Drs. Safi’udin, M. Si mengatakan, “Prestasi demi prestasi yang kami dapatkan tak lepas dari adaya komunikasi, kerjasama dan kemauan yang tinggi serta kerja keras, sekaligus terjalinnya hubungan baik antara Kepala Sekolah, guru, siswa, orang tua siswa serta dari pihak pemerintah Kota Probolinggo dalam hal ini dinas terkait”.

Drs Safi’udin MSi, juga mengungkapkan selain meraih beberapa prestasi yang cukup membangakan yang di dapat pada Tahun 2013, Tahun sebelumnya yakni pada bulan Mei Tahun 2012 lembaga yang

di kepalai-nya juga mendapatkan prestasi yang tak kalah mengesankan, “Tahun 2012 tepatnya Bulan Mei yang lalu, SMAN 2 Kota Probolinggo juga mendapatkan prestasi tingkat nasional yakni Indonesia Green Award untuk kategori green school dari Kementerian Kehutanan dan Perindustrian”, terangnya.

Terakhir Safi’udin yang sudah mengabdi selama lima tahun sebagai Kepala sekolah di SMAN 2 Kota Probolinggo ini juga berharap semoga dengan raihan segundang prestasi di lembaga yang dipimpinnya dapat mengharumkan dunia pendidikan Kota Probolinggo baik tingkat regional maupun nasional. “Semoga de-ngan prestasi-prestasi yang diraih oleh SMAN 2 Kota Probolinggo, Dunia pendidikan Kota Probolinggo dapat diperhitungkan keberadaannya oleh kota-kota lainnya dalam setiap ada momen”, dan Sekolah juga mengharap agar orang tua / wali murid tidak sangsi dan tidak ragu ragu untuk menyekolahkan anak anaknya di SMAN2 ini, yang sudah jelas berkualitas dan fasilitas yang memadai. (edy)

ngan yang hadir di Pendopo Kabupaten Jombang pada Senin, 18

Nopember 2013.

Para Calon Kades di 280 desa

tersebut menyatakan sepakat bersamasama mendukung terlaksananya pilkades serentak tahun 2013 di kabupaten Jombang. Sepakat melaksanakan pilkades secara damai, aman, tertib, lancar dan demokratis. Apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan pilkades akan diselesaikan secara bijaksana sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Para Kades juga sepakat mengajak semua komponen masyarakat untuk bersama menciptakan situasi yang aman dan kondusif, baik sebelum pelaksanaan pilkades maupun setelah pilkades. Mereka sepakat menerima siapapun peserta yang menang dan siap mendukung segala program pembangunan yang termuat dalam visi dan misinya. Para calon kades juga berikrar dan bertekat untuk menyukseskan isi ikrar dan menandatangani sebagaimana naskah isi ikrar.

Penandatanganan naskah isi ikrar dan janji ditandatangani oleh perwakilan calon kades Balongsari Megaluh Lilik Sunarsih. Yang diketahui oleh Komandan Kodim 0814, Kapolres Jombang, Dansatradar 222 Ploso di Kabuh, Ketua DPRD Jombang, dan Bupati Jombang, Drs. Ec. H. Nyono Suharli Wihandoko. (bam/hms)

SDN Klagen 1 Ambruk, Tanggung Jawab Siapa ?

NGANJUK, SMN - Ruang kelas 2 SDN Klagen 1 tiba-tiba ambruk tanggal 16 november 2013.

Untungnya saat ambruk ruang tersebut tidak digunakan dalam proses belajar mengajar, sehingga tidak ada siswa yang menjadi korban.

Kondisi di lapangan memperlihatkan atap bangunan dan gentingnya roboh menimpa sarana belajar yang ada di dalam ruangan seperti bangku, almari serta buku buku pelajaran berserakan dan rusak karena setelah terjadi ambruk hujan megguyur cukup deras sehingga sarana belajar yang ada basah semua. Sementara dari kayu bangunan yang roboh dan berserakan terlihat kayunya banyak yang sudah lapuk [bhs jawa: mbubuk]. Selain itu ada retakan memanjang di tembok bagian utara yang saat ini masih berdiri juga rawan runtuh dalam kondisi di musim penghujan ini. Sedangkan di sebelah tembok tersebut terdapat kamar mandi siswa

SDN Klagen yang ambruk

serta berdekatan dengan taman kanak kanak desa Klagen.

Pihak SDN Klagen 1 ketika dikonfirmasi menjelaskan bahwa

ruang kelas yang ambruk itu adalah ruang kelas baru yang di bangun tahun 2009 dengan dana alokasi Baca AMBRUK.. hal. 11

Hari Pertama Operasi Zebra di Bangkalan, Ratusan Motor Ditilang BANGKALAN, SMN - Ratusan sepeda motor berhasil dikenakan sanksi tilang dalam pelaksanaan hari pertama operasi zebra 2013 di wilayah hukum polres Bangkalan, Kamis (28/11/2013).

Petugas kepolisian mengakui masih banyak ditemukan pelanggaran para pengguna kendaraan saat berkendara di jalan, khususnya terkait keamanan saat berkendara. “Dihari pertama operasi zebra, kami telah memberi sanksi kepada ratusan pengendara roda dua (R2) yang melangga aturan,” terang, KBO Lantas Polres Bangkalan, Iptu Andi Bahtera.

Disinggung jenis pelanggaran yang banyak diketemukan, Andi menuturkan, sejauh ini terdapat

berbagai pelanggaran terkait keselamatan berkendara yang dilakukan para pelanggar. “Macam-macam mas, ada yang tidak menggunakan helm, ada yang kelengkapan motornya yang tidak standart dan sanksi atau pasal yang diberikan juga bermacam-macam sesuai pelanggaran,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolres Bangkalan AKBP Sulistiyono menjelaskan, dalam operasi zebra tersebut, pihaknya akan lebih menekankan pada penindakan.

“Dalam operasi zebra ini 60 persen itu adalah penindakan, 20 persennya adalah preemtif dan 20 persennya lagi preventif,” jelasnya. (har)